Gus Mus : Korupsi di Indonesia karena Cinta Materi yang Berlebihan

Gus Mus ketika dikunjungi oleh Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Gus Mus ketika dikunjungi oleh Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, kemarin. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, KH Ahmad Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus berpendapat tentang maraknya kasus korupsi di Indonesia.

Menurutnya, kecintaan terhadap harta yang berlebihan itu memunculkan keserakahan atau ketamakan. Pernyataan Gus Mus ini sebagai sumbangan pendapat untuk diskusi kiai dengan KPK yang perlu digelar untuk menemukan akar masalah korupsi di Indonesia.

Mustasyar PBNU itu mengatakan, diskusi tidak hanya penting untuk menemukan hal-hal yang bisa menjurus korupsi, tetapi juga perlu untuk mencari akar dari masalahnya. Seperti halnya aksi terorisme di negeri ini. “Kalau menurut saya sumber korupsi itu adalah kesenangan terhadap materi yang berlebihan. Dalam bahasa Anda keserakahan atau ketamakan,” tuturnya.

Pesantren bisa mendapatkan dari KPK tentang seluk beluk korupsi yang disebutnya “njlimet” dan yang kadang tidak diketahui orang awam. Informasi dari KPK soal korupsi, menurutnya sangat penting. Dengan mengerti seluk beluk dan apa saja yang dikategorikan sebagai korupsi secara rinci, maka kalangan pesantren; kiai, santri dan pengurusnya akan bisa jaga diri dan hati-hati.

Sebab menurutnya, penguasa dan pengusaha sering berhubungan dengan kiai untuk kepentingan mereka. “Ada yang tidak kiai tahu. Misalnya pemberian-pemberian oleh pihak tertentu. Oleh kiai pemberian itu dianggap sebagai kemurahan hati bahkan, sampai didoakan,” katanya.

Sementara dari pesantren, KPK mendapat masukan tentang nilai-nilai yang mendukung pemberantasan korupsi, misalnya di pesantren ada konsep “mabadi khaira ummah”, yaitu kejujuran, keadilan, dan amanah. Gus Mus mengakui, pencegahan korupsi lebih penting dari sekadar penindakan.

“Ada nilai dan norma di pesantren yang bisa digunakan KPK untuk membantu kerja mereka memberantas korupsi khususnya di segi pencegahan. Pencegahan lebih penting,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : BW Wadul ke Gus Mus Soal Potensi Korupsi di Sektor Pengelolaan Kekayaan Alam 

Dana Siping TPI Sarang Rembang Tidak Beres, Nelayan Ancam Akan Membawa ke Ranah Hukum

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Rembang – Dana simpanan irang pinggiran (siping) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sarang, diduga digelapkan. Bahkan, para nelayan mengancam akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Berdasarkan infomasi yang dihimpun MuriaNewsCom, dana siping yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah, saat ini belum disalurkan. Seharusnya dana tersebut, dibagikan kembali untuk kesejahteraan nelayan guna mengurangi beban biaya hidup nelayan dan bakul ikan pada Januari 2016 kemarin.

Sejumlah nelayan meyakini tidak disalurkannya dana tersebut, diduga digelapkan sejumlah oknum pegawai TPI. Dugaan penggelapan mencuat setelah adanya mutasi dua orang karyawan TPI. Ditambah adanya informasi, ketua, sekertaris dan bendahara serta manager KUD Misoyo Mardi Mino dan kepala serta dua orang juru bayar TPI Sarang diundang oleh Dinas Kelautan Perikanan, beberapa pekan lalu.

Nelayan pemilik Kapal Motor Mandala, Salekan Yasin mengatakan dana siping hasil retribusi dari pembelian bakul ikan dan retribusi penjualan ikan kapal, dari TPI di setorkan ke KUD. Selanjutnya, oleh KUD dana yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah itu dibagikan kembali ke ribuan nelayan.
”Karena belum dibagikan oleh KUD tentunya saya dikejar kejar puluhan anak buah kapal saya, yang berhak menerima dana siping itu,” ungkapnya, Sabtu (20/2/2016).

Menurut informasi yang diterimanya, lanjut Yasin, tidak terealisasinya dana itu karena di TPI masih ada masalah keuangan dan mutasi dua orang karyawan juru bayar bendahara. Ia menduga, uang tersebut digelapkan oleh oknum dan ia juga mengancam akan membawa ke ranah hukum.
”Kami menduga persoalan keuangan itu, terkait dipakainya dana untuk kepentingan pribadi oleh oknum TPI. Kalau memang dugaan itu benar terjadi, kami tidak segan-segan membawa kasus tersebut ke ranah hukum agar kedepan managemen TPI Sarang lebih baik,” tandasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Jika Tidak Kabur Saat Pemeriksaan, Vonis Terhadap Hutomo Dimungkinkan Bisa Lebih Ringan

Tersangkan kasus korupsi dana bansos (kaus putih) saat ditangkap tim Kejari Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Tersangkan kasus korupsi dana bansos (kaus putih) saat ditangkap tim Kejari Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Setelah tim Kejaksaan Negeri Purwodadi berhasil menangkap Hutomo Teguh Yuwono, tersangka kasus korupsi dana bansos 2011, beragam komentar warga mulai bermunculan. Sebagian besar, mereka sangat menyayangkan kaburnya tersangka ketika masih menjalani pemeriksaan kasus korupsi bansos itu.

Pasalnya, Hutomo bukan merupakan pemeran utama dalam kasus itu. Tetapi hanya sekadar jadi pembantu saja. Seandainya tidak kabur, kemungkinan vonis hukumannya tidak terlalu berat.
Setidaknya, lebih ringan dari vonis mantan Kadisporabudpar Grobogan Heryi Rusdidjanto dan Khomsatun, mantan istri Hutomo. Keduanya, divonis 13 bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Jawa Tengah dan beberapa waktu lalu sudah bebas lantaran masa hukumannya selesai.

“Kalau tidak melarikan diri, bisa jadi hukumannya tidak berat. Soalnya, dia bisa punya kesempatan melakukan upaya pembelaan saat menjalani sidang. Karena kabur, maka Hutomo menjalani sidang in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Pada sidang itu, Hutomo mendapat vonis 2 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 4 bulan serta uang pengganti Rp 65.883.000 subsider 6 bulan kurungan,” ujar Kajari Purwodadi Abdullah melalui Kasi Pidsus Bangun Setya Budi kepada wartawan, Rabu (10/2/2016).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, dalam kasus korupsi dana bansos itu, Hutomo berperan mencari yayasan atau lembaga yang ingin mendapatkan bantuan. Namun, setelah cair, mereka minta imbalan sesuai kesepakatan yang dananya dipotong dari bansos yang didapat lembaga tersebut. Dengan modus ini, ada dana ratusan juta yang berhasil didapat dari 100 lembaga lebih penerima bansos melalui Disporabudpar Grobogan.

Selain itu, modus korupsi juga dilakukan dengan membuat belasan proposal fiktif. Dimana, yayasan penerima bantuan sebenarnya tidak pernah ada. Meski demikian, proposal yang dibuat mantan istrinya itu, yakni Khomsatun, berhasil lolos dan bantuannya bisa cair.

“Dari tindakan ini, ada nilai kerugian negara sekitar Rp 200 juta. Untuk yayasan penerima bantuan yang dananya dipotong jumlahnya cukup banyak,” imbuh Bangun.

Editor : Kholistiono

Ini Kronologi Kasus Korupsi Alokasi Dana Desa di Jepara

Salinan tuntutan proses persidangan kasus korupsi ADD yang melibatkan ketua RT, Surahman. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salinan tuntutan proses persidangan kasus korupsi ADD yang melibatkan ketua RT, Surahman. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Kasus korupsi alokasi dana desa (ADD) di Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Jepara menjadikan Zaenal Arifin selaku Kepala Desa (Kades) tahun 2011 harus mendapatkan hukuman penjara selama 1,5 tahun dan denda puluhan juta. Selain dia, kasus tersebut juga menyeret salah ketua RT bernama Surahman dengan hukuman yang sama.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jepara Yuni Daru Winarsih didampingi kasi Pidana Khusus (Pidsus) Yosef menjelaskan, kronologi kasus yang telah diputuskan oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tersebut.

”Zaenal Arifin yang waktu itu menjabat Kades Papasan mendapatkan ADD dari Pemkab Jepara sebesar Rp 110 juta lebih. Dana tersebut, rencananya difungsikan untuk perbaikan infrastruktur desa, meliputi jalan dan sebagainya,” kata Yuni kepada MuriaNewsCom, Kamis (12/11/2015).
Lebih lanjut dia mengemukakan, ADD tersebut cairnya secara bertahap. Tahap pertama sebanyak Rp 22.116.000. Kemudian tahap kedua Rp 33.174.000 dan tahap ketiga serta keempat sebanyak Rp 55.290.000.

Dalam pelaksanaanya, ternyata dana sebesar 21.882.000 yang diperuntukkan bagi aspal jalan itu, uangnya dimasukkan ke tabungan milik Surahman yang menjabat sebagai salah satu ketua RT pada waktu itu.

Kemudian kasus terungkap dan ditangani pihak kepolisian. Selanjutnya diproses oleh Kejari Jepara dan mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor pada awal Juli 2015 lalu. Setelah menjalani proses, akhirnya diputuskan pada Rabu (11/11/2015).

”Dalam kasus ini, tidak hanya Zaenal Arifin, tapi juga menyeret Surahman selaku Ketua RT 10 Desa Papasan. Sebab, Surahman dalam kasus ini, ikut berperan menggunakan dan menyimpan uang hasil korupsi dana tersebut,” terang Yuni.

Ia melanjutkan, namun dari angka kerugian itu, terdakwa sudah berupaya mengganti rugi uang negara tersebut dalam proses persidangannya pada 14 Juli 2015 di hadapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Semarang.

Hasil putusan persidangan lalu, terdakwa dan jaksa penuntut umum masih pikir-pikir. Oleh majelis hakim, diberikan jangka waktu tujuh hari, terhitung waktu sidang putusan berlangsung. (WAHYU KZ/TITIS W)

Korupsi Anggaran Dana Desa, Kades dan Ketua RT di Jepara ini Diganjar 1,5 Tahun Penjara dan Denda

Salinan tuntutan dan hasil putusan sidang. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salinan tuntutan dan hasil putusan sidang. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Kepala Desa bernama Zaenal Arifin dan Ketua RT Surahman di Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Jepara yang menjabat tahun 2011 lalu didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Keduanya telah menjalani proses persidangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang. Keduanya diputuskan mendapat ganjaran 1,5 tahun penjara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jepara Yuni Daru Winarsih didampingi kasi Pidana Khusus (Pidsus) Yosef menjelaskan, putusan tersebut diambil pada Rabu (11/11/2015) kemarin, di Semarang. Kedua terdakwa terjerat kasus korupsi alokasi dana desa (ADD) Jepara tahun 2011 lalu.

”Persidangan dimulai tanggal 7 Juli 2015 lalu. Setelah menjalani proses akhirnya diputuskan oleh majelis hakim Tipikor Rabu kemarin,” ujar Yuni kepada MuriaNewsCom, Kamis (12/11/2015).
Menurut Yuni, keduanya melakukan penyalahgunaan uang Negara hingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp 22. 882.000. Dana tersebut bersumber dari ADD yang semestinya digunakan untuk aspal jalan, tapi disimpan dalam rekening pribadi.

Dia menjelaskan, sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Tipikor Jo. Pasal 18 Nomor 31 Tahun 2009, masing-masing terdakwa dalam hal ini Zaenal Arifin selaku kades dan Surahman selaku ketua RT diganjar hukuman 1 tahun 6 bulan. Selain itu denda uang sebesar Rp 50 juta dan sub 3 bulan.

”Untuk Zaenal Arifin, kena pidana pengganti juga sebesar Rp 3. 882.000. atau 1 bulan penjara,” tandasnya.

Hasil putusan persidangan itu, terdakwa dan jaksa penuntut umum masih pikir-pikir. Oleh majelis hakim, diberikan jangka waktu tujuh hari, terhitung waktu sidang putusan berlangsung. ( WAHYU KZ/TITIS W)

Enaknya, PNS yang jadi Koruptor Keluar dari Penjara tapi masih Dapat Gaji

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Meski bebas, dua anggota BPBD Kudus yang ditahan karena kasus korupsi beberapa waktu yang lalu, masih belum dapat aktivitas sepeti sedia kala. Hanya mereka masih dapat mengikuti registrasi ulang kepada BKN pusat yang sedang berlangsung.
”Kalau registrasi untuk kepentingan pendataan dari BKN pusat, pemkab tidak bisa mencegahnya, karena itu langsung wewenang pusat. Dan pendaftaran register secara individu. Yang dibatasi sampai akhir Desember,” kata Kepala BKD Kudus Djoko Triyono,

Djoko menerangkan, Rudi dan Sudiarso masih mendapatkan gaji pokok saja, untuk tunjangan lainnya tidak dapat. Selain itu, mereka masih bisa mendaftarkan Pendataan Ulang (PU) PNS yang diselenggarakan BKN pusat.

Menurutnya, mengenai pendaftaran kepegawaian ke website BKN di Kudus sendiri sudah semuanya masuk, yakni jumlahnya 8.868 pegawai. Djoko menjelaskan, data yang ada di BKN sebelumnya jumlahnya 9. 050.

Data yang belum masuk kurang 182 orang, tapi setelah ditelusuri ternyata ada yang sudah pensiun jumlahnya 117 orang, mengajukan pensiun berjumlah 60 orang, meninggal ada empat orang dan perbedaan nama ada satu orang.

”Jadi secara keseluruhan PNS Kudus sudah memasukkan register ke BKN pusat,”jelasnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Keluar dari Penjara, Status PNS Pegawai BPBD Kudus Belum Jelas

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Dua pegawai negeri sipil (PNS) yang pernah tersangkut kasus korupsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus yakni Rudi dan Sudiarso, hingga kini status kepegawaiannya belum jelas.

Hal itu diutarakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Djoko Triyono. Menurutnya sejak ditetapkan tersangka, status kepegawaian mantan Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kudus Rudi dan mantan Kepala Perpusda Sudiarso, diberhentikan sementara. Hingga saat ini, status masih belum berubah meski mereka berdua sudah bebas dari masa tahanan.

”Dari hasil konsultasi ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional I di Yogyakarta, sampai saat ini belum ada tanggapan, sehingga kami menunggu. Konsultasi tersebut terkait dengan tindakan apa yang harus dilakukan,” katanya.

Surat yang dikirim bernomor surat No.800/1891/17/ 7 September 2015 yang ditujukan kepada BKN Regional I perihal konsultasi permasalahan PNS yang tersangkut hukum. Hingga kini BKD belum bisa berbuat apa-apa, karena harus mempertimbangkan keputusan.

”Mereka belum bisa kembali bekerja seperti biasa, karena statusnya masih diberhentikan sementara. Dan sampai kapan, kami belum bisa memastikan menunggu BKN,” imbuhnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Kasus Dugaan Korupsi, 2 Rumah Milik Anggota DPRD Pati Digeledah

Rumah milik Mudasir tengah diperiksa petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Selasa (29/9/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Rumah milik Mudasir tengah diperiksa petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Selasa (29/9/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati yang merupakan Mantan Bendahara Persatuan Sepak Bola Indonesia Pati (Persipa) Mudasir digeledah petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Selasa (29/9/2015).

Dari pantauan MuriaNewsCom, petugas menggeledah rumah Mudasir yang berada di Jalan Syeh Jangkung, Pati Kota. Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan di rumah yang berada di Desa Srikaton, Kecamatan Kayen.

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari alat bukti terkait dengan dugaan kasus korupsi hibah dana Pemkab kepada KONI Pati, atas laporan dari masyarakat pada Februari 2014 lalu.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Pati AKBP R Setijo Nugroho melalui Kasat Reskrim AKP Agung Setyo Budi membenarkan adanya penggeledahan rumah Mudasir dari tim Ditreskrimsus Polda Jateng.

”Ya, tim dari Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan barang bukti di dua rumah milik Mudasir,” tuturnya singkat. (LISMANTO/TITIS W)