Pemkab Pati Diingatkan Lagi Soal Penertiban Karaoke

Penegakan Perda Pati yang mendapatkan perlawanan massa pendukung karaoke tahun lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati kembali diingatkan soal penegakan Perda Pati Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur karaoke. Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Pati Mussalam Mas’ul, Jumat (9/6/2017).

Menurutnya, penertiban karaoke di Pati terkendala di sektor penegakan. Kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati disebut masih sangat terbatas, baik dalam kualitas maupun kuantitas.

Dari aspek kualitas, personel Satpol PP Pati banyak yang sudah berusia senja dan tidak banyak memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Sementara dari aspek kuantitas, Satpol PP tidak memiliki jumlah pasukan yang memadahi untuk melakukan penegakan dengan pengalaman gelombang massa penolakan tahun lalu.

“Pemkab harus segera mengambil langkah rasional. Kekuatan Satpol PP dari aspek kuantitas masih menjadi kendala. Tidak sedikit personel yang telah memasuki usia senja,” ujar Mussalam.

Karena itu, dia menyarankan agar pihak polisi dan TNI harus diajak bermusyawarah secara intensif, sebelum turun ke lapangan dan melakukan penegakan. Selain itu, kekurangan personel Satpol PP di tingkat kabupaten bisa diatasi dengan meminta bantuan backup dari tingkat Jawa Tengah.

Pasalnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pernah berjanji siap membantu menurunkan pasukan Satpol PP Jawa Tengah untuk menegakkan Perda yang mengatur karaoke bila dibutuhkan. Sejumlah peluang itu disebut sangat memungkinkan untuk menertibkan karaoke yang tidak sesuai Perda, kendati aksi penghadangan dari massa pendukung karaoke sempat menyulitkan petugas saat itu.

Sejak ada gelombang perlawanan dari massa pendukung karaoke yang sempat menyulitkan petugas, penegakan Perda hingga sekarang belum kembali dilakukan. Hal itu yang membuat Komisi D DPRD Pati kembali mengingatkan agar penegakan Perda harus berhasil demi kewibawaan produk hukum Kabupaten Pati.

Editor : Kholistiono

Warung Kopi di Pati Ini Ternyata Jadi Tempat Transaksi Prostitusi

Dua wanita pemandu karaoke di warung kopi Desa Margotuhu Kidul diamankan di Mapolsek Margoyoso untuk dimintai keterangan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Dua wanita pemandu karaoke di warung kopi Desa Margotuhu Kidul diamankan di Mapolsek Margoyoso untuk dimintai keterangan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Warung kopi kawasan pinggir jalan raya Desa Margotuhu Kidul, Kecamatan Margoyoso, Pati digunakan sebagai tempat untuk transaksi prostitusi. Hal itu diakui dua pemandu karaoke (PK) yang mangkal di tempat tersebut.

“Saya memandu karaoke di sini, karena ada fasilitas karaoke. Biasanya, ada pria yang datang dan meminta kencan. Di sini hanya ada sebagai tempat untuk membicarakan kesepakatan, biasanya Rp 300 ribu. Kalau sudah sepakat, kita pergi ke hotel yang berada di wilayah Tayu,” ujar wanita pemandu karaoke berinisial MSL (23).

Pengakuan MSL dan satu temannya lagi, AAF (23) tersebut terungkap saat keduanya dimintai keterangan petugas Polsek Margoyoso, usai dirazia pada Sabtu (10/12/2016) sore. Berbeda jika hanya menemani pengunjung yang tengah karaoke, pemandu hanya mendapatkan sekitar Rp 50 ribu.

Karena itu, mereka yang kencan dan dibawa pria hidung belang ke suatu hotel bisa mendapatkan penghasilan lebih. Bila ada tiga orang saja yang membawanya ke hotel setiap hari, dia mendapatkan penghasilan sekitar Rp 900 ribu. Penghasilan yang menggiurkan tersebut membuat para pemandu juga “nyambi” jadi wanita pekerja seks komersial (PSK).

“Saat itu, kami melakukan operasi dengan sasaran minuman keras. Di warung kopi milik Pujiono, ternyata menyediakan fasilitas karaoke dan minuman keras. Juga ada wanita pemandu karaoke yang ternyata setelah disidik mengaku melayani pria hidung belang. Namun, warung kopi sebatas digunakan sebagai tempat transaksi prostitusi, sebelum dibawa ke hotel,” kata Kapolsek Margoyoso AKP Sugino, Senin (12/12/2016).

Sebelumnya, jajaran Polsek Margoyoso sudah berulang kali melakukan razia penyakit masyarakat (pekat) di kawasan warung kopi di Desa Margotuhu Kidul. Namun, mereka tetap membandel dan masih menyediakan miras, kendati sudah beberapa kali terjaring razia. Ke depan, Polsek margoyoso akan terus melakukan razia hingga membuat pemilik warung jera.

Baca juga : Warung Kopi di Margotuhu Kidul Pati Jadi Tempat Karaoke, Polisi Ciduk 2 PK

Editor : Kholistiono

Keberadaan Rumah Esek-esek Disebut Berdampak Buruk pada Citra Kabupaten Pati

Polisi menertibkan rumah yang disewakan pemiliknya untuk jasa short time di Desa Margoyoso, Kecamatan Margoyoso, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Polisi menertibkan rumah yang disewakan pemiliknya untuk jasa short time di Desa Margoyoso, Kecamatan Margoyoso, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pengamat sosial yang juga pegiat penanggulangan HIV/AIDS, Adiningtyas Prima menyebut, keberadaan rumah esek-esek berdampak buruk pada citra Kabupaten Pati. Hal itu juga dianggap sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menangani problem sosial.

“Jelas, keberadaan rumah esek-esek di Pati berdampak buruk dari aspek manapun. Orang melihat pasti pemerintahnya bagaimana kok Pati bisa jadi tempat esek-esek yang nyaman? Orang tentu akan mempertanyakan pemerintah,” kata Tyas, Sabtu (08/10/2016).

Selain itu, keberadaan rumah mesum juga akan berdampak pada citra, di mana Pati akan menjadi tempat referensi untuk berburu kenikmatan seksual. Mulai dari lokalisasi yang tersebar di sejumlah titik, hingga rumah-rumah di perkampungan yang menyewakan jasa short time.

Di sisi lain, Tyas berpendapat bahwa lokalisasi dan rumah mesum akan berpengaruh pada anak-anak muda. “Kalau dia laki-laki, bisa meluapkan pengalaman seksual pertama dengan pergi ke tempat-tempat semacam itu. Kalau perempuan, mereka bisa saja berpikiran bekerja dengan mendapatkan uang banyak secara instan di tempat-tempat itu,” imbuhnya.

Apalagi, biaya untuk menggunakan perempuan penjaja kenikmatan yang berada di “lokalisasi jalanan” bertarif murah yang memungkinkan anak-anak muda mencobanya. Di Trangkil, misalnya. Di sana, ada tempat lokalisasi liar dengan tarif mulai dari Rp 20 ribu hingga Rp 40 ribu.

Jika hal itu dibiarkan pemerintah, Tyas khawatir akan merusak sendi-sendi kehidupan dan masa depan generasi muda. Karena itu, pemerintah dan orangtua punya peran penting dalam menekan adanya tempat-tempat mesum di Pati.

Editor : Kholistiono

MUI Desak Aparat Tertibkan Rumah Esek-esek di Pati

Ketua MUI Pati KH Abdul Mudjib Sholeh mendesak aparat menertibkan rumah-rumah mesum. Desakan itu disampaikan di Kantor MUI Pati, Sabtu (08/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua MUI Pati KH Abdul Mudjib Sholeh mendesak aparat menertibkan rumah-rumah mesum. Desakan itu disampaikan di Kantor MUI Pati, Sabtu (08/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Keberadaan rumah esek-esek di sejumlah tempat di Kabupaten Pati menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Setelah Komisi D DPRD Pati mendesak agar aparat dan pemerintah menertibkan rumah esek-esek, kini desakan itu muncul dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pati.

“Itu sudah menjadi kewajiban aparat untuk menertibkan  tempat-tempat maksiat yang sudah meresahkan masyarakat. Pemerintah di tingkat RT, RW, kecamatan, hingga Satpol PP harus bersama-sama membasmi tempat-tempat yang memiliki dampak negatif bagi masa depan anak-anak muda,” kata Ketua MUI Kabupaten Pati KH Abdul Mudjib Sholeh, Sabtu (08/10/2016).

Selain aparat, Mudjib juga mengimbau kepada masyarakat ikut aktif berpartisipasi dalam pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). Dalam partisipasi tersebut, aparat dan masyarakat saling membantu untuk menertibkan rumah-rumah yang disewakan untuk tempat prostitusi.

Penertiban sarang prostitusi yang pernah terjadi di Dukuhseti disebut Mudjib sebagai salah satu peran masyarakat dalam membasmi pekat. Kala itu, gerakan swadaya masyarakat yang digawangi Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU berhasil membubarkan tempat prostitusi di Dukuhseti.

Berkaca dari keberhasilan itu, Mudjib yakin bila penertiban rumah-rumah mesum di Pati bisa saja dilakukan, bila dilakukan dengan sungguh-sungguh. “Penyakit yang satu itu memang masya Allah sulitnya ditertibkan. Tapi kalau aparat dan masyarakat sungguh-sungguh, saya kira bisa,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Bisnis Esek-esek di Pati Disebut Menggiurkan

Suasana penertiban rumah yang disewakan untuk short time di Desa Margoyoso, Kecamatan Margoyoso, belum lama ini. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Suasana penertiban rumah yang disewakan untuk short time di Desa Margoyoso, Kecamatan Margoyoso, belum lama ini. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bisnis esek-esek disebut-sebut sebagai bisnis paling mudah dan menggiurkan. Dari sisi ekonomi, prostitusi memiliki dampak bisnis yang menjanjikan, mulai dari warung, jasa sewa kamar, dan sebagainya.

Hal itu yang membuat bisnis lendir selalu ada, sejak peradaban kuno sekalipun. Hal itu pula yang membuat bisnis lendir semakin menantang ketika ditentang. “Tidak hanya di Pati, bisnis esek-esek ada di mana-mana. Bisnis ini selalu sulit ditertibkan. Kalau berhasil ditertibkan, biasanya beralih ke tempat lain. Dulu, zaman di Dukuhseti ditertibkan, mereka lari ke Margorejo. Termasuk, lokalisasi Bribik Kudus yang setelah ditertibkan, larinya ke Margorejo,” kata pengamat sosial, Adiningtyas Prima, Sabtu (08/10/2016).

Berkembangnya bisnis esek-esek di Pati diakui tidak lepas dari ketidaktegasan pemerintah. Bila pemerintah mau bekerja, kata Tyas, lokalisasi jalanan yang bercecer di perkampungan mestinya ditertibkan atau dilokalisasi dengan baik.

“Pemerintah tidak tegas. Kalau dibuat lokalisasi, sekalian dikelola dengan baik. Itu kalau pemerintah mau. Sebab, kalau dibiarkan berceceran di perkampungan, justru bermasalah,” ucap Tyas.

Menurutnya, bisnis esek-esek tidak akan parnah habis. Meski sudah dibubarkan, mereka biasanya akan membuat tempat lagi. Hal itu disebabkan bisnis kelamin itu sangat menggiurkan. “Tinggal bagaimana peran pemerintah dalam menangani masalah itu dengan baik,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

MUI Pati Haramkan Keberadaan Rumah Esek-esek

Ketua MUI Kabupaten Pati KH Abdul Mudjib Sholeh ketika ditemui MuriaNewsCom di Kantor MUI Pati, Sabtu (08/10/2016). MUI Pati menegaskan keberadaan rumah esek-esek adalah haram. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua MUI Kabupaten Pati KH Abdul Mudjib Sholeh ketika ditemui MuriaNewsCom di Kantor MUI Pati, Sabtu (08/10/2016). MUI Pati menegaskan keberadaan rumah esek-esek adalah haram. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Fenomena merebaknya rumah esek-esek di Pati dinilai sudah meresahkan masyarakat dan menjadi sorotan publik. Fenomena tersebut yang membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pati angkat bicara.

Ketua MUI Pati KH Abdul Mudjib Sholeh mengaku sangat khawatir dengan keberadaan rumah yang berada di tengah-tengah perkampungan, disewakan untuk kegiatan prostitusi. Hal itu dianggap mencederai etika moral dan agama masyarakat, sekaligus menjadi awal kerusakan bagi generasi emas bangsa.

“Itu sangat mengkhawatirkan, terutama anak-anak generasi emas bangsa yang hidup di sekitarnya. Mental dan moral anak-anak akan dipertaruhkan bila tidak segera ditindak dengan tegas,” ujar KH Mujib saat ditemui MuriaNewsCom di Kantor MUI Pati, Sabtu (08/10/2016).

Dilihat dari perspektif Islam, kata dia, prostitusi masuk dalam perbuatan zina yang menjadi bagian dari sederet dosa paling besar dalam ajaran Islam. Bahkan, hukum Islam memberikan ganjaran berat bagi pelaku zina dengan rajam bagi yang sudah punya pasangan dan cambuk seratus kali untuk pelaku yang masih lajang.

“Siapa yang membantu maksiat, sama dengan orang yang bermaksiat. Kalau ada orang yang menyediakan, memfasilitasi rumah untuk dijadikan tempat maksiat, sama halnya orang yang bermaksiat. Kalau zina haram, rumah yang memfasilitasi zina juga haram,” paparnya.

Editor : Kholistiono

Komisi D DPRD Pati Desak Aparat Bubarkan Keberadaan Rumah Mesum

Ketua Komisi D DPRD Pati Mussalam Mas'ul mendesak aparat untuk membubarkan rumah-rumah mesum, Jumat (07/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Komisi D DPRD Pati Mussalam Mas’ul mendesak aparat untuk membubarkan rumah-rumah mesum, Jumat (07/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Fenomena banyaknya rumah-rumah warga yang disewakan untuk tempat mesum di sejumlah daerah di Kabupaten Pati mendapatkan perhatian serius dari kalangan legislatif. Salah satunya, Ketua Komisi D DPRD Pati Mussalam Mas’ul yang mendesak agar aparat membubarkan rumah-rumah tersebut.

“Rumah-rumah yang disewakan untuk mesum harus ditindak tegas. Kalau perlu dibubarkan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Aparat harus berani bertindak tegas,” ujar Mussalam, Jumat (07/10/2016).

Dia menilai, keberadaan rumah esek-esek memiliki dampak yang serius bagi perkembangan sosial dan moral masyarakat di sekitarnya. Bila hal itu dibiarkan tanpa ada penanganan yang tegas, Mussalam menyebutnya akan memiliki dampak buruk bukan hanya lingkungan sekitar, tetapi juga anak cucu masyarakat itu sendiri.

Belum lagi, dari rumah-rumah mesum berskala kecil bisa saja menjadi besar sehingga sulit untuk ditertibkan. Mumpung belum meluas, Mussalam berharap agar pemerintah bersama dengan aparat segera menangani problem tersebut.

“Kalau tidak segera ditangani, dampaknya akan bersifat destruktif dan masif. Bukan hanya sesaat mempengaruhi moralitas di lingkungan sekitar, tetapi juga masa depan anak cucu. Mereka juga akan terkena imbas dari keberadaan tempat yang melanggar norma agama dan masyarakat itu,” ucap Mussalam.

Menurutnya, keberadaan rumah esek-esek liar yang membaur dengan masyarakat akan jauh lebih berbahaya ketimbang lokalisasi yang jauh dari perkampungan. Dalam jangka panjang, keberadaan rumah esek-esek liar dinilai bisa menghancurkan peradaban kecil bernama keluarga, bahkan masyarakat desa.

Editor : Kholistiono

Razia “Rumah Mesum” di Margoyoso, Polisi Malah Kasih Uang Pemilik Rumah

Kapolsek Margoyoso AKP Sugino (kanan) memberikan uang kepada Muhadi, pemilik rumah yang disewakan untuk mesum di Desa Margoyoso, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kapolsek Margoyoso AKP Sugino (kanan) memberikan uang kepada Muhadi, pemilik rumah yang disewakan untuk mesum di Desa Margoyoso, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ada kisah menarik dari razia rumah yang disewakan untuk mesum di Desa Margoyoso, Kecamatan Margoyoso, beberapa waktu lalu. Adalah Muhadi, pria paruh baya yang tinggal sebatang kara di sebuah rumah berdinding tembok, berlantaikan tanah tanpa penerangan listrik.

Rumah Muhadi terpaksa didatangi Jajaran Polsek Margoyoso, lantaran rumahnya diduga disewakan untuk mesum dengan tarif Rp 20 ribu sekali ngamar. Muhadi pun mengakui rumahnya disewa muda-mudi yang ingin berhubungan intim.

“Saya hidup sendiri, setelah istri meninggal dunia. Saya tidak punya anak. Suatu ketika, ada seseorang yang meminta untuk pinjam kamar. Saya diberi uang Rp 20 ribu. Saya hanya mau saja, berhubung butuh uang. Dari situ, ada saja muda-mudi yang datang menyewa kamar. Tidak mesti, kadang sehari satu orang, kadang dua hari sekali,” ungkap Muhadi.

Hal itu diakui berlangsung sekitar setahun lamanya. Muhadi sendiri tidak memiliki pekerjaan. Untuk makan sehari-hari, dia membutuhkan uluran tangan dari keponakan yang peduli. Rumah itu satu-satunya harta dari warisan orang tuanya dulu.

Mendengar kisah itu, Kapolsek Margoyoso AKP Sugino merasa iba dan justru memberikan uang kepada Muhadi. Hanya saja, dia meminta agar Muhadi tidak menyewakan rumahnya lagi untuk aktivitas mesum. Bila peringatan itu tidak dipedulikan, terpaksa akan menindak dengan langkah hukum.

Sementara itu, Ngatimah, ipar Muhadi sebetulnya sudah curiga bila rumahnya disewakan untuk mesum. Dia pernah memergoki ada dua sepeda motor yang ditaruh di dalam rumah, sedangkan pintu dikunci rapat-rapat. Namun, Ngatimah tidak menduga bila ternyata iparnya itu menyewakan rumahnya untuk dijadikan ajang mesum bagi muda-mudi.

Editor : Kholistiono

Begini Cara Anggota Intelijen Intai Tempat Esek-esek di Margoyoso Pati

Kapolsek Margoyoso AKP Sugino (kiri) meminta pemilik warung (kanan) di Desa Margotuhu Kidul, Margoyoso untuk menghentikan aktivitas karaoke dan penjualan minuman keras. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kapolsek Margoyoso AKP Sugino (kiri) meminta pemilik warung (kanan) di Desa Margotuhu Kidul, Margoyoso untuk menghentikan aktivitas karaoke dan penjualan minuman keras. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Jajaran Polsek Margoyoso mendapatkan banyak keluhan terkait dengan merebaknya sebuah tempat yang diduga digunakan untuk aktivitas esek-esek. Laporan dari masyarakat itu kemudian ditindaklanjuti dengan menyebar sejumlah anggota intelijen ke tempat-tempat yang dilaporkan warga.

Sejumlah tempat yang pernah diintai, di antaranya kawasan warung kopi di pinggiran persawahan Desa Margotuhu Kidul, Kecamatan Margoyoso dan rumah tembok berlantaikan tanah yang dihuni sendirian oleh seorang pria paruh baya di Desa Margoyoso.

“Kalau ada informasi dari warga, kami tidak begitu saja percaya. Kami harus melakukan penyelidikan. Karena itu, kalau pemilik warung mengelak, itu percuma karena kami sudah tugaskan sejumlah anggota intel pada malam hari untuk memastikan kabar dari warga,” ungkap Kapolsek Margoyoso AKP Sugino.

Dari informasi yang dihimpun anggota intel Margoyoso, ada aktivitas karaoke di dua warung di Desa Margotuhu Kidul. Selain itu, ada sejumlah pengunjung yang menenggak minuman keras. Sejumlah perempuan juga banyak yang singgah dan mangkal di sana.

Setelah informasi dari warga sesuai dengan hasil penyelidikan, pihaknya melakukan penertiban di tempat-tempat tersebut hari berikutnya. Dari hasil razia, sejumlah botol miras diamankan dan perlengkapan karaoke sederhana diminta untuk tidak digunakan lagi.

Menurutnya, tempat prostitusi besar awalnya dari warung-warung kopi kecil yang digunakan untuk mabuk-mabukan, kemudian datang satu-dua perempuan. Bila hal tersebut tidak diantisipasi sejak awal, kata AKP Sugino, warung-warung kopi tersebut bisa menjadi tempat prostitusi besar. Jika sudah begitu, akan susah ditertibkan.

Editor : Kholistiono

 

Mudrik, Sebuah Wajah Pati dari Sisi Prostitusi

Siti Merie merqi194@yahoo.com

Siti Merie merqi194@yahoo.com

SUDAH kenal dengan Mudrik? Saya pikir banyak orang yang belum mengenalnya. Apalagi kalau Anda tidak memiliki hobi untuk keluyuran di tempat-tempat prostitusi yang ada di Kabupaten Pati. Pastinya, Anda akan kesulitan mengetahui siapa Mudrik ini.

Singkat kisahnya, Mudrik adalah salah satu warga Kabupaten Pati, yang diketahui menyewakan rumahnya untuk (diduga) digunakan sebagai tempat prostitusi. Tepatnya menyewakan kamar-kamar di rumahnya guna keperluan pasangan-pasangan (yang sebagian besar bukan muhrimnya, red), untuk memuaskan hasrat seksual mereka.

Namun yang menarik dari kisah Mudrik, adalah saat dirinya ”menantang” sejumlah aparat yang mewakili pemerintah, ada kepala desa, kapolsek, sampai camat, yang hendak menutup usahanya itu. Dia mau ditutup, asal aparat pemerintah itu mau menggajinya setiap bulan. Jumlah yang diminta juga tidak tanggung-tanggung. Rp 500 ribu per hari.

Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan para aparat pemerintah itu, saat mendatangi Mudrik untuk memintanya menutup usaha esek-eseknya itu, namun malah ditantang balik. Siapa lantas yang akan membayar ”gaji” Mudrik setiap hari, kalau sampai aparat pemerintah tadi, bersedia untuk melakukannya. Di APBD jelas tidak ada nomenklatur yang menyebutkan hal itu. Bisa-bisa jebol APBD Pati kalau hal itu dituruti. Iya kalau hanya Mudrik, lah kalau yang lain-lain yang punya profesi serupa dengan Mudrik juga menggugat hal yang sama, beneran jebol itu anggaran.

Mudrik juga berani. Meski sudah jadi rasan-rasan tetangga, yang kemudian mengajukan protes kepada kepala desa, dan membuat camat juga turun tangan, serta kapolsek melakukan razia, dia tidak juga mau menutup usahanya. Meski diprotes kanan kiri, dia tetap bertahan untuk menjalankan usahanya itu. Barangkali pemikirannya, ”toh rumah-rumah saya sendiri. Mau saya apakan juga terserah”. Barangkali seperti itu mikirnya si Mudrik ini.

Kengototan Mudrik inilah yang membuat aparat pemerintah balik kanan, dan memutuskan menempuh jalur hukum saja. Hanya, aparat perlu memiliki bukti, sebelum bisa menutup usaha Mudrik ini. Karena jika bicara hukum, maka harusnya disertai dengan fakta-fakta yang ada. Sehingga, bisa bisa kita bayangkan, proses penutupan usaha Mudrik itu, akan berjalan lumayan panjang. Dan selama itu, Mudrik akan terus menjalankan usahanya. Karena dengan pendapatan yang mencapai ratusan ribu per hari, Mudrik memang tidak rela kalau diminta melepaskan usahanya tersebut.

Mudrik barangkali hanya orang yang menyediakan jasa, bagi mereka pemburu syahwat, yang sudah tidak mendapatkan tempat di lokalisasi legal di Kabupaten Pati, yakni Lorog Indah (LI). Mungkin karena tarifnya sudah berbeda di sana, atau hanya sekadar mencari suasana baru, maka orang-orang itu memilih menyingkir dari LI, dan datang ke rumah Mudrik. Dan Mudrik, yang memang tidak bekerja, menyambut mereka dengan sukacita, sekaligus membuat laku kamar-kamar di rumahnya.

Bisnis esek-esek begini, memang tidak pernah mati. Apalagi, rangkaiannya juga panjang sekali. Selain core business-nya yang menjual kenikmatan, ada orang-orang yang juga menggantungkan diri pada bisnis ini. Contohnya si Mudrik. Dia menyewakan kamar, bagi mereka yang membutuhkan. Belum lagi yang menjual minuman, makanan, dan keperluan lain guna terpuaskannya hasrat sang tamu yang datang ke sana. Panjang, dan berhubungan dengan uang yang tidak sedikit. Sehingga, kalau sampai Mudrik menolak ditutup usahanya, hal itu wajar saja.

Mudrik mungkin akan bertanya, kalau sampai ditutup, maka saya akan kemana, saya harus makan apa, dan lain sebagainya. Usia yang sudah tua, membuatnya tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersaing dengan orang-orang muda dalam hal mencari kerja. Apalagi, pengangguran juga masih banyak. Akhirnya, orang-orang seperti ini menjadi terpinggirkan, dan memilih jalan pintas untuk bisa terus hidup dan (mungkin) menghidupi keluarganya yang lain.

Bukan hanya Mudrik. Dan tidak melulu pelaku bisnis ini orang tua. Tapi, orang-orang yang memang berpikir praktis bagaimana mendapatkan uang dalam jumlah yang besar dan cepat lewat bisnis ini, banyak sekali di Pati. Meski mereka mengemasnya dengan berbagai cara, supaya bisa aman dari razia aparat. Sehingga wajar jika kemudian sudah dirazia satu, maka yang lainnya akan tumbuh. Karena di sana ada yang namanya butuh.

Aparat pemerintah sendiri, memang tidak akan menyerah untuk bisa terus merazia lokasi-lokasi prostitusi ilegal di Pati. Tapi mereka berhadapan dengan orang-orang yang juga tidak mau menyerah untuk bisa terus berada di bisnis ini. Mereka yang tidak tertampung di lokalisasi legal seperti LI, akan terus mencari lokasi lain guna melangsungkan bisnisnya ini.

Melakukan penertiban pada lokalisasi ilegal di Pati, rasanya sama dengan melakukan razia terhadap tempat karaoke yang tidak berizin di wilayah itu. Dari dulu sampai saat ini, ratusan lokasi karaoke itu masih saja bertebaran di mana-mana. Kita tidak akan pernah tahu mana yang izin mana yang tidak. Bahkan mulai dari pinggir jalan sampai hotel berbintang, juga tersedia. Seolah-olah kerja aparat untuk menertibkannya, membentur tembok tebal. Atau bahkan bisa-bisa malah aparatnya yang ”terluka” sendiri.

Saya juga tidak yakin kalau kemudian nanti Pati memiliki bupati (yang baru tapi wajah lama) lagi, bisa memecahkan dua persoalan ini. Apalagi pasangan calon bupati Haryanto, adalah Saiful Arifin (Safin). Pemilik hotel berbintang, yang di dalamnya juga menyediakan fasilitas karaoke. Sehingga kalau yang bawah-bawah dan ilegal itu ditertibkan, mereka akan ngembor dan menolaknya, sambil membandingkan dengan yang dimiliki bapak calon wakil bupati tadi.

Jika kemudian aparat akan menertibkan semuanya, tentunya membutuhkan kajian hukum yang akan berjalan sangat panjang. Dan lama, dan bertele-tele. Sebagaimana menonton episode sinetron televisi yang tidak kelar-kelar. Karena semakin disuka, maka episodenya akan diperpanjang kembali.

Ini adalah pekerjaan rumah bagi para pemimpin baru di Pati nanti. Batasnya jelas, Anda akan legalkan seluruhnya, atau akan dilarang semuanya. Hanya saja, yang biasa terjadi adalah, keputusan yang abu-abu. Tidak jelas, mengambang, dan entah mau dibawa kemana. Ini adalah episode yang biasa terjadi.

Pemerintah memang hanya bisa ”mengalahkan” bisnis esek-esek ini, dengan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada di sana. Karena semuanya memang hanya berurusan dengan isi perut. Karena itu, jangan biarkan perut warga menjadi kosong, sehingga mereka akan mencari ”isi” perutnya sendiri-sendiri dengan cara mereka sendiri. Namun jangan lupakan juga bagaimana mengisi hati mereka. Karena rakyat ibarat anak bagi sebuah pemerintah. Sudah tugas pemerintahlah untuk mengisi hati dan perut warganya, dengan jalan yang benar. Semoga. (*)

Pemilik Rumah Esek-esek di Pati Minta Digaji Rp 500 Ribu per Hari, Jika…..

Camat Margoyoso Suhartono (kanan) dan Kapolsek Margoyoso AKP Sugino (tengah) saat meminta Mudrik (kiri) menutup rumahnya dari aktivitas prostitusi, Jumat (23/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Camat Margoyoso Suhartono (kanan) dan Kapolsek Margoyoso AKP Sugino (tengah) saat meminta Mudrik (kiri) menutup rumahnya dari aktivitas prostitusi, Jumat (23/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Jajaran Polsek Margoyoso mendatangi sebuah rumah yang disewakan untuk tempat mesum di Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Pati, Jumat (23/09/2016). Rumah milik Nur Khamid alias Mudrik tersebut sudah lama meresahkan masyarakat.

Hal itu diakui Kepala Desa Waturoyo, Sis Susilo. “Warga sudah sangat resah dengan adanya rumah yang disewakan untuk mesum. Bahkan, banyak pemuda dari luar daerah yang mabuk-mabukan dan tidak jarang terjadi gesekan dengan pemuda setempat,” kata Susilo.

Bahkan, masyarakat yang geram sempat akan membakar rumah tersebut. Namun, pemdes setempat menahan dan memilih untuk melaporkan kepada Muspika Margoyoso. Tapi, sikap mengejutkan muncul dari Mudrik.

Dia tidak mau bila rumahnya itu dihentikan dari aktivitas jasa persewaan untuk kegiatan mesum. Mudrik hanya mau menutup persewaan kamar rumahnya bila digaji atau ganti rugi Rp 500 ribu setiap hari. Sikap Mudrik sempat menyulut emosi kades.

“Kamu tahu siapa yang datang ke sini? Itu Pak Camat dan Pak Kapolsek. Yang sopan kalau bicara. Kalau tidak mau dibina baik-baik, kami serahkan kepada polisi biar ditindak,” ujar Susilo kepada Mudrik.

Proses penertiban pun berlangsung alot. Muspika akhirnya tidak mampu menertibkan rumah Mudrik yang disewakan untuk kegiatan mesum. “Langkah persuasif sudah kita lakukan. Tinggal nunggu saja langkah hukum bila masih membuka rumahnya untuk persewaan kegiatan prostitusi,” tukas Kapolsek Margoyoso AKP Sugino.

Rencananya, Polsek Margoyoso akan menertibkan seluruh tempat yang digunakan untuk prostitusi di wilayah hukumnya. Hal itu menjadi tindak lanjut laporan masyarakat yang resah dengan adanya penyakit masyarakat (pekat).

Senada dengan itu, Camat Margoyoso Suhartono juga banyak mendapatkan keluhan dari warga. “Prostitusi dalam agama dilarang. Apalagi sudah meresahkan warga. Saya sering dikomplain dari warga, termasuk para kiai untuk menertibkan tempat-tempat yang menjadi ajang prostitusi di Margoyoso,” pungkas Suhartono.

Editor : Kholistiono

Pemkab Pati Siapkan Upaya Banding Terkait Putusan PTUN Semarang Soal Karaoke

 

Kepala Bagian Hukum Setda Pati, Siti Subiati (kanan) saat memberikan komentar terkait dengan upaya penertiban karaoke di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kepala Bagian Hukum Setda Pati, Siti Subiati (kanan) saat memberikan komentar terkait dengan upaya penertiban karaoke di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang diketuai Susilowati mengabulkan gugatan tiga pengusaha karaoke. Hasil putusannya, antara lain memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) untuk memberikan izin usaha karaoke kepada Las Vegas, The Boss, dan Permata.

Bila KPPT Pati ternyata tidak kunjung memberikan izin, pihak pengusaha karaoke sudah menyiapkan langkah hukum untuk mempidanakan Kepala KPPT Pati Amal Diharto. Namun, saat dikonfirmasi, Amal Diharto bersama dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati ternyata tengah menyiapkan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya.

Bahkan, Amal mengaku sudah konsultasi dengan Bupati Pati Haryanto untuk mengatasi persoalan tersebut. Hasilnya, Bupati meminta agar pemkab menyiapkan upaya hukum di tingkat banding.

“Kita sudah lapor ke Pak Bupati untuk mengatasi masalah tersebut. Rencananya, pemkab mau banding. Itu artinya, prosesnya masih berjalan. Hal itu yang membuat kita tidak memberikan izin usaha karaoke kepada mereka, karena kita juga siapkan upaya banding,” tutur Amal.

Amal menilai, Perda Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur karaoke masih berlaku dan harus ditegakkan. Pasalnya, Perda tersebut menjadi representasi dari suara warga Pati. “Kita tunggu saja hasil dari banding nanti,” tambahnya.

Senada dengan Amal, Kepala Bagian Hukum Setda Pati, Siti Subiati sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengajukan upaya banding. Hanya saja, dia sampai saat ini belum menerima salinan putusan dari Majelis Hakim PTUN Semarang.

Salinan putusan itu yang akan digunakan sebagai dasar bagi Bagian Hukum Pemkab Pati untuk mengajukan banding. “Kita masih menunggu salinan putusan dari Majelis Hakim PTUN Semarang. Sebab, salinan itu akan kita pelajari untuk dijadikan dasar sebelum mengajukan upaya banding,” pungkasnya.

Baca juga : Pengusaha Karaoke Ancam Pidanakan Kepala KPPT Pati

Editor : Kholistiono

Pengusaha Karaoke Ancam Pidanakan Kepala KPPT Pati

Kuasa hukum pengusaha karaoke, Nimerodi Gulo menunjukkan berkas gugatan terhadap KPPT Pati yang dilayangkan ke PTUN Semarang. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kuasa hukum pengusaha karaoke, Nimerodi Gulo menunjukkan berkas gugatan terhadap KPPT Pati yang dilayangkan ke PTUN Semarang. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

 

MuriaNewsCom, Pati – Polemik penertiban karaoke di Kabupaten Pati masih belum berakhir. Pertarungan antara pengusaha karaoke dan pemerintah menemui babak baru, di mana kemenangan berada di tangan enam pengusaha karaoke.

Tahun lalu, enam pengusaha karaoke mencoba untuk melakukan perpanjangan izin usaha karaoke. Namun, upaya permohonan mereka tidak direspons Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pati. Keberadaan karaoke dianggap masih berada di dalam radius seribu meter dari pemukiman dan dinyatakan bertentangan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2013.

Karena itu, enam pengusaha karaoke yang terdiri dari dua perkara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Semarang). Hasilnya, permohonan tiga karaoke dikabulkan, yakni Star King, CJ Karaoke, dan Romantika.

Sementara itu, empat karaoke tidak dikabulkan, yakni Las Vegas, Permata, The Boss, dan MDK Karaoke. Lantaran permohonannya ada yang ditolak, pengusaha karaoke melalui kuasa hukumnya, Nimerodi Gulo akhirnya mengajukan gugatan ke PTUN Semarang.

“Dulu permohonannya perkara kedua tidak dikabulkan, jadi kita ajukan gugatan, bukan permohonan lagi. Hasilnya, PTUN Semarang memerintahkan KPPT Pati untuk menerbitkan izin yang diajukan penggugat,” kata Gulo, Rabu (20/7/2016).

Saat ini, pihaknya masih menunggu KPPT untuk menerbitkan izin pengusaha karaoke yang menang di PTUN Semarang. Bila ke depan KPPT tidak segera menerbitkan izin, Gulo tak segan untuk mempidanakan Kepala KPPT Pati Amal Diharto.

Sebab, Kepala KPPT Pati dianggap melakukan penghinaan terhadap puutusan negara karena tidak menerbitkan izin sesuai dengan keputusan PTUN Semarang. “Kita tunggu saja. Kalau memang tidak mau menerbitkan izin, itu namanya contempt of court. Penghinaan terhadap putusan negara dan kita akan pidanakan,” ungkap Gulo.

Tak sekadar gertak sambal, Gulo mendasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di KUHP, disebutkan, bahwa siapapun yang melawan pejabat dalam hal ini pengadilan, maka bisa dipidana. “Kita lihat saja nanti,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Gugatan Pengusaha Karaoke Dikabulkan PTUN Semarang, 6 Karaoke di Pati Dinyatakan Legal

Kuasa Hukum Pengusaha Karaoke Nimerodi Gulo menunjukkan gugatan kepada KPPT Pati yang dimenangkan di PTUN Semarang. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kuasa Hukum Pengusaha Karaoke Nimerodi Gulo menunjukkan gugatan kepada KPPT Pati yang dimenangkan di PTUN Semarang. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Gugatan pengusaha karaoke terhadap Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pati yang tidak memberikan izin kepada enam pengusaha karaoke akhirnya dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Keputusan itu turun pada Kamis, (14/7/2016).

Dalam keputusan tersebut, Kuasa Hukum Pengusaha Karaoke Nimerodi Gulo mengatakan, KPPT Pati dianggap melanggar asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan. “KPPT tidak mau memberikan izin kepada tempat hiburan karaoke yang ada sebelum Perda Nomor 8 Tahun 2013. KPPT tidak cermat memahami konteks itu,” ujar Gulo kepada MuriaNewsCom, Selasa (19/7/2016).

Adapun isi putusan tersebut, antara lain mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan surat keputusan Kepala KPPT Pati Pati yang ditujukan kepada penggugat bertentangan dengan hukum, memerintahkan KPPT untuk mencabut surat penolakan pemberikan izin karaoke, dan memerintahkan Kepala KPPT untuk menerbitkan izin karaoke berupa tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

Terakhir, KPPT Pati dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3,2 juta. Adapun pihak penggugat yang memenangkan perkara tersebut, yakni The Boss, Las Vegas, dan Permata. Sementara itu, tiga tempat karaoke yang menang dari awal adalah Star King, Romantika, dan CJ Karaoke.

Kendati begitu, KPPT sampai saat ini belum menerbitkan izin karaoke yang diajukan enam pengusaha karaoke. Pihak KPPT menilai, Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan masih berlaku di Kabupaten Pati.

“Perda itu masih berlaku. Kalau memang mereka menang di PTUN Semarang, kami siapkan langkah hukum untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya,” tutur Kepala KPPT Pati Amal Diharto.

 Editor : Kholistiono

 

Polisi Razia Miras di Tempat Karaoke Pati

miras (e)

Petugas Polres Pati tengah mengamankan puluhan miras di salah satu tempat karaoke di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya 101 personel dari Polres Pati melakukan razia minuman keras di sejumlah tempat karaoke di Pati, Sabtu (2/4/2016) malam.

Operasi yang dipimpin langsung Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo tersebut berhasil merazia sekitar 300 botol minuman setan. Sejumlah tempat karaoke yang dirazia, antara lain Las Vegas, MDK, Permata, Citra, The Boss, dan berbagai tempat hiburan karaoke lainnya.

“Razia ini dilakukan untuk menciptakan Pati bebas dari pengguna, pengedar, dan produsen minuman keras, termasuk narkoba. Ini menjadi salah satu upaya untuk memberantas miras dan sindikat narkoba,” ujar Kompol Sundoyo kepada MuriaNewsCom.

101 personel tersebut dibagi ke dalam empat tim yang disebar secara serentak di sejumlah titik. Masing-masing tim dipimpin seorang perwira pengendali, yakni Kasat Reskrim, Kasat Shabara, Kasat Narkoba, dan Kasat Intelkam.

“Razia berlangsung aman dan kondusif. Pelaku yang kedapatan menjual miras akan dikenakan tindak pidana ringan (tipiring),” imbuhnya.

Razia juga melibatkan sekitar 20 polisi wanita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pengguna miras ternyata wanita. Dengan begitu, mereka akan diamankan polwan.

Editor : Kholistiono

Ini Isi Pernyataan Sikap Warga Pati untuk Penegakan Perda Karaoke

karaoke (e)

Pemkab dan tokoh masyarakat tengah menggelar musyawarah terkait dengan penegakan Perda karaoke di Ruang Sidang Paripurna DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemerintah Kabupaten Pati bersama dengan unsur masyarakat Pati akhirnya mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang mengatur karaoke. Pernyataan sikap itu ditandatangani, usai menggelar musyawarah masyarakat Pati di Ruang Sidang Parpurna DPRD Pati, Sabtu (2/4/2016).

Ada empat isi pernyataan sikap hasil dari musyawarah tersebut. Pertama, masyarakat mendukung Pemkab Pati untuk menegakkan perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, khususnya karaoke.

Kedua, masyarakat mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian untuk serius membantu Pemkab Pati dalam melakukan penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013, khususnya karaoke.

Ketiga, masyarkat meminta dan mendesak aparat penegak hukum Kabupaten Pati untuk menindak oknum-oknum yang melanggar undang-undang terkait dengan proses penertiban karaoke.

Keempat, mengajak masyarakat Pati untuk mengawal ketat dan kritis terhadap beroperasinya tempat-tempat hiburan ilegal yang meresahkan masyarakat.

“Pernyataan sikap dari masyarakat dan para tokoh ini dilakukan dalam rangka mendukung penegakan Perda yang selama ini menuai sejumlah kendala dalam penegakannya,” ujar Ketua Pengurus Daerah (PD) Ikadi Pati, Muhsin kepada MuriaNewsCom.

Kendati begitu, pihaknya memastikan tidak akan melakukan tindakan anarkis. “Kita hanya melakukan musyawarah untuk melakukan pendekatan persuasif. Tidak ada kegiatan frontal, tidak ada yang menggerakkan massa,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Ikatan Dai Indonesia Pati Bahas Tindak Lanjut Penegakan Perda Karaoke

http://www.murianews.com/2016/04/02/77537/ikatan-dai-indonesia-pati-bahas-tindak-lanjut-penegakan-perda-karaoke.html

DPRD Pati Nyatakan Siap Dukung Penegakan Perda Karaoke di Pati Hingga Tuntas

Jajaran Komisi A DPRD Pati menunjukkan surat laporan dugaan pemukulan anggota Satpol PP di Mapolres Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Jajaran Komisi A DPRD Pati menunjukkan surat laporan dugaan pemukulan anggota Satpol PP di Mapolres Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Jajaran Komisi A DPRD Pati menyatakan siap mendukung penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang mengatur karaoke. Hal itu dikatakan Sekretaris Komisi A DPRD Pati Wisnu Wijayanto, usai mendatangi Mapolres Pati, Senin (28/3/2016).

”Tempat karaoke di Pati tidak masalah kalau tidak bertentangan dengan perda. Kalau bertentangan dengan perda, maka kita siap mendukung Satpol PP supaya bisa menegakkan perda hingga tuntas,” ujar Wisnu saat ditanya MuriaNewsCom.

Ia mengaku, saat ini masih banyak tempat karaoke yang terus buka kendati upaya penyegelan sudah dilakukan. Karena itu, ia mendorong kepada penegak hukum untuk segera memproses setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengusaha karaoke.

Tak hanya itu, sejumlah pelanggaran yang dilakukan pihak pengusaha karaoke juga akan dikawal. Salah satunya, orang dari pihak karaoke yang membawa senjata tajam dalam proses penyegelan beberapa waktu lalu.

”Pelaku yang membawa senjata tajam saat penyegelan tempat karaoke juga akan dipanggil. Ini menjadi bukti keseriusan penegak hukum. Ini bukan tipiring lagi, tapi pidana murni,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Pati Hadi Santosa mengatakan, pihaknya akan terus melanjutkan proses penertiban tempat karaoke yang melanggar Perda. ”Kita akan lanjutkan penertiban sampai tuntas,” katanya.

Pihaknya juga sudah melaporkan insiden pemukulan yang mengenai anggotanya beberapa waktu lalu. ”Kita sudah melaporkan kepada polisi pada 14 Maret lalu. Semoga bisa segera diproses,” pungkasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Komisi A DPRD Datangi Polres Desak Pemukul Satpol PP Pati Diusut Tuntas

Jajaran Komisi A DPRD Pati ditemui Wakapolres Pati Kompol Sigit Bambang Hartono saat bertandang di Mapolres Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Jajaran Komisi A DPRD Pati ditemui Wakapolres Pati Kompol Sigit Bambang Hartono saat bertandang di Mapolres Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Jajaran Komisi A DPRD Pati mendatangi Mapolres Pati, Senin (28/3/2016). Kedatangan mereka untuk mendesak supaya polisi mengusut tuntas pelaku pemukulan terhadap anggota Satpol PP saat penyegelan di salah satu tempat karaoke di Pati.

”Kami datang ke Mapolres Pati untuk menanyakan sejauh mana proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap laporan dugaan penganiayaan kepada anggota Satpol PP saat melakukan penyegelan di tempat karaoke beberapa waktu lalu,” ujar Anggota Komisi A DPRD Pati Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dedi Lesmana kepada MuriaNewsCom.

Ada tiga hal yang dilaporkan petugas Satpol PP kepada pihak kepolisian. Pertama, aksi pemukulan yang dilakukan “orang” pengusaha karaoke terhadap anggota Satpol PP saat melakukan penyegelan di depan The Boss.

Kedua, aksi pengusaha karaoke yang menghalang-halangi Satpol PP melakukan penyegelan. ”Satpol PP itu representasi negara dalam menegakkan Perda. Kalau pihak pengusaha karaoke itu menghalang-halangi penyegelan, itu berarti dia menghalang-halangi negara,” kata pria yang akrab disapai Deles ini.

Ketiga, perusakan segel yang dilakukan pengusaha karaoke dianggap melanggar aturan. Pasalnya, segel dinilai sebagai representasi negara. ”Melawan negara, berarti melawan hukum. Segel itu yang melakukan negara, kalau dirusak itu artinya melawan negara,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakapolres Pati Kompol Sigit Bambang Hartono mengaku sudah memanggil sejumlah saksi untuk menangani masalah tersebut. Namun, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, lantaran Kapolres yang berwenang memberikan jawaban tidak berada di tempat.

Editor : Titis Ayu Winarni

Karaoke Nakal Pati, Satpol PP Siap Ngotot lagi

Kasatpol PP Pati Hadi Santosa menunjukkan contoh segel yang dicopot kembali dari pengusaha karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kasatpol PP Pati Hadi Santosa menunjukkan contoh segel yang dicopot kembali dari pengusaha karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati bakal menempuh langkah yustisi, setelah upaya penertiban karaoke dengan melakukan penyegelan gagal di sejumlah tempat karena ada perlawanan.

Gagalnya penyegelan bukan hanya saat upaya penyegelan berlangsung, tetapi juga sejumlah segel yang sudah terpasang ternyata dicopot kembali dari pengusaha karaoke. Kesal dengan langkah tersebut, pihaknya bakal menempuh jalur hukum.

“Kami tidak akan menyerah. Kami tetap akan menegakkan Perda yang sudah menjadi representasi produk hukum masyarakat Pati. Saat ini, kami mengupayakan jalur hukum,” ujar Kasatpol PP Pati Hadi Santosa.

Sayangnya, upaya itu terkendala dengan tenaga penyidik PNS yang bekerja di Satpol PP hanya satu orang. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Pati Wisnu Wijayanto meminta supaya penyidik Satpol PP bisa berkoordinasi dan konsultasi dengan penyidik di Polres Pati.

“Minimnya SDM penyidik memang diakui jadi kendala. Tapi, jangan sampai itu menyurutkan langkah Satpol PP untuk menempuh langkah yustisi. Mereka bisa konsultasi dengan penyidik di Polres Pati untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan pengusaha karaoke untuk dibawa ke ranah hukum,” tutur Wisnu.

Wakapolres Pati Kompol Sigit Bambang Hartono mengaku tidak masalah bila penyidik Polres di Pati dimintai konsultasi dengan penyidik Satpol PP. “Yang penting ada koordinasinya,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Berantas Karaoke Nakal Pati, Ini Masalah Satpol PP

Berantas Karaoke Nakal Pati, Ini Masalah Satpol PP

Kasatpol PP Pati Hadi Santosa (kanan) menjelaskan kendala penegakan Perda di lapangan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kasatpol PP Pati Hadi Santosa (kanan) menjelaskan kendala penegakan Perda di lapangan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ada sejumlah kendala yang dikeluhkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati terkait dengan penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang mengatur karaoke.

Salah satunya, minimnya personel untuk melakukan penertiban, sumber daya manusia (SDM) yang sebagian sudah tua, hingga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang hanya satu orang.

“Terus terang saja, kami terkendala SDM. Selain personelnya minim, ada beberapa personel yang sudah tua, sehingga kemarin penyakitnya sempat kambuh waktu melakukan penertiban dan mendapatkan perlawanan dari pihak pengusaha karaoke,” kata Kasatpol PP Pati Hadi Santosa.

Tak hanya itu, tenaga penyidik yang hanya satu orang membuat langkah yustisi yang bakal dilakukan kuwalahan. Padahal, langkah yustisi dianggap penting setelah langkah nonyustisi tidak berhasil dilakukan.

“Langkah yustisi mengharuskan penyidik untuk melakukan penyidikan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan pengusaha karaoke. Kalau tenaga penyidiknya cuma satu, terus terang saja akan kewalahan,” ungkapnya.

Kendati begitu, pihaknya akan terus mengupayakan penertiban karaoke, baik dari aspek nonyustisi maupun yustisi. Mereka bakal melakukan penertiban lanjutan hingga Perda benar-benar bisa ditegakkan.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : GP Ansor Pati Desak Perda Karaoke Pati Ditegakkan

Reaksi Polisi Pati yang Gemas dengan Penganiaya Satpol PP

Wakapolres Pati Kompol Sigit Bambang Hartono. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Wakapolres Pati Kompol Sigit Bambang Hartono. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Wakapolres Pati Kompol Sigit Bambang Hartono menyatakan siap memproses hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap salah satu petugas Satpol PP Pati yang kepalanya dibenturkan pintu mobil saat mencoba melakukan penertiban karaoke yang melanggar Perda beberapa waktu lalu.

Kesiapan itu dinyatakan, setelah jajaran Komisi A DPRD Pati mendesak supaya polisi mengusut tuntas pelaku kekerasan. “Silakan lapor, kronologinya bagaimana dan lain sebagainya. Kalau memang itu terbukti, kita akan proses ke pengadilan,” kata Sigit.

Dalam melakukan proses hukum, pihaknya memberikan pemahaman bahwa harus sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. “Sekali lagi saya tegaskan, kalau memang itu terbukti masuk tindak pidana, kenapa tidak diproses?” ungkapnya.

Terkait dengan penyegelan yang dirusak, pihaknya masih melakukan kajian mendalam. Bila itu terbukti terpenuhi unsur pidana, pihaknya meminta supaya ada yang melaporkan. “Prosedurnya sama. Ada laporan, nanti biar kami proses,” tuturnya.

Dalam mengawal penegakan Perda melakukan pengawalan terhadap Satpol PP, ia memastikan tidak ada kepentingan apapun. Langkah-langkah sesuai dengan prosedur diakui sudah dilakukan.

Anggota Komisi A DPRD Pati Wisnu Wijayanto meminta agar polisi bisa menangani dengan serius persoalan tersebut. “Satpol PP itu menjalankan tugas atas nama wakil rakyat. Biar dapat keadilan dalam menjalankan tugas, kami minta itu benar-benar ditangani, Pak,” adunya kepada Wakapolres Pati.

Sebelumnya, Muhammad Gunari, petugas satpol PP Pati dirawat di ruang Wijayakusuma RSUD Soewondo. Dia terkena hantaman pada kepala bagian belakang saat bertugas mengamankan upaya penutupan karaoke, Sabtu (5/3/2016).

Usai peristiwa itu, Gunari mengaku sering pusing dan terdapat benjolan di bagian belakang. Untuk mengantisipasi adanya kemungkinan buruk dari insiden tersebut, Gunari akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Preman Karaoke Penganiaya Satpol PP Pati, Bersiaplah Berurusan dengan Polisi 

Preman Karaoke Penganiaya Satpol PP Pati, Bersiaplah Berurusan dengan Polisi

Komisi A DPRD Pati mendesak agar pembenturan kepala petugas Satpol PP di pintu mobil diusut tuntas. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Komisi A DPRD Pati mendesak agar pembenturan kepala petugas Satpol PP di pintu mobil diusut tuntas. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Jajaran Komisi A DPRD Pati mendesak agar polisi mengusut tuntas pelaku kekerasan yang membenturkan kepala petugas Satpol PP Pati saat bertugas menertibkan karaoke beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi A DPRD Pati Wisnu Wijayanto mengatakan, tindakan yang mencederai petugas Satpol PP yang dilakukan pihak karaoke mesti ditindaklanjuti. Karena, hal itu sudah masuk ranah pidana.

“Kalau petugas Satpol PP dihajar terus, bagaimana nanti bisa menegakkan Perda? Lagipula, itu sudah masuk ranah pidana,” ungkapnya di depan rapat koordinasi bersama pemkab dan ormas Islam.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar pengusaha karaoke yang merusak segel dari Satpol PP juga harus ditindak secara hukum. Ia menilai, segel Satpol PP menjadi representasi dari pemerintah.

“Segel itu punya pemerintah. Kalau dirusak, berarti orang itu melawan negara. Tafsir saya, itu tindak pidana karena sudah melawan negara,” katanya.

Karena itu, pihaknya meminta agar polisi bisa menangani dengan serius persoalan tersebut. “Satpol PP itu menjalankan tugas atas nama wakil rakyat. Biar dapat keadilan dalam menjalankan tugas, kami minta itu benar-benar ditangani, Pak,” adunya kepada Wakapolres Pati Kompol Sigit Bambang Hartono.

Sebelumnya, Muhammad Gunari, petugas satpol PP Pati dirawat di ruang Wijayakusuma RSUD Soewondo. Dia terkena hantaman pada kepala bagian belakang saat bertugas mengamankan upaya penutupan karaoke, Sabtu (5/3/2016).

Usai peristiwa itu, Gunari mengaku sering pusing dan terdapat benjolan di bagian belakang. Untuk mengantisipasi adanya kemungkinan buruk dari insiden tersebut, Gunari akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :

Eksekusi Karaoke di Pati Memakan Korban, Satu Anggota Satpol PP Dirawat di Rumah Sakit

Anggota Satpol PP Pati Ngaku Kepalanya Dijedorkan di Pintu Mobil Saat Eksekusi Karaoke

NU dan Muhammadiyah Pati Siap Backup Penuh Penegakan Perda Karaoke

Sekretaris PCNU Pati Yusuf Hasyim mendesak penertiban karaoke secepatnya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sekretaris PCNU Pati Yusuf Hasyim mendesak penertiban karaoke secepatnya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Petugas Satpol PP Pati yang beberapa kali dipukul mundur oleh pasukan karaoke menjadi perhatian serius Ormas Islam yiatu NU dan Muhammadiyah.

Kedua ormas itu tampak geram dengan sikap pengusaha karaoke yang tidak mau ditertibkan. Kegeraman itu terlihat saat mereka menggelar rapat koordinasi dengan kalangan eksekutif dan legislatif di Ruang Gabungan DPRD Pati, Sabtu (12/3/2016).

”Jangan sampai masyarakat yang tidak bisa dijadikan dasar hukum justru dijadikan alat untuk melakukan pembiaran. Kami tidak ingin masyarakat bertindak sendiri. Kami mohon pemerintah daerah untuk kompak,” kata Sekretaris PCNU Pati Yusuf Hasyim di depan forum.

Ia juga mendesak supaya polisi dan TNI bisa melakukan backup secara penuh bila ada penertiban kembali ke depan. ”Sebetulnya kami siap kalau diminta backup secara penuh. Kami siap 24 jam. Berhubung bukan ranah kami, kami minta polisi dan TNI bisa mengawal bersama Satpol PP,” desaknya.

Bahkan, pihaknya menyatakan bila Pemuda Ansor, Barisan Serbaguna (Banser) NU dan Pagar Nusa selama ini memantau perkembangan penertiban karaoke. ”Efek penertiban karaoke itu bagaimana, itu juga dipantau Pemuda Ansor,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Ketua PD Muhammadiyah Pati Sutaji meminta agar Satpol PP bisa menjalin komunikasi yang intens dengan polisi dan TNI. Dengan begitu, penertiban karaoke bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan.

Editor : Titis Ayu Winarni

Eksekutif bersama Legislatif dan Ormas Islam Kembali Bahas Polemik Karaoke di Pati

Jajaran eksekutif bersama legislatif dan ormas Islam membahas kembali upaya penertiban karaoke di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Jajaran eksekutif bersama legislatif dan ormas Islam membahas kembali upaya penertiban karaoke di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Kalangan eksekutif bersama legislatif dan ormas Islam kembali melakukan kajian terhadap penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang menyangkut soal karaoke, di Ruang Gabungan DPRD Pati, Sabtu (12/3/2016).

Pembahasan penertiban karaoke yang melanggar perda tersebut, dihadiri Asisten I Sekda Pati Sudiyono, Kepala Bagian Hukum Setda Pati Siti Subiati, Satpol PP, perwakilan Polres Pati, jajaran Komisi A DPRD Pati, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Disbudparpora, NU, dan Muhammadiyah.

Kasatpol PP Pati Hadi Santosa di depan forum mengatakan, ada sejumlah pelajaran terkait dengan upaya penertiban karaoke beberapa waktu lalu yang menyebabkan pihaknya dipukul mundur dan gagal melakukan penyegelan, termasuk adanya korban pingsan dari pemandu karaoke dan pihak petugas Satpol PP sendiri.

“Ada pembelajaran. Kami akui memang personel Satpol PP kurang memadai, baik kapasitas, kualitas maupun jumlah. Misalnya, adanya anggota Satpol PP yang sudah tua, sehingga kemarin sempat mundur karena faktor usia,” kata Hadi.

Karena itu, pihaknya saat ini berupaya meningkatkan pengetahuan tentang aturan-aturan yang berlaku, baik perda maupun sejumlah aturan hukum lainnya. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya juga bakal ditingkatkan.

Ia menambahkan, penertiban karaoke beberapa waktu lalu belum berakhir. Selain ada sejumlah karaoke yang sulit disegel karena adanya perlawanan, segel yang sudah terpasang banyak dirusak dan karaoke kembali buka.

“Dari semua tempat karaoke yang sudah kami pasangi segel, semuanya dirusak. Cuma ada tiga segel di tempat karaoke yang masih utuh. Sedangkan lainnya dirusak dan beroperasi kembali,” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya akan melakukan kajian lebih mendalam untuk melakukan penertiban tempat karaoke lebih lanjut. Dengan begitu, upaya penegakan perda karaoke bisa berjalan lancar, aman, kondusif, tanpa adanya gesekan.

Editor : Kholistiono

Anggota Satpol PP Pati Ngaku Kepalanya Dijedorkan di Pintu Mobil Saat Eksekusi Karaoke

Bupati Pati Haryanto menjenguk anggota Satpol PP yang dirawat di RSUD Soewondo pascapenertiban karaoke Sabtu (5/3/2016) lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto menjenguk anggota Satpol PP yang dirawat di RSUD Soewondo pascapenertiban karaoke Sabtu (5/3/2016) lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ada pengakuan mengejutkan dari Muhammad Gunari, anggota Satpol PP Pati yang saat ini dirawat di Ruang Wijayakusuma, RSUD Soewondo, usai melakukan pengamanan terhadap upaya penertiban karaoke pada Sabtu (5/3/2016) lalu.

Baca juga : Eksekusi Karaoke di Pati Memakan Korban, Satu Anggota Satpol PP Dirawat di Rumah Sakit

Gunari mengatakan, saat itu ia menjadi driver dan ambil bagian dari pengamanan mobil Satpol PP. Ia mendampingi komandannya yang menginstruksikan kepada anak buahnya untuk tertib dan tidak anarkis dengan menggunakan pengeras suara.

”Ada seseorang dari massa karaoke yang mencoba mengambil pengeras suara komandan saya dengan menggedor-gedor pintu mobil. Secara reflek, saya memperingatkan kepada mereka supaya tidak anarkis. Tidak tahunya ada yang dari belakang, kepala saya dijedorkan di pintu mobil secara refleks,” ungkapnya di depan awak media.

Sejak peristiwa itu, Gunari mengeluhkan pusing disertai dengan benjolan kecil pada kepala bagian kepala. Kendati tidak sampai membengkak, tetapi ia khawatir bila kepala bagian otak kecilnya bermasalah.

”Sejak saat itu, kepala saya sering pusing. Saya langsung periksa ke rumah sakit dan dokter bilang saya harus dirawat inap,” tuturnya.

Hebatnya, Gunari mengaku tidak kapok dengan kejadian itu. Ia sadar bila itu menjadi bagian dari risiko pekerjaan. ”Bagaimana lagi, ini sudah menjadi bagian dari pekerjaan saya sebagai penegak perda,” imbuhnya.

Tak hanya Gunari, tiga pemandu karaoke dalam insiden tersebut juga jatuh pingsan. Dua PK dilarikan ke rumah sakit, sedangkan satu orang lainnya dirawat di rumah sendiri.

Editor : Titis Ayu Winarni