Jalan di Jepara Baru jadi Jalan Nasional, DPRD Sudah Gembor-Gembor Minta Dana

Ilustrasi

Ilustrasi

 

JEPARA – Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) nomor 248 tahun 2015 tentang Penetapan Jalan Nasional di Jepara harus mendapatkan perhatian.

Ketua Komisi D DPRD Jepara Agus Sutisna mengatakan, implementasi dari penetapan jalan nasional itu, pemerintah pusat mulai tahun 2016 juga harus mengalokasikan dana ke Jepara sesuai dengan status jalan yang ada.

“Minimal dana perawatan rutin jalan nasional sudah harus diberikan,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya menyoroti ketidak tepatan sebagian jalan yang ditetapkan sebagai jalan nasional. Yakni jalan yang berada di area kota Jepara. Sebab, kata Agus, jalur di jalan kota tidak diperbolehkan bagi kendaraan besar yang melintas.

Dia menambahkan, Pemkab Jepara juga berharap agar rencana pembangunan jalan tol utara tengah dapat melewati wilayah Jepara. Sehingga pada gilirannya potensi daerah bisa tereksplorasi mengingat Jepara banyak potensi tetapi bukan kota lintasan. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

DPRD Jepara Minta SK Penetapan Jalan Nasional Direvisi

Ilustrasi

Ilustrasi

 

JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara meminta agar Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) nomor 248 tahun 2015 tentang Penetapan Jalan Nasional di Jepara direvisi. Sebab, beberapa ruas jalan yang ditetapkan menjadi jalan nasional tidak sesuai dengan keinginan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Jepara Agus Sutisna. Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat pihaknya meminta agar ada revisi terkait SK Penetapan Jalan Nasional di Jepara.

“Misalnya terkait jalan mana yang dijadikan jalan nasional. Menurut kami, ada yang tidak tepat,” kata Agus. Dia menjelaskan, di dalam SK itu tercatat ada lima ruas jalan mulai dari Jalan Sokerno-Hatta, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Pemuda, Jalan Kartini hingga Jalan Ahmad Yani ditetapkan sebagai jalan nasional.

Padahal, kelima ruas jalan ini berada di tengah-tengah kota yang tidak mungkin dilewati oleh kendaraan berat. “Total jalan nasional yang ada di Jepara yakni sepanjang 39, 52 Km. Akan tetapi, sekitar 9,97 Km yang melewati lima ruas jalan di kota tidak tepat,’ ungkapnya.

Sehingga, lanjut Agus, demi efektivitas fungsi jalan nasional, jalur itu harus diubah ke jalur lingkar timur Jepara yang sudah menjadi jalur transportasi truk pengangkut limbah PLTU Tanjung Jati B. “Jalur ini juga panjangnya tidak berbeda dari yang sudah di SK kan,”
imbuhnya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Kudus Lebih Cocok Jadi Kota Transit

Jalur lingkar Klumpit yang hingga saat ini belum juga kunjung selesai dibangun. Padahal, jalur yang ada itu berada di kawasan strategis untuk bisa memecahkan kemacetan di wilayah kota yang sudah padat. (MURIANEWS/MERIE)

KUDUS – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) H Akwan Sukandar mengatakan jika Kabupaten Kudus lebih cocok untuk menjadi kota transit. Bukan kota industri sebagaimana yang didengungkan selama ini.

Lanjutkan membaca

Perda RTRW Kudus ”Hambat” Investasi

Jalur lingkar Klumpit yang hingga saat ini belum juga kunjung selesai dibangun. Padahal, jalur yang ada itu berada di kawasan strategis untuk bisa memecahkan kemacetan di wilayah kota yang sudah padat. (MURIANEWS/MERIE) 

KUDUS – Salah satu ”penghambat” dalam upaya menarik investasi di Kabupaten Kudus, salah satunya adalah aturan yang kemudian belum sinkron dengan situasi dan kondisi terkini.

Lanjutkan membaca

Jalan Nasional Baru Bakal Lewati Kudus Utara

Jalur lingkar Klumpit yang hingga saat ini belum juga kunjung selesai dibangun. Padahal, jalur yang ada itu berada di kawasan strategis untuk bisa memecahkan kemacetan di wilayah kota yang sudah padat. (MURIANEWS/MERIE)

KUDUS – Pengembangan investasi di Kabupaten Kudus, harusnya menyasar ke daerah-daerah yang kemudian potensial. Salah satunya adalah kawasan utara, yang selama ini belum tersentuh.

Lanjutkan membaca