Kejari Pati Didesak Selesaikan Kasus Dugaan Penipuan yang Dilakukan CIMB Niaga

Staf Pidum Kejari Pati Indah Setyowati (kiri) menjelaskan berkas kasus dugaan penipuan Bank CIMB Niaga masih P19, Rabu (1/3/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati didesak untuk menyelesaikan kasus dugaan penipuan yang dilakukan Bank CIMB Niaga. Desakan itu dilakukan korban, Mashuri Cahyadi saat mendatangi Kantor Kejari Pati, Rabu (1/3/2017).

Mashuri mengatakan, berkas yang dilimpahkan Polres Pati ke Kejari selalu dinyatakan P19 dan sudah dikembalikan sebanyak lima kali. Padahal, kata Mashuri, ahli sudah menyatakan ada unsur pidana karena Mabes Polri melalui Labkrim menerangkan ada surat administrasi pengajuan bank yang palsu.

Dari sana, disimpulkan bahwa Bank CIMB Niaga tidak berhati-hati sehingga masuk dalam tindak pidana kejahatan perbankan. “Kenapa Pak Kajari Kusnin takut? Ada apa antara Pak Kusnin dengan CIMB Niaga? Apakah karena Pak Kusnin dan pengacara CIMB Niaga sudah kenal lama waktu tugas di Kejati Jawa Tengah?,” kata Mashuri.

Sebelumnya, Divisi Appraisal Bank CIMB Niaga disebut menyarankan kepada Divisi Kredit Bank CIMB Niaga untuk berhati-hati karena objek yang diikutkan dalam lelang dikuasai pihak lain, yakni Abraham Sunoto sebagai pemilik rumah. Namun, Divisi Kredit tetap mencairkan dengan membuat surat pernyataan bahwa Abraham Sunoto hanya menyewa.

Setelah dilakukan Labkrim di Mabes Polri, surat tersebut dinyatakan palsu. Karena itu, Mashuri menilai, Kajari berkelit dengan dalih belum cukup barang bukti. Bahkan, Mashuri justru mendorong secara moril kepada Kejari untuk tidak takut dengan CIMB Niaga.

“Petunjuknya diubah-ubah, P19 terus. Itu fokusnya pada kejahatan perbankan, tetapi kejaksaan difokuskan pada pemalsuan dokumen. Kasus ini sudah saya urus sejak dua tahun yang lalu, tapi tidak kunjung selesai,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, Kusnin sedang tidak berada di kantor dan belum menjawab saat hubungi MuriaNewsCom melalui aplikasi WhatsApp. Kasi Pidum Kejari tidak bisa ditemui, karena kantornya sedang direnovasi, sedangkan jaksa yang menangani kasus tersebut sedang melaksanakan sidang.

“Pak Kajari tidak ada, jaksa lagi sidang dan Kasi Pidum (tidak bisa ditemui) ruangannya direnovasi. Sepengetahuan saya, kasus ini terus dikaji karena masih P19,” kata Staf Pidana Umum Kejari Pati Indah Setyowati.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mashuri membeli rumah dan sebidang tanah seluas 7.919 meter persegi dari Bank CIMB Niaga yang dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang seharga Rp 622 juta di Desa Mojoagung RT 1 RW 1, Trangkil, Pati. Saat hendak ditempati, ternyata masih ditempati pemilik yang juga memiliki sertifikat.

Sertifikat tersebut diketahui ganda, sehingga Mashuri tidak bisa menguasai properti yang sudah dibelinya dari CIMB Niaga melalui lelang. Mashuri sudah mencoba mencari keadilan terhadap kejahatan perbankan tersebut, tapi berkas kasus yang dilimpahkan Polres Pati ke Kejari Pati selalu dinyatakan P19 hingga sebanyak lima kali.

Editor : Kholistiono

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bansos Sapi di Pati

Polisi mendatangi Kejari Pati untuk melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan korupsi bansos ternak sapi di Pati, Kamis (23/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Polisi menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) pengadaan ternak sapi di Kabupaten Pati. Dari empat tersangka, tiga tersangka di antaranya dinyatakan P21 (lengkap) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati.

Ketiga tersangka yang dinyatakan P21, antara lain RD (50), warga Perum Wijayakusuma Pati, Sg (48) warga Desa Parenggan, Pati, dan Sk (43), warga Desa Ngurensiti, Kecamatan Wedarijaksa. Ketiga tersangka merupakan pihak rekanan yang menggarap proyek tersebut.

Kasat Reskrim Polres Pati AKP Galih Wisnu Pradipta mengatakan, proyek senilai Rp 3,08 miliar tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 350 juta. “Proyek ini dikerjakan di berbagai daerah, seperti Kecamatan Pati, Winong, Jaken, Jakenan, Pucakwangi, Gabus, Kayen, Sukolilo, Wedarijaksa, Margoyoso, Dukuhseti, dan Tayu,” ujar AKP Galih, Kamis (23/2/2017).

Bansos tersebut berasal dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah pada 2012 dan menjadi APBD Kabupaten Pati dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pati sebagai leading sektornya. Dari 47 gabungan kelompok tani (gapoktan) yang mendapatkan bansos, satu gapoktan dinyatakan mengundurkan diri.

“Dana awalnya Rp 3,12 miliar, berhubung ada satu gapoktan yang yang mengundurkan diri, akhirnya menjadi Rp 3,08 miliar. Setelah dana masuk Dinas Pertanian, kemudian dilakukan lelang menjadi sembilan paket pengadaan, seperti pengadaan sapi, alat pertanian, kandang dan tempat pembuangan kotoran sapi,” tambahnya.

Dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi, ada indikasi pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Karena itu, polisi menyatakan ada indikasi korupsi proyek pengadaan ternak sapi tersebut.

Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi tersebut diakui berlangsung cukup lama. Untuk penyelidikan, polisi butuh waktu selama setahun, sedangkan proses penyidikan butuh waktu setahun. Proses yang lama disebabkan adanya upaya untuk penyamaan persepsi, karena melibatkan ahli konstruksi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penanganan kasus tersebut.

Editor : Kholistiono

Budiyono Mengaku Dikriminalisasi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jembatan di Kayen Pati

Budiyono, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Budiyono, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono mengaku dikriminalisasi karena dilaporkan LSM Garuda Paksi terkait kasus dugaan korupsi proyek tiga jembatan di Kecamatan Kayen, Pati. Hal itu dinyatakan Budiyono, Jumat (3/2/2017).

“Pengangkatan kasus-kasus itu, artinya, seakan-akan kriminalisasi saya. Pengangkatan kasus-kasus itu seakan menyudutkan. Saya benar-benar merasa heran. Apalagi, adanya kasus-kasus tersebut mencuat menjelang pilkada,” ujar Budiyono.

Ia juga menepis tudingan, bahwa dirinya melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berisi permohonan pencairan anggaran proyek jembatan yang ditandatangani dengan stempel Bupati Pati. “Saya tidak tahu-menahu surat itu,” tegasnya.

Budiyono juga merasa kasihan dengan kepala desa setempat dan masyarakatnya. Selama ini, mereka dinilai fokus membangun desanya masing-masing. Karena itu, dia menyayangkan sikap berbagai pihak yang menakut-nakuti dengan melaporkan kepada Kejari.

“Saya berharap, laporan tersebut bisa secepatnya diselesaikan. Jangan sampai ada kasus-kasus lainnya yang diangkat, sepanjang tidak ada yang dirugikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pati Kusnin memastikan akan memproses laporan LSM Garuda Paksi terkait kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Budiyno, setelah Pilkada Pati selesai. Langkah itu diambil agar Pilkada Pati bisa berjalan baik dan tidak terganggu.

Editor : Kholistiono

Kajari Akan Proses Kasus Dugaan Korupsi yang Mencatut Budiyono Usai Pilkada Pati

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati Mohammad Syaifudin memberikan keterangan kepada awak media, usai melaporkan Budiyono ke Kejari terkait kasus dugaan korupsi, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati Mohammad Syaifudin memberikan keterangan kepada awak media, usai melaporkan Budiyono ke Kejari terkait kasus dugaan korupsi, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pati Kusnin memastikan akan memproses kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono, usai Pilkada Pati. Hal itu diharapkan agar laporan-laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak mengganggu jalannya pilkada.

“Sesuai dengan imbauan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, kami tidak diperbolehkan memproses laporan-laporan yang bisa mengganggu jalannya pilkada. Karena itu, kami akan memprosesnya setelah pilkada selesai,” ujar Kusnin, Jumat (3/2/2017).

Dia juga menilai, laporan yang diterima dari LSM Garuda Paksi pada Kamis (26/1/2017) bisa mengganggu kondusivitas menjelang pelaksanaan pilkada. Hal itu yang membuat laporan dari LSM Garuda Paksi belum diproses untuk sementara waktu.

“Kami bersama Polres Pati dan Kemenko Polhukam RI sudah membuat komitmen untuk menunda proses hukum yang ada kaitannya dengan pilkada. Laporan sudah kami terima, tapi belum bisa kami proses. Itu sudah sesuai dengan komitmen antara Kejari Pati, Polres Pati dan Kemenko Polhukam,” tuturnya.

Sebelumnya, Plt Bupati Pati Budiyono dilaporkan LSM Garuda Paksi terkait dengan dugaan korupsi tiga jembatan di Kecamatan Kayen. Total nilai proyek jembatan yang dilaporkan di Desa Slungkep dan Sumbersari adalah Rp 1,7 miliar.

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati Mohammad Syaifudin mengatakan, pembangunan jembatan dari anggaran APBD Jawa Tengah tersebut tidak melalui mekanisme lelang, sehingga dianggap bermasalah. Namun, Budiyono saat dikonfirmasi mengaku mekanisme pencairan dana melalui tim verifikasi. Penerimaan dana juga diakui langsung masuk rekening desa.

Editor : Kholistiono