Pemkab Jepara Gelar Pisah Sambut Kajari

Foto bersama saat acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, Jumat (17/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menggelar pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jepara dari Yuni Daru Winarsih kepada Dwianto Prihartono yang dilaksanakan di Peringgitan Pendapa Kabupaten Jepara, Jumat (17/02/2017) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Jepara Subroto,  menyampaikan terima kasih kepada kepada Kajari Jepara lama, karena banyak membantu tercipta dan terjaganya stabilitas dan iklim yang kondusif serta ikut berperan mengawal jalannya pembangunan di Kabupaten Jepara.

“Terima kasih Ibu Yuni Daru Winarsih yang telah menjalin hubungan harmonis di kalangan Forkopimda. Begitu pun di masyarakat tidak terjadi gejolak yang dirasakan sebagai perlakuan tidak adil di bidang hukum. Selamat bertugas di tempat yang baru semoga semakin sukses,” ungkap Subroto.

Dia melanjutkan, Jepara menyampaikan ucapan selamat datang dan semoga dapat segera memahami situasi dan kondisi di Kabupaten Jepara untuk Kajari baru. “Jepara adalah daerah pesisir, masyarakat tentunya banyak dikatakan sumbu pendek. Tetapi, yakinlah bahwa orang Jepara itu masyarakat yang religius, maka asas musyawarah mufakat sering dilakukan,” ucap Subroto.

Untuk diketahui, Yuni Daru Winarsih  akan menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta.

Yuni juga menyampaikan rasa haru meninggalkan Kabupaten Jepara, yang selama ini banyak menimba pengalaman, baik dalam menjalankan tugas maupun memupuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga meninggalkan kesan yang tak terlupakan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda Jepara beserta seluruh jajarannya yang telah membantu saya selama bertugas di Jepara selama 1 tahun 9 bulan lebih 2 hari. Apabila selama saya bertugas pasti banyak salah kepada siapapun yang hadir pada malam hari ini, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya,” ujar Yuni.

Sementara itu, Kajari Jepara yang baru Dwianto Prihartono, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Jepara atas terselenggaranya kegiatan ini. “Kami berterima kasih atas acara yang diselenggarakan oleh Pemda Jepara. Semoga kedepan bisa menjalin hubungan yang baik. Sehingga nantinya bisa saling menjalankan tugas dengan baik,” katanya.

Perlu diketahui, sebelum menjabat sebagai Kajari Jepara, Dwianto Prihartono bertugas sebagai
Kepala Kejaksaan Negeri Bolang Mongondow Utara.

Editor : Kholistiono

Kejari Jepara Bakal Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Tahunan

Abdul Rohman tersangka kasus dugaan korupsi dana Desa Tahunan saat diperiksa penyidik Kejari, kemarin. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Abdul Rohman tersangka kasus dugaan korupsi dana Desa Tahunan saat diperiksa penyidik Kejari, kemarin. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara bakal memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan korupsi dana desa tahun 2015 oleh tersangka Abdul Rohman, yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Jepara.

Ketiga saksi tersebut adalah, HS, S dan S yang juga merupakan warga Desa Tahunan. Ketiga saksi, diduga pernah mendapatkan pinjaman uang dari tersangka, dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini berdasarkan pengakuan tersangka di hadapan penyidik kejaksaan.

“Dalam pemeriksaan sebelumnya, tersangka mengaku, bahwa sebagian dana desa itu dipinjamkan kepada ke tiga rekannya. Dan dari pengakuan tersangka, ketiga rekannya tersebut juga sudah tahu bahwa uang yang dipinjamnya adalah uang desa,” kata Kepala Kejari Jepara Yuni Daru W melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Yosef saat ditemui di kantornya, Rabu (11/1/2017).

Untuk diketahui Kejari Jepara menahan Bendahara Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Abdur Rohman pada Selasa (10/1/2017) sore. Abdur Rohman dijadikan tersangka atas dugaan korupsi dana desa ratusan juta rupiah pada tahun 2015 silam.

Penahanan ini dilakukan, setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Abdur Rohman hari ini, mulai dari pukul 12.30 WIB. Setelah selesai, kemudian pukul 17.00 WIB bendahara desa itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kartini untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.

”Pemeriksaan kesehatan ini tujuannya, jika memang yang bersangkutan dinyatakan sehat langsung kita tempatkan di Rutan Jepara, namun, jika mengalami gangguan penyakit dari hasil pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan akan menjadi tahanan kota. Ternyata, hasilnya menunjukkan bahwa yang bersangkutan sehat, dan langsung kita tahan,” ujar Yosep.

Editor : Kholistiono

Bendahara Desa Tahunan Ditahan Kejari Jepara

Bendahara Desa Tahunan Abdur Rohman (kiri) saat diperiksa oleh Kasi Pidsus Kejari Jepara Yosef pada Selasa (10/1/2017) sore. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Bendahara Desa Tahunan Abdur Rohman (kiri) saat diperiksa oleh Kasi Pidsus Kejari Jepara Yosef pada Selasa (10/1/2017) sore. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara menahan Bendahara Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Abdur Rohman pada Selasa (10/1/2017) sore. Abdur Rohman dijadikan tersangka atas dugaan korupsi dana desa ratusan juta rupiah pada tahun 2015 silam.

Penahanan ini dilakukan, setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Abdur Rohman hari ini, mulai dari pukul 12.30 WIB. Setelah selesai, kemudian pukul 17.00 WIB bendahara desa itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kartini untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.

”Pemeriksaan kesehatan ini tujuannya, jika memang yang bersangkutan dinyatakan sehat langsung kita tempatkan di Rutan Jepara, namun, jika mengalami gangguan penyakit dari hasil pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan akan menjadi tahanan kota. Ternyata, hasilnya menunjukkan bahwa yang bersangkutan sehat, dan langsung kita tahan,” ujar Kepala Kejari Jepara Yuni Daru W melalui Kasi Pidana Husus (Pidsus) Yosep di Kantor Kejari Jepara, Selasa (10/1/2017) sore.

Yosep  mengungkapkan, Abdur Rohman ditahan karena mengakui kesalahannya setelah diperiksa sekitar dua jam dengan 29 pertanyaan dari penyidik. Abdurrahman didampingi pengacaranya, Sholihan. “Jadwal pemeriksaan pukul 12.30 WIB. Proses berlangsung agak lama karena menunggu kedatangan sang pengacara,” katanya.

Dia melanjutkan, hasil pemeriksaan terhadap Abdur Rohman yakni bahwa yang bersangkutan tanpa sepengetahuan atau izin telah meminjamkan uang akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dana desa tahun 2015 kepada tiga orang. Di antaranya ialah HS, warga Tahunan sebesar Rp 32 juta, S warga Tahunan Rp 20,2 juta, dan S Rp 5 juta.

“Yang bersangkutan juga telah melakukan pemotongan anggaran untuk pembuatan proposal, pembuatan SPJ dan biaya materai dari setiap pencairan dana desa yang diterima oleh 16 Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Besarnya bervariasi,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan penghitungan Inspektorat Jepara didapatkan kerugian negara sebesar Rp 135.112.527. Yang bersangkutan baru mengembalikan ke desa melalui SIMPEDA BPD Bank Jateng tanggal 10 Agustus 2016 Rp 10 juta. Saat ini kerugian desa masih Rp 125.112.527.

”Tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

Dia menambahkan,sebelum kasus ini ditangani kejaksaan, Abdur Rohman telah diberi kesematan selama tiga bulan untuk mengembalikan uang tersebut oleh Inspektorat. Namun hingga batas waktu berakhir, Abdur Rohman tidak memenuhinya.

Selain itu, sebelumnya, kejari juga telah melakukan penyelidikan dan penyidikan sebanyak dua kali, yakni Desember 2016 lalu. ”Sekarang pemanggilan yang ketiga berupa BAP. Yang bersangkutan mengakui dan langsung kami tahan,” ujar Yosep.

Perlu diketahui, sebelumnya pada bulan April 2016, Abdur Rohman juga sempat didemo oleh ratusan warga Desa Tahunan dengan menggerudug balai desa setempat.

Saat itu, mereka menggerudug dengan membawa tulisan dan melontarkan kalimat sejumlah tuntutan. Salah satunya ialah menuntut Abdur Rohman untuk mundur dari jabatannya sebagai perangkat desa, lantaran menggelapkan dana desa.

Editor : Kholistiono

Sadarkan Generasi Muda Melek Hukum, Kejari Jepara Sambangi Sekolah

Yuni Daru, Kepala Kejari Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Yuni Daru, Kepala Kejari Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kesadaran dan melek hukum bagi generasi muda sangat penting. Sebab, merekalah yang menjadi generasi masa depan. Untuk itu, Kejaksaan Negeri Jepara kerap menyambangi sekolah dan pondok pesantren untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan mengenai hukum kepada mereka.

”Dalam lima bulan, lebih dari 20 sekolah kami datangi. Kami menginginkan generasi muda melek hukum. Terutama terkait masalah narkoba dan susila. Setiap bulan, Kejari Jepara menangani rata-rata 5 kasus susila,” ujar Kepala Kejari Jepara, Yuni Daru kepada MuriaNewsCom, Selasa (15/3/2016).

Menurutnya, jumlah tersebut adalah yang terdeteksi. Sedangkan yang tidak terdeteksi diyakini pasti lebih banyak lagi. Dari hasil pengamatannya, jumlah kasus pelanggaran susila di Kabupaten Jepara tergolong tinggi. Selain ditunjukan dari banyaknya kasus susila yang ditangani, setiap kali datang ke sekolah, Yuni acap kali mendapat curhatan dari siswa.

”Jadi saya malah seperti psikolog. Jadi di sela-sela kegiatan sosialisasi ada siswi yang curhat masalah pergaulan sampai masalah pacar,” kata Yuni.

Setelah menyasar sekolah dan pondok pesantren, Yuni ingin mendekatkan lembaga kejaksaan dengan masyarakat desa. Pasalnya, tidak sedikit pelaku pelanggaran susila adalah orang dewasa di desa-desa. Itu lantaran ketidaktahuan masyarakat akan hukum.

”Misalnya kasus KDRT. Banyak masyarakat menganggap kalau sudah jadi istri atau anaknya, terus bebas diapa-apakan. Seperti dipukuli atau tindak kekerasan lainnya. Padahal itu juga ada hukumnya,” ungkapnya.

Berkait dengan tempat dan waktu berkomunikasi dengan masyarakat, Yuni mengaku tidak canggung kalau harus memberikan sosialisasi masalah hukum di area persawahan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat lebih dekat dengan instansi yang dipimpinnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Ini yang Dilakukan Kejari Jepara untuk Mencegah Korupsi

Kepala Kejari Jepara Yuni Daru Winarsih (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Kejari Jepara Yuni Daru Winarsih (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Sejak beberapa bulan terakhir ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara kerap melakukan kerjasama berupa penandatanganan MoU dengan sejumlah instansi atau lembaga di Kabupaten Jepara termasuk Pemkab Jepara. Kerjasama itu dilakukan dalam rangka, sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi maupun kasus lainnya.

Kepala Kejari Jepara Yuni Daru Winarsih menjelaskan,  di luar penanganan kasus, kejari juga fokus pada upaya pencegahan korupsi. Yuni memanfaatkan momentum penandatanganan MoU dengan sejumlah instansi di Jepara, termasuk Pemkab Jepara dalam status kejari sebagai pengacara negara.

Dalam momentum itu, ditekankan agar anak buah tidak perlu takut untuk menolak atasan jika diajak melakukan korupsi.“Demikian pula, kami tak ragu untuk tak melakukan pembelaan jika intansi terkait terlibat korupsi,” kata Yuni kepada MuriaNewsCom.

Menurut dia, upaya lain selain melakukan kerjasama MoU dengan instansi, pihaknya juga melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan ke sekolah-sekolah terkait pengetahuan mengenai pelanggaran hukum. Hal itu dilakukan semata-mata untuk pencegahan.

“Kami sudah sering mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan soal hukum,” katanya.

Dia menambahkan, selama setahun di tahun 2015 lalu, hanya ada empat kasus korupsi yang ditangani Kejari Jepara. Tiga di antaranya sudah putus, satu lainnya masih dalam proses. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Video – Laporan Dugaan Korupsi di Jepara Minim

Kepala Kejari Jepara Yuni Daru bersama anggotanya membagi-bagikan kaus, stiker dan buku kepada pengguna jalan di depan kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Kejari Jepara Yuni Daru bersama anggotanya membagi-bagikan kaus, stiker dan buku kepada pengguna jalan di depan kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Laporan dugaan adanya tindak pidana korupsi di Kabupaten Jepara ternyata sangat minim. Hal itu terbukti dari catatan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara. Kepala Kejari Jepara Yuni Daru mengatakan, laporan dugaan korupsi di Jepara terbilang sangat minim jika dibanding di kota-kota lain.

”Ini tidak lepas dari peran masyarakat untuk pro-aktif menyoroti sejumlah hal yang rentan untuk dikorupsi,” kata Yuni Daru kepada MuriaNewsCom, Kamis (10/12/2015).

Menurutnya, memang ada sejumlah laporan dari masyarakat maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang masuk ke pihaknya. Namun tak jarang yang datanya mentah, sehingga pihaknya cukup kesulitan untuk menggali data yang valid.

”Bahkan, ketika kami tindaklanjuti, berakhir zonk. Ternyata kasusnya hanya masalah sepele bahkan ada kecenderungan salah faham,” kata dia.

Lebih lanjut dia menerangkan, jika seperti itu, maka tentu saja menguras energi, waktu, dan biaya untuk menelusuri kasus tersebut. Tetapi akhirnya sia-sia karena tidak cukup bukti untuk menetapkan tersangka.

”Kami berharap agar laporan yang masuk juga berdasarkan data yang kuat. Sehingga nantinya tidak sia-sia,” ungkapnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

 

Kaus dan Stiker jadi Senjata Ampuh Kejaksaan Jepara Kurangi Korupsi

Kepala Kejari Jepara Yuni Daru bersama anggotanya membagi-bagikan kaus, stiker dan buku kepada pengguna jalan di depan kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Kejari Jepara Yuni Daru bersama anggotanya membagi-bagikan kaus, stiker dan buku kepada pengguna jalan di depan kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara membagi-bagikan kaus dan sejumlah stiker dan buku ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara dan kepada sejumlah pengendara kendaraan yang melintas di depan kantor DPRD tersebut. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kejari Jepara, Yuni Daru W, Kamis (10/10/2015).

Menurut Yuni, kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari Antikorupsi sedunia tahun 2015 ini. Melalui media kaus dan stiker serta buku yang dibagikan dapat sekaligus menjadi upaya sosialisasi mengenai tindak pidana korupsi.

“Melalui kegiatan ini kami mensosialisasikan tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Sebab, tugas pemberantasan korupsi tidak hanya bagi Kejari saja, melainkan juga semua pihak termasuk warga masyarakat,” ujar Yuni di sela-sela kegiatan.

Lebih lanjut dia menerangkan, pihaknya juga mengajak kepada semua instansi pemerintah untuk lebih sadar terkait upaya pemberantasan korupsi. Dia menyadari tanpa adanya bantuan dari masyarakat dan instansi lain di negeri ini, korupsi tidak akan dapat diberantas secara maksimal.

“Sebelum membagi-bagikan atribut ini, kami juga melakukan upacara peringatan hari Antikorupsi di lingkungan Kejari Jepara,” katanya.

Dia menambahkan, masyarakat diimbau untuk tidak takut melaporkan kepada Kejari jika ada hal-hal yang ada kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi. Selama ini, pihaknya telah berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat agar lebih sensitif untuk melaporkan segala hal yang melenceng dari aturan agar cita-cita pemberantasan korupsi dapat tercapai. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Diduga Selewengkan ADD, Petinggi dan Perangkat Desa Papasan Jalani Proses Hukum

Kepala Seksi Tindak Pindana Khusus pada Kejari Jepara, Sunarno (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Seksi Tindak Pindana Khusus pada Kejari Jepara, Sunarno (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Dituduh selewengkan Alokasi Dana Desa (ADD)tahun 2011, Petinggi atau Kepala Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Zaenal Arifin dan perangkatnya, Surahman harus menjalani serangkaian proses hukum.

Kasus yang awalnya ditangani Polres Jepara, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara, dan terakhir, Kejari melimpahkan kasus itu ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Tindak Pindana Khusus pada Kejari Jepara, Sunarno. Menurutnya,  berkas dinyatakan P-21 dan dilimpah penyidik Polres Jepara ke Kejari. Pihaknya tidak melakukan penahanan kepada tersangka karena yang bersangkutan kooperatif.

”Proses awalnya di Polres, kemudian di Kejari. Kasus dilimpahkan kejari ke Pengadilan Tipikor Jateng. Hingga kini, sudah tiga kali sidang,” ujar Sunarno, Jumat (31/7/2015).
Dia menjelaskan, kasus tersebut bermula dari anggaran ADD tahun 2011 lalu. Kades pada waktu itu, Zaenal dibantu perangkat membuat laporan pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan perbaikan jalan senilai Rp51 juta (triwulan ketiga).

“Kerugian kasus ini sekitar Rp22 juta. Dari jumlah itu, yang sudah dikembalikan Rp15 Juta,” terangnya.

Dia menceritakan, awalnya kasus tersebut dilaporkan warga ke Polres Jepara tahun 2014 lalu, kemudian Polres melakukan penyelidikan lalu dilimpahkan. Proses yang telah berlangsung yakni pengambilan keterangan saksi-saksi berjumlah sembilan orang.

“Atas dugaan itu, tersangka dikenakan pasal 3 UU Tipikor mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo UU 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi,” imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)