Peserta Kunjungan Kagumi Desa Vokasi Kudus

Kegiatan kunjungan Desa Vokasi di Kudus tampak berlangsung di Pedurenan, Gebog, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kegiatan kunjungan Desa Vokasi di Kudus tampak berlangsung di Pedurenan, Gebog, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Banyaknya Desa Vokasi di Kudus, ternyata membuat pengunjung kagum dengan potensi itu. Tidak sedikit dari rombongan akan mengadopsi sistem seperti di Kudus.

Seperti halnya Jumali, peserta asal Demak mengatakan, di Kudus termasuk bagus dalam menjalankan program Desa Vokasi. Terlihat dari banyaknya potensi yang ada dan mampu berkembang

“Bagus bagus barangnya, ini patut dijadikan sebagai contoh untuk nantinya dikembangkan di Desa Vokasi di Demak,” kata Jumali di sela kunjungan lokasi usaha masyarakat di Desa Padurenan Gebog.

Dia mengatakan, progam unggulan di desanya adalah pengasapan ikan. Karena lokasinya berada di dekat laut. Serta banyak dari warganya yang bekerja sebagai nelayan.

Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan Formal Informal pada Disdikpora Kudus Gufron mengatakan, kendala dalam pengembangan sebenarnya lebih pada hal pemasaran. Sebab banyak yang dapat memproduksi, namun hanya sedikit yang mampu menjualnya.

“Untuk itulah perlu dipelajari manajeman yang pas dalam pemasaran. Sehingga mampu berkembang, bukan hanya memproduksi,” ujarnya.

Soal modal, dia mengungkapan tidak ada masalah. Sebab di Kudus sudah ada program KUP yang dapat diakses oleh masyarakat Kudus.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :

70 Orang Perwakilan Rintisan Desa Vokasi Se-Jateng Kunjungi Kudus

9 Desa di Kudus Berkembang jadi Desa Vokasi Hebat 

Hebat, Keselamatan Berlalu Lintas Sangat Bagus, Jepara Diganjar Penghargaan IRSA

 

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bersama dengan Kapolres Jepara AKBP Samsu Arifin menerima penghargaan Indonesia Road Safety Award (IRSA), karena tingkat keselamatan lalu lintas di wilayah itu sangat bagus. Penghargaan itu diberikan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan di Jakarta, Kamis (3/12/2015). (ISTIMEWA)

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bersama dengan Kapolres Jepara AKBP Samsu Arifin menerima penghargaan Indonesia Road Safety Award (IRSA), karena tingkat keselamatan lalu lintas di wilayah itu sangat bagus. Penghargaan itu diberikan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan di Jakarta, Kamis (3/12/2015). (ISTIMEWA)

 

JEPARA – Setelah melewati beberapa tahapan penjurian yang sangat ketat, Kabupaten Jepara akhirnya meraih juara pada lomba Indonesia Road Safety Award (IRSA). Ini adalah ajang penghargaan bagi pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia, dalam keselamatan berkendara yang diselenggarakan salah satu majalah bekerjasama dengan Adira Insurance.

Piala dan penghargaan diserahkan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan kepada Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, pada Kamis (3/12/2015), di Hotel Borobudur Jakarta.

Turut mendampingi Bupati Jepara adalah Kapolres Jepara AKBP Samsu Arifin SIK MH, Kasatlantas Polres Jepara AKP Andhika Wiratama, Kepala Dishubkominfo Basuki Wijayanto, dan Kabag Humas Setda Hadi Priyanto.

Kabag Humas Hadi Priyanto mengatakan, ada empat kategorisasi kota atau kabupaten dalam lomba ini. Yaitu kota dengan penduduk di atas 1 juta jiwa, kota dengan penduduk di bawah 1 juta jiwa, kabupaten dengan penduduk di atas 1 juta jiwa, dan kabupaten dengan penduduk di bawah 1 juta jiwa.

”Dan Kabupaten Jepara termasuk kabupaten dengan penduduk di atas satu juta jiwa. Penjuriannya memang sangat ketat, karena meliputi lima bidang yang berbeda. Dan kita bersyukur akhirnya kita mendapatkan anugerah ini,” terangnya.

Menurut Hadi, untuk mendapatkan penghargaan IRSA, Kabupaten Jepara harus bersaing dengan 61 kabupaten atau kota di Indonesia. Dari 61 peserta tersebut, kemudian dipilih 16 kabupaten. Tahapan selanjutnya terpilih empat kabupaten, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Klaten, Tangerang dan Jepara. Dari keempat ini keluar sebagai juara adalah Jepara.

”Ada tiga tahapan penjurian, yaitu verifikasi data, survei, lapangan, dan presentasi di hadapan panelis. Sedang 5 pilar yang dinilai adalah manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, serta penanganan pra dan pascakecelakaan. Alhamdulillah, dari 5 pilar tersebut Jepara keluar sebagai pemenang, sehingga ditetapkan sebagai pemenang utama,” kata Hadi.

iklan pemkab jepara-irsa-2

Bupati: Penghargaan Ini Bukti Sinergitas Semua Pihak

Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bersyukur, karena meski baru pertama kali mengikuti ajang IRSA yang sudah diselenggarakan 3 tahun ini, Jepara bisa meraih penghargaan utama.

Menurut bupati, penghargaan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah kabupaten, Polres Jepara, dan masyarakat. ”Saya berterima kasih karena Polres Jepara telah banyak melakukan terobosan untuk mengurangi angka kecelakaan di Jepara. Di antaranya pembuatan game Petualangan BASETA, dan kerja sama dengan pemkab melalui MoU penanganan korban kecelakaan dengan ambulans milik puskesmas se-Jepara,” terangnya.

Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan juga dilakukan secara bersama. Termasuk membenahi fasilitas-fasilitas atau rambu-rambu jalan. Di antara yang sangat menonjol, menurut bupati, adalah pemasangan karpet merah di perempatan lalu lintas untuk pengguna roda dua.

”Game BASETA, penyiapan ambulans, dan pemasangan karpet merah merupakan terobosan-terobosan yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa menjadi tuas pengungkit untuk meningkatan kesadaran masyarakat, akan pentingnya kedisiplinan berlalu lintas,” kata bupati.

Menurut bupati, lima pilar keselamatan di jalan raya tetap menjadi komitmen pemkab dan polres untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya, dan untuk memperkecil terjadinya korban meninggal. Hal itu akan diteruskan guna memberdayakan potensi yang dimiliki oleh puskesmas-puskemas di seluruh Jepara, dengan berpedoman pada golden periode.

Golden periode yang dimaksudkan bupati adalah penanganan 10 menit setelah kejadian kecelakaan, korban harus mendapatkan pertolongan di puskesmas terdekat. Termasuk peningkatan kualitas jalan dan perbaikan jalan dan jembata yang rusak juga terus kami upayakan.

”Bahkan, akan ada peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Namun, mengingat faktor utama terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia, kami meminta agar masyarakat selalu berhati-hati dan berdisiplin di jalan raya,” kata bupati.

Senada dengan Bupati Jepara, Kapolres Jepara AKBP Samsu Arifin SIK MH mengatakan, penghargaan ini berkat kerja keras stakeholder di Jepara. Baik polres, Dishubkominfo, PT Jasa Raharja, maupun Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kabupaten Jepara, dalam mendukung program keselamatan lalu lintas.

”Tentu hasil ini akan menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja, dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jepara. Sehingga tujuan berkeselamatan di jalan raya dapat dicapai,” kata kapolres. (WAHYU KZ / MERIE)

Piala Adipura, Bukti Kudus Tetap Terjaga Aman, Nyaman, dan Cantik

Bupati Kudus H Musthofa bersama dengan jajarannya selalu berkeliling untuk memastikan jika wilayahnya tetap aman, nyaman, dan cantik. Ini yang kemudian membuat Kudus layak mendapat Adipura tahun ini. ISTIMEWA

Bupati Kudus H Musthofa bersama dengan jajarannya selalu berkeliling untuk memastikan jika wilayahnya tetap aman, nyaman, dan cantik. Ini yang kemudian membuat Kudus layak mendapat Adipura tahun ini. ISTIMEWA

 

KUDUS – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memperoleh Piala Adipura tahun 2015 ini, menjadi bukti bahwa imbauan Bupati Kudus H Musthofa terkait kondisi wilayah, benar-benar dilaksanakan.

Dalam setiap kesempatan, bupati selalu menekankan kepada warganya, untuk tetap menjaga wilayah di Kudus tetap terjaga aman, nyaman, dan cantik. ”Saya selalu serukan kepada warga untuk terus bekerja sama, dalam upaya membuat Kudus tetap menjadi wilayah yang nyaman,” terangnya.

Bupati mengatakan, kerja sama yang dibangun antara pemerintah dengan warga itu, tentunya akan terlaksana dengan baik, jika semua pihak menyadari perannya masing-masing.

”Kalau persaudaraan tetap dijaga, maka kerja sama itu akan bisa terjalin dengan baik. Sehingga bisa saling mendorong untuk melakukan pembangunan di setiap wilayah yang ada. Dengan begitu, suasana akan tetap terjaga,” tuturnya.

Itu sebabnya, menurut bupati, sebuah keberhasilan tidak akan pernah berdiri sendiri. Saling berkunjung dan bersilaturahmi untuk menjaga ukhuwah, juga terus dilakukan. ”Sehingga bagi kami, bisa melihat sendiri bagaimana situasi dan kondisi warga kita secara langsung,” katanya.

Dan salah satunya adalah bagaimana keberhasilan Kudus meraih Adipura tahun ini, yang disebut bupati adalah hasil kerja keras semua pihak. Termasuk pemerintah dan warga. ”Kalau tidak ada saling kerja sama, maka tidak akan bisa kita raih penghargaan ini. Kita sudah saling bekerja sama satu lain, sehingga bisa meraih penghargaan ini,” ujarnya.

Bupati sendiri memang senantiasa melaporkan berbagai programnya kepada masyarakat, sebagai wujud nyata hasil kerjanya dalam memimpin Kudus. Untuk itulah, maka bupati bisa mendengar secara langsung harapan sebagai penyempurnaan berbagai gagasannya. Semuanya dipastikan untuk keperluan masyarakat.

Contoh nyata bagaimana kerja sama yang baik dalam memperoleh Adipura itu, misalnya mengadakan kerja bakti bersama. Kegiatan ini dilakukan, supaya Kudus bisa bersih dan nyaman. ”Termasuk untuk ikut mengajak warga menjaga kebersihan di Kabupaten Kudus. Karena kan, warga yang kemudian banyak melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga perlu diajak untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan,” paparnya.

Dengan lingkungan yang bersih dan tertata dengan baik, menurut bupati, akan memberikan kenyamanan tersendiri sebagai lingkungan tempat tinggal. Sehingga Kudus yang cantik ini diharapkan tetap terjaga.

”Jagalah selalu persaudaraan antarmasyarakat. Ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan, serta kebersihan, harus tetap terjaga dengan baik,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

Pegawai RSUD dr Loekmonohadi Kudus Harus Ramah saat Jai Penopang Utama Layanan

Pegawai di RSUD dr Loekmonohadi Kudus saat memberikan pelayanan kepada pasien yang ada di sana. Diharapkan pelayanan mereka bisa bagus, sehingga pasien bisa meras nyaman. MuriaNewsCom

Pegawai di RSUD dr Loekmonohadi Kudus saat memberikan pelayanan kepada pasien yang ada di sana. Diharapkan pelayanan mereka bisa bagus, sehingga pasien bisa meras nyaman. MuriaNewsCom

 

KUDUS – Misi untuk mewujudkan masyarakat Kudus yang sehat, memang menjadi salah satu program utama dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Termasuk di Rumah Sakit (RS) dr Loekmonohadi Kudus, yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan milik Pemkab Kudus.

Sebagai rumah sakit yang melayani seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kudus dan sekitarnya, keberadaan RSUD dr Loekmonohadi Kudus dinilai sudah bisa diandalkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

Namun, ada yang selalu ditekankan Bupati Kudus H Musthofa, terhadap pelayanan yang diberikan tersebut. Terutama kepada para pegawai yang bertugas di sana, untuk terus berupaya bekerja sebaik-baiknya.

Bupati juga kerap memberikan motivasi dalam bekerja bagi para pegawai RSUD. Menurutnya, seorang pemimpin harus bisa ngayomi, ngayemi, dan ngayani.

”Yang artinya harus bisa memberikan perlindungan, rasa nyaman, dan memberikan kesejahteraan yang cukup bagi bawahannya. Sehingga para pegawai yang ada di bawahnya akan bekerja maksimal melayani masyarakat. Selain itu, setiap pegawai RSUD harus paham dengan tugas dan kewajibannya untuk melayani pasien dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Ini sangat penting dilakukan, karena pegawai menjadi garda terdepan saat pelayanan diberikan. Apapun yang dilakukan pegawai, tentu saja akan diingat pasien, karena mereka yang berhubungan setiap saat.

”Kalau kemudian pelayanan yang diberikan belumlah baik, maka harus diperbaiki. Karena saya ingin supaya masyarakat bisa merasa nyaman saat berobat di rumah sakit kita ini. Jangan sampai ada keluhan,” tegasnya.

Pasalnya, RSUD dr Loekmonohadi Kudus harus berupaya untuk mewujudkan komitmen bupati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kudus. Ini memang benar-benar harus diimplementasikan secara nyata.
”Pelayanan yang diberikan tersebut haruslah maksimal. Karena kita sudah berkomitmen untuk membebaskan biaya berobat bagi masyarakat Kudus. Cukup dengan menunjukkan KTP saja, mereka bisa mendapatkan pelayanan dari kita. Dan komitmen itu harus dijalankan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Memang, Pemkab Kudus menerapkan program bagi warganya, yaitu hanya cukup menunjukkan KTP sebagai warga Kudus, sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan jika tidak memiliki KTP, juga tetap bisa berobat. Cukup dengan melampirkan kartu keluarga (KK) yang ada.

”Karena itulah kita harus bisa berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Bersatu dan bersama-sama mewujudkan hal itu. Kerja sama dengan semua pihak harus tetap dijalin, sehingga semua akan berjalan lancar dan baik,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

Bupati Kudus Juga Suka Produk Lokal, Lho

Bupati Kudus H Musthofa mencoba sepatu kulit produk lokal. Ini juga sebagai upaya untuk makin mengangkat produk lokal ke tingkat yang lebih luas lagi. ISTIMEWA

Bupati Kudus H Musthofa mencoba sepatu kulit produk lokal. Ini juga sebagai upaya untuk makin mengangkat produk lokal ke tingkat yang lebih luas lagi. ISTIMEWA

 

KUDUS – Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus, memang memiliki potensi yang luar biasa. Karena itu, tidak salah jika kemudian Bupati Kudus H Musthofa juga memakai produk lokal asal kota ini.
Hal itu terlihat saat bupati memesan sebuah sepatu dari seorang penjualnya, yang juga berasal dari Kudus. Bupati memesan sepatu sesuai dengan ukurannya. Demikian juga dengan beberapa produk lokal lainnya, yang juga sering dipakai oleh bupati.

”Saya lihat bahwa memang produknya berkualitas. Tidak kalah dari produsen-produsen terkenal. Pelaku UMKM di Kudus ternyata mampu membuat sepatu kulit menjadi produk yang bagus. Dan itu sangat penting untuk diketahui banyak orang,” paparnya.

Apa yang dilakukan bupati ini, menandakan bahwa hal itu juga untuk mengangkat potensi UMKM yang ada di wilayah ini. ”Karena saya sadar bahwa sektor UMKM ini merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan. Khususnya bagi masyarakat Kudus,” katanya.

Apalagi, menurut bupati, pihaknya juga mengerti benar bahwa selama ratusan tahun, wilayah Kabupaten Kudus, telah terwarisi falsafah Gusjigang dari Sunan Kudus. ”Yaitu, perilaku dan sikap yang bagus, memiliki semangat belajar yang kuat, serta pandai dalam berbisnis atau dagang,” terangnya.

Berdasarkan itulah, bupati mengatakan bahwa dirinya juga menempatkan UMKM sebagai pilar pertama pembangunan di Kabupaten Kudus. ”Beragam program telah kita lakukan untuk mendukung keinginan mengangkat lebih tinggi lagi, potensi UMKM yang ada di Kudus,” jelasnya.

Karena itulah, tidak mengherankan jika saat ini, potensi UMKM masyarakat Kudus telah sangat berkembang dengan baik. Bahkan menembus pasar ekspor, yang memang makin mengangkat UMKM yang ada.

”Sudah menjadi tekad saya juga, untuk makin memperkenalkan produk lokal Kudus kepada dunia luar. Baik itu sepatu, bordir, batik, makanan, minuman, dan aneka produk lokal lainnya. Saya ingin menunjukkan masyarakat luas bahwa Kudus juga memiliki potensi yang sangat besar, dan bisa bersaing dengan produk dari daerah lain,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

Bupati Kudus Ingatkan untuk Waspada Terhadap Banjir

Bupati Kudus H Musthofa saat berbicara di depan warga, dalam setiap kunjungan yang dilakukannya. Salah satu tujuannya adalah menyampaikan program-program yang dibuat pemkab, termasuk menyerap aspirasi. ISTIMEWA

Bupati Kudus H Musthofa saat berbicara di depan warga, dalam setiap kunjungan yang dilakukannya. Salah satu tujuannya adalah menyampaikan program-program yang dibuat pemkab, termasuk menyerap aspirasi. ISTIMEWA

 

KUDUS – Musim penghujan yang sudah datang, membuat semua pihak harus tetap waspada. Termasuk warga di Kabupaten Kudus, yang diharapkan bisa mewaspadai datangnya banjir.

Bupati Kudus H Musthofa mengatakan, saat ini warga harus benar-benar memperhatikan lingkungan mereka. ”Kalau ada sampah ataupun hal-hal yang menghambat jalannya air, maka harus segera dibersihkan. Supaya tidak terjadi banjir,” jelasnya.

Dikatakan bupati, kebersihan lingkungan, selokan, dan sungai, menjadi fokus utama yang bisa mengakibatkan banjir. ”Pengalaman banjir awal tahun 2014 lalu, hendaknya menjadi pelajaran dan tidak lagi terjadi di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Perhatian bupati terhadap kepada kebersihan lingkungan, memang sudah dibuktikan dengan seringnya keliling wilayah, untuk mengajak warga mengadakan kerja bakti. Bahkan, seringkali bupati terjun langsung untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Kepada setiap desa yang dikunjungi, bupati selalu mengecek kondisi sungai ataupun saluran air yang ada di sana. Termasuk memastikan jika kemudian aliran sungai tetap lancar dan tidak ada sampah yang menghambat.

Terkadang untuk penanganan sampah dengan jumlah atau volume yang besar, bupati memerintahkan penggunaan alat-alat besar yang kemudian digunakan untuk mengeruk sampah.

”Saya memang ingin warga bisa kembali memiliki semangat kerja bakti, gotong royong, dalam membuat lingkungannya menjadi lebih bersih. Ini sangat penting, supaya nantinya bisa mencegah terjadinya banjir. Supaya wilayah juga bisa kelihatan cantik saat dilihat. Sehingga akan membuat nyaman,” tuturnya.

Upaya kerja bakti dan gotong royong itu, memang terlihat menuai hasilnya. Desa-desa yang ada di Kudus, sudah mulai menggalakkan aksi atau kegiatan itu. Setiap pekannya, warga diajak untuk kerja bakti menjaga kebersihan lingkungannya.

Bupati mengatakan, untuk menjaga sebuah desa tetap dalam kondisi yang baik, memang salah satunya adalah tanggung jawab kepala desa. Tentu saja dengan dukungan dari satuan lainnya. Baik itu BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga sekitar.

”Kepala desa harus bisa noto deso dengan baik. Termasuk juga memperhatikan aspirasi yang muncul dari masyarakat. Kalau memang niatnya sama-sama baik, maka perjalanan pemerintahannya juga akan baik,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

Pejabat SKPD Kudus Diperintahkan Bupati Turun ke Lapangan untuk Cek Proyek

Bupati Kudus H Musthofa saat meninjau pelaksanaan proyek sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi masyarakat Kudus secara keseluruhan. Dan masyarakat berhak mengetahui informasi terkait proyek yang sedang dibangun. (ISTIMEWA)

Bupati Kudus H Musthofa saat meninjau pelaksanaan proyek sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi masyarakat Kudus secara keseluruhan. Dan masyarakat berhak mengetahui informasi terkait proyek yang sedang dibangun. (ISTIMEWA)

 

KUDUS – Semua langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus adalah semata-mata untuk masyarakat. Dan ada banyak sekali program yang kemudian diperuntukkan bagi warga.

Baik itu untuk pelayanan secara langsung kepada masyarakat seperti pembuatan KTP atau KK dan berbagai izin lainnya, serta pembangunan fisik dan nonfisik. Pembangunan sarana prasarana (sarpas) fisik ini sendiri, sangat besar manfaatnya bagi aktivitas perekonomian masyarakat.

Adanya akses transportasi berupa jalan dan jembatan, akan memperlancar berputarnya roda perekonomian masyarakat. ”Namun demikian, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi pembangunan tersebut, beserta besaran anggarannya,” kata Bupati Kudus H Musthofa.

Bupati meminta kepada para asisten sekretaris daerah (sekda) bersama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, untuk turun ke lapangan. Tujuannya untuk mengetahui secara fisik pembangunan yang sedang berlangsung beserta administrasinya.

Termasuk misalnya papan informasi mengenai pembangunan sarpras publik ini harus ada di lapangan. ”Saya persilakan masyarakat untuk mengetahui pembangunan yang ada. Yang ada jangan hanya gambar saja, tetap juga besaran anggaran yang digunakan,” kata bupati.

Sehingga harapannya masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diperuntukkan bagi masyarakat. Termasuk bagi kepala desa harus tahu mengenai semua hal termasuk pembangunan fisik yang ada di desanya.

”Baik itu menggunakan dana desa, APBD kabupaten atau provinsi, atau bahkan APBN yang merupakan dana dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Karena, adanya realisasi pembangunan ini merupakan hasil dari perencanaan pembangunan yang setiap tahunnya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Sehingga diharapkan pembangunan fisik ini bisa memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Melalui badan permusyaratan desa (BPD), masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya.

”Dalam pelaksanaannya (sarpras fisik, red), saya harapkan kades turut bisa mengawasi pelaksanaannya. Sehingga benar-benar sesuai rencana,” jelasnya.

Sedangkan bagi SKPD yang melaksanakan program kegiatan fisik tersebut, untuk tetap berkoordinasi dengan asisten sekda. Sehingga dalam pelaksanaannya sesuai perencanaan dan ketentuan, serta ketika proyek selesai dilaksanakan, segera bisa dilaporkan kepada bupati dan hasilnya bisa benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. (MERIE / ADS)

Bupati: Ekonomi Nasional Ada Pada Ekonomi Kerakyatan

Pedagang kecil adalah salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang akan menopang ekonomi nasional. Karena itu, Bupati Kudus H Musthofa memastikan jika pedagang kecil tetap terlindungi di wilayah Kabupaten Kudus ini. (ISTIMEWA)

Pedagang kecil adalah salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang akan menopang ekonomi nasional. Karena itu, Bupati Kudus H Musthofa memastikan jika pedagang kecil tetap terlindungi di wilayah Kabupaten Kudus ini. (ISTIMEWA)

 

KUDUS – Bupati Kudus H Musthofa menyadari dengan benar bahwa kekuatan ekonomi nasional ada pada kekuatan ekonomi kerakyatan. Dan itu di antaranya ada di pundak para pelaku usaha kecil, pedagang kaki lima (PKL), dan pedagang yang ada di pasar tradisional.

Pemkab, menurut bupati, pihaknya selalu memberikan perhatian terhadap para pelaku ekonomi kecil di wilayah Kabupaten Kudus ini. Cara yang dilakukan berbagai macam, seperti meneluarkan program yang memihak mereka sampai menata pedagang untuk ketertiban kota itu sendiri.

”Misalnya saja soal PKL. Kita tata supaya tetap bagus saat berjualan. Di lokasi yang memang sudah kita tentukan. Bahkan, kita kasih gerobak untuk mereka, sehingga bisa seragam,” jelas bupati.

Apalagi, dengan adanya penataan terhadap PKL ini, maka kawasan kotanya akan tertata dengan bagus. Situasinya akan menjadi bersih dan tertata rapi. Arus lalu lintas juga lancar. ”Pengunjung juga akan lebih nyaman, saat menikmati suasana di PKL,” ujarnya.

Bahkan, para pedagang ini juga diajak untuk berlomba-lomba menjadi pedagang yang bersih dan tertib. Salah satunya dengan mengadakan lomba Ketertiban Kebersihan dan Keindahan (K3) yang diperuntukkan bagi PKL. ”Ini untuk memacu semangat para pedagang agar lebih baik,” jelasnya.

Jika kemudian suasana dan kondisi sudah baik, menurut bupati, tingkat perekonomian tentu saja akan meningkat. Seiring dengan makin banyaknya orang-orang yang datang dan bertransaksi dengan pedagang.

”Intinya kita kan, satu. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kudus ini. Di semua tingkatan juga akan kita perbaiki, supaya meningkat kehidupannya. Perekonomian akan semakin membaik, sehingga kesejahteraan akan didapatkan,” terangnya.

Bahkan, menyadari akan besarnya potensi PKL yang ada di Kudus ini, bupati bahkan menetapkan tanggal 5 Januari sebagai Hari PKL. Ini menunjukkan bagaimana pemkab benar-benar menata mereka dengan serius, sehingga mereka juga akan menjadi aset kota.

”Kami tidak akan menggusur. Kami menata mereka supaya lebih baik. Semua pedagang di semua kawasan kita tata. Supaya semua bisa lebih tertib dan terkoordinasi dengan baik,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

Pelaku UMKM di Kebumen Antusias Sambut Hadirnya KUP Asal Kudus

Bupati Kudus H Musthofa saat memaparkan keberhasilan Kredit Usaha Produktif (KUP) yang digagasnya selama ini, di depan kalangan Pemkab Kebumen dan pelaku usaha di wilayah itu. (ISTIMEWA)

Bupati Kudus H Musthofa saat memaparkan keberhasilan Kredit Usaha Produktif (KUP) yang digagasnya selama ini, di depan kalangan Pemkab Kebumen dan pelaku usaha di wilayah itu. (ISTIMEWA)

 

KEBUMEN – Pemimpin harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Ini merupakan tanggung jawab pemimpin bagi warganya. Tidak terkecuali bagi seorang kepala negara atau kepala daerah.

Demikian disampaikan Bupati Kudus H Musthofa saat memberikan sosialisasi program unggulannya, Kredit Usaha Produktif (KUP), di Pendapa Rumah Dinas Bupati Kebumen, Jumat (6/11/2015).

Didasari rasa tanggung jawab itulah, bupati yang telah memimpin Kudus lebih dari tujuh tahun itu, mencetuskan ide cerdasnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dirinya menggagas KUP yang merupakan kredit bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tanpa jaminan/agunan. Setelah mendapatkan ”restu” dari Presiden Jokowi, KUP segera di-launching di Kudus sebagai pilot project nasional.

Menurutnya, ini merupakan salah satu wujud tanggung jawabnya untuk kepentingan masyarakat. Terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dirinya tidak ingin ada sebuah beban moral ketika telah usai memimpin Kudus namun tidak membawa perubahan apapun.

”Setidaknya inilah yang bisa saya lakukan sebagai kepala daerah, bagi masyarakat Kudus. Dan saya ingin bukan hanya Kudus saja yang merasakan KUP ini, namun juga di daerah lain termasuk Kebumen,” jelasnya di hadapan para pelaku UMKM, Bank Jateng, Jamkrindo, dan sejumlah pejabat Pemkab Kebumen.

Dikatakannya, KUP ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang benar-benar usahanya telah berjalan baik, namun tidak tersentuh pinjaman bank (konvensional).

Ada empat kategori dalam pinjaman KUP ini, yaitu maksimal Rp 5 juta, Rp 10 juta, Rp 15 juta, dan Rp 20 juta. Jangka waktu maksimal selama tiga tahun. Dengan tujuan untuk peningkatan produktivitas usaha yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan.

Apabila selama ini pelaku usaha yang ”nakal” memiliki anggapan bahwa bantuan dari pemerintah sering diartikan sebagai ”hibah”, maka bupati Kudus ingin memberikan edukasi akan hal ini. Bahwa pinjaman usaha merupakan modal yang harus tetap dikembalikan dengan cara mengangsur secara rutin dan tepat waktu. Mind set inilah yang menjadi target bupati untuk diubah.

”Untuk meringankan dalam mengangsur, saya ingin para pelaku usaha ini secara rutin menyisihkan sebagian keuntungannya untuk ditabung. Sehingga angsuran cukup diambilkan dari tabungan yang ada,” tambahnya.

Mendengar hal ini, puluhan pelaku UMKM Kebumen yang hadir di acara tersebut memberikan sambutan yang positif. Mayoritas mereka menyatakan hal positif terkait lahirnya KUP. Di antaranya pernyataan yang muncul dari koordinator kelompok usaha bersama (KUB). Bahwa KUB Kebumen akan mendukung keberhasilan KUP untuk peningkatan ekonomi kerakyatan.

Berbagai pernyataan dan pertanyaan juga muncul dari peserta lain. bagaimana mekanisme dan peruntukan KUP untuk pedagang kaki lima (PKL) dan para petani. Menanggapi hal ini, orang nomor satu di Kudus itu bahwa KUP bisa untuk para PKL dan petani.

Tentunya harus ada dukungan pihak perbankan (Bank Jateng) dan perusahaan penjamin (Jamkrindo) terhadap keberhasilan KUP di Kebumen sebagaimana yang terjadi di Kudus.

”Silakan datang ke Kudus untuk melihat betapa hebatnya pelaku UMKM di Kudus yang menerima KUP. Semoga hal ini juga bisa dirasakan para pelaku UMKM di Kebumen, untuk penguatan ekonomi kerakyatan secara nasional,” pungkasnya. (MERIE / ADS)

Pemkab Kudus Dongkrak Potensi UMKM Melalui Berbagai Pameran

OLAHAN KOPI DAN TEH: Saqinano ketika mengikuti pameran di Bogor atas fasilitas Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus. Saqinano merupakan UMKM yang memproduksi minuman dari olahan kopi dan teh. (PERINKOP UMKM KUDUS)

OLAHAN KOPI DAN TEH: Saqinano ketika mengikuti pameran di Bogor atas fasilitas Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus. Saqinano merupakan UMKM yang memproduksi minuman dari olahan kopi dan teh. (PERINKOP UMKM KUDUS)

 

KUDUS – Perkembangan dunia Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus semakin terasa. Di setiap kecamatan, bermunculan berbagai UMKM dengan beragam bidang usahanya. Hal ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

Memanfaatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Pemkab Kudus mengajak UMKM-UMKM yang ada di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) untuk mengikuti pameran di berbagai kota. Salah satunya saat berpartisipasi dalam Pameran Perdagangan, Pariwisata, Kerajinan dan Industri Kreatif di Bogor.

Pada even yang berlangsung pada Juni 2015 lalu tersebut, Bidang UMKM pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kudus memberangkatkan Saqinano dan Alfa Shoofa. Saqinano merupakan UMKM binaan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kudus yang memfokuskan usahanya di bidang pengolahan kopi dan teh rempah. Sedangkan Alfa Shoofa memiliki produk unggulan bordir dan batik.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus Bambang TW menjelaskan, dengan mengikutkan dalam sebuah pameran, diharapkan UMKM tersebut semakin berkembang dan luas pangsa pasarnya. ”Mengikuti pameran merupakan ajang yang efektif untuk memperluas jangkauan produk sekaligus sebagai sarana promosi,” kata Bambang.

Dia menjelaskan, kegiatan ini sudah sesui dengan regulai pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Yakni, Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Pada Pasal 7 Ayat (1) guruf f; penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui permodalan dan sarana produksi dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Pada lampiran II A.3 Program Pembinaan Lingkungan Sosial, kegiatan b.5) b) Fasilitasi bagi UMKM di lingkungan IHT untuk ikut serta dalam pameran skala lokal, regional, nasional, dan internasional.

Kepala Bidang UMKM pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus Abi Wibowo menambahkan, selama kegiatan pameran berlangsung, kebutuhan dan operasional UMKM peserta pameran difasilitasi oleh Pemkab Kudus. ”UMKM yang mengikuti pameran juga kami seleksi terlebih dahulu. Salah satunya, memastikan produk yang ditawarkan UMKM memang benar-benar memiliki daya saing dan kualitas baik. Karena, selain bertujuan meningkatkan pendapatan UMKM, selama pameran ini kami juga membawa nama baik Kabupaten Kudus di tingkat nasional,” ujarnya. (ADV)

Asyik, Program Kesehatan Gratis Kabupaten Kudus Berlanjut di Tahun 2016

Bupati Kudus H Musthofa bersama jajaran RSUD dr Loekmonohadi Kudus siap untuk melanjutkan program kesehatan gratis bagi warganya, di tahun 2016 mendatang. Sehingga warga akan semakin terjamin kesehatannya. (MuriaNewsCom)

Bupati Kudus H Musthofa bersama jajaran RSUD dr Loekmonohadi Kudus siap untuk melanjutkan program kesehatan gratis bagi warganya, di tahun 2016 mendatang. Sehingga warga akan semakin terjamin kesehatannya. (MuriaNewsCom)

 

KUDUS – Kabar gembira bagi warga Kabupaten Kudus. Layanan kesehatan mereka akan dilanjutkan pada tahun 2016 mendatang. Ini akan memastikan bahwa masyarakat terjamin layanan kesehatannya di tahun depan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus dr Maryata mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan anggaran untuk layanan kesehatan gratis ini, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kudus 2016 mendatang.

”Ini sebagai bentuk bahwa Pemkab Kudus berkomitmen untuk melanjutkan program kesehatan gratis yang sudah berjalan selama ini. Sehingga di tahun 2016 mendatang, program itu masih akan berlangsung,” jelasnya.

Pemkab Kudus, menurut Maryata, menyadari benar bahwa kesehatan adalah salah satu hal penting yang dibutuhkan warga. Apalagi, masyarakat sudah merasakan benar bagaimana manfaat dari program pengobatan gratis tersebut. ”Ini penting, untuk menjamin masyarakat Kudus bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik,” ujarnya.

Apalagi, untuk mengikuti program kesehatan ini, sangat mudah. Pemkab hanya memerlukan seseorang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) saja. Yang akan membuktikan bahwa seseorang memang merupakan warga Kudus.

Jika belum memiliki KTP, misalnya bayi sampai usia anak tingkatan SMA yang belum punya KTP, maka cukup dengan menyertakan kartu keluarga (KK) saja. ”Karena kita tidak ingin ada yang kesulitan dalam mengakses program ini. Sehingga cukup KTP dan KK saja dalam prosesnya,” jelasnya.

Sebagai mitranya, Maryata mengatakan jika Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmonohadi Kudus juga sudah siap melanjutkan program itu. Karena memang sebagai rumah sakit daerah, maka harus mendukung setiap program kesehatan yang dicanangkan oleh Bupati Kudus H Musthofa tersebut.

”Apalagi untuk warga miskin yang memang membutuhkan layanan kesehatan yang baik. Bupati Kudus sudah memikirkannya dengan baik, bahwa jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Semua harus terlayani. Dan kami siap untuk melaksanakannya dengan segala perangkat yang sudah tersedia,” paparnya.

Namun, Maryata mengatakan bahwa warga harus berobat dahulu ke puskesmas terdekat, sebagai fasilitas kesehatan pertama. Sehingga diketahui apakah memang harus dirujuk atau tidak.

”Rujukan dari puskesmas itu penting. Jadi jangan ragu datang ke puskesmas untuk periksa dulu. Kalau memang penyakitnya membutuhkan penanganan rumah sakit, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Jadi, manfaatkan dulu fasilitas di puskesmas,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

Pemkab Kudus Optimalkan Peran Puskesmas untuk Layani Warga

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmonohadi Kudus menjadi rumah sakit rujukan bagi warga Kudus yang hendak mendapatkan pelayanan. Namun, diharapkan warga bisa memanfaatkan pelayanan puskesmas terlebih dahulu. (MuriaNewsCom)

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmonohadi Kudus menjadi rumah sakit rujukan bagi warga Kudus yang hendak mendapatkan pelayanan. Namun, diharapkan warga bisa memanfaatkan pelayanan puskesmas terlebih dahulu. (MuriaNewsCom)

 

KUDUS – Untuk mengurangi ketergantungan warga agar tidak selalu datang ke rumah sakit setiapkali sakit, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengoptimalkan fungsi dari pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan (faskes) pertama itu, memang saat ini sudah banyak dibenahi. Sehingga warga yang ingin berobat, bisa melakukan di puskesmas terlebih dahulu.

Upaya meningkatkan peran puskesmas ini, sejalan dengan berbagai program yang diluncurkan Pemkab Kudus terkait layanan kesehatan. Salah satunya adalah semua warga berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis, bahkan hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) ataupun kartu keluarga (KK).

Sebanyak kurang lebih 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Kudus, siap untuk melayani warga di 9 kecamatan yang ada. Puskesmas ini dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai.

”Makanya, saya selalu menegaskan bahwa manfaatkan fasilitas di puskesmas terlebih dahulu. Kalau sakit, datang dulu ke puskesmas untuk diperiksa,” tegas Bupati Kudus H Musthofa.

Bupati mengatakan, fasilitas yang ada di puskesmas juga sudah canggih dan sangat memadai. Misalnya saja dari 19 puskesmas tersebut, ada 9 puskesmas yang sudah melayani rawat inap.

”Jadi, apa yang kemudian kurang dari puskesmas. Manfaatkan dulu untuk periksa kesehatan di sana. Sehingga tidak langsung datang ke rumah sakit. Biar tidak sedikit-sedikit datang ke rumah sakit. Cukuplah di puskesmas penanganannya. Kalau kemudian perlu dirujuk, maka baru akan dirujuk ke rumah sakit,” tuturnya.

Bupati berharap nantinya puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu)  menjadi pusat layanan kesehatan yang mandiri dan prima. Sehingga tidak semuanya harus mendapatkan pelayanan sampai ke rumah sakit.

Namun, setiap tenaga kesehatan yang ada di puskesmas dan pustu, diharapkan bisa selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmono Hadi Kudus.

”Hal ini penting, supaya setiap tindakan yang dilakukan juga bisa bersinergi. Sehingga penanganan akan baik. Ini demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Kalau kompak kan, masyarakat juga akan senang. Intinya adalah apa yang kita lakukan itu demi warga kita semua agar semakin sejahtera,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

Keren, Program KUP Bupati Kudus Diadopsi Kota Magelang

Bupati Kudus H Musthofa selaku pemrakarsa program Kredit Usaha Produktif (KUP) memang mengharapkan supaya KUP bisa menjadi program nasional. Ini sebagai upaya untuk melindungi pelaku usaha kecil menengah yang memerlukan modal mengembangkan usahanya. (ISTIMEWA)

Bupati Kudus H Musthofa selaku pemrakarsa program Kredit Usaha Produktif (KUP) memang mengharapkan supaya KUP bisa menjadi program nasional. Ini sebagai upaya untuk melindungi pelaku usaha kecil menengah yang memerlukan modal mengembangkan usahanya. (ISTIMEWA)

 

KUDUS – Ide soal Kredit Usaha Produktif (KUP) yang diluncurkan Bupati Kudus H Musthofa, ternyata diterima dengan baik oleh wilayah-wilayah lain. Terbukti, kabupaten atau kota lain di Jawa Tengah, ikut mengadopsi kredit ini.

Misalnya saja Kota Magelang, yang kemudian melakukan kesepakatan kesepahaman atau memorandum of understanding (Mou) dengan Bank Jateng, pada akhir Oktober 2015 lalu.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di pendapa rumah dinas walikota Magelang, setelah sebelumnya diadakan sosialisasi tentang KUP oleh Bupati Kudus H Musthofa.

Di hadapan ratusan undangan yang hadir, yang terdiri dari pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), camat, dan lurah serta para perwakilan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari seluruh wilayah Kota Magelang, bupati Kudus menjelaskan secara detil apa dan bagaimana KUP telah berjalan sejauh ini.

Menurut bupati, KUP merupakan pinjaman modal tanpa jaminan bagi para pelaku usaha kecil menengah (UKM). Karena banyak di antara para pelaku UKM yang tidak tersentuh perbankan, yang disebabkan pada umumnya pinjaman ke bank memerlukan agunan atau jaminan.

”Kehadiran KUP adalah sebagai solusi bagi pelaku UMKM yang feasible namun belum bankable dalam  mengembangkan usahanya. Oleh karenanya, kredit ini diperuntukkan bagi yang telah mempunyai usaha. Dan bukan bagi yang ingin memulai usaha. Hal itu akan terlihat dari rekam jejak usaha pada saat verifikasi dilakukan,” terang bupati Kudus.

KUP dibagi dalam empat kategori, dengan maksimal pinjaman hingga Rp 20 juta. Nilai pinjaman ini dikenali dengan kartu KUP yang diterima. Kartu merah maksimal pinjaman Rp 5 juta, kartu biru maksimal Rp 10 juta, kartu hijau maksimal Rp 15 juta, dan kartu abu-abu atau silver maksimal Rp 20 juta.

”Ada proses yang jelas untuk menerima kartu KUP ini. Verifikasi dan validasi data dilakukan mulai dari tingkat RT. Sehingga penerima pinjaman jelas orangnya dan jelas usahanya,” tegasnya.

Sementara itu, Pj Walikota Magelang Rudy Apriyantono mendukung penuh pelaksanaan KUP di wilayahnya. Ini karena banyak warga yang masih berada dalam kondisi miskin produktif.

”Kelompok inilah yang perlu kita dorong untuk bisa memanfaatkan KUP. Jika hal tersebut terjadi, maka kami optimistis roda perekonomian di wilayah kami akan semakin berkembang dan taraf kesejahteraan warganya pun akan meningkat,” katanya. (MERIE / ADS)

Bupati: Petakan Wilayah dan Keunggulan Jadi Indikasi Keberhasilan

Bupati Kudus H Musthofa saat memaparkan keberhasilan Kabupaten Kudus di berbagai sektor, dalam kuliah umum yang diselenggarakan Program Studi Magister Admimistrasi Publik Fisip Undip Semarang. (ISTIMEWA)

Bupati Kudus H Musthofa saat memaparkan keberhasilan Kabupaten Kudus di berbagai sektor, dalam kuliah umum yang diselenggarakan Program Studi Magister Admimistrasi Publik Fisip Undip Semarang. (ISTIMEWA)

 

KUDUS – Bupati Kudus H Musthofa menegaskan bahwa harus ada terobosan dalam membangun sebuah daerah. Sehingga nantinya daerah tersebut akan lebih baik dari sebelumnya.

Terobosan itulah yang disampaikannya kepada mahasiswa Program Studi Magister Admimistrasi Publik Fisip Undip Semarang, dalam kuliah umum yang diselenggarakan belum lama ini.

Bupati mengatakan bahwa, berbagai capaian keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kudus, menjadi indikator keberhasilan pembuatan kebijakan sekaligus implementasinya.

”Kunci keberhasilan ini tak lain adalah bagaimana kita mampu memetakan wilayah kita, sekaligus potensi keunggulan yang kita punya,” ujarnya.

Berangkat dari hal tersebut, menurut Musthofa, akan membuat seseorang bisa memiliki dasar yang tepat dalam membuat kebijakan. Termasuk kebijakan atau terobosan nyata dalam membuat beberapa program untuk Kabupaten Kudus.

”Ada beberapa program prioritas yang telah saya buat di Kabupaten Kudus. Antara lain adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Dan semua sudah dinikmati masyarakat luas,” katanya.

Dalam implementasinya, sebagaimana disampaikan bupati, pemerintah daerah tidak hanya bekerja sendiri. Pihak swasta digandeng untuk turut berperan dalam berbagai program pembangunan.

”Ada beberapa sarana dan prasarana publik skala besar yang dikerjakan oleh pihak ketiga, tanpa menggunakan sedikitpun dana pemerintah. Contohnya dalah Gerbang Kudus Kota Kretek, yang sekarang menjadi ikon fenomenal. Ini adalah bentuk kerja sama kita dengan pihak swasta,” tuturnya.

Bupati mengatakna, pendekatan yang dilakukan dalam pemerintahan yang dipimpinnya pun berbeda. Dirinya menyebut berbagai program pro rakyat yang diinisiasinya, dikomunikasikan secara langsung kepada warga masyarakat.

Inisiasi itu dilakukan melalui berbagai jalur. Misalnya saja dengan membuat program-program seperti tilik desa, open house, dialog live di radio, hingga safari jumat.

”Ide besarnya adalah, jika masyarakat memahami apa yang kita kerjakan, maka partisipasi aktif mereka akan bisa kita munculkan. Dengan begitu, bersama-sama kita bisa mewujudkan masyarakat Kudus yang semakin sejahtera,” imbuhnya. (MERIE / ADS)