Usai Tempat Karaoke Dinasty Kudus Digrebek, Satpol PP Merasakan …

Petugas Satpol PP melakukan pendataan saat penggrebekan tempat karaoke Dinasty di Jati Wetan, Kabupaten Kudus. (Facebook Djati Solechah)

MuriaNewsCom, Kudus – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kabupaten Kudus menduga masih ada tempat karaoke yang masih beroperasi. Padahal itu telah dilarang. Karena melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke.

Berdasarkan isi Perda tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke, terutama pada Bab II Pasal 2 dijelaskan bahwa orang pribadi atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan usaha karaoke di wilayah Kudus. Ancaman atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta.

Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah mengatakan, usai pihaknya menggrebek karaoke Dinasty di Desa Jati wetan, Jati, pihaknya akan melakukan giat lebih gencar lagi. “Soal kafe lain yang masih buka, kemungkinan masih ada yang buka lagi. Kami akan terus melakukan penindakan terkait hal tersebut,” kata Djati kepada MuriaNewsCom, di Kudus, Selasa (8/8/2017).

Menurut dia, sebenarnya para pengusaha kafe dan karaoke sudah mengetahui mengenai larangan. Tapi mereka tetap membandel. Mereka malah melakukan aksi kucing-kucingan dengan pemkab. Seperti yang dilakukan pemilik Dinasty.

Pihaknya akan tetap menggelar penertiban. Apalagi, saat ini tidak sedikit masyarakat yang aktif melapor ke Satpol PP. Kendati demikian, Satpol PP berharap pemilik kafe dan karaoke menghormati aturan.

“Terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan laporan terkait peredarnya kafe karaoke. Kami harap masyarakat dapat rutin melakukan laporan kepada kami agar bisa ditindaklanjuti,” ucapnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Satu Tempat Karaoke Lengkap dengan Pemandunya di Jati Wetan Kudus Masih Nekat Beroperasi

Petugas Satpol PP menggrebek Resto dan Karaoke Dinasty di Desa Jatiwetan, Jati, Kudus. (Facebook Djati Solechah)

MuriaNewsCom, Kudus –  Satpol PP Kudus jengah akibat masih adanya tempat karaoke yang nekat beroperasi sekarang. Adalah Resto dan Karaoke Dinasty di Desa Jati Wetan, Jati.

Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah mengatakan, pihaknya melakukan giat operasi ke tempat karaoke tersebut, Senin (7/8/2017) malam. Hasilnya mengejutkan, yakni Satpol mendapati Dinasty masih beroperasi.

“Pertama petugas kami datang ke lokasi. Dan menemukan kafe  (Dinasty) dalam keadaan tertutup. Karena tak percaya, petugas terus menunggu hingga dini hari. Akhirnya setelah beberapa kali mengutak-atik akal, kami memadamkan listrik, dan ternyata kafenya pun dibuka,” kata Djati kepada MuriaNewsCom, Selasa (8/8/2017).

Dari penelusuran Satpol PP, pelanggan yang datang ke kafe langsung dipersilakan masuk. Petugas kafe mengunci tempat dari dalam, dan lampu langsung dimatikan. Hal itu untuk menimbulkan kesan kalau kafe sudah benar-benar tutup, dan bisa mengelabui petugas.

Petugas Satpol PP menggrebek Resto dan Karaoke Dinasty di Desa Jatiwetan, Jati, Kudus. (Facebook Djati Solechah)

 

“Sebenarnya kami sudah kerap mendapatkan laporan akan masih bukanya kafe tersebut. Sayangnya, saat petugas beberapa kali melakukan giat, kafe ditemui dalam keadaan tertutup. Namun laporan masyarakat tak berhenti, hingga petugas melakukan sejumlah cara guna memastikannya. Seperti semalam misalnya,” ujarnya.

Saat ini, Satpol sudah membawa sejumlah perlengkapan karaoke di kafe tersebut. Seperti LCD dan juga soundsystem. Semuanya diamankan di kantor Satpol PP. Pemilik kafe juga dipanggil.

Editor : Akrom Hazami

Ini Kode Rahasia yang Bikin PK di Pungkruk Jepara Sering Lolos dari Razia Satpol PP

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Jepara – Kabid Penegakan Perda dan Ketertiban Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Jepara Sutarno mengatakan, jika razia terhadap tempat karaoke di wilayah Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mloggo, sering menemui kegagalan.

Katanya, ketika petugas merazia tempat karaoke di kawasan ini, banyak tempat yang dijadikan karaoke tiba-tiba kosong dan taka da lagi pemandu karaoke (PK) yang berada di tempat tersebut.

Menurutnya, petugas yang sering dibikin kecele ketika melakukan razia tersebut, salah satunya, karena handy talky milik petugas Satpol PP ternyata sudah disadap. Sehingga, ketika terjun ke lapangan, banyak PK yang sudah tidak ada di tempat.

“Saya juga heran, saat akan melakukan razia, tiba-tiba saluran handy talky kami ada suara orang lain yang bukan petugas muncul. Mungkin itu disadap oleh orang lain. Sehingga saat kita datang ke lokasi karaoke itu sudah sepi,” kata Tarno.

Selain disadap, katanya, ketika petugas sampai di Pungkruk, warga setempat ada berteriak dengan kata “Telo, sprit, telo, sprit.” Diyakini, ucapan tersebut merupakan kode yang menandakan ada petugas yang datang untuk razia.

“Kata telo tersebut mengisyaratkan bahwa ada regu Satpol PP yang datang. Sedangkan sprit, menurut informasi yang ada, bahasa kode tersebut diisyaratkan sebagai anggota TNI yang ikut kegiatan razia. Mungkin warna seragam kita seperti warna ubi atau telo. Sedangkan sprit mungkin diisyaratkan sebagai seragam TNI. Sebab sama sama hijau,” katanya.

Dengan adanya kode tersebut, sontak pengelola karaoke menutup tempatnya, pun demikian dengan PK yang bekerja di tempat tersebut. Dengan begitu, seringkali mereka lolos dari razia petugas.

Editor : Kholistiono

Satpol PP Jepara Deteksi Menggeliatnya Kembali Karaoke di Pungkruk, Ada Puluhan PK yang Masih Layani Pria Hidung Belang

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Meski tempat karaoke di Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara, sudah dibongkar oleh pemkab beberapa tahun lalu,Namun hal tersebut tak membuat jera bagi sebagian warga. Bahkan, saat ini geliat munculnya praktik esek-esek di tempat tersebut kembali muncul.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara mendeteksi, saat ini, setidaknya ada tiga tempat karaoke yang beroperasi. “Dari data yang kami dapatkan, jumlah rumah yang masih digunakan untuk tempat berkaraoke itu ada 3 rumah. Meski itu rumah atau lahan pribadi, namun hal itu sudah melanggar aturan yang ada,” ujar Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Jepara Trisno Santosa.

Menurutnya, dari tiga rumah yang dijadikan tempat karaoke tersebut, dua di antaranya terletak berdekatan. Sedangkan satunya lagi berada di titik yang berbeda. Untuk setiap tempat karaoke, setidaknya ada 10 pemandu karaoke (PK).

Terkait hal ini, pihaknya dalam waktu dekat bakal melakukan razia terhadap tempat tersebut. Sebab, hal tersebut sudah melanggar aturan dan kesepakatan. Pihaknya, bakal melakukan tindakan tegas, baik terhadap pemilik rumah maupun PK.

“Kita akan menindak itu. Yakni dengan cara mengenakan pasal tindak pidana ringan(tipiring), penyitaan alat serta yang lainnya. Sebab, sebelumnya kita juga pernah merazia itu, namun mereka masih membandel,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

GP Ansor Minta Penutupan Karaoke di Kudus Terus Berjalan

ilustrasi

ilustrasi

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus Musthofa, sudah memerintahkan untuk membentuk tim kajian tentang keberadaan Perda Karaoke, Selasa (8/11/2016) sore lalu.  Meski demikian, selama perda masih melarang, maka keberadaan karaoke juga harus hilang dari Kudus.

Wakil Ketua GP Ansor Kudus, Saiful Anas, mengatakan kalau penegakan perda harus tetap dilakukan. Sebab aturan yang ada jelas, dan harus dilakukan. Dan dalam aturan juga berbunyi larangan keberadaan karaoke.

“Aturannya kan jelas, jadi selama aturan masih melarang ya harus ditegakkan. Itu sudah tugas Satpol PP dalam melakukan penindakan,” katanya kepada MuriaNewsCom, Rabu (9/11/2016).

Pihaknya mengapresiasi langkah Bupati Kudus Musthofa, dalam menyikapi Perda 10/2015 tentang Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke. Sebab upaya yang dilakukan tetap menjalankan perda yang terus diberlakukan.

Hingga kini setiap hari, pihaknya masih memantau situasi yang ada. Sedangkan untuk hasilnya juga selalu dilaporkan kepada yang berwenang mengatasinya.

Kemarin, sudah dilakukan pertemuan yang mempertemukan semua pihak. Semuanya bebas berpendapat dan juga mengusulkan ide. Namun ditegaskan kalau aturan sudah menjadi perda sehingga hatus tetap dilaksanakan.

Editor : Akrom Hazami

Bandelnya Tempat Karaoke di Kudus Ini, Dilarang Beroperasi tapi Tetap Nekat

Petugas dari Satpol PP melakukan penyegelan salah satu tempat karaoke yang nekat beroperasi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Had)

Petugas dari Satpol PP melakukan penyegelan salah satu tempat karaoke yang nekat beroperasi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Had)

MuriaNewsCom, Kudus – Perda tentang keberadaan karaoke di Kudus telah melarang beroperasinya tempat hiburan tersebut. Tapi sampai kini, masih ditemukan adanya tempat karaoke yang tetap nekat beroperasi.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil. Menurutnya, Satpol PP masih melakukan operasi terkait karaoke. Dan dari hasil penindakan yang dilakukan masih dijumpai adanya karaoke yang masih nekat untuk buka.

“Harus diakui kalau masih ada karaoke yang buka. Bahkan semalam juga masih ada yang buka meski kucing- kucingan,” katanya kepada MuriaNewsCom,  Rabu (9/11/2016).

Satpol PP sudah melakukan upaya penutupan. Hal yang dilakukan adalah dengan mendatangai lokasi hiburan tiap malam. Sampai akhirnya mereka benar-benar mau menutup tempah hiburannya.

Sedangkan untuk karaoke yang masih nekat buka, pihaknya sudah melakukan penyegelan paksa. Sedangkan beberapa lainya mengerti dengan menutup usahanya sendiri.

“Total karaoke ada 18 lokasi, empat dia ntaranya susah kami segel karena nekat buka. Beberapa lainnya mau menutup sendir,” jelasnya

Dia mengatakan, upaya ke depan yang akan dilakukan masih adalah menertibkan tempat karaoke yang masih beroperasi. Hal itu akan dilakukan terus, guna memastikan perda benar benar berjalan.

“Aturannya tegak lurus, jadi kalau melarang, berarti memag di Kudus tidak boleh ada karaoke. Jadi kami akan menindaknya bahkan kalau perlu kami tongkrongi depan karaoke,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

Dewan Bakal Bantu Tuntutan Pengusaha Karaoke di Kudus

dewan

Pendemo dari kalangan tempat karaoke menyuarakan aspirasinya di depan Pendapa Pemkab Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan PK dan waria yang melakukan aksi di depan pendapa Pemkab Kudus, wadul ke DPRD setempat, Selasa (8/11/2016).

Sejumlah perwakilan yang menggelar aksi ditemui oleh Edy Kurniawan, Wakil Komisi C, di kantor DPRD Kudus untuk membicarakan tuntutan mereka.

Tuntutan yang diinginkan sama, yakni agar Perda tentang Karaoke bisa dicabut agar pengusaha dapat berjalan dan pekerja masih dapat beraktivitas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

“Kami akan membantu aspirasi dari masyarakat. Jadi silakan datang untuk menyuarakan keinginan kalian semua saat pembahasan tentang karaoke,” kata Edy, saat menemui massa.

Menurutnya, jika sejumlah pihak dapat duduk bersama akan lebih pas membuat kebijakan. Mulai dari dewan, pemkab dan juga pengusaha maupun ormas.

Untuk itulah diharapkan massa dapat usul saat pembahasan. Hal itu dapat dilakukan ketimbang banding, karena putusan sudah jelas sehingga perda tinggal dilaksanakan.

“Jangan menyalahkan satpol PP, mereka hanya menjalankan tugas dengan aturan yang sudah ditetapkan di Kudus,” ungkapnya .

Ari Setiawan, dari Cafe Star Kudus mengatakan upaya mereka agar perda dicabut akan terus dilakukan. Hal itu menyangkut soal pekerjaan.

“Ada ratusan pekerja. Dan semua membutuhkan pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Pengusaha Karaoke Kudus Berharap Tetap Bisa Beroperasi

Para pendemo melakukan aksinya di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Para pendemo melakukan aksinya di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Para pendemo dari kalangan pekerja karaoke di Kudus tidak bisa bertemu dengan bupati lantaran sedang berada di luar kota, Selasa (8/11/2016).

Ahmad Soleh, salah satu dari demonstran mengatakan, aspirasi dari paguyuban meminta untuk tidak menutup karaoke. Pihaknya minta agar keberadaan karaoke masih bisa diperbolehkan beroperasi.

“Kami butuh makan, itu yang paling krusial. Bagaimana jika tidak bekerja,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, tempat karaoke hendaknya dibiarkan beroperasi. Pihaknya janji akan menaati aturan yang ada, asalkan tetap bisa beroperasi. “Silakan atur kami, kami akan mentaati aturan yang berlaku,” harapnya.

Sementara, Kepala Kesbangpol Kudus Djati Solechah mengatakan, pihaknya tidak dapat memutuskan hal tersebut. Sebab pembahasan tentang hal itu perlu pembicaraan lebih jauh lagi. Dan komunikasi kepada pihak terkait juga harus dilakukan.

“Rencananya pagi tadi ada pembahasan dengan bupati dan sejumlah pihak, terkait evaluasi sebulan penerapan tim penindak karaoke. Namun karena bupati ada acara pembahasan terpaksa harus diundur,” ungkapnya.

Dia mempersilakan jika nanti ada pembahasan dapat diikuti oleh kalangan karaoke. Dengan demikian mereka dapat menyuarakan pendapat masing masing.

Editor : Akrom Hazami

Tempat Karaoke di Kawasan Pungkruk Jepara Bergeliat Lagi

upload jam 1030 karaoke (e)

Razia narkoba yang digelar Polres Jepara di tempat karaoke di kawasan Pungkruk beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Tempat hiburan karaoke di Kawasan Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara, telah dirobohkan dan diratakan dengan tanah oleh Pemkab Jepara beberapa waktu lalu. Namun, hal itu tak menyurutkan niat para pengusaha karaoke untuk berhenti. Mereka kini mulai membuka usaha karaoke lagi.

Hanya saja, tempat karaoke yang saat ini ada tak sebanyak dulu. Selain itu, tanah yang ditempati bangunan karaoke bukan tanah yang berstatus milik Pemkab Jepara.

Salah seorang pengusaha karaoke, Yusuf mengatakan, dirinya kembali membuka usaha karaoke itu sejak empat bulan lalu. Hal itu dilakukan lantaran desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Saya menyewa bangunan permanen setengah jadi milik warga Negara Korea, ada lima room karaoke,” ujar Yusuf, Kamis (14/4/2016).

Menurutnya, layaknya tempat hiburan karaoke pada umumnya. Dia juga menyediakan sejumlah pemandu karaoke (PK). Alasan dia menyewa bangunan di tanah milik warga Negara Korea karena jika mendirikan di atas tanah milik pemerintah sudah tidak berani lagi setelah peristiwa pembongkaran beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, kawasan Pantai Pungkruk terkenal sebagai pusat lokasi hiburan karaoke. di sepanjang pantai, berdiri puluhan bangunan kafe karaoke. Namun, pada tahun 2015, Pemkab Jepara meratakan seluruh bangunan kafe karaoke. Kala itu dengan dalih, kawasan Pantai Pungkruk akan disulap menjadi pusat wisata kuliner. Tapi, hingga kini tanda-tanda Pantai Pungkruk akan dijadikan pusat wisata kuliner belum nampak. Puing-puing sisa bangunan kafe karaoke masing memenuhi lahan tersebut.

Editor : Kholistiono

Belum Ada Eksekusi, Diduga Pihak Berwenang Ada yang Main Mata terhadap Keberadaan Usaha Karaoke

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Komisi A DPRD Kudus Nur Khabsyin mengatakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki kewenangan menegakkan perda selama ini dinilai main mata terhadap keberadaan usaha karaoke. Jangan sampai ada pemikiran jika ada gugatan, maka eksekusi belum bisa dilakukan.

”Ini pandangan keliru. Uji materi berbeda dengan pengadilan biasa yang ada persidangan. Contohnya pada kasus kios Kudus Plaza. Meski masih digugat, Satpol PP berani melakukan eksekusi. Dalam konteks usaha karaoke juga seharusnya berlaku,” katanya.

Disebutkan, selama ini hanya resto dan kafe yang bisa mengantongi izin usaha di Kudus. Itu pun jika pengusaha beritikad baik mengurus izin usahanya. Setelah ada putusan MA, tinggal dikaji lebih lanjut apa yang menjadi putusan hakim. ”Intinya menurut penilaian kami, sebelum ada putusan MA pun, maka perda tetap berlaku,” ujarnya.

Khabsyin mengatakan, uji materi atas Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke ke Mahkamah Agung (MA), seharusnya tak menghalangi penertiban karaoke.

Digugatnya Perda Karaoke tersebut, diminta tak menyurutkan langkah Pemkab Kudus untuk menertibkan usaha hiburan malam. Terlebih usaha karaoke di Kudus selama ini beroperasi secara ilegal, karena tak mengantongi izin.

”Upaya pengusaha karaoke dalam mengajukan uji materi memang harus dihormati sebagai hak masyarakat. Namun karena usaha karaoke di Kudus adalah ilegal karena tak berizin, maka tak ada alasan untuk tidak menertibkannya,” katanya, Selasa (23/2/2016).

Khabsyin mengingatkan legal standing (kedudukan hukum pemohon) yang dinilainya tak jelas. Karena usaha karaoke di Kudus ilegal, wakil rakyat asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, tidak ada orang atau badan yang berhak mengaku punya usaha karaoke di Kudus. ”Mereka tidak punya legal standing. Kecuali jika di Kudus memang ada izin usaha karaoke,” katanya.

Seperti diberitakan, Asosiasi Pengusaha Resto dan Hiburan Karaoke Seluruh Indonesia (Asprehikasi) resmi mengajukan gugatan uji materi atas perda ke Mahkamah Agung (MA) dengan nomor register 06 P/HUM/2016. Pada berkas permohonan uji materi ke MA melalui kuasa hukumnya, Asprehikasi menilai secara formil dan materiil perda tersebut tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Editor : Titis Ayu Winarni

Video – Pemkab Pati Pastikan Eksekusi Karaoke Akan Tetap Dijalankan

Sejumlah pemandu karaoke menggelar aksi demo di depan Kantor Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah pemandu karaoke menggelar aksi demo di depan Kantor Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati melalui Asisten Pemerintahan Setda Pati Sudiyono memastikan eksekusi terhadap tempat karaoke di Pati akan tetap berjalan. Hal itu diungkap Sudiyono, usai massa menggeruduk Kantor Satpol PP dan Kantor Pemkab Pati, Kamis (21/1/2016).

“Hari ini, eksekusi memang kami batalkan, karena kondisinya tidak memungkinkan dan alasan keamanan. Tapi, itu bukan berarti putusan untuk menghentikan kegiatan karaoke yang tidak sesuai dengan Perda tidak dijalankan. Pasti akan dijalankan,” katanya di depan awak media.

Bahkan, pihaknya sudah memastikan bahwa awal Januari 2016, kegiatan karaoke yang tidak sesuai dengan Perda harus berhenti beroperasi. “Kegiatan karaoke yang tidak sesuai dengan Perda harus dihentikan,” tuturnya.

Ditanya soal implementasi penegakan karaoke di lapangan, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan jajarannya. “Bagaimana caranya dan juga teknik di lapangan nanti bagaimana, kami akan koordinasikan lebih lanjut. Eksekusi pasti akan kami jalankan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Ketua Paguyuban Karaoke Instruksikan PK untuk Kembali Bekerja

Salah seorang perempuan dari massa pengusaha karaoke tengah berbicara kepada petugas Satpol PP yang dibatasi dengan pagar Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Salah seorang perempuan dari massa pengusaha karaoke tengah berbicara kepada petugas Satpol PP yang dibatasi dengan pagar Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom,Pati – Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto menginstruksikan kepada seluruh pemandu karaoke (PK) untuk kembali bekerja seperti biasanya. Hal itu dikatakan Heri, sebelum massa membubarkan diri usai menggelar demo di depan Kantor Pemkab Pati.

“Jadi, saya harap saat ini kalian bisa kembali ke tempat untuk bekerja. Pulang dan jangan anarkis di jalan. Jangan ada blayer-blayer motor,” pesan Heri kepada massa dari pihak pengusaha karaoke.

Heri juga mengklaim, bahwa pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Pemkab Pati, di mana hasil keputusan tersebut, di antaranya tidak ada penyegelan terlebih dahulu.

“Hari ini kita sudah berembug bersama dengan pihak pemda, yang mana keputusannya tidak ada operasi penyegelan terlebih dahulu,” tutur Heri di hadapan massa.

Seperti diberitakan sebelumnya, eksekusi yang mestinya dijalankan pemerintah saat ini, dibatalkan dengan alasan keamanan. Karena itu, pemda saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait dengan polemik yang tak ada ujungnya tersebut.

Editor : Kholistiono 

Massa PK Pati Ricuh, Eksekusi Dibatalkan

Kericuhan terjadi saat ratusan massa ingin membuka paksa pintu gerbang Kantor Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kericuhan terjadi saat ratusan massa ingin membuka paksa pintu gerbang Kantor Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Ratusan massa pemandu dan karyawan karaoke beralih dari Kantor Satpol PP menuju Kantor Bupati Pati, setelah Kasatpol PP Pati Suhud tidak bisa ditemui di kantornya.

Massa kemudian melakukan orasi dengan mengeraskan suara sepeda motor dari Kantor Satpol PP menuju Kantor Bupati Pati. Di depan gerbang, ratusan PK menuntut agar karaoke terus dibuka karena banyak janda yang hidup dari sana.

Selang beberapa waktu, sejumlah massa kemudian membuka paksa pagar Kantor Bupati hingga kericuhan terjadi. Pasukan keamanan dari Satpol PP dan kepolisian berusaha menghadang agar pintu itu tidak dimasuki ratusan massa.

Atas insiden tersebut, Pemkab Pati membatalkan rencananya untuk melakukan eksekusi terhadap karaoke yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

“Kami akan membahas lagi bersama dengan SKPD terkait. Hari ini, eksekusi kami batalkan karena memperhitungkan aspek keamanan,” kata Asisten Pemerintahan Sekda Pati Sudiyono di depan awak media, Kamis (21/1/2016).

Sementara itu, Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo meminta agar Pemkab Pati bersedia menunggu hingga keputusan MA secara resmi turun di Pengadilan Negeri Pati. “Setelah keputusan resmi turun, baru kita diskusikan kembali,” tandasnya.
Editor : Akrom Hazami

Ratusan PK Kepung Kantor Satpol PP Pati

Ratusan PK mengepung Kantor Satpol PP Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan PK mengepung Kantor Satpol PP Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan pemandu karaoke (PK) dari berbagai tempat hiburan karaoke di Pati menggeruduk dan menduduki paksa Kantor Satpol PP Pati, Kamis (21/1/2016) sore.

Aksi tersebut dilakukan untuk melawan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang akan melakukan eksekusi terhadap tempat karaoke di Pati yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Pasukan keamanan dari Satuan Shabara Polres Pati dikerahkan untuk melakukan pengamanan Kantor Satpol PP Pati yang dikepung ratusan PK dan pengusaha karaoke.

Sementara itu, ratusan personel Satpol PP yang akan melakukan eksekusi masih berada di Kantor Pemkab Pati, sebelum berangkat menuju lokasi karaoke yang akan disegel.

“Kasian PK bang. Berikan mereka kesempatan untuk bisa makan. Pemerintah jangan hanya mikir tinggal eksekusi saja,” kata Musyafak, salah satu pengusaha karaoke di Pati.

Kuasa hukum pengusaha karaoke Nimerodi Gulo juga hadir dan mengawal aksi PK yang mengepung Kantor Satpol PP.

Editor : Kholistiono

Pengusaha Karaoke di Pati Akan Melawan Jika Satpol PP Lakukan Eksekusi

Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo (kiri) bersama dengan Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo (kiri) bersama dengan Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati melalui Satpol PP rencananya akan melakukan eksekusi terhadap tempat karaoke yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013. Eksekusi itu rencananya akan dimulai pada Kamis (21/1/2016) besok hingga akhir Januari 2016.

Namun, pihak pengusaha karaoke justru akan melakukan perlawanan. Hal ini ditegaskan Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo.

“Dasarnya apa mereka mau melakukan eksekusi? Putusan MA saja belum turun di Pengadilan Negeri. Lagipula, tidak ada sanksi yang tercantum dalam Perda,” kata Gulo saat dihubungi MuriaNewsCom, Rabu (20/1/2016).

Pihaknya juga akan melaporkan ke Polda Jawa Tengah jika Satpol PP menyalahgunakan wewenang dengan melakukan eksekusi yang tidak ada dasar hukumnya. Karena itu, ia meminta agar Satpol PP tidak anarkis dan arogan dalam melakukan eksekusi tempat karaoke yang tidak ada dasar hukumnya.

“Kalau dia mau anarkis, kami dari segi hukum akan laporkan mereka ke Polda. Kalau mau main anarkis, teman-teman pengusaha karaoke katanya juga siap kalau diajak anarkis. Teman-teman siap melakukan perlawanan,” tambahnya.

Editor : Kholistiono

200 Personel Satpol PP Pati Siap Eksekusi Tempat Karaoke dan Prostitusi Terselubung

Kasatpol PP Pati Suhud saat digeruduk pengusaha karaoke beberapa bulan yang lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kasatpol PP Pati Suhud saat digeruduk pengusaha karaoke beberapa bulan yang lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya ada 200 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati disiapkan untuk melaksanakan eksekusi tempat karaoke yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Eksekusi itu rencananya akan dilaksanakan pada Kamis (20/1/2016) besok.

Kepala Satpol PP Pati Suhud mengatakan, masih ada sekitar 23 tempat karaoke di Pati yang tidak tertib dan melanggar Perda. Namun, secara nyata, kata dia, hanya ada sekitar 16 tempat karaoke yang masih nekat beroperasi meski melanggar aturan Perda.

“Ada sekitar 200 personel yang kami siapkan untuk eksekusi tempat karaoke yang melanggar Perda. Kami diberikan waktu pemerintah sejak 21 Januari hingga akhir Januari untuk melakukan penertiban,” kata Suhud kepada MuriaNewsCom.

Ia menambahkan, tempat karaoke yang terindikasi terdapat prostitusi tersebulung juga akan ditindak tegas. “Hotel berbintang di Pati juga menyediakan fasilitas karaoke. Itu tidak melanggar Perda karena sebagai bentuk fasilitas hotel. Tapi, jika ada indikasi prostitusi tersebung juga akan kami tertibkan,” imbuhnya.

Untuk mengawal proses eksekusi itu, pihaknya rencananya berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI. Sejumlah SKPD terkait juga dilibatkan untuk melancarkan penegakan Perda karaoke.

Editor : Akrom Hazami

Catat! Besok Tempat Karaoke di Pati Dieksekusi Paksa

Satpol PP Pati sempat menyegel salah satu karaoke yang melanggar Perda beberapa bulan yang lalu, tetapi dicopot lagi dari pihak pengusaha karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Satpol PP Pati sempat menyegel salah satu karaoke yang melanggar Perda beberapa bulan yang lalu, tetapi dicopot lagi dari pihak pengusaha karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati rencananya akan mengeksekusi tempat karaoke di Pati yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 pada Kamis (20/1/2016). Hal itu diungkapkan Asisten Pemerintahan Setda Pati Sudiyono.

“Peringatan sudah kami layangkan, bahkan hingga surat peringatan (SP) yang ketiga. Mau tidak mau, tempat karaoke yang melanggar Perda akan kami tutup paksa pada 21 Januari 2016 besok,” kata Sudiyono saat dimintai keterangan MuriaNewsCom, Rabu (20/1/2016).

Ia menegaskan, pengusaha karaoke harus patuh pada keputusan hukum. Selama ini, kata dia, Pemkab Pati sudah cukup memberikan peluang dan “jalan damai” untuk menyelesaikan persoalan tempat hiburan karaoke di Pati yang masih berjarak di dalam radius seribu meter dengan permukiman dan fasilitas umum.
Namun, pihak pengusaha karaoke sampai saat ini selolah membiarkan peringatan dari pemerintah dan bukannya ditaati. Karena itu, pemerintah sudah tak punya lagi “kesabaran” untuk menertibkan tempat karaoke yang melanggar Perda.

“Pemkab sudah melakukan persiapan matang, termasuk memberikan pemberitahuan kepada pengusaha karaoke bahwa mulai 21 Januari 2016 akan ada penertiban sampai akhir Januari. Surat peringatan formal bahkan sudah tiga kali kami layangkan,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Ini Bocoran Aturan Karaoke dan Rumah Pijat di Jepara

Suasana tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Suasana tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara saat ini masih getol ingin membatasi peluang terjadinya kemaksiatan di Kota Ukir. Saat ini tempat karaoke yang dituding menjadi salah satu tempat peredaran Miras dan prostitusi terselubung akan diatur dengan ketat. Selain itu tempat atau panti pijat juga demikian. Keduanya tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara untuk menjadi aturan yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih membeberkan beberapa aturan yang mungkin nanti akan dimasukkan dalam Perda tentang karaoke dan panti pijat. Untuk tempat karaoke, hanya diperbolehkan di kota-kota kecamatan saja, hanya untuk bernyanyi saja serta room/ruangan harus dengan kaca terbuka.

“Dalam hal ini masih bisa ditambah lagi persayaratan lain, seperti saklar lampu harus di luar ruangan. Sehingga jika ada pemeriksaan tidak mungkin akan mematikan lampu dari dalam ruangan. Bisa juga ditambah dengan tidak diperbolehkan berpakaian seronok dan lainnya. Intinya semua aturan ini nanti adalah dapat mencegah jangan sampai kebutuhan hiburan ini dinodai dengan tindak asusila,” terang Sholih.

Demikian halnya dengan keberadaan panti pijat, yang menjadi salah satu alternatif kesehatan. Menurut dia, karena panti pijat merupakan kebutuhan dan agar jangan sampai salah arah dan tujuan maka perlu adanya atruran dan pembatasan-pembatasan.

“Di antarnya pemijat dan yang dipijat harus sejenis. Namun jika terpaksa harus lawan jenis maka harus ada muhrimnya atau ditemani suami atau istri. Selanjutnya juga masih dapat ditambah lagi aturan yang mengikat, sebagai bentuk pencegahan terhadap munculnya tindakan negatif yang akan terjadi. Semuanya ini baru dirumuskan bersama di Dewan (DPRD,red) untuk kebaikan dan kemaslahan umat,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Sholih, dia memohon kepada seluruh masyarakat dapat terus memantau perkembangan sekaligus memberikan saran dan masukan. Sehingga kasus dan kejadian sebagaimana tejadi di Pungkruk tidak akan muncul lagi di kemudian hari. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Tempat Karaoke Jepara Dilegalkan, Asal….

Suasana di salah satu tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Suasana di salah satu tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Bagi Anda yang hobi nyanyi, kini di Jepara tempat karaoke dilegalkan. Setelah sebelumnya terjadi silang pendapat antara Pemkab Jepara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terkait pelarangan karaoke di Kota Ukir.

Akhirnya, Pemkab Jepara menegaskan bahwa karaoke akan dilegalkan. Hanya, pelegalan tersebut hanya sebatas untuk bernyanyi saja. Saat ini, DPRD Jepara telah memasukkan sejumlah aturan tentang karaoke di dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Dalam pembahasannya, Pemkab Jepara sebagai eksekutif pun dilibatkan. Meski Ranperda tersebut sedianya disahkan dalam rapat Paripurna, Rabu (30/12/2015) ini, namun diundur.

“Setelah melihat dan mendengar berbagai aspirasi masyarakat pascapembongkaran karaoke di Pungkruk lalu, Pemerintah Kabupaten Jepara akan melegalkan Hiburan Karaoke. Dengan catatan hanya sebatas untuk bernyanyi,” ujar Sekretaris Daerah Sekda Jepara Sholih.

Menurutnya, saat ini segenap peraturan yang membatasi keberadaan aktivitas karaoke ke depan tengah digodok di DPRD. Di samping itu di DPRD juga tengah dibahas tentang segenap aturan tentang keberadaan rumah pijat kesehatan. Untuk itu, lanjutnya, diharapkan kepada segenap lapisan masyarakat dapat memberikan masukan, saran ataupun menanyakan kejelasan pembahasan kedua hal tersebut langsung di DPRD Jepara.

“Karaoke sebagai salah satu kebutuhan hiburan masyarakat nantinya akan diberikan ruang dan aturan secara khusus, tidak dibebaskan sebebas-bebasnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, demikian halnya dengan keberadaan rumah pijat yang menjadi salah satu alternatif kesehatan. Karena merupakan kebutuhan dan agar jangan sampai salah arah dan tujuan maka perlu adanya atruran dan pembatasan-pembatasan. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Kuasa Hukum Pengusaha Karaoke: Ah Ngaco! Kami Belum Terima Salinan Putusan dari MA

Nimerodi Gulo (kiri) bersama dengan Paguyuban Pengusaha Cafe dan Karaoke Pati Heri Susanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Nimerodi Gulo (kiri) bersama dengan Paguyuban Pengusaha Cafe dan Karaoke Pati Heri Susanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Kuasa hukum Paguyuban Pengusaha Cafe dan Karaoke Kabupaten Pati Nimerodi Gulo mengaku belum mendapatkan informasi penolakan MA atas uji materi yang diajukan terkait dengan Perda Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur karaoke.

”Ah, ngaco. Kami belum dapatkan salinan putusan dari MA tentang penolakan itu. Biasanya kalau ada keputusan dari MA, salinan sudah sampai di Pengadilan Negeri. Ini belum ada,” ujar Gulo saat dikonfirmasi MuriaNewsCom, Sabtu (12/12/2015).

Karena itu, pihaknya belum bisa memberikan komentar terkait dengan informasi penolakan MA terhadap uji materi Perda karaoke. ”Kami belum bisa memberikan komentar. Kami belum terima informasi resmi dari MA,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Bupati Pati Haryanto mengaku sudah mendapatkan informasi uji materi yang dilakukan pengusaha karaoke ditolak. Kendati demikian, salinan putusan masih belum sampai di PN.

”Kami mendapatkan informasi resmi dari MA melalui Bagian Hukum Setda Pati. Tapi, salinan keputusannya memang menunggu dulu, tapi sudah diputuskan. Kami meminta agar pengusaha karaoke mematuhi dan menghormati keputusan MA,” tandasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Pemkab Rembang Kecolongan dengan Adanya Karaoke Terselubung

Karaoke Di Jalur Pantura, Desa Tanjungan, Kecamatan Kragan (Istimewa)

Karaoke Di Jalur Pantura, Desa Tanjungan, Kecamatan Kragan (Istimewa)

 

REMBANG – Sejumlah tempat usaha seperti kafe dan rumah makan di wilayah Kabupaten Rembang disinyalir mengakali perizinan, karena praktiknya dilengkapi fasilitas ruang karaoke tertutup.

Kepala Dinbudparpora Kabupaten Rembang Sunarto menegaskan, khusus usaha karaoke, sebelum pihak Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) mengeluarkan izin untuk usaha, pengusaha wajib mengajukan rekomendasi kepada Dinbudparpora. Namun untuk beberapa usaha berfasilitas ruang karaoke tertutup, dia mengaku tidak pernah memberikan rekomendasi.

“Rumah makan di Tireman dan Tasikagung, saya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin karaoke. Termasuk karaoke di SPBU RBSJ dan satu rumah makan lainnya. Tidak pernah ada rekomendasi izin yang saya keluarkan. Soal penarikan pajak, kami tidak tahu-menahu, karena bukan kewenangan kami,” tegas Sunarto
.
Ironisnya, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tetap nekat menarik pajak terhadap usaha yang masih simpang siur, antara rumah makan dan karaoke.

Berdasarkan pantauan, setidaknya terdapat 3 kafe dilengkapi room karaoke tidak berizin yang masih ditarik pajak oleh DPPKAD. Dari 11 karaoke di Rembang, target pendapatan tak lebih dari Rp 150 juta per tahun. Pada tahun 2014, target keseluruhan sebesar Rp 125 juta. Sedangkan tahun 2015, targetnya sedikit meningkat, yakni sebesar Rp 150 juta pertahun untuk 11 kafe karaoke.

Sementara itu, Kasi Perizinan KPPT Rembang Abdul Rozaq menegaskan, sejumlah usaha karaoke menyalahi izin yang diajukan, karena hanya mengantongi izin rumah makan. Bahkan salah satu karaoke yang telah beroperasi dan ramai pengunjung di wilayah Jalur Pantura, Desa Tanjungan Kecamatan Kragan, berizin toko onderdil kendaraan. “Kalau izinnya rumah makan tapi dilengkapi karaoke itu jelas menyalahi aturan,” tegasnya.

Berdasarkan data per Februari 2015, KPPT merilis terdapat 9 kafe berizin, salah satunya belum beroperasi, yaitu Bekas Kantor Dishub di Jalan Kartini. (KHOLISTIONO)

Rusunawa Hanya untuk Pengusaha, Bukan PK

Pembongkaran bangunan di Pungkruk dengan alat berat yang dilakukan Kamis kemarin (15/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pembongkaran bangunan di Pungkruk dengan alat berat yang dilakukan Kamis kemarin (15/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pemkab Jepara bakal menepati janji untuk memberikan tempat tinggal bagi korban pembongkaran bangunan Pungkruk. Namun, pemberian tempat tinggal tersebut dibatasi hanya untuk pengusaha, bukan Pemandu Karaoke (PK).

”Untuk tempat tinggal rusanawa hanya diperuntukkan bagi pemilik bangunan yang dirobohkan, bukan untuk PK,” kata Hadi Priyanto, Kabag Humas Setda Jepara kepada MuriaNewsCom, Jumat (16/10/2015).

Menurutnya, untuk PK sendiri, Pemkab Jepara meminta agar pulang kampung ke tempat asalnya. Tapi, bagi PK yang asli penduduk Jepara, dapat mengajukan ikut pelatihan keterampilan kerja.

Sampai saat ini, sehari usai pelaksanaan eksekusi pembongkaran bangunan di Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, baru empat pengusaha yang menyatakan bakal menerima tawaran Pemkab untuk tinggal di rusunawa.

”Untuk para pengusaha yang bersedia bertempat tinggal di rusunawa sampai sore ini yang mengajukan baru 4 orang,” katanya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Pemkab Jepara Janjikan Banyak Hal ke Pemilik Bangunan di Pungkruk, Tapi dengan Catatan

Perobohan bangunan Pungkruk tahap pertama beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

Perobohan bangunan Pungkruk tahap pertama beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

 

JEPARA – Pemkab Jepara bersikeras bakal merobohkan bangunan yang dianggap liar di kawasan Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo. Untuk melancarkan rencana tersebut, para pemilik bangunan yang bakal dirobohkan dijanjikan dengan sejumlah hal.

Diantaranya, pemilik bangunan yang bersedia merobohkan sendiri bangunannya diberikan bantuan sekitar Rp 1 juta. Selain itu, setelah bangunan dirobohkan, pemilik bangunan maupun pengusaha dapat menempati los kuliner pengganti yang akan segera dibangun pascaperobohan tersebut.

”Tapi dengan catatan, los ini tidak bisa dipindahtangankan dan dialihfungsikan tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Jepara,” kata Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto kepada MuriaNewsCom, Jumat (9/10/2015).

Menurut Hadi, selain dua hal tersebut juga disampaikan, bagi pengusaha karaoke maupun kuliner yang tidak memiliki tempat tinggal , bisa menempati rusunawa Jobokuto dengan menghubungi Dinas Ciptaruk. Sedangkan bagi karyawan karaoke maupun kuliner yang menginginkan pelatihan keterampilan, Hadi memastikan adanya pelatihan gratis dari pemda.“Silakan menghubungi Dinsosnakertrans,” ungkapnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pemkab Janji Pembongkaran Tak Akan Tertunda Lagi

Perobohan bangunan Pungkruk tahap pertama beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

Perobohan bangunan Pungkruk tahap pertama beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

 

JEPARA – Pemkab Jepara ingin meyakinkan kepada publik pembongkaran bangunan di Pungkruk segera dilaksanakan. Bahkan, Pemkab Jepara melalui Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto menyatakan Pemkab berjanji bakal melakukan pembongkaran, setelah enam hari lagi terhitung dari hari ini.

Menurut Hadi, penundaan yang selama ini terjadi dianggap mencukupi masa  toleransi bagi pemilik bangunan untuk membongkar bangunannya secara mandiri. ”Hari ini kami kirimkan surat peringatan terakhir kepada pemilik bangunan untuk bisa dibongkar sendiri,” ujar Hadi Priyanto kepada MuriaNewsCom, Jumat (9/10/2015).

Lebih lanjut Hadi mengemukakan, pembongkaran ini dilakukan karena pembangunan pantai Pungkruk sebagai kawasan pariwisata kuliner harus segera dimulai. Anggaran pembangunan awal yang tersedia tahun ini, sebesar Rp 1,2 miliar sudah tersedia dan harus segera direalisasikan untuk mewujudkan kawasan Pungkruk sebagaimana rencana tata ruang wilayah, sekaligus memastikan tertutupnya usaha karaoke setempat yang oleh masyarakat ditengarai sebagai salah satu sumber kemaksiatan.

”Batas waktu yang kami berikan adalah enam hari terhitung mulai hari ini. Jika sampai batas itu masih ada bangunan yang berdiri, maka kami yang membongkarnya,” tegas Hadi.

Dia juga mengatakan, dalam surat peringatan terakhir bertanggal 9 Oktober 2015 yang ditandatangani Sekretaris Daerah, Sholih, Pemda menjanjikan biaya pembongkaran sebesar Rp 1 juta untuk setiap pemilik bangunan yang membongkar sendiri bangunannya.

”Bantuan ini akan diberikan setelah pemiliki benar-benar melakukan pembongkaran,” imbuhnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Pengunjuk Rasa Kecele, Tak Satupun Anggota DPRD Jepara di Kantor

Aksi para warga desa Mororejo dan sekitarnya di depan kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Aksi para warga desa Mororejo dan sekitarnya di depan kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan pengunjuk rasa menuntut pembongkaran bangunan Pungkruk segera dilaksanakan tak hanya mendatangi kantor Setda Jepara. Namun juga mendatangi kantor DPRD Jepara. Hanya saja, mereka tak disambut dengan baik. Sebab, ketika mendatangi kantor Dewan itu, tak ada satupun anggota DPRD Jepara yang ada di kantor.

Para penunjukrasa menyampaikan aspirasi mereka dengan berorasi di depan kantor DPRD Jepara. Meski mereka berteriak-teriak meminta agar DPRD Jepara mendukung rencana pembongkaran bangunan Pungkruk, mereka hanya ditemui salah satu staf di Sekretariat Dewan (Setwan), yakni Haridarto.

”Kami mohon maaf karena tidak ada satupun anggota Dewan yang ada di kantor, karena sedang melakukan kunjungan kerja,” kata Haridarto di hadapan pengunjuk rasa, Selasa (6/10/2015).

Hal itu membuat para pengunjuk rasa kecewa. Terlebih, ada satu desakan yang ingin mereka sampaikan kepada anggota Dewan. Sebab, selama ini mereka mengetahui jika realisasi pembongkaran Pungkruk terhambat juga disebabkan adanya anggota Dewan yang menghalang-halangi.

”Kami ingin, semua anggota Dewan membela rakyat. Bukan justru pengusaha karaoke yang telah merusak nama baik rakyat Desa Mororejo,” kata salah seorang pengunjuk rasa dalam orasinya. (WAHYU KZ/TITIS W)