DPRD Jateng Minta Pengambilan Terumbu Karang di Jepara Dihentikan Sementara

Perwakilan nelayan, LSM lingkungan, DPRD Provinsi, BKSDA dan Pemkab Jepara melakukan pertemuan di Pendapa Jepara, Jumat (11/8/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi B DPRD Jawa Tengah meminta agar kegiatan pengambilan terumbu karang di perairan Jepara, dihentikan sementara. Kesepakatan itu dirumuskan saat rapat dengar pendapat, antara perwakilan nelayan, LSM lingkungan, DPRD Provinsi, BKSDA dan Pemkab Jepara, Jumat (11/8/2017) di ruang tamu pendapa kabupaten Jepara.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah dr Messy Widiastuti Mars mengatakan, pertemuan tersebut dihelat merespon keluhan warga tentang adanya aktivitas pengambilan terumbu karang di perairan Desa Bondo, Bangsri. 

“Ini pertemuan awal, namun guna merespon peristiwa ini kami meminta agar pengambilan terumbu karang dihentikan terlebih dahulu. Hal itu sampai digelarnya pertemuan yang lebih lanjut nanti di Semarang, bersama pengusaha terumbu karang dan pihak terkait,” ujarnya, seusai pertemuan. 

Baca Juga : Alamak, Terumbu Karang di Pantai Bondo Jepara Dijarah Pengusaha

Pada pertemuan selanjutnya, Messy menyebut akan mengundang pihak pengusaha terumbu karang. Di sana akan dikaji, seberapa jauh prosedur pengambilan terumbu karang. 

“Kami akan menyuruh mereka (pengusaha) memresentasikan tentang pengambilan terumbu karang yang selama ini mereka geluti. Di mana saja dia mengambil, jumlahnya berapa, sudah sesuai dengan peraturan atau tidak,” urainya. 

Messy mengatakan di Jawa Tengah ada dua daerah yang mengalami kasus serupa, yakni Jepara dan Rembang. Namun di Rembang, pemerintah kabupaten telah membuat peraturan pelarangan pengambilan terumbu karang. 

“Kami mendorong pemkab Jepara untuk bisa melakukan hal yang sama dengan Rembang. Bisa melakukan kajian dengan peraturan daerah di sana. Sehingga keluhan masyarakat tidak terabaikan,” tutur dia.

Baca Juga: Nelayan Bondo Pertanyakan Aktivitas Pengambilan Terumbu Karang di Perairan Jepara

Diberitakan sebelumnya, Koordinator kelompok pengawas masyarakat “Jixnking’s”  Nanang Cahyo Hadi mengadukan masalah pengambilan terumbu karang hias di wilayah perairan Bondo-Bangsri. 

“Kami mempertanyakan hal itu, karena selama ini kami diimbau merawat terumbu karang, namun ada aktivitas tersebut,” kata dia. 

Editor: Supriyadi

Satpolair Dalami Eksploitasi Karang di Perairan Bondo Jepara

Terumbu karang hasil tangkapan UD Sumber Rezeki saat tertangkap basah oleh kelompok pengawas masyarakat “Jinking” Desa Bondo. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Jepara – Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Jepara mendalami eksploitasi terumbu karang di perairan Bondo. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan pihak terkait tentang peristiwa tersebut. 

“Kami akan mengumpulkan pihak terkait, Badan Keamanan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan, TNI AL, serta BKSDA, terkait adanya izin pengambilan karang di wilayah Jepara. Surat sudah naik pada hari Jumat (4/8/2017) lalu. Harapannya dari BKSDA provinsi Jawa Tengah bisa hadir minggu depan,” ujar Kasatpolair Polres Jepara AKP Hendrik Irawan, Senin (7/8/2017).

Menurutnya, sesuai peraturan di seluruh wilayah Indonesia sudah tak diperbolehkan lagi mengambil terumbu karang, jenis apapun. Oleh karenanya, ia ingin melakukan pendalaman terkait izin yang dikantongi UD Rejeki, dari BKSDA untuk dapat mengambil karang yang diklaim tak dilindungi. 

Hendrik juga menyebut, pengambilan karang bisa menciderai alam. Lantaran pengambilan karang menggunakan alat berat.

“Bukan izinnya yang dipermasalahkan, namun cara pengambilannya yang bisa merusak terumbu karang lain. Misalnya diinjak-injak atau dicongkel,” lanjutnya. 

Dirinya menyebut, pengambilan karang di perairan Jepara bukanlah hasil penangkaran, namun karang-karang tersebut menempel pada karang alam lain. 

“Saat ini sekitar 100 buah karang masih kami simpan di Markas Polair. Ada beberapa diantaranya (karang) yang masih hidup,” pungkas Hendrik.

Sebelumnya, nelayan di sekitar Pantai Bondo-Bangsri mempertanyakan aktifitas pengambilan karang di perairan itu. Nanang Cahyo Hadi koordinator kelompok pengawas masyarakat “Jixnking’s” Desa Bondo mengeluhkan hal tersebut pada awak media. Menurutnya, warga nelayan di desa itu bingung dengan aktifitas yang telah berlangsung sejak lama tersebut.

“Kami nelayan disuruh menjaga kelestarian karang, namun disisi lain ada pengambilan karang yang dilakukan oleh sebuah usaha dagang (UD) Rejeki di kawasan kami. Namun saat kami tanyai orang yang beraktifitas mengambil karang, ternyata mereka mengantongi izin,” kata dia Jumat (4/8/2017). 

Menurutnya, warga tak bisa melarang karena mereka mengantongi izin dari BKSDA Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Nanang juga mempermasalahkan tentang pengawasan terkait pengambilan karang tersebut. 

Baca Juga: Alamak, Terumbu Karang di Pantai Bondo Jepara Dijarah Pengusaha 

Baca Juga: Nelayan Bondo Pertanyakan Aktivitas Pengambilan Terumbu Karang di Perairan Jepara 

Baca Juga: Terumbu Karang di Pantai Bondo Jepara Dijarah, Ini Respons Pemkab

Editor: Supriyadi

Nelayan Bondo Pertanyakan Aktivitas Pengambilan Terumbu Karang di Perairan Jepara

Sejumlah pekerja UD Sumber Rezeki melakukan pengambilan karang di perairan Pantai Bondo Jepara. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Jepara – Nelayan Desa Bondo, Kecamatan Bangsri mempertanyakan eksploitasi terumbu karang yang dilakukan oleh pengusaha UD Sumber Rezeki di kawasan laut sekitar desa itu.

Warga pun tak kuasa melarang, karena mereka mengantongi izin eksploitasi koral dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah.  

Nanang Cahyo Hadi koordinator kelompok pengawas masyarakat “Jixnking’s” Desa Bondo mengatakan, izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah itu bernomor 57/IV-K.11/KKH/2017.

Baca Juga: Alamak, Terumbu Karang di Pantai Bondo Jepara Dijarah Pengusaha

Di dalamnya memuat 37 jenis koral tak dilindungi yang dapat diekploitasi, berikut kuota maksimalnya. Seperti jenis base rock (unidentified scleractinian) live rock yang memiliki kuota se Jawa Tengah 100.000 buah dan hanya boleh diambil 38.166 buah.

Adapula jenis caulastrea sp yang berkuota 1.500 namun boleh ditangkap sebanyak 549 buah saja. Karena izin tersebut, ia bersama warga di Desa Bondo bingung dan tak bisa melakukan apa-apa. Padahal aktivitas telah berlangsung sejak lama.

“Maka dari itu kami ingin kejelasan, apakah boleh mengambil karang sedangkan itu tempat berkembang biak ikan. Apalagi kami ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai destinasi wisata bawah air,” ujarnya.

Kalaupun itu benar diizinkan, lanjutnya, ia berharap ada pengawasan intensif dari pihak terkait. Terlebih lagi, terumbu karang tersebut merupakan rumah bagi ikan untuk  berkembang biak. Jika itu rusak, ia khawatir jumlah ikan berkurang dan ekosistem bawah laut rusak.

“Karena itu pengawasannya bagaimana harus jelas. Soalnya kami sendiri tidak tahu jenis-jenis koral yang dapat diambil dan tidak. Wong saya tanya jenis-jenis karangnya kepada yang ambil pas waktu dipergoki dia mengaku tidak tahu,” tambah dia.

Sebelumnya, tambah Nanang, pihaknya sempat menangkap basah aktivitas tersebut di perairan sekitar PLTU Tanjung Jati B dan Ujung Pantai Bondo. Dari situ, pihak pekerja pun tak bisa menjelaskan jenis-jenis item yang dimaksud.

Editor: Supriyadi