Cegah Penyimpangan, Pemkab Grobogan Gandeng Kejaksaan untuk Kawal Proyek APBD

Bupati Grobogan Sri Sumarni dan Kajari Grobogan Edi Handojo menandatangani nota kerja sama di pendapa kabupaten, Kamis (30/3/2017). (MuriaNewsCom / Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemkab Grobogan menjalin kerja sama dengan pihak kejaksaan negeri setempat untuk mengawal proyek pembangunan yang dibiayai APBD. Bentuk kerja sama kedua pihak dituangkan dalam penandatanganan perjanjian bersama yang dilangsungkan di pendapa kabupaten, Kamis (30/3/2017).

Penandatanganan tersebut dilakukan Bupati Grobogan Sri Sumarni dengan Kajari Edi Handojo. Acara penandatanganan tersebut juga diikuti seluruh kepala OPD dan pejabat terkait dari Kejari Grobogan.

“Pendampingan dari pihak kejaksaan ini kita perlukan. Tujuannya, supaya program yang tertuang dalam visi dan misi kami dapat berjalan dengan baik,” jelas Sri.

Kajari Grobogan Edi Handojo mengatakan, meski mengadakan kerja sama namun bukan berarti pihaknya menjadi ‘beking’ dari dalam pelaksanaan proyek pemerintahan. Melalui tim Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dimiliki, pihaknya akan mengusulkan pola pengawasan baru agar pendampingan di lapangan bisa lebih maksimal.

Selama ini pola pendampingan TP4D hanya di bagian akhir pekerjaan. Kondisi ini menjadikan kerja tim tidak dapat maksimal.

Nantinya, pola pengawasan dilakukan dengan mengawal proyek pada setiap termin. Dengan demikian,  ketika ada sebuah temuan, pihaknya dapat cepat memberikan rekomendasi.

“Pengawalan idealnya harus per termin. Dengan begini, jika ada yang hal yang kurang sesuai dalam pelaksanaan tiap termin bisa segera disikapi. Yakni, rekanan harus memenuhi pekerjaan sesuai termin yang ditentukan atau diputus kontraknya. Kalau hanya sebagai setempel saja, saya tidak mau,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

Kejaksaan Kudus Telusuri Perusahaan Penunggak BPJS Ketenagakerjaan

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Hasran HS saat menghadiri acara bersama BPJS Ketenagakerjaan di kota setempat, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Hasran HS memastikan bakal menindaklanjuti perusahaan yang dilaporkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yakni perusahaan yang menunggak pembayaran. Hal itu dipastikan setelah adanya laporan resmi dari pihak BPJS.

“Ini merupakan surat kuasa khusus, jadi saya akan langsung menginstruksikan kepada pihak petugas untuk menyelidiki dan menindaklanjuti persoalan tersebut,” kata Hasran di Kudus, Selasa (28/2/2017).

Kejaksaan tidak semata-mata langsung menyeret ke ranah hukum. Tapi pihaknya akan melakukan komunikasi kepada perusahaan agar membayar tunggakan BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk, kejaksaan akan meminta keterangan penyebab belum membayar tunggakan. Apakah faktor tidak adanya anggaran atau sengaja menunggak.

Hal lain yang akan diperiksa adalah pendaftaran karyawan yang diikutkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jika dalam pembayaran tak sesuai data, maka akan dilakukan proses bersangkutan. “Kami meminta, supaya BPJS juga aktif memberikan kabar kepada kami. Jika ada yang membayar setelah MoU ini dapat segera dilaporkan,” ucapnya.

Editor : Akrom Hazami

Kejaksaan di Kudus Persilakan Pemdes Ajukan Pendamping Proyek Publik 

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Kejaksaan Neger (Kajari) Kudus Hasran HS membuka pintu lebar bagi pemerintah desa yang hendak meminta pendampingan pengerjaan proyek. Hal itu dinilai lebih baik untuk keamanan kegiatan proyek.

Hasran menjelaskan kalau pemdes merupakan pemerintah paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat. Kejaksaan juga paling mewaspadai dan juga mengawasi proyek yang mereka kerjakan. “Kami paling mengawasinya itu pemerintah desa, risiko juga tinggi ketimbang SKPD di Pemkab Kudus. Jadi kami mengawasi dengan seksama untuk pemdes,” katanya kepada MuriaNewsCom, di kantornya, Senin (9/1/2017). 

Menurut Hasran, selagi menggunakan uang negara, Kejaksaan pasti akan mengawasinya. Termasuk juga dengan permintaan pendampingan, juga bakal dilakukan.

Dia mengatakan, sampai saat ini tak ada satupun desa yang mengajukan pendampingan. Pihaknya kerap menerima aduan masyarakat, terkait penyelewengan proyek desa di Kudus. Bahkan, laporan dugaan penyelewengan proyek dari sejumlah warga juga telah sampai di kejaksaan. “Kami tetap menindaklanjuti, namun yang sering itu dalam laporan tertulis kerugian ratusan juta, namun setelah diperiksa hanya puluhan. Namun kami pasti akan menindaklanjuti laporan,” ujar dia.

Hasran mengimbau agar pemdes berhati-hati dalam bertindak, dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik baiknya. “Kordinasi dengan BPD dan tokoh masyarakat sangat penting. Termasuk juga dengan sekdes yang paham tentang aturan. Apalagi jika menggunakan uang negara, semuanya ada aturannya,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :  Kejari Kudus Akan Buru Proyek Publik yang Curang

Kesal Dicurangi Nasabah, BPR Blora Kerahkan Kekuatan Kejaksaan

Kesal Dicurangi Nasabah (e)

Kajari Blora Moch Djumali (kiri) dan Dirut PD BPRBlora Arief usai melakukan penandataganan MoU  tentang kredit bermasalah nasabah. (MuriaNewsCom/Priyo)

BLORA – Untuk mengantisipasi kenakakan para nasabah kreditnya, Bank Perkreditan Rakyat(BPR) Blora mengandeng Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bora. Hal ini untuk mengantisipasi adanya para nasabah yang nantinya bermasalah dalam kreditnya. Lanjutkan membaca