Khabsyin: Ramdan Alamsyah Harus Tanggung Jawab Kalau Ngomong

Asosiasi Pengusaha Karaoke Kudus Ramdan Alamsyah, menyebutkan kalau perda tentang karaoke di Kudus hanya sebuah pencitraan semata.(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Asosiasi Pengusaha Karaoke Kudus Ramdan Alamsyah, menyebutkan kalau perda tentang karaoke di Kudus hanya sebuah pencitraan semata.(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pengacara pengusaha karaoke Kudus, Ramdan Alamsyah mengeluarkan pernyataan bahwa selama ini pengusaha karaoke telah menjadi sapi perah oknum eksekutif dan legislatif, saat pertemuan dengan DPRD Kudus, Senin (23/1/2017).

Atas pernyataan ini, anggota DPRD Kudus Nur Khabsyin meminta Ramdan untuk tidak asal ngomong. Ramdan harus berani menyebutkan nama-nama oknum yang disebutnya tersebut.

”Harus berani sebut nama, siapa yang dimaksud. Karena tuduhan kalau tidak berani menyebut nama, sama saja berarti itu fitnah,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (24/1/2017).

Bahkan, Khabsyin mengatakan jika lontaran pernyatan Ramdan itu, bisa berarti hanya sampah, jika tidak ada tanggung jawabnya. ”Harus tanggung jawab kalau bicara. Kalau tidak, berarti tuduhan itu sampah,” tegasnya.

Khabsyin menilai jika, apa yang disampaikan Ramdan itu, harus dibuka. Sehingga akan terang benderang siapa yang dimaksudkan yang bersangkutan. ”Harus berani buka. Biar terang benderang siapa yang dimaksud oleh dia,” jelasnya.

Ramdan juga diminta Khabsyin untuk tidak melempar bola panas dengan melontarkan pernyataan soal oknum legislatif dan eksekutif yang telah menjadikan pengusaha karaoke di Kudus sebagai sapi perah.

”Jangan hanya melempar bola panas, dengan tujuan untuk memperoleh simpati publik. Saya menilai masyarakat sudah cerdas dan tidak begitu saja percaya, terhadap tuduhan tanpa ada nama yang disebutkan. Sebutkan saja terus terang siapa oknumnya,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, selain mengatakan jika pengusaha karaoke di Kudus jadi sapi perah oknum eksekutif dan legislatif, pengacara asosiasi pengusaha karaoke Kudus Ramdan Alamsyah juga menyebutkan kalau perda tentang karaoke di Kudus hanya sebuah pencitraan semata.

Untuk itu, pihaknya meminta supaya perda bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. ”Itu hanya pencitraan saja bos. Banyak kok, karaoke yang sifatnya keluarga. Tidak melulu negatif, yang seolah karaoke itu haram. Kalau yang bilang negatif itu, mainnya kejauhan,” katanya.

Editor: Merie

Karaoke Kudus Bandel, Bersiaplah Lawan GP Ansor

karaoke-e

MuriaNewsCom, Kudus – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kudus bertekad ingin memastikan keberadaan kafe dan karaoke di kota setempat, tak lagi beroperasi. Salah satu bentuk kebulatan tekadnya adalah membentuk tim independen.

Ketua GP Ansor Kudus, Sarmanto Hasyim, mengatakan tim independen yang dibentuk, khusus untuk memantau aktivitas tempat usaha hiburan karaoke. Tim bergerak tiap malam di sejumlah titik di Kudus, khususnya di wilayah yang terdapat tempat karaoke.

“Perda 10/2015 tentang Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke sudah jelas. Jadi tinggal menjalankannya,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Selanjutnya, GP Ansor akan melakukan pembahasan terkait langkah yang ditempuh. Sejauh ini, berdasarkan pantauan yang dilakukan, masih terdapat tempat karaoke yang nekad buka. Hal itu di antaranya yang akan mereka bahas sebelum melakukan kegiatan.

“Kami akan mengevaluasi bersama dengan tim. Mengenai langkah serta tindakan yang akan kami lakukan, kami akan mengupayakan setelah ada pembahasan,” ujarnya.

Selain evaluasi internal,  GP Ansor juga mengkritisi petugas pemkab, dalam hal ini penegak perda. Diharapkan petugas mampu menegakkan perda. Biar Kudus benar-benar aman dari keberadaan karaoke.

Pihaknya masih menghormati langkah yang diambil Pemkab Kudus. Hanya, jika sampai satu bulan ke depan, tak ada tanda-tanda ketegasan aparat penegak perda, GP Ansor dan Banser akan turun tangan.

“Seperti yang disampaikan sebelumnya, ada waktu sebulan hingga awal bulan depan. Jika sampai batas waktu, tapi tidak efektif, maka kami bisa bergerak. Namun untuk sekarang masih menghormati Satpol beserta tim bentukan pemkab,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Bersihkan Kudus dari Karaoke

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

KEBERADAAN karaoke di Kabupaten Kudus memang sudah dilarang sejak pertengahan 2016 lalu. Hal ini mengacu pada disahkannya Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke.

Perda tersebut semakin kuat setelah Juli 2016 lalu, Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Asosiasi Pengusaha Resto dan Hiburan Karaoke Seluruh Indonesia (Asprehikasi). Itu dibuktikan melalui surat keputusan Nomor 06 P/HUM/2016 menolak gugatan pemohon.

Namun, amanat Perda tersebut belum bisa dilaksanakan dengan maksimal oleh Pemkab Kudus. Buktinya, tiap kali Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus melakukan razia, mereka selalu mendapatkan cafe karaoke yang beraktivitas. Bahkan mereka berhasil mengamankan perempuan-perempuan Pemandu Karaoke (PK).

Tak hanya itu, masyarakat Kudus yang ikut memasang mata juga mendapati karaoke di Kota Kretek bertambah banyak. Total bahkan mencapai 19 karaoke. Padahal, sebelum itu hanya ada 18 karaoke.

Hal itu ternyata membuat masyarakat geram. Jumat, 12 Agustus 2016 lalu, belasan Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) akhirnya menggeruduk Kantor Satpol PP Kudus. Mereka mempertanyakan komitmen Satpol PP yang menjadi petugas perda untuk bersikap tegas. Mereka juga mengancam akan melakukan sweeping jika Satpol PP tidak bergerak cepat.

Ironisnya, usai digertak, Satpol PP bertindak lumayan cekatan. Mereka gencar melakukan razia. Puluhan PK diamankan, tapi pemilik karaoke dan tamu tidak. Hal itu justru membuat publik menilai Satpol PP hanya bertindak setengah-setengah. Bahkan aktifitas karaoke masih berjalan dengan sistem ‘kucing-kucingan’. Jika ada razia, mereka tutup, jika razia berhenti mereka buka.

Realita itu ternyata membuat Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Banser Kudus tak bisa menahan diri. Puncaknya, 6 Oktober lalu mereka mendatangi kantor Satpol PP Kudus. Mereka meminta Satpol PP Kudus tak sekedar merazia, namun ada action yang pasti. Salah satunya memberika garis Satpol PP hingga meratakan bangunannya.

Jika tak bisa, Ansor dan Banser bahkan siap turun langsung untuk melakukan hal tersebut. Kala itu, Satpol PP pun hanya diberikan waktu 24 jam.

Mendengar kabar tersebut, keesokan harinya Bupati Kudus Musthofa langsung merapatkan barisan. Ia mengumpulkan Kepala Desa se-Kudus di gedung Setda dengan mengundang serta Ansor dan Banser.

Orang nomor satu di Kota Kretek itupun akhirnya meminta waktu hingga satu bulan. Dalam jangka waktu itu, ia meminta Kades untuk membentuk tim untuk mendata dan melakukan penindakan.

Berkaca dari itu, pemerintah harusnya belajar banyak. Pelajaran pertama yang bisa diambil adalah kepercayaan publik terhadap penegak perda mulai luntur. Satpol PP Kudus terkesan lamban dan tak serius dalam menangani kasus karaoke. Padahal Perda yang melarang adanya aktivitas tersebut sudah jelas.

Saking lambannya, Dewan meminta Kepala Satpol PP Mundur (Usaha Karaoke Tidak Juga Tutup, Dewan Minta Kepala Satpol PP Mundur, Bupati Warning Kades). Hal itu tentu merupakan sebuah kejenuhan yang tak terbendung. Jika dewan saja sudah tak percaya bagaimana dengan masyarakat?

Pelajaran yang kedua, pemerintah tak boleh menguji kesabaran masyarakat, terlebih terkait aktivitas karaoke. Apalagi berfikir masak iya, ormas dan lsm berani turun ke jalan? Paling hanya gertakan supaya dikenal lebih eksis.

Disadari atau tidak, banyak masyarakat yang tak suka dengan karaoke. Sekali ormas keagamaan seperti GP Ansor, Banser, ataupun LSM mengkomando untuk melakukan aksi, sudah pasti masyarakat Kudus banyak yang setuju. Saya pun berani memastikan banyak masyarakat yang turun secara sukarela untuk merobohkan bangunan karaoke.

Jika itu terjadi, pemerintah lah yang harus bertanggung jawab. Secara implisit akar permasalahan, justru timbul karena petugas penegak Perda sempoyongan melakukan tindakan dan tidak segera mengambil tindakan. Jika saja, sejak Perda digedok Satpol PP bergerak, hal seperti ini tidak akan terjadi.

Meski begitu, belum terlambat bagi pemerintah untuk memperbaiki diri. Satpol PP yang memiliki kewenangan penuh tentu bisa bergerak cepat. Dengan berbekal Perda dan bantuan polisi penyegelan tempat karaoke tentu saja bisa dilaksanakan secara maksimal.

Jika urusannya dengan nasib PK yang bekerja, Satpol PP tentu bisa berkoordinasi dengan Dinsosnakertrans untuk membekali dengan keahlian. Namun, Dinsos juga harus pilih-pilih memberikan pelatihan. Apalagi, mayoritas PK yang bekerja di karaoke Kudus mayoritas bukan berasal dari Kudus.

Di satu sisi, tindakan penyegelan juga harus dilakukan mulai dari sekarang. Salah satunya dengan mendatangi  Asosiasi Pengusaha Resto dan Hiburan Karaoke Seluruh Indonesia (Asprehikasi) untuk sama-sama memahami Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke.

Artinya jika memang sudah dilarang, mereka tidak boleh melakukan aktivitas dalam bentuk apapun. Jika masih ngeyel tentu itu menyalahi aturan dan bisa dipidanakan.

Hanya saja, pemahaman itu harus dilakukan bertahap. Mulai dari sosialisasi, berembug bareng dengan mengundang para Asprehikasi, hingga eksekusi. Andai hal itu dilakukan, ormas dan LSM pasti dengan senang hati membantu jika dibutuhkan. Apalagi, mereka pun mengerti, penindakan seperti itu butuh personel yang cukup banyak.

Ingat lho pak waktu satu bulan dari tangal 7 Oktober 2016 terus berjalan. Jangan sampai masyarakat melakukan tindakan sendiri. (*)

Sasar Kafe di Jati Wetan Kudus, Satpol PP Jaring 10 PK

Petugas Satpol PP Kudus ketika sedang melakukan razia di salah satu kafe (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Petugas Satpol PP Kudus ketika sedang melakukan razia di salah satu kafe (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus melakukan razia ke sejumlah kafe yang berada di Kecamatan Jati, Kudus pada Jumat (11/3/2016) sekitar pukul 22.30 WIB.

Dari razia tersebut, setidaknya ada 10 pemandu karaoke dan 15 pengunjung yang terjaring razia. PK dan pengunjung yang berhasil dirazia tersebut, didapat dari dua kafe yang berada di Desa Jati Wetan.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, razia terhadap kafe tersebut, merupakan salah satu upaya untuk memerangi penyakit masyarakat dan menegakkanPerda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Hiburan Malam, Diskotik, Pub danPenataan Hiburan Karaoke. Selain itu, juga PerdaNomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol.

“Dalam operasi tersebut, kita menjaring 10 PK dan 15 Pengunjung. Selainitu, kita juga telah menyita kartu tanda penduduk mereka. Nantinya, akan kita lakukan pembinaan pada Senin (14/3/2016) mendatang,” ujarnya.

Dirinya berharap, dengan adanya kegiatan tersebut bisa menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat.

Editor : Kholistiono

 

Belum Ada Eksekusi, Diduga Pihak Berwenang Ada yang Main Mata terhadap Keberadaan Usaha Karaoke

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Komisi A DPRD Kudus Nur Khabsyin mengatakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki kewenangan menegakkan perda selama ini dinilai main mata terhadap keberadaan usaha karaoke. Jangan sampai ada pemikiran jika ada gugatan, maka eksekusi belum bisa dilakukan.

”Ini pandangan keliru. Uji materi berbeda dengan pengadilan biasa yang ada persidangan. Contohnya pada kasus kios Kudus Plaza. Meski masih digugat, Satpol PP berani melakukan eksekusi. Dalam konteks usaha karaoke juga seharusnya berlaku,” katanya.

Disebutkan, selama ini hanya resto dan kafe yang bisa mengantongi izin usaha di Kudus. Itu pun jika pengusaha beritikad baik mengurus izin usahanya. Setelah ada putusan MA, tinggal dikaji lebih lanjut apa yang menjadi putusan hakim. ”Intinya menurut penilaian kami, sebelum ada putusan MA pun, maka perda tetap berlaku,” ujarnya.

Khabsyin mengatakan, uji materi atas Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke ke Mahkamah Agung (MA), seharusnya tak menghalangi penertiban karaoke.

Digugatnya Perda Karaoke tersebut, diminta tak menyurutkan langkah Pemkab Kudus untuk menertibkan usaha hiburan malam. Terlebih usaha karaoke di Kudus selama ini beroperasi secara ilegal, karena tak mengantongi izin.

”Upaya pengusaha karaoke dalam mengajukan uji materi memang harus dihormati sebagai hak masyarakat. Namun karena usaha karaoke di Kudus adalah ilegal karena tak berizin, maka tak ada alasan untuk tidak menertibkannya,” katanya, Selasa (23/2/2016).

Khabsyin mengingatkan legal standing (kedudukan hukum pemohon) yang dinilainya tak jelas. Karena usaha karaoke di Kudus ilegal, wakil rakyat asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, tidak ada orang atau badan yang berhak mengaku punya usaha karaoke di Kudus. ”Mereka tidak punya legal standing. Kecuali jika di Kudus memang ada izin usaha karaoke,” katanya.

Seperti diberitakan, Asosiasi Pengusaha Resto dan Hiburan Karaoke Seluruh Indonesia (Asprehikasi) resmi mengajukan gugatan uji materi atas perda ke Mahkamah Agung (MA) dengan nomor register 06 P/HUM/2016. Pada berkas permohonan uji materi ke MA melalui kuasa hukumnya, Asprehikasi menilai secara formil dan materiil perda tersebut tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Editor : Titis Ayu Winarni

Pemkab Kudus Siap Layani Gugatan dari Pengusaha Karaoke

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kabag Hukum Setda Kudus Suhastuti mengaku siap melayani gugatan uji materiil Perda Nomor 10 Tahun 2015 yang diajukan pengusaha karaoke.

”Pada prinsipnya kami siap menghadapi. Bahkan, malam ini kami akan berangkat ke MA untuk mengirimkan surat jawaban,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Kuasa Hukum DPRD Kudus Subarkah. Menurutnya, dalam UU Pariwisata, terdapat kekhususan, dimana perda dapat dibuat sesuai kearifan lokal.

”Dengan mempertimbangkan Kudus sebagai kota santri, maka Perda Nomor 10 Tahun 2015 akhirnya dibuat yang esensinya melarang keberadaan tempat hiburan diskotik, kelab malam serta karaoke,” ujar Subarkah.

Untuk itu, Subarkah berharap agar majelis hakim MA yang melakukan uji materiil ini, bisa mempertimbangkan aspek kearifan lokal tersebut. Sehingga, Perda Nomor 10 Tahun 2015 yang sudah disahkan, bisa tetap dijalankan.

Sementara itu, Haryanto pemilik usaha karaoke sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Resto dan Hiburan Karaoke Seluruh Indonesia (ASPREHIKASI) Kudus, sebagai pihak pemohon dirinya mengaku cukup optimistis gugatan uji materiil yang diajukan tersebut akan diterima oleh MA.
Selama gugatan diajukan, dia dan pengusaha karaoke di Kudus lainnya, akan tetap nekat buka.

Editor : Kholistiono

 

Baca juga : Perda Tentang Karaoke di Kudus Akhirnya Digugat di MA

Perda Tentang Karaoke di Kudus Akhirnya Digugat di MA

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Kudus – Pengusaha karaoke di Kudus akhirnya mengajukan gugatan uji materiil atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelarangan Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke.

Pasalnya, perda tersebut dinilai bertentangan dengan sejumlah aturan perundangan lainnya, di antaranya UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Permenparkerad Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke, Permen Kebudayaan dan Pariwisata tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi serta Surat Gubernur Jateng Nomor : 10/015/2015 tentang Klarifikasi atas Perda Kudus Nomor 10 Tahun 2015.

Haryanto, pemilik usaha karaoke sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Resto dan Hiburan Karaoke Seluruh Indonesia (ASPREHIKASI) Kudus, sebagai pihak pemohon mengungkapkan, materi gugatan uji materiil tersebut telah didaftarkan di Mahkamah Agung (MA), sejak 27 Januari lalu.
Dalam uji materiil, pengusaha karaoke menempatkan dua pihak, yakni Bupati Kudus dan DPRD Kudus sebagai pihak termohon.

Menurutnya, dalam gugatan uji materiil tersebut, ada beberapa objek gugatan, diantaranya Perda Nomor 10 Tahun 2015 dinilai tidak jelas asas tujuan, hierarki, serta kejelasan rumusan sebagaimana diwajibkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perda.

”Jadi, Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang karaoke ini, sama sekali tidak jelas, isi, tujuan maupun rumusannya. Yang paling penting, dalam surat gubernur juga sudah dijelaskan kalau tersebut bertentangan dengan aturan perundangan yang lebih tinggi,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Baca juga : Perda Disahkan, Pengusaha Karaoke Meradang

Satpol PP Segera Tindak Tempat Karaoke Nakal

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Kepala Satpol PP Kudus, Abdul Halil saat dikonfirmasi mengaku siap menjalankan instruksi bupati tersebut. Yakni untuk melakukan penertiban terhadap tempat usaha karaoke yang ada di Kudus. Upaya tersebut dilakukan menyusul telah diundangkannya Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang Usaha Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke.

Namun demikian, pihaknya masih menunggu hasil sosialisasi dari perda 10/2015 serta surat edaran Sekda tersebut.

”Ya pada prinsipnya kami siap melakukan penertiban tempat karaoke. Tapi, saat ini kami masih menunggu hasil sosialisasi tersebut apakah ditaati oleh para pemilik usaha karaoke atau tidak,” tandasnya.

Namun, saat didesak kapan upaya penertiban bakal dilakukan, Halil enggan berkomentar. Pihaknya juga tidak memberi kejelasan mengenai berapa lama waktu sosialisasi diberikan. ”Lihat nanti sajalah,” ujarnya singkat.

Sementara, Sekretaris Fraksi Hanura Demokrat, Edi Kurniawan mengaku kecewa dengan sikap Pemkab Kudus yang terkesan lamban dalam menegakkan perda 10/2015 terutama soal penertiban usaha karaoke. Apalagi, sejauh ini keberadaan tempat karaoke justru bertambah marak setelah perda tersebut disahkan.

”Setelah perda diundangkan, justru tempat karaoke makin menjamur di Kudus,” tandasnya.
Untuk itu, menurut Edi, pihaknya tak ingin perda karaoke hanya jadi macan kertas. Penegakan atas aturan dalam perda tersebut harus segera dilakukan karena perda tersebut merupakan aspirasi mayoritas masyarakat Kudus.

”Semua tempat karaoke tanpa terkecuali harus segera ditutup. Tak peduli apakah berbentuk bilik-bilik atau dalam hall sebagaimana diatur dalam perda,” tandasnya. (MERIE/AKROM HAZAMI)

Tempat Karaoke Kudus Terancam

ilustrasi karaoke

ilustrasi karaoke

 

KUDUS – Bupati Kudus Musthofa akan segera menginstruksikan aparat Satpol PP untuk segera melakukan penertiban terhadap tempat usaha karaoke yang ada di Kudus. Upaya tersebut dilakukan menyusul telah diundangkannya Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang Usaha Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke.

”Dalam waktu dekat ini Satpol PP bersama tim terpadu akan melakukan operasi penertiban terhadap usaha kafe karaoke yang tidak sesuai dengan perda,” kata bupati saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD, Senin (16/11).

Menurut bupati, sejauh ini penegakan atas perda 10/2015 tersebut masih dalam tahap sosialisasi. Selain sudah mengundangkan perda, pemkab Kudus melalui Sekretaris Daerah juga sudah mengeluarkan surat nomor 045.2/2186/01/2015 tertanggal 20 Oktober 2015.

Dalam surat tersebut, seluruh pemilik usaha kafe dan karaoke diminta untuk menaati seluruh ketentuan yang ada dalam perda 10/2015 di mana substansinya adalah melarang keberadaan karaoke tanpa terkecuali di Kabupaten Kudus.

”Sejauh ini kami masih dalam tahap melakukan pemantauan atas kepatuhan para pemilik karaoke terhadap perda dan surat edaran Sekda tersebut,” tukasnya. (MERIE/AKROM HAZAMI)

Perda Disahkan, Pengusaha Karaoke Meradang

Karaoke_04KUDUS – Pengusaha karaoke di Kudus meradang mendengar Ranperda pelarangan Karaoke disahkan DPRD Kudus, Senin (27/7/2015). Mereka akan melakukan perlawanan dengan menggugat perda yang disahkan ke Mahkamah Konstitusi.

”Jika perda tersebut benar-benar diberlakukan, kami siap melakukan gugatan judicial review ke MK,” kata perwakilan pengusaha karaoke, Arie Setyawan, Selasa (28/7).

Dia menyatakan telah menyiapkan sejumlah tim hukum untuk melakukan melakukan gugatan. Gugatan bisa dilakukan secara perorangan atau secara bersama-sama dalam paguyuban pengusaha karaoke.

Menurutnya, ada banyak kelemahan dalam perda pelarangan karaoke. Dia menyebutkan, isi dari Perda tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pariwisata yang berada di atasnya.

“Dalam undang-undang, karaoke bukan merupakan jenis usaha yang dilarang. Kearifan lokal hanya berwenang mengatur dan menata usaha seperti pengelolaan maupun pengaturan lokasi,” terangnya. (SUWOKO)

Aturan Disahkan, Karaoke Kudus Wajib Tutup

Karaoke_04KUDUS – Pimpinan DPRD Kudus telah mengesahkan Ranperda tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke, dalam sidang paripurna, Senin (27/7/2015). Dengan begitu, jika hasil evaluasi Gubernur Jateng dan Kemendagri tak menolaknya, tempat hiburan karaoke di Kudus wajib tutup.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanat perda yang telah disahkan tersebut. Namun, sebelum itu pihaknya tetap masih menunggu ranperda tersebut resmi diundangkan serta turunnya petunjuk teknisnya.

”Kami masih harus menunggu hasil evaluasi Gubernur Jateng dan Kemendagri, serta perbup yang akan mengatur teknis pelaksanaan di lapangan,” ujar Halil.

Bupati Kudus Musthofa yang hadir dalam sidang paripurna dewan, menyampaikan apresiasinya terhadap anggota dewan yang berhasil mengesahkan Ranperda Karaoke. (SUWOKO)

Lama Alot, Ranperda Karaoke Akhirnya Disahkan

Karaoke_04KUDUS – Ranperda tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke, akhirnya disahkan oleh DPRD Kudus dalam paripurna yang digelar Senin (27/7).

Pengesahan ranperda itu berlangsung cukup cepat, tidak seperti pada sidang sebelumnya. Dari 45 anggota dewan, hanya lima yang tak hadir dalam paripuran. Semua anggota dewan yang hadir menyatakan setuju pengesahan ranperda tersebut.

Tak seperti paripurna sebelumnya yang berlangsung alot, kali ini pengesahan ranperda karaoke tersebut berlangsung mulus. Dari 45 anggota DPRD Kudus, 40 diantaranya hadir dan menyatakan persetujuannya untuk mengesahkan ranperda tersebut.

Ranperda tersebut disahkan, setelah anggota DPRD Kudus alot melakukan pembahasan. Sebelumnya, alotnya pembahasan tersebut terjadi pada public hearing yang diselenggarakan pansus, dan aksi warga yang menuntut pengesahan ranperda tersebut.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, raperda karaoke yang disahkan hari ini sama persis seperti draf yang disodorkan Pansus III. Pansus telah menyerahkan hasil pembahasan pada rapat paripurna 5 Juni 2015.

”Jadi, ranperda yang disahkan ini sama persis dengan hasil pembahasan Pansus beberapa waktu lalu,” ujar Masan. (SUWOKO)

Lintas Fraksi Galang Tanda Tangan Dukung 12 Ranperda Diparipurnakan

Anggota DPRD Kudus lintas fraksi melakukan pertemuan membahas ranperda. Mereka meminta pimpinan dewan untuk memparipurnakan 12 ranperda yang telah usai dibahas pansus. (MURIA NEWS / FAISOL HADI)

KUDUS – Sejumlah anggota DPRD Kudus dari lintas fraksi, menggalang tanda tangan dari semua anggota dewan di Kudus. Aksi tersebut dilakukan untuk memperjuangkan semua ranperda di diparipurnakan.

Lanjutkan membaca

Anggota Dewan Lintas Partai Minta Semua Ranperda Diparipurnakan

Anggota DPRD Kudus lintas fraksi melakukan pertemuan membahas ranperda. Mereka meminta pimpinan dewan untuk memparipurnakan 12 ranperda yang telah usai dibahas pansus. (MURIA NEWS / FAISOL HADI)

KUDUS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus lintas fraksi, meminta supaya semua ranperda yang subah dibahas dalam pansus untuk di diparipurnakan. Permintaan itu lantaran semua pansus sudah membahasnya.

Lanjutkan membaca