Penanganan Kerusakan Infrastruktur di Grobogan Ini Mendesak Ditangani

Kepala DPUPR Grobogan Subiyono mendampingi Anggota Komisi D DPRD Jateng saat mengunjungi areal sawah di Desa Karangsari, Kecamatan Brati yang selalu kebanjiran. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Grobogan Subiyono meminta dukungan dari Anggota Komisi D DPRD Jateng untuk menangani kerusakan infrastruktur yang dinilai mendesak dilakukan. Sebab, kerusakan infrastruktur itu membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat sekitar.

Menurut Subiyono, kerusakan infrastruktur yang jadi skala prioritas utama adalah penanganan amblesnya jalan di pinggir Kali Tirto di Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari. Penanganan ini perlu dilakukan karena amblesnya jalan itu mengancam rumah penduduk.

“Di sekitar lokasi bencana banyak rumah penduduk. Bahkan, beberapa rumah sebelumnya sudah roboh karena tanah di belakangnya ambles,” katanya.

Prioritas berikutnya adalah penanganan longsornya bahu jalan penghubung utama Desa Lebengjumuk dan Desa Lebak di Kecamatan Grobogan. Longsornya bahu jalan ini mengancam terputusnya akses warga kedua desa tersebut.

Kemudian, longsornya bahu jalan di sayap jembatan penghubung Desa Mlowokarangtalun dan Desa Randurejo di Kecamatan Pulokulon juga mendesak ditangani. Sebab, jika dibiarkan maka longsornya bahu jalan itu bisa mengancam robohnya jembatan.

Selain itu, penanganan longsornya bahu jalan penghubung Desa Kenteng, Kecamatan Toroh dengan Desa Bangsri, Kecamatan Geyer sepanjang hampir 100 meter juga butuh penanganan segera. Sebab, sebelum longsoran itu ditangani maka pihaknya tidak bisa memperbaiki ruas jalan di titik longsor tersebut.

Satu prioritas lagi yang mendesak adalah penyodetan Sungai Satrian di Desa Karasangsari, Kecamatan Brati. Selama ini, aliran air dari sungai ini tidak bisa masuk seluruhnya ke Sungai Lusi. Akibatnya, luapan air selalu menggenangi areal sawah dan menyebabkan ratusan petani sering gagal panen dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini adalah lokasi sawah yang selalu kebanjiran dan menyebabkan petani gagal panen. Kami butuh dukungan untuk menangani infrastruktur tersebut karena biaya yang diperlukan sangat besar. Kalau semuanya mengandalkan ABPB kabupaten tidak memungkinkan. Soalnya, buat perbaikan jalan juga butuh dana besar,” jelas Subiyono saat mengantar anggota komisi D DPRD Jateng di Desa Karangsari.

Editor : Kholistiono

Jalan Penghubung Antardesa di Grobogan Didata Lagi

Sejumlah camat dan kepala desa di eks Kawedanan Purwodadi, Singenkidul, dan Kradenan mendapat pemahaman mengenai kriteria dan syarat jalan penghubung antardesa, kemarin. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sejumlah camat dan kepala desa di eks Kawedanan Purwodadi, Singenkidul, dan Kradenan mendapat pemahaman mengenai kriteria dan syarat jalan penghubung antardesa, kemarin. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Keberadaan jalan penghubung antardesa yang sudah ada saat ini bakal didata ulang. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar penghubung antardesa nanti sudah sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditentukan.

“Sebelumnya, data jalan penghubung antardesa ini memang sudah ada tetapi penetapannya belum berdasarkan kriteria dan syarat tertentu. Oleh sebab itu, keberadaan jalan penghubung antardesa akan kita data ulang. Dalam pendataan ini, kami melibatkan pihak ketiga dari konsultan. Dalam proses pendataan nanti, kami juga akan melakukan verifikasi lapangan,” terang Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto, Selasa (04/10/2016).

Menurutnya, pendataan jalan penghubung antardesa itu dilakukan di tiga wilayah eks kawedanan. Masing-masing, eks Kawedanan Purwodadi, Singenkidul, dan Kradenan.

Dengan adanya pendataan tersebut, nantinya akan didapat basis data yang tepat dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan jangka panjang. Jalan penghubung antardesa nanti akan mendapat prioritas pembangunan.

Siswanto menyatakan, sebelum melakukan pendataan, pihaknya sudah melangsungkan sosialisasi pada para camat dan kepala desa di tiga wilayah eks kawedanan tersebut. Dalam kegiatan itu, para kepala desa diberikan pemahaman mengenai kriteria dan syarat jalan penghubung antar desa.

“Setelah dapat sosialisasi, para kepala desa kita minta menyiapkan dan mengusulkan ruas-ruas jalan penghubung antardesa berdasarkan kriteria dan syarat yang sudah disampaikan. Setelah itu, kita lakukan verifikasi ke lapangan untuk menetapkan layak dan tidaknya ruas jalan tersebut masuk dalam data base,” imbuh mantan Sekretaris Dinas Bina Marga Grobogan itu.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni ketika dimintai tanggapannya menyatakan, prioritas utama pembangunan memang dilakukan pada sektor jalan. Sebab, sejauh ini, masih banyak ruas jalan khususnya, jalan penghubung antardesa yang rusak.

Dengan perbaikan jalan tersebut diharapkan bisa membawa dampak positif. Yakni, menggerakkan pertumbuhan perekonomian warga pedesaan. Sebab, dengan infratsruktur jalan yang baik maka arus distribusi barang bisa lancar dan tidak memakan biaya tinggi.

“Untuk beberapa tahun kedepan, prioritas kita adalah perbaikan jalan hingga wilayah pedesaan. Perbaikan ini harus kita lakukan bertahap karena butuh biaya sangat besar,” katanya.

Editor : Kholistiono