Terpidana Korupsi Proyek DPU Rembang Urung Dieksekusi, Ini Alasannya

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rembang Rizal Ramdhani saat diwawancarai media di kantornya. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Sumadi, terpidana kasus korupsi proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Rembang  urung dieksekusi pada hari Kamis (20/7/2017).

Padahal, sebelumnya pihak Kejaksanaan Negeri (Kejari) Kabupaten Rembang menyatakan akan mengeksekusi badan terpidana pada 20 Juli 2017 setelah yang bersangkutan mendapat tiga kali dipanggil, tetapi tidak hadir.

Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejari Kabupaten Rembang Rizal Ramdhani menyatakan, bahwa jaksa pengeksekusi sudah mendatangi rumah Sumadi di Desa Tlogotunggal, Kecamatan Sumber, kemarin pagi.

Namun, jaksa urung mengeksekusinya setelah terpidana 1,5 tahun penjara ini membayar pidana denda sebesar Rp 50 juta. Sebelumnya, Sumadi juga sudah membayar uang pengganti sebesar Rp 360 juta kepada Negara.

Pihaknya menolak disebut lunak dalam hal eksekusi terhadap Sumadi. Penundaan eksekusi badan terpidana tersebut, menurutnya, lebih karena kondisi Sumadi yang sakit dan memiliki itikad baik.

“Eksekusi (badan terhadap terpidana) boleh ditunda, namun harus sesuai dengan aturan. Kalau saksi atau terdakwa yang mangkir dari sidang, memang jaksa boleh jemput paksa. Tapi kalau soal eksekusi tidak ada.

Memang kalau kita paksakan eksekusi bisa-bisa saja, namun yang kita kedepankan adalah sisi kemanusiaan. Karena dia (Sumadi, red.) sakit, sesuai dengan surat keterangan dari dokter, kecuali kalau ternyata keterangan dokternya bohong,” ujarnya.

Ia menekankan, bahwa pesan dari pemerintah terhadap Kejaksaan pada saat ini adalah agar mengedepankan pendekatan secara persuasi, namun hanya berlaku terhadap terpidana khusus.

“Kalau kita masukkan terpidana ke lapas, tapi tidak mau membayar uang pengganti, kan malah Negara yang rugi. Justru dengan teknik persuasi begini, Alhamdulillah terpidana mau bayar denda dan uang pengganti,” pungkasnya.

Menurut ketentuan, jika pidana membayar uang pengganti tidak dibayarkan, maka harta benda terpidana dilelang oleh Negara sehingga mencukupi sebesar uang pengganti yang mesti dibayar atau diganti dengan pidana kurungan jika ternyata tidak cukup.

Soal kapan lagi, Kejari akan mengeksekusi terpidana tersebut, ditargetkan memasuki bulan Agustus mendatang atau bersamaan dengan peringatan ke-57 Hari Ulang Tahun Bhakti Adhyaksa di kantor kejaksaan negeri setempat.

Editor : Kholistiono

Sudah Divonis 1,5 Tahun Penjara, Tersangka Kasus Korupsi Proyek di Rembang Belum Dieksekusi

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Rembang, Rizal Ramdhani saat diwawancarai MuriaNewsCom di Kantor Saber Pungli Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Terpidana kasus korupsi proyek pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Rembang, Sumadi, telah dijatuhi vonis hukuman selama 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang sejak April 2017 lalu. Meski demikian, hingga bulan Juli ini Sumadi belum juga menjalani hukuman.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang, Rizal Ramdhani menjelaskan, ada alasan tersendiri yang menyebabkan terpidana belum juga ditahan hingga tiga bulan sejak divonis. Disebutkannya, Sumadi saat ini dalam kondisi sakit sehingga belum bisa menjalani hukuman.

“Belum dieksekusinya Sumadi karena yang bersangkutan masih dalam kondisi sakit, dibuktikan dengan urat keterangan dan rekam medis,” ujarnya.

Selama ini, Kejari Rembang telah melayangkan panggilan sebanyak dua kali kepada Sumadi. Salah satu agenda pemanggilannya yakni untuk menanyakan kesanggupan pembayaran uang pengganti senilai Rp 360 juta. Dalam hal ini, nominal tersebut telah terbayar secara keseluruhan oleh terpidana.

Sebagai terpidana korupsi, Sumadi juga diwajibkan membayar uang denda sebesar sekira Rp 200 juta. Uang denda tersebut akan dibayar Sumadi setelah menjalani kurungan penjara di Rumah Tahanan (Rutan) Rembang.

“Salinan resmi vonis atas terpidana Sumadi masuk di Kejari sebelum puasa kemarin. Namun, eksekusi memang belum bisa kami lakukan lantaran sejak awal penyidikan yang bersangkutan sudah mengalami sakit,” tandasnya.

Rencananya, eksekusi badan akan dilakukan Kejari Rembang pada Kamis pekan ini. Harapannya, pemanggilan untuk eksekusi ini bisa berjalan lancar sehingga mengurangi tunggakan yang dimiliki Kejari Rembang.

Sebelumnya, pada persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Sumadi, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Rembang itu dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang juga menghukum Sumadi membayar uang pengganti kerugian negara atas lima proyek yang diduga dikorupsi sebesar Rp 362 juta lebih. Namun Sumadi pernah mengembalikan uang Rp 205 juta, sehingga kurang sekitar Rp150 juta.

Editor : Kholistiono

Hebat ! Kejari Rembang Terbaik di Indonesia Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Ilustrasi Kejari Rembang

Ilustrasi Kejari Rembang

 

REMBANG – Prestasi membanggakan diraih oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. Tak tanggung-tanggung, Kejari Rembang menyabet predikat sebagai Kejari Tipe B terbaik pertama se- Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Rembang Eko Yuristianto. Menurutnya, prestasi tersebut sangat membanggakan. Apalagi ini merupakan kali pertama penghargaan prestisius itu disabet oleh Kejari Rembang. “Menggembirakan karena belum tentu kejari lain bisa melakukannya,” katanya.

Selain Kejari Rembang, kata Eko, Kejari Lubuklinggau, Sumatera Selatan dan Kejari Bajawa di Nusa Tenggara Timur menjadi kejari terbaik kedua dan ketiga kategori Kejari Tipe B. Sedangkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menjadi Kejati terbaik se-Indonesia.

Eko menjelaskan, predikat kejari dengan prestasi terbaik diukur dari kinerja penyidikan, penuntutan, eksekusi, dan penyelamatan kerugian keuangan negara. Selama tahun 2015 ini, pihaknya menyidik 18 kasus korupsi. Jika digabungkan dengan sisa kasus tahun lalu totalnya mencapai 20 kasus. “Rentang waktunya ditentukan dalam satu tahun terakhir. Kami berharap penghargaan ini bisa menjadi pelecut penegakan hukum,” tegasnya.

Meskipun begitu, Eko mengakui penilaian yang sama belum tentu diberikan oleh masyarakat. Disampaikan olehnya, bisa jadi masih ada banyak masalah atau indikasi dugaan tindak pidana korupsi yang perlu cepat ditangani oleh pihaknya. “Memang bisa saja masyarakat menilai ini belum seberapa. Tapi paling tidak, kami sudah menunjukkan kinerja kami sejauh ini,” katanya.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Jaksa Agung Prasetyo kepada Kajari Rembang I Wayan Eka Putra di Jakarta, Rabu (16/12/2015) lalu. Seusai menerima penghargaan tersebut, Kajari Rembang langsung terlibat rapat kerja di Jakarta untuk meningkatkan kerja pemberantasan tindak pidana korupsi. (AHMAD WAKID/KHOLISTIONO)

Hartadi Tulis Surat yang Isinya Meminta CV Sumber Alam Bertanggungjawab atas Proyek Saluran di Dusun Nganguk

Eko Yuristianto, Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Eko Yuristianto, Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Eko Yuristianto, Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Rembang, jika sebelum pergi, Direktur CV Shinta Hartadi meninggalkan surat kepada keluarganya.  Lanjutkan membaca

Kejari Rembang Kelimpungan Ditinggal Pergi Direktur CV Shinta

Eko Yuristianto, Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Eko Yuristianto, Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Rencana Penyidikan terhadap Direktur CV Shinta Hartadi terpaksa harus ditunda Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. Hal ini, karena Hartadi menghilang dan tidak tahu keberadaannya. Kejari Rembang meminta agar yang bersangkutan bersikap kooperatif terhadap rencana penyidikan kasus dugaan korupsi tujuh proyek di lingkup Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat.  Lanjutkan membaca

Hari Ini Kejari Rembang Bakal Periksa Nur Hasan

Muhammad Nur Hasan, anggota DPRD Rembang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah musala di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan. (MURIANEWSCOM/AHMADFERI)

Muhammad Nur Hasan, anggota DPRD Rembang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah musala di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan. (MURIANEWSCOM/AHMADFERI)

REMBANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang bakal memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah, Muhammad Nur Hasan di rumahnya di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan pada Senin (29/6/2015) hari ini. Politisi Partai Hanura sekaligus anggota DPRD tersebut bakal diperiksa seputar perannya dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp 40 juta yang berkedok rehab musala fiktif di desanya sendiri. Lanjutkan membaca

Belum Ditahan, Nur Hasan Sudah Pesan “Kamar” di Rutan Rembang

Muhammad Nur Hasan, anggota DPRD Kabupaten Rembang. Politisi Partai Hanura yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah musala ini dikabarkan telah "memesan kamar" di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB setempat. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

Muhammad Nur Hasan, anggota DPRD Kabupaten Rembang. Politisi Partai Hanura yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah musala ini dikabarkan telah “memesan kamar” di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB setempat. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

REMBANG – Muhammad Nur Hasan, anggota DPRD Kabupaten Rembang dikabarkan telah memesan “kamar” di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Rembang. Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah musala di Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan itu diduga telah menyiapkan diri jika sewaktu-waktu pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) bakal menjebloskannya ke sel tahanan. Status tersangka tetap melekat pada politisi Hanura ini setelah sebelumnya Pengadilan Negeri (PN) Rembang menolak gugatan praperadilan yang dia ajukan. Lanjutkan membaca

Beralasan Sakit Jantung, Nur Hasan Minta Diperiksa Tim Penyidik Kejaksaan di Rumah

Muhammad Nur Hasan, anggota DPRD Rembang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah musala di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

Muhammad Nur Hasan, anggota DPRD Rembang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah musala di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

REMBANG – Muhammad Nur Hasan, tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah musala di Desa Bogorejo,Kecamatan Sedan kembali mangkir dari jadwal pemeriksaan tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang, pada Jum’at (26/6/2015). Namun pada jadwal pemanggilan ketiga kali ini, kuasa hukum anggota DPRD tersebut meminta kepada penyidik agar memeriksa kliennya di rumah sang legislator yang juga beralamat di Desa Bogorejo,Kecamatan Sedan. Lanjutkan membaca

Ini Pesan Kepala Kejati Jawa Tengah pada Pejabat di Rembang

Forum Diskusi Daerah bertajuk "Harmonisasi Pemahaman Pertanggungjawaban Anggaran dan Kegiatan Belanja Daerah dalam Perspektif Hukum" digelar di Lantai IV Kantor Bupati Rembang, Selasa (23/6/2015) sore. (MURIANEWS/AHMAD FERI)

Forum Diskusi Daerah bertajuk “Harmonisasi Pemahaman Pertanggungjawaban Anggaran dan Kegiatan Belanja Daerah dalam Perspektif Hukum” digelar di Lantai IV Kantor Bupati Rembang, Selasa (23/6/2015) sore. (MURIANEWS/AHMAD FERI)

REMBANG – Hartadi, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah memberikan pesan penting kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Rembang. Saat menjadi narasumber utama dalam Forum Diskusi Daerah di Lantai IV Kantor Bupati Rembang Selasa (23/6/2015) sore, Hartadi meminta kepada PNS agar tidak takut, apalagi menolak jika ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen (PPKom). Lanjutkan membaca

Usai Geledah Kantor DPU, Kejari Bakal Cek Kualitas Proyek

Tim satuan khusus pemberantasan korupsi Kejari Rembang saat menggeledah kantor kepala bidang cipta karya DPU Rembang pada Rabu (20/5/2015). Usai setelah penggeledahan tersebut, tim Kejari akan kembali terjun ke lapangan untuk mengecek kualitas proyek saluran air di Dusun Pentil Desa Gunungsari Kecamatan Kaliori pada Kamis (21/5/2015). (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang tak setengah hati dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat. Usai menggeledah dua ruang kerja kepala bidang di DPU setempat pada Rabu (20/5/2015) sore, tim Kejari Rembang juga telah mengagendakan turun lapangan.

Lanjutkan membaca

Selidiki Kasus DPU, Kejari Geledah Kantor Bidang Cipta Karya dan SDA

Tim satuan khusus pemberantasan korupsi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang tengah melakukan penggeledahan di Kantor Cipta Karya DPU setempat pada Rabu (20/5/2015). (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Demi menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Rembang, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat menggeledah kantor bidang cipta karya dan Sumber Daya Mineral (SDA).

Lanjutkan membaca