Ini Faktor yang Pengaruhi Kenaikan Pangkat Bagi Guru

Kegiatan yang dilakukan USAID Prioritas yang bekerjasama dengan Disdikpora Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kegiatan yang dilakukan USAID Prioritas yang bekerjasama dengan Disdikpora Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus–Sejauh ini, guru di Kudus yang mengusulkan kenaikan pangkat jumlahnya belum terlalu banyak. Meskipun ada, namun, sebagian dari mereka juga tak disetujui atau ditolak.

Hari Riyadi, Governance dan Management Specialis Usaid Prioritas Jawa Tengah mengatakan, untuk mengajukan kenaikan pangkat, banyak yang perlu dilengkapi. “Di antaranya melakukan penelitian tindakan kelas (PTK), mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Dan itu harus diusahakan lebih serius lagi,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dari data yang dimiliki, untuk tingkat SD, guru yang mengusulkan naik tingkat sebanyak 334 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 285 yang disetujui sedangkan sisanya ditolak.

Sementara, untuk  tingkat SMP, jumlah guru yang mengajukan usulan kenaikan pangkat sebanyak 22 orang. Dari jumlah tersebut hanya 14 orang yang disetujui. Untuk SMA, ada 22 guru yang mengajukan, dan yang disetujui 8 orang.

Untuk tingkat SMK, usulan lebih memprihatinkan lagi. Hanya ada enam orang dan semuanya ditolak. “Itu merupakan jumlah pada 2015. Jadi memang banyak yang tidak disetujui dari usulan yang diajukan,” ujarnya.

Untuk itulah, lanjutnya, USAID Prioritas bekerjasama dengan Disdikpora Kudus membantu pendidik dalam hal kependidikan. Bukan hanya kualitas yang dikejar, namun nantinya juga mengenai kenaikan pangkat.

Caranya, katanya, yakni dengan memberikan pelatihanberjenjang. Hal ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, guru juga dibimbing dalam membuat PKT, yang merupakan syarat dalam naik pangkat.

Editor : Kholistiono

Dicurhati K2, Ini Tanggapan Bupati Kudus

Ilustrasi K2

Ilustrasi K2

 

MuriaNewsCom, Kudus – Terkait curahan hati mengenai kesejahteraan yang dilontarkan tenaga honorer kategori dua (K2) seluruh Jateng, Bupati Kudus Musthofa menanggapi hal tersebut dengan santai.

“Sebenarnya memang nasib itu diserahkan kepada pemerintah daerah masing masing. Baik itu kesejahteraan, gaji atau sejenisnya. Sehingga guru non PNS dan pegawai non-PNS ini juga bisa sejahtera,” katanya.

Pihaknya juga memberikan bukti berupa Perbup Kabupaten Kudus yang sudah memutuskan bahwa gaji guru dan pagawai honorer ini telah disesuaikan UMK.

“Nanti perbup ini bisa dibawa dan bisa ditunjukan kepada bupati kalian. Selain itu, Anda juga harus bisa dekat dengan SKPD, atau pemerintah supaya nasib honorer bisa selalu diperhatikan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait jam mengajar yang dialokasikan kepada tenaga honorer guru, pihaknya tidak mempermaslahkannya. Akan tetapi para pegawai honorer harus bisa konsisten.

“Kalau saya itu tidak memandang kategori UMK honorer Kudus yang mempunyai jam atau tidak. Yang penting kita bisa mengalokasikan anggaran untuk itu. Namun bila honorer yang tidak mempunyai jam, yang nantinya digaji pemda sesuai UMK, maka mereka juga tidak boleh keluyuran karena dia tidak punya jam,” tuturnya.

Dia melanjutkan, Pemkab Kudus memutuskan memberikan gaji sesuai UMK Kudus, BPJS dan gaji ke-13 itu lantaran ingin mensejahtrakan para guru.

“Kalau di Kudus ini, gaji guru honorer sebanyak 213 tenaga kepndidikan dan 12 tenaga non pendidikan yang K2 itu akan dianggarkan di Perubahan Anggaran tahun 2016 mendatang. Demikian pula, Anda sebagai koordinator harus bisa mendekati pemkab masing masing supaya dianggarkan dengan baik di perubahan anggaran,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :
Perwakilan Honorer K2 Ngadu ke Kang Mus 

Ini Perjuangan Berat K2 untuk Bisa Berdemo di Jakarta

Musthofa menanggapi curahan hati dari K2 seluruh Jawa Tengah. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Musthofa menanggapi curahan hati dari K2 seluruh Jawa Tengah. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sambil mengusap linangan air mata, Ketua Koordinator Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengutarakan, tenaga honorer yang akan ikut serta berdemo ke Jakarta mendapatkan intimidasi dari pemerintah setempat.

”Kita akui pada tanggal 10 hingga 13 Februari 2016 sebanyak 75 ribu tenaga honorer akan ikut serta demo. Namun di tengah jalan, hanya dihadiri oleh 50 ribu tenaga honorer seluruh Indonesia. Sebab 25 ribu lainnya mendapatkan tekanan dan intimidasi dari pemda masing-masing,” katanya.

Selain itu, tenaga honorer tersebut juga mengeluarkan biaya dan membayar bus untuk berangkat ke Jakarta. Namun 25 ribu tenaga honorer dari berbagai daerah tidak bisa turut hadir.

”Dalam demo sebanyak 50 ribu tenaga honorer seluruh Indonesia itu, kami juga membentuk tim 9. Yang tugasnya sebagai komando tiga wilayah. Yakni bagian Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur,” ujarnya.

Diketahui, untuk memfasilitasi itu tenaga honorer tersebut rela mengeluarkan iuran setiap bulannya. Yakni Rp 500 per bulan, ada juga yang Rp 1.000 per bulan. ”Memang perjuangan ini berat. Kami ingin bertemu dengan pemimpin negara,” tuturnya.

Sementara itu, terkait ketidak jelasan aturan tentang pengangkatan menjadi PNS, pihaknya juga memaparkan pemerintah menjadikan tenaga honorer tersebut sebagai perbudakan secara masal. ”Ya karena kami menerima upah tidak layak, aturannya juga tidak jelas. Janji KemenPAN-RB Yudi Krisnandi secara tidak tegas dan mencabut janji pengangkatan PNS itu dengan seenaknya,” imbuhnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Perwakilan Honorer K2 Ngadu ke Kang Mus

Bupati Kudus Musthofa menemui perwakilan honorer K2 (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Bupati Kudus Musthofa menemui perwakilan honorer K2 (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 93 orang yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) mengadu ke Bupati Kudus Musthofa, Kamis (18/2/2016). Di hadapan bupati, honorer berkeluh kesah mengenai perjuangannya ke Jakarta beberapa waktu lalu, agar diangkat menjadi PNS.

Ketua FHK2I Titi Purwaningsih mengatakan, ketika melakukan unjuk rasa ke Jakarta pada 10-13 Februari lalu, pihaknya tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan, upaya untuk menemui presiden juga gagal.

Di hadapan bupati, pihaknya ingin mendapatkan arahan. Karena, untuk honorer K2 di Kudus, pihak pemkab sudah memastikan jika honorer K2 akan mendapatkan gaji sesuai upah minimum kabupaten (UMK), fasilitas BPJS Kesehatan dan gaji ke-13.

“Berhubung di Kudus ini honorer K2 sudah mendapatkan kepastian, maka kami yang berada di luar Kudus juga ingin mendapatkan kepastian. Makanya, kami juga ingin ada arahan dari Bapak Bupati. Nantinya, arahan ini kami teruskan ke masing-masing bupati yang ada di Jawa Tengah,” katanya.

Dirinya juga menyampaikan, jika sebagai ketua koordinator honorer K2 merupakan tugas berat. Karena, ada 439 ribu tenaga honorer di seluruh Indonesia yang harus diperjuangkan. “Setidaknya dengan kita datang ke Kudus ini, bisa mendapatkan pencerahan dari Pak Mus. Meskipun kemarin pas di Jakarta tidak ditemui Presiden dan tidak membuahkan hasil,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Bupati Kudus Tegaskan Jika Honorer K2 Harus Digaji Sesuai UMK 2016

Disdikpora Kudus Jamin Honorer K2 Dapat Jam Mengajar

Bupati Kudus H Musthofa bersama ratusan tenaga honorer K2 yang saat ini sudah dijamin kesejahteraannya, dengan gaji sesuai UMK, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan. (ISTIMEWA)

Bupati Kudus H Musthofa bersama ratusan tenaga honorer K2 yang saat ini sudah dijamin kesejahteraannya, dengan gaji sesuai UMK, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan. (ISTIMEWA)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus sudah menegaskan bahwa tenaga honorer kategori II (K2) harus digaji sesuai besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus 2016, mendapatkan jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan. Ini sebagaimana yang ditegaskan Bupati Kudus H Musthofa, saat bertemu dengan tenaga honorer K2 pada Senin (15/2/2016).

Tidak hanya berhenti di sana saja. Pasalnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kudus yang memang menaungi banyak honorer K2 ini, juga memastikan jika mereka akan tetap mendapat jam mengajar di sekolah. Hal itu dilakukan untuk mengayomi ratusan tenaga k2 di Kudus.

Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo mengatakan, jumlah tenaga honorer K2 di Kudus berjumlah 225 tenaga. Di mana 213 orang di antaranya merupakan tenaga pendidikan. Sedangkan selebihnya dari tenaga kesehatan dan lainnya.

Joko mengatakan, ratusan tenaga honorer itu merupakan seorang pendidik. Sehingga sudah menjadi tugas pemkab dalam melindunginya. ”Kita pastikan tenaga honorer itu masih dapat jam mengajar. Sehingga dalam menjalankan aktifitas rutin itu tidak ada gangguan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Selain itu, honorer K2 di Kudus juga sudah lama melakoni aktivitasnya sebagai tenaga honorer. Di situlah bentuk tanggung jawab Pemkab Kudus untuk memperhatikan hal tersebut.

Menurutnya, hal itu selama ini juga sudah berjalan. Dan ke depannya akan tetap dilaksanakan, bahkan ditingkatkan. Yakni dengan tetap memberikan jam mengajar bagi para tenaga honorer.

Peran seorang pendidik, kata Joko merupakan hal yang sangat penting. Sebab peran pendidik yang nantinya menjadi pengisi kemerdekaan Indonesia lewat anak didiknya. ”Sehingga pendidikan merupakan penentu masa depan bangsa,” tegasnya.

Di Kudus, lanjutnya, pendidikan sangat diperhatikan dengan seksama. Seperti halnya soal anggaran tentang pendidikan, Pemkab Kudus telah menganggarkan lebih dari 20 persen. ”Lebih, bahkan melebihi 20 persen. Itu dilakukan untuk kemajuan bidang pendidikan di Kudus,” ujarnya.

Bahkan, Pemkab Kudus juga memiliki progam Wajib Belajar 12 Tahun. Hal itu menjadikan percontohan bagi daerah lain, di mana hal itu membuktikan bahwa Kudus adalah sebuah daerah yang sangat memperdulikan pendidikannya.

Perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, tidak hanya berlaku pada sekolah negeri saja. Melainkan kepada sekolah swasta juga diberlakukan hal yang sama.

”Beasiswa tetap kami berikan. Seperti misalnya adanya dana pendamping BOS yang diberikan untuk setiap siswa, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta,” jelasnya.

Dengan dijamin tetap dapat mengajar seperti sedia kala, membuat ratusan K2 sangat bahagia. Sebab nasib mereka kini sudah mengarah kepada yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Seperti diungkapkan Ermi Kristianti, seorang guru honorer K2 di SD 1 Purwosari. Dia mengaku sangat bahagia atas solusi dari Bupati Kudus H Musthofa, atas permasalahan yang menimpa tenaga honorer kategori dua.

Selama ini dia mengaku, hanya mendapatkan honor sebesar Rp 250 ribu per bulan. Sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. ”Dengan usulan honor sebesar Rp 1.608.200 per bulan, maka saya yang mengabdi sejak 2004 lalu, akan sangat bahagia sekali. Apalagi nanti ada jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Makin membuat kami lebih tenang mengajar,” imbuhnya.

Editor: Merie

Bupati Kudus Tegaskan Jika Honorer K2 Harus Digaji Sesuai UMK 2016

Bupati Kudus H Musthofa bersama dengan jajaran tenaga honorer kategori II (K2). Bupati menegaskan bahwa tenaga honorer K2 harus mendapatkan gaji senilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2016. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bupati Kudus H Musthofa bersama dengan jajaran tenaga honorer kategori II (K2). Bupati menegaskan bahwa tenaga honorer K2 harus mendapatkan gaji senilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2016. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Tenaga honorer kategori II (K2) di Kabupaten Kudus mendapatkan kabar mengembirakan dari Bupati Kudus H Musthofa. Pasalnya, bupati menegaskan bahwa mereka harus dibayar atau digaji sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus tahun 2016 ini.

Hal itu disampaikan Bupati Kudus H Musthofa saat menerima audiensi dari para tenaga K2, di pendapa kabupaten. Menurutnya, komitmen pihaknya sejak awal adalah memperjuangkan supaya kesejahteraan tenaga honorer K2 ini supaya bisa meningkat.

”Salah satunya dengan memperjuangkan supaya gaji tenaga honorer K2 ini, bisa sesuai UMK 2016. Yakni sebesar Rp 1.608.200 per bulannya,” tegas bupati, disaksikan ratusan tenaga honorer K2, saat audiensi Senin (15/2/2016).

Bupati mengatakan, hal itu merupakan inisiatif yang dilakukan pihaknya, dalam rangka menghargai dan menghormati tenaga honorer, yang telah mengabdi cukup lama. ”Mereka berhal mendapatkan imbalan yang layak,” katanya.

Menurutnya, jumlah tenaga honorer di Kudus berjumlah 225 orang. Dan bukan itu saja kabar gembira bagi mereka. Melainkan juga menyangkut kesehatan dari masing-masing tenaga K2 itu.

Bupati mengatakan, nantinya pihaknya akan mengusulkan ratusan tenaga honorer yang didominasi dari tenaga kependidikan itu, untuk mendapatkan jaminan kesehatan serta jaminan pekerja. ”Hal itu dilakukan dengan mendaftarkan mereka ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya.

Keseriusan dalam melaksanakan hal itu, kata bupati yang sudah dua periode memimpin itu, memang sudah dipersiapkan dengan baik. Termasuk terkait alokasi anggarannya, juga dipersiapkan. Rencananya, anggaran untuk menjamin ratusan tenaga honorer K2 itu, sejumlah Rp 6 miliar.

Anggaran untuk membayar honor tenaga honorer sesuai UMK 2016, rencananya akan diusulkan melalui APBD Perubahan 2016. Apabila tidak ada hambatan, pembahasan APBD Perubahan diperkirakan bisa dimulai pada bulan Maret 2016 mendatang.

Langkah untuk memperjuangkan K2 itu, juga masuk dalam visi Bupati Kudus H Musthofa, pada periode kedua masa kepemimpinannya. Dalam visi tersebut menargetkan masyarakat Kudus semakin sejahtera. Dan itu tidak hanya dirasakan para pelaku usaha, karena tenaga honorer K2 di Kudus juga akan merasakannya.

”Bahkan ketika ada gaji ke-13, juga akan kami perjuangkan semaksimal mungkin. Hal itu agar kesejahteraan tenaga K2 ini, mendekati pegawai negeri sipil (PNS),” ujarnya.

Dia berharap, jika melihat perhatian pemkab terhadap tenaga honorer cukup besar, maka harus diimbangi pula dengan kinerja tenaga honorer K2 menjadi lebih baik lagi.

”Nantinya, kami akan melakukan monitoring dan pengawasan kualitas tenaga honorer tersebut, guna melihat kinerja mereka. Apalagi setelah mendapatkan honor dan jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan,” paparnya.

Koordinator tenaga honorer K2 Kudus Yuni Rokhayati mengakui, apa yang dilakukan Bupati Kudus H Musthofa itu, adalah sebuah solusi yang diharapkan pihaknya.

Ini setelah sejumlah tenaga honorer K2 dari Kudus ikut demo di Jakarta pada 9 Februari 2016 lalu untuk menuntut diangkat menjadi CPNS 2016 dan tidak ada hasilnya, menurut Yuni apa yang dilakukan bupati itu, menjadi hal yang sangat menggembirakan bagi dirinya dan rekan-rekan.

”Memang persoalan K2 ini, dikembalikan ke daerah untuk menuntaskannya. Dan kami bersyukur karena Bapak Bupati Kudus H Musthofa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi tenaga honorer. Misalnya dengan honor sesuai UMK Kudus 2016, serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Mudah-mudahan semakin membuat semangat para K2 di Kudus untuk terus bekerja dengan baik,” ungkapnya.

Editor: Merie     

Ini Penampakan Surat Kesepakatan Penghentian Kasus K2 Kudus

(Kiri) Foto kopian surat kesepakatan bersama antara KMKB dengan Sekda Kudus Noor Yasin dan Kepala BKD Kudus Joko Triyono. (Kanan) Foto kopian surat kesepakatan bersama tenaga honorer K2 Kudus Ahmad Syaifudin dan Yuni Rochayati selaku pihak kesatu, dan pihak kedua Sekda Kudus Noor Yasin dan Kepala BKD Kudus Joko Triyono. (MuriaNewsCom/Merie)

(Kiri) Foto kopian surat kesepakatan bersama antara KMKB dengan Sekda Kudus Noor Yasin dan Kepala BKD Kudus Joko Triyono. (Kanan) Foto kopian surat kesepakatan bersama tenaga honorer K2 Kudus Ahmad Syaifudin dan Yuni Rochayati selaku pihak kesatu, dan pihak kedua Sekda Kudus Noor Yasin dan Kepala BKD Kudus Joko Triyono. (MuriaNewsCom/Merie)

 

KUDUS – Ini penampakan surat penghentian kasus honorer K2 Kudus yang berhasil diperoleh wartawan. Sebelumnya diberitakan, polemik mengenai penerimaan tenaga honorer kategori II (K2) di Kabupaten Kudus yang sempat mencuat sejak Maret 2014 lalu, berujung antiklimaks. Antara Pemkab Kudus dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini menaungi para honorer K2 di Kudus, sudah ”sepakat” menghentikan kasus tersebut.

Polemik ini memang sempat reda beberapa waktu lalu. Namun kembali mencuat setelah surat kesepakatan itu muncul belum lama ini. Hal ini setelah terungkapnya surat kesepakatan rahasia antara Sekda Kudus Noor Yasin dan ativis LSM Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB), yang selama ini menaungi tenaga honorer tersebut.

Bahkan, kesepakatan itu yang dibuat kedua belah pihak untuk, adalah untuk menghentikan pelaporan pidana soal K2 yang sudah masuk ke Bareskrim Mabes Polri. (MERIE/AKROM HAZAMI)

Kasus Honorer K2 Kudus Dihentikan, Sekda Hanya Bungkam

Pentolan LSM KMKB saat menggelar aksi demo menuntut diangkatnya tenaga honorer K2 asli menjadi CPNS. Saat ini, LSM itu sudah membuat surat kesepakatan untuk menghentikan kasus K2 yang dilaporkan ke Mabes Polri. (MuriaNewsCom/MERIE)

Pentolan LSM KMKB saat menggelar aksi demo menuntut diangkatnya tenaga honorer K2 asli menjadi CPNS. Saat ini, LSM itu sudah membuat surat kesepakatan untuk menghentikan kasus K2 yang dilaporkan ke Mabes Polri. (MuriaNewsCom/MERIE)

 

KUDUS – Pemkab Kudus dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini menaungi para honorer K2 di Kudus, sudah ”sepakat” menghentikan kasus tersebut.
Hal ini setelah terungkapnya surat kesepakatan rahasia antara Sekda Kudus Noor Yasin dan ativis LSM Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB), yang selama ini menaungi tenaga honorer tersebut.

Sekda Kudus Noor Yasin juga tutup mulut atas adanya surat itu. Saat wartawan berusaha mengejar dan bertanya persoalan tersebut, sekda hanya menjawab kalau dirinya terburu-buru.

Di sisi lain, Ketua KMKB Kudus Sururi Mudjib saat dikonfirmasi tidak menampik adanya surat tersebut. Namun dia membantah keras kalau surat kesepakatan itu, merupakan upaya menutup kasus dugaan pidana pemalsuan dokumen honorer KII.
”Ini bukan upaya untuk menutup kasus pidana pemalsuan dokumen K2,” tegasnya.

Menurut Sururi, dalam surat itu, pihaknya memang sepakat untuk mencabut laporan dugaan pidana pemalsuan dokumen K2 di kepolisian. Namun dalam surat, juga muncul kesepakatan kalau pihak sekda maupun BKD bersedia untuk mengusulkan dan memprioritaskan tenaga honorer K2 yang direkomendasikan KMKB untuk diangkat menjadi CPNS.

”Sampai saat ini, kami belum mencabut laporan ke polisi. Dan kami tidak akan mencabut, jika tenaga honorer K2yang kami usulkan belum diangkat jadi CPNS,” tegasnya.

Hal serupa juga diamini tokoh honorer K2, Yuni Rochayati, yang ikut mendatangani kesepakatan. Dia menyatakan belum mencabut laporan itu. Pihaknya juga membantah bahwa dia merasa atau dalam posisi tertekan saat diminta membuat surat kesepakatan bersama dengan sekda dan kepala BKD. (MERIE/AKROM HAZAMI)

Kasus Honorer K2 Kudus Tiba-tiba Dihentikan, Benarkah?

Pentolan LSM KMKB saat menggelar aksi demo menuntut diangkatnya tenaga honorer K2 asli menjadi CPNS. Saat ini, LSM itu sudah membuat surat kesepakatan untuk menghentikan kasus K2 yang dilaporkan ke Mabes Polri. (MuriaNewsCom/MERIE)

Pentolan LSM KMKB saat menggelar aksi demo menuntut diangkatnya tenaga honorer K2 asli menjadi CPNS. Saat ini, LSM itu sudah membuat surat kesepakatan untuk menghentikan kasus K2 yang dilaporkan ke Mabes Polri. (MuriaNewsCom/MERIE)

 

KUDUS – Polemik mengenai penerimaan tenaga honorer kategori II (K2) di Kabupaten Kudus yang sempat mencuat sejak Maret 2014 lalu, berujung antiklimaks. Antara Pemkab Kudus dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini menaungi para honorer K2 di Kudus, sudah ”sepakat” menghentikan kasus tersebut.

Polemik ini memang sempat reda beberapa waktu lalu. Namun kembali mencuat setelah surat kesepakatan itu muncul belum lama ini. Hal ini setelah terungkapnya surat kesepakatan rahasia antara Sekda Kudus Noor Yasin dan ativis LSM Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB), yang selama ini menaungi tenaga honorer tersebut.

Bahkan, kesepakatan itu yang dibuat kedua belah pihak untuk, adalah untuk menghentikan pelaporan pidana soal K2 yang sudah masuk ke Bareskrim Mabes Polri.

Surat kesepakatan bersama itu bertanggal 23 September 2015, dan bermateraikan Rp 6.000. Di situ tertera, bertandatangan atas nama KMKB Sururi Mujib dan Slamet Machmudi (sebagai pihak pertama), serta Sekda Noor Yasin dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Joko Triyono (pihak ke dua). Pihak kedua mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

Dalam surat tersebut, pihak KMKB sepakat untuk mencabut laporan dugaan pidana pemalsuan dokumen berkait tes CPNS untuk honorer K2, sebagaimana laporan polisi nomor LP/122/II/201/Bareskrim tanggal 28 Februari 2014.

Ironisnya, sebelumnya KMKB merupakan LSM yang sangat getol menyuarakan perjuangan para tenaga honorer K2, agar bisa diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Bahkan, tidak terhitung sudah berapa kali mereka berdemo, baik di Kudus sendiri hingga ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, untuk memperjuangkan hal itu.

Puncaknya adalah ketika KMKB melaporkan kasus dugaan manipulasi database tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. Yang kemudian diturunkan ke Polda Jateng untuk menindaklanjuti kasus ini.

Beberapa kali, orang-orang yang dianggap berkaitan dengan kasus ini, dipanggil pihak Polda Jateng untuk menjalani pemeriksaan. Termasuk Kepala BKD Joko Triyono, dan sejumlah orang BKD dan pihak terkait lainnya.

Tak hanya dengan LSM KMKB, sekda maupun kepala BKD juga melakukan kesepakatan bersama pula dengan dua tokoh honorer K2. Yakni dengan Ahmad Syaifuddin dan Yuni Rochyati. Isi kesepakatan tersebut sama dengan kesepakatan dengan LSM, yang intinya menghentikan kasus pidana K2.

Kepala BKD Kudus Joko Triyono saat dikonfirmasi bungkam terkait adanya surat kesepakatan rahasia tersebut. ”Tanya Pak Sekda saja,” katanya singkat. (MERIE/AKROM HAZAMI)