Ramadan,Pengusaha Karaoke di Jepara Main Kucing-kucingan dengan Polisi

Beberapa pemandu karaoke diberikan pembinaan di Mapolres Jepara. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Pengusaha tempat hiburan malam di Jepara kucing-kucingan dengan aparat selama bulan Ramadan 2017. Meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara telah mengedarkan surat larangan beroperasi, nyatanya beberapa di antaranya masih nekat. 

Peristiwa terakhir adalah digerebeknya Kafe Joglo yang ada di Kelurahan Karang Kebagusan, Kecamatan Jepara, Minggu (11/6/2017) malam. Secara terang-terangan, kafe yang terletak di dekat pantai tersebut masih menjajakan minuman keras dan jasa pemandu karaoke (PK).  Total alkohol yang disita adalah sebanyak 40 botol, berupa enam botol anggur kolesom, 10 botol Bir Guiness, tujuh botol Redler dan 17 botol Bir Bintang. 

Sementara itu, sebanyak 16 pemandu karaoke (PK) dimintai keterangan di Mapolres Jepara. Selain itu, ada 10 pengunjung tempat hiburan yang ikut dikeler ke kantor polisi.

Catatan petugas kepolisian, bukan hanya kasus tersebut yang terjadi. Masih di bulan Ramadan tahun ini, sebuah tempat hiburan di Kawasan Pungkruk, juga nekat membuka usahanya. Hal itu disampaikan oleh Kasat Sabhara Polres Jepara AKP Usman Junaidi, Senin (12/6/2017). 

“Pada hari Selasa (6/6/2017), di lokasi Pungkruk juga ditemukan sebuah tempat hiburan yang nekat beroperasi. Di tempat itu ada beberapa minuman keras yang ditemukan. Untuk pelaku sudah dikenai tindak pidana ringan dan disidangkan dan terkena denda sebanyak Rp 1 juta,” ungkap Usman. 

Dirinya memaparkan, terungkapnya bisnis hiburan di kala Ramadan berkat informasi dari masyarakat. Hal itu karena adanya keterbatasan personel dari petugas. Terlebih lagi, siasat yang digunakan oleh pengusaha tempat hiburan yang “licik”.

“Bisa saja ketika kami lewat berpatroli, mereka menutup tempat hiburan. Setelah kami pergi, mereka buka lagi. Dalam bulan Ramadan ini kita memang memberikan imbauan, namun kenyataan di lapangan, mereka mencuri-curi kesempatan,” urainya. 

Oleh karenanya, pihaknya sangat mengharapkan partisipasi aktif dari warga untuk memberitahukan kondisi kamtibmas di lingkungan sekitarnya. Hal itu menurutnya efektif untuk menekan tindakan kucing-kucingan para pengusaha hiburan selama Ramadan.

Lebih lanjut ia mengatakan, kedepan akan meningkatkan koordinasi dengan aparat Satpol PP. Hal itu untuk memberikan efek jera, dengan melakukan penyitaan alat-alat karaoke yang dimiliki pengusaha hiburan.

Editor : Kholistiono

“Telo, Sprit”, Para Pemandu Karaoke Langsung Terbirit-birit

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

PERMASALAHAN karaoke di wilayah eks-Karesidenan Pati memang sangat pelik. Pertentangan antara pemerintah dengan para pengusaha karaoke seolah tak pernah ada ujungnya. Penolakan dari kelompok masyarakat agamis juga tak kalah besarnya.

Mulai dari Kudus, Pati, Jepara, Rembang, hingga Blora, pemerintah daerahnya menggelorakan perlawanan terhadap usaha karaoke yang dinilai cenderung sebagai tempat maksiat terselubung tersebut. Produk-produk hukum yang membatasi keberadaan tempat karaokepun dikeluarkan, sebagai landasan untuk membersihkan daerahnya dari tempat karaoke.

Keberadaan perempuan pemandu karaoke (PK) yang berdandan seksi seronok, dan beredarnya minuman keras yang menjadi penyebab tudingan tempat karaoke sebagai sarang maksiat. Apalagi memang dalam kenyataannya, tak sedikit para PK cantik itu yang mau memberi layanan plus, selain tugasnya menemani bernyanyi.

Setidaknya dua daerah di wilayah lerang Gunung Muria yang begitu keras melakukan pelarangan terhadap karaoke, yakni Pati dan Jepara. Pati yang sempat mendapat julukan sebagai kota karaoke dengan tegas menutup semua tempat karaoke di Pati. Begitu juga dengan Jepara yang langsung membongkar puluhan tempat karaoke di kawasan Pungkruk hingga rata dengan tanah.

Namun permasalahan tak langsung selesai sampai di situ. Para pengusaha karaoke ini tak mau begitu saja menyerah. Di Pati para pengusaha karaoke mengajukan class action terhadap peraturan daerah (perda) yang mengatur karaoke ini. Beberapa tempat karaoke akhirnya lolos, dan leluasa beroperasi hingga saat ini.

Yang tak berhasil lolos juga tak mau menyerah. Mereka rela kucing-kucingan dengan mengakali aturan, misal dengan menyaru atau mengubah tempat karaoke sebagai hotel/penginapan, tentunya ada fasilitas karaoke di dalamnya. Tak sedikit pula yang terang-terangan “menantang” dengan nekat beroperasi secara terang-terangan, meski ada ancaman disegel oleh petugas. “Disegel yo bukak meneh” kata mereka.

Di Jepara juga tak kalah unik cara yang digunakan para pengusaha karaoke ini. Mereka-mereka yang sedari awal ngotot menolak karaoke “diusir” dari kawasan Pungkruk, tetap nekat menjalankan usaha hiburannya itu. Para PK juga tetap dipekerjakan untuk melayani pelanggan.

Para pengusaha karaoke yang tetap nekat beroperasi ini juga mulai mengatur sistem yang rapi, yang membuat mereka bisa lolos dari razia. Di antaranya dengan membentuk tim “intelijen” yang mengawasi pergerakan Satpol PP. Tim ini bahkan bisa menyusup ke saluran komunikasi Satpol PP, sehingga mereka bisa memantau pergerakan petugas penegak perda tersebut.

Mereka juga punya sandi-sandi khusus. Setidaknya yang diketahui saat ini adalah sandi berupa kata-kata aneh. Misal kata “telo” dan “sprit”. Dari dua kata ini lah Satpol PP selalu pulang dengan tangan kosong ketika menggelar razia di kawasan Pungkruk. Ketika Satpol PP mulai bergerak, tim intelijen itu langsung meyebarkan sandi “telo”, jika Satpol PP bergerak bersama TNI atau polisi sandinya jadi “telo,sprit”. Dan ketika mendengar sandi ini, tempat-tempat karaoke serentak langsung tutup, dan para PK lari terbirit-birit.

Kondisi ini bukan tidak diketahui aparat. Mereka sudah mulai sadar jika saluran komunikasi mereka yang menggunakan frekuensi khusus telah disadap. Namun dari fakta ini Satpol PP Jepara tampaknya perlu melakukan evaluasi lebih jauh lagi. Pasalnya, saluran komunikasi yang begitu penting dan rahasia bisa bocor.

Bisa jadi ada oknum-oknum di internal Satpol PP sendiri yang memang sengaja membocorkan. Karena memang ada kecurigaan jika ada oknum-oknum yang bermani dan menjadi beking dari karaoke ini. Namun kecurigaan-kecurigaan ini memang baru sebatas dugaan, namun Satpol PP setidaknya perlu melakukan investigasi mengapa bisa sampai saluran komunikasi mereka bisa dengan mudah tersadap.

Sesekali Satpol PP tampaknya juga perlu melakukan razia terhadap anggotanya sendiri. Tentu saja razia itu harus dilakukan secara dadakan, siapa tahu akan bisa diketahui jika memang ada anggotanya yang nakal.

Lembaga penegak perda ini harus lebih mengetatkan pengawasan, dan menggunkana model koordinasi yang lebih efektif lagi. Sehingga upaya-upaya untuk melakukan penertiban terhadap tempat karaoke yang benar-benar melanggar bisa efektif. Jangan sampai Satpol PP juga dituding melakukan pembiaran, sehingga nantinya akan berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat.

Banyak yang berharap upaya pemerintah menutup tempat karaoke tersebut memang benar-benar upaya dari membersihkan dari maksiat. Jangan sampai masalah karaoke ini justru menjadi alat politik atau upaya tebar pesona, di tengah-tengah upaya perebutan kekuasan di daerah. Sehingga pemerintah perlu untuk menunjukkan pada masyarakat tentang keseriusannya menata masalah karaoke ini. (*)

Bos Karaoke Pungkruk Jepara Didenda Rp 40 Juta

Pelaksanaan sidang terhadap bos karaoke Pungkruk yang digelar di PN Jepara, Kamis (26/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Pelaksanaan sidang terhadap bos karaoke Pungkruk yang digelar di PN Jepara, Kamis (26/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Untuk kali pertama, Pengadilan Negeri (PN) Jepara menyidangkan pemilik usaha tempat karaoke di kawasan Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara. Hal ini, karena Satpol PP mengendus, jika masih ada pengusaha yang sengaja membuka tempat karaoke di kawasan tersebut, meski pada dua tahun lalu, tempat karaoke di kawasan ini telah dirobohkan dan pemkab secara tegas melarang adanya usaha karaoke di tempat tersebut.

Setidaknya, ada empat pengusaha karaoke di Pungkruk yang menjalani sidang di PN Jepara Kamis (26/1/2017) siang. Yakni Mulud, Arifin, Sulkan dan Sugiyat. Keempatnya diketahui masih membuka usaha karaokenya, ketika petugas Satpol PP melakukan razia beberapa waktu lalu. Bahkan, dari keterangan petugas, mereka sudah diperingatkan beberapa kali.

Dalam sidang tersebut, hakim menjatuhkan vonis untuk keempat bos karaoke tersebut dengan denda Rp 40 juta, atau masing-masing Rp 10 juta dengan subsider tahanan satu bulan.

Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Jepara Trisno Santosa melalui Kasi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Anwar Sadat menjelaskan, sidang yang dimulai pukul 11.30 WIB dan selesai pada pukul 13.00 WIB itu memvonis sama untuk keempat terdakwa.

“Harapannya, dengan sanksi tindak pidana ringan (Tipiring) kepada empat pengusaha karaoke ini, bisa memberikan efek jera. Hal tersebut, juga sebagai peringatan bagi pengusaha karaoke lainnya,” katanya.

Pihaknya memastikan akan memberlakukan sanksi yang sama kepada pengusaha karaoke lainnya yang masih nekat membuka usaha karaoke. Razia akan terus digalakkan, sehingga kedepannya para pengusaha karaoke bisa menutup usahanya.

Editor : Kholistiono

Ini Kode Rahasia yang Bikin PK di Pungkruk Jepara Sering Lolos dari Razia Satpol PP

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Jepara – Kabid Penegakan Perda dan Ketertiban Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Jepara Sutarno mengatakan, jika razia terhadap tempat karaoke di wilayah Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mloggo, sering menemui kegagalan.

Katanya, ketika petugas merazia tempat karaoke di kawasan ini, banyak tempat yang dijadikan karaoke tiba-tiba kosong dan taka da lagi pemandu karaoke (PK) yang berada di tempat tersebut.

Menurutnya, petugas yang sering dibikin kecele ketika melakukan razia tersebut, salah satunya, karena handy talky milik petugas Satpol PP ternyata sudah disadap. Sehingga, ketika terjun ke lapangan, banyak PK yang sudah tidak ada di tempat.

“Saya juga heran, saat akan melakukan razia, tiba-tiba saluran handy talky kami ada suara orang lain yang bukan petugas muncul. Mungkin itu disadap oleh orang lain. Sehingga saat kita datang ke lokasi karaoke itu sudah sepi,” kata Tarno.

Selain disadap, katanya, ketika petugas sampai di Pungkruk, warga setempat ada berteriak dengan kata “Telo, sprit, telo, sprit.” Diyakini, ucapan tersebut merupakan kode yang menandakan ada petugas yang datang untuk razia.

“Kata telo tersebut mengisyaratkan bahwa ada regu Satpol PP yang datang. Sedangkan sprit, menurut informasi yang ada, bahasa kode tersebut diisyaratkan sebagai anggota TNI yang ikut kegiatan razia. Mungkin warna seragam kita seperti warna ubi atau telo. Sedangkan sprit mungkin diisyaratkan sebagai seragam TNI. Sebab sama sama hijau,” katanya.

Dengan adanya kode tersebut, sontak pengelola karaoke menutup tempatnya, pun demikian dengan PK yang bekerja di tempat tersebut. Dengan begitu, seringkali mereka lolos dari razia petugas.

Editor : Kholistiono

Karaoke di Jepara Disebut Tak Ada Lagi yang Buka Selama Ramadan Ini

Aparat Satpol PP merazia sejumlah tempat karaoke dan tempat-tempat yang diduga menjual miras (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Aparat Satpol PP merazia sejumlah tempat karaoke dan tempat-tempat yang diduga menjual miras (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

     MuriaNewsCom, Jepara – Di Kabupaten Jepara, selama bulan suci Ramadan semua tempat karaoke dilarang beroperasi. Pelarangan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Jepara tersebut, sejauh ini dipatuhi para pengusaha karaoke di Kota Ukir. Hal ini terlihat, saat aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia, hasilnya semua tempat karaoke tutup.

Kepala Satpol PP Jepara, Trisno Santosa melalui Kabid Penegakan Perda Satpol PP Jepara, Sutarno mengatakan, pihaknya menggelar razia dalam rangka operasi penyakit masyarakat pada bulan Ramadan ini. Hasilnya, tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengusaha karaoke dan tidak ditemukannya minuman keras (Miras) serta pasangan mesum.

“Ini menunjukkan, bahwa indikasi di lapangan pengusaha karaoke mematuhi aturan pelarangan beroperasi selama bulan Ramadan. Tentu saja ini baik, karena peraturan ditaati,” ujar Sutarno kepada MuriaNewsCom, usai melakukan razia Selasa (14/6/2016) malam tadi.

Menurutnya, sejumlah tempat yang dirazia mulai dari wilayah kota, yakni di kawasan terminal lama, di kawasan Stadion Gelora Bumi Kartini, di Shoping Center Jepara, kemudian di wilayah Kecamatan Batealit, Kecamatan Pecangaan hingga Kecamatan Kedung. Hasilnya, semuanya kondusif tidak ditemukan penyakit masyarakat.

“Kami kebetulan melakukan razia secara gabungan, menggandeng TNI dari Kodim 0719/Jepara, dan Polres Jepara. Harapannya kondisi yang baik ini tetap terjaga sampai ke depannya,” ungkap Sutarno.

Dia menambahkan, sejauh ini tidak ada pengusaha karaoke yang mengajukan keberatan mengenai aturan pelarangan operasi. Sehingga, mereka semua berkewajiban untuk memenuhi aturan yang dikeluarkan Pemkab Jepara melalui SE Bupati Jepara tersebut.

Editor : Kholistiono

 

Perda Karaoke Disahkan, Usaha Room Karaoke di Jepara Resmi Dilarang

Salah satu aktifitas karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salah satu aktifitas karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Ranperda Penyelenggaraan Usaha Pariwisata telah disahkan menjadi Perda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Isi Perda tersebut meski membolehkan tempat karaoke, tetapi hanya di hotel dan restoran bintang dua. Itu pun harus karaoke terbuka. Sehingga, tempat karaoke yang menggunakan room tertutup dilarang dalam Perda tersebut.

Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara Trisno Santosa. Menurut dia, dengan sejumlah pasal yang mengatur tentang usaha karaoke, dipastikan jika kebanyakan karaoke di Jepara yang selama ini beroperasi dilarang.

”Kami akan siap melakukan penegakan Perda itu, dengan catatan Perda tersebut sudah diundangkan,” ujar Trisno Santosa kepada MuriaNewsCom, Selasa (31/5/2016).

Trisno menjelaskan, dalam mekanisme peraturan yang ada, Perda setelah disahkan masih perlu diundangkan agar dapat diterapkan. Dimungkinkan setelah Lebaran nanti, Perda tersebut sudah diundangkan.

Dalam Perda Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang dalam Raperdanya dinamai Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan tersebut pengaturan usaha karaoke diatur dalam pasal 27 dan 28. Sedangkan untuk sanksi bagi pelanggar, diatur dalam pasal 85.

Pasal 27 dan 28 mengatur jika orang pribadi atau badan di daerah hanya dapat menyelenggarakan huburan karaoke yang merupakan bagian dari fasilitas penunjang hotel dan restoran, minimal bintang dua. Penempatan karaoke di kedua tempat itu harus di ruangan terbuka (hall).

”Perda itu sudah disahkan oleh DPRD Jepara pada sidang paripurna, Senin (30/5/2016) kemarin. Sehingga sudah tidak ada tawar menawar soal aturan tempat karaoke di Jepara,” ungkapnya.

Pihaknya mengakui saat ini masih banyak usaha karaoke yang buka. Mayoritas merupakan tempat karaoke yang selama beberapa tahun terkahir intensif dirazia. Itu seperti di Pungkruk Desa Mororejo, Keling, Desa Bantrung Kecamatan Batealit, Desa Bugel Kecamatan Kedung dan di Pecangaan.

Editor: Supriyadi

Perda Karaoke Masih Belum Digodok Di DPRD

Sri Handoko, Kasatpol PP Blora sesaat setelah melakukan penutupan karaoke karena tak berizin di Desa Adirejo Tunjungan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Sri Handoko, Kasatpol PP Blora sesaat setelah melakukan penutupan karaoke karena tak berizin di Desa Adirejo Tunjungan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Belum adanya peraturan daerah (perda) yang secara tegas mengatur keberadaan tempat hiburan malam, tentu membuat persebaran serta keberadaan karaoke di Blora bukan tidak mungkin seperti jamur di musim hujan.

Moh Sahari, wakil ketua Komisi A DPRD Blora mengungkapkan, target 2016 ini DPRD Blora mampu menyelesaikan 27 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang kemudian menjadi perda. Dalam 27 ranperda tersebut, salah satunya adalah ranperda tentang karaoke.

”Saat ini yang menjadi konsentrasi DPRD ada tiga ranperda, yakni ranperda tentang Pemerintah Desa, ranperda tentang Administrasi Kependudukan dan ranperda tentang Kepariwisataan, setelah itu akan kami bahas ranperda tentang karaoke,” ujarnya.

Menurutnya, dalam 27 ranperda tersebut DPRD telah membagi secara garis besar ke dalam tiga pembahasan. Yang mana pada akhir 2016 nanti semuanya bisa kelar dan bisa segera diterapkan di Kabupaten Blora.

”Kami menyadari bahwasanya pembentukan Ranperda tidak semudah yang kita bayangkan karena menyangkut 45 anggota dewan. Yang mana mereka memilki visi misi yang lain-lain juga kaitannya dengan masyarakat. Kira-kira jangan sampai Perda yang kita buat tidak bisa dieksekusi di lapangan. Makanya, kita butuh waktu,” ujar dia.

Terkait maraknya tempat karaoke di Blora dirinya berharap agar eksekutif mampu berkordinasi dengan masyarakat. Dalam hal ini tokoh masyarakat, pemuda ataupun tokoh agama. Ia juga mencontohkan, seandainya di suatu tempat di wilayah Kabupaten Blora ada bangunan yang ditengarai sebagai tempat karaoke, alangkah baiknya masyarakat diimbau untuk segera melaporkan. Dalam hal ini Dinas Perizinan maupun Satpol PP bisa bertindak.

Editor : Titis Ayu Winarni

Ini Bocoran Aturan Karaoke dan Rumah Pijat di Jepara

Suasana tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Suasana tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara saat ini masih getol ingin membatasi peluang terjadinya kemaksiatan di Kota Ukir. Saat ini tempat karaoke yang dituding menjadi salah satu tempat peredaran Miras dan prostitusi terselubung akan diatur dengan ketat. Selain itu tempat atau panti pijat juga demikian. Keduanya tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara untuk menjadi aturan yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih membeberkan beberapa aturan yang mungkin nanti akan dimasukkan dalam Perda tentang karaoke dan panti pijat. Untuk tempat karaoke, hanya diperbolehkan di kota-kota kecamatan saja, hanya untuk bernyanyi saja serta room/ruangan harus dengan kaca terbuka.

“Dalam hal ini masih bisa ditambah lagi persayaratan lain, seperti saklar lampu harus di luar ruangan. Sehingga jika ada pemeriksaan tidak mungkin akan mematikan lampu dari dalam ruangan. Bisa juga ditambah dengan tidak diperbolehkan berpakaian seronok dan lainnya. Intinya semua aturan ini nanti adalah dapat mencegah jangan sampai kebutuhan hiburan ini dinodai dengan tindak asusila,” terang Sholih.

Demikian halnya dengan keberadaan panti pijat, yang menjadi salah satu alternatif kesehatan. Menurut dia, karena panti pijat merupakan kebutuhan dan agar jangan sampai salah arah dan tujuan maka perlu adanya atruran dan pembatasan-pembatasan.

“Di antarnya pemijat dan yang dipijat harus sejenis. Namun jika terpaksa harus lawan jenis maka harus ada muhrimnya atau ditemani suami atau istri. Selanjutnya juga masih dapat ditambah lagi aturan yang mengikat, sebagai bentuk pencegahan terhadap munculnya tindakan negatif yang akan terjadi. Semuanya ini baru dirumuskan bersama di Dewan (DPRD,red) untuk kebaikan dan kemaslahan umat,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Sholih, dia memohon kepada seluruh masyarakat dapat terus memantau perkembangan sekaligus memberikan saran dan masukan. Sehingga kasus dan kejadian sebagaimana tejadi di Pungkruk tidak akan muncul lagi di kemudian hari. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Tempat Karaoke Jepara Dilegalkan, Asal….

Suasana di salah satu tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Suasana di salah satu tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Bagi Anda yang hobi nyanyi, kini di Jepara tempat karaoke dilegalkan. Setelah sebelumnya terjadi silang pendapat antara Pemkab Jepara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terkait pelarangan karaoke di Kota Ukir.

Akhirnya, Pemkab Jepara menegaskan bahwa karaoke akan dilegalkan. Hanya, pelegalan tersebut hanya sebatas untuk bernyanyi saja. Saat ini, DPRD Jepara telah memasukkan sejumlah aturan tentang karaoke di dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Dalam pembahasannya, Pemkab Jepara sebagai eksekutif pun dilibatkan. Meski Ranperda tersebut sedianya disahkan dalam rapat Paripurna, Rabu (30/12/2015) ini, namun diundur.

“Setelah melihat dan mendengar berbagai aspirasi masyarakat pascapembongkaran karaoke di Pungkruk lalu, Pemerintah Kabupaten Jepara akan melegalkan Hiburan Karaoke. Dengan catatan hanya sebatas untuk bernyanyi,” ujar Sekretaris Daerah Sekda Jepara Sholih.

Menurutnya, saat ini segenap peraturan yang membatasi keberadaan aktivitas karaoke ke depan tengah digodok di DPRD. Di samping itu di DPRD juga tengah dibahas tentang segenap aturan tentang keberadaan rumah pijat kesehatan. Untuk itu, lanjutnya, diharapkan kepada segenap lapisan masyarakat dapat memberikan masukan, saran ataupun menanyakan kejelasan pembahasan kedua hal tersebut langsung di DPRD Jepara.

“Karaoke sebagai salah satu kebutuhan hiburan masyarakat nantinya akan diberikan ruang dan aturan secara khusus, tidak dibebaskan sebebas-bebasnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, demikian halnya dengan keberadaan rumah pijat yang menjadi salah satu alternatif kesehatan. Karena merupakan kebutuhan dan agar jangan sampai salah arah dan tujuan maka perlu adanya atruran dan pembatasan-pembatasan. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Tempat Karaoke Harus Jauh-jauh dari Tempat Ibadah dan Sekolah

Salah satu Pemandu Karaoke (PK) saat memandu tamu di dalam ruang salah satu tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salah satu Pemandu Karaoke (PK) saat memandu tamu di dalam ruang salah satu tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara melalui Pansus tengah menggodok sejumlah Rancangan peraturan Daerah (Ranperda), setelah diparipurnakan baru-baru ini. Salah satu Ranperda yang digodok adalah tentang Pariwisata. Di dalamnya ternyata membahas juga mengenai tempat usaha karaoke.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara Trisno Santosa mengatakan, di antara syarat yang terangkum dalam Ranperda inisiatif DPRD tersebut yakni usaha karaoke hanya boleh didirikan di wilayah kota kecamatan. Selain itu, harus berjarak minimal 500 meter dari tempat ibadah dan sekolah.

Menurutnya, jika aturan itu disahkan dengan konten itu, maka otomatis usaha karaoke yang didirikan melanggar aturan. Pihaknya tetap akan melakukan tindakan. Dalam hal ini, dia berharap instansi yang berwenang bisa tegas dalam memberikan rekomendasi perizinan usaha karaoke agar sesuai dengan Perda yang akan disahkan.

Selain memberikan surat peringatan, anggota Satpol PP melakukan penyitaan miras. Sebab di Jepara sudah ada Perda yang mengatur tegas mengenai peredaran miras. Satpol PP tidak melakukan penyitaan perlengkapan karaoke sebagaimana yang dilakukan pada razia sebelumnya.

“Sebab kali ini kami hanya memberikan peringatan agar menutup hingga pengesahan Perda,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Perda Yuni Sulistyo mengatakan, pihaknya membenarkan hal tersebut. Tetapi dalam Ranperda tersebut tidak secara detail. Menurut dia, nyaris sama dengan aturan mengenai orkes dangdut, dalam Ranperda tidak diatur secara detail seperti cara berpakaian dan lain-lainnya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Perda Digodok, Tempat Karaoke Tetap Diminta Tutup

ah seorang petugas Satpol PP Jepara mengamankan peralatan karaoke saat razia beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

ah seorang petugas Satpol PP Jepara mengamankan peralatan karaoke saat razia beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Meskipun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pariwisata yang didalamnya terdapat aturan tentang hiburan yakni karaoke yang masih digodok di tingkat Pansus DPRD Jepara. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Jepara, kembali meminta agar semua tempat karaoke di Jepara tutup.

”Pengusaha karaoke tetap diminta menutup tempat usahanya, hingga nanti Ranperda yang mengaturnya sudah disahkan oleh Dewan,” kata Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, beberapa hari terakhir ini pihaknya kembali menggalakkan razia tempat karaoke. Beberapa tempat karaoke yang didatangi Satpol PP yakni di Kawasan Pungkruk, Dermaga Kartini dan Shoping Centre Jepara (SCJ). Dia mengakui, meski pusat karaoke di Pungkruk telah dibongkar, namun ada kecurigaan jika ada beberapa tempat yang kembali muncul tempat karaoke.

”Ada tempat karaoke di Pungkruk, tetapi tidak ikut dibongkar karena berdiri di atas lahan pribadi (HM),” ungkapnya.

Pemilik diberikan surat peringatan untuk menutup usaha karaoke hingga adanya Perda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan, yang salah satu pasalnya memuat aturan mengenai pendirian usaha karaoke.

”Dasar hukum yang kami gunakan mengenai izin mendirikan usaha. Dengan belum adanya aturan, maka otomatis usaha karaoke tersebut ilegal. Kami berharap pengusaha bersabar dan menunggu turunnya Perda. Tinggal nanti peraturan dan syarat mendirikan usaha karaokenya seperti apa,” imbuhnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Karaoke Marak Lagi di Jepara, Satpol PP Tak Berani Bertindak

Ilustrasi

Ilustrasi

 

JEPARA – Kasus penganiayaan di tempat karaoke hingga mengakibatkan korban terluka parah di Jepara terasa aneh. Pasalnya selama ini Pemkab Jepara getol melarang tempat hiburan karaoke beroperasi, bahkan kawasan karaoke di Pungkruk pun dibongkar habis.

Tetapi, belakangan hiburan malam karaoke di Kabupaten Jepara kembali marak. Tak hanya di kawasan kota, karaoke juga merambah ke pelosok-pelosok desa. Kabid Penegakan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara Sutarno mengatakan, pihaknya belum berani menindak tegas pelaranagn karaoke. Sebab, saat ini posisi hukum hiburan karaoke masih digodog di Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Jepara.

”Selama peraturan daerah yang mengatur karaoke belum ditetapkan, kami belum berani berbuat banyak untuk melakukan penertiban. Selama ini penertiban yang dilakukan Satpol berdasarkan surat edaran. Saat ini kami masih menunggu peraturan tentang karaoke ditetapkan,” ujar Sutarno kepada MuriaNewsCom.

Menurut dia, saat ini aturan hukum mengenai hiburan karaoke tengah dalam proses dibentuknya peraturan daerah (Perda) tentang Pariwisata. Jika Perda tersebut telah ditetapkan, pihaknya baru berani melangkah untuk melakukan penertiban. Pasalnya, di dalam Perda tersebut nantinya juga mengatur penyelenggaraan usaha karaoke.

”Termasuk lokasi karaoke dari tempat ibadah dan sekolah. Juga mengatur bentuk room dan PK,” kata Sutarno. (WAHYU KZ/TITIS W)

Miris! Jepara Masuk Tiga Besar Peredaran Narkoba di Jateng

BNN ketika merazia room karaoke di SCJ (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

BNN ketika merazia room karaoke di SCJ (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah menyoroti serius peredaran narkoba di wilayah Jepara. Karena, sampai saat ini Jepara masuk tiga besar sebagai wilayah peredaran narkoba di Jateng, setelah Solo dan Semarang.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Berantas BNN Provinsi Jateng AKBP Suprinarto. Menurutnya, jenis narkoba yang paling banyak beredar di Jepara adalah sabu-sabu. Bahkan, pihaknya baru-baru ini menangkap sedikitnya 50 gram sabu-sabu yang akan didistribusikan ke Jepara.

“Kami menangkap sedikitnya 50 gram sabu-sabu dari pengedar, saat perjalanan dari Jakarta ke Jepara, tepatnya di wilayah Kendal,” kata Suprinarto usai menggelar razia narkoba di tempat karaoke di Jepara, Kamis (8/10/2015) dini hari tadi.

Menurutnya, pihaknya juga kerap menangani kasus narkoba yang melibatkan warga Jepara. Rencananya, pihaknya tidak hanya kali ini saja melakukan razia narkoba di Jepara.

Seperti diberitakan MuriaNewsCom sebelumnya, BNN Provinsi Jawa Tengah menggelar razia narkoba di tempat hiburan karaoke di Jepara. Hasilnya, satu pemanda karaoke (PK) diamankan, karena terbukti sebagai pengguna sabu-sabu. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Kamar Kos PK Cantik Ini Tak Luput dari Penggeledahan BNN

BNN menggeledah kamar kos yang dihuni PKberinisial IL (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

BNN menggeledah kamar kos yang dihuni PKberinisial IL (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah menggelar razia narkoba di tempat karaoke Shoping Center Jepara (SCJ). Hasilnya, mereka menemukan satu pemandu karaoke (PK) yang positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

BNN tak hanya selesai sampai disitu saja, usai menemukan satu PK yang positif menggunakan sabu-sabu melalui tes urine, BNN langsung menggeledah sejumlah room, hingga sepeda motor dan kamar kos tempat tinggal PK berinisial IL (30) tersebut yang berada di Kelurahan Demaan, Kecamatan Kota.

Penggeledehan dilakukan, lantaran BNN ingin mendapatkan barang bukti, baik alat hisap maupun barang bukti lainnya. Penggeledahan dilaksanakan lebih dari satu jam di kamar kos yang dihuni IL.

Kepala Bidang Berantas BNN Provinsi Jawa Tengah AKBP Suprinarto mengatakan, IL tersebut diproses dan didalami apakah yang bersangkutan hanya sebagai pengguna atau pengedar. Untuk itu dilakukan penggeledahan untuk menemukan barangbukti.

“Kami melakukan program razia ini tidak hanya di Jepara, tapi juga kota-kota lain di Jawa Tengah,” kata Suprinarto kepada MuriaNewsCom, Kamis (8/10/2015) dini hari. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

BNN Ciduk PK Cantik dari Karaoke SCJ

BNN melakukan tes urine kepada pemandu karaoke, tamu dan operator di SCJ lantai tiga (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

BNN melakukan tes urine kepada pemandu karaoke, tamu dan operator di SCJ lantai tiga (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan razia di sejumlah tempat karaoke di kawasan Shoping Center Jepara (SCJ). Dari hasil razia yang dilakukan pada Kamis (9/10/2010) dini hari tadi, petugas mendapatkan salah satu pemandu karaoke (PK) yang positif menggunakan narkoba.

BNN menciduk cewek cantik yang merupakan pemandu karaoke, berinisial IL (30), warga Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, yang kos di Kelurahan Demaan, Kecamatan Kota Jepara. Dia diketahui positif menggunakan narkoba usai seluruh PK, tamu dan operator karaoke dites urine oleh BNN.

Kepala Bidang Berantas BNN Provinsi Jateng AKBP Suprinarto mengatakan, razia ini sengaja digelar masih dalam rangkaian program yang sedang dilaksanakan. Pihaknya sengaja ke Jepara, lantaran Jepara termasuk wilayah yang menjadi sasaran peredaran narkoba yang cukup tinggi di Jawa Tengah.

“Kami mendapatkan seorang pengguna narkoba. Kami akan proses dan kami dalami apakah ini hanya pengguna saja atau pengedar,” kata Suprinarto kepada MuriaNewsCom. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

DPRD Jepara Wacanakan Perda Karaoke

Salah satu room karaoke di tempat karaoke di Jepara beberapa waktu lalu yang masih beroperasi. DPRD Jepara menilai, adanya masalah pada hiburan karaoke di Jepara disebabkan karena tidak ada aturan yang jelas. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salah satu room karaoke di tempat karaoke di Jepara beberapa waktu lalu yang masih beroperasi. DPRD Jepara menilai, adanya masalah pada hiburan karaoke di Jepara disebabkan karena tidak ada aturan yang jelas. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Isu karaoke di Kabupaten Jepara saat ini justru mulai kabur seiring dengan isu pembongkaran bangunan karaoke di Pungkruk Desa Mororejo, Mlonggo, Jepara. Isu perobohan bangunan itu lebih banyak dilatar belakangi terkait bangunan yang tak berizin.

Tak ingin kehilangan isu karaoke sendiri, DPRD Jepara mewacanakan adanya Perda tentang karaoke. Sebab, karaoke tidak hanya di Pungkruk yang berdiri diatas tanah negara, namun juga ada di tempat lain.

Wacana itu dikemukakan oleh Ketua Komisi B (bidang ekonomi) Kholis Fuad. Menurutnya, Perda penataan karaoke diusulkan berisi pengadaan kawasan khusus yang diperbolehkan untuk mendirikan usaha itu. Dilakukan pengaturan mengenai standar kualitas, jam buka, hingga model ruang karaoke.

”Jika dikhawatirkan karaoke dijadikan wadah peredaran miras bahkan prostitusi terselubung, maka pengaturannya juga harus diperketat,” ujar Kholis Fuad.

Lebih lanjut dia mengemukakan, jika mendirikan usaha karaoke di wilayah di luar area yang ditentukan, maka langsung diciduk. Sedangkan usaha karaoke yang melanggar aturan, maka bisa dikenai sanksi meski berada di wilayah yang diperbolehkan. (WAHYU KZ/TITIS W)

Masalah Karaoke di Jepara Bermula dari Tak Ada Aturan

Salah satu room karaoke di tempat karaoke di Jepara beberapa waktu lalu yang masih beroperasi. DPRD Jepara menilai, adanya masalah pada hiburan karaoke di Jepara disebabkan karena tidak ada aturan yang jelas. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salah satu room karaoke di tempat karaoke di Jepara beberapa waktu lalu yang masih beroperasi. DPRD Jepara menilai, adanya masalah pada hiburan karaoke di Jepara disebabkan karena tidak ada aturan yang jelas. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ketua Komisi B DPRD Jepara, Kholis Fuad menyatakan, masalah karaoke di Jepara bermula dari tidak adanya aturan dan tegas yang mengaturnya. Semuanya serba mengambang dan hanya mengandalkan beberapa perda yang terkait.

Seperti Perda Peredaran Miras dan Prostitusi, maupun Perda K3. Seharusnya, Pemkab memiliki ”amunisi” khusus untuk mengatur usaha karaoke. Jika memang dilarang, kata Kholis, seharusnya ada Perda yang melarangnya.

”Kalau ada aturannya, jelas dapat meminimalisir adanya masalah,” kata Kholis Fuad.

Menurut dia, jika sudah ada aturan dalam bentuk Perda, maka bagi yang tidak sesuai Perda, dapat ditindak tegas. Selain itu, dia juga mengatakan, selama ini yang dipermasalahkan mengenai karaoke adalah miras dan dugaan prostitusi terselubung. Untuk itu, perlu adanya aturan yang ketat mengenai masalah tersebut.

”Kami mewacanakan perda, nantinya akan mengatur agar usaha karaoke tersentralisasi di satu lokasi. Sehingga lebih bisa terkontrol,” kata dia.

Dia juga mengkritisi kebijakan Pemkab Jepara yang melakukan pembongkaran bangunan karaoke di kawasan Pungkruk. Menurutnya, sesuai dengan rekomendasi Komisi A, Pemkab seharusnya menyediakan lahan usaha sementara agar mereka masih tetap bisa mencari nafkah. (WAHYU KZ/TITIS W)

Lokasi Usaha Kuliner Jadi Prioritas Pembangunan Pungkruk

Desain pembangunan Pungkruk yang ditunjukkan Dinas Ciptaruk. Nantinya Pungkruk bakal dibangun jadi wisata kuliner dengan mengandalkan dana APBD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Desain pembangunan Pungkruk yang ditunjukkan Dinas Ciptaruk. Nantinya Pungkruk bakal dibangun jadi wisata kuliner dengan mengandalkan dana APBD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Meski pembangunan Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo sebagai pusat wisata kuliner dengan banyak fasilitas bermain. Lokasi usaha kuliner atau los besar bakal menjadi skala prioritas di tahap awal. Sebab konsep utama penataan kawasan itu adalah pengembalian fungsi ke pusat wisata kuliner.

”Dalam perencanaan, fasilitas yang sudah ada tetap akan dimanfaatkan, kemudian dikembangkan dan yang menjadi skala prioritas tahap awal adalah los usaha kuliner,” ujar Hadi Priyanto kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya,  pembangunan kawasan itu berintegrasi dengan fasilitas wisata yang sudah ada sebelumnya. Seperti taman dan sejumlah bangunan tempat berjualan. Dia juga menerangkan, pengusaha karaoke di kawasan Pungkruk dipastikan bisa ditampung di tempat usaha kuliner yang dibangun baru maupun pengembangan tempat yang sudah ada.

”Jika mereka berkenan, bisa memanfaatkan los yang segera dibangun untuk usaha kuliner,” ungkapnya.

Sampai saat ini, belum ada perubahan soal kelanjutan perobohan bangunan karaoke. Pemkab Jepara berkomitmen melakukan pembongkaran tahap kedua, dan bakal banyak bangunan yang dirobohkan.

”Sampai menunggu saat itu, Satpol PP terus melakukan razia sekaligus sosialisasi,” imbuhnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Pungkruk Bakal Andalkan APBD?

Pembongkaran bangunan pungkruk tahap pertama, beberapa waktu lalu. Nantinya Pungkruk bakal dibangun jadi wisata kuliner dengan mengandalkan dana APBD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pembongkaran bangunan pungkruk tahap pertama, beberapa waktu lalu. Nantinya Pungkruk bakal dibangun jadi wisata kuliner dengan mengandalkan dana APBD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pembangunan dan penataan kawasan Pungkruk turut Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. Namun, Pemkab Jepara berencana hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas setda Jepara Hadi Priyanto. Menurutnya, pengembangan kawasan Pungkruk Desa Mororejo pascapembongkaran bangunan karaoke sepenuhnya bakal menggunakan dana APBD. Hanya saja, pembangunan tidak bisa dilakukan dalam satu periode anggaran.

”Berdasarkan rancangan yang sudah ada, diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 12 miliar. Dengan dana sebesar itu, maka pembangunan tidak bisa langsung dilakukan dalam satu tahun anggaran. Kemungkinan tiga hingga empat tahun anggaran. Pembangunan akan dilakukan bertahap dan berkelanjutan,” ujar Hadi kepada MuriaNewsCom.

Lebih lanjut dia mengemukakan, sejauh ini belum ada rencana yang mengarah pada kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan Pungkruk sebagai tempat wisata kuliner tersebut. Justru, lanjut Hadi, tidak menutup kemungkinan jika nantinya akan meminta bantuan anggaran dari pusat melalui APBN.

”Kalau pihak swasta kok tidak mengarah kesitu ya, justru yang memungkinkan malah pusat melalui APBN,” kata Hadi. (WAHYU KZ/TITIS W)

Pemkab Jepara Klaim 509 Warga Mororejo Minta Pembongkaran Bangunan Pungkruk Dipercepat

Dok Murianews pembongkaran Pungkruk

Dok Murianews pembongkaran Pungkruk

JEPARA – Pemkab Jepara berkomitmen pembongkaran bangunan karaoke di kawasan Pantai Pungkruk,Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo yang sempat terhenti akan terus dilakukan. Langkah selanjutnya, akan diawali kembali dengan surat peringatan yang rencananya akan dikirimkan kepada pengusaha karaoke pada Senin mendatang.

Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto mengatakan, Pemkab Jepara mendapatkan banyak dukungan untuk melakukan pembongkaran. Bahkan, dukungan terhadap pembongkaran bangunan Pungkruk itu, juga muncul dari masyarakat Desa Mororejo.

“Saat ini penduduk Mororejo jumlahnya 1.035 jiwa. Sedangkan penduduk dewasa yang sudah mempunyai hak pilih berjumlah 658 orang yang tinggal di 4 wilayah RT dan 2 RW. Dari jumlah tersebut 509 orang telah mengajukan surat kepada Bapak Bupati Jepara untuk mempercepat proses pembongkaran, sebab mereka menilai karaoke di Pungkruk menjadi salah satu sumber kemaksiatan di Jepara,” ujar Hadi kepada MuriaNewsCom usai mengikuti rapat kordinasi dengan Forkopinda terkait masalah ini, Jumat (21/8/2015).

Menurut Hadi, surat dari warga itu tertanggal 20 Agustus 2015 dengan ditandatangani oleh 509 warga. Mereka khawatir bila Pungkruk dibiarkan berlarut-larut , anak-anak tidak akan mendapatkan pendidikan akhlak dan moral yang baik. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pengusaha Kembali Diberi Waktu untuk Bongkar Bangunan Sendiri

Sejumlah pengusaha melakukan penghadangan dan perlawanan pada eksekusi pembongkaran. Oleh sebab itu Pemkab Jepara memberikan waktu pada mereka untuk membongkar sendiri bangunan karaokenya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah pengusaha melakukan penghadangan dan perlawanan pada eksekusi pembongkaran. Oleh sebab itu Pemkab Jepara memberikan waktu pada mereka untuk membongkar sendiri bangunan karaokenya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pengusaha karaoke Pungkruk Desa Mororejo, Mlonggo, Jepara, kembali diberi waktu oleh Pemkab Jepara untuk melakukan pembongkaran sendiri terhadap bangunan-bangunan mereka. Hal itu “terpaksa” dilakukan lantaran ada perlawanan dari para pengusaha pada eksekusi pembogkaran yang digelar Rabu (19/8/2015).

Wakil Ketua DPRD Jepara Imam Yusdi Ghazali yang turut hadir pada momen tersebut mengatakan, sudah ada kesepakatan antara pengusaha karaoke dengan Pemkab Jepara agar untuk sementara waktu bangunan yang dibongkar hanya bangunan yang kosong. Sebab, sampai saat ini Pemkab Jepara belum memberikan lahan atau tempat pengungsian bagi para pengusaha yang tinggal di bangunan usaha mereka di Pungkruk tersebut.

”Ini yang saya maksud. Harus ada solusi bagi mereka. Pemkab harus menyediakan tempat bagi pengusaha yang menjadi korban pembongkaran,” kata Imam kepada MuriaNewsCom.

Menurut Imam, bagaimanapun juga, pengusaha maupun karyawan di tempat karaoke merupakan warga negara Indonesia yang harus dilindungi hak-hak mereka. Terutama hak untuk mendapatkan keadilan. Setidaknya, menurut dia, harus ada dialog untuk mencarikan solusi terbaik bagi masalah Pungkruk tersebut.

”Jangan menggunakan kekuasaan saja. Tapi gunakan langkah-langkah yang baik dan bijaksana,” kata Imam. (WAHYU KZ/TITIS W)

Wabup Jepara Bakar Semangat Aparat Hancurkan Karaoke Pungkruk

Wabup Jepara Subroto saat memberikan pesan kepada aparat di Alun-alun Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Wakil Bupati Jepara Subroto meminta kepada ratusan aparat eksekutor pembongkaran bangunan karaoke Pungkruk agar mereka serius untuk melakukan eksekusi di lapangan. Dia meminta agar semuanya tidak ragu-ragu untuk menjalankan kewajiban ini.

“Jangan setengah hati membongkar bangunan karaoke Pungkruk,” kata Subroto di hadapan ratusan aparat Satpol PP, TNI dan polisi saat apel persiapan eksekusi di alun-alun Jepara, Rabu (19/8/2015).

Menurutnya, pembongkaran telah direncanakan lama sekali. Analisanya sudah sangat matang. Pihak pengusaha dan karyawan karaoke sebelumnya juga telah diberi sosialisasi. Namun nyataya sampai saat ini tidak dihiraukan.

“Pengusaha karaoke sudah diberi sosialisasi. Bahkan, pemkab telah menawari pelatihan kerja bagi mereka, tapi itu tidak dihiraukan,” kata Subroto.

Dia menambahkan, selain masalah norma, Pungkruk juga melanggar aturan pendirian bangunan yang tidak memiliki izin. Untuk itu, dia menegaskan agar aparat eksekutor jangan setengah hati. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Pembongkaran Karaoke Pungkruk Jepara Berpotensi Ricuh, Pemkab ‘Ngebon’ Satpol PP Provinsi

Bangunan tempat karaoke di Pungkruk. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

Bangunan tempat karaoke di Pungkruk. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

 

JEPARA – Rencana pembongkaran bangunan karaoke Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara, yang akan dilaksanakan Rabu (19/8/2015) besok, bakal berjalan menegangkan. Karena, tak hanya aparat lokal Jepara saja yang akan turun tangan, namun juga aparat Provinsi Jawa Tengah.

Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto mengatakan, Pemkab Jepara ingin menunjukkan keseriusannya. Rencananya, Satpol PP Jawa Tengah siap turun tangan untuk menghadapi Pungkruk.

“Rencananya memang ada sekitar 30 aparat Satpol PP Jateng, bahkan Kepala Satpol PP Jateng pak Masrofi dijadwalkan hadir,” ujar Hadi Priyanto kepada MuriaNewsCom, Selasa (18/8/2015)

Menurutnya, Kasatpol PP Jateng tersebut akan memantau langsung jalannya eksekusi pembongkaran bangunan Pungkruk yang dianggap liar tersebut. Dengan demikian, jika sebelumnya direncanakan eksekusi dengan 168 aparat yang terdiri dari 100 Polisi, 20 TNI, 48 Satpol PP Jepara. Kini ditambah 30 Satpol PP Jateng, sehingga total ada 198 aparat. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Pembongkaran Tempat Karaoke Pungkruk Jepara Mulai Disiapkan

Suasana di Karaoke Pungkruk Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Suasana di Karaoke Pungkruk Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Menjelang eksekusi bangunan karaoke Pungkruk pada Rabu (19/8/2015) besok, Pemkab Jepara sudah melakukan ancang-ancang. Pemkab telah menyiapkan dua buah alat berat backhoe. Hal itu disampaikan Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto.

Menurut Hadi, dua alat berat telah disiapkan dari Dinas Ciptaruk dan Dinas Bina Marga Pengairan Energi Sumber Daya Mineral (BMP-ESDM). Tak hanya itu, jika saat pelaksanaan dimungkinkan jumlah alat berat untuk membongkar bangunan kurang, maka dapat ditambah.

“Kalau sesuai rencana, pembongkaran akan menggunakan dua backhoe,” kata Hadi kepada MuriaNewsCom, Selasa (18/8/2015).

Dia menambahkan, pihaknya mengimbau agar pengusaha Pungkruk bersedia membongkar bangunan karaoke sendiri. Sehingga, material sisa pembongkaran bangunan karaoke dapat dimanfaatkan lagi daripada rusak terkena alat berat. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Polisi Jepara Ketakutan Pengusaha Karaoke Pungkruk Memberontak

Bangunan tempat karaoke ini akan ikut dirobohkan oleh aparat pada 19 Agustus nanti. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bangunan tempat karaoke ini akan ikut dirobohkan oleh aparat pada 19 Agustus nanti. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Kabag Ops Polres Jepara Kompol Selamet Riyadi mengatakan, jajaranya siap mendukung aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengeksekusi bangunan. Sebanyak 100 personel dari Polres Jepara siap membantu Satpol PP.

“Harapan kami tidak ada perlawanan dari warga seperti yang disuarakan belakangan ini,” katanya.

Sementara itu, meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara telah memastikan nasib karaoke Pungkruk dengan menjadwalkan pembongkaran pada 19 Agustus 2015 nanti. Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto menyatakan, Pemkab Jepara masih memberikan kesempatan bagi para pengusaha karaoke untuk membongkar sendiri bangunannya.

“Harapan pemerintah kabupaten, mereka bersedia untuk pindah kegiatan usaha kuliner. Untuk sementara bisa menggunakan bangunan milik pemerintah kabupaten yang telah ada, sebelum penataan kawasan tersebut dilakukan tahun 2016,” ujar Hadi kepada MuriaNewsCom, Senin (10/8/2015) usai mengikuti rapat koordinasi dengan instansi terkait yang dipimpin Wakil Bupati Jepara Subroto.

Menurutnya, desain rencana pengembalian fungsi kawasan tersebut sebagai pusat kuliner saat ini terus disempurnakan sehingga nantinya kawasan tersebut akan menjadi salah satu andalan Jepara. Selain itu, kata Hadi, rapat koordinasi yang dilakukan Pemkab Jepara tersebut juga membahas masalah teknis pembongkaran bangunan, mulai dari jumlah peralatan yang diperlukan hingga dukungan aparat keamanan yang diperlukan. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)