Kades Padurenan Kudus Akhirnya Ditahan Kejari

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Setelah sekian lama menghilang, Kepala Desa (Kades) Padurenan, Kecamatan Gebog, Arif Khuzaimahtum, akhirnya berhasil ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Jumat (29/4/2016).

Arif ditahan terkait kasus dugaan korupsi uang dana desa yang dipimpinnya dengan nilai sekitar Rp 432 juta. Kepala Kejari (Kajari) Kudus Hasran HS mengatakan, penahanan tersebut dilakukan, setelah proses penyidikan telah dilakukan dan Arif ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah dirasa perlu, Kejaksaan akhirnya melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. ”Penahanan ini dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, serta menghilangkan barang bukti. Serta untuk memudahkan proses penyidikan lebih lanjut,” kata Hasran.

Menurut Hasran, Arif selanjutnya akan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kudus. Meski saat ini status Arif masih sebagai kades aktif, namun proses hukum tetap dijalankan.

Kasus dugaan korupsi uang dana desa yang dilakukan Arif, terjadi sejak pertengahan tahun 2015 silam. Saat itu, Arif mencairkan dana desa serta ADD dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Namun, dalam kelanjutannya ternyata Arif menghilang. Meski sebelumnya Arif sudah membuat surat pernyataan kalau uang tersebut memang masih digunakan, namun perangkat desa setempat tetap melaporkan Arif ke Kejaksaan.

Editor: Merie

12 Laporan Penyelewengan SKPD Kudus Sudah Dikantongi Kejari

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Hasran Harahap S. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Hasran Harahap S. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, masih menyelidiki laporan yang diberikan masyarakat. Nantinya, Kejari akan menyelidiki hingga April mendatang.

Kepala Kejari Kudus Hasran Harahap S mengatakan, selama 2015 lalu, laporan yang diterima sebanyak12 laporan. Semuanya laporan yang masuk hingga kini masih dalam proses penyelidikan.

“Kita selidiki hingga kisaran Maret April mendatang. Apalagi kami dari kejaksaan juga sudah bertambah personalnya,” kata Hasran kepada MuriaNewsCom.

Dia membantah kalau selama 2015 kejaksaan dianggap “tidur” atau tak menggubris laporan. Sebab laporan yang masuk tetap ditindaklanjuti oleh tim.

Dari 12 Laporan yang masuk, kata dia, tidak semuanya berjalan. Sebab dua laporan di antaranya sudah dicabut oleh pihak pelapor.

“Kalau memang tidak ada yang salah kenapa harus dilaporkan. Makanya ada yang dicabut. Dan kami juga sudah melakukan pengecekan,” ujarnya.

Dibeberkannya sedikit, jika semua laporan yang sudah masuk tidak ada yang berasal dari penyelewengan desa. Melainkan dari sektor lain seperti SKPD dan instansi lain.

Dari penyelidikan yang dilakukan, pihaknya mendorong untuk mengembalikan kerugian negara. Sebab kerugian yang ada jumlahnya tidak terlalu besar.

“Klaim misalnya pembangunan proyek, ukuran besinya atau beratnya itu kurang, maka kita harapkan dapat segera dikembalikan ke kas negara kekurangannya. Sebab nominalnya tidak besar,” jelasnya.

Pihaknya tidak akan mencari-cari kesalahan orang. Melainkan lebih pada menyelidiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Editor : Akrom Hazami

Kejaksaan Kudus Tidak Ingin jadi Menakutkan

Kajari Kudus Hasrat Harahap S. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kajari Kudus Hasrat Harahap S. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Kajari Kudus Hasrat Harahap S mengatakan, pihaknya menganut Presiden yang mengutamakan pembangunan masyarakat. Pihaknya berkaca dari hal tersebut, bahwa pengawasan tidak selalu menakutkan.

“Kami bekerja itu juga menggunakan hati nurani. Jadi tidaklah semu di hukum. Jika sedikit sedikit salah, maka tidak bakal ada yang berani mengerjakan proyek publik. Dampaknya tidak bakal ada pembangunan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, kerugian negara merupakan hal yang utama dalam memberikan penindakan. Jika tidak ditemukan kerugian negara, maka instansi terkait kemungkinan besar juga tidak akan terkena jerat hukum.

Dia mencontohkan kasus Taman Krida dan juga FFDK 2014 lalu. Dalam kegiatan tersebut tidak ada kerugian negara, sehingga tidak dilakukan proses lebih lanjut.

“Kan tidak ada itu kerugian, jadi tidak menjadi kendala. Yang penting itu negara tidak dirugikan,” jelasnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Jangan Coba-Coba Iseng dengan Kejaksaan Kudus

Kajari Kudus Hasrat Harahap S. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kajari Kudus Hasrat Harahap S. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Kejaksaan Negeri Kudus, pastikan tidak bakal menindak lanjuti semua keluhan dari masyarakat. Hal itu dipastikan lantaran tidak semua administrasinya benar.

Kajari Kudus Hasran Harahap S mengatakan, masyakat bebas melaporkan kinerja desa atau semua proyek yang diduga terjadi penyelewengan. Namun jangan harap kejaksaan bakal menindak semuanya jika tidak ada berkas yang memberatkan atau sebagai bukti.

“Intinya kami minta ada yang menguatkan. Semisal ada kesalahan dalam membangun jalan di desa tertentu, harganya dibengkokkan juga perencanaan awal dan kondisinya, tentunya dengan bukti, jangan hanya lapor ada kegiatan semacam itu,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Bagi dia, jika hanya membuat  lapora, semua orang bisa. Tapi yang sulit adalah mengumpulkan bukti yang menjelaskan laporan tersebut.

“Seperti sebelumnya terdapat tiga desa yang dilaporkan kepada kami. Kami melakukan tindak lanjut dari laporan, dan ternyata tidak ada masalah di tiga desa tersebut,” jelasnya.

Pihak kejaksaan tidak mau dimanfaatkan kalangan tertentu dalam menindak. Sebab sengaja petugas, kejaksaan pastikan netral. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)