Pesta Rakyat Jateng Digelar di Jepara, Tingkat Hunian Hotel Meningkat

Wisatawan menikmati suasana di salah satu hotel di kawasan Bandengan, Jepara. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jepara Dodi Iskandar mengatakan, pihaknya mencatat telah terjadi peningkatan tingkat hunian hotel sejak Kamis-Sabtu (24-26/8/2017).

PHRI berpendapat, kenaikan tingkat hunian hotel karena adanya perhelatan akbar, Pesta Jateng 2017. Tidak heran jika tamu yang datang berasal  dari sejumlah kota dan kabupaten di provinsi ini. Baik itu dari kalangan pemerintahan, maupun dari warga biasa.

Dodi menyontohkan peningkatan okupansi mencapai 100 persen di Hotel D’Season. “Sebanyak 60 persen merupakan wisatawan yang mungkin sengaja berlibur di saat momen pesta rakyat tersebut. Sementara itu sisanya sebanyak 40 persen adalah pemesan kamar dari dinas-dinas di lingkungan Pemprov Jateng,” kata Dodi yang juga manajer hotel tersebut.

Meski terjadi kenaikan tingkat hunian hotel, bukan berarti tidak ada kamar. Dirinya memantau, ada beberapa kamar sejumah hotel yang masih tersedia di wilayah Bandengan. Wisatawan biasanya melakukan reservasi lebih dulu. PHRI memprediksi banyak pengunjung yang datang langsung, atau tanpa reservasi lebih dulu.

Pesta Rakyat Jateng 2017 dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah dimulai pagi ini. Gelaran tersebut akan dibuka langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sekadar informasi, Kabupaten Jepara terpilih sebagai tempat penyelenggaraan hari jadi Jawa Tengah sejak 25-27/8/2017. Penyelenggara telah menyiapkan empat lokasi kegiatan, yaitu Alun-alun Jepara ; Alun-alun Jepara II; Gedung Wanita Jepara; dan Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) Jepara.

 

Editor : Akrom Hazami

 

Nelayan Jateng Diserang di Mimika, DPRD : Jangan Melaut Dulu

Ilustrasi kapal nelayan Jateng. DPRD Jateng meminta agar nelayan Jateng sementara tak melaut di Perairan Mimika, Papua. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Bentrok antara nelayan asal Jawa Tengah dan nelayan lokal di Mimika, Papua, 9 Agustus 2017 lalu membuat para nelayan masih mengalami trauma. Sebanyak 126 nelayan dari provinsi ini harus dipulangkan menggunakan pesawat Hercules milik TNI, pascakejadian tersebut.

Kalangan DPRD Jawa Tengah mengaku sangat prihatin. Anggota Komisi B DPRD Jateng Mifta Riza, yang sempat datang ke Mimika untuk memediasi kasus tersebut, meminta nelayan dari Jateng untuk sementara tidak menangkap ikan di perairan sekitar Mimika, Papua, untuk menghindari memanasnya suasana.

“Saya minta mereka tidak kembali lagi ke Mimika untuk sementara waktu sampai situasinya benar benar kondusif,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Nelayan Jawa Tengah yang bekerja di Mimika jumlahnya sekitar 400 orang. Mereka berasal dari Kendal, Brebes, Tegal, Pemalang, Demak, maupun Kota Semarang.

Mereka kebanyakan bekerja sebagai ABK kepada pengusaha kapal setempat. Selain itu ada juga nelayan yang membawa kapal sendiri dan menangkap ikan di Mimika.

“Ada satu faktor yang juga menjadi penyebab terjadinya konflik, yaitu masalah kecemburuan sosial. Nelayan asal Jateng rajin-rajin, sehingga ikan hasil tangkapannya banyak dan besar-besar. Sementara nelayan setempat hasilnya tidak sebanyak nelayan kita,” ujarnya.

Hal ini bisa terjadi, lanjut Politisi Gerindra ini, karena etos kerja Nelayan Jateng sangat bagus, mau kerja keras dan juga didukung dengan alat tangkap yang lebih baik dibanding Nelayan setempat.

“Kecemburuan tersebut diperparah dengan adanya provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga terjadi perusakan tempat tinggal nelayan Jateng dan perampasan terhadap harta benda mereka,” jelasnya.

Mifta Reza yang pada waktu itu melakukan mediasi bersama Anggota Komisi B Riyono di Mimika menambahkan, dari mediasi yang dilakukan, nelayan Mimika akhirnya sepakat minta dilakukan transfer teknologi dan pembelajaran cara penangkapan ikan kepada nelayan Jateng.

“Saya minta Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng memfasilitasi transfer teknologi ini dan mengkondisikan agar situasi disana benar benar kondusif dan nelayan yang dipulangkan bisa kembali melaut di Mimika,” terangnya.

Senada dengan Reza, Bupati Kendal Mirna Annisa mengatakan, sebelum kembali ke Mimika lagi, komunikasi dengan pemerintah daerah setempat akan dilakukan guna memastikan situasinya kondusif dan peristiwa serupa tidak terulang lagi. Dari 126 nelayan yang dipulangkan dari Mimika, 87 di antaranya merupakan warga Kendal.

“Komunikasi dengan pemerintah daerah setempat menjadi kewenangan Pemprov Jateng dengan Papua. Saya akan dorong komunikasi tersebut,” katanya dikutip dari Beritajateng.net.

Editor : Ali Muntoha

Setengah Tahun Terakhir 43 Ribu Warga Jateng Tak Lagi Miskin

Warga miskin di Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sri Puryono menyebut, dalam waktu enam bulan jumlah warga miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 43,03 ribu jiwa.

Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Jika dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  miskin  pada September 2016, selama enam bulan tersebut  terjadi penurunan jumlah  penduduk miskin sebesar 43,03 ribu orang.

“Sementara apabila dibandingkan dengan Maret 2016 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 56,17 ribu orang dari total 4,50 juta orang (13,27 persen),” ujarnya.

Saat ini Pemprov Jateng tengah menggenjot perbaikan infrastruktur untuk mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan. Sri Puryono menyebut, dengan infrastruktur yang baik, akses perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya juga semakin baik.

“Dengan begitu diharapkan dapat menjadi salah satu bagian memutus mata rantai kemiskinan,” katanya.

Pemerintah juga terus mendorong kerja sama dengan industri, khususnya industri padat karya dengan mempermudah perizinan. Bahkan, beberapa waktu lalu, di stand PRPP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah melayani perizinan pabrik gula baru dengan nilai investasi Rp 1,3 triliun dalam waktu tidak lebih dari tiga jam.

”Kerja sama dengan industri juga didorong di SMK-SMK, baik negeri maupun swasta, sehingga dapat menekan angka pengangguran setelah lulus,” terangnya.

Data BPS jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2017 sebesar 4,45 juta orang (13,01 persen).

Editor : Ali Muntoha

Jangan Lewat Simpanglima Semarang Besok, karena Ada Upacara Hari Jadi Jateng

Warga beraktivitas di Simpanglima Semarang. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Dalam rangka pelaksanaan upacara Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa (15/8/2017) kawasan Simpanglima (Lapangan Pancasila) Semarang ditutup untuk jalur transportasi, mulai pukul 06.30 WIB. Terkait hal tersebut, masyarakat diharap mencari jalur alternatif lain di sekitar Simpanglima.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri menyampaikan, penutupan jalan dilakukan mengingat pada hari tersebut dilaksanakan upacara bendera peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah. Berkaitan dengan hal itu, arus lalu lintas dialihkan melalui Jalan Sriwijaya, Jalan Veteran, kawasan Kampung Kali, Jalan Erlangga, Jalan Pandanaran II, dan sekitarnya.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat karena kawasan Simpanglima ditutup sebentar untuk upacara bendera Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. Kami mohon pengguna jalan mencari jalur alternatif lain di sekitar Simpanglima. Penutupan kawasan Simpanglima juga akan dilakukan pada Upacara HUT ke-72 Kemerdekaan RI, Kamis 17 Agustus,” katanya.

Ditambahkan, pada Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tersebut, seluruh peserta kembali mengenakan pakaian adat, seperti yang biasa digunakan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tanggal 15. Namun, pakaian yang digunakan kaum pria pada upacara kali itu adalah beskap Jawi Jangkep, lengkap dengan blangkon, keris, dan selop. Pakaian tersebut merupakan pakaian khas Jawa Tengah yang berasal dari kaum bangsawan dan keluarga keraton Surakarta.

“Untuk wanita juga menggunakan pakaian kebaya khas Jawa Tengah dengan kain jarik dan selop,” beber Dadang.

Ditambahkan, pesta rakyat sebagai pucak peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah kembali akan diselenggarakan di luar ibukota provinsi ini, yakni di Kabupaten Jepara, mulai 25-27 Agustus mendatang. Beragam acara digelar di Alun-alun Jepara, mulai dari Pameran Produk Kriya Dekranasda, UMKM Food Festival dan Kuliner, Pameran Peningkatan Produk Industri Agro, Pojok Konsultasi Bisnis, Parade Band, Lomba Nyanyi, Lomba Fotografi, Pameran Digital Kreatif Media, Festival Olahraga Rekreasi Daerah.

“Pada 25 Agustus malam, juga akan ada Pertunjukan Seni Budaya Jawa Tengah yang diikuti seluruh kabupaten/ kota. Silakan datang ke Alun-alun, dan nikmati ragam seni dan budaya yang ada di provinsi ini,” jelas Dadang.

Pada 26 Agustus akan dilangsungkan Pesta Obor, Dekranasda Carnival, Gowes Jelajah Jepara, Festival Kupat/ Lepet/ Jajanan Pesisir, Ketoprak Kontemporer, Bumi Kartini Night Run, Penjualan Sembako Murah, Lomba Menggambar dan Mewarnai untuk Disabilitas. Ada pula band dengan dimeriahkan artis nasional Kunto Aji and Friend. Para pemuda yang hendak mencari lowongan kerja, bisa memanfaatkan job fair yang diselenggarakan pada 25-26 Agustus. Ada pula Pameran UMKM Binaan BNP2TKI.

Kemeriahan Hari Jadi Jawa Tengah masih berlanjut pada 27 Agustus dengan Festival Thongtek Jepara, Senam Pagi, Jalan Sehat, Lomba Menggambar dan Mewarnai, Orkes Melayu Ersa Musik, serta Penutupan Pesta Rakyat dengan menghadirkan grup band kondang Shaggydog. Sebelumnya, pada 24 Agustus juga diselenggarakan Jateng Bersalawat di Lapangan Mrican Mulyo Harjo Jepara.

“Selama 25-27 Agustus itu juga, disediakan makan gratis di dapur umum yang berada di sekitar alun-alun. Sama seperti namanya, pesta rakyat, kegiatan ini diselenggarakan untuk masyarakat Jawa Tengah, termasuk warga Jepara. Ayo catat tanggalnya, dan ikuti kegiatannya untuk bersama memeriahkan Hari Jadi Jawa Tengah,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazamii

Dai Perempuan Jateng Sepakat Dukung Musthofa jadi Gubernur 

Ketua Dai perempuan Jateng Rajimah Putri Sukandar (kacamata) saat menyatakan dukungan kepada Musthofa sebagai Gubernur Jateng kelak. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Dai Perempuan Jawa Tengah menyatakan dukungannya kepada Musthofa, maju sebagai Gubernur Jateng periode 2018-2023. Diketahui, Musthofa berniat mencalonkan diri sebagai gubernur di provinsi ini. 

Rajimah Putri Sukandar, Ketua Dai Perempuan Jateng, menyatakan, pihaknya sepakat mendukung Musthofa maju menjadi gubernur.  Kesepakatan tersebut muncul setelah sebelumnya Dai Perempuan Jateng menggelar rapat.

“Rapat sudah berlangsung beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, tidak ada nama lain yang kami dukung selain nama Musthofa. Akhirnya kami mendukungnya,” kata Rajimah saat jumpa pers di salah satu rumah makan di Kudus. Senin (14/8/2017).

Pihaknya juga meyakini jika dukungannya tersebut akan berbuah nyata. Menilik pilgub dulu, Dai perempuan pernah mendukung Bibit-Rusti. Dan nyatanya, Bibit-Rustri jadi. Kini, pihaknya ingin mendukung Musthofa. Pihaknya berharap, Musthofa mendapat rekomendasi dari dari DPP PDI Perjuangan.

Pihaknya optimistis jika dukungannya amat besar. Ditunjang dari jumlah anggota Dai Perempuan yang tersebar di Jateng. Jumlah anggotanya mencapai ribuan orang. Dai Perempuan Jawa Tengah saat ini tersebar di 26 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Dia sendiri melihat sosok Musthofa merupakan sosok pas jadi gubernur. Rajimah yang merupakan asli warga Jati, Kudus, telah merasakan kepemimpinan dua periode Musthofa.

“Pernah bupati datang ke kampung saya saat ada acara, beliau langsung menemui saya. Saat itulah, saya terharu lantaran mau menemui saya yang hanya warga kampung biasa,” ungkap dia.

Sementara, Putuanah, Sekretaris Dai Perempuan Kudus meengatakan, pihaknya memang sepakat mendukung Musthofa.

 

Editor : Akrom Hazami

BKSDA Jateng  Pertimbangkan Penghentian Pengambilan Terumbu Karang di Perairan Jepara

Sejumlah pekerja UD Sumber Rezeki melakukan pengambilan karang di perairan Pantai Bondo Jepara. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Jepara – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah akan menghormati putusan rapat dengar pendapat, terkait pengambilan terumbu karang di perairan Jepara. Namun demikian, pihaknya mengklaim telah melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas tersebut. 

Hal itu dikatakan oleh Haris Yunanto Kabag Tata Usaha BKSDA Provinsi Jateng, usai pertemuan di Pendapa Kabupaten Jepara, Jumat (11/8/2017). 

“Berdasarkan pembicaraan tadi disepakati untuk menghentikan (pengambilan terumbu karang,red), maka kami pertimbangkan untuk lakukan pemberhentian,” ucapnya.

Baca Juga : DPRD Jateng Minta Pengambilan Terumbu Karang di Jepara Dihentikan Sementara

Namun pada pertemuan lanjutan, ia berharap agar pengusaha terumbu karang ikut serta, dalam pertemuan selanjutnya. Dirinya juga tidak bisa serta merta melakukan penghentian ekspoitasi terumbu karang secara sepihak. 

“Yang harus kami terima adalah alasan untuk menghentikan, kami sebagai pelayan masyarakat tak bisa menghentikan secara sewenang-wenang. Jadi kami mengharapkan UD (Usaha Dagang-pengusaha) datang (dalam pertemuan di Semarang) agar bisa mendengarkan apa yang bisa diinginkan forum dalam hal ini DPRD Jateng,” imbuhnya. 

Baca Juga : Alamak, Terumbu Karang di Pantai Bondo Jepara Dijarah Pengusaha

Disinggung tentang surat izin pengambilan terumbu karang, dirinya mengakui pihaknya memang memberikan izin tersebut. Akan tetapi hal itu berdasarkan peraturan yang masih berlaku. 

“Karena undang-undang yang kami anut no 5 tahun 1990 (tentang Konservasi SDAH dan E) sebelumnya tidak dicabut atau dikecualikan, kemudian peraturan pemerintah nomor 8/1999 (tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar) tidak ada yang mencabut maka tetap kita berlakukan. Dan kami selalu bicara tentang jenis yang diboleh dimanfaatkan jenis tertentu, atau yang dilindungi jenis tertentu. Bukan semua jenis terumbu karang itu dilarang,” imbuhnya.

Terkait pengawasan, ia menyebut telah melakukannya secara rutin. Hal itu dilaksanakan dengan pengecekan melalui laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu, pihaknya mengklaim telah mengawasi pengambilan terumbu karang secara langsung ke perairan Jepara. Selain itu, BKSDA juga telah mewajibkan pengusaha terumbu karang untuk melakukan transplantasi karang.

Editor: Supriyadi