Jumat Keramat, 10 Tempat Karaoke di Pati Akhirnya Dieksekusi

Petugas kepolisian sempat terlibat cekcok dengan salah satu pengusaha karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Petugas kepolisian sempat terlibat cekcok dengan salah satu pengusaha karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ada nuansa yang berbeda dari penegakan Perda yang dilakukan Satpol PP Pati kali ini. Kendati sempat tersandera berbulan-bulan tak bisa melakukan eksekusi tempat karaoke yang melanggar Perda, tetapi kali ini mereka menunjukkan kebolehannya.

Pada Jumat (4/3/2016) dalam waktu 2,5 jam saja, mereka yang didampingi polisi dan TNI berhasil menyegel sepuluh tempat karaoke yang dinilai bertentangan dengan Perda.

Kesepuluh tempat karaoke yang berhasil disegel, antara lain Karaoke Marimar, Koplak, Natalia, Mars, Maestro, Meteor, Mutiara, Natalia, Ratu dan Las Vegas. Tempat itu berhasil disegel, setelah sempat terlibat saling dorong dengan karyawan dan wanita pemandu karaoke.

Kasatpol PP Pati Hadi Santosa kepada MuriaNewsCom mengatakan, penyegelan itu masih belum bisa dibilang berhasil karena masih banyak tempat karaoke yang belum ditertibkan. “Tindakan ini menjadi langkah awal untuk menertibkan tempat karaoke yang tidak sesuai dengan Perda,” ujar Kasatpol PP Pati baru yang menggantikan Suhud ini.

Tak berhenti di situ, pihaknya bakal melakukan inventarisasi hasil penyegelan. Mereka yang nekat merusak segel dan melanjutkan operasi, pihaknya terpaksa menempuh langkah hukum.

“Penyegelan ini akan kami inventaris. Kalau ada yang merusak segel dan nekat buka lagi, kami terpaksa akan menempuh langkah hukum,” tuturnya.

Dalam eksekusi tersebut, sedikitnya ada 65 personel Satpol PP yang diterjunkan dan dibantu 30 personel dari Polres Pati, 30 personel brimob, 30 personel TNI, dan 10 personel polisi militer.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :
Satpol PP Pati Eksekusi Tempat Karaoke Las Vegas

Eksekusi Karaoke di Pati Memanas Jalur Pantura Membara

Eksekusi Karaoke di Pati Memanas, Jalur Pantura Membara

Kondisi Jalur Pantura Pati-Kudus yang macet total akibat adanya penolakan penutupan karaoke yang dilakukan Satpol PP. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kondisi Jalur Pantura Pati-Kudus yang macet total akibat adanya penolakan penutupan karaoke yang dilakukan Satpol PP. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Upaya penutupan tempat karaoke tak berizin di Pati yang dilakukan Satpol PP membuat Jalur Pantura Pati-Kudus, Margorejo, Pati macet total, Jumat (4/3/2016) sore.

Aksi penutupan Satpol PP yang dikawal pihak kepolisian dan TNI tersebut berlangsung memanas. Sebab, puluhan pemandu karaoke (PK) turun di jalan untuk menyatakan penolakan terkait dengan penutupan itu.

Akibatnya, Jalan Pantura sempat macet total beberapa waktu, sehingga sejumlah kendaraan yang melintas di jalur nasional itu tersendat.

“Saya pulang dari Kudus menuju Pati. Jalannya tiba-tiba macet total, saat saya melintas di Jalur Pantura yang terdapat tempat hiburan karaoke. Ada banyak perempuan turun di jalan dan petugas Satpol PP, polisi, serta TNI,” ucap Dian Sari, pengendara yang melintas saat dimintai keterangan MuriaNewsCom.

Upaya penutupan tempat karaoke yang dianggap Pemkab Pati tak lagi mengantongi izin ini merupakan tindak lanjut dari penolakan perpanjangan TDUP yang diajukan pengusaha karaoke ke PTUN.

Keempat tempat karaoke yang ditolak PTUN, antara lain Las Vegas, Permata, Merdeka dan The Boss. Sementara itu, tiga tempat karaoke yang juga mengajukan perpanjangan diberikan PTUN, yakni CJ, Star King, dan Romantika.

Editor : Kholistiono

 

Baca juga : Satpol PP Pati Eksekusi Tempat Karaoke Las Vegas

Satpol PP Pati Eksekusi Tempat Karaoke Las Vegas

Puluhan personel Satpol PP dikerahkan untuk menutup operasional karaoke Las Vegas. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Puluhan personel Satpol PP dikerahkan untuk menutup operasional karaoke Las Vegas. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Tempat hiburan karaoke Las Vegas yang berada di Jalan Pati-Kudus akhirnya ditutup Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati, Jumat (4/3/2016).

Penutupan itu bakal dilanjutkan ke sejumlah karaoke yang izinnyatidak bisa diperpanjang lagi, di antaranya Merdeka, Permata, dan The Boss.

Puluhan personel Satpol PP dikerahkan untuk melakukan penyegelan. Untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, penyegelan juga dikawal polisi dan TNI.

Sejumlah mobil dan truk yang berjajar sepanjang 30 meter dijadikan kendaraan para petugas untuk mengawal penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Tak tinggal diam, puluhan pemandu karaoke (PK) sudah bersiap untuk menggelar aksi demonstasi terkait dengan penutupan itu.

Sebelumnya, pengajuan perpanjangan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) tempat hiburan karaoke seperti Las Vegas, Merdeka, Permata dan The Boss ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bersamaan dengan itu, Pemkab Pati menilai bila uji materi yang dilakukan pengusaha karaoke ke Mahkamah Agung juga ditolak. Hal itu yang membuat Pemkab Pati melakukan penutupan terhadap tempat karaoke yang tak punya izin.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Soal Izin Karaoke di Pati, Ini Putusan Hakim PTUN Semarang

Polisi Razia Tempat Karaoke di Margorejo Pati

Petugas Polsek Margorejo tengah merazia miras yang ditemukan di salah satu cafe di Margorejo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Petugas Polsek Margorejo tengah merazia miras yang ditemukan di salah satu cafe di Margorejo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Jajaran Polsek Margorejo, Pati menggelar razia minuman keras di sejumlah tempat seperti warung dan karaoke, Rabu (2/3/2016) dini hari. Dari razia tersebut, petugas mengamankan 18 botol miras dan empat orang yang kedapatan menenggak miras.

Kapolsek Margorejo AKP Eko Pujiyono mengatakan, razia tersebut menjadi bagian untuk meningkatkan keamanan di wilayah Margorejo. “Kami sisir sejumlah warung yang biasa dijadikan tempat mangkal untuk mengonsumsi miras,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Tak hanya itu, petugas juga menyisir tempat hiburan karaoke seperti Koplak, Natalia, Mars, dan Merdeka. “Ini khusus razia miras. Masalahnya, miras bisa menyebabkan tindak kejahatan yang berpotensi mengancam rasa aman masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, empat orang yang diamankan di Mapolsek Margorejo, antara lain WT (18), warga Desa Ketip Juwana, WP (35) warga Desa Margorejo, BS (42) dan YS (26) yang merupakan warga Desa Sukoharjo, Wedarijaksa.

“Keempatnya kami lakukan pemeriksaan. Mereka kami bina, sedangkan pengelola atau penjual kami minta untuk membuat pernyataan supaya tidak menjual miras lagi,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono
Baca juga : PSK di Trangkil Pati, Kapokmu Kapan?

6 PSK Diciduk di Tempat Pembuatan Batu Bata yang jadi Lokasi Esek-esek di Trangkil Pati

Jajaran Polsek Wedarijaksa menciduk PSK untuk dibawa ke Mapolsek Wedarijaksa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Jajaran Polsek Wedarijaksa menciduk PSK untuk dibawa ke Mapolsek Wedarijaksa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Jajaran Polsek Wedarijaksa Pati merazia tempat prostitusi terselubung yang berlokasi di tempat pembuatan batu bata di perbatasan Desa Ketanen dan Karanglegi, Kecamatan Trangkil, Selasa (1/3/2016) malam.

Dalam razia yang dipimpin Kapolsek Wedarijaksa AKP Sulistyaningrum tersebut, enam pekerja seks komersial (PSK) berhasil diciduk. Selain itu, polisi juga mengamankan satu tukang ojek yang biasa mangkal di tempat itu.

“Razia ini menjadi bagian dari operasi penyakit masyarakat dengan sasaran prostitusi. Karena, tempat itu selama ini dikeluhkan masyarakat,” ujarnya kepada MuriaNewsCom, Rabu (2/3/2016).

Dari enam PSK yang diciduk, dua PSK berasal dari Pati, sedangkan empat PSK lainnya berasal dari Jepara, Grobogan, dan Blora. “Dua orang warga asli Pati, dua orang dari Jepara, serta dua orang lainnya dari Grobogan dan Blora,” imbuhnya.

Operasi pekat tersebut berlangsung kondusif dan aman. Enam PSK yang terjaring bakal dikenakan tindak pidana ringan (tipiring). “Supaya jera, kami akan tindak dengan tipiring,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :

Diduga PSK, Asyik Mojok malah Ketiban Apes di Pecangaan Jepara

Soal Izin Karaoke di Pati, Ini Putusan Hakim PTUN Semarang

Suasana persidangan di PTUN Semarang terkait dengan perkara perpanjangan TDUP karaoke di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Suasana persidangan di PTUN Semarang terkait dengan perkara perpanjangan TDUP karaoke di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang akhirnya memutuskan perkara izin karaoke di Pati yang diajukan sejumlah pengusaha karaoke.

Dari dua perkara yang diajukan kuasa hukum, satu perkara diputuskan agar Pemkab Pati segera memberikan izin karaoke. Sementara itu, satu perkara lainnya diputuskan supaya Pemkab Pati tidak memberikan izin karaoke.

Tempat karaoke yang gugatannya diterima Hakim PTUN Semarang, antara lain Star King, CJ Karaoke, dan Romantika. Sedangkan tempat karaoke yang gugatannya ditolak Hakim PTUN Semarang, di antaranya Las Vegas, MDK Karaoke, Permata, dan The Boss.

Dengan putusan itu, Pemkab Pati wajib menerbitkan perpanjangan karaoke terhadap Star King, CJ dan Romantika, tetapi tidak menerbitkan perpanjangan izin untuk Las Vegas, MDK Karaoke, Permata, dan The Boss.

Kuasa hukum pengusaha karaoke Nimerodi Gulo kepada MuriaNewsCom, Rabu (24/2/2016) mengatakan, ada kejanggalan dari putusan hakim. Karena, dua perkara yang sama diputuskan dua majelis hakim yang berbeda dengan hasil yang berbeda pula.

Ia mengaku, masing-masing hakim memang punya tafsir yang berbeda dalam memutuskan satu perkara yang sama sekalipun. Karena itu, ia menyesalkan putusan hakim yang menolak gugatannya.

“Itu sudah jelas. Pasal 53 ayat 2 dan 3 UU Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa seseorang yang mengajukan perpanjangan TDUP, pemerintah harus menerbitkan dalam jangka maksimal sepuluh hari. Kalau permohonan izin tidak keluar dalam jangka sepuluh hari, permohonan izin itu dinyatakan dikabulkan secara hukum,” katanya.

Gulo menilai, pasal itu sudah jelas dan tak butuh penafsiran. Karena itu, pihaknya bakal melakukan kajian dan upaya hukum lebih lanjut.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :
Putusan PTUN Soal Perpanjangan Izin Karaoke di Pati Bakal Diketok Besok 

Semakin Memanas, Pengusaha Karaoke PTUN-kan Pemkab Pati 

Putusan PTUN Soal Perpanjangan Izin Karaoke di Pati Bakal Diketok Besok

Kuasa hukum pengusaha karaoke Pati Nimerodi Gulo di tengah-tengah massa yang demo terkait penutupan karaoke di depan Pendopo Kabupaten Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kuasa hukum pengusaha karaoke Pati Nimerodi Gulo di tengah-tengah massa yang demo terkait penutupan karaoke di depan Pendopo Kabupaten Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati kembali berpolemik dengan pengusaha karaoke, lantaran pengajuan perpanjangan izin karaoke tidak diterbitkan. Padahal, pengusaha karaoke terhitung sudah tiga kali mengajukan perpanjangan ke Disbudparpora dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pati.

“Ada sepuluh pengusaha karaoke yang sudah mengajukan perpanjangan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) sebanyak tiga kali ke Disbudparpora dan KPPT Pati. Pertama, pengajuan dilakukan pada 25 Mei, selanjutnya 27 Juli dan 15 September 2015. Tapi, tidak ada respons sama sekali,” kata Nimerodi Gulo kepada MuriaNewsCom, Senin (22/2/2016).

Gulo mengatakan, pemkab wajib hukumnya memberikan izin kepada pengusaha karaoke yang sejak dulu sudah mengantongi izin untuk beroperasi. “Dalam Pasal 53 ayat 2 dan 3 UU No 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan, kalau permohonan izin tidak keluar dalam jangka sepuluh hari, permohonan izin itu dinyatakan dikabulkan secara hukum,” tambahnya.

Dalam ayat selanjutnya, kata dia, pemohon yang dianggap izinnya dikabulkan secara hukum bisa mengajukan permohonan kepada PTUN untuk mendapatkan putusan. Itu sebabnya pengusaha karaoke mengambil langkah dengan mengajukan PTUN.

Secara terpisah, Kepala KPPT Pati Amal Diharto mengatakan, pihaknya memang tidak bisa mengeluarkan izin karena mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2013 di mana tempat karaoke harus berada di luar radius 1.000 meter dari pemukiman dan fasilitas umum.

Terlebih, proses perpanjangan TDUP harus melalui Disbudparpora terlebih dahulu. Sementara itu, Disbudparpora juga tidak mengeluarkan rekomendasi kepada KPPT terkait perpanjangan izin karaoke.

Polemik soal perpanjangan izin karaoke di Pati itu akan berakhir pada Selasa (22/2/2016) besok, setelah PTUN akan memberikan putusan.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Semakin Memanas, Pengusaha Karaoke PTUN-kan Pemkab Pati

Semakin Memanas, Pengusaha Karaoke PTUN-kan Pemkab Pati

Kuasa hukum pengusaha karaoke Nimerodi Gulo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kuasa hukum pengusaha karaoke Nimerodi Gulo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya ada tujuh pengusaha karaoke yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, lantaran perpanjangan izin karaoke tidak diberikan Pemkab Pati.

Kuasa Hukum Pengusaha Karaoke Nimerodi Gulo mengatakan, pihaknya sudah mengajukan perpanjangan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Sayangnya, pejabat Pemkab Pati tidak meresponsnya hingga akhirnya gugatan dilayangkan ke PTUN Semarang.

“Gugatan ini sudah kita lakukan pada 21 Januari 2016 lalu, karena pejabat Pemkab Pati tidak memberikan respons terkait izin perpanjangan karaoke yang kami ajukan. Ini sudah melewati enam kali persidangan. Besok Selasa (23/2/ 2016) tinggal putusan dari majelis hakim,” ujar Gulo kepada wartawan, Senin (22/2/2016).

Gulo menilai, pejabat yang menerima permohonan izin tidak mengeluarkan suatu putusan paling lama 10 hari setelah persyaratan lengkap, kecuali ada aturan lain.

“Saya sudah mengajukan perpanjangan izin sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 53 ayat 2 dan ayat 3, pejabat wajib mengeluarkan izin maksimal sepuluh hari setelah kami mengajukan izin,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Ini Jalan Berliku Upaya Penertiban Karaoke di Pati

Pendekar Pagar Nusa Pati juga Siap Dukung Pemkab Eksekusi Karaoke Bandel

Pendekar Pagar Nusa bersama anggota Banser tengah berlatih silat. Mereka akan turun pada awal Februari untuk mengawal penegakan Perda. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Pendekar Pagar Nusa bersama anggota Banser tengah berlatih silat. Mereka akan turun pada awal Februari untuk mengawal penegakan Perda. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Pimpinan Cabang Pencak Silat Pagar Nusa NU Pati Edi Suyono memastikan bakal turun di jalan untuk mendukung pemkab dalam melakukan eksekusi tempat karaoke yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013.

Hal itu rencananya akan dilakukan pada awal Februari, saat pemkab tidak bisa merealisasikan janjinya untuk menertibkan tempat karaoke pada akhir Januari 2016.

“Kami akan turun di jalan bersama dengan ribuan Barisan Serbaguna NU. Tapi, kami turun di jalan bukan untuk berhadapan dengan pengusaha karaoke. Kami turun untuk mendukung pemkab,” kata Edi kepada MuriaNewsCom, Jumat (29/1/2016).

Aksi turun jalan itu dilakukan untuk mengingatkan pemkab agar lebih tegas dalam menegakkan produk hukumnya sendiri. Hal itu diharapkan supaya bisa menguatkan tekad pemkab untuk menegakkan Perda.

“Kalau Perda sudah dibuat sebagai produk hukum warga Pati tetapi tidak kunjung ditegakkan, itu sama saja mencederai nurani masyarakat Pati sendiri. Kami berharap pemkab benar-benar merealisasikan janjinya untuk menegakkan Perda hingga akhir Januari 2016,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

Pendekar NU Pati Nyatakan Siap Kawal Eksekusi Karaoke

Jajaran GP Ansor bersama dengan Banser, Pagar Nusa dan anggota TNI sedang berfoto bersama. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Jajaran GP Ansor bersama dengan Banser, Pagar Nusa dan anggota TNI sedang berfoto bersama. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pendekar Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam Pimpinan Cabang Pencak Silat Pagar Nusa NU Kabupaten Pati menyatakan siap mengawal eksekusi karaoke yang dideadline Pemkab hingga akhir Januari 2016.

Ketua Pagar Nusa Pati Edi Suyono yang akrab disapa “Ki Joko Buono” menyatakan prihatin atas lambatnya upaya penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

”Kami mewakili pendekar Pagar Nusa NU Pati mendesak agar Pemkab untuk benar-benar serius melakukan penegakan Perda karaoke yang sudah disepakati hingga akhir Januari 2016. Kalau tidak sanggup, Pemkab bisa meminta tolong kepada kami untuk ikut mengawal penegakan Perda,” kata Ki Joko Buono kepada MuriaNewsCom, Jumat (29/1/2016).

Ia menilai Perda yang mengatur karaoke menjadi bagian dari langkah terbaik untuk menata peta wisata di Pati. ”Ormas Islam NU dan Muhammadiyah ikut berperan dalam penyusunan Perda itu. Kalau Perda sudah disahkan menjadi produk hukum warga Pati, itu artinya harus dipatuhi,” tandasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Banser Pati Akan Turun untuk Mengawal Penegakan Perda Karaoke

 Wakil Ketua I GP Ansor Pati Itqonul Hakim (kanan) dengan memakai seragam Banser bersama dengan pengurus lainnya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Wakil Ketua I GP Ansor Pati Itqonul Hakim (kanan) dengan memakai seragam Banser bersama dengan pengurus lainnya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom,Pati – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pati saat ini masih menunggu komitmen Pemkab Pati dalam menegakkan Perda karaoke yang dideadline hingga akhir Januari 2016.

Jika sampai akhir Januari 2016 tidak ada penegakan, gerakan pemuda yang berada di bawah bendera Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) ini akan turun di jalan bersama ribuan anggota banser untuk menyatakan dukungannya kepada pemkab.

“Sampai saat ini, kami masih percaya pada pemkab. Tapi, kami lihat dulu keseriusan pemkab. Kami tidak pandang adanya intrik-intrik atau apa supaya penegakan gagal. Pokoknya dari mereka deadline akhir Januari, ya kita tunggu,” ujar Wakil Ketua I GP Ansor Pati Itqonul Hakim, Sabtu (23/1/2016).

Ia menegaskan, posisi GP Ansor sebagai bagian dari elemen masyarakat ingin mengawal dan mendorong pemda untuk menegakkan perdanya sendiri. Karena itu, pihaknya bersama Banser akan turun ke jalan untuk memberikan dukungan kepada pemda, jika sampai deadline habis tetapi penegakan masih mandul.

“Setelah Januari, kami akan rapatkan elemen masyarakat untuk melakukan pergerakan. Gerakan pertama bukan untuk berhadap-hadapan dengan pengusaha karaoke, tetapi meminta kepada pemkab untuk ebih tegas. Kalau pemkab sudah tak mampu dan meminta tolong kepada kami, baru kami akan turun melakukan eksekusi,” tegasnya.

Editor : Kholistiono

1.800 Banser Pati Siap Tertibkan Tempat Karaoke Bila Pemkab Minta Bantuan

Anggota Banser Pati berbaris dan siap mengawal penertiban karaoke jika Pemkab Pati meminta bantuan kepada mereka. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Anggota Banser Pati berbaris dan siap mengawal penertiban karaoke jika Pemkab Pati meminta bantuan kepada mereka. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sekitar 1.800 anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Pati siap melakukan penertiban terhadap karaoke yang melanggar Perda. Tepatnya jika Pemkab Pati sudah mengibarkan “bendera putih” dan meminta bantuan Banser. Hal itu dinyatakan Sekretaris GP Ansor Pati Irham Sodiq, Sabtu (23/1/2016).

“Pada prinsipnya, kami tidak mau dihadapkan pada pengusaha karaoke. Kami tidak mau berbenturan dengan pengusaha karaoke. Kami hanya mendesak dan mendukung Pemkab Pati agar segera melakukan penertiban karaoke,” kata Irham.

Karena itu, pihaknya sampai saat ini masih menunggu pemkab. “Kalau Pemkab sudah menyatakan menyerah dan mengibarkan bendera putih, serta meminta kepada kami untuk ikut membantu menertibkan, baru kami akan turun,” tuturnya.

Ia mengatakan, penertiban karaoke mestinya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, terutama Satpol PP. Itu bukan menjadi wewenang badan otonom Ormas Islam NU.

Namun begitu, pihaknya siap menurunkan 1.800 anggota banser jika kondisinya memang mendesak dan pemerintah meminta bantuan. “1.800 anggota banser itu hanya di Pati saja. Tahun ini, ada 300 anggota baru. Jadi, saat ini lebih dari 2.000 anggota banser siap kalau Pemkab meminta bantuan kami,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Jika Karaoke di Pati Ditutup, Disebut Ada 600 Lebih PK Bakal Nganggur

Jika Karaoke di Pati Ditutup, Disebut Ada 600 Lebih PK Bakal Nganggur

Jika Karaoke di Pati Ditutup, Disebut Ada 600 Lebih PK Bakal Nganggur

 

MuriaNewsCom, Pati – Dari data yang berhasil dihimpun MuriaNewsCom, sedikitnya ada 23 tempat karaoke di Pati yang semula berizin tetapi kemudian berbenturan dengan Perda setelah 2 Juni 2013. Saat ini, ke-23 tempat karaoke itu tidak sesuai dengan Pasal 23 Perda Nomor 8 Tahun 2013 karena masih berada di dalam radius seribu meter dari pemukiman dan fasilitas umum.

Namun, saat ada sejumlah karaoke yang aman dari Perda, yakni karaoke di Hotel Gitrary dan New Merdeka. Pasalnya, karaoke di sana masuk dalam pengecualian Pasal 25, yakni karaoke berfungsi sebagai fasilitas.

Hal itulah yang juga dipermasalahkan pihak pengusaha karaoke. Perda dianggap tidak memenuhi salah satu prinsip hukum, yakni asas persamaan di depan hukum atau equality before the law. Polemik itu berkelanjutan sampai sekarang.

Pemda sendiri, saat ini masih menyiapkan sejumlah hal untuk melakukan penegakan Perda secara teknis di lapangan. Namun, pemda berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut hingga akhir Januari 2016.

“Semua tempat karaoke di Pati yang bertentangan dengan Perda akan dieksekusi. Meski sempat batal karena alasan keamanan, tetapi kami tetap akan melakukan eksekusi hingga akhir Januari 2016,” tutur Asisten Pemerintahan Setda Pati Sudiyono.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto mengatakan, ada lebih dari 620 pemandu karaoke (PK) di Pati yang kehilangan pekerjaan saat tempat karaoke ditutup. Alasan itu yang pada puncaknya membuat ratusan PK menggeruduk Kantor Pemkab Pati hingga dua kali.

Di Pati sendiri, Heri menyebut 80 persen PK dan karyawan berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Pati, sedangkan 20 persen di antaranya berasal dari luar daerah. Mereka menggantungkan hidup dari tempat hiburan karaoke.
caption: Seorang pemandu karaoke membawa dua lembar uang seratus ribuan di depan Kantor Satpol PP Pati yang menunjukkan bahwa mereka hidup dari tempat karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Editor : Kholistiono

Ini Jalan Berliku Upaya Penertiban Karaoke di Pati

 

Kuasa hukum pengusaha karaoke saat berdialog dengan Kepala Satpol PP Pati beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kuasa hukum pengusaha karaoke saat berdialog dengan Kepala Satpol PP Pati beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pada 2013 lalu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Produk hukum tersebut berbenturan dengan kondisi tempat karaoke yang sudah ada sebelumnya, terutama pada Pasal 25.

Pasal 25 sendiri berbunyi: “Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan/atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang.”

Kondisi di lapangan, hampir semua tempat karaoke di Pati tidak ada yang berada lebih dari radius seribu meter. Akibatnya, semua tempat karaoke di Pati yang berjajar di sepanjang Jalan Pantura harus hengkang dari tempat semula.

Namun, pihak pemda memberikan batas toleransi kepada pengusaha karaoke untuk menyesuaikan Perda tersebut hingga dua tahun yang berakhir pada 2 Juni 2015. Polemik kemudian muncul dan menjadi persoalan yang seolah tak ada habisnya, setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mencoba untuk melakukan penyegelan tempat karaoke secara massal pada 2 Juni 2015.

Usai disegel dan sejumlah tempat karaoke sempat tutup, tetapi pengusaha karaoke akhirnya melakukan perlawanan. Melalui kuasa hukumnya, Nimerodi Gulo, pengusaha karaoke mengajukan uji materi terhadap Perda ke Mahkamah Agung.

Uji materi dilakukan, karena pengusaha karaoke merasa Perda tersebut tidak laik dalam berbagai hal. Salah satunya, Perda bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya, yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tak hanya itu, Gulo juga memandang bahwa Perda tersebut bertentangan dengan kepastian hukum. “Kalau kita sudah pindah di tempat yang ditentukan Pemda, kalau nanti ada satu rumah berdiri di radius kurang dari seribu meter bagaimana? Apa kita mau dipindah lagi? Ini namanya tidak ada kepastian hukum,” ujar Gulo beberapa waktu lalu.

Lagi-lagi Pasal 25 yang dipersoalkan. Mereka juga sempat menyatakan kesanggupannya untuk pindah di lokasi yang sesuai dengan Perda, tetapi harus disediakan Pemda. Namun, Pemda menolak dan memberikan peluang kepada pengusaha karaoke untuk mencari tempat sendiri yang sesuai dengan Perda.
“Kami tidak melarang. Kami hanya ingin supaya pengusaha karaoke pindah ke tempat yang sesuai dengan Perda. Kalau masalah tempat, kami berikan kesempatan untuk pengusaha karaoke untuk mencari,” kata Asisten Pemerintahan Setda Pati Sudiyono.

Editor : Kholistiono

Video – Pemkab Pati Pastikan Eksekusi Karaoke Akan Tetap Dijalankan

Sejumlah pemandu karaoke menggelar aksi demo di depan Kantor Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah pemandu karaoke menggelar aksi demo di depan Kantor Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati melalui Asisten Pemerintahan Setda Pati Sudiyono memastikan eksekusi terhadap tempat karaoke di Pati akan tetap berjalan. Hal itu diungkap Sudiyono, usai massa menggeruduk Kantor Satpol PP dan Kantor Pemkab Pati, Kamis (21/1/2016).

“Hari ini, eksekusi memang kami batalkan, karena kondisinya tidak memungkinkan dan alasan keamanan. Tapi, itu bukan berarti putusan untuk menghentikan kegiatan karaoke yang tidak sesuai dengan Perda tidak dijalankan. Pasti akan dijalankan,” katanya di depan awak media.

Bahkan, pihaknya sudah memastikan bahwa awal Januari 2016, kegiatan karaoke yang tidak sesuai dengan Perda harus berhenti beroperasi. “Kegiatan karaoke yang tidak sesuai dengan Perda harus dihentikan,” tuturnya.

Ditanya soal implementasi penegakan karaoke di lapangan, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan jajarannya. “Bagaimana caranya dan juga teknik di lapangan nanti bagaimana, kami akan koordinasikan lebih lanjut. Eksekusi pasti akan kami jalankan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Ketua Paguyuban Karaoke Instruksikan PK untuk Kembali Bekerja

Salah seorang perempuan dari massa pengusaha karaoke tengah berbicara kepada petugas Satpol PP yang dibatasi dengan pagar Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Salah seorang perempuan dari massa pengusaha karaoke tengah berbicara kepada petugas Satpol PP yang dibatasi dengan pagar Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom,Pati – Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto menginstruksikan kepada seluruh pemandu karaoke (PK) untuk kembali bekerja seperti biasanya. Hal itu dikatakan Heri, sebelum massa membubarkan diri usai menggelar demo di depan Kantor Pemkab Pati.

“Jadi, saya harap saat ini kalian bisa kembali ke tempat untuk bekerja. Pulang dan jangan anarkis di jalan. Jangan ada blayer-blayer motor,” pesan Heri kepada massa dari pihak pengusaha karaoke.

Heri juga mengklaim, bahwa pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Pemkab Pati, di mana hasil keputusan tersebut, di antaranya tidak ada penyegelan terlebih dahulu.

“Hari ini kita sudah berembug bersama dengan pihak pemda, yang mana keputusannya tidak ada operasi penyegelan terlebih dahulu,” tutur Heri di hadapan massa.

Seperti diberitakan sebelumnya, eksekusi yang mestinya dijalankan pemerintah saat ini, dibatalkan dengan alasan keamanan. Karena itu, pemda saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait dengan polemik yang tak ada ujungnya tersebut.

Editor : Kholistiono 

Ketua GP Ansor Pati Terlibat Bentrok dengan Tim Kuasa Hukum Pengusaha Karaoke

Kuasa Hukum Pengusaha Karaoke Nimerodi Gulo bersama dengan timnya tengah berbicara dengan Kasatpol PP Pati Suhud, sebelum terjadi aksi saling dorong. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kuasa Hukum Pengusaha Karaoke Nimerodi Gulo bersama dengan timnya tengah berbicara dengan Kasatpol PP Pati Suhud, sebelum terjadi aksi saling dorong. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Kuasa Hukum Pengusaha Karaoke Nimerodi Gulo bersama dengan timnya menuju Kantor Pemkab Pati untuk berdiskusi dengan perwakilan pemerintah. Di sana, Gulo bertemu dengan Kasatpol PP Pati Suhud.

Dalam pertemuan tersebut, Gulo menyayangkan sikap Satpol PP Pati yang berani akan mengeksekusi tempat karaoke, sedangkan putusan dari MA belum turun ke Pengadilan Negeri Pati. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi izin.

Di sela-sela diskusi tersebut, Ketua GP Ansor Pati Imam Rifai tiba-tiba mengatakan bahwa izin usaha karaoke sudah habis. Sontak, pernyataan Imam Rifai memancing emosi dua orang yang mendampingi Gulo.

Akibatnya, keduanya sempat terlibat saling dorong. Beruntung, sejumlah petugas keamanan dari Polres Pati langsung melakukan pengamanan dan berhasil melerai keduanya.

Setelah itu, massa yang semula dari Kantor Satpol PP Pati menuju Kantor Bupati Pati. Kericuhan yang terjadi di sini, hingga membuat pintu pagar Pemkab hampir saja roboh didorong massa.

Editor : Kholistiono

Massa PK Pati Ricuh, Eksekusi Dibatalkan

Kericuhan terjadi saat ratusan massa ingin membuka paksa pintu gerbang Kantor Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kericuhan terjadi saat ratusan massa ingin membuka paksa pintu gerbang Kantor Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Ratusan massa pemandu dan karyawan karaoke beralih dari Kantor Satpol PP menuju Kantor Bupati Pati, setelah Kasatpol PP Pati Suhud tidak bisa ditemui di kantornya.

Massa kemudian melakukan orasi dengan mengeraskan suara sepeda motor dari Kantor Satpol PP menuju Kantor Bupati Pati. Di depan gerbang, ratusan PK menuntut agar karaoke terus dibuka karena banyak janda yang hidup dari sana.

Selang beberapa waktu, sejumlah massa kemudian membuka paksa pagar Kantor Bupati hingga kericuhan terjadi. Pasukan keamanan dari Satpol PP dan kepolisian berusaha menghadang agar pintu itu tidak dimasuki ratusan massa.

Atas insiden tersebut, Pemkab Pati membatalkan rencananya untuk melakukan eksekusi terhadap karaoke yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

“Kami akan membahas lagi bersama dengan SKPD terkait. Hari ini, eksekusi kami batalkan karena memperhitungkan aspek keamanan,” kata Asisten Pemerintahan Sekda Pati Sudiyono di depan awak media, Kamis (21/1/2016).

Sementara itu, Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo meminta agar Pemkab Pati bersedia menunggu hingga keputusan MA secara resmi turun di Pengadilan Negeri Pati. “Setelah keputusan resmi turun, baru kita diskusikan kembali,” tandasnya.
Editor : Akrom Hazami

Ratusan PK Kepung Kantor Satpol PP Pati

Ratusan PK mengepung Kantor Satpol PP Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan PK mengepung Kantor Satpol PP Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan pemandu karaoke (PK) dari berbagai tempat hiburan karaoke di Pati menggeruduk dan menduduki paksa Kantor Satpol PP Pati, Kamis (21/1/2016) sore.

Aksi tersebut dilakukan untuk melawan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang akan melakukan eksekusi terhadap tempat karaoke di Pati yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Pasukan keamanan dari Satuan Shabara Polres Pati dikerahkan untuk melakukan pengamanan Kantor Satpol PP Pati yang dikepung ratusan PK dan pengusaha karaoke.

Sementara itu, ratusan personel Satpol PP yang akan melakukan eksekusi masih berada di Kantor Pemkab Pati, sebelum berangkat menuju lokasi karaoke yang akan disegel.

“Kasian PK bang. Berikan mereka kesempatan untuk bisa makan. Pemerintah jangan hanya mikir tinggal eksekusi saja,” kata Musyafak, salah satu pengusaha karaoke di Pati.

Kuasa hukum pengusaha karaoke Nimerodi Gulo juga hadir dan mengawal aksi PK yang mengepung Kantor Satpol PP.

Editor : Kholistiono

Pengusaha Karaoke di Pati Akan Melawan Jika Satpol PP Lakukan Eksekusi

Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo (kiri) bersama dengan Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo (kiri) bersama dengan Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati melalui Satpol PP rencananya akan melakukan eksekusi terhadap tempat karaoke yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013. Eksekusi itu rencananya akan dimulai pada Kamis (21/1/2016) besok hingga akhir Januari 2016.

Namun, pihak pengusaha karaoke justru akan melakukan perlawanan. Hal ini ditegaskan Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo.

“Dasarnya apa mereka mau melakukan eksekusi? Putusan MA saja belum turun di Pengadilan Negeri. Lagipula, tidak ada sanksi yang tercantum dalam Perda,” kata Gulo saat dihubungi MuriaNewsCom, Rabu (20/1/2016).

Pihaknya juga akan melaporkan ke Polda Jawa Tengah jika Satpol PP menyalahgunakan wewenang dengan melakukan eksekusi yang tidak ada dasar hukumnya. Karena itu, ia meminta agar Satpol PP tidak anarkis dan arogan dalam melakukan eksekusi tempat karaoke yang tidak ada dasar hukumnya.

“Kalau dia mau anarkis, kami dari segi hukum akan laporkan mereka ke Polda. Kalau mau main anarkis, teman-teman pengusaha karaoke katanya juga siap kalau diajak anarkis. Teman-teman siap melakukan perlawanan,” tambahnya.

Editor : Kholistiono

200 Personel Satpol PP Pati Siap Eksekusi Tempat Karaoke dan Prostitusi Terselubung

Kasatpol PP Pati Suhud saat digeruduk pengusaha karaoke beberapa bulan yang lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kasatpol PP Pati Suhud saat digeruduk pengusaha karaoke beberapa bulan yang lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya ada 200 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati disiapkan untuk melaksanakan eksekusi tempat karaoke yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Eksekusi itu rencananya akan dilaksanakan pada Kamis (20/1/2016) besok.

Kepala Satpol PP Pati Suhud mengatakan, masih ada sekitar 23 tempat karaoke di Pati yang tidak tertib dan melanggar Perda. Namun, secara nyata, kata dia, hanya ada sekitar 16 tempat karaoke yang masih nekat beroperasi meski melanggar aturan Perda.

“Ada sekitar 200 personel yang kami siapkan untuk eksekusi tempat karaoke yang melanggar Perda. Kami diberikan waktu pemerintah sejak 21 Januari hingga akhir Januari untuk melakukan penertiban,” kata Suhud kepada MuriaNewsCom.

Ia menambahkan, tempat karaoke yang terindikasi terdapat prostitusi tersebulung juga akan ditindak tegas. “Hotel berbintang di Pati juga menyediakan fasilitas karaoke. Itu tidak melanggar Perda karena sebagai bentuk fasilitas hotel. Tapi, jika ada indikasi prostitusi tersebung juga akan kami tertibkan,” imbuhnya.

Untuk mengawal proses eksekusi itu, pihaknya rencananya berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI. Sejumlah SKPD terkait juga dilibatkan untuk melancarkan penegakan Perda karaoke.

Editor : Akrom Hazami

Catat! Besok Tempat Karaoke di Pati Dieksekusi Paksa

Satpol PP Pati sempat menyegel salah satu karaoke yang melanggar Perda beberapa bulan yang lalu, tetapi dicopot lagi dari pihak pengusaha karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Satpol PP Pati sempat menyegel salah satu karaoke yang melanggar Perda beberapa bulan yang lalu, tetapi dicopot lagi dari pihak pengusaha karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati rencananya akan mengeksekusi tempat karaoke di Pati yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 pada Kamis (20/1/2016). Hal itu diungkapkan Asisten Pemerintahan Setda Pati Sudiyono.

“Peringatan sudah kami layangkan, bahkan hingga surat peringatan (SP) yang ketiga. Mau tidak mau, tempat karaoke yang melanggar Perda akan kami tutup paksa pada 21 Januari 2016 besok,” kata Sudiyono saat dimintai keterangan MuriaNewsCom, Rabu (20/1/2016).

Ia menegaskan, pengusaha karaoke harus patuh pada keputusan hukum. Selama ini, kata dia, Pemkab Pati sudah cukup memberikan peluang dan “jalan damai” untuk menyelesaikan persoalan tempat hiburan karaoke di Pati yang masih berjarak di dalam radius seribu meter dengan permukiman dan fasilitas umum.
Namun, pihak pengusaha karaoke sampai saat ini selolah membiarkan peringatan dari pemerintah dan bukannya ditaati. Karena itu, pemerintah sudah tak punya lagi “kesabaran” untuk menertibkan tempat karaoke yang melanggar Perda.

“Pemkab sudah melakukan persiapan matang, termasuk memberikan pemberitahuan kepada pengusaha karaoke bahwa mulai 21 Januari 2016 akan ada penertiban sampai akhir Januari. Surat peringatan formal bahkan sudah tiga kali kami layangkan,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Masyarakat Tunggu Aksi Nyata Pemkab Pati Tertibkan Karaoke

Pemerintah, Ormas Islam dan masyarakat menyatakan sepakat untuk menertibkan tempat hiburan karaoke beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Pemerintah, Ormas Islam dan masyarakat menyatakan sepakat untuk menertibkan tempat hiburan karaoke beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Setelah beberapa kali Pemkab Pati tidak lekas menertibkan tempat hiburan karaoke yang melanggar Perda, kini masyarakat telah menunggu aksi nyata Pemkab Pati usai MA menolak uji materi Perda yang dilakukan pengusaha karaoke.

”Kami sudah ingatkan kepada Kepala Daerah agar tegas melakukan penegakan Perda. Saat ini, masyarakat sudah menantikan aksi nyata dari Pemkab Pati setelah uji materi Perda Nomor 8 Tahun 2013 ditolak Mahkamah Agung,” ujar Ketua PD Muhammadiyah Pati Sutaji, Kamis (17/12/2015).

Ia mengatakan, keberadaan karaoke di Pati sudah menjadi sorotan publik dalam lima tahun terakhir ini. Tempat hiburan itu dinilai Ormas Islam memiliki dampak buruk bagi moralitas warga Pati.

Operasionalnya juga disinyalir banyak yang melanggar aturan, seperti penjualan minuman keras. Karena itu, ia mendesak agar Pemkab bisa lebih berani menertibkan tempat karaoke agar moralitas warga Pati bisa diselamatkan.

”Kalau perlu, penegakan bukan hanya Satpol PP saja, tetapi juga penegak hukum lainnya seperti polisi dan TNI. Penegak hukum lainnya juga harus bisa memberikan perhatian khusus. Perda sudah jadi produk hukum, jangan sampai dibiarkan begitu saja,” ucapnya. (LISMANTO/TITIS W)

 

MA Tolak Uji Materi, Muhammadiyah Dorong Pemkab Pati Segera Tertibkan Karaoke

Karaoke e

Ketua PD Muhammadiyah Pati Sutaji (kanan) bersama dengan tokoh NU. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Setelah Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi Perda Nomor 8 Tahun 2013 yang dilayangkan kuasa hukum Paguyuban Pengusaha Karaoke, Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Pati dengan tegas mendorong agar Pemkab Pati melalui Satpol PP segera menertibkan tempat karaoke yang bertentangan dengan Perda.

Ketua PD Muhammadiyah Pati Sutaji kepada MuriaNewsCom, Kamis (17/12/2015) mengatakan, mestinya Pemkab Pati tak perlu menunggu uji materi dari MA ditolak. Penegakan bisa dilakukan, setelah teggat waktu habis pada 2 Juli 2015 lalu.

”Kalau memang uji materi menjadi alasan, sekarang tidak ada alasan lagi bagi Pemkab Pati untuk tidak menertibkan tempat karaoke. Secara normatif, mestinya penegakan bisa dilakukan tanpa harus menunggu putusan MA. Ini kebetulan upaya uji materi ditolak, Pemkab bisa segera melakukan penertiban,” tuturnya.

Pihaknya mengaku sudah menemui Bupati Pati Haryanto untuk mendorong agar Pemkab lebih tegas dalam melakukan penertiban tempat karaoke yang melanggar Perda.

”Kami sebagai Ormas Islam sudah mendorong dan menyatakan dukungan kepada kepala daerah untuk tidak ragu dalam melakukan penegakan Perda. Kini saatnya Pemkab harus tegas,” tukasnya. (LISMANTO/TITIS W)

 

Kuasa Hukum Pengusaha Karaoke: Ah Ngaco! Kami Belum Terima Salinan Putusan dari MA

Nimerodi Gulo (kiri) bersama dengan Paguyuban Pengusaha Cafe dan Karaoke Pati Heri Susanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Nimerodi Gulo (kiri) bersama dengan Paguyuban Pengusaha Cafe dan Karaoke Pati Heri Susanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Kuasa hukum Paguyuban Pengusaha Cafe dan Karaoke Kabupaten Pati Nimerodi Gulo mengaku belum mendapatkan informasi penolakan MA atas uji materi yang diajukan terkait dengan Perda Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur karaoke.

”Ah, ngaco. Kami belum dapatkan salinan putusan dari MA tentang penolakan itu. Biasanya kalau ada keputusan dari MA, salinan sudah sampai di Pengadilan Negeri. Ini belum ada,” ujar Gulo saat dikonfirmasi MuriaNewsCom, Sabtu (12/12/2015).

Karena itu, pihaknya belum bisa memberikan komentar terkait dengan informasi penolakan MA terhadap uji materi Perda karaoke. ”Kami belum bisa memberikan komentar. Kami belum terima informasi resmi dari MA,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Bupati Pati Haryanto mengaku sudah mendapatkan informasi uji materi yang dilakukan pengusaha karaoke ditolak. Kendati demikian, salinan putusan masih belum sampai di PN.

”Kami mendapatkan informasi resmi dari MA melalui Bagian Hukum Setda Pati. Tapi, salinan keputusannya memang menunggu dulu, tapi sudah diputuskan. Kami meminta agar pengusaha karaoke mematuhi dan menghormati keputusan MA,” tandasnya. (LISMANTO/TITIS W)