Bijak Gunakan Jarimu, Saring Sebelum Sharing

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

PASCAKEMUNCULAN teknologi informasi yang terus berkembang, arus informasi saat ini begitu deras dan bahkan bisa dikatakan surplus. Komunikasi antarmanusia di belahan dunia mana pun, kini seolah menjadi tidak berjarak dengan adanya teknologi digital yang berkembang.

Mulai dari dari e-mail yang menggantikan peran surat menyurat, telepon fix (statis) digantikan mobile phone, dan puncaknya adalah internet yang mampu menyebarkan informasi dalam hitungan detik.

Surplus informasi saat ini, juga tak lepas dari kemunculan media sosial yang membuat kita semakin mudah mengakses informasi. Dengan internet dan media sosial, kita semakin mudah mendapatkan informasi.

Dengan semakin mudahnya mendapatkan dan menyebarkan informasi melalui medsos, apa saja yang terjadi di sekitar kita sangat cepat untuk bisa diketahui khalayak, baik itu yang positif maupun negatif.

Situasi lingkungan hingga negara pun bisa dipengaruhi oleh informasi yang tersebar melalui media sosial Facebook, Twitter, Instagram atau broadcast WhatsApp dan BBM. Berita hoax sering ditemui di berbagai media sosial. Tak jarang, beberapa dari kita tidak sengaja meng-share, me-retweet, atau forward berita tersebut yang nyatanya belum jelas asal usulnya.Isu kecil menjadi besar, isu benar menjadi samar, bahkan tak sedikit isu itu bias yang menjadikan masyarakat terpecah.

Dengan semakin mudahnya mendapatkan informasi, sebenarnya seseorang harus semakin cerdas ataupun bijak dalam menghadapi lingkungan sosial, tanpa membutuhkan usaha yang besar.

Namun, yang terjadi saat ini, justru sebagian dari kita tidak menjadi pribadi yang cerdas tapi malah menjadi beringas. Dengan latah, jari begitu mudah meng-share segala yang ada di medsos, tanpa menyaring dan menelaah sumber informasi itu.

Dalam hitungan detik, informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya itu dibaca ratusan, ribuan bahkan jutaan orang. Beragam tanggapan netizen mewarnai isu-isu yang berkembang itu. Tak jarang, nada-nada provokatif muncul di kolom komentar, sehingga membuat suasana semakin gaduh. Tak hanya sebatas di dunia maya, tetapi kegaduhan ini seringkali berimbas dalam kehidupan nyata.

Maraknya berita palsu alias hoax itu, masyarakat dibuat jengah. Menyikapi hal itu, beberapa elemen masyarakat menyuarakan atau mengkampanyekan anti hoax. Meski secara hasil, hal itu belum terlihat begitu signifikan untuk mengurangi banjir hoax, tetapi setidaknya secara perlahan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk bersikap bijak dalam bermedsos.

Netizen harus mulai sadar, sesadar-sadarnya untuk tidak latah menggunakan jarinya dalam menyebar informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Netizen, harusnya bisa bersikap cerdas. Saring dulu sebelum sharing.

Harus disadari pula, ada ancaman pidana bagi masyarakat yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu atau hoax, yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat. Ancamannya tidak main-main, karena bisa kena pidana penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar.

Dalam aturan, secara tegas dijelaskan jika pelaku penyebar hoax bisa terancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Di dalam pasal itu disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Terkait adanya aturan tersebut, yang tak kalah penting adalah bagaimana realisasi penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang. Sejauh ini, boleh dikatakan, penindakan terhadap pelaku penyebar hoax masih cukum minim. Alhasil, mereka yang memiliki hobi membikin kegaduhan, masih saja leluasa untuk terus menyebarkan hoax.

Tak salah pula, sebenarnya untuk meminimalkan penyebaran hoax adalah dengan mengedepankan budaya. Yakni, budaya sopan santun, budaya malu, dan budaya membaca.

Jika masih ada ketiga hal itu, netizen yang cerdas dan beretika akan semakin banyak yang muncul dibandingkan dengan mereka yang hanya latah dan salah kaprah dalam beropini. Ayo, mulai saat ini, sebaiknya kita harus lebih pandai menyaring informasi. Jadilah pengguna medsos yang cerdas. Kendalikan jarimu, karena bisa jadi nanti ada ungkapan “Jarimu Harimaumu.” (*)

Kebijakan ‘Kesusu’ soal Alih Kewenangan SMA dan SMK

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

MULAI tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengambil alih pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota. Hal itu merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang tersebut, dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  menyebutkan, bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Berkaitan dengan alih kewenangan ini, setidaknya ada tiga hal yang diserahkan kabupaten/kota kepada provinsi. Yakni masalah aset, Sumber Daya Manusia (SDM) serta keuangan.

Tujuan peralihan pengelolaan dari Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota ke Dinas Pendidikan Provinsi sebenaranya adalah untuk peningkatan pemerataan pendidikan, baik dalam hal peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, pengawas, maupun kualitas jenjang pendidikan menengah di tingkat provinsi.

Namun demikian, kebijakan ini masih terkesan “kesusu” untuk diterapkan saat ini. Sebab, ada beberapa hal yang merupakan dampak dari kebijakan tersebut, justru masih akan dan baru mau dicarikan solusinya.

Mengenai keuangan misalnya. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jateng kewalahan dengan adanya pengalihan tersebut. Seperti yang ditegaskan Komisi E DPRD Jateng Hasan Asy’ari ketika berkunjung ke Kudus beberapa waktu lalu, yang meyebut jika pemprov mengalami kedodoran soal anggaran. Sebab, peralihan status tersebut dianggap terlalu mendadak dan kurang siap.

Pun demikian, pemberlakuan kebijakan ini juga berdampak terhadap kebijakan pemerintah daerah, yang selama ini menggratiskan pendidikan selama 12 tahun, yakni mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Akibat alih fungsi pengelolaan ke provinsi tersebut, kini kebijakan pendidikan gratis untuk SMA dan SMK terpaksa harus berhenti, seperti halnya yang terjadi di Kudus.

Akibatnya, kini SMA dan SMK juga mulai menarik iuran dari wali murid untuk per bulannya. Masing-masing sekolah besaran iurannya bervariatif, hingga ada yang mencapi Rp 150 ribu per bulan. Hal itu tergantung dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta kesepakatan antara pihak sekolah dan wali murid.

Meski kebijakan untuk kembali menarik iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tersebut sah atau diperbolehkan secara aturan, namun, bagi sebagian orang tua, tentu hal ini menjadi beban tersendiri.

Untuk meringankan beban orang tua, kini, pihak Dinas Pendidikan masih baru akan mengusulkan kepada pihak terkait, agar bantuan dari pemkab bisa turun.

Selain itu, dengan adanya alih fungsi pengelolaan pendidikan ini, juga berdampak pada proses pengawasan dan monitoring sekolah. Sangat mungkin, dalam konteks ini, tidak akan maksimal.  Sebab, personal dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi belum tentu mencukupi dan bisa mencangkup keseluruhan lembaga pendidikan menengah atas.

Diakui atau tidak, hal seperti ini seolah memperlihatkan adanya ketidaksiapan dalam penerapan kebijakan alih fungsi ini. Meski pada dasarnya kebijakan ini bertujuan baik, namun, hal itu tidak dibarengi adanya kematangan rencana. Sehingga, pihak yang terdampak, kelabakan ketika kebijakan tersebut diterapkan.

Setidaknya, pemerintah seharusnya telah menyiapkan solusi terkait multi efek dari kebijakan tersebut. Bukan, ketika kebijakan itu sudah diterapkan, baru pihak terdampak harus pusing mencari solusi.  

Masalah pendidikan adalah hajat hidup anak bangsa dan berkaitan dengan masa depan negara. Untuk itu, perlu pula kebijakan yang dibuat dalam mengelola pendidikan bangsa ini, harus tepat, bukan sekadar uji coba.(*)

Jangan Salah Menyukai Tantangan

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

SKIP CHALLENGE. Apakah sudah tahu dengan permainan ini, atau malah sudah pernah mencobanya? Jika sudah, sebaiknya jangan diulangi lagi, dan jika belum, pun sebaiknya tidak usah dicoba atau dilakukan.

Meski terkesan menantang, namun, tanpa kita sadari, permainan ini sangat berbahaya. Skip Challenge ini, dimainkan dengan cara menekan dada sekeras kerasnya selama beberapa waktu dan menyebabkan kejang dan pingsan. Setelah beberapa saat, orang yang ditekan dadanya itu akan sadar.

Mereka pingsan bukan tanpa sebab. Pingsannya itu  karena asupan oksigen ke otak terhenti beberapa saat. Hal itu bisa menyebabkan kerusakan sel-sel otak.

Saat ini, Skip Challenge sendiri tengah hits di kalangan remaja di beberapa kota di Indonesia. Hal ini terlihat cukup banyak postingan di sosmed Instagram, YouTube, dan lainnya.

Skip Challenge ini sebenarnya bukan hal baru dan bukan kali pertama dilakukan anak-anak remaja di Indonesia. Awal mulanya, tantangan ini dipraktikkan beberapa tahun yang lalu di Amerika Serikat, dengan sebutan Pass out Challenge.

Yang perlu dicatat,  pada 2008, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS pernah mengeluarkan laporan tentang tren permainan Skip Challenge dan bahayanya, serta sudah ada korbannya.

Pada 2014 lalu, anak umur 11 tahun dari Michigan meninggal di kamar tidurnya setelah orang tua anak itu menemukannya di sana.  Orang tuanya menduga, anaknya main Pass out Challenge.

Kemudian, organisasi nirlaba bernama The Dangerous Behaviors Foundation, Inc. (DBF) mengatakan, ada 26 kematian yang dilaporkan, sebagian besarnya adalah  remaja akhir Oktober 2014. Sejak 2007, ada 183 orang tewas, menurut LSM tersebut.

Melihat adanya video yang beredar di medsos, Skip Challenge ini biasanya dilakukan siswa ketika di sekolah atau tempat lain. Hal itu terlihat, dari mereka yang masih mengenakan seragam sekolah.

Ada beberapa alasan para remaja mengikuti tantangan Skip Challenge tersebut, selain karena tantangan ini memang bisa membuat pelakunya menjadi ketagihan. Anak-anak ingin mencari sebuah tantangan yang mungkin belum pernah ia coba sebelumnya.

Anak-anak dan remaja termasuk individu yang rentan terhadap berbagai fenomena yang ada di hadapannya. Mereka ingin mencari tantangan, dalam arti segala sesuatu yang berbahaya. Ada kecenderungan untuk mengejar tantangan, seperti halnya Skip Challenge ini.

Untuk itu, perlu ada langkah antisipasi agar ke depan tidak ada timbul korban akibat Skip Challenge ini. Peran orang tua dan guru sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap anak atau siswa, agar tidak ada yang melakukan praktik Skip Callenge.

Guru dan orang tua hendaknya melakukan melakukan pendekatan terhadap anak untuk memberikan pemahaman mengenai bahayannya permainan ini. Perlu ada penjelasan yang lebih mudah diterima anak, agar anak justru malah penasaran untuk melakukan Skip Challenge.

Yang tak kalah penting adalah peran dari masyarakat, untuk tidak lagi mengupload video-video permainan Skip Challenge. Karena semakin banyak video yang dilihat, sangat mungkin remaja penasaran dan tertantang untu melakukannya. (*)

Mahalnya Biaya Seleksi Perangkat Desa

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

DALAM beberapa hari terakhir ini, isu mahalnya biaya seleksi calon perangkat desa, khususnya di Kabupaten Pati kembali mengemuka. Meskipun pada dasarnya, isu ini sudah menjadi rahasia umum.

Mencuatnya kembali isu tersebut, setelah Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menyoroti praktik seleksi calon perangkat desa yang dinilai tidak sesuai lagi dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik.

Di DesaTambakromo,Kecamatan Tambakromo, Pati, misalnya. Biaya seleksi perangkat desa di tempat ini mencapai Rp 375 juta. Untuk menempati posisi staf, kasi atau kaur keuangan, calon perangkat desa harus mengeluarkan biaya Rp 45 juta plus biaya pendaftaran Rp 2 juta.

Dana yang terkumpul untuk seleksi calon perangkat desa sebanyak Rp 375 juta  itu, setelah proses seleksi selesai, sisa dana digunakan untuk pembangunan balai desa. Inilah yang salah kaprah, karena, dana itu dipungut untuk proses seleksi perangkat desa, bukan untuk pembangunan desa.

Apresiasi setidaknya perlu kita berikan kepada Ombudsman yang telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, terkait aturan seleksi perangkat desa, meskipun hal itu pada dasarnya sudah terlambat. Namun demikian, kemauan untuk tetap melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan agar berjalan pada tujuan dan aturan, perlu kita dukung.

Pemerintah daerah telah diingatkan, agar membuat peraturan bupati (perbup) tentang seleksi calon perangkat desa. Ada aturan seleksi perangkat desa di Pati yang tidak tuntas yang mengakibatkan gejolak di masyarakat pada saat penjaringan calon perangkat desa beberapa waktu lalu. Dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa menyebutkan, sumber dana seleksi calon perangkat desa diambil dari APBD dan sumber lain yang sah. Klausul tersebut terlalu umum, sehingga menyebabkan panitia seleksi mengambil dana dari calon terlalu besar.

Di sisi lain, dengan mahalnya biaya seleksi yang dibebankan kepada calon menjadi sebuah bentuk kemunduran dalam mewujudkan good government maupun good governance.  Indikasinya, pemerintah cenderung mengedepankan kuantitas, bukan kualitas. Sebab, mereka yang memiliki kualitas tapi tidak memiliki biaya untuk mengikuti seleksi perangkat desa, secara sendirinya akan mundur untuk ikut  bersaing.

Kemudian, mahalnya biaya seleksi calon perangkat desa ini, tak bisa dipungkiri membuka pintu lebar untuk praktik pungutan liar (pungli) maupun korupsi. Panitia seleksi maupun perangkat desa, sangat memungkinkan untuk mengambil celah melakukan pungli dari calon. Pun demikian, calon yang nantinya jadi perangkat desa, juga tidak dipungkiri untuk melakukan praktik korupsi. Sebab, biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti seleksi cukup banyak, sehingga keinginan untuk mengembalikan modal dengan cara yang tidak benar, dimungkinkan terjadi. Apalagi, jika dilihat dari gaji yang diterima oleh perangkat desa, bisa dikatakan cukup minim.

Untuk itu, perlu kita tunggu action dari pemerintah untuk segera mengusulkan kepada DPRD mengenai aturan seleksi calon perangkat desa yang lebih detail dan mengedepankan azas tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga, ke depan tidak ada lagi praktik-praktik pungli ataupun korupsi yang memanfaatkan celah sistem atau aturan yang kurang sempurna.

Yang tak kalah penting adalah peran masyarakat untuk terus ikut melakukan kontrol terhada jalannya roda pemerintahan, baik mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya.(*)

Menunggu Janji Pengabdian

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

HIRUK pikuk pesta demokrasi telah usai.Dari perhitungan real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui hitung cepat yakni Situng, sudah dilihat siapa pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak dan siapa pemenangnya. Namun demikian, hal itu sifatnya masih sementara, karena masih menunggu penetapan resmi melalui oleh KPU.

Pun demikian, dengan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Pati dan Jepara. Berdasarkan hasil hitung cepat KPU, juga sudah dapat dilihat siapa pasangan calon yang memperoleh dukungan terbanyak dari masyarakat.

Di Kabupaten Jepara misalnya. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi unggul atas lawannya, dengan mendapatkan perolehan suara 319. 837 atau 51,25 persen. Sementara Paslon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman mendapatkan 304.256 suara atau 48,75 persen.

Secara rinci, paslon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman unggul di 9 kecamatan. Di antaranya yakni Donorojo 17.950 suara, Karimunjawa 2.616 suara, Kedung 20.520 suara, Keling 17.715 suara, Mayong 26.930 suara, Nalumsari 23.812 suara, Pecangaan 22.449, Tahunan 31.439 suara dan Welahan 19.962 suara. Total keseluruhan sebanyak 304.256 suara atau 48,75 persen.

Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi menang di 7 kecamatan. Di antaranya yakni Bangsri 35.871 suara, Batealit 24.587 suara, Jepara 23.177 suara, Kalinyamatan 16.981 suara, Kembang 21.753 suara, Mlonggo 26.571 suara dan  Pakis Aji 17963 suara. Total 319.837 suara atau 51,25 persen.

Kemudian, untuk di Kabupaten Pati, Pasangan Haryanto-Saiful Arifin yang merupakan calon tunggal, unggul atas kotak kosong. Pasangan yang diusung 8 partai politik yakni, Hanura, Golkar, PPP, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB dan PDIP ini, mendapatkan 519.588 suara sah atau 74,52 persen. Sedangkan kotak kosong memperoleh 177.682 suara atau 25,48 persen.

Kini, penetapan calon terpilih pun tinggal menunggu waktu.Masing-masing pasangan calon yang sementara ini sudah terlihat menang berdasarkan hitungan cepat, kini setidaknya sudah memiliki ancang-ancang untuk merealisasikan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Meskipun, sekali lagi, hasil final dari pilkada ini, kita masih menunggu pleno dari KPU. Namun, demikian, hasil hitung cepat tersebut, setidaknya hampir bisa dikatakan sudah hampir pasti dari gambaran perolehan suara.

Dengan hasil ini pula, kini masyarakat hanya tinggal menunggu. Menunggu janji pengabdian yang telah dilontarkan oleh pasangan calon ketika kampanye beberapa waktu lalu di hadapan masyarakat. Janji-janji politik, tentulah tak elok jika hanya sebagai konsumsi pencitraan. Karena, mungkin saja hal itu bisa dilakukan semua kandidat. Calon terpilih, harus menjadi pembeda, karena sudah mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin daerah.  Meskipun kemenangan yang diraih pasangan calon terpilih tentu saja tidak sepenuhnya mencerminkan kemenangan mutlak sebagai pemimpin pilihan rakyat karena  masyarakat juga memiliki pilihan  pasangan calon lainnya.

Mewujudkan program yang pernah ditawarkan kepada masyarakat merupakan hal penting untuk dijalankan pada lima tahun pemerintahan yang akan dijalani.

Untuk itu, inovasi dan kreativitas sangat perlu untuk mempercepat proses pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Butuh terobosan dan keberanian untuk mengambil kebijakan, demi kemajuan daerah, dan bukan sekadar retorika seperti ketika dalam kampanye.

Baik di Jepara maupun Pati, yang menjadi calon terpilih adalah petahana. Tentunya, hal ini menjadi nilai plus, karena sudah mengetahui dan memahami dalam tata pemerintahan ataupun pembangunan. Namun demikian, butuh sentuhan baru agar progres pembangunan maupun perekonomian lebih cepat. Jika masih sama dengan pola kepemimpinan lima tahun lalu, itu artinya, stagnan, tidak mau evaluasi diri, dan itu artinya “mengkhianati” kepercayaan masyarakat yang butuh perubahan.

Kepala dearah terpilih harus mampu melihat kebutuhan yang mendasar dari masyarakat di wilayahnya. Pembangunan  yang akan dilaksanakan tentu saja harus merujuk pada apa yang menjadi prioritas utama. Pembangunan idealnya dilakukan melalui analisa kebutuhan yang tepat dan akurat.

Sebagai penutup, kita berharap, kepala daerah yang terpilih tidak hanya sekadar bermain dalam area politik, tetapi, lebih tahu dan memahami kebutuhan rakyat yang dipimpinnya. Tahu, apa yang harus dilakukan untuk daerahnya.(*)

6 Jam untuk Aksi 152

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

ADA 101 daerah di Indonesia yang hari ini, Selasa,15 Februari 2017 menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Dari 101 daerah tersebut, terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Di Jawa Tengah sendiri, tercatat ada 7 kabupaten/kota yang juga menggelar pilkada, termasuk di antaranya adalah Pati dan Jepara.

Untuk menyukseskan pesta demokrasi ini, dibutuhkan aksi dari semua pihak. Baik itu penyelenggara pilkada, masyarakat umum ataupun lembaga lain yang mendukung lancarnya pelaksanaan pilkada. Pun demikian, karena pilkada merupakan bagian dari sarana demokrasi, maka untuk mencapai keberhasilan demokrasi, maka diperlukan peran masyarakat, khususnya yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih.

Hari ini, ada waktu 6 jam bagi warga untuk melakukan aksi, yakni pukul 07.00-13.00 WIB. Aksi kali ini adalah datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos, menentukan pilihan seorang pemimpin yang bakal memimpin daerah untuk lima tahun ke depan. Aksi kali ini cukup menentukan bagaimana wajah daerah di masa yang akan datang.

Untuk itu, dibutuhkan bukan hanya sekadar aksi datang ke TPS dan mencoblos. Namun, hendaknya, waktu 6 jam yang tersedia untuk semua warga yang memiliki hak pilih, agar bisa menyalurkan hak suaranya secara cerdas.

Memilih pemimpin bukan hanya soal adanya keterikatan kekeluargaan, pertemanan, atau bahkan hanya karena soal materi yang diberikan oleh calon, jika pun ada. Memilih pemimpin, juga bukan hanya soal politik balas budi.

Menjadi pemilih, hendaknya memiliki informasi mengenai calon yang akan dipilih. Pemilih seyogyanya mengetahui visi dan misi yang diusung calon dan bakal direalisasikan dalam lima tahun ke depan, mengetahui track record ataupun kecakapan dalam memimpin.Hal ini penting, agar tidak salah menentukan pemimpin, meskipun tak sedikit persepsi pemilih yang memiliki ekspektasi tinggi harus kecewa pada akhirnya. Hal itu bukan semata-semata kesalahan dari pemilih saat menentukan pilihan, namun, adakalanya pemilih dihadapkan jumlah calon pasangan calon yang terbatas.

Selanjutnya, hendaknya menjadi pemilih juga bukan hanya sekadar ikut-ikutan atau pasif. Pemilih seperti ini, cenderung masa bodoh yang tak mempedulikan siapa,kualitas dan apa gagasan dari calon untuk membangun daerahnya.

Untuk itu, saatnya menjadi pemilih cerdas. Ayo datang ke TPS untuk menggunakan hak suara dalam menentukan masa depan daerahmu. Menjadi golput bukanlah solusi terbaik jika ingin mengharapkan perubahan dan peningkatan kesejahteraan.

Golput mengindikasikan bahwa kita hanya bisa pasrah pada keadaan yang kurang ideal untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi, ayo ke TPS, gunakan hak suara kita sesuai hati nurani. (*)

Saatnya Menjadi Generasi Pelestari Hutan

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

HUTAN merupakan sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Hutan juga merupakan wadah bagi pohon untuk tumbuh kembang dan juga tempat tinggal ratusan juta jenis mahkluk hidup.

Melihat fungsi hutan yang sangat luar biasa maka seharusnya manusia wajib bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya, karena fungsi hutan sangat baik bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini dan bukan malah merusaknya.

Jika kita menilik keberadaan hutan di Pati, banyak hutan yang kini sudah beralih fungsi menjadi lahan garapan dan pertanian. Hal ini, tentunya membuat hutan di Pati semakin terancam.

Berdasarkan data yang dimiliki Balai Pengelola Hutan (BPH) Wilayah II Pati pada 2017 ini, dari total lahan seluas 149.120 hektare, 17.636 di antaranya masuk dalam kategori lahan kritis. Sebagian besar lahan kritis di Pati berada di kawasan Pegunungan Muria. Kategori kritis sendiri dibagi menjadi tiga, yakni lahan sangat kritis mencapai 180 hektare, lahan kritis 3.742 hektare, dan lahan agak kritis mencapai 13.714 hektare.

Melihat realita ini, jika tidak segera diantisipasi, kondisi tersebut dikhawatirkan semakin memperparah keberadaan hutan, serta menambah lahan kritis pada tahun-tahun berikutnya.

Bukan hanya itu saja, hutan yang pada dasarnya merupakan daerah resapan air, jika secara kontinyu mengalami kerusakan atau sengaja dirusak dikhawatirkan berdampak terhadap kehidupan manusia.

Disadari atau tidak, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, salah satu faktornya adalah semakin terkikisnya fungsi hutan yang sebenarnya. Hutan yang saat ini tersisa, sudah tidak sepenuhnya mampu menyerap air hujan yang turun dalam curah yang besar, dan pada akhirnya banjir menyerang pemukiman penduduk.

Untuk itu, perlu adanya aksi bersama, baik dari masyarakat maupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Pemerintah, harus mampu menjadi motor penggerak untuk pelestarian hutan. Dalam konteks ini, pemerintah bisa membuat regulasi yang ketat terkait pemanfaatan hutan untuk lahan pertanian. Pun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku ilegal loging atau perusak hutan dapat diberikan sanksi yang tegas, agar pelaku jera dan tak mengulangi lagi perbuatannya.

Kemudian, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan kelestarian hutan. Pemerintah harus mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya fungsi hutan terhadap keberlangsungan hidup manusia.

Tak kalah penting adalah, bagaimana masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak merusak hutan dengan memanfaatkan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Menggarap hutan menjadi lahan pertanian, seyogyanya harus sesuai aturan dan batas yang diberlakukan pihak terkait.

Kita berharap, ke depan kerusakan hutan tidak semakin lebih parah. Kita harus memiliki komitmen bersama untuk menjaga kelestarian hutan. Jangan hanya karena faktor ekonomi, kita mengabaikan fungsi hutan yang seharusnya. Aksi tanam pohon, perlulah terus digalakkan untuk melakukan rehabilitasi hutan. Namun, hal itu sebaiknya bukan hanya sebatas pada gerakan penanaman pohon saja, namun juga lebih lanjut terhadap pemeliharaan dan juga pengawasan. (*)

Mendesak Dilakukan Penertiban Parkir Liar di Jalur Pantura Kudus-Rembang

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

ANGKA Kecelakaan di jalur Pantura Kudus-Rembang termasuk tinggi. Trennya terus mengalami peningkatan hampir setiap tahun, baik itu di Kudus, Pati maupun Rembang. Kepadatan arus lalu lintas, menjadi salah satu pemicu kerawanan kecelakaan di jalur tersebut. Apalagi, banyak kendaraan bersumbu dua yang setiap harinya berlalu lalang di jalur Pantura, yang jumlahnya mencapai ribuan.

Bukan persoalan mereka menggunakan jalan di jalur Pantura, karena mereka memiliki hak untuk menggunakan jalan tersebut. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana ketika para sopir memarkirkan kendaraan mereka di sembarang tempat, yakni menggunakan bahu jalan.

Sepanjang jalur Pantura, khususnya mulai dari Kudus hingga Rembang, dan lebih khusus lagi di Rembang, sering kita jumpai kendaraan bersumbu dua diparkirkan secara sembarangan di bahu jalan, sehingga memaksa kendaraan lain untuk mengalah ketika berpapasan.

Keberadaan kendaraan truk atau kendaraan lainnya yang parkir di bahu jalan ini, memicu terjadinya kecelakaan. Tak jarang, kasus kecelakaan yang terjadi di jalur Pantura Kudus-Rembang disebabkan karena korban terkejut ada kendaraan yang parkir di bahu jalan atau berupaya menghindari kendaraan tersebut.

Persoalan parkir liar di jalur Pantura ini, pada dasarnya permasalahan klasik yang seolah sudah menjadi penyakit menahun yang akut, dan sulit untuk diobati atau memang “tidak ada kemauan” untuk mengobati dari pihak terkait.

Kita ambil contoh di wilayah Rembang. Banyaknya kendaraan roda empat yang parkir di bahu jalan, seolah sudah lazim kita temui di jalur Pantura Rembang. Meski hal itu sudah seringkali mendapatkan keluhan dari warga ataupun pengguna jalan.

Ketidaktersediaan kantong parkir di wilayah ini, baik itu yang dikelola pemerintah daerah setempat atau swasta, menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya kendaraan yang secara mudah terparkir di bahu jalan.

Wacana pemda untuk membuatkan kantong parkir di jalur pantura Rembang bagian barat dan timur, hingga kini juga masih sebatas wacana yang belum terealiasi.

Tidak mudah memang bagi pemerintah daerah untuk merencanakan hal ini, dengan anggaran yang terbatas. Namun, setidaknya perlu keseriusan untuk mengurai angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan.

Jika kita lihat data secara keseluruhan, untuk 2016, kasus angka kecelakaan yang terjadi di Rembang sebanyak 470. Dari angka tersebut, yang meninggal dunia sebanyak 123 orang, luka berat 2 orang dan luka ringan sebanyak 589 orang.

Sedangkan untuk 2015, jumlah angka kecelakaan sebanyak 431 kasus. Rinciannya, 97 orang meninggal dunia, 12 orang luka ringan dan 554 orang mengalami luka ringan.  Di antaranya penyebab kecelakaan itu karena faktor adanya kendaraan yang parkir di bahu jalan.

Untuk itu, perlu segera pemerintah daerah setempat dan pihak terkait untuk mengambil langkah tepat untuk mengurai permasalahan parkir liar di jalur Pantura ini.

Patroli dari pihak Dinas Perhubungan ataupun Satlantas Polres Rembang seyogyanya kembali digalakkan untuk menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan. Memberikan peringatan hingga sanksi tegas kepada sopir yang membandel, patut dilakukan.

Kemudian, sesegera mungkin, pembuatan kantong parkir oleh pemerintah daerah setempat harus direalisasikan. Pemerintah diharapkan serius untuk mengatasi persoalan ini.

Selanjutnya, kesadaran dari sopir untuk tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan, juga harus tumbuh. Karena, yang kalian lakukan memarkirkan kendaraan secara sembarangan di bahu jalan berisiko terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Harapannya, ke depan persoalan parkir liar di jalur Pantura ini bukan lagi menjadi persoalan yang menjadi perbincangan yang setiap tahun terus ada. (*)

Tidak Ada Lagi Alasan Bagi Polisi untuk Lakukan Pungli

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

JUDUL di atas merupakan sebuah penggalan kalimat yang diucapkan Kapolres Rembang AKBP Sugiarto dalam sebuah acara sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 sekaligus penyampaian paparan anggaran.

Ada sebuah ketegasan di situ, bahwa ke depan tak ada lagi alasan apapun bagi personel kepolisian untuk melakukan pungutan liar (pungli) yang pada era entah sudah berapa lama berjalan, hal seperti itu terkesan “lazim”.

Alasan yang diungkapkan Kapolres sangat jelas, bahwa, semua kegiatan Polri sudah dibiayai anggaran. Seperti disampaikan, anggaran untuk Polres Rembang pada tahun 2017 ini mengalami kenaikan, dari tahun 2016 sebesar Rp 54.898.847.000 menjadi Rp 78.112.537.000 atau naik sebesar Rp 23.213.690.000.

Jumlah anggaran itu didapat dari sumber rupiah murni Rp 74.620.155.000 dan PNBP Rp. 3.492.382.000. Dari Rp 78.112.537.000 di pergunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 61.099.982.000 (78 %), Belanja Barang Rp 16.854.691.000 Belanja Modal sebesar Rp 157.864.000.

Adanya kenaikan anggaran ini diharapkan bisa menjadi salah satu faktor pengikis praktik pungli di tubuh liar. Sebab, minimnya anggaran menjadi salah satu alasan kenapa ada oknum-oknum di tubuh Polri yang melakukan tindakan pungli. Hal itu pernah disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu. Belanja barang Polri untuk polres dan polsek dinilai kurang.

Ungkapan yang disampaikan Kapolres Rembang, juga diharapkan bukan hanya sekadar penegasan dari seorang pemimpin saja, namun, juga harus dibarengi dengan realita di lapangan.

Komitmen menjadi sebuah yang penting bagi personel kepolisian, khusunya yang berada di jajaran Polres Rembang, untuk menterjemahkan apa yang disampaikan Kapolres terkait praktik pungli yang harus lenyap di institusi yang dipimpinnya.

Bukan hanya sekadar takut karena keberadaan Tim Saber Pungli yang sudah dibentuk. Namun, tidak adanya praktik pungli harus didasari atas kesadaran bahwa apa yang dilakukan tersebut menyalahi aturan. Pun demikian, personel kepolisian juga harus sejak awal menanamkan kemauan untuk melayani masyarakat, bukan hanya sekadar menjalankan tugas semata.

 Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) yang merupakan program prioritas Polri yang kini terus digaungkan, diharapkan juga memiliki efek positif yang berkelanjutan terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di institusi Polri, sehingga dapat membangun citra polisi yang benar-benar humanis.

Secara khusus, dalam kepemimpinan AKBP Sugiarto, Polres Rembang mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik dalam pembangunan SDM, peningkatan kesejahteraan anggota, maupun pelayanan terhadap masyarakat.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya kegiatan yang terpublish, baik hal itu berupa kegiatan tugas pokok anggota Polri maupun dalam hal kegiatan sosial. Meskipun, hal-hal yang berbau kebaikan ini terkadang masih dinilai sebagian orang sebagai bentuk pencitraan. Namun, setidaknya hal tersebut sebagai upaya pembenahan di tubuh Polri untuk polisi yang “sesungguhnya”.

Harapannya, apa yang disampaikan Kapolres Rembang nantinya terealisasi dengan maksimal, dan kita tidak melihat lagi adanya praktik pungli. Sehingga,  program Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) bukan hanya slogan tertulis. (*)  

Ketika Ijazah Masih Jadi Tolok Ukur Perekrutan Karyawan

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

KETIKA kita membaca sebuah iklan lowongan kerja, mata kita biasanya langsung nanar pada sebuah jabatan yang dibutuhkan dan kemudian langsung mengenai persyaratannya. Di antaranya adalah minimal tingkat pendidikan.

Tak jarang, bagi sebagian calon tenaga kerja harus memupuskan harapannya untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan yang diinginkan, hanya karena tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat yang dicantumkan perusahaan.

Meskipun, pada dasarnya tingkat minimal pendidikan tak memiliki efek besar untuk mengukur kinerja karyawan. Sebab, banyak faktor lain yang sebenarnya memiliki andil, apakah karyawan tersebut berkompeten atau tidak, bukan karena tingkat pendidikan.

Namun, yang perlu digarisbawahi, bukan berarti pendidikan tidak penting, tetapi dalam konteks perekrutan karyawan, hal tersebut bukan seharusnya menjadi bagian yang harus “dibesar-besarkan” untuk ukuran layak atau tidaknya calon karyawan untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan.

Ada hal yang sangat menarik untuk diulik, dan menurut hemat saya ini sebuah realita yang cukup miris. Adalah ketika, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jepara menemukan kasus pemalsuan data di ijazah untuk mengurus kartu kuning, yang bakal dipergunakan untuk melamar pekerjaan.

Pihak dinas menyampaikan, jika hampir setiap hari, petugas menemukan setidaknya dua kasus pemohon kartu kuning yang memalsukan ijazah. Mereka ini, sebagian besar adalah wanita yang akan memasukkan lamaran kerja di sebuha perusahaan garmen atau lainnya.

Biasanya, mereka ini hanya tamatan SMP atau bahkan SD yang ingin bekerja di perusahaan. Karena syarat yang ditentukan perusahaan untuk calon karyawan minimal pendidikannya adalah SMA, maka, mereka yang tamatan SMP atau SD berupaya dengan berbagai cara agar bisa juga melamar di perusahaan yang bersangkutan. Salah satunya adalah dengan memalsukan data ketika mengurus kartu kuning ke Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hal tersebut terpaksa mereka lakukan, karena merasa mereka mampu dan bisa menempati lowongan yang ditawarkan perusahaan, seperti halnya mereka yang lulusan SMA sederajat. Namun, karena keterbatasan tingkat pendidikan, mereka seolah tidak memiliki kesempatan untuk bisa bekerja di perusahaan, meski hanya sekadar mencoba layak atau tidak.

Bercermin dari hal ini, kita melihat jika ijazah masih cukup “sering” digunakan perusahaan sebagai tolok ukur rekrutmen karyawan dan bukan berdasarkan kualitas. Perusahaan masih sering terperangkap dengan adanya embel-embel yang tertulis dalam ijazah calon karyawan.

Untuk itu, ke depan, seyogyanya perekrutan karyawan tak sekadar terpaku pada embel-embel di ijazah, namun lebih kepada kualitas dan kemampuan calon karyawan. Namun, hal ini bukan berarti mengesampingkan pentingnya pendidikan, tetapi, ini dalam konteks layak atau tidaknya calon karyawan menempati sebuah jabatan di perusahaan.

Saya teringat sebuah artikel menarik yang dimuat di web New York Times, bulan Februari 2014 lalu oleh Thomas L. Friedman. Artikel tersebut berjudul How to Get a Job at Google.

Artikel tersebut berisikan wawancara dengan Laszlo Bock, Senior Vice President of People Operations for Google, yaitu orang yang bertanggungjawab dalam perekrutan karyawan untuk salah satu perusahaan paling sukses di dunia, yakni Google.

Ada beberapa catatan penting, tentang bagaimana dan apa saja kriteria Google dalam mencari karyawan terbaik untuk bekerja di dalamnya. Pertama, yakni Indek Prestasi Kumulatif (IPK), yang bagi mereka tidak berpengaruh. Google punya kriteria lain bukan hanya itu.

Setidaknya ada lima poin yang dinilai dalam proses rekrutmen. Di antaranya, kemampuan kognitif umum. Bukan IQ, tetapi kemampuan belajar, menyerap sejumlah informasi yang berbeda-beda. Kemudian leadership, yakni menilai calon karyawan dalam bersikap ketika menghadapi masalah, sebagai bagian dari team, maju untuk memimpin. Juga bagaimana efektivitas dari leadership, saat kritis, bagaimana cara melepas kekuasaan dan yang terpenting tujuan akhir bisa tercapai.

Selanjutnya, Humility atau kerendahan hati dalam memecahkan masalah apapun, melangkah mundur dan merangkul ide yang lebih baik dari orang lain. Hal ini penting, karena tidak sedikit yang berpendidikan tinggi yang memiliki ego tinggi  tinggi pula.

Kemudian Ownership. Yakni, perlunya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam bekerja memegang jabatan yang mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan.

Dan, terakhir adalah Expertise. Yaitu, seseorang yang memiliki kemampuan kognitif, rasa penasaran, kemauan belajar yang tinggi serta terampil dalam kepemimpinan.Ada kalanya mereka memiliki ide baru yang sangat berharga dibandingkan dengan orang yang ahli dalam satu bidang saja, yang sudah melakukannya berulang-ulang.

Harapan kita ke depan, semua warga negara miliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, bukan berdasarkan ijazah tapi berdasarkan kualitas. Tetapi, hal ini tentunya tak boleh mengkesampingkan warga untuk terus belajar dan menempuh pendidikan yang tinggi. (*)

Pembelotan Kader Partai pada Pilkada Pati, Bukti ‘Buruknya’ Sentralisasi Politik

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

SEBULAN lagi pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pati bakal berlangsung. Tingginya suhu politik di daerah ini juga semakin menghangat, seiring “gonjang-ganjing” isu pembelotan kader partai pengusung pasangan calon Haryanto-Saiful Arifin.

Dari delapan parpol pengusung, setidaknya ada dua parpol yang dilanda isu perpecahan di internal mereka, yang kini sudah mengemuka di publik. Yakni PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ada kader kedua partai ini yang kemudian justru berbalik untuk mendukung kotak kosong pada perhelatan demokrasi di Pati ini.

Dimulai dari kader PKB yang beberapa waktu lalu secara terang-terangan memberikan dukungan kepada relawan kotak kosong. Adalah Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Pati, Roihan. Ia secara terang-terangan menggerakkan kader PKB tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) Gunungwungkal untuk memilih kotak kosong.

Tekad mendukung kotak kosong diakui sudah bulat, hingga pihaknya siap dipecat dari kepengurusan ketimbang mengikuti kebijakan partai yang dianggap tidak sesuai dengan hati nurani.

Kemudian, hal ini juga terjadi di tubuh PDI Perjuangan. Kader yang disebut-sebut membelot adalah Jumadi. Dia secara terang-terangan mendampingi Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati, Sutiyo saat mengikuti program Mata Najwa yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta.

Bahkan menurut Ketua DPC PDIP Ali Badrudin, tanda-tanda Jumadi membelot ini sudah terlihat cukup lama. Ia terlihat “mesra” dengan relawan kotak kosong. Jumadi diketahui acapkali melakukan pertemuan dengan relawan kotak kosong, sehingga dianggap menceredai titah partainya sendiri.

Meski tudingan tersebut dibantah keras oleh Jumadi, yang tidak merasa mengkhianati partainya, dengan alasan menghadiri program Mata Najwa bersama relawan kotak kosong dianggap sesuatu yang lumrah dan wajar, pun demikian, dengan berkumpul dengan orang kotak kosong yang dinilai wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan.

Apapun itu, pembelotan kader partai ini menujukkan potret ketidaksinkronan antara kebijakan partai di tingkat pusat dengan kebijakan partai di tingkat kabupaten. Suara kader partai di daerah dalam mengusung Haryanto-Arifin sebagai calon bupati dan wakil bupati, “bisa saja” tidak searah dengan kebijakan partai di tataran pusat. Akibatnya, kader di daerah  menjadi korban kebijakan, dan kemudian dalam perjalanannya muncul pergolakan-pergolakan kader yang justru menimbulkan imbas perpecahanan di dalam dukungan politik terhadap calon yang diusung partai.

Kondisi seperti ini, sebenarnya tidak hanya terjadi di Pati saja. Di beberapa daerah lain, ada pula adanya pembelotan kader, karena tidaksesuaian antara kebijakan partai di daerah dengan pusat.

Semestinya hal tersebut  tidak perlu terjadi, jika partai politik sudah tidak menganut sistem sentralisasi. Sebab, peranan DPP partai politik masih sangat tersentralisasi, bahkan dalam beberapa kasus memang tidak mengakomodir aspirasi DPD tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.

Padahal semangat desentralisasi untuk mengatur daerah diri sendiri sudah sangat lama dikobarkan. Karena yang paling tahu kebutuhan daerah adalah daerah itu sendiri.

Kita tahu, bahwa paska reformasi, Negara ini sudah tidak lagi menganut sistem sentralisasi. Ini menjadi aneh ketika partai politik masih ketinggalan dengan sistem yang lama. Semangat desentralisasi seolah tak menyentuh kepada kebijakan partai. Sehingga cukup banyak, kader-kader partai politik terbaik di daerah yang menjadi korban kebijakan DPP.

Untuk itu, sudah saatnya seluruh DPD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk di Pati untuk berani memperjuangkan desentraliasi DPD. Jangan hanya menjadi penonton dan penggembira ketika ada Munas. Sehingga ketika pemilukada, keputusan untuk mengajukan calon kepala daerah bukan cuma sekadar rekomendasi dari DPP. (*)

Tantangan Guru di Zaman Kekinian

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

GURU merupakan seorang pembimbing dan penuntun untuk menjadikan seseorang menjadi pintar dan dewasa dalam berpikir maupun bersikap. Peran seorang guru menjadi sangat vital bagi perkembangan generasi muda, sebab, mereka adalah “orang tua” bagi anak-anak yang sebagian waktunya, setiap hari dihabiskan di sekolah.

Maka tak heran, jika peran guru mendapatkan sorotan dari masyarakat luas. Sebab, guru menjadi kunci vital terhadap maju atau tidaknya dunia pendidikan. Mereka yang menjadi nahkoda untuk membawa anak didiknya ke sebuah tujuan pendidikan yang berkarakter dan bermoral, dengan jalur atau proses yang belum tentu sama antara satu guru dengan guru lain.

Tak dapat dipungkiri pula, dalam proses tersebut, terkadang ada tindakan yang “kurang wajar” dan justru bisa berdampak adanya ketidaksesuaian dengan kondisi masa kini. Bahkan, bisa pula mengakibatkan fatal terhadap kondisi psikis dan fisik dari peserta didik. Dapat dibayangkan, jika hal seperti ini dapat memicu reaksi dari publik, apalagi, kini zamannya sudah era sosial media, yang sangat memungkinkan informasi-informasi terkait apa yang terjadi dalam dunia pendidikan menyebar dengan sangat cepat.

Contoh saja, dalam beberapa hari terakhir ini, dunia pendidikan kembali menjadi sorotan publik. Bukan soal prestasi tentunya, sebab, jika hal seperti itu terkadang tak terlalu “dihebohkan” oleh publik, khususnya netizen.

Kali ini terkait dengan insiden adanya belasan siswa SMAN 1 Mlonggo, Jepara, yang pingsan akibat menjalankan sanksi atau hukuman yang diperintahkan oleh kepala sekolahnya. Sanksinya berupa lari, baris berbaris dan bersih-bersih dalam kondisi diguyur hujan deras. Mereka, yang fisiknya tak kuat karena kedinginan, lantas pingsan dan harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Bahkan, dua di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit.

Peristiwa ini bermula, ketika, pada hari itu ada puluhan siswa yang terlambat masuk sekolah, yang memang jam masuk dimajukan setengah jam lebih awal, yakni pukul 06.30 WIB. Hal ini tak lepas adanya program bersih lingkungan atau yang disebut Jumat Bersih.

Kepala sekolah sendiri menyampaikan, jika jam masuk dimajukan lebih awal, agar tidak mengganggu jam kegiatan belajar mengajar dengan adanya Program Jumat Bersih tersebut. Namun, yang terjadi hari itu, ada lebih dari 50 siswa yang datang terlambat dan tidak dapat masuk karena pintu gerbang sudah dikunci. Selanjutnya, mereka pun terkena sanksi.

Dalam hal ini, sang kepala sekolah juga mengatakan jika sanksi yang diberikan kepada siswanya itu bukan dimaksudkan untuk menyiksa dan tidak menginginkan peristiwa pingsannya belasan siswa itu terjadi. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pendidikan disiplin dan pendidikan karakter.

Namun demikian, hal tersebut sudah terlanjur terjadi. Gelombang protes pun muncul dari berbagai lini, khususnya orang tua dan siswa. Bahkan, pada hari berikutnya, siswa melakukan aksi demontrasi layaknya mahasiswa atau ormas yang membawa beragam karton yang bertuliskan tuntutan, yang intinya menuntut agar Kepala SMAN 1 Mlonggo lengser.

Sikap serius juga ditunjukkan oleh Pemkab Jepara Plt Bupati Jepara Ihwan Sudrajat secara langsung melaporkan adanya peristiwa ini kepada Pemprov Jateng, dan memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jateng untuk mengganti posisi kepala sekolah yang saat ini dijabat Gunawan.

Dari peristiwa ini, setidaknya, bisa menjadi pembelajaran bagi dunia pendidikan untuk melakukan pembenahan dalam proses mendidik dan mengajar. Sehingga, ke depan tidak muncul lagi cara mendidik yang sebenarnya dimaksudkan untuk kebaikan, namun, justru pola yang diterapkan tidak sesuai. Pola-pola lama, yang terkadang cara pengajarannya “disisipkan” kekerasan fisik, sudah seharusnya tidak lagi muncul dalam pola pendidikan saat ini dan ke depannnya.

Seperti halnya yang disampaikan Anies Baswedan, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu lalu, bahwa, tantangan besar guru saat ini adalah bisakah guru menjadi teladan soal integritas? Bisakah kepala sekolah membuat sekolahnya menjadi zona berintegritas?

Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu di antaranya, adalah bagaimana cara berpikir guru yang harus diubah dari yang hanya sekadar menjalankan kewajiban untuk mendapatkan gaji. Menjadi guru harus punya kreasi dalam mendidik.

Dalam mendidik, guru juga seyogyanya tak menerapkan sikap otoriter, sehingga hal itu berakibat terhadap berkembangnya kreatifitas siswa. Seorang guru memiliki kewenangan untuk mendidik dengan cara mereka, namun, bukan semaunya mereka, yang justru tidak menghasilkan proses pembelajaran yang membuat nyaman siswa, sehingga tidak memacu siswa untuk lebih kreatif akibat ketidaknyamanan tersebut.

Namun demikian, guru tidak pula harus bersikap permisivisme. Dalam hal ini, guru tidak harus memberikan keleluasaan yang sebebas-bebasnya, sehingga justru menabrak aturan dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Sebab, fungsi guru adalah membimbing dan mengarahkan anak didiknya menjadi pribadi yang baik dan berkarakter.

Jika begitu, ternyata berat ya menjadi seorang guru? Ya, guru bukan hanya sebuah profesi, tetapi guru merupakan tugas mulia yang membutuhkan keikhlasan untuk mengabdikan diri mendidik siswa, seperti halnya mereka mendidik anak-anak mereka di rumah. Mereka punya kewajiban menyanyangi anak didiknya seperti halnya anak mereka sendiri. Maka ada baiknya, yang kini mengabdikan diri menjadi pendidik, menoleh kembali, apakah selama ini sudah benar-benar sesuai tujuan sebagai seorang guru, ataukan hanya sekadar menjalankan kewajiban.

Mengetahui beratnya tanggung jawab seorang guru seperti itu, tentulah, kita patut memberikan apresasi yang tinggi terhadap guru dan memuliakan guru. Masyarakat juga memiliki peran penting untuk ikut dalam mengurangi beban guru, khususnya terkait dengan kesejahteraan mereka.

Kita berharap, ke depan, dunia pendidikan di Indonesia semakin maju dalam tatanan moral yang beradab dan tidak melepaskan nilai-nilai budaya yang dimiliki. (*)

Menanti Taji Tim Saber Pungli

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

LIMA hari lalu, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tingkat Kabupaten Rembang telah dikukuhkan secara resmi oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz. Pengukuhan ini sekaligus menandai dimulainya tugas tim yang beranggotakan lintas profesi, di antaranya dari kepolisian, TNI, kejaksaan  maupun perwakilan dari lingkup pemkab.

Dalam kesempatan itu, bupati telah mewanti-wanti kepada tim agar bekerja secara professional dan proporsional. Tim juga telah diingatkan agar tidak tebang pilih dalam upaya pemberantasan pungutan liar yang ada di Rembang.

Untuk itu, bupati meminta agar koordinasi dan komunikasi antaranggota diintensifkan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, nantinya tidak ada miskomunikasi untuk mengungkap sebuah kasus pungli.

Hal ini juga langsung direspon oleh Ketua Tim Saber Pungli Kompol Pranandya Subyakto yang kini juga menjabat sebagai Wakapolres Rembang. Dirinya menegaskan, jika timnya akan langsung tancap gas untuk menjalankan tugasnya.

Setidaknya, di dalam tim yang dipimpinnya sudah ada empat pokja, yang masing-masing memiliki tugas vital. Yakni pokja unit intelijen, unit pencegahan, unit penindakan dan unit yustisi.

Terbentuknya Tim Saber Pungli ini, perlu kita apresiasi, meskipun hal seperti ini merupakan kebijakan turunan, yang “mau tidak mau” memang harus ada di setiap daerah, termasuk pula di Kabupaten Rembang.

Setidaknya, dengan terbentuknya Tim Saber Pungli ini, masyarakat memiliki tempat untuk menaruh harapan, supaya praktik pungutan liar benar-benar hilang, minimal bisa berkurang, khususnya di Rembang.

Meski saat ini kinerja dari tim tersebut belum terlihat nyata oleh masyarakat, namun, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja, dan benar-benar bekerja. Sehingga, nantinya tak ada persepsi negatif dari masyarakat kepada tim.

Setiap sudut instansi, tentunya, memiliki potensi terjadinya praktik pungli, baik itu dengan nominal yang kecil hingga besar. Sehingga, tim memiliki ruang yang luas untuk mengungkap terjadinya praktik pungli tersebut. Termasuk di masing-masing intansi, dari anggota tim bekerja.

Nah, di sinilah kemauan untuk menindak bagi anggota tim diuji. Sebab, ketika itu terjadi di salah satu intansi dari mereka berasal, setidaknya itu juga “mencoreng” nama baik intitusi yan ditempati. Atau, malah jangan-jangan nantinya jika diusut lebih lanjut, bisa mengarah kepada dirinya. Semoga tidak.

Tim Saber Pungli, tentunya juga tak akan bisa bekerja secara maksimal tanpa ada peran dari masyarakat. Untuk itu, masyarakatpun perlu berpartisipasi dalam upaya pemberantasan praktik pungutan liar ini. Salah satu caranya adalah, memberikan informasi kepada tim, jika melihat atau menemukan praktik pungli. Secara gamblang, tim juga sudah menyebar nomor aduan, yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melapor.

Masyarakat tak boleh berpangku tangan dalam upaya pemberantasan pungli ini. Sebab, hal tersebut bukan hanya tanggung jawab dari Tim Saber Pungli, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Negara yang secara perlahan bebas dari praktik korup. (*)

Buktikan Janji Kalian

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

PENDAPA Museum RA Kartini Rembang menjadi saksi sejarah dilantiknya 43 pemimpin baru yang bakal mengemban tugas menjalankan roda pemerintahan di 43 desa di Kabupaten Rembang.

Mereka ini merupakan hasil produk demokrasi yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin mereka dalam jangka waktu enam tahun ke depan. Untuk itu, pelantikan ini merupakan awal bagi mereka untuk merealisasikan janji yang telah disepakati dengan warganya.

Bupati pun mewanti-wanti kepada kades terpilih untuk bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin desa dengan maksimal. Mereka yang baru dilantik juga diharapkan bisa menjadi pemimpin yang amanah, bisa mengayomi warganya dan jangan sesekali untuk berani menyelewengkan dana desa dengan tujuan mengembalikan modal ketika kampanye.

Berani mencalonkan diri sebagai kepala desa, itu artinya, berani juga menerima konsekuensinya. Termasuk di antaranya adalah pengorbanan materi, tenaga maupun pemikiran. Untuk itu, konsekuensi tersebut, seharusnya sudah dipikirkan sejak awal ketika akan mencalonkan diri sebagai kades.

Dengan begitu, kades terpilih tidak ada upaya untuk mengembalikan modal kampanye dari “bisnis anggaran desa.”

Bahkan, bupati telah memilihkan hari yang dinilai dengan syarat filosofi dan makna. Hari Jumat Kliwon, dinilai merupakan hari baik untuk melakukan pelantikan. Diharapkan, pemimpin baru ini bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Kini saatnya, para kepala desa merealisasikan janji kampanyenya. Para kades terpilih tidak boleh terlalu berlama-lama dana euphoria kemenangan. Sudah saatnya bekerja, dan memastikan rakyat merasakan kehadiran pemimpin dan pelayanan pemerintahan desa dalam kehidupan sehari-hari.

Ada yang perlu menjadi catatan bagi kepala desa yang baru saja dilantik kemarin. Berjalan dalam koridor aturan yang telah ditetapkan pemerintah tentulah harus diikuti. Pun demikian, tak kalah penting adalah, bagaimana sang pemimpin bisa melakukan inovasi pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan norma serta kearifan lokal (local wisdom).

Seorang kepala desa dituntut untuk bisa mengiringi era tekonologi seperti sekarang ini. Sehingga, pola kinerja pemerintahan desa yang terkadang dan dimungkinkan masih cukup banyak yang menggunakan sistem manual, secara perlahan bisa menggunakan teknologi.

Seorang pemimpin masa kini, tak hanya dituntut untuk bisa memimpin rapat dan mengisi acara di pelbagai pertemuan RT atau RW, namun, lebih dari sekadar itu.

Meski levelnya desa, namun, inovasi tak boleh mati dari hanya karena kendala ketidaktahuan perkembangan teknologi. Kades tidak boleh lagi gagap teknologi (gaptek). Kades harus bisa menyesuaikan era kepemimpinannya.

Setidaknya, dengan memanfaatkan teknologi, potensi yang ada di desa yang dipimpinnya tersebut dapat dieksplore dan dikembangkan secara maksimal. Misalkan saja, potensi wisata, sumber daya alam ataupun pengembangan UMKM yang ada di desa setempat.

Pun demikian, pelayanan terhadap masyarakat juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Bisa saja, pengurusan administrasi di tingkatan desa, nantinya sudah bisa menggunakan sistem elektronik. Selain memudahkan warga, hal tersebut juga bisa meminimalisasi adanya pungutan liar.

Dengan hal itu pula, kades juga memiliki tugas penting lainnya, yakni pengembangan sumber daya manusia dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Dua hal ini, menjadi kunci penting dalam mewujudkan desa yang maju dan sejahtera.

Akhirnya, selamat bertugas untuk kepala desa yang baru dilantik. Rakyatmu sudah menunggu bukti dari janji kalian. Saatnya bekerja, saatnya melayani warga dan saatnya berinovasi. (*)

Bahaya Laten Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

DALAM dua pekan terakhir ini, Kepolisian Resor (Polres) Rembang menangani tiga kasus pencabulan. Sungguh sangat ironis, apalagi kasus pencabulan ini terjadi dalam kurun waktu yang hanya dua pekan.

Bukan bermaksud untuk membesar-besarkan, namun, melihat realita yang terjadi, hal seperti ini bisa dikatakan darurat. Ya, darurat pelecehan seksual.

Apalagi, dua dari tiga kasus pencabulan tersebut, pelakunya adalah orang dekat, yaitu ayah tiri. Dua pelaku ini, dalam kesehariannya ada di antara korban maupun keluarga korban. Artinya, antara pelaku dan korban saling mengenal dan sangat dekat, karena tinggal satu atap.

Mirisnya lagi, korban dari pencabulan ini, usianya masih di bawah umur. Ada yang masih 14 tahun, dan juga 16 tahun. Bahkan lebih ironis lagi, satu dari korban pencabulan tersebut sampai hamil, yang kini usia kandungannya sudah enam bulan. Satu korban lain bahkan sudah mendapatkan perlakukan kekerasan seksual dari Sang Ayah Tiri selama lima tahun. Korban tak mampu menolak perlakuan bejat pelaku, karena korban mendapatkan ancaman, bahwa ibu korban akan dibunuh jika korban menolak untuk menuruti permintaan pelaku.

Kemudian, satu korban lagi yang mendapatkan perlakuan kekerasan seksual, yang pelakunya merupakan orang yang baru dikenal melalui handphone. Modus pelaku adalah, mengiming-imingi korban untuk dibelikan HP baru, agar korban mau diajak  keluar rumah, dan akhirnya berujung dengan tindakan pencabulan terhadap korban.

Melihat realita di atas, sungguh sangat miris dan kekerasan seksual ini nyata adanya mengancam di sekitar kita. Untuk itu,harus ada langkah solutif agar kejadian serupa tidak terulang kembali kedepannya. Jangan sampai, ada korban-korban baru di sekitar kita.

Perlu kita ketahui, bahwa kejahatan pencabulan merupakan suatu penyakit rohani yang harus di sembuhkan. Selain karena faktor kejiwaan, ada juga faktor lain yang dapat menyebabkan orang berperilaku menyimpang serta mengarah pada tindak kriminalitas. Contohnya dengan adanya penyalahgunaan media sosial dan mudahnya masyarakat mengakses situs pornografi, menyebabkan para pelaku pencabulan dengan leluasa melampiaskan perbuatan  kejinya terhadap para korban. 

Namun kadang kala para korban sendirilah yang menjadi pemicunya. Faktor pola atau gaya hidup dan  lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi munculnya aksi kejahatan ini.

Untuk itu, perlu adanya peran dan kepedulian bersama, agar angka pelecehan seksual terhadap anak tidak bisa diminimalisasi.

Keluarga, terutama orang tua, memiliki peran yang sangat krusial terhadap upaya mencegah terjadinya tindakan pencabulan terhadap anak. Sejak dini, sosialiasi dan pemahaman seputar seks perlu diberikan kepada anak. Persepsi mengenai seks yang “saru” untuk dibicarakan terhadap anak, nampaknya perlu diubah.

Pendekatan orang tua terhadap anak dalam hal memberikan pemahaman seputar seks, perlu diperbaiki. Anak-anak usia 3-12 tahun perlu diberikan pengertian, misalnya seperti perbedaan jenis kelamin, orientasi seksual, sampai kepada pemahaman bahwa daerah-daerah tertentu dari tubuh anak tidak boleh dilihat maupun dipegang oleh siapapun.

Orang tua, saat ini harus menghindari bersikap reaktif terhadap pertanyaan-pertanyaan anak seputar organ seksual. Penjelasan tentang orientasi seksual harus datang dari orang tua, karena kalau tidak, anak-anak berpeluang menerima informasi yang terdistorsi baik dari teman maupun tontonan.

Kemudian, perlu adanya pengawasan orang tua terhadap anak, baik itu berupa jam bermain anak, teman bermain atau dengan siapa anak bergaul, ke mana anak pergi dan apa tujuannya. Selain itu, orang tua juga harus memerhatikan acara apa yang sedang  di tonton anak di tayangan  televisi. Orang tua harus bisa memastikan bahwa tayangan tersebut  baik untuk anak.

Selanjutnya adalah peran dari pihak sekolah. Di sini, pihak sekolah harus mampu menjadi media yang tidak hanya mengajarkan anak tentang moral dan budi pekerti, namun, juga harus mampu menyentuh pada aktivitas peserta didik. Pendidik harus memperhatikan, bagaimana hubungan pertemanan, bahasa yang digunakan serta implementasi nilai-nilai karakter yang sudah diajarkan.

Tak kalah penting adalah, memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan. Penegak hukum mesti menjalankan aturan yang berlaku terkait sanksi terhadap pelaku. Seperti yang tertuang dalam Undang – Undang  ( UU ) Nomor 35 tahun 2014 yang merevisi UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa para pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak akan di hukum sangat  berat. Pada pasal 88 menjelaskan bahwa hukuman bagi para pelaku pencabulan akan di kenai sanksi penjara yakni paling singkat  5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Sedangkan apabila pelakunya di lakukan oleh orang tua, wali, pendidik, tenaga kependidikan  maka pidananya akan di tambah 1/3 dari ancamannnya. Misalnya apabila pelaku pencabulan adalah orang tuanya sendiri dan hakim memutuskan untukmenghukum 15 tahun penjara, maka lama kurungan akan di tambah 1/3 dari 15 tahun penjara.

Kemudian, pemerintah seyogyanya juga lebih intens lagi menggandeng lembaga atau organisasi yang peduli terhadap anak maupun remaja, untuk memberikan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual. Di Rembang sendiri, saat ini juga ada Lembaga Perlindungan Anak Rembang (LPAR) dan beberapa organisasi lain, yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak. Sehingga, peran mereka sangat ditunggu, agar tak ada kasus-kasus pencabulan yang menimpa anak atau remaja di Rembang, dan tentunya di sekitar kita. (*)

Menanti Kabar Pilkades Super Damai dari Rembang

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

HARI ini, Rabu (30/11/2016), sebanyak 43 desa yang ada di Rembang melaksanakan pesta demokrasi. Ribuan pemilih di masing-masing desa tersebut dihadapkan dengan transisi kepemimpinan.

Hari ini pula, foto masing-masing calon pemimpin tersebut terpampang jelas pada selembar kertas bernama surat suara. Jangan heran, jika wajah mereka akan menyuguhkan “senyuman termanisnya” hari ini. Mereka akan mencoba memikat sedemikian rupa, agar tak diacuhkan begitu saja. Sebab, mereka tak mau kalian sebagai pemilih berpaling sedetik pun untuk selenco pada foto yang ada di sebelahnya.

Sebuah lubang kecil, tepat di bagian wajah atau badan, menjadi keinginan mereka, agar pemilih memberikannya. Cukup satu, bukan dua atau tiga lubang di foto yang berbeda. Satu lubang, adalah sebuah harapan untuk menjadi pemenang.

Lubang di selembar kertas inilah yang menjadi justifikasi atas kemenangan atau kekalahan seorang calon pemimpin. Untuk itu, jangan salah kaprah untuk melubangi selembar kertas berharga tersebut. Berilah lubang dengan paku yang disediakan panitia. Cukup satu di bagian foto calon pemimpin yang menurutnya Kamu layak menjadi pemimpin. Jangan karena keteledoran, suaramu tak tersalurkan untuk ikut memilih pemimpin.

Catatan penting yang tak bisa diabaikan ketika berada di bilik suara adalah, memantapkan kembali pilihan. Bukan karena soal kedekatan emosional dan kerabat, tetapi, lebih kepada persoalan visi dan karakter dari calon pemimpin yang dipilih.

Pun demikian, hari ini pula, kita akan melihat siapa saja wajah-wajah yang bakal memimpin di 43 desa di Rembang. Sebab, penghitungan suara pemilih akan dilakukan hari ini juga usai pencoblosan.

Di sinilah, kita akan melihat bagaimana proses demokrasi itu berjalan sesuai teori atau tidak, sesuai yang diharapkan selama ini atau tidak. Demokrasi yang seharusnya berjalan damai, tentu menjadi harapan kita semua pada pelaksanaan pilkades.

Kemenangan, tentu menjadi harapan bagi semua calon. Namun demikian, dalam proses ini tentu ada pula yang harus tersingkir, sehingga para calon juga harus bersikap bijaksana menyikapi kekalahan tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan politik di desa, yang bisa saja berpotensi terjadinya konflik sosial di desa tersebut.

Dalam hal ini, komitmen para calon kades untuk melaksanakan pilkades damai perlu direalisasikan. Ikrar Damai yang sudah diucapkan seluruh calon kades di hadapan Bupati Rembang, Kapolres Rembang, TNI dan unsur Forkopimda beberapa hari lalu tentu bukan hanya sekadar ucapan yang setelahnya diabaikan begitu saja.

Jika dalam proses pilkades ini kita melihat ada kegaduhan politik yang berujung menjadi konflik sosial di masyarakat, akan bisa menjadi preseden buruk dalam konteks demokrasi. Apalagi, demokrasi yang berlangsung berada di tingkatan pemerintah terkecil, yakni desa. Ruang lingkup peserta, hampir semua masih saling kenal, dan juga sebagian adalah saudara atau keluarga. Sehingga, jika timbul perpecahan akibat proses demokrasi tersebut, itu artinya ada sebuah kegagalan politik.

Pilkades kita harapkan menjadi sebuah ajang untuk menentukan pemimpin secara formal dan legitimate yang tak mengurangi kerukunan bertetangga, kerukunan antarsaudara dan antarkeluarga. Sebab, terpilihnya pemimpin baru harus menjadi simbol persatuan. Persatuan sangat  penting untuk mewujudkan desa yang maju.

Hari ini kita menanti kabar, bahwa pilkades serentak di 43 desa di Rembang berjalan damai, seperti yang telah diikrarkan bersama oleh para calon kades. Semoga.(*)

Mengefektifkan Kembali Larangan Pelajar Bermotor

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

TAHUN 2013 lalu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sempat membumikan kembali Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih spesifik pasal 81 (2) yang berbunyi, untuk mendapatkan SIM A,C dan D, mereka harus berusia paling rendah 17 tahun.

Hal tersebut, secara jelas menerangkan, bahwa anak atau pelajar di bawah usia 17 tahun dilarang keras untuk mengendarai sepeda motor atau mobil kemanapun, termasuk pergi atau pulang sekolah. Sebab, mereka belum layak untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Larangan mengendarai sepeda motor bagi pelajar di bawah usia 17 tahun, sejatinya sempat populer kembali di 2013, setelah adanya insiden kecelakaan yang menimpa AQJ (13) anak musisi ternama Ahmad Dhani, yang dalam insiden tersebut mengakibatkan korban jiwa. Pada akhirnya, dalam kasus tersebut, AQJ dikenai status tersangka sebagi pelaku penyebab kecelakaan yang menewaskan sedikitnya enam orang.

AQJ diduga menyetir mobil dengan kecepatan tinggi meskipun belum memenuhi usia minimum mendapat SIM.

Usai insiden tersebut, secara nasional, larangan mengendarai sepeda motor bagi pelajar di bawah 17 tahun kembali mengemuka. Pihak-pihak terkait melakukan koordinasi terkait larangan tersebut. Di antaranya, kepolisian, dinas pendidikan, sekolah dan orang tua.

Namun demikian, realisasi dari aturan tersebut tak berjalan lama. Beberapa bulan kemudian, kita tak akan asing lagi menjumpai pelajar di bawah usia 17 tahun melenggang dengan kendaraannya di jalan raya, yang terkadang tanpa menggunakan helm, berbonceng tiga, knalpot sudah berganti grong, spion yang tak lagi berada di tempatnya dan lain sebagainya.

Pemandangan seperti itu masih sangat lazim kita jumpai hingga sekarang ini. Setiap pagi atau jam pulang sekolah, ratusan bahkan ribuan sepeda motor yang dikendarai pelajar di bawah 17 tahun melenggang dengan nyaman, meski ada petugas kepolisian yang berjaga di titik-titik rawan kemacetan dan keramaian.

Jika sudah begini, adagium adanya aturan dibuat untuk dilanggar, memang ada dan terjadi di depan kita sehari-hari.

Lalu, apakah kemudian pelajar yang salah dengan kondisi ini? Bukan. Yang punya “dosa besar” dalam hal ini dalah orang tua. Baru kemudian, pihak sekolah dan kepolisian.

Orang tua seoalah dengan mudah memberikan fasilitas kepada putra-putrinya kendaraan untuk trasportasi ke sekolah. Bila ditanyakan kepada orang tua,  alasannya agar lebih efektif dan efisiensi waktu. Kesibukan mereka hingga tak dapat mengantar putra-putrinya ke sekolah, juga merupakan alasan lainnya. Ada juga yang menganggap anaknya  telah mahir berkendara dan dapat berhati-hati di jalan. Sebagian bahkan merasa bangga, melihat anak mereka kecil-kecil sudah bisa membawa kendaraan sendiri. Namun sayangnya, pembekalan mengenai pengetahuan safety riding tidak turut diberikan.

Kemudian, pihak sekolah. Dalam hal ini, tentunya pihak sekolah memiliki peran penting dalam hal “dosa besar” untuk ikut berperan dalam pelanggaran aturan. Sebab, pihak sekolah juga terkesan ada pembiaran bagi siswa untuk membawa kendaraan ke sekolah. Tidak ada ketegasan dari pihak sekolah, agar siswa tidak membawa kendaraan, khususnya yang masih di bawah usia 17 tahun.

Masyarakat, dalam hal ini, juga turut berperan. Ketika ada pihak sekolah secara tegas mengeluarkan larangan, tak sedikit, masyarakat yang berada di lingkungan sekolah sengaja menyediakan lahan parkir untuk kendaraan siswa. Secara tidak langsung, mereka juga membolehkan pelajar membawa sepeda motor, hanya demi “keuntungan”.

Selanjutnya adalah pihak kepolisian. Sejauh ini, pihak kepolisian juga masih “abu-abu” dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, khususnya bagi pelajar di bawah usia 17 tahun. Kalaupun siswa ini terjaring razia, hanya sebatas ditanyakan bawa SIM atau tidak, yang kemudian dikenakan tilang jika tidak membawa.

Pada akhir-akhir ini, sebenarnya, ada upaya dari dari pihak kepolisian untuk kembali membumikan larangan pelajar di bawah usia 17 tahun untuk tidak mengendarai sepeda motor atau mobil ke sekolah. Untuk di eks Karesidenan Pati, hal itu terlihat, mulai dilakukan oleh Polres Rembang. Dalam beberapa kesempatan, polisi melakukan sosialisasi ke sekolah, tentang larangan tersebut.

Namun demikian, realiasi cukup lamban bisa direalisasikan. Sebab, sinergi antara pihak terkait kurang maksimal. Jika sudah ada sinyal dari pihak kepolisian seperti ini, setidaknya, dari pihak pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan juga langsung tanggap, dengan mengeluarkan kebijakan larangan berkendara bagi pelajar di bawah usia 17 tahun. Meskipun, pada akhirnya nanti, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra.

Namun demikian, jika pihak pemerintah daerah memiliki komitmen untuk menegakkan aturan, seharusnya bisa membuat kebijakan, meskipun menuai pro kontra.

Yang tak kalah penting, kebijakan seperti ini, mestinya juga dibarengi dengan fasilitas transportasi yang memadai. Sehingga, siswa mudah untuk mengakses transportasi umum yang nyaman dan murah. Misalkan saja, adanya bus sekolah dari pemda, yang operasionalnya pada jam pergi dan pulang sekolah.

Yang terakhir, alangkah bijaknya, jika orang tua, mempertimbangkan kembali untuk memfasilitasi anak-anaknya yang masih usia di bawah 17 tahun untuk membawa kendaraan ke sekolah. Jangan alih-alih demi efisiensi waktu dan bentuk wujud kasih sayang, namun justru timbul penyesalan di kemudian hari.

Mari bersama-sama menyikapi hal ini secara bijaksana. Aturan, jelas harus ditegakkan. Namun, hal itu bukan hanya tugas dari pihak kepolisian semata, tetapi, kita semua memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama merealisasikan aturan ini secara maksimal. (*)

Ironi Pendidikan di Wilayah Terpencil Rembang

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

KISAH tentang Sekolah Dasar Muhammadiyah Gantong, Belitung, yang hanya punya 10 murid, ternyata bukanlah hanya ada pada cerita Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Namun, kisah seperti itu ternyata juga masih ada di sekitar kita saat ini.

Di Kabupaten Rembang misalnya. Sebuah sekolah dasar yang berada di wilayah perbatasan antara Rembang dan Blora, yakni di Dukuh Wuni, Desa Kajar, Kecamatan Gunem, terdapat sekolah yang muridnya terhitung minim. Tak sedramatis dalam kisah Laskar Pelangi, yang murid di sekolahnya hanya ada 10 orang. Di sekolah ini, yaitu SDN 2 Kajar, jumlah murid secara keseluruhan hanya 42 orang. Bahkan, untuk kelas VI, jumlah peserta didiknya hanya ada lima orang.

Kondisi di SDN 2 Kajar, hanyalah potret kecil dunia pendidikan yang ada di kawasan terpencil di Rembang. Masih ada beberapa kondisi serupa di daerah pedalaman lainnya di Rembang.

Minimnya jumlah peserta didik yang dimiliki SDN 2 Kajar ini, ternyata sudah puluhan tahun terjadi. Untuk mendapatkan 10 murid saja dalam setiap ajaran baru, sekolah ini cukup kesulitan. Sehingga, untuk mencapai jumlah murid secara keseluruhan hingga 60 orang, selama ini hanya menjadi mitos.

Jika ditarik benang merahnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab minimnya jumlah murid yang dimiliki SDN 2 Kajar.

Pertama, praktis hampir secara keseluruhan, peserta didik yang bersekolah di SDN 2 Kajar merupakan anak-anak yang tinggal di satu dukuh, yakni di Dukuh Wuni. Jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di dukuh ini yaitu 125. Jika mengandalkan peserta didik dari dukuh ini saja, memang sangat sulit sekolah ini bisa mendapatkan jumlah murid yang banyak. Sebab, ledakan penduduk tak sesignifikan dibanding wilayah lain, yang jumlah KK-nya lebih banyak.

Kedua, letak geografis. Dukuh Wuni, geografisnya berada di wilayah terpencil, yang jarak dari pusat desa bisa mencapai 2 kilometer. Belum lagi, infrastruktur jalan menuju tempat ini kondisinya terbilang parah. Apalagi, ketika hujan, yang jalannya sangat sulit untuk dilalui kendaraan. Hal ini juga yang menyulitkan dan menjadikan warga enggan untuk mencapai daerah ini. Sehingga, pusat pendidikan, seperti halnya sekolah dasar hanya diakses oleh masyarakat setempat.

Hal lain yang cukup memprihatinkan, adalah, bagaimana tenaga pengajar di SDN 2 Kajar. Dari 9 tenaga pendidik yang ada di tempat ini, 6  di antaranya adalah tenaga honorer, dengan gaji yang hanya Rp 125 ribu per bulan.

Jika melihat tuntutan biaya hidup seperti sekarang ini, tentu dengan gaji yang seperti itu, sangat jauh dari ideal. Apalagi, jika mereka sudah berkeluarga dan hanya bergantung pada honor menjadi tenaga pengajar. Tapi, mungkin saja keberadaan mereka sebagai tenaga pengajar bukanlah untuk mengejar materi, tapi lebih kepada pengadian kepada bangsa, pengabdian kepada tanah air mereka dilahirkan, yaitu di Dukuh Wuni yang mereka tinggali saat ini. Keberadaan mereka, sebagai bentuk partisipasi untuk memajukan pendidikan dan mendidik anak-anak agar memiliki pengetahuan yang berkualitas seperti anak-anak yang tinggal di daerah lain. Sebab, guru honorer yang mengajar di SD tersebut diambilkan dari warga setempat, sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia.

Lalu, bagaimana pihak sekolah menggaji guru honorer tersebut? Sejauh ini, pihak sekolah masih mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Yakni diambilkan sebagian dari BOS. Jumlah maksimalnya hanya 15 persen dari jumlah yang dialokasikan kepada siswa. Hal itu disebut kepala sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama ini, dana BOS yang diterima peserta didik sebesar Rp 800 ribu per anak untuk setiap tahunnya.

Bagi sekolah kecil seperti SDN 2 Kajar ini, sebenarnya dari segi pengalokasian dana BOS bisa dibilang cukup diuntungkan. Hal ini mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 161 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015. Di mana, batasan sekolah kecil harus memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60 siswa, baik SD maupun SMP. Sekolah kecil ini akan mendapat alokasi dana BOS sebanyak 60 peserta didik. Itu artinya, meskipun sekolah ini hanya memiliki peserta didik 42 murid, dana BOS yang diterima tetap untuk 60 peserta didik.

Melihat potret pendidikan yang ada di SDN 2 Kajar ini, setidaknya ada beberapa realita yang memaksa kita harus kembali membuka mata, untuk bersama-sama berperan ikut memajukan pendidikan yang ada di tempat ini.

Namun setidaknya, pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan harus berdiri paling depan untuk tak sekadar secara teori dalam upaya pemerataan kemajuan pendidikan, tetapi harus ada langkah riil.

Infrastruktur jalan, harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk dilakukan perbaikan. Meskipun, jalan di tempat tersebut statusnya adalah jalan desa. Namun, akses jalan untuk menuju tempat ini, sangat penting untuk disentuh pembangunan yang layak. Sehingga, warga tak kesulitan untuk mengakses wilayah menuju atau keluar tempat ini.

Akses jalan, menjadi hal yang sangat vital di daerah ini. Sebab, sulitnya medan dan jauhnya tempat ini dari perkotaan, menjadi salah satu faktor banyaknya anak yang putus sekolah.

Seorang praktisi pendidikan dan pengelola PKBM yang tempatnya tak begitu jauh dari daerah ini, pernah menyampaikan kepada saya. Ketika anak-anak sudah memasuki pendidikan setara SMP, banyak yang tidak sampai lulus. Ada yang cuma sampai kelas VIII, ada yang sampai kelas VII, bahkan ketika lulus SD tidak lagi meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Jauhnya lembaga pendidikan setara SMP dan medan yang sulit, adalah salah satu penyebabnya.

Kemudian, yang tak kalah penting adalah gaji guru yang masih sangat minim. Campur tangan pemerintah, dirasa penting untuk ikut memperhatikan kesejahteraan guru. Sehingga, guru juga memiliki semangat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di daerah.

Selanjutnya, peningkatan kualitas guru. Pelatihan terhadap guru yang difasiltiasi dinas terkait sangat dibutuhkan. Tak hanya guru dari sekolah ini harus keluar daerah untuk mengikuti pelatihan, tetapi, seyogyanya ada kalanya instruktur yang datang ke sekolah tersebut. Hal ini, mengingat, jika guru harus keluar untuk mengikuti pelatihan, cost yang dikeluarkan tak sedikit. Hal ini tak sebanding dengan gaji yang diterima oleh guru honorer.

Harapan kita, ke depan pendidikan di Rembang akan semakin maju, tak terkecuali yang berada di daerah terpencil. Sebab, pemerataan pendidikan harus mutlak. (*)

Mengurai Benang Kusut Pernikahan Dini

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

PERNIKAHAN dini, anugerah atau musibah? Kalimat ini pernah menjadi sub judul dalam pemberitaan tentang pernikahan dini yang dimuat MuriaNewsCom beberapa pekan lalu. Inti dari pemberitaan ini adalah tentang praktik pernikahan dini di suatu daerah, yang angkanya masih cukup tinggi dan segala permasalahannya maupun solusi yang ditawarkan.

Pernikahan dini memang bukan hanya ada dalam cerita pada sebuah tayangan sinetron. Namun, dalam realitanya, pernikahan dini memang benar-benar ada di sekitar kita, dan angkanya masih terbilang tinggi.

Di Rembang misalnya, dalam catatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, angka pernikahan dini, khususnya perempuan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, trendnya justru mengalami kenaikan.

Tercatat, pada 2013, angka pernikahan perempuan pada usia 10-16 tahun sebanyak 26 orang, tahun 2014, usia 10-16 tahun sebanyak 33 orang dan tahun 2015 usia 10-16 tahun  ada 47 orang.

Secara umum, untuk wilayah Indonesia, dari hasil penelitian yang dilakukan BKKBN pada tahun 2014, 46 persen atau setara dengan 2,5 juta pernikahan yang terjadi di setiap tahun di Indonesia mempelai perempuannya berusia antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan 5 % di antaranya melibatkan mempelai perempuan yang berusia di bawah 15 tahun.

Kemudian, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Plan Internasional, di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan pada anak dan remaja. Sebanyak 38 persen anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Sementara persentase laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7 persen.

Selanjutnya, pada riset United Nations Children’s Fund (UNICEF) mencatat, satu dari enam anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angkanya 340.000 anak per tahun. Adapun yang di bawah usia 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun. Maka tak heran apabila United National Development Economic and Social Affair (UNDESA), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-37 dunia dan peringkat ke-2 se-ASEAN sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan usia dini yang tinggi.

Terkait dengan pernikahan dini ini, jika diurai akar persoalannya, ternyata ada beberapa faktor yang mendorong pelaku ini untuk melakukan pernikahan dini. Mengutip penelitian yang dilakukan Plan International, kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan, masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan menikah dini.

Penelitian ini menunjukkan pernikahan anak, termasuk yang berusia 12-14 tahun, masih terjadi karena adanya dorongan dari sebagian masyarakat, orang tua, atau bahkan anak yang bersangkutan.

Kemudian, pernikahan anak adalah juga disebabkan rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan. Selain itu tingkat kemiskinan juga turut menentukan situasi pernikahan anak.

Lalu, bagaimana dengan kondisi yang ada di Rembang? Apakah juga berkaitan dengan hal-hal di atas sebagai penyebab masih tingginya angka pernikahan dini, yang justru mengalami kenaikan, khususnya anak perempuan. Bahkan, jika dilihat dari datanya, usia SD sudah ada menikah.

Dalam sebuah artikel yang pernah saya baca menyebutkan, tepatnya di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, ada tradisi keluarga perempuan harus menerima jika ada yang melamar putrinya. Mereka tidak peduli umur anak mereka atau bahkan kesiapan mental. Mereka banyak yang berpendapat, yang penting nikah dulu. Kalau nanti cerai itu urusan belakangan.

Selain itu, ada sejumlah alasan lain. Misalnya, ada orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini karena ingin segera lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua. Ada pula yang melakukan perjodohan dengan calon menantu yang kaya atau berstatus sosial tinggi. Ada juga alasan orang tua menikahkan anak perempuannya pada usia dini karena ingin menghindari fitnah.

Kemudian, dari faktor tradisi yang berlangsung dari generasi ke generasi, ada juga faktor rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak mengerti betul apa saja dampak dari pernikahan dini.

Namun, jika kita perhatikan, sebagian kasus pernikahan dini ini kerap terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah, yang mengalami sulitnya akses pendidikan dan juga minimnya perhatian orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Dilihat dari segi sosiologis, pernikahan merupakan salah satu saluran mobilitas sosial. Dan oleh karena itu banyak orang tua yang mengabaikan faktor negatif dari pernikahan dini.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini ialah pergaulan yang terlewat bebas yang berdampak pada maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja.

Untuk mengurai benang kusut pernikahan dini ini, perlu adanya peran bersama untuk mencari solusi dalam mengatasinya. Masyarakat perlu memahami mengenai dampak negatif akibat pernikahan dini. Di antaranya dilihat dari dari sisi kesehatan. Beberapa pakar kesehatan menyebut jika leher rahim remaja perempuan masih sensitive, sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari. Risiko kematian saat melahirkan juga besar pada usia muda.

Kemudian dilihat dari aspek psikologis, pernikahan usia dini, rawan dengan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Sebab, pada usia yang belum matang, sikap dan emosional seseorang biasanya masih belum stabil. Sehingga, ketika ada suatu masalah di dalam rumah tangga, cara penyelesaiannya tidak terlalu baik.

Maka dari itu, peran masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang efek dari pernikahan dini juga harus lebih intens. Peran organisasi yang bergerak dalam bidang remaja, seperti halnya Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) yang ada di Rembang juga harus semakin digiatkan.

Orang tua, khususnya yang berada di daerah pedalaman, secara perlahan juga harus mendapatkan pemahaman, jika pendidikan sangat penting bagi anak-anaknya. Sehingga, nantinya, sebisa mungkin orang tua mendorong anak-anaknya untuk tetap bersekolah, mengenyam pendidikan sesuai tingkatannya.

Lalu bagaimana bagi orang tua yang masuk dalam kategori keluarga kurang mampu atau pra sejahtera? Bukankan saat ini pemerintah memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera, dengan memberikan bantuan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan lain sebagainya. Untuk itu, peran pihak sekolah ataupun pihak desa dibutuhkan untuk memberikan sosialisasi, agar orang tua yang terkadang minim informasi terkait pendidikan bisa mengetahuinya, dan mendorong anak-anaknya untuk tetap mendapatkan pendidikan.

Pun jika orang tua berpikiran, bahwa anak-anaknya nanti bisa mendapatkan pendidikan setelah menikah, yakni dengan mengikuti paket B atau paket C, namun mereka tidak lagi bisa optimal. Sebab, mereka biasanya sudah terlalu lelah dan tidak lagi konsentrasi, ketika pemikiran sudah terpecah dengan persoalan rumah tangga.

Harapannya, tentunya, ke depan angka pernikahan dini dapat semakin berkurang. Mengingat, perkembangan zaman yang semakin modern, menuntut generasi yang tak hanya bisa menjadi pendamping suami, tetapi juga dibutuhkan SDM yang mampu bersaing dan siap pakai dalam dunia kerja. (*)

Calon Tunggal di Pilkada Pati jadi Tantangan Berat KPU

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

KOTAK kosong bakal menjadi lawan pasangan calon (paslon) Bupati Haryanto -Saiful Arifin dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2017 di Kabupaten Pati pada 15 Februari mendatang.

Kondisi tersebut, akibat hanya ada satu paslon yang mendaftar dan resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati beberapa waktu lalu. Sesuai dengan peraturan KPU, maka saat coblosan nanti hanya ada surat suara dengan gambar calon tunggal melawan kotak kosong.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, memang diperbolehkan adanya calon tunggal.

Artinya, kotak kosong di dalam pemilihan kepala daerah juga menjadi bagian demokrasi yang tentunya dijamin undang-undang.

Dengan situasi seperti ini pula, sudah jelas dari sisi demokrasi tentunya menjadi sebuah tantangan berat bagi masyarakat Pati. Sebab, warga yang sudah memiliki hak pilih hanya disuguhkan alternatif memilih pasangan calon dengan kolom kosong tidak bergambar.

Visi dan misi, serta program yang ditawarkan kandidat untuk Pati lima tahun ke depan, tentulah dominan hanya dari satu pasangan calon. Sebab, kotak kosong tentu hanya sebuah kotak yang tak bisa menawarkan program.

Di sisi lain, koalisi gemuk dari sembilan parpol yang mengusung satu pasangan calon menunjukkan besarnya “kepentingan” yang mengepung pasangan calon. Belum lagi kelompok kepentingan lain yang juga sangat dimungkinan ikut mewarnai pelaksanaan Pilkada Pati.

Kondisi seperti ini dikhawatirkan memunculkan efek proses pelaksanaan pilkada ada yang berjalan di luar aturan, akibat kepentingan segelintir oknum atau kelompok. Sehingga, harus benar-benar diwaspadai. Inilah tantangan terberat demokrasi bagi warga.

Dalam konteks calon tunggal ini, juga menjadi sebuah tantangan berat bagi KPU, khususnya dalam mengajak warga yang memiliki hak pemilih untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya ke TPS pada 15 Februari mendatang.

Bukan sebuah pesimisme tentang kinerja KPU dalam mengupayakan partisipasi pemilih meningkat melalui sosialisasi yang sudah dilakukan selama ini. Namun, keberadaan calon tunggal bisa saja membuat warga justru apatis terhadap terhadap pelaksanan pilkada.

Sejarah pelaksanaan pilkada pada 2006 lalu bisa saja terulang kembali di Pilkada 2017 nanti, khususnya dalam konteks partisipasi pemilih. Ketika itu, dari jumlah pemilih 951.840 orang, yang hadir menggunakan hak pilihnya 493.083 orang (51,8 persen), dan yang tidak hadir 458.757 orang (48,2 persen). Artinya, partisipasi masyarakat dalam pilkada sangat rendah. Hampir separuh dari jumlah pemilih menjadi golput. Kondisi ini, juga menjadikan Pati mendapatkan rekor sebagai daerah dengan partisipasi terendah dalam pelaksanaan pilkada.

Agar sejarah tersebut tak kembali terulang dalam Pilkada 2017 nanti, tentu KPU sejak saat ini harus bisa lebih kerja keras dan lebih intens lagi dalam menyosialisasikan pelaksanaan pilkada. Lebih getol lagi agar pemilih benar-benar turut berpartisipasi dalam proses demokrasi lima tahunan ini.

Media sosial, menjadi salah satu sarana yang tepat dimanfaatkan untuk menggaet warga dalam menggunakan hak pilihnya, khususnya bagi pemilih pemula. Karena, pemilih pemula cenderung akrab dengan media sosial.

Pun demikian, untuk menggaet pemilih, komunikasi yang digunakan juga sebaiknya memakai bahasa yang relatif ringan, mudah diterima dan menarik. Sehingga, ada alasan bagi pemilh untuk menyuarakan haknya di pesta demokrasi nanti.

Pengalaman pertama bagi pemilih pemula menjadi daya tarik tersendiri, karena adanya rasa penasaran untuk mengikuti pestra demokrasi, yakni menggunakan hak pilihnya secara langsung. Hal inilah yang perlu didorong bagi KPU agar nantinya, pemilih pemula ini mantap untuk ikut ke TPS dan mencoblos sesuai pilihan mereka.

Kemudian, sosialisasi off line juga harus tetap berjalan melalui cara yang sebelumnya sudah dilakukan. Di antaranya melakukan sosialisasi ke sekolah, ke kampus, atau hal lainnya. Namun, paling tidak sosialisasi harus lebih diintenskan lagi, dengan kondisi atau anggaran yang cukup terbatas.

Yang tak kalah penting, juga menggandeng perangkat desa untuk ikut peran serta menyosialisasikan pelaksanaan pilkada ini, sehingga, masyarakat di lapisan bawah juga tahu jika di daerahnya akan ada pilkada. Sebab, diakui atau tidak, lapisan masyarakat bawah, untuk saat ini masih banyak yang tidak tahu atau tidak mau tahu jika sebentar lagi, Pati bakal melakukan pesta demokrasi.

Akhirnya, semoga pesta demokrasi di Pati pada 2017 nanti bisa berjalan sesuai aturan dan sesuai aspirasi masyarakat Pati secara keseluruhan. (*)

Bukan Saatnya Lagi Kita Menjadi Generasi Perusak

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

KEBERADAAN Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman kota di Purwodadi, pada awal Oktober ini sudah mulai bisa dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas. Hal ini setelah adanya kucuran dana sebesar Rp 5 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penataan lingkungan, dengan menambah berbagai fasilitas penunjang. Di antaranya, penataan saluran air, area jogging dan sarana pendukung lainnya.

Realisasi pengerjaan proyek dari pusat yang dimulai sejak Mei hingga awal Oktober 2016 ini, kini sudah menjelma sebagai area publik yang menawarkan keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk sarana rekreasi maupun edukasi.

Namun demikian, taman seluas 3,2 hektare yang dimaksudkan untuk memberikan area rekreatif bagi warga di tengah kota dan telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah tersebut, justru mendapatkan perlakuan yang kurang terpuji dari oknum yang kurang bertanggung jawab.

Contoh saja, gazebo yang terdapat di taman tersebut penuh dengan corat-coretan ala ABG alay  dengan menggunakan setipo atau tipe-x. Alhasil, bangunan yang seharusnya menambah keindahan dan kenyamanan pengunjung, berubah bentuk seperti halnya bangunan poskamling yang penghuninya mulai malas untuk berlama-lama di tempat sosialis itu.

Tak cukup sampai di situ, ada pula segelintir orang yang juga sengaja merusak tempat sampah yang tersedia. Beberapa kali sudah diganti oleh pengelola taman, namun tak lama kemudian, tempat sampah yang tersedia juga berakhir mengenaskan. Entah apa tujuan dan kepuasan yang didapat dari oknum perusak itu, tetapi, apapun itu adalah sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji.

Jika melihat polanya, sangat mungkin tindakan-tindakan kurang terpuji ini dilakukan oleh oknum pelajar, yang memang cenderung latah terhadap tindakan yang dianggapnya sebagai sebuah eksistensi dan pencarian jati diri. Meskipun, tindakan tersebut terkadang justru merugikan orang lain.

Ke depan, harapannya, tentu tak akan ada lagi aksi-aksi vandalisme seperti itu, yang ditinjau dari sudut pandang manapun tetaplah kurang etis. Alangkah eloknya, fasilitas umum yang tersedia dirawat bersama dan dimanfaatkan sesuai peruntukkannya.

Pun demikian dengan RTH yang ada di Kota Purwodadi, seyogyanya juga digunakan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Yakni, sarana umum yang mempunyai fungsi utama (intrinsik) yakni fungsi ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Sebuah catatan penting bagi pengelola RTH atau taman kota, untuk meminimalisasi adanya tindakan-tindakan jahil seperti itu, hendaknya meningkatkan pengawasan yang lebih ekstra lagi. Penempatan closed circuit television (CCTV) di beberapa titik strategis, sebaiknya perlu ada. Sehingga, nantinya petugas di situ dapat mengambil tindakan lebih cepat ketika ada pengunjung yang sengaja membuat tempat itu menjadi tidak nyaman atau merusak.

Selanjutnya, perlu adanya sanksi tegas terhadap pelaku yang telah melakukan tindakan buruk oknum yang menyebabkan taman tersebut rusak atau lainnya. Sanksi yang diberikan terhadap oknum perusak tersebut, adalah dengan cara memberi sanksi sosial.

Keberadaan media sosial (medsos) bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku. Yakni, siapapun pelaku yang ketahuan merusak atau melakukan tindakan vandalisme di tempat tersebut, akan diupload ke medsos. Sehingga, masyarakat tahu apa yang telah dilakukan tersebut bukanlah sikap terpuji. Dengan adanya CCTV di tempat tersebut, tentunya hal seperti ini bisa untuk memudahkan siapa pelakunya.

Hal ini, juga untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Sebab, sanksi sosial biasanya memiliki konsekuensi lebih berat bagi pelaku.

Selanjutnya, reward, selayaknya juga ada untuk masyarakat yang memiliki komitmen kuat untuk tidak merusak fasilitas di tempat tersebut, dan juga melakukan tindakan nyata. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencorat-coret atau lainnya.

Mengingat besarnya manfaat RTH, dalam pengelolaan RTH pun sebaiknya melibatkan masyarakat melalui event dengan lebih aktif, agar masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga RTH yang ada. Seiring dengan perkembangan informasi dan sosial media yang begitu pesatnya pasti akan mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat terutama generasi muda untuk ikut aktif berperan serta dalam mengembangkan RTH melalui komunitas maupun event-event.

Kemudian, sudah saatnya pula kita tidak menjadi generasi perusak. Mari bersama-sama untuk menjaga kelestarian alam. Mari bersama-sama untuk merawat fasilitas umum yang ada, agar kota kita layak dan nyaman untuk beraktivitas. (*)

Negeriku yang Latah dan Kagetan

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

ISTILAH pungli yang merupakan sebuah akronim dari pungutan liar, dalam beberapa hari terakhir ini seolah sangat akrab di telinga kita.Publik menjadi latah membicarakan pungli. Abang Tukang Bakso, calon pengantin, pengangguran diambang keputusasaan, hingga tukang parkir jabatan, selalu menyempurnakan harinya dengan perbincangan seputar pungli.

Kehebohan soal pungli ini, dimungkinkan dalam satu bulan ini masih akan menjadi perbincangan hangat di semua kalangan. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar praktik pungli dibumihanguskan, dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku, yakni dipecat dari kepegawaian.

Perintah ini dikeluarkan setelah Presiden Jokowi menyambangi secara langsung operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan polisi terhadap pelaku pungli terkait pengurusan buku pelaut dan surat kapal di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beberapa hari lalu.

Sikap dan pernyataan Presiden Jokowi ini, kemudian juga direspon oleh Kapolri, yang selanjutnya memerintahkan agar setiap polda membentuk tim “bersih-bersih” pungli.

Jadi, jangan heran ketika nanti Anda sedang mengurus perizinan atau atau hal lainnya, misalnya SIM, tiba-tiba ada sidak dan ditanya-tanya mengenai bagaimana proses pengurusan administrasi di tempat terkait, apakah ada pungutan atau tidak. Jangan heran pula, ketika Anda nanti “tiba-tiba” mendapat pelayanan yang lebih mulus dibandingkan biasanya.

Sidak semacam ini, juga sudah dilakukan di berbagai polres. Contoh saja di Rembang dan juga Grobogan. Kapolres Rembang beberapa hari lalu sempat memantau pelayanan di Samsat untuk memastikan tidak ada pungli. Pun demikian di Grobogan. Bahkan, Wakapolres turun sendiri ke Samsat, juga untuk memastikan tidak ada praktik pungli di tempat tersebut.

Namun demikian, kenapa “baru” sekarang upaya pemberantasan pungli ini dilakukan? Penegak hukum seakan terkaget-kaget dengan aksi pungli yang terjadi di sejumlah instansi termasuk di tubuh birokrasi mereka sendiri. Meski sebenarnya, praktik pungli ini sudah sangat lama ada dan berjalan dengan “sukses” hampir di semua lini.

Pungli sudah menjadi rahasia umum di Negeri ini. Semua masyarakat tahu, jika ingin mengurus perizinan dan tetek mbengek berbau administrasi lainnya, mulai di tingkatan RT hingga di atasnya, dan di atasnya lagi, dan lagi, hingga level teratas, hampir selalu disuguhkan dengan adegan transaksional yang endingnya harus merogoh kocek jika ingin urusan segera beres.

Jika ditelusuri, awal dari fisiologis, makna kata  Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktik kejahatan.

Kemudian, ternyata, istilah pungli ini juga terdapat dalam kamus bahasa Cina. Li artinya keuntungan dan Pung artinya persembahan, jadi Pungli diucapkan Pung Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.

Lalu, bagaimana praktik pungli yang bisa disebut sebagai kejahatan ini  bisa hilang atau minimal diminimalisasi dari birokrasi di negeri ini? Bisakah tim sapu bersih pungli yang dibentuk pemerintah mampu menuntaskan persoalan yang sudah mengakar ini?

Optimisme tentu perlu kita tanamkan terhadap diri kita untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Tetapi, pesimisme juga perlu kita sampaikan, jika gebrakan ini hanyalah dijalankan setengah-setengah. Apalagi delivery kebijakan terhadap pemerintah daerah tidak sampai secara sempurna. Sehingga, dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan pungli masih terus terjadi.

Perlu menjadi catatan juga, bahwa praktik pungli ini juga tak dilepaskan dari faktor ekonomi dan moral. Faktor ekonomi merupakan masalah yang sangat sentral saat ini yang dapat menimbulkan kejahatan, karena banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan. Apalagi, kesempatan memuluskan adanya praktik ini. Karena, munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma, seperti yang dikatan Richard A.Cloward dan Lioyd E.Ohlin dalam Teori Kesempatan (opportunity theory).

Namun demikian, sebenarnya persoalan pungli tidak perlu terjadi jika pemilik jabatan atau pemangku kekuasaan memiliki benteng keimanan yang kuat. Untuk memiliki benteng yang kuat, tentunya perlu pemahaman agama cukup dan benar.Memang, ketika berbicara mengenai moral dan agama saat ini cukup sensitif. Tetapi, setidaknya hal ini bisa menjadi intropeksi kita bersama, bahwa kita perlu meningkatkan pemahaman tentang agama kita, sehingga tidak terjerumus dengan praktik kejahatan bernama pungli atau ketika naik kelas disebut korupsi.

Mari bersama-sama untuk lebih mematangkan pengetahuan agama kita. Tidak harus seperti ulama atau bahkan nabi, tetapi, tugas terpenting kita adalah berupaya menjadi lebih baik dalam beragama. Sehingga, perilaku dan tindakan kita bisa berjalan sesuai aturan dan norma.

Selanjutnya, gebrakan pemerintah untuk memberantas pungli juga harus berjalan secara kontinyu. Bukan hanya hari ini saja, bukan hanya sampai besok saja, bukan pula hanya sampai bulan depan saja, tetapi ini berkelanjutan.

Artinya, butuh cakupan solusi secara luas, terkait penanganan pungli ini. Sebab, tak cukup hanya dilihat dari satu sisi saja persoalan ini. Di dalam sini, ada berbagai faktor penyebab sehingga memunculkan adanya fenomena pungli. (*)

Mbah Kasrin dan Doraemon

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

SOSOK Mbah Kasrin, seorang tukang becak asal Dukuh Gembul, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pamotan, Rembang, dalam satu bulan terakhir ini cukup menyita perhatian publik. Masyarakat heboh dengan kisah Mbah Kasrin yang dikabarkan menunaikan ibadah haji secara gaib.

Kehebohan ini bermula ketika pada 23 Agustus 2016 lalu, Mbah Kasrin mengaku akan berhaji. Kepergiannya juga diantar sejumlah keluarga dengan menggunakan beberapa armada bermotor ke tempat berkumpulnya jemaah calon haji asal Rembang kloter 38, yakni di Masjid Jami’ Lasem.

Yang membuat tanda tanya, baik dari pihak keluarga sendiri ataupun masyarakat setempat, Mbah Kasrin selama ini tidak pernah mendaftarkan diri secara resmi di instansi terkait untuk menunaikan ibadah haji. Dari pemerintahan desa setempat, dirinya juga disebut-sebut tidak pernah mengurus administrasi untuk keperluan haji. Pun demikian, di Kementerian Agama Rembang, yang namanya juga tidak pernah ada.

Tak berhenti di situ, dalam perjalanannya, kemudian muncul cerita-cerita aneh yang cukup sulit jika dinalar secara logika. Seperti halnya, ketika Mbah Kasrin yang katanya tiba-tiba sudah tidak ada di Masjid Jami’ Lasem bersama calhaj lain dari kloter 38, dan menurut pengakuan salah satu keluarga Mbah Kasrin sudah berada di Gedung Haji Rembang. Sekejap kemudian sudah berada di Asrama Haji Donohudan, dan kemudian sudah naik pesawat menuju Makkah.

Meski salah satu keluarganya tersebut mengaku terheran-heran dengan hal itu semua, dan seolah tak percaya, namun, dirinya tidak  berani mengatakan apakah itu nyata atau tidak. Bahkan, ketika sudah di Makkah, Mbah Kasrin disebut-sebut sempat pulang sebentar menjenguk keluarganya, yang kemudian juga menghilang lagi dalam sekejap.

Cerita haji gaib Mbah Kasrin ini, juga tak lepas dari sosok Indi, yang hingga kini masih misterius.Tidak diketahui siapa dia sebenarnya.Hanya, dari pengakuan Mbah Kasrin, Indi adalah penumpang langganannya, yang selama belasan tahun sudah diantar jemput pulang dan pergi sekolah, sejak Indi masih duduk di bangku TK. Indi, disebut kini sudah tamat SMA dan tinggalnya di sekitar MTs Lasem. Namun, dirinya menegaskan, jika Indi adalah sosok gaib atau jin. Dia pulalah, yang merupakan sosok yang menaikkan Kasrin berhaji.

Sosok Mbah Kasrin semakin fenonemal, ketika dirinya pulang ke rumah, setelah 44 hari “menghilang”. Kepulangan Mbah Kasrin juga bersamaan dengan jemaah haji kloter 38. Pun demikian, jam atau tempat, juga sama dengan kloter 38. Namun, bagi Kemenag, bisa dipastikan , lagi-lagi tidak ada nama Kasrin di kloter 38.

Sejak kepulangannya, tamupun banyak berdatangan ke rumah Mbah Kasrin. Tak hanya dari Rembang, dari Pati, Kudus, Blora dan bahkan Semarang juga jauh-jauh sengaja untuk bertamu. Tak hanya penasaran dengan kisah-kisah misterius Mbah Kasrin, tak sedikit pula mereka meminta air untuk didoakan.

Hal ini kemudian disikapi oleh Kemenag dan juga MUI setempat. Tak tanggung-tanggung, MUI membentuk tim investigasi untuk menelusuri terkait kisah Mbah Kasrin. Tim dari MUI pun menyamar, sebagaima tamu lainnya yang bertamu ke kediaman Mbah Kasrin. Beragam pertanyaan seputar haji, baik itu mulai rukun dan syarat haji diajukan kepada Mbah Kasrin, untuk memastikan apakah itu benar-benar dijalankan Mbah Kasrin atau tidak. Bahkan, tim MUI seolah ingin tahu segalanya, juga menanyakan apakah Mbah Kasrin melihat kakbah atau tidak ketika di Makkah.

Dari entah berapa jumlah pertanyaan yang diajukan tim MUI kepada Mbah Kasrin tersebut, diambil kesimpulan jika Mbah Kasrin belum berhaji. Tolok ukur yang digunakan adalah, dari cerita Mbah Kasrin kepada tim, yang di antaranya Mbah Kasrin tidak mengenakan ihram ketika di berhaji, tidak melihat kakbah di Makkah, termasuk lafadz-lafadz yang diucapkan ketika berhaji, yang sama sekali Mbah Kasrin disebut tidak hafal.

Lalu, apa hubungannya Mbah Kasrin dengan Doraemon? Ditinjau dari sudut pandang agama, jelas tidak ketemu. Lalu, dari sudut penerawangan Mbah Mijan, paranormal yang katanya sudah melakukan komunikasi dengan sosok Indi, tentulah pula tak ada kaitannya. Saya haqul yakin, tak ada jin yang menjelma Doraemon untuk “memaksakan” dirinya untuk bilang, dialah yang berada di belakang layar dari hebohnya fenomena haji gaib yang dilakukan Mbah Kasrin.

Namun, izinkan saya “secara paksa” untuk mengaitkan sosok Mbah Kasrin dengan Doraemon ini dari sudut pandang  “Sembarangisme”.

Sebagian dari Anda, saya yakin tahu dengan Doraemon, baik anak-anak, yang muda ataupun yang sudah tua. Kecuali Mbah Kasrin. Saya berkeyakinan, jika Mbah Kasrin tak pernah menyia-nyiakan waktunya hanya untuk sengaja menyaksikan kisah Doraemon di televisi, yang ceritanya kini semakin tak menarik. Itu menurut saya lho ya.

Bagi yang belum tahu, Doraemon merupakan judul sebuah manga populer yang dikarang Fujiko F. Fujio sejak tahun 1969 dan berkisah tentang kehidupan seorang anak pemalas kelas 5 SD yang bernama Nobi Nobita yang didatangi oleh sebuah robot kucing bernama Doraemon yang datang dari abad ke 22.

Doraemon dikirim untuk menolong Nobita agar keturunan Nobita dapat menikmati kesuksesannya daripada harus menderita dari utang finansial yang akan terjadi pada masa depan , karena disebabkan kebodohan Nobita.

Dalam ceritanya, Nobita, yang seringkali mengalami  kegagalan dalam ulangan sekolahnya atau setelah diganggu oleh Giant dan Suneo, akan selalu mendatangi Doraemon untuk meminta bantuannya. Doraemon kemudian biasanya akan membantu Nobita dengan menggunakan peralatan-peralatan canggih dari kantong ajaibnya. Peralatan yang sering digunakan misalnya,baling-baling bambu dan “Pintu ke Mana Saja”

Dari sedikit uraian di atas itu, saya coba, sekali lagi “memaksakan” mengaitkan fenomena haji gaib dengan Doraemon ini. Saya bukan mencoba menyamakan sosok Mbah Kasrin dengan Doraemon, pun demikian Mbah Kasrin dengan Nobita. Tetapi, saya melihat sebuah kemiripan cerita Mbah Kasrin dengan cerita Doraemon, dari dimensi waktu yang berbeda.

Saya membayangkan, dari cerita Mbah Kasrin yang katanya bisa dalam sekejap berada di suatu tempat, seperti sosok Nobita yang dibantu Doraemon dengan mengunakan alat ajaibnya “Pintu ke Mana Saja” yang secara sekejap, Nobita sudah berada di tempat yang diinginkan dan dalam dimensi waktu yang menyesuaikan keinginan.

Pun demikian, Mbah Kasrin yang dibantu sosok misterius Indi, yang juga secara sekejap bisa berada di suatu tempat, setelah diizinkan Indi. Seperti halnya, Mbah Kasrin yang ketika sudah berada di Makkah, sempat pulang sebentar dalam waktu yang begitu sekejap. Secara nalar, hal ini tentu saja tidak ketemu. Namun, namanya juga misteri, tentunya hal seperti ini misterius apakah nyata atau tidak, dan biarkan hal itu tetap menjadi rahasia Tuhan.

Namun begitu, jika melihat ceritanya, Mbah Kasrin bukanlah seperti sosok Nobita yang terkadang melampaui batas untuk menggunakan alat ajaib milik Doraemon untuk keinginannya sendiri, yang terkadang justru merugikan orang lain atau terkadang memanfaatkan kemampuan ajaib tersebut untuk pamer.

Hemat saya, sejauh ini Mbah Kasrin tak berniat untuk pamer mengenai keajaiban-keajaiban yang dialaminya. Namun, karena cerita-cerita tersebut terlanjur berkembang di masyarakat, sehingga dirinya harus meladeni pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat.

Selanjutnya, yang tak kalah penting dari fenomena haji gaib adalah, bagaimana seharusnya masyarakat bisa mengambil hikmah dan pelajaran.

Pertama, terlepas dari cerita Mbah Kasrin itu benar atau tidak, harus diakui bahwa masyarakat kita masih kental dengan fenomena mistis atau perklenikan. Kemunculan sosok Mbah Kasrin, yang dianggap sebagian orang memiliki kelebihan, membuat masyarakat berbondong-bondong untuk mendatanginya, yang terkadang tujuannya melenceng dari syariat agama, atau mengarah kepada kemusyrikan. Meminta hajatnya dikabulkan, meminta berkah atau lain-lain yang praktiknya justru seperti perdukunan. Padahal, Mbah Kasrin sendiri, belum tentu menghendaki dirinya seperti itu.

Kemudian, dengan fenomena haji gaib ini, seolah masyarakat secara gampang memberikan justifikasi terhadap Mbah Kasrin itu benar atau salah. Dari sudut pandang yang sempit, terkadang kita terlalu berani untuk menegaskan jika itu salah dan melanggar syariat.

Tak mau kalah, MUI baru-baru ini juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa Mbah Kasrin bukan dari. Fatwa tersebut keluar setelah adanya perbincangan antara tim MUI dengan Mbah Kasrin, sehingga diambillah kesimpulan demikian. Namun, apakah seperti itu seharusnya MUI dengan begitu mudah mengeluarkan fatwa yang seolah sebagai hakim terhadap urusan ibadah seseorang? Bukankan urusan haji merupakan urusan pribadi umat dengan Tuhan, seperti halnya salat dan juga puasa. Artinya, yang berhak menyimpulkan orang itu puasa atau tidak adalah Tuhan, diterima atau tidak itu hakimnya adalah Tuhan.

Pun demikian dengan Mbah Kasrin, yang menganggap dirinya sudah berhaji, yang sebaiknya hal itu tetap menjadi ranah dia dengan Tuhan. Manusia tidak berhak manusia untuk menjustifikasi apakah dia sudah berhaji atau belum. Terlepas, proses haji yang dilakukan Mbah Kasrin itu masih misteri dan secara logika memang seharusnya bukan demikian cara berhaji. Biarlah dia berjalan dengan keyakinannya. Tugas penting MUI adalah, bagaimana mencegah adanya fenomena ini menjadi sesuatu yang mengarah kepada kemusryikan. Tentunya, tugas ini sebenarnya bukan ketika ada fenomena seperti ini baru bergerak, namun, jauh sebelum itu pendidikan agama selayaknya secara kontinyu diberikan kepada masyarakat. Sehingga, dalam berkehidupan, masyarakat memiliki pendidikan agama yang kokoh, dan tak terpengaruh dengan hal-hal yang dinilai di luar syariat.

Selanjutnya, fenomena ini seharusnya menjadikan masyarakat untuk berpikir dan bertindak secara cerdas. Apalagi, semakin ke sini, masyarakat sudah dihadapkan informasi dan teknologi yang canggih, sehingga dituntut untuk berpikir rasional.

Terakhir, hemat saya, biarlah hal seperti ini sebagai sebuah fenomena. Tugas kita adalah, tetap berpikir rasional, berpikir cerdas, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Tugas kita bukan menjadi seseorang yang mudah menghujat, bukan seseorang yang mudah menghakimi salah atau benar terhadap sesuatu hal, tapi tugas kita adalah memberikan wawasan mana yang seharusnya dilakukan atau tidak sesuai tatanan yang berlaku. (*)

Adakah Parpol di Pati yang Berani Bermanuver?

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Pati 2017 hampir bisa dipastikan hanya diikuti satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sebab, hingga batas akhir pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati pada 23 September lalu, hanya ada pasangan Haryanto-Saiful Arifin yang mendaftarkan diri ke KPU Pati.

Dari sembilan parpol yang memiliki kursi di DPRD Pati, delapan di antaranya, ramai-ramai mengusung pasangan ini, yang notabene bukan kader dari satupun partai yang mengusungnya. Haryanto, merupakan petahana yang memiliki latar belakang birokrasi, sedangkan pendampingnya Saiful Arifin dikenal sebagai pengusaha muda.

Dengan kondisi seperti itu, pasangan ini sangat berpotensi akan berhadapan dengan kotak kosong.Karena itu, KPU kembali memberikan peluang bagi partai politik untuk mencabut dukungannya dan mengusung calon lain. Peluang itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 533/IX/2016 tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pilkada 2017.Kesempatan ini diberikan selama tiga hari, yakni Minggu (02/10/2016) hingga  hari ini, Selasa (04/10/2016).

Melalui perpajangan masa pendaftaran tersebut,diharapkan bisa menghindari adanya calon tunggal pada Pilkada Pati 2017. Namun demikian, parpol diberikan kewenangan penuh untuk menggunakan kesempatan tersebut, apakah mencabut dukungannya dan mengusung calon lain, atau tetap dalam keputusan semula.

Hari ini, merupakan hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran.Hari ini pula, publik sebenarnya menanti kejutan dari partai politik. Publik menunggu keberanian manuver partai untuk tidak hanya sekadar mengambil sikap “aman”  dengan keroyokan mengusung satu pasang calon saja. Masih ada kesempatan untuk mengambil sikap dan mengubah peta politik pada Pilkada Pati. Apapun bisa terjadi dan masih sangat mungkin pada waktu yang singkat ini. Bukankah politik bukan sebuah ilmu matematik? Dalam ilmu politik, selalu ada kekuasaan dan kekuatan. Jadi, sebenarnya kompas politik masih mungkin berubah arah dari titik koordinat.

Hemat saya, kejutan ini bisa muncul dari Partai Nasdem, yang saat ini merupakan satu-satunya partai yang memiliki kursi di DPRD, namun tak ikut mengusung pasangan calon bersama delapan partai lainnya.

Namun demikian, Nasdem tak akan bisa berdiri sendiri untuk mengusung pasangan calon. Sebab, empat kursi yang dimiliki tentunya tak mencukupi syarat untuk mengusung calon. Penentunya yang cukup realistis sebenarnya adalah PDI-P dan PKB.

Pertama, PDI-P memiliki tokoh atau kader yang potensial untuk “dijual”. Sebut saja Soetarto Oenthersa atau Kokok, yang sebelumnya namanya sempat disebut-sebut masuk dalam bursa pencalonan bupati dan wakil bupati. Bahkan, sinyal untuk ikut ambil bagian sebagai kontestan juga sebenarnya sudah terlihat dengan adanya beberapa baliho bergambar Kokok yang terpasang di beberapa tempat strategis.

Ada pula Endro Dwi Cahyono, yang juga sempat ikut penjaringan bakal calon wakil bupati di PDI-P. Endro juga sudah terlihat rajin turun ke masyarakat untuk mengenalkan diri di berbagai lapisan masyarakat, dan dengan berbagai cara.

Lalu, bagaimana dengan keputusan DPP PDI Perjuangan? Meski secara kasat mata sudah sangat tidak mungkin untuk mengubah dukungan terhadap pasangan Haryanto-Arifin, namun, sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin jika ada keberanian dari DPC PDI-P Pati untuk bermanuver. Dengan adanya komunikasi politik dengan DPP, bukan tidak mungkin ada keputusan mengejutkan dari pusat. Tengok saja, bagaimana peta politik yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta, yang begitu singkat bisa berubah, bahkan yang tidak diprediksi sebelumnya. Contohnya, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Pun demikian, dengan kondisi di Pati, yang masih sangat munngkin dengan adanya waktu perpanjangan pendaftaran.

DPC, yang memahami secara dalam mengenai peta politik yang di daerah, memiliki peran vital dalam memberikan masukan kepada DPP.

Selanjutnya, PDI-P  yang memiliki 8 kursi di DPRD, sudah bisa mengusung pasangan calon dengan hanya berkoalisi dengan salah satu partai. Nasdem misalnya, yang hinggi kini belum bersikap. Keharmonisan PDI-P dan Nasdem di tingkat DPP, juga menjadi peluang untuk meneruskan kemesraan di tataran daerah.

Kedua, adalah PKB. 6 kursi yang dimiliki di DPRD, juga memiliki peluang jika ada salah satu partai yang mau berjalan bersama. Lagi-lagi, Nasdem misalnya, sudah cukup memenuhi persyaratan jika berkoalisi dengan PKB, karena sudah memenuhi 20 persen dari jumlah kursi di DPRD. Hal ini berlaku pula pada partai lain, kecuali PPP yang hanya punya tiga kursi.

PKB, juga memiliki kader potensial untuk diusung pada Pilkada Pati, yaitu Budiono. Selain kader  partai, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB Pati, Budiono juga merupakan petahana. Sosok Budiono, jika tercatat sebagai calon, diyakini juga merupakan pesaing berat dari pasangan Haryanto-Arifin.

Jika memang benar-benar ada keberanian manuver partai pada hari ini, tentunya, akan membuat pesta demokrasi semakin hidup. Kontestasi politik pada Pilkada Pati tentunya akan semakin berwarna dan lebih greget, dibandingkan jika hanya ada calon tunggal.

Ketika hanya ada calon tunggal, justru sebenarnya adalah sebuah kerugian bagi pasangan calon. Tantangan justru semakin berat, karena lawan politik bergerak secara laten, yang cukup sulit diprediksi. Keberadaan mereka sulit dideteksi.

Koalisi besar partai yang mengusung pasangan ini, tak sepenuhnya bisa menjadi jaminan untuk bisa memenangkan pertarungan politik. Sebab, melihat perkembangan politik era sekarang ini, figur calon lebih menjadi pertimbangan ketimbang melihat partai mana yang mengusung.

Selanjutnya, jika memang pada akhirnya hari ini tidak ada lagi pasangan bakal pasangan bakal calon yang mendaftar, PR besar sudah barang tentu menunggu KPU. Dalam konteks ini, PR terbesar KPU adalah bagaimana mengupayakan agar partisipasi masyarakat yang memiliki hak pilih, dapat menggunakan hak pilihnya tersebut ke TPS pada Februari 2017 nanti.

Bukan tidak mungkin, dengan adanya calon tunggal, masyarakat Pati justru apatis dan enggan untuk berpartisipasi. Jika hal ini terjadi, kasus Pilkada Pati 2006 bisa saja terulang kembali. Yakni dari jumlah pemilih 951.840 orang, yang hadir menggunakan hak pilihnya 493.083 orang (51,8 persen), dan yang tidak hadir 458.757 orang (48,2 persen).

Melihat data di atas, angka golput ketika itu cukup fantastis, hampir 50 persen. Hal seperti ini, tentunya tidak diharapkan terulang kembali pada Pilkada Pati 2017. Sebab, dalam berdemokrasi, golput bukan menjadi sebuah pilihan.

Artinya, sosialisasi yang selama ini sudah dilakukan KPU Pati kepada berbagai kalangan pemilih, harus lebih ditingkatkan lagi dengan gerakan yang lebih ekstra, agar masyarakat nantinya bisa berbondong-bondong ke TPS untuk menggunakan hak suaranya.

Kemudian, jika memang tidak dapat dipungkiri lagi hanya ada calon tunggal pada Pilkada Pati, tentunya ini juga menjadi catatan bagi parpol. Sebab, ini menjadi sebuah preseden buruk bagi partai, yang gagal melakukan kaderisasi dan proses rekrutmen anggota.

Boleh saja partai berkilah jika pasangan yang sudah ada ini diusung karena suara dari masyarakat, namun demikian, partai telah mengkesampingkan kader partai sendiri, yang bukan mustahil bagian dari suara rakyat. Seyogyanya partai tidak hanya sekadar fokus untuk menang dan kalah dalam kontestasi politik, namun ada yang lebih penting yakni pendidikan politik. Bukan hanya untuk anggota, tapi juga untuk masyarakat.

Akhirnya, kita tunggu apakah ada parpol yang hari ini berani melakukan manuver untuk mencabut dukungan dan mengusung pasangan calon lainnya? (*)