“Telo, Sprit”, Para Pemandu Karaoke Langsung Terbirit-birit

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

PERMASALAHAN karaoke di wilayah eks-Karesidenan Pati memang sangat pelik. Pertentangan antara pemerintah dengan para pengusaha karaoke seolah tak pernah ada ujungnya. Penolakan dari kelompok masyarakat agamis juga tak kalah besarnya.

Mulai dari Kudus, Pati, Jepara, Rembang, hingga Blora, pemerintah daerahnya menggelorakan perlawanan terhadap usaha karaoke yang dinilai cenderung sebagai tempat maksiat terselubung tersebut. Produk-produk hukum yang membatasi keberadaan tempat karaokepun dikeluarkan, sebagai landasan untuk membersihkan daerahnya dari tempat karaoke.

Keberadaan perempuan pemandu karaoke (PK) yang berdandan seksi seronok, dan beredarnya minuman keras yang menjadi penyebab tudingan tempat karaoke sebagai sarang maksiat. Apalagi memang dalam kenyataannya, tak sedikit para PK cantik itu yang mau memberi layanan plus, selain tugasnya menemani bernyanyi.

Setidaknya dua daerah di wilayah lerang Gunung Muria yang begitu keras melakukan pelarangan terhadap karaoke, yakni Pati dan Jepara. Pati yang sempat mendapat julukan sebagai kota karaoke dengan tegas menutup semua tempat karaoke di Pati. Begitu juga dengan Jepara yang langsung membongkar puluhan tempat karaoke di kawasan Pungkruk hingga rata dengan tanah.

Namun permasalahan tak langsung selesai sampai di situ. Para pengusaha karaoke ini tak mau begitu saja menyerah. Di Pati para pengusaha karaoke mengajukan class action terhadap peraturan daerah (perda) yang mengatur karaoke ini. Beberapa tempat karaoke akhirnya lolos, dan leluasa beroperasi hingga saat ini.

Yang tak berhasil lolos juga tak mau menyerah. Mereka rela kucing-kucingan dengan mengakali aturan, misal dengan menyaru atau mengubah tempat karaoke sebagai hotel/penginapan, tentunya ada fasilitas karaoke di dalamnya. Tak sedikit pula yang terang-terangan “menantang” dengan nekat beroperasi secara terang-terangan, meski ada ancaman disegel oleh petugas. “Disegel yo bukak meneh” kata mereka.

Di Jepara juga tak kalah unik cara yang digunakan para pengusaha karaoke ini. Mereka-mereka yang sedari awal ngotot menolak karaoke “diusir” dari kawasan Pungkruk, tetap nekat menjalankan usaha hiburannya itu. Para PK juga tetap dipekerjakan untuk melayani pelanggan.

Para pengusaha karaoke yang tetap nekat beroperasi ini juga mulai mengatur sistem yang rapi, yang membuat mereka bisa lolos dari razia. Di antaranya dengan membentuk tim “intelijen” yang mengawasi pergerakan Satpol PP. Tim ini bahkan bisa menyusup ke saluran komunikasi Satpol PP, sehingga mereka bisa memantau pergerakan petugas penegak perda tersebut.

Mereka juga punya sandi-sandi khusus. Setidaknya yang diketahui saat ini adalah sandi berupa kata-kata aneh. Misal kata “telo” dan “sprit”. Dari dua kata ini lah Satpol PP selalu pulang dengan tangan kosong ketika menggelar razia di kawasan Pungkruk. Ketika Satpol PP mulai bergerak, tim intelijen itu langsung meyebarkan sandi “telo”, jika Satpol PP bergerak bersama TNI atau polisi sandinya jadi “telo,sprit”. Dan ketika mendengar sandi ini, tempat-tempat karaoke serentak langsung tutup, dan para PK lari terbirit-birit.

Kondisi ini bukan tidak diketahui aparat. Mereka sudah mulai sadar jika saluran komunikasi mereka yang menggunakan frekuensi khusus telah disadap. Namun dari fakta ini Satpol PP Jepara tampaknya perlu melakukan evaluasi lebih jauh lagi. Pasalnya, saluran komunikasi yang begitu penting dan rahasia bisa bocor.

Bisa jadi ada oknum-oknum di internal Satpol PP sendiri yang memang sengaja membocorkan. Karena memang ada kecurigaan jika ada oknum-oknum yang bermani dan menjadi beking dari karaoke ini. Namun kecurigaan-kecurigaan ini memang baru sebatas dugaan, namun Satpol PP setidaknya perlu melakukan investigasi mengapa bisa sampai saluran komunikasi mereka bisa dengan mudah tersadap.

Sesekali Satpol PP tampaknya juga perlu melakukan razia terhadap anggotanya sendiri. Tentu saja razia itu harus dilakukan secara dadakan, siapa tahu akan bisa diketahui jika memang ada anggotanya yang nakal.

Lembaga penegak perda ini harus lebih mengetatkan pengawasan, dan menggunkana model koordinasi yang lebih efektif lagi. Sehingga upaya-upaya untuk melakukan penertiban terhadap tempat karaoke yang benar-benar melanggar bisa efektif. Jangan sampai Satpol PP juga dituding melakukan pembiaran, sehingga nantinya akan berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat.

Banyak yang berharap upaya pemerintah menutup tempat karaoke tersebut memang benar-benar upaya dari membersihkan dari maksiat. Jangan sampai masalah karaoke ini justru menjadi alat politik atau upaya tebar pesona, di tengah-tengah upaya perebutan kekuasan di daerah. Sehingga pemerintah perlu untuk menunjukkan pada masyarakat tentang keseriusannya menata masalah karaoke ini. (*)

Waduh, Kawasan Pungkruk Kini Malah Dijadikan Tempat Mesum

Kawasan Pungkruk yang kini justru dimanfaatkan oleh oknum warga untuk berbuat mesum ketika malam hari. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Kawasan Pungkruk yang kini justru dimanfaatkan oleh oknum warga untuk berbuat mesum ketika malam hari. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Kawasan Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara, dulu terkenal dengan banyaknya tempat karaoke dan oleh pemda setempat, sekitar dua tahun lalu dibongkar dan akan dijadikan pusat wisata kuliner. Meski belum pasti waktunya, namun tahun ini rencananya tempat ini sudah akan difungsikan sebagai pusat kuliner.

Namun demikian, kondisi Pungkruk yang kini cukup sepi, justru disalahgunakan sebagian orang. Baik itu untuk berpacaran atau tindakan yang tidak pantas lainnya. Informasinya, beberapa pasangan muda-mudi sering ke tempat ini pada malam hari.

Saidah (43) salah seorang warga Mororejo mengatakan, dengan dibongkarnya tempat karaoke di Pungkruk, sedikit demi sedikit kawasan tersebut sudah mulai “bersih.” Namun, kondisi yang sepi di kawasan ini, justru dimanfaatkan oleh beberapa remaja untuk berbuat tindakan yang tak pantas.

“Dulu, di sini memang tempat karaoke dan misalnya ada pasangan muda mudi datang kemari untuk pacaran itu hal yang sudah menjadi rahasia umum. Akan tetapi karaoke ini kan sudah dibongkar, sekarang lahannya juga sudah pada kosong, namun kok masih ada pasangan remaja yang datang kemari untuk begituan. Meskipun tidak sampai ketahuan warga, namun, hal semacam itu justru bisa menimbulkan hal yang tak baik. Sebab tempat ini kan juga sudah dibangun tempat kuliner,” ungkapnya.

Menurutnya, adanya pasangan muda-mudi yang datang ke tempat tersebut untuk mesum, juga tak lepas dari minimnya penerangan yang ada di tempat itu. Sehingga, warga berharap pemerintah segera untuk melakukan perbaikan, baik itu memberi penerangan atau fasilitas lain.

Terpisah, salah satu pengunjung pantai Pungkruk Ariyanto (47) dari dari Mulyoharjo, Jepara mengutarakan, bila memang tempat tersebut dijadikan tempat wisata kuliner, maka pemda harus bergerak cepat.

“Bila jalannya lamban, maka saya yakin bahwa sebagain masyarakat bisa berpandangan jika Pungkruk masih saja menjadi tempat maksiat. Meskipun di sini sudah dibangun kios kuliner, tapi bisa saja mempunyai pikiran bahwa kios itu malah tempat karaoke,” ujarnya.

Ia menilai, penanganan pemda terhadap tempat karaoke di Pungkruk itu tinggal selangkah lagi. Sehingga untuk menciptakan wisata kuliner harus bisa lebih cepat lagi. “Sebenarnya, perobohan, pembongkaran tempat karaoke tahun lalu itu kan lebih berat ketimbang meneruskan fungsi bangunan kuliner ini. Sebab di saat pembongkaran itu kan taruhannya nyawa, toh meneruskan untuk wisata kuliner yang sudah ada bangunannya tinggal anggarannya dicairkan dan sisa karaoke itu ditutup,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Satpol PP Jepara Deteksi Menggeliatnya Kembali Karaoke di Pungkruk, Ada Puluhan PK yang Masih Layani Pria Hidung Belang

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Meski tempat karaoke di Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara, sudah dibongkar oleh pemkab beberapa tahun lalu,Namun hal tersebut tak membuat jera bagi sebagian warga. Bahkan, saat ini geliat munculnya praktik esek-esek di tempat tersebut kembali muncul.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara mendeteksi, saat ini, setidaknya ada tiga tempat karaoke yang beroperasi. “Dari data yang kami dapatkan, jumlah rumah yang masih digunakan untuk tempat berkaraoke itu ada 3 rumah. Meski itu rumah atau lahan pribadi, namun hal itu sudah melanggar aturan yang ada,” ujar Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Jepara Trisno Santosa.

Menurutnya, dari tiga rumah yang dijadikan tempat karaoke tersebut, dua di antaranya terletak berdekatan. Sedangkan satunya lagi berada di titik yang berbeda. Untuk setiap tempat karaoke, setidaknya ada 10 pemandu karaoke (PK).

Terkait hal ini, pihaknya dalam waktu dekat bakal melakukan razia terhadap tempat tersebut. Sebab, hal tersebut sudah melanggar aturan dan kesepakatan. Pihaknya, bakal melakukan tindakan tegas, baik terhadap pemilik rumah maupun PK.

“Kita akan menindak itu. Yakni dengan cara mengenakan pasal tindak pidana ringan(tipiring), penyitaan alat serta yang lainnya. Sebab, sebelumnya kita juga pernah merazia itu, namun mereka masih membandel,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Ini Tanggapan Satpol PP Jepara Terkait Munculnya Kembali Tempat Karaoke di Pungkruk

upload jam 1130 karaoke 2 (e)

Sejumlah pemandu karaoke sedang duduk di depan tempat karaoke di Pungkruk (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Meski bangunan tempat karaoke di Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara, telah dibongkar oleh pemkab,tak lantas menghilangkan hiburan malam tersebut. Masih ada beberapa pengusaha yang nekat membuka lagi usaha karaoke di Pungkruk.

Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Jepara Trisno Santoso mengatakan, saat ini pihaknya belum melakukan penertiban terhadap tempat karaoke. Sebab, dasar hukum melakukan penertiban tidak cukup kuat.

“Kami masih menunggu peraturan daerah tentang peneyelenggaraaan hiburan dan pariwisata diberlakukan. Beda kalau pembongkaranwaktu lalu, karena tempatnya memang berada di tanah milik pemerintah,” ujar Trisno, Kamis (14/4/2016).

Menurut dia, meski begitu bukan berarti pihaknya tak akan melakukan penertiban di lokasi hiburan karaoke. Minuman beralkohol dan dugaan praktik prostitusi terselubung tetap menjadi sasaran operasi.

“Untuk karaoke sendiri, kami memang tidak melakukan penertiban sampai pada penyitaan alat karaoke, tapi minuman beralkohol dan prostitusi tetap kami operasi,” tegas Trisno.

Dia menambahkan, untuk razia miras dan prostitusi terselubung tetap dilakukan, baik di tempat karaoke maupun di tempat lainnya. Dia berharap agar Jepara bisa bersih dari ha-hal maksiat seperti miras dan prostitusi.

Editor : Kholistiono

Tempat Karaoke di Kawasan Pungkruk Jepara Bergeliat Lagi

upload jam 1030 karaoke (e)

Razia narkoba yang digelar Polres Jepara di tempat karaoke di kawasan Pungkruk beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Tempat hiburan karaoke di Kawasan Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara, telah dirobohkan dan diratakan dengan tanah oleh Pemkab Jepara beberapa waktu lalu. Namun, hal itu tak menyurutkan niat para pengusaha karaoke untuk berhenti. Mereka kini mulai membuka usaha karaoke lagi.

Hanya saja, tempat karaoke yang saat ini ada tak sebanyak dulu. Selain itu, tanah yang ditempati bangunan karaoke bukan tanah yang berstatus milik Pemkab Jepara.

Salah seorang pengusaha karaoke, Yusuf mengatakan, dirinya kembali membuka usaha karaoke itu sejak empat bulan lalu. Hal itu dilakukan lantaran desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Saya menyewa bangunan permanen setengah jadi milik warga Negara Korea, ada lima room karaoke,” ujar Yusuf, Kamis (14/4/2016).

Menurutnya, layaknya tempat hiburan karaoke pada umumnya. Dia juga menyediakan sejumlah pemandu karaoke (PK). Alasan dia menyewa bangunan di tanah milik warga Negara Korea karena jika mendirikan di atas tanah milik pemerintah sudah tidak berani lagi setelah peristiwa pembongkaran beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, kawasan Pantai Pungkruk terkenal sebagai pusat lokasi hiburan karaoke. di sepanjang pantai, berdiri puluhan bangunan kafe karaoke. Namun, pada tahun 2015, Pemkab Jepara meratakan seluruh bangunan kafe karaoke. Kala itu dengan dalih, kawasan Pantai Pungkruk akan disulap menjadi pusat wisata kuliner. Tapi, hingga kini tanda-tanda Pantai Pungkruk akan dijadikan pusat wisata kuliner belum nampak. Puing-puing sisa bangunan kafe karaoke masing memenuhi lahan tersebut.

Editor : Kholistiono

Satpol PP Jepara Siap Wujudkan Jepara Bebas Prostitusi

Sutarno saat memberi pembinaan sejumlah PSK yang terkena razia beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Sutarno saat memberi pembinaan sejumlah PSK yang terkena razia beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara menyatakan siap mewujudkan mimpi Jepara bebas prostitusi. Mereka siap melakukan razia dengan intensitas yang lebih tinggi ketimbang sebelumnya. Apalagi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa juga bermimpi jika Indonesia bebas prostitusi.

Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa melalui Kabid Penegakan Perda Satpol PP Jepara, Sutarno menjelaskan, bertepatan dengan momentum hari jadi Satpol PP ke 66, pihaknya siap mewujudkan mimpi Menteri Sosial tersebut.

”Kami siap mewujudkan mimpi itu, khususnya untuk di Jepara. Kalau memang itu instruksi dari pusat, apalagi di Jepara sendiri juga ada aturan pelarangan prostitusi,” ujar Sutarno. Jumat (4/3/2016).

Menurutnya, untuk mewujudkan mimpi Mensos, Satpol PP Jepara sudah memiliki payung hukum tentang pelarangan prostitusi. Yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, yang mengatur tentang larangan dan pembratasan praktik prostitusi di Bumi Kartini.

”Selama ini dasar kami menggelar razia pekerja sek komersial tempat-tempat prostitusi ya, Perda tersebut,” ungkapnya.

Pihaknya mengakui, meski Kabupaten Jepara sudah memiliki Perda yang melarang prostitusi, namun hingga kini bisnis esek-esek tersebut belum mampu dibrantas. Tidak hanya di kawasan kota, pratik prostitusi juga merambah ke desa-desa.

Sebelumnya, Sutarno juga menyampaikan, praktik prostitusi hingga kini masih dijumpai di sejumlah desa di Kabupaten Jepara. Di antaranya di Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo, Desa Krasak Kecamatan Bangsri, Desa Tanjung Kecamatan Pakisaji, dan Desa Tanggultlare Kecamatan Kedung.

”Bahkan Pasar Hewan Keling kalau malam juga digunakan untuk mangkal para PSK,” imbuhnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Baca juga : Terungkap, Prostitusi di Jepara Tersebar di Pelosok Desa

6 PSK Ditangkap Satpol PP Jepara Usai Layani Pria Hidung Belang

PSK Bertarif Rp 30 Ribu Harus Berurusan dengan Satpol PP Jepara

Tempat Karaoke Harus Jauh-jauh dari Tempat Ibadah dan Sekolah

Salah satu Pemandu Karaoke (PK) saat memandu tamu di dalam ruang salah satu tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salah satu Pemandu Karaoke (PK) saat memandu tamu di dalam ruang salah satu tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara melalui Pansus tengah menggodok sejumlah Rancangan peraturan Daerah (Ranperda), setelah diparipurnakan baru-baru ini. Salah satu Ranperda yang digodok adalah tentang Pariwisata. Di dalamnya ternyata membahas juga mengenai tempat usaha karaoke.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara Trisno Santosa mengatakan, di antara syarat yang terangkum dalam Ranperda inisiatif DPRD tersebut yakni usaha karaoke hanya boleh didirikan di wilayah kota kecamatan. Selain itu, harus berjarak minimal 500 meter dari tempat ibadah dan sekolah.

Menurutnya, jika aturan itu disahkan dengan konten itu, maka otomatis usaha karaoke yang didirikan melanggar aturan. Pihaknya tetap akan melakukan tindakan. Dalam hal ini, dia berharap instansi yang berwenang bisa tegas dalam memberikan rekomendasi perizinan usaha karaoke agar sesuai dengan Perda yang akan disahkan.

Selain memberikan surat peringatan, anggota Satpol PP melakukan penyitaan miras. Sebab di Jepara sudah ada Perda yang mengatur tegas mengenai peredaran miras. Satpol PP tidak melakukan penyitaan perlengkapan karaoke sebagaimana yang dilakukan pada razia sebelumnya.

“Sebab kali ini kami hanya memberikan peringatan agar menutup hingga pengesahan Perda,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Perda Yuni Sulistyo mengatakan, pihaknya membenarkan hal tersebut. Tetapi dalam Ranperda tersebut tidak secara detail. Menurut dia, nyaris sama dengan aturan mengenai orkes dangdut, dalam Ranperda tidak diatur secara detail seperti cara berpakaian dan lain-lainnya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Rusunawa Hanya untuk Pengusaha, Bukan PK

Pembongkaran bangunan di Pungkruk dengan alat berat yang dilakukan Kamis kemarin (15/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pembongkaran bangunan di Pungkruk dengan alat berat yang dilakukan Kamis kemarin (15/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pemkab Jepara bakal menepati janji untuk memberikan tempat tinggal bagi korban pembongkaran bangunan Pungkruk. Namun, pemberian tempat tinggal tersebut dibatasi hanya untuk pengusaha, bukan Pemandu Karaoke (PK).

”Untuk tempat tinggal rusanawa hanya diperuntukkan bagi pemilik bangunan yang dirobohkan, bukan untuk PK,” kata Hadi Priyanto, Kabag Humas Setda Jepara kepada MuriaNewsCom, Jumat (16/10/2015).

Menurutnya, untuk PK sendiri, Pemkab Jepara meminta agar pulang kampung ke tempat asalnya. Tapi, bagi PK yang asli penduduk Jepara, dapat mengajukan ikut pelatihan keterampilan kerja.

Sampai saat ini, sehari usai pelaksanaan eksekusi pembongkaran bangunan di Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, baru empat pengusaha yang menyatakan bakal menerima tawaran Pemkab untuk tinggal di rusunawa.

”Untuk para pengusaha yang bersedia bertempat tinggal di rusunawa sampai sore ini yang mengajukan baru 4 orang,” katanya. (WAHYU KZ/TITIS W)

PUNGKRUK : Jaringan Listrik di Pungkruk Diputus

pungkruk-(3)

Pihak PLN memutuskan kabel jaringan listrik (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Proses eksekusi pembongkaran bangunan Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara masih berlangsung hingga siang ini. Satu persatu bangunan dirohohkan. Selain itu, jaringan listrik juga diputus berbarengan dengan eksekusi ini oleh pihak PLN.

Jaringan listrik yang diputus adalah jaringan yang mengaliri setiap bangunan usaha yang ada di Pungkruk. Tak tanggung-tanggung, kabel listrik langsung dipotong.

Hadi Priyanto selaku sekretaris tim pembongkaran yang memimpin eksekusi ini mengatakan, pemutusan jaringan listrik tersebut sengaja dilakukan agar tidak mengganggu proses pembongkaran.”Semua kabel jaringan listrik diputus,” kata Hadi.

Menurutnya, pihak PLN memang sebelumnya telah diajak berkomunikasi untuk hajat pembongkaran ini. Selain itu, sebelumnya juga di area Pungkruk ini sempat diberhentikan aliran listriknya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

PUNGKRUK : Eksekusi Bangunan Karaoke di Kawasan Pungkruk Tanpa Perlawanan

pungkruk-(2)

Satu persatu bangunan tempat karaoke di bongkar menggunakan alat berat (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Berbeda dengan eksekusi pembongkaran pada tahap pertama yakni 19 Agustus lalu,eksekusi terhadap bangunan yang ada di kawasan Pungkruk, kali ini tanpa ada perlawanan. Tak ada pengusaha yang menghadang aparat untuk masuk di area Pungkruk, Desa Mororejo, seperti yang terjadi di tahap pertama lalu.

Sedikitnya, tiga alat berat didatangkan ke lokasi Pungkruk. Ketiganya siap merobohkan semua bangunan karaoke dan usaha lainnya. Pembongkaran dimulai dari sisi timur atau disebelah gapura masuk area Pungkruk.

Tak ada yang melakukan perlawanan. Pemilik bangunan yang pertama dibongkar pun hanya bisa menangis melihat bangunan usahanya dibongkar menggunakan alat berat.

Satu persatu bangunan mulai dibongkar. Pembongkaran kali ini mendapatkan perhatian dari para warga yang ingin menonton.

Situasi di lokasi cukup tenang, lantaran tak ada perkumpulan orang yang melawan, tanpa membakar ban dan tanpa ada perdebatan yang sengit. Mayoritas pengusaha sudah pasrah dengan eksekusi ini.

“Mau bagaimana lagi, sudah pasrah,” kata salah satu pengusaha karaoke Pungkruk, Mulud. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

PUNGKRUK : Aparat Mulai Kosongkan Isi Room Karaoke di Pungkruk

Pungkruk-1

Aparat Satpol PP mengosongkan bangunan room karaoke sebelum dibongkar (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Eksekusi pembongkaran bangunan di Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara akan segera dimulai. Alat berat beserta ratusan aparat telah berada di lokasi.

Sebelum eksekusi dimulai, aparat satuan polisi pamong praja (Satpol PP) membantu pemilik tempat usaha karaoke untuk mengosongkan bangunan. Barang-barang seperti tempat duduk, meja, almari dan sejumlah peralatan karaoke dikeluarkan dari dalam room.

Sebelumnya, ratusan aparat disiapkan dan apel pagi di kawasan Kantor Sekretariat Daerah Jepara. Aparat yang disiapkan terdiri dari Satpol PP Jepara, Satpol PP Jawa Tengah, Polres Jepara, dan Kodim 0719/ Jepara.

Hadi Priyanto selaku sekretaris tim pembongkaran memberikan instruksi kepada para pengusaha untuk bersiap bangunannya dibongkar. Sebab menurut dia, Pemkab Jepara telah memberikan batas waktu bagi para pengusaha untuk membongkar sendiri bangunannya.

“Karena sudah melewati batas waktu yang telah diberikan pemkab, maka kali ini pembongkaran paksa dilakukan,” kata Hadi, Kamis (15/10/2015). (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pemkab Jepara Janjikan Banyak Hal ke Pemilik Bangunan di Pungkruk, Tapi dengan Catatan

Perobohan bangunan Pungkruk tahap pertama beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

Perobohan bangunan Pungkruk tahap pertama beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

 

JEPARA – Pemkab Jepara bersikeras bakal merobohkan bangunan yang dianggap liar di kawasan Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo. Untuk melancarkan rencana tersebut, para pemilik bangunan yang bakal dirobohkan dijanjikan dengan sejumlah hal.

Diantaranya, pemilik bangunan yang bersedia merobohkan sendiri bangunannya diberikan bantuan sekitar Rp 1 juta. Selain itu, setelah bangunan dirobohkan, pemilik bangunan maupun pengusaha dapat menempati los kuliner pengganti yang akan segera dibangun pascaperobohan tersebut.

”Tapi dengan catatan, los ini tidak bisa dipindahtangankan dan dialihfungsikan tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Jepara,” kata Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto kepada MuriaNewsCom, Jumat (9/10/2015).

Menurut Hadi, selain dua hal tersebut juga disampaikan, bagi pengusaha karaoke maupun kuliner yang tidak memiliki tempat tinggal , bisa menempati rusunawa Jobokuto dengan menghubungi Dinas Ciptaruk. Sedangkan bagi karyawan karaoke maupun kuliner yang menginginkan pelatihan keterampilan, Hadi memastikan adanya pelatihan gratis dari pemda.“Silakan menghubungi Dinsosnakertrans,” ungkapnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pemkab Janji Pembongkaran Tak Akan Tertunda Lagi

Perobohan bangunan Pungkruk tahap pertama beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

Perobohan bangunan Pungkruk tahap pertama beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

 

JEPARA – Pemkab Jepara ingin meyakinkan kepada publik pembongkaran bangunan di Pungkruk segera dilaksanakan. Bahkan, Pemkab Jepara melalui Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto menyatakan Pemkab berjanji bakal melakukan pembongkaran, setelah enam hari lagi terhitung dari hari ini.

Menurut Hadi, penundaan yang selama ini terjadi dianggap mencukupi masa  toleransi bagi pemilik bangunan untuk membongkar bangunannya secara mandiri. ”Hari ini kami kirimkan surat peringatan terakhir kepada pemilik bangunan untuk bisa dibongkar sendiri,” ujar Hadi Priyanto kepada MuriaNewsCom, Jumat (9/10/2015).

Lebih lanjut Hadi mengemukakan, pembongkaran ini dilakukan karena pembangunan pantai Pungkruk sebagai kawasan pariwisata kuliner harus segera dimulai. Anggaran pembangunan awal yang tersedia tahun ini, sebesar Rp 1,2 miliar sudah tersedia dan harus segera direalisasikan untuk mewujudkan kawasan Pungkruk sebagaimana rencana tata ruang wilayah, sekaligus memastikan tertutupnya usaha karaoke setempat yang oleh masyarakat ditengarai sebagai salah satu sumber kemaksiatan.

”Batas waktu yang kami berikan adalah enam hari terhitung mulai hari ini. Jika sampai batas itu masih ada bangunan yang berdiri, maka kami yang membongkarnya,” tegas Hadi.

Dia juga mengatakan, dalam surat peringatan terakhir bertanggal 9 Oktober 2015 yang ditandatangani Sekretaris Daerah, Sholih, Pemda menjanjikan biaya pembongkaran sebesar Rp 1 juta untuk setiap pemilik bangunan yang membongkar sendiri bangunannya.

”Bantuan ini akan diberikan setelah pemiliki benar-benar melakukan pembongkaran,” imbuhnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Pengunjuk Rasa Kecele, Tak Satupun Anggota DPRD Jepara di Kantor

Aksi para warga desa Mororejo dan sekitarnya di depan kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Aksi para warga desa Mororejo dan sekitarnya di depan kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan pengunjuk rasa menuntut pembongkaran bangunan Pungkruk segera dilaksanakan tak hanya mendatangi kantor Setda Jepara. Namun juga mendatangi kantor DPRD Jepara. Hanya saja, mereka tak disambut dengan baik. Sebab, ketika mendatangi kantor Dewan itu, tak ada satupun anggota DPRD Jepara yang ada di kantor.

Para penunjukrasa menyampaikan aspirasi mereka dengan berorasi di depan kantor DPRD Jepara. Meski mereka berteriak-teriak meminta agar DPRD Jepara mendukung rencana pembongkaran bangunan Pungkruk, mereka hanya ditemui salah satu staf di Sekretariat Dewan (Setwan), yakni Haridarto.

”Kami mohon maaf karena tidak ada satupun anggota Dewan yang ada di kantor, karena sedang melakukan kunjungan kerja,” kata Haridarto di hadapan pengunjuk rasa, Selasa (6/10/2015).

Hal itu membuat para pengunjuk rasa kecewa. Terlebih, ada satu desakan yang ingin mereka sampaikan kepada anggota Dewan. Sebab, selama ini mereka mengetahui jika realisasi pembongkaran Pungkruk terhambat juga disebabkan adanya anggota Dewan yang menghalang-halangi.

”Kami ingin, semua anggota Dewan membela rakyat. Bukan justru pengusaha karaoke yang telah merusak nama baik rakyat Desa Mororejo,” kata salah seorang pengunjuk rasa dalam orasinya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Ini Jawaban Wabup Soal Aksi Warga Mororejo

Aksi demo warga Desa Mororejo dan sekitarnya yang ada di Kecamatan Mlonggo menuntut pemkab segera laksanakan bangunan Pungkruk, Selasa (6/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Aksi demo warga Desa Mororejo dan sekitarnya yang ada di Kecamatan Mlonggo menuntut pemkab segera laksanakan bangunan Pungkruk, Selasa (6/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pemkab Jepara didemo ratusan warga Desa Mororejo dan sekitarnya yang ada di Kecamatan Mlonggo. Pemkab dituntut agar segera melaksanakan pembongkaran bangunan Pungkruk sebagaimana yang telah direncanakan. Bahkan, warga tersebut menagih janji pemkab Jepara yang sebelumnya menyatakan akan membongkar bangunan Pungkruk pada bulan September lalu, yang sampai saat ini tak kunjung dibongkar.

Menanggapi hal itu, pihak Pemkab Jepara melalui Wakil Bupati Jepara Subroto menyatakan, Pemkab Jepara berkomitmen untuk melekukan pembongkaran. Hanya saja sampai saat ini masih mencari waktu yang tepat.

”Rapat terakhir lalu, disepakati jadwal pembongkaran dilaksanakan antara tanggal 15 hingga 23 Oktober,” kata Subroto di hadapan para pengunjuk rasa, Selasa (6/10/2015).

Menurut Subroto, selama ini Pemkab berupaya keras agar sesegera mungkin melakukan pembongkaran. Hanya saja, ada oknum anggota DPRD Jepara dan LSM serta Pemdes Mororejo yang menghalang-halangi. Sehingga terpaksa harus ditunda.

”Kami mendengarkan aspirasi warga ini, kami akan kabulkan permintaan dan tuntutan untuk segera melakukan pembongkaran bangunan Pungkruk yang dianggap menjadi sumber kemaksiatan,” ungkapnya.

Usai mendengarkan aspirasi para warga tersebut, Subroto juga diminta membuat surat pernyataan yang berisi kapan pelaksanaan pembongkaran dilaksanakan. Usai dibuat dan ditandatangani, para warga melanjutkan aksi ke kantor DPRD Jepara. (WAHYU KZ/TITIS W)

Muridnya Lakukan Kemaksiatan, Guru Ngaji Ikut Desak Pembongkaran Bangunan Pungkruk

Sejumlah warga yang mengikuti aksi mendesak pembongkaran Pungkruk menyampaikan aspirasinya di hadapan Pemkab Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah warga yang mengikuti aksi mendesak pembongkaran Pungkruk menyampaikan aspirasinya di hadapan Pemkab Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan warga Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo dan sekitarnya menggelar aksi untuk mendesak agar rencana pembongkaran bangunan Pungkruk segera dilaksanakan. Tak hanya warga biasa, guru ngaji pun turut ikut melakukan aksi ini. Pasalnya, mereka merasa prihatin lantaran ada murid mereka yang berani melakukan kemaksiatan dan penyebabnya dituding karena keberadaan tempat karaoke Pungkruk.

”Murid ngaji saya ada yang sudah berani meminum minuman keras. Bahkan ada yang sudah hamil, padahal masih kecil. Mereka bergaul dengan lingkungan yang menjadi sumber maksiat. Untuk itu, kami minta agar tempat karaoke Pungkruk segera dibongkar,” ujar salah seorang guru ngaji dari Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo yang turut mengikuti aksi tersebut, Ahmad Mudhofir, Selasa (6/10/2015).

Menurutnya, diakui atau tidak, lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan seseorang terlebih anak kecil. Hal itu yang menjadi kekhawatiran bagi warga lantaran lingkungan di Desa Mororejo dan sekitarnya ada tempat karaoke yang dituding jadi sumber Miras dan pelacuran.

”Sekali lagi, kami menginginkan agar tempat karaoke di Pungkruk dibongkar semua sebagaimana rencana Pemkab Jepara yang telah disosialisasikan kepada warga selama ini,” katanya.

Para warga ini melakukan aksi di kantor Setda Jepara kemudian diterima oleh Pemkab Jepara dalam hal ini Wakil Bupati Jepara Subroto, Kasatpol PP Jepara Trisno Santosa, dan Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto. (WAHYU KZ/TITIS W)

Warga ini Desak Pembongkaran Bangunan Pungkruk Segera Dilaksanakan

Ratusan warga gelar demo di depan setda dan kantor DPRD Jepara desak pembongkaran bangunan Pungkruk segera dilaksanakan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ratusan warga gelar demo di depan setda dan kantor DPRD Jepara desak pembongkaran bangunan Pungkruk segera dilaksanakan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan warga Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo dan sekitarnya menggelar aksi demo mendesak agar pembongkaran bangunan Pungkruk segera dilakukan. Mereka menggelar aksi di depan kantor Setda Jepara dan di depan kantor DPRD Jepara, Selasa (6/10/2015).

Mereka menilai rencana pembongkaran bangunan Pungkruk terlihat tak serius. Pemkab dianggap plin-plan lantaran kerap kali ditunda-tunda sejak beberapa bulan yang lalu.

”Terakhir ini Pemkab menjadwalkan pembongkaran dilaksanakan pada bulan September, kemudian dilakukan penataan pada bulan Oktober. Tapi, sampai saat ini pembongkaran tak kunjung dilaksanakan,” ujar salah seorang warga Desa Mororejo, Sugiono dalam orasinya.

Menurutnya, selama ini warga sudah menanti-nanti pelaksanaan pembongkaran hingga penataan kawasan Pungkruk. Sebab, warga menilai citra Desa Mororejo sudah sangat buruk dengan keberadaan tempat karaoke yang dianggap sebagai tempat sumber maksiat, seperti miras hingga pelacuran.

”Kami minta ada kepastian kapan pelaksanaan pembongkaran. Kami juga mengecam siapa saja yang menghalang-halangi rencana penataan Pungkruk,” imbuhnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Pengusaha Pungkruk Ditembak Seorang Pemuda

Mulud dirawat di RSUD Kartini setelah terkena tembakan di bagian leher dan perutnya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Mulud dirawat di RSUD Kartini setelah terkena tembakan di bagian leher dan perutnya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Salah satu pengusaha karaoke yang juga menjadi juru bicara para pengusaha karaoke Pungkruk selama isu pembongkaran, Mulud pagi tadi sekitar pukul 03.30 WIB ditembak dengan pistol. Akibatnya, Mulud mengalami luka pada bagian leher dan perut sehingga terpaksa dilarikan ke RSUD Kartini Jepara, Kamis (3/9/2015).

Pelaku penembakan adalah seorang pemuda yang menjadi tamu di salah satu tempat karaoke di Pungruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara. Peristiwa bermula dari percekcokan antara pelaku dengan salah seorang penjual makanan yang dikenal dengan Bu Sri. Kemudian, Mulud mencoba melerai, tapi justru dia terkena amukan pemuda itu dan ditembak dengan menggunakan pistol air soft gun.

”Percekcokan dengan Bu Sri karena pemuda itu menyalakan sepeda motor dengan keras dan di-bleyer. Kemudian Bu Sri marah dan pemuda itu diminta pulang. Melihat itu, saya coba lerai tapi pemuda itu melawan dan mengeluarkan pistol,” terang Mulud kepada MuriaNewsCom, Kamis (3/9/2015).

Seketika itu juga, Mulud ditembak pada bagian leher. Peroleh tembakan, Mulud melakukan perlawanan untuk coba meringkus pelaku. Soalnya, Mulud kembali dapat tembakan pada perut sisi kiri. ”Pelaku sempat melakukan tembakan sebanyak lima kali. Hanya saja tembakan yang mengenai saya sebanyak dua kali,” terang dia. (WAHYU KZ/TITIS W)

Catat! Pemkab Jepara Beri Waktu Sepekan Bagi Pengusaha Karaoke Pungkruk

Dok Murianews pembongkaran pungkruk

Dok Murianews pembongkaran Pungkruk

 

JEPARA – Pemkab Jepara kembali memberikan waktu bagi pengusaha karaoke Pungkruk untuk mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan mereka di Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo.

Kali ini, mereka diberi batas waktu satu pekan saja. Keputusan tersebut diambil setelah rapat kordinasi yang digelar Pemkab Jepara dengan Forkopimda dan pihak terkait, Jumat (21/8/2015).

Kepala Bagian Humas Setda Jepara Hadi Priyanto menjelaskan, kali ini Pemkab akan kembali memberikan surat peringatan kepada pengusaha karaoke Pungkruk agar segera membongkar bangunannya sendiri. Surat tersebut akan dilayangkan pada Senin (24/8/2015) nanti.

“Rapat kordinasi dipimpin oleh Wakil Bupati Jepara Subroto dihadiri oleh Dandim 0719/Jepara, Satpol PP, Polres Jepara, Kasi Intel Kejaksaaan Negeri, Ketua MUI, Pengurus NU, Pengurus Muhamadiyah, Aisyiah, Muslimat dan sejumlah kepala SKPD terkait. Hasilnya seperti itu,” kata Hadi kepada MuriaNewsCom, Jumat (21/8/2015).
Sementara itu, Dandim 0719/Jepara Letkol Adek Candra Kurniawan mengatakan, pihaknya mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Jepara untuk melakukan penataan dan bahkan pembongkaran bangunan liar di Pungkruk. Namun, pihaknya menekankan agar harus ada perencanaan, progres dan tindakan yang terus menerus.
“Kesiapan pemerintah kabupaten dalam pengembangan kawasan tersebut perlu disampaikan dalam bentuk sosialisasi yang matang,” ujarnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Dapat Perlawanan Sengit, Tak Semua Bangunan Karaoke Pungkruk Jepara Dihancurkan

Alat berat sedang membongkar salah satu bangunan Karaoke Pungkruk, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

Alat berat sedang membongkar salah satu bangunan Karaoke Pungkruk, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

 

JEPARA – Rencana Pemkab Jepara untuk merobohkan semua bangunan karaoke di Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara, terpaksa harus ditunda.
Karena, ratusan massa memberikan perlawanan hingga akhirnya jalan tengah diambil. Sesuai kesepakatan setelah melalui negosiasi yang alot di lokasi, hanya bangunan yang tak berpenghuni alias kosong saja yang dibongkar.

Jumlah bangunan kosong yang dibongkar hanya tiga bangunan. Bahkan, hanya satu bangunan utuh yang dihancurkan, dua lainnya merupakan bangunan yang belum utuh alias masih dalam bentuk setengah jadi namun dibiarkan nganggur. Selain itu, ada beberapa bangunan yang hanya dirusak sedikit sebagai tanda peringatan keras kepada pemilik bangunan untuk segera membongkar sendiri bangunan mereka.

“Kami bongkar yang tidak berpenghuni. Yakni di sebelah sisi selatan kawasan Pungkruk, kemudian berjalan ke utara,” kata Kasatpol PP Jepara Trisno Santosa kepada MuriaNewsCom, Rabu (19/8/2015).

Sedianya, pembongkaran bangunan karaoke itu dilakukan sejak pukul 08.00 WIB. Namun karena diadang ratusan massa, pembongkaran dengan alat berat jenis backhoe itu molor. Kapolres Jepara AKBP Fajar Budianto, Dandim 0719/Jepara Letkol Inf Adek Candra, Kasatpol PP Jepara, Trisno Santoso serta Wabup Jepara Subroto turun langsung ke lokasi untuk meredam aksi massa.

Proses negosiasi antara Koordinator Paguyuban Pengusaha Karaoke Pungkruk (Papepung), Mulud, pihak Desa Mororejo serta Wakil Bupati Jepara Subroto sempat berjalan alot. Baru sekitar pukul 12.00 WIB, kubu Papepung mempersilahkan alat berat back hoe dan personel gabungan memasuki lokasi Pantai Pungkruk. Setelah itu penggusuran yang sudah tertunda beberapa kali pun digelar. (WAHYU KZ/ AKROM HAZAMI)

Alat Berat Akan Bekerja ‘Kejam’ Hancurkan Tempat Karaoke Pungkruk Jepara Sekarang

Aparat siap menghancurkan karaoke Pungkruk Jepara, Rabu (19/8/2015) (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

JEPARA – Alat berat atau back hoe  siap menghancurkan tempat Karaoke Pungkruk, Jepara, Rabu (19/8/2015). Rencananya, akan ada dua alat berat yang disiapkan di lokasi.

Selain alat berat, ratusan aparat baik dari polisi, TNI, Satpol PP Jepara telah disiapkan dengan mengikuti apel di Alun-alun Jepara sebelum berangkat ke Pungkruk untuk melakukan eksekusi bangunan karaoke.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengawali sambutan apel tersebut mengatakan, bangunan yang ada di Pungkruk belum memiliki izin. Sehingga dikategorikan menyalahi aturan.

“Kalau ada kemungkaran, kita bisa mengubah dengan kekuasaan, kalau tidak mampu dengan lisan, dan dengan hati kita. Kali ini kita akan menggunakan kekuasaan karena kita memiliki wewenang itu,” kata Marzuqi. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

 

 

Pembongkaran Tempat Karaoke Pungkruk Jepara Mulai Disiapkan

Suasana di Karaoke Pungkruk Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Suasana di Karaoke Pungkruk Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Menjelang eksekusi bangunan karaoke Pungkruk pada Rabu (19/8/2015) besok, Pemkab Jepara sudah melakukan ancang-ancang. Pemkab telah menyiapkan dua buah alat berat backhoe. Hal itu disampaikan Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto.

Menurut Hadi, dua alat berat telah disiapkan dari Dinas Ciptaruk dan Dinas Bina Marga Pengairan Energi Sumber Daya Mineral (BMP-ESDM). Tak hanya itu, jika saat pelaksanaan dimungkinkan jumlah alat berat untuk membongkar bangunan kurang, maka dapat ditambah.

“Kalau sesuai rencana, pembongkaran akan menggunakan dua backhoe,” kata Hadi kepada MuriaNewsCom, Selasa (18/8/2015).

Dia menambahkan, pihaknya mengimbau agar pengusaha Pungkruk bersedia membongkar bangunan karaoke sendiri. Sehingga, material sisa pembongkaran bangunan karaoke dapat dimanfaatkan lagi daripada rusak terkena alat berat. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

162 Aparat Siap Dikerahkan untuk Eksekusi Pungkruk

Bangunan-bangunan tempat karaoke di kawasan Pungkruk. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bangunan-bangunan tempat karaoke di kawasan Pungkruk. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Sesuai hasil rapat yang dilakukan oleh Pemkab Jepara bersama pihak-pihak terkait, eksekusi pembongkaran bangunan karaoke di Pungkruk turut Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, dilaksanakan pada 19 Agustus. Pemkab Jepara menyiapkan berbagai kebutuhan untuk melakukan eksekusi termasuk disiapkan 162 aparat keamanan.

Kabag Humas Pemkab Jepara, Hadi Priyanto menjelaskan, Pemkab Jepara meminta bantuan keamanan dari Polres Jepara sebanyak 100 personel dan Kodim 0719 sebanyak 20 personel. Dari Satpol PP sendiri bakal menerjunkan 42 personel.

”Alat berat berupa ekskavator yang diturunkan direncanakan sebanyak dua unit. Satu dari Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM. Lainnya dari Dinas Ciptaruk,” ujar Hadi Priyanto kepada MuriaNewsCom, Sabtu (15/8/2015).

Hanya saja, Pemkab berharap pengusaha membongkar sendiri bangunannya. Sebab pembongkaran dengan alat berat akan merusak seluruh bangunan dan tidak bisa dimanfaatkan oleh pemilik bangunan lagi.

”Untuk skema pembongkaran belum ditentukan. Nanti akan ada koordinasi kembali berdasarkan situasi lapangan terbaru,” ungkap dia. (WAHYU KZ/TITIS W)

Imam Yuzdi Ghazali: Jangan Eksekusi Sebelum Ada Solusi

Imam Yuzdi Ghazali, Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Imam Yuzdi Ghazali, Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Imam Yuzdi Ghazali memberikan respon atas aduan yang dilakukan oleh pengusaha karaoke Pungkruk. Menurut Imam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara jangan sampai melakukan pembongkaran bangunan sebelum ada solusi yang jelas bagi pengusaha.

”Jangan eksekusi sebelum ada solusi,” kata Imam kepada awak media usai menemui pengusaha Pungkruk di ruang kerjanya, Rabu (12/8/2015).

Lebih lanjut Imam mengemukakan, selama ini pihaknya sebagai pimpinan DPRD Jepara merasa belum pernah diajak rembukan oleh Pemkab Jepara terkait masalah Pungkruk. Sehingga, dia meminta agar Pemkab Jepara tidak tergesa-gesa untuk melakukan eksekusi pembongkaran.

”Kota Jepara ini sudah kondusif, sudah baik. Jangan sampai dibuat gaduh, dan jangan sampai ada konflik antara aparat dengan pengusaha. Harus ada solusi terlebih dahulu baru melakukan eksekusi,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sebetulnya masalah Pungkruk saat ini masih dilakukan pembahasan di Komisi A yang nantinya dibahas di pimpinan Dewan. ”Pembahasan di komisi A saja belum selesai, kok sudah ada keputusan final pembongkaran dari Pemkab,” katanya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Papepung Ngadu ke Pimpinan DPRD Jepara

 

Wakil ketua Papepung Mulud bersama kuasa hukumnya mengadu ke pimpinan DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Wakil ketua Papepung Mulud bersama kuasa hukumnya mengadu ke pimpinan DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Setelah menerima kabar keputusan final dari Pemkab Jepara yang positif akan melakukan pembongkaran bangunan di Pungkruk. Kini Papepung memilih untuk mengadu ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara langsung. Mereka ditemui oleh dua Wakil Ketua DPRD Jepara yakni Imam Yuzdi Ghazali dan Pratikno.

Wakil ketua Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) Mulud menjelaskan, pihaknya bersama tim kuasa hukumnya sengaja mengadu ke pimpinan dewan setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan Komisi A dan B melalui audiensi beberapa waktu lalu. ”Kemarin kami audiensi meminta solusi dari masalah Pungkruk dan ditemui Komisi A dan B. Kali ini kami mengadu meminta perlindungan ke pimpinan Dewan,” ujar Mulud kepada MuriaNewsCom, Rabu (12/8/2015).

Menurut Mulud, pihaknya ingin mendapatkan perlindungan dari wakil rakyat lantaran upaya-upaya yang selama ini dilakukan belum membuahkan hasil. Permintaan solusi yang dilontarkan kepada Pemkab Jepara sampai sejauh ini juga belum ada kejelasan.

”Yang kami tahu hanya informasi mengenai keputusan akhir dari rapat yang dilakukan Pemkab. Pemkab bersikeras untuk tetap melakukan pembongkaran,” katanya.

Dia menambahkan, sejauh ini pihaknya tidak ingin berbenturan dengan aparat yang melakukan eksekusi. Untuk itu, upaya lobi-lobi tetap dilakukan di jeda waktu yang hanya kurang sepekan ini termasuk dengan mengadu ke pimpinan dewan ini.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Jepara Imam Yuzdi Ghazali mengatakan, pengusaha bersama kuasa hukum harus membuat surat resmi mengenai aduan ini. Selain itu yang tak kalah penting adalah melampirkan solusi yang diinginkan mereka, agar nantinya Pimpinan DPRD Jepara dapat memberikan solusi yang tepat.

”Saya minta ada surat resmi yang nanti akan dirapatkan di Pimpinan Dewan. Ini masih ada waktu sebentar, jadi harus dimaksimalkan,” kata Imam. (WAHYU KZ/TITIS W)