DAU Dipangkas, DPRD Minta Pemkab Lakukan Perencanaan Matang Proyek Infrastruktur

Proyek Infrastruktur. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemangkasan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Kudus bakal berimbas pada kegiatan infrastruktur di daerah. Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani mengatakan, pemangkasan DAU untuk Kabupaten Kudus, dari hasil konsultasi ke Kementerian Keuangan baru-baru ini, diprediksi sekitar 0,8 persen hingga 1,5 persen.

Dari persentase tersebut, Kabupaten Kudus diperkirakan kehilangan DAU antara Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar. “Imbasnya sejumlah kegiatan yang rencananya akan masuk di APBD Perubahan 2017 batal direalisasikan,” katanya saat menerima kunjungan anggota DPRD Madiun dan Brebes di gedung DPRD Kudus, Kamis (27/7/2017).

Ilwani mengatakan, pemangkasan sebesar itu dinilai tidak terlalu signifikan. Pasalnya kegiatan fisik atau infrastruktur di perubahan anggaran biasanya memang tidak terlalu besar. Wakil Rakyat asal Partai kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, pemkab perlu melakukan perencanaan matang atas seluruh proyek infrastruktur yang akan dikerjakan.

Asas manfaat dan keawetan hasil proyek harus menjadi prioritas pertimbangan. Ia mencontohkan, kebijakan Pemkab Kudus dengan proyek betonisasi jalan dinilai langkah tepat, karena umur jalan beton bisa mencapai 15 tahun.

Ilwani menambahkan, pemerintah daerah harus memikirkan strategi khusus untuk mengantisipasi kemungkinan pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat di waktu mendatang. Salah satunya dengan menggenjot potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini ditarget sebesar Rp 288,227 miliar. Ilwani yakin target itu bisa terealisasi jika eksekutif bekerja sungguh-sungguh. Terutama dalam mencari terobosan baru dan menekan kemungkinan kebocoran pendapatan.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Eko Djumartono mengatakan, Pemkab Kudus belum menerima surat resmi dari Pemerintah Pusat terkait angka pasti pemangkasan DAU.

Pada APBD 2017, Pemkab Kudus telah memperkirakan adanya penurunan DAU sebesar Rp 37,997 miliar. Penurunan itu antara lain dipengaruhi adanya mutasi pegawai (SMA/SMK) dari Pemkab Kudus ke Pemprov Jateng. “Informasinya memang ada pemotongan DAU antara tiga hingga empat persen. Namun kami masih menunggu angka pastinya dari Pemerintah Pusat,” katanya. (NAP)

Editor : Supriyadi

Direksi RSUD Kudus Dituding “Menyembunyikan” Data Remunerasi, Dewan Ancam Bentuk Pansus

Kalangan DPRD Kudus melakukan sidak ke RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, untuk memeriksa secara langsung pelayanan di rumah sakit tersebut. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Jajaran direksi RSUD dr Loekmono Hadi dituding tak transparan soal data remunerasi yang diterima jajaran direksi hingga karyawan. Kondisi ini membuat kalangan dewan berang, dan mengancam menggulirkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki masalah ini, termasuk membahas tentang pelayanan rumah sakit tersebut.

Pasalnya, direksi RSUD milik Pemkab Kudus itu dinilai telah menutup-nutupi saat dewan meminta beberapa data, termasuk mengenai data pendapatan direksi dan karyawan. Bahkan ketika Ketua DPRD Kudus Masan, Ketua Komisi B Muhtamat, dan Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron menggelar sidak ke RSUD tersebut, mereka tak mendapatkan data yang memuaskan.

“Pansus terkait layanan RSU Kudus layak digulirkan karena direksi RSU menutup-nutupi informasi yang kami butuhkan,” kata Mukhasiron, Minggu (5/3/2017).

DPRD Kudus kini tengah menyoroti banyaknya kritikan terkait buruknya pelayanan di RSU Kudus, terutama terhadap pasien program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan “setengah hati” itu, menurut Mukhasiron, diduga terkait kurang adilnya pembagian renumerasi untuk jajaran direksi hingga staf terbawah.

“Dari informasi yang kami terima, renumerasi atau tambahan penghasilan direktur RSU mencapai Rp 40 juta, ditambah lain-lainnya, take home pay direktur mencapai Rp 70 juta per bulan. Sementara renumerasi untuk perawat dan tenaga medis lainnya di tingkat pelayanan terjadi kesenjangan,” ujarnya.

Ia menyebut, data pendapatan direksi dan karyawan RSUD bukanlah data yang harus dikecualikan (dirahasikan), sehingga pihaknya mengaku kecewa karena manajemen RSUD Kudus seolah menutup-nutupi data tersebut.

“Seharusnya besaran gaji dan tunjangan pejabat publik tidak perlu ditutup-tutupi. Namun di RSU kami tidak melihat adanya keterbukaan informasi publik terkait hal ini. Alasan ini lah yang salah satunya mendorong kami mendesak pimpinan untuk menggulirkan pansus,” terangnya.

Melihat berbagai masalah yang kritikan dari masyarakat, Anggota Komisi D DPRD Kudus Joko Siswanto menilai perlu adanya penyegaran di jajaran direksi dan manajemen RSUD dr Loekmono Hadi.

“Seharusnya tidak ada lagi diskriminasi terhadap pasien, terutama kepada pasien BPJS Kesehatan. Apa perlu karyawan RSU di-rolling ke Puskesmas, agar juga sama-sama merasakan nasib sebagai karyawan dan tenaga medis di Puskesmas,” kata dia.

Apalagi menurut Joko, pendapatan karyawan di RSU jauh lebih baik ketimbang tenaga medis lain dan karyawan di Puskesmas.

Di sisi lain, Direkrut RSU dr Loekmonohadi dokter Abdul Azis Achyar membantah menutup-nutupi pembagian renumerasi. Azis mengatakan, data yang diminta anggota DPRD Kudus sudah disiapkan.

“Namun kami harus meminta izin ke pemilik RSU yaitu bupati Kudus. Hingga anggota DPRD tiba di RSU, izin dari bupati belum ada sehingga kami tak berani membuka data tersebut,” terangnya. (nap)

Azis mengklaim, pembagian renumerasi sebesar 30 persen dari pendapatan RSU sudah sangat proporsional. Pembagian renumerasi juga mengacu pada peraturan bupati (perbup).

Editor : Ali Muntoha

DPRD Kudus Gagas Penambahan Baru Materi BLK

Warga mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

Warga mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  Kudus Masan, menggagas adanya penambahan materi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Penambahan materi dilakukan dengan cara melihat potensi Kudus yang masih banyak.

Hal itu disampaikan kepada MuriaNewsCom, Rabu (26/10/2016). Menurutnya potensi itu masih bisa dikembangkan yakni dengan penambahan bidang latihan kerja. “Seperti halnya dengan adanya penambahan latihan bidang sektor pertanian. Jadi warga Kudus bisa dilatih bagaimana cara bertani yang baik dan benar,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Hal itu dianggap efektif guna mengembangkan Kudus sebagai penghasil pertanian yang tinggi. Terlebih, banyak pula lahan tidur yang masih bisa dimanfaatkan. Model latihan kerja, lanjutnya, adalah dengan cara memberikan pelatihan mulai penyemaian hingga panen. Bahkan kalau perlu pelatihan yang dilakukan mulai pagi hingga sore hari.

Dengan cara itu, kata dia, maka akan mengetahui seluk beluk tentang pertanian. Dan hasilnya akan mencetak pertani yang mumpuni dengan tenaga yang terampil. “Selain itu, untuk lahan yang terlalu banyak air hingga menggenang, sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk sektor perikanan. Jadi bisa dilatih bagaimana cara menjadi pembudi daya ikan,” ujarnya.

Sedangkan untuk materi BLK yang sudah jalan, juga tetap bisa dilakukan. Sebab materi tersebut juga dibutuhkan masyarakat dan terbukti banyak yang mengambil pelatihan itu. “Banyak materi pelatihan yang sudah jalan, semuanya sudah berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

Komisi B Apresiasi Acara Promosi Wisata yang Digelar Dinas

Berbagai stand produk unggulan Kabupaten Kudus yang hadir di acara Pagelaran Pentas Seni dan Budaya Kudus Ngrembaka Kudus Raharja, yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, pada Minggu (16/10/2016), diserbu pengunjung.(MuriaNewsCom/Merie)

Berbagai stand produk unggulan Kabupaten Kudus yang hadir di acara Pagelaran Pentas Seni dan Budaya Kudus Ngrembaka Kudus Raharja, yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, pada Minggu (16/10/2016), diserbu pengunjung.(MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Kudus – Acara Pagelaran Pentas Seni dan Budaya Kudus Ngrembaka Kudus Raharja, yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, pada Minggu (16/10/2016) kemarin, diapresiasi Komisi B DPRD Kudus.

Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat mengatakan, acara itu memang sangat bagus. Baik dari konsep acaranya, maupun pelaksanaannya yang sangat sukses.

”Melihat ribuan orang yang datang, membuktikan bahwa acara ini sangat bagus. Apalagi meski acara ini sasarannya adalah warga Kabupaten Kudus yang tinggal di Jakarta, namun ternyata banyak warga Jakarta lainnya yang juga menghadiri acara ini. Berarti kan, tujuan dari acara ini berhasil,” tuturnya.

Dalam acara tersebut, ditampilkan beragam kesenian khas Kudus. Namun yang paling menarik dan menjadi serbuan pengunjung adalah aneka kuliner yang dihadirkan di sana.

Aneka makanan khas Kudus seperti lentog, sate kerbau, soto kerbau, wedang coro, dan berbagai kuliner khas Kudus lain, habis diserbu pengunjung. Mereka begitu menikmati setiap sajian yang dihidangkan di acara itu. Begitu juga tari-tariannya.

Selain itu, juga dihadirkan beragam potensi Kudus lainnya. Yakni dari para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang turut menggelar produk-produknya di lokasi acara.

Ada perajin batik, pisau, bordir, gebyok, jenang, jamu, dan beragam produk lainnya. Termasuk juga produk kopi asli Colo, yang banyak diserbu pengunjung. Bahkan, dari pagi hingga sore, stand kopi ini termasuk yang paling laris.

Muhtamat menilai bahwa acara itu memang sudah sukses membawa nama Kudus lebih dikenal. Bukan saja menjadi ajang reuni bagi warga Kudus yang tinggal di Jakarta dan sudah lama tidak menikmati segala hal yang berbau Kudus, namun nama Kudus sebagai daerah dengan potensi yang besar, juga akan terkenal.

”Saya apresiasi apa yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus dengan menggelar acara ini. Karena itu, kegiatan semacam ini perlu untuk dilanjutkan. Barangkali di daerah-daerah lain, yang sekiranya potensinya juga besar untuk jadi ajang promosi bagi Kudus,” tuturnya.

Muhtamat menambahkan, kegiatan-kegiatan yang sudah baik itu, memang perlu didukung. Apalagi hal ini terkait dengan upaya Kabupaten Kudus untuk semakin memperkenalkan potensinya ke wilayah-wilayah lain.

”Biar bisa terkenal di Indonesia, termasuk ke mancanegara. Karena ini memang untuk kebaikan Kabupaten Kudus sendiri. Kita tentu saja akan dukung hal itu,” imbuhnya. (ADS)

Editor: Merie