27 Agustus, PKB Mulai Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus

Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PKB Kudus, Ilwani.  (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kudus berencana membuka pendaftaran Bakal Calon (Balon) Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kudus untuk Pilkada 2018 mendatang.

Rencananya pendaftaran akan dilakukan selama 16 hari, dimulai tanggal 27 Agustus 2017 hingga 11 September 2017 mendatang.

Ketua DPC PKB Kudus, Ilwani mengatakan pendaftaran resmi dimulai Minggu (27/8/2017) pagi. Bagi para calon yang berminat mendaftar, dipersilakan langsung ke kantor DPC PKB Kudus, di Jalan Ganesha, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota. 

”Sesuai jadwal, pendaftaran akan dibuka mulai 27 Agustus dan berakhir tanggal 11 September. Karena itu yang ingin mendaftar silahkan bersiap-siap,” katanya saat dihubungi MuriaNewsCom, Rabu (23/8/2017).

Ilwani menyebutkan, dalam pendaftaran nanti, semua orang diperbolehkan mengikuti proses pendaftaran. Baik itu politisi, birokrat, ataupun masyarakat umum yang memenuhi persyaratan. Hanya, dalam prosesnya nanti, PKB mengutamakan keterbukaan hingga selesai.

”Jadi kami terbuka. Siapa saja boleh, asal memenuhi persyaratan,” tegasnya.

Hanya saja, lanjut pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Kudus ini, untuk persyaratan bisa dilihat di kantor DPC. Ia mengaku sampai saat ini masih menyempurnakan persyaratan.

”Persyaratan bisa diambil langsung di kantor DPC  PKB mulai Minggu hingga jadwal ditentukan,” tandasnya.

Ilwani menambahkan, setelah pendaftaran, mereka yang dianggap memenuhi persyaratan wajib menyampaian visi misi. Penyampaian visi misi bakal calon ini akan digelar pertengahan September mendatang.

“Setelah itu, pengumuman pendaftaran akan keluar pada Oktober mendatang. Pengumuman tersebut, juga sekaligus keluarnya rekomendasi yang keluar dari partai,” imbuhnya.

Editor : Supriyadi

Dana Desa Naik Drastis, Begini Pesan Pimpinan DPRD Kudus

Ilwani, Wakil Ketua DPRD Kudus. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Tahun 2017 ini, Dana Desa yang dikucurkan pemerintah kepada setiap desa mengalami peningkatan yang cukup drastis. Kondisi ini menurut Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani, harus disikapi dengan baik oleh kepala desa dan para perangkatnya.

Ia meminta Dana Desa tersebut bisa bermanfaat untuk semua sektor. Termasuk berimbas pada perbaikan kondisi bangunan dan kesejahteraan guru madrasah diniyah takmiliyah (MDT).

Menurut dia, masalah bangunan dan kesejahteraan guru MDT sangat banyak tersebar di desa-desa, sehingga jika dipasrahkan pada pemkab saja, maka pemda akan mengalami kesulitan. Pihak desa harus pintar memanfaatkan peningkatan Dana Desa untuk perbaikan masalah ini.

Anggaran yang ditransfer ke 123 desa di Kabupaten Kudus tahun ini mencapai Rp 219,89 miliar.  Rinciannya, Dana Desa dari pemerintah pusat sebesar sebesar Rp 103,69 miliar, ADD (APBD Kudus) sebesar Rp 106,02 miliar, dana bagi hasil pajak daerah sebesar Rp 8,24 miliar dan dana bagi hasil retribusi sebesar Rp 1,95 miliar.

Ilwani mengakui, Kudus sudah memiliki Perda yang mengatur tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Hanya saja, perda tersebut belum berjalan efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di MDT.

“Solusi termudahnya, Pemdes harus mau mengalokasikan anggaran untuk perbaikan gedung madrasah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru MDT,” kata Ilwani, di sela-sela kunjungan Komisi I dan II DPRD Kabupaten Magelang, Selasa (18/4/2017) lalu.

Selain dari Dana Desa, menurut dia, ada sumber lain yang bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru. Yakni hasil lelang banda desa. ”Sementara untuk urusan perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, bisa saja menggunakan anggaran dari transfer pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya.

Ilwani mengatakan, hasil lelang banda desa yang dikelola desa-desa di Kabupaten Kudus cukup besar. Rata-rata nilainya mencapai Rp 400 juta. Anggaran sebesar itu dinilainya sudah memadai jika dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas MDT.

“Apalagi manfaat MDT di desa sangat besar. Jika Pemdes tidak mau turun tangan dan hanya berharap kucuran anggaran dari Pemerintah Daerah, jelas akan sangat sulit mengingat keterbatasan anggaran daerah. Paling realistis ya menggunakan anggaran di desa,” paparnya.

Ia juga menyarankan, agar program atau kegiatan oleh pemdes selalu berorientasi pada kegiatan fisik saja. Namun juga menyasar kualitas MDT naik dengan anggaran yang dikelola desa. (nap)

Editor : Ali Muntoha