Ribuan Anggota GP Ansor Kudus Siap Tutup Karaoke Jika Satpol PP Diam

Banser dan GP Ansor Kudus melakukan audiensi dengan Satpol PP, Kamis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Banser dan GP Ansor Kudus melakukan audiensi dengan Satpol PP, Kamis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – GP Ansor Kudus beserta Banser sudah gerah melihat keberadaan karaoke yang terus beroperasi di Kudus. Padahal sesuai aturan yang ada, itu dilarang. Karenanya, GP Ansor menuntut Satpol segera menutupnya dalam waktu 24 jam. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada hasil, maka ribuan kader dan anggota Ansor se-Kudus siap bertindak.

Ketua GP Ansor Kudus Sarmanto Hasyim mengatakan, berdasarkan aturannya bahwa tempat karaoke sudah jelas dilarang. Satpol PP merupakan penegak perda idealnya bisa melakukan penutupan.”Kami sudah audiensi dengan satpol PP. Hasilnya, dalam waktu 24 jam ini kami percayakan mereka untuk menutup semua karaoke di Kudus. Jika masih ada yang buka, maka ada tindakan pasti yang akan kami lakukan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Pihaknya berharap, Satpol PP melakukan aksi penutupan seperti dengan menghentikan operasi tempat karaoke serta melakukan penyegelan. Atau, lanjut dia, Satpol PP bisa merobohkan bangunan agar tempat karaoke benar-benar tak lagi beroperasi.

Jika nantinya Satpol PP kekurangan tenaga, pihaknya siap membantu. Ribuan anggota GP Ansor siap terjun. Ribuan anggota itu merupakan sukarelawan.”Kami banyak mendapat masukan dari masyarakat, dan kami juga bagian dari masyarakat. Kami juga memiliki peran dan tanggung jawab demi menjaga masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap petugas akan menjalankan amanah tersebut. Pihaknya juga pernah melakukan audiensi dengan polres setempat. “Sebelumya kami juga sudah audiensi dengan Polres Kudus. Dan hasilnya Polres siap membantu menertibkan keberadaan karaoke di Kudus,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

18 Usaha Karaoke di Kudus Diancam Tutup Paksa

LSM melakukan audiensi kepada Pemkab Kudus terkait keberadaan tempat karaoke. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

LSM melakukan audiensi kepada Pemkab Kudus terkait keberadaan tempat karaoke. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Keberadaan tempat karaoke di Kudus, terancam. Bahkan, tempat karaoke dilarang keras beroperasi dan akan ditutup paksa.

Hal itu disampikan Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil. Menurutnya, surat edaran berupa peringatan sudah dilayangkan kepada pengusaha mulai Jumat 912/8/2016).  Harapannya, terhitung hari ini semua pengelola tempat karaoke di Kudus harus menutup usahnya secara sukarela.

“Di Kudus ada 18 karaoke. Semuanya sudah kami surati dan peringatkan. Mudah mudahan hari ini juga, mereka dapat menutup secara mandiri usahanya,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, para pengusaha sudah mengajukan uji materiil tentang aturan di Kudus yang melarang adanya karaoke. Namun, usulan para pengusaha ditolak oleh MA, sehingga keberadaan karaoke, murni dilarang.

“Uji materiil sudah ditolak, sejak April lalu. Dan Perda no 10 tahun 2015 menyebutkan kalau keberadaan karaoke sudah dilarang,” ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa penindakan selama ini sudah dilakukan. Terakhir, adalah penindakan berupa sweeping ke beberapa tempat karaoke di Kudus. Hasilnya, beberapa tempat karaoke tutup, dan ada pula yang sudah tutup.

“Untuk yang buka, kami langsung menegurnya. PK kami peringatkan dan kami data. Sedangkan pelanggan kami berikan pembinaan,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Belum Ada Eksekusi, Diduga Pihak Berwenang Ada yang Main Mata terhadap Keberadaan Usaha Karaoke

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Komisi A DPRD Kudus Nur Khabsyin mengatakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki kewenangan menegakkan perda selama ini dinilai main mata terhadap keberadaan usaha karaoke. Jangan sampai ada pemikiran jika ada gugatan, maka eksekusi belum bisa dilakukan.

”Ini pandangan keliru. Uji materi berbeda dengan pengadilan biasa yang ada persidangan. Contohnya pada kasus kios Kudus Plaza. Meski masih digugat, Satpol PP berani melakukan eksekusi. Dalam konteks usaha karaoke juga seharusnya berlaku,” katanya.

Disebutkan, selama ini hanya resto dan kafe yang bisa mengantongi izin usaha di Kudus. Itu pun jika pengusaha beritikad baik mengurus izin usahanya. Setelah ada putusan MA, tinggal dikaji lebih lanjut apa yang menjadi putusan hakim. ”Intinya menurut penilaian kami, sebelum ada putusan MA pun, maka perda tetap berlaku,” ujarnya.

Khabsyin mengatakan, uji materi atas Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke ke Mahkamah Agung (MA), seharusnya tak menghalangi penertiban karaoke.

Digugatnya Perda Karaoke tersebut, diminta tak menyurutkan langkah Pemkab Kudus untuk menertibkan usaha hiburan malam. Terlebih usaha karaoke di Kudus selama ini beroperasi secara ilegal, karena tak mengantongi izin.

”Upaya pengusaha karaoke dalam mengajukan uji materi memang harus dihormati sebagai hak masyarakat. Namun karena usaha karaoke di Kudus adalah ilegal karena tak berizin, maka tak ada alasan untuk tidak menertibkannya,” katanya, Selasa (23/2/2016).

Khabsyin mengingatkan legal standing (kedudukan hukum pemohon) yang dinilainya tak jelas. Karena usaha karaoke di Kudus ilegal, wakil rakyat asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, tidak ada orang atau badan yang berhak mengaku punya usaha karaoke di Kudus. ”Mereka tidak punya legal standing. Kecuali jika di Kudus memang ada izin usaha karaoke,” katanya.

Seperti diberitakan, Asosiasi Pengusaha Resto dan Hiburan Karaoke Seluruh Indonesia (Asprehikasi) resmi mengajukan gugatan uji materi atas perda ke Mahkamah Agung (MA) dengan nomor register 06 P/HUM/2016. Pada berkas permohonan uji materi ke MA melalui kuasa hukumnya, Asprehikasi menilai secara formil dan materiil perda tersebut tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Editor : Titis Ayu Winarni