Nasib Pemandu Karaoke Pungkruk Jepara Tinggal Menghitung Waktu

Bangunan- bangunan yang nampak masih bagus di kawasan Pungkruk akan dirobohkan pada 19 Agustus nanti. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bangunan- bangunan yang nampak masih bagus di kawasan Pungkruk akan dirobohkan pada 19 Agustus nanti. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Setelah sempat tertunda, kepastian pembongkaran bangunan tempat karaoke di Pungkruk, Jepara, dipastikan akan dilakukan pada tangggal 19 Agustus 2015 atau delapan hari lagi.

Kepastian itu muncul setelah rapat koordinasi dipimpin oleh Wakil Bupati Jepara, Subroto di ruang kerjanya Senin (10/8/2015).

Rapat diikuti oleh jajaran Polres, Kodim, Kejaksanaan Negeri, Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Pariwisata, Dinas Ciptaru, Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM, Bappeda, Camat Mlonggo dan sejumlah pejabat terkait. Disamping itu juga dihadiri oleh Ketua MUI,Ketua FKUB, Ketua NU dan pengurus GP Ansor.

Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto mengatakan, di samping bangunan di kawasan itu dibangun tanpa izin di atas tanah Pemerintah Kabupaten Jepara, dampak yang menyertai keberadaan tempat karaoke itu yang sangat meresahkan masyarakat, seperti miras, prostitusi terselubung hingga tingginya akan perceraian di Jepara.

Bahkan tinggginya akan penyakit HIV / AIDS di Jepara juga patut diduga sebagian bermula dari kawasan ini.

“Dalam rapat tersebut, setelah mendengarkan pertimbangan semua peserta rapat, Wakil Bupati Subrroto memutuskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara dengan didukung seluruh unsur Forkopinda serius dalam menyelamatkan generasi muda dan masa depan Jepara. Ini juga bukan bentuk arogansi aparat, tetapi semata-mata untuk memberikan kepastian terhadap pembangunan moraltitas generasi muda kita kedepan,” ujar Hadi seusai mengikuti rapat koordinasi tersebut kepada MuriaNewsCom, Senin (10/8/2015). (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Aduh Gimana Ini? Pengusaha Karaoke Pungkruk Jepara Terancam jadi Gelandangan

Papepung melakukan audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Kamis (6/8/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Papepung melakukan audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Kamis (6/8/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Wakil Ketua Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) Jepara Mulud mengatakan rencana Pemkab Jepara untuk menjadikan lokasi pantai Pungkruk sebagai wisata kuliner dengan membongkar semua bangunan yang ada masih tidak jelas.

“Kalau memang ada rencana itu, lalu kapan waktunya. Anggarannya berapa. Sampai saat ini belum jelas. Lantas setelah bangunan semua dibongkar, apa kami menjadi gelandangan?” kata Mulud.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara meresponnya. Mereka akan mengusulkan agar Pemkab Jepara membuat tempat penampungan bagi para pengusaha Pungkruk jika nanti bangunan-bangunan tempat usaha mereka dirobohkan atau dibongkar.

Hal itu dikatakan Nur Fuad selaku wakil ketua Komisi B DPRD Jepara. Menurut Fuad, tempat penampungan tersebut nantinya dapat digunakan oleh para pengusaha pungkruk untuk “ngungsi” selama bangunan mereka dibongkar dan selama menunggu kepastian kapan akan dibangunkan tempat usaha kuliner sesuai dengan rencana Pemkab Jepara.

“Barang kali itu bisa menjadi solusi dari masalah ini. Sebab, di satu sisi Pemkab Jepara menginginkan penataan dengan membongkar bangunan yang ada dan mengganti bangunan baru, namun di sisi lain para pengusaha juga butuh kepastian dan butuh mencari nafkah,” ujar Fuad dalam forum audiensi dengan para pengusaha Pungkruk di gedung DPRD Jepara, Kamis (6/8/2015).

Menurut Fuad, hal itu harus dilakukan sebagaimana yang harus dilakukan ketika ada rencana renovasi atau bencana di sebuah pasar tradisional. Pihak pemerintah harus menyediakan tempat penampungan sampai lokasi baru benar-benar sudah dapat ditempati.

Ketua Komisi A DPRD Jepara, Junarso yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya tidak menginginkan adanya perdebatan yang panjang antara Pemkab Jepara dengan pihak pengusaha Pungkruk. Sehingga, masalah tersebut harus mengedepankan perdamaian dan menjaga kondusivitas. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Pengusaha Karaoke Pungkruk Jepara, Sampai Kapan Kamu Akan Gigit Jari?

Papepung melakukan audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Kamis (6/8/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Papepung melakukan audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Kamis (6/8/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Pengusaha karaoke pungruk Jepara sampai kapan akan gigit jari? Ini jawaban dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Jepara Trisno Santosa saat memberikan klarifikasi dan jawaban atas aduan dan keluhan dari pengusaha karaoke Pungkruk saat mengadu ke DPRD Jepara, Kamis (6/8/2015).

Hal ini terkait, puluhan pengusaha mengadu terkait dengan rencana pembongkaran bangunan di kawasan pesisir pantai Pungkruk oleh Pemkab Jepara.

Menurut Trisno, keputusan final terkait dengan kebijakan Pemkab Jepara terhadap masalah di Pungkruk akan ditentukan pada 10 Agustus 2015 nanti.

“Rencananya, tanggal 10 Agustus akan ada rapat yang diikuti oleh Forkopinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) terdiri dari Bapak Bupati, pak Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, Kejari, dan yang lainnya. Rapat itu nanti akan yang akan mengambil keputusan langkah selanjutnya apa,” ujar Trisno dihadapan Komisi A dan B DPRD Jepara dan sejumlah pengusaha Pungkruk.

Menurut Trisno, selain akan diikuti Forkopinda, rencananya juga akan diikuti pejabat teknis di lingkungan Pemkab Jepara.

Dia juga mengatakan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tertentu. Sehingga, pihaknya mengaku akan tunduk pada hasil rapat yang akan digelar oleh Pemkab tersebut.
“Apapun hasil rapat itu nanti, kami akan ikuti. Karena kami hanya bertugas sebagai aparat saja,” kata Trisno. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Pengusaha Pungkruk Mengadu ke DPRD Jepara

Papepung melakukan audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Kamis (6/8/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Papepung melakukan audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Kamis (6/8/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Puluhan pengusaha karaoke yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) melakukan audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Kamis (6/8/2015). Puluhan pengusaha tersebut mengadu terkait dengan rencana pembongkaran bangunan di kawasan pesisir pantai Pungkruk oleh Pemkab Jepara. Audiensi tersebut diterima jajaran komisi A dan komisi B.

Mengawali audiensi, Arifin, selaku ketua Papepung menyampaikan, pihaknya datang ke gedung DPRD Jepara untuk menyampaikan aspirasi terkait rasa keberatan pihaknya atas rencana pembongkaran bangunan tempat usaha. Terutama usaha karaoke dan masalah status tanah.

”Kami sudah melakukan proses hukum dan sampai saat ini masih berjalan. Sehingga, kami minta agar rencana Pemkab untuk membongkar bangunan usaha warga dipending sampai ada hasil dari proses hukum yang tengah berjalan,” ujar Arifin.

Senada dengan Arifin, wakil ketua Papepung Mulud juga menyampaikan, bahwa pihaknya datang ke dewan untuk meminta Dewan agar dapat membantu menjembatani masalah di Pungkruk, sehingga dapat memberikan solusi.

”Kami sangat berharap adanya solusi atas masalah Pungkruk. Kami minta agar Pemkab Jepara tidak terburu-buru melakukan tindakan pembongkaran,” katanya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Kudus dan Pati Larang Karaoke, Jepara Bisa Dibanjiri PK

Ilustrasi tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ilustrasi tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Setelah munculnya Peraturan Daerah (Perda) mengenai pelarangan karaoke di Kabupaten Kudus dan Pati. Kabupaten Jepara berpotensi menjadi tempat migrasi para pemandu karaoke (PK). Pasalnya, sampai saat ini Jepara belum memiliki Perda terkait pelarangan itu.

“Apalagi isu pelarangan karaoke yang baru sebatas aturan dari Bupati sudah bergeser jadi isu status tanah dan upaya pembongkaran Pungkruk saja. Padahal, tempat karaoke juga ada di lokasi lain selain Pungkruk,” kata salah satu pengusaha karaoke Pungkruk, Mulud kepada MuriaNewsCom.

Meski demikian, sampai saat ini belum ada PK dari Kudus maupun Pati yang bermigrasi ke Pungkruk. Namun potensi migrasi tersebut tetap ada lantaran sampai saat ini di Jepara belum ada aturan pelarangan yang jelas.

“Kalau di kota lain kan jelas, karaoke boleh namun menjadi fasilitas rumah makan atau yang lainnya. Tapi kalau di Jepara isunya malah bergeser,” katanya.

Lebih lanjut Mulud, jika memang ada PK baru yang masuk, pihaknya akan melakukan pengawasan dan pendataan. Pasalnya, saat ini di Pungkruk sendiri ada aturan-aturan yang harus ditaati bagi para PK.

“Kalau di sini PK tidak boleh memakai pakaian mini dan baju juga harus berlengan. Kalau memang ada PK baru dan tidak mau mengikuti aturan tersebut ya, silakan pergi. Mengingat saat ini kondisi karaoke di Jepara jadi bahan pembicaraan banyak pihak,” ujar Mulud.

Sementara itu, salah seorang pemilik kafe caraoke, Bunga (samaran) mengatakan, saat ini dia mengaku kesulitan mencari PK baru. Sejak beredar wacana rencana eksekusi perobohan bangunan karaoke, PK yang pulang kampung saat lebaran sampai saat ini banyak yang belum kembali bekerja.

“Usaha saya cuma ini saja mas, jadi mau gimana lagi kalau tidak buka. Tapi sekarang mencari PK sulit,” katanya. (WAHYU KZ/SUWOKO)

Terima Surat Penundaan Eksekusi, Pengusaha Karaoke Sebut Tak Melihat Itikad Baik dari Pemkab

Sejumlah pengusaha karaoke Pungkruk melihat surat pemberitahuan penundaan penutupan paksa yang baru diterima dari Pemkab Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah pengusaha karaoke Pungkruk melihat surat pemberitahuan penundaan penutupan paksa yang baru diterima dari Pemkab Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ditengah kumpul-kumpul yang dilakukan sejumlah pengusaha karaoke di Pungkruk, mereka menerima surat pemberitahuan penundaan eksekusi pembongkaran bangunan tempat karaoke di lokasi tersebut.  Lanjutkan membaca

Pengusaha Karaoke Pungkruk Tegaskan “Wani Mati” untuk Hadapi Eksekusi

Sejumlah pengusaha karaoke pungkruk berkumpul dan berjaga-jaga di kawasan bangunan yang rencananya dirobohkan aparat. Mereka nekat akan memberikan perlawanan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah pengusaha karaoke pungkruk berkumpul dan berjaga-jaga di kawasan bangunan yang rencananya dirobohkan aparat. Mereka nekat akan memberikan perlawanan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Meskipun pembongkaran bangunan tempat karaoke di Pungkruk ditunda pada 19 Agustus 2015 nanti,sejumlah pengusaha karaoke Pungkruk tetap berkumpul dan pasang badan untuk menghalangi aparat, pada Senin (27/7/2015).  Lanjutkan membaca

Papepung Tak Kaget Eksekusi Bangunan Karaoke di Pantai Pungkruk Jepara Ditunda

Wakil Ketua Papepung Mulud. (MuriaNewsCom)

Wakil Ketua Papepung Mulud. (MuriaNewsCom)

JEPARA – Keputusan Pemkab Jepara menunda eksekusi pembongkaran bangunan di Kawasan Pantai Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo tidak berefek pada Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung). Apalagi, penundaan tersebut bukan kali pertama.

Wakil Ketua Papepung Mulud mengatakan, wacana pembongkaran bangunan karaoke pungkruk sebelumnya sudah dikeluarkan sejak awal tahun ini. Yakni akan dilaksanakan pada April. Hanya, tiba-tiba ditunda pada 27 Juli 2015.

”Karena itu kami tidak kaget jika kali ini kembali ditunda hingga 19 Agustus 2015. Yang pasti tuntutan kami tetap seperti semula. Yaitu, Pemkab memberikan kesempatan bagi para pengusaha karaoke untuk menjalankan usahanya dengan ketentuan yang disepakati bersama. Bukan dengan pengusiran seperti ini,” kata mulud. (WAHYU KZ/SUPRIYADI)

Pemkab Jepara Tunda Pembongkaran Pungkruk, Ada Apa?

Kepala Satpol PP Kabupaten Jepara Trisno Santosa. (MuriaNewsCom)

Kepala Satpol PP Kabupaten Jepara Trisno Santosa. (MuriaNewsCom)

JEPARA – Eksekusi pembongkaran maupun perobohan bangunan di Kawasan pantai Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo Jepara ditunda. Jika sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengumumkan pembongkaran akan dilaksanakan pada Senin awal pekan nanti, 27 Juli 2015, namun ditunda menjadi 19 Agustus 2015.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Kabupaten Jepara Trisno Santosa. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat bupati, wakil bupati, dan kapolres jepara pada, Kamis (23/7/2015) kemarin, rencana eksekusi perobohan bangunan karaoke ditunda.

”Berdasarkan rapat tersebut, memang rencana eksekusi ditunda sampai setelah peringatan HUT kemerdekaan. Rapat diikuti Pak Bupati, Pak Wakil, dan Pak Kapolres. Jadi tak ada alasan lain,” ujar Trisno kepada MuriaNewsCom, Jumat (24/7/2015).

Menurut Trisno, alasan penundaan eksekusi perobohan bangunan karaoke lantaran, Pemkab masih memberikan kesempatan pemilik bangunan karaoke untuk membersihkan atau membongkar sendiri bangunannya, sebelum ada pembongkaran paksa oleh aparat.

”Surat penundaan itu akan kami kirimkan pada Senin (27/7/2015) awal pekan besok,” kata Trisno.

Sebelumnya, Wakil Ketua Papepung Mulud bersiap mengerahkan semua anggota Papepung untuk melawan aparat penegak hukum yang akan melakukan eksekusi pembongkaran bangunan karaoke di Pungkruk turut Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo Jepara. Hal itu lantaran alasan yang dijadikan landasan terkesan dipolitisi.

”Sebelumnya isu yang digunakan karaoke, kemudian bergeser menjadi isu status tanah. Alasan itu seakan ingin memaksa kami pergi dari sini (Pungkruk),” kata Mulud. (WAHYU KZ/SUPRIYADI)

Pengalihan Isu Karaoke ke Status Tanah Dianggap Jadi Akal-akalan Pemkab Jepara Usir Papepung dari Kawasan Pantai Pungkruk

Wakil Ketua Papepung Mulud. (MuriaNewsCom)

Wakil Ketua Papepung Mulud. (MuriaNewsCom)

JEPARA – Persoalan di Pungkruk turut Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Jepara, bermula dari persoalan tempat karaoke yang ingin ditutup oleh Pemkab Jepara. Namun, isu karaoke tersebut saat ini dianggap bergeser menjadi isu status tanah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) Mulud.

Menurutnya, awalnya masalah di Pungkruk merupakan masalah karaoke yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban. Namun nyatanya, kata Mulud, keamanan dan ketertiban tersebut tidak cukup kuat untuk menjadikan tempat karaoke tutup.

”Kemudian isu tersebut bergeser menjadi isu status tanah. Itu upaya yang memaksa kami pergi dari sini,” kata Mulud kepada MuriaNewsCom, Jumat (24/7/2015).

Lebih lanjut Mulud mengemukakan, pengalihan isu tersebut merupakan upaya Pemkab Jepara untuk melakukan pengusiran pengusaha di Pungkruk. Dalam hal ini, lanjut Mulud, tidak muncul I’tikad baik untuk mencarikan jalan tengah dari Pemkab Jepara.

”Kami merasa terdzolimi. Jika memang masalahnya ada pada dampak dari karaoke, semuanya bisa diatur dan aturan itu diperketat, yang penting kami tidak kehilangan pekerjaan. Bukan dengan mengusir seperti ini,” sesalnya.

Dia menambahkan, pihaknya telah berupaya mencari perlindungan hukum. Bahkan, terkait status tanah juga telah dimasukkan ke jalur hukum agar tidak ada kesewenang-wenangan Pemkab. Sehingga, pihaknya berharap Pemkab Jepara menghargai proses hukum yang ditempuh tersebut dengan tidak memaksakan diri melakukan pembongkaran bangunan di Pungkruk. (WAHYU KZ/SUPRIYADI)

Tak Mau Dibongkar Paksa, Papepung Siap Angkat Senjata Lawan Pemkab Jepara

Wakil Ketua Papepung Mulud. (MuriaNewsCom)

Wakil Ketua Papepung Mulud. (MuriaNewsCom)

JEPARA – Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) bersiap untuk melawan aparat penegak hukum yang akan melakukan eksekusi pembongkaran bangunan karaoke di Pungkruk turut Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Jepara. Sebagaimana rencana sebelumnya, pembongkaran akan dilaksanakan pada Senin (27/7/2015) atau awal pekan mendatang.

Wakil Ketua Papepung Mulud mengatakan, pihaknya telah menerima surat peringatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara yang ditandatangani Wakil Bupati Jepara Subroto tertanggal 13 Juli 2015. Isi dari surat peringatan tersebut pada intinya meminta agar pengusaha melakukan pembongkaran sendiri sebelum dibongkar aparat.

”Dalam surat tersebut, dikatakan bahwa pengusaha diberi waktu sampai Minggu 26 Juli untuk membongkar bangunan sendiri sebelum tanggal 27 Juli yang akan dibongkar paksa oleh aparat. Namun, kami tidak mau melakukan itu. Kami siap melawan aparat,” ujar Mulud kepada MuriaNewsCom, Jumat (24/7/2015).

Menurutnya, sejatinya pihaknya tidak ingin melawan aparat. Tapi karena berbagai upaya untuk menego keputusan pembongkaran dari Pemkab tidak ada titik temu, dan Pemkab dianggap tak memberikan solusi. Maka pihaknya juga menyatakan terpaksa memberikan perlawanan.

”Rembug di meja sudah tidak bisa, jadi saatnya kita rembug di lapangan. Apapun yang terjadi, kami akan hadang dan kami akan lawan. Kalau aparat memaksa, jangan salahkan kami jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya. (WAHYU KZ/SUPRIYADI)

Tak Ada Lagi Pengunjung Karaoke, Giliran Maling yang Sambangi Kawasan Pungkruk

Kawasan Pungkruk yang sangat sepi usai ada kebijakan penutupan usaha karaoke di Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

Kawasan Pungkruk yang sangat sepi usai ada kebijakan penutupan usaha karaoke di Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

JEPARA – Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) menilai, kebijakan penutupan semua tempat usaha karaoke di Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo yang belum adanya tindakan solusi yang tepat dari Pemkab membuat efek domino. Selain saat ini banyak yang kehilangan pekerjaan, lokasi kawasan Pungkruk yang berada di pesisir pantai menjadi sangat sepi.

”Bahkan, sejak usaha karaoke kami tutup. Kasus pencurian banyak sekali yang terjadi,” ujar Wakil Pengurus Papepung Mulud kepada MuriaNewsCom.

Lebih lanjut Mulud membeberkan, sejak kawasan Pungkruk menjadi begitu sepi, kasus pencurian meningkat. Tercatat satu unit proyektor di Cafe Ana, Power suply di Cafe Lumintu, mesin pompa air di Cafe Virgo, serta satu unit sepeda motor di Dikuh Jubel dicuri.“Sementara ini baru dua pelaku pencurian yang sudah kami serahkan ke pihak berwajib,” katanya.

Dia menambahkan, sejak dipastikannya rencana Pemkab Jepara untuk membongkar kawasan Pungkruk. Para pengusaha dan karyawan sudah tertekan. Semuanya memikirkan bagaimana nasibnya nanti.

Bahkan, tak hanya pengusaha karaoke yang merasa akan dirugikan. Namun juga beberapa pengusaha lain terutama pengusaha kecil seperti warung makan sederhana yang sangat dirugikan dengan adanya rencana tersebut.

“Ada beberapa penjual makanan yang tidak bisa mendapatkan nafkah sejak ada isu penutupan usaha karaoke. Sebab, dia memang mengandalkan jualan makanan untuk melayani karyawan di tempat karaoke,” imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Surati Bupati dan Dewan, Papepung Tak Mau Digusur

Aparat Satpol PP ketika merazia tempat usaha karaoke untuk memastikan semua tempat karaoke tidak beroperasi. Sampai saat ini Papepung tetap enggan untuk mematuhi surat resmi Bupati yang akan menggusur tempat karaoke di Pungkruk. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Paguyuban pengusaha pungkruk (Papepung) ngotot tak mau turuti perintah Pemkab Jepara agar menutup tempat karaoke dan menggusurnya.

Lanjutkan membaca

Papepung Terima Surat ”Pengusiran”

Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa memberikan secara langsung surat edaran Bupati terkait pembongkaran bangunan diatas tanah negara ke paguyuban pengusaha pungkruk, Selasa (26/5/2015). (MURIANEWS/SUPRIYADI)

JEPARA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jepara menyerahkan surat edaran Bupati terkait pembongkaran bangunan di atas tanah milik negara yang ada di Pungkruk di Desa Mororejo, Kecamatan Mlongga yang semuanya merupakan bangunan tempat karaoke.

Lanjutkan membaca

Papepung Kecewa Tak Dilibatkan Dalam Rapat Pembongkaran Pungkruk

Suasana rapat terkait pengambilan keputusan pembongkaran tempat karaoke yang berada di tanah milik negara di Pungkruk turut Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Jepara beberapa waktu lalu. Papepung merasa kecewa tak dilibatkan dalam rapat tersebut.(MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Kabar mengenai keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara yang akan membongkar bangunan tempat karaoke di Pungkruk cukup mengejutkan bagi para pegusaha karaoke disana. Sebab, selama ini mereka menyatakan belum pernah diajak bicara terkait masalah dan rencana itu.

Lanjutkan membaca

Papepung Tak Terima Keputusan Pemkab

Wakil Ketua Papepung, Mulud. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara telah mengeluarkan keputusan terkait tindaklanjut atas penutupan tempat karaoke. Yakni pembongkaran bangunan tempat karaoke di Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo yang berada di atas tanah milik negara. Namun keputusan tersebut tak dapat diterima oleh Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung).

Lanjutkan membaca

Wow.. Wabup Jepara Minta Sediakan Rp 600 Juta untuk Pungkruk

Gapura selamat datang di Pungkruk. Selama ini pungkruk sudah dikenal sebagai tempat hiburan karaoke, namun Pemkab Jepara sudah memutuskan untuk mengembalikan fungsi asalnya sebagai tempat wisata kuliner. Pemkab akan merobohkan bangunan tempat karaoke di pungkruk yang ada di atas tanah milik Pemda. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Keputusan rapat lintas sektor terkait tindaklanjut penutupan karaoke telah diambil. Pemkab Jepara telah sepakat untuk membongkar bangunan-bangunan tempat karaoke Pungkruk yang berada di atas tanah milik Pemda. Untuk selanjutnya akan dibangun los tempat wisata kuliner.

Lanjutkan membaca

Satpol PP Akan Edarkan Surat Pengosongan Tempat Usaha Karaoke

Kepala Satpol PP jepara Trisno Santosa ketika memberikan arahan kepada para pemandu karaoke (PK) di pungkruk jelang penutupan 10 April lalu. Kali ini Satpol PP akan memberikan surat edar kepada para pengusaha untuk mengosongkan tempat usaha akaraoke mereka yang berada di tanah milik Pemda. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Dalam rapat kordinasi lintas sektor terkait tindaklanjut penutupan karaoke di ruang wakil bupati Jepara pada Rabu (13/5/2015).

Lanjutkan membaca

Pengusaha Pungkruk Juga Diminta Bongkar Bangunan Usahanya

Tempat usaha karaoke di Pungkruk saat dirazia Satpol PP Jepara jelang penutupan semua usaha karaoke di Jepara beberapa waktu lalu. (MURIA NEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara memberikan batas waktu kepada pengusaha karaoke di Jepara untuk mengosongkan tempat usahanya sampai 26 Juli 2015 mendatang. Bahkan, selain diminta untuk mengosongkan, juga diminta untuk membongkar. 

Lanjutkan membaca

Pengusaha Karaoke di Beri Waktu Dua Bulan Kosongkan Tempat Usahanya

Wakil Bupati Jepara (baju putih) memimpin rapat koordinasi lintas sektoral membahas tindaklanjut penutupan pungkruk di ruang kerjanya, Rabu (13/5/2015). (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara  melakukan penutupan pusat hiburan karaoke sejak 10 April, kini para pengusaha karaoke yang sebelumnya menempati tanah Pemda diminta untuk segera mengosongkan lokasi tersebut.

Lanjutkan membaca

Skema Penataan Pungkruk Ternyata Baru Akan Dirapatkan

Foto: Hadi Priyanto, Kabag Humas Pemkab Jepara (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Setelah sebelumnya Wakil Bupati Jepara Subroto menampik tuduhan terkait tidak adanya solusi dan tindaklanjut paska penutupan usaha karaoke untuk Pungkruk, kini Humas Pemkab Jepara Hadi Priyanto menegaskan, untuk tindaklanjut mengenai Pungkruk akan dilakukan rapat pada Rabu (13/5/2015).

Lanjutkan membaca

Masih Nekat Buka, Satpol PP Jepara Sita Peralatan Karaoke

Kepala Satpol PP Jepara menunjukkan alat karaoke yang disita (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara kembali menyita peralatan karaoke milik pengusaha karaoke yang nekat buka. Kali ini, Satpol PP menyita satu unit VCD player dan empat buah microphone dari tempat karaoke milik Amin di Desa Bugel, Kecamatan Kedung.

Lanjutkan membaca