Peserta Kunjungan Kagumi Desa Vokasi Kudus

Kegiatan kunjungan Desa Vokasi di Kudus tampak berlangsung di Pedurenan, Gebog, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kegiatan kunjungan Desa Vokasi di Kudus tampak berlangsung di Pedurenan, Gebog, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Banyaknya Desa Vokasi di Kudus, ternyata membuat pengunjung kagum dengan potensi itu. Tidak sedikit dari rombongan akan mengadopsi sistem seperti di Kudus.

Seperti halnya Jumali, peserta asal Demak mengatakan, di Kudus termasuk bagus dalam menjalankan program Desa Vokasi. Terlihat dari banyaknya potensi yang ada dan mampu berkembang

“Bagus bagus barangnya, ini patut dijadikan sebagai contoh untuk nantinya dikembangkan di Desa Vokasi di Demak,” kata Jumali di sela kunjungan lokasi usaha masyarakat di Desa Padurenan Gebog.

Dia mengatakan, progam unggulan di desanya adalah pengasapan ikan. Karena lokasinya berada di dekat laut. Serta banyak dari warganya yang bekerja sebagai nelayan.

Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan Formal Informal pada Disdikpora Kudus Gufron mengatakan, kendala dalam pengembangan sebenarnya lebih pada hal pemasaran. Sebab banyak yang dapat memproduksi, namun hanya sedikit yang mampu menjualnya.

“Untuk itulah perlu dipelajari manajeman yang pas dalam pemasaran. Sehingga mampu berkembang, bukan hanya memproduksi,” ujarnya.

Soal modal, dia mengungkapan tidak ada masalah. Sebab di Kudus sudah ada program KUP yang dapat diakses oleh masyarakat Kudus.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :

70 Orang Perwakilan Rintisan Desa Vokasi Se-Jateng Kunjungi Kudus

9 Desa di Kudus Berkembang jadi Desa Vokasi Hebat 

Dengan Dana Cukai, Dinas Bina Marga Pastikan Infrastruktur Warga Kudus Akan Bagus

iklan cukai

 

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 Ayat (1) guruf f; penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Pada lampiran II A.3 Program Pembinaan Lingkungan Sosial, kegiatan b.5) b) Fasilitasi bagi UMKM di lingkungan IHT untuk ikut serta dalam pameran skala lokal, regional, nasional, dan internasional.

MuriaNewsCom, Kudus – Ada yang berbeda dari penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus pada tahun 2016 ini.

Perbedaaan itu adalah pada penerimanya, di mana Dinas Bina Marga Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral (BMPESDM) Kudus mendapatkan dana tersebut. Ini baru kali pertama terjadi, di mana sebelumnya dinas tersebut belum pernah mendapatkannya.

Dinas BMPESDM menerima dana cukai bersama dinas-dinas lainnya seperti RS dr Loekmono Hadi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM.

Selain itu, ada juga Kantor Satpol PP, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Humas, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Bagian Hukum.

”Dana cukai yang diperuntukkan pada dinas kami, memang digunakan untuk kegiatan yang menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan daerah. Terutama di wilayah yang berdekatan dengan industri hasil tembakau (IHT),” terang Kepala Dinas BMPESDM Kudus Sam’ani Intakoris.

Menurut Sam’ani, dana itu akan diperuntukkan bagi pembangunan infratrukstur dan pengairan, yang memang menjadi tugas pokok dan fungsinya. ”Memang itu nanti fungsinya. Kita akan memastikan bahwa infrastruktur yang ada, akan semakin lebih baik lagi,” jelasnya.

Sam’ani mengatakan, pihaknya memang sangat mengapresiasi penerimaan dana cukai yang diberikan kepada dinasnya. Hal ini dikarenakan, penggunaan dana itu akan benar-benar bermanfaat dan berguna langsung bagi warga.

”Selain itu, pembangunan infrastruktur ini kan bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Baik itu jalan maupun jembatan, atau pengairan. Dan juga bisa diketahui apakah memang sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Karena jelas bentuknya. Berupa fisik tadi,” tuturnya.

Infrastruktur yang bagus, memang menjadi target bagi Dinas BMPESDM Kudus. Karena itu, sejumlah pembangunan dan perbaikan terus dilakukan. Sam’ani mengatakan, tidak ada skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan pihaknya dengan menggunakan dana cukai.

”Yang jelas, bagaimana infrastruktur itu bisa mendukung para pekerja di IHT untuk pergi dan pulang ke lokasi tempatnya bekerja. Kemudian pengairan juga bisa berjalan dengan baik bagi para petani. Intinya, bagaimana warga bisa nyaman beraktivitas dengan infrastruktur yang sudah kita bangun dengan dana cukai,” paparnya.

Ke depannya, Sam’ani bertekad bahwa penggunaan dana cukai akan lebih dimaksimalkan lagi, untuk pembangunan infrastruktur yang ada. Sehingga semua yang menunjang aktivitas warga itu akan semakin bagus kondisinya.

”Kita juga ajak warga untuk bisa memelihara dan menjaga apa yang sudah kita bangun. Sehingga keberlangsungannya juga bisa terus menerus. Dan manfaat dari dana cukai ini, benar-benar terasa untuk semua warga Kudus,” imbuhnya. (ads)

Dana Cukai Kudus Buat Buruh Rokok Punya Usaha Mandiri

murianews-kudus-iklan cukai tyg 14 maret 2016-pkl 13.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,Pasal 7 ayat 1 huruf a Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) dan/daerah penghasil Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Lampiran III.A.3, Program pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b.1) bahan baku Industri Hasil Tembakau (IHT) dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan a) Pengurangan pengangguran di lingkungan IHT melalui pelatihan dan bantuan sarana usaha bagi pencari kerja.

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu fungsi dari penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus, adalah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terutama adalah untuk kepentingan kesejahteraan buruh pabrik rokok yang ada di lingkungan industri hasil tembakau (IHT). Untuk mereka, salah satu fungsi penerimaan dana cukai diperuntukkan.

Upaya yang ditempuh Pemkab Kudus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dari para buruh, adalah dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai kegiatan yang memanfaatkan dana cukai.

Pemberian kegiatan itu, dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kudus. Banyak sekali jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan di sini. Dan semuanya bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan, serta ketrampilan dari para peserta, yang kebanyakan adalah buruh pabrik rokok.

Ribuan orang sudah mengikuti kegiatan di BLK ini. Keahlian yang sudah dicapai, juga terbilang banyak. Dengan keahlian yang dimiliki sekarang, mereka para alumni banyak yang sudah memiliki usaha mandiri dan menekuni usaha baru.

Rangkaian pelatihan di BLK Kabupaten Kudus memang diprioritaskan untuk warga di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT). Sebab, biaya yang di gunakan untuk menggelar pelatihan ini merupakan alokasi dari DBHCHT yang diterima Kabupaten Kudus.

Kegiatan ini sudah sesuai dengan dua regulasi tentang penggunaan dana cukai. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 ayat 1 huruf a Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) dan/daerah penghasil bahan baku Industri Hasil Tembakau (IHT) dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Lampiran III.A.3, Program pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b.1) a) Pengurangan pengangguran di lingkungan IHT melalui pelatihan dan bantuan sarana usaha bagi pencari kerja.

Berkat kemauan keras para peserta dan dengan arahan pendamping dari BLK, kini banyak lulusan yang sekarang sudah memiliki usaha mandiri, dan beberapa diantaranya masih bekerja sebagai buruh rokok, tapi kini juga memmiliki usaha sampingan.

Selain buruh rokok, warga di sekitar Industri Hasil Tembakau (IHT) juga diperbolehkan mendaftar sebagai peserta pelatihan keterampilan di BLK. Hasilnya, banyak dari mereka yang awalnya hanya menjadi ibu rumah tangga, kini bisa membantu perekonomian keluarga dengan keahlian yang mereka kuasai.

Kepala UPT BLK Kudus Sajad menjelaskan, pelatihan di BLK tersebut, dibiayai dana cukai yang diterima Pemkab Kudus. Untuk pelaksanaannya, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 20/PMK.07/2009 dan Perbub No 22 Tahun 2010.

”Pelatihan yang diberikan BLK merupakan stimulan. Dengan demikian, para peserta pelatihan  akan lebih tergerak untuk maju dan mengembangkan usaha sesuai dengan keterampilannya masing-masing,” terang Sajad.

Sajad menyebutkan bahwa alumni dari BLK Kudus sudah banyak yang mampu bersaing di dunia kerja. Ia berharap kesuksesan para lulusan tersebut bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk ikut menimba ilmu secara gratis di BLK Kudus.

Ia mencatat, terdapat sekitar 35.000an peserta yang sudah mengikuti pelatihan di BLK dari tahun 2009 hingga 2015. Bahkan dari jumlah tersebut sudah banyak yang menjalankan usaha secara mandiri setelah mengikuti pelatihan.

”Sebanyak 60% sudah berwirausaha dari semua jurusan. 30 persen dipakai perusahaan dan 10 persen lainnya dalam pembinaan kita. Sedangkan pada 2016 ini, kuota yang dibuka sebanyak 5.232 peserta. Mulai Februari 2016 sudah dimulai dan masing-masing kejuruan sebagian besar sudah memenuhi kuota,” tuturnya. (ads)

Disdikpora Kudus Jamin Honorer K2 Dapat Jam Mengajar

Bupati Kudus H Musthofa bersama ratusan tenaga honorer K2 yang saat ini sudah dijamin kesejahteraannya, dengan gaji sesuai UMK, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan. (ISTIMEWA)

Bupati Kudus H Musthofa bersama ratusan tenaga honorer K2 yang saat ini sudah dijamin kesejahteraannya, dengan gaji sesuai UMK, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan. (ISTIMEWA)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus sudah menegaskan bahwa tenaga honorer kategori II (K2) harus digaji sesuai besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus 2016, mendapatkan jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan. Ini sebagaimana yang ditegaskan Bupati Kudus H Musthofa, saat bertemu dengan tenaga honorer K2 pada Senin (15/2/2016).

Tidak hanya berhenti di sana saja. Pasalnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kudus yang memang menaungi banyak honorer K2 ini, juga memastikan jika mereka akan tetap mendapat jam mengajar di sekolah. Hal itu dilakukan untuk mengayomi ratusan tenaga k2 di Kudus.

Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo mengatakan, jumlah tenaga honorer K2 di Kudus berjumlah 225 tenaga. Di mana 213 orang di antaranya merupakan tenaga pendidikan. Sedangkan selebihnya dari tenaga kesehatan dan lainnya.

Joko mengatakan, ratusan tenaga honorer itu merupakan seorang pendidik. Sehingga sudah menjadi tugas pemkab dalam melindunginya. ”Kita pastikan tenaga honorer itu masih dapat jam mengajar. Sehingga dalam menjalankan aktifitas rutin itu tidak ada gangguan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Selain itu, honorer K2 di Kudus juga sudah lama melakoni aktivitasnya sebagai tenaga honorer. Di situlah bentuk tanggung jawab Pemkab Kudus untuk memperhatikan hal tersebut.

Menurutnya, hal itu selama ini juga sudah berjalan. Dan ke depannya akan tetap dilaksanakan, bahkan ditingkatkan. Yakni dengan tetap memberikan jam mengajar bagi para tenaga honorer.

Peran seorang pendidik, kata Joko merupakan hal yang sangat penting. Sebab peran pendidik yang nantinya menjadi pengisi kemerdekaan Indonesia lewat anak didiknya. ”Sehingga pendidikan merupakan penentu masa depan bangsa,” tegasnya.

Di Kudus, lanjutnya, pendidikan sangat diperhatikan dengan seksama. Seperti halnya soal anggaran tentang pendidikan, Pemkab Kudus telah menganggarkan lebih dari 20 persen. ”Lebih, bahkan melebihi 20 persen. Itu dilakukan untuk kemajuan bidang pendidikan di Kudus,” ujarnya.

Bahkan, Pemkab Kudus juga memiliki progam Wajib Belajar 12 Tahun. Hal itu menjadikan percontohan bagi daerah lain, di mana hal itu membuktikan bahwa Kudus adalah sebuah daerah yang sangat memperdulikan pendidikannya.

Perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, tidak hanya berlaku pada sekolah negeri saja. Melainkan kepada sekolah swasta juga diberlakukan hal yang sama.

”Beasiswa tetap kami berikan. Seperti misalnya adanya dana pendamping BOS yang diberikan untuk setiap siswa, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta,” jelasnya.

Dengan dijamin tetap dapat mengajar seperti sedia kala, membuat ratusan K2 sangat bahagia. Sebab nasib mereka kini sudah mengarah kepada yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Seperti diungkapkan Ermi Kristianti, seorang guru honorer K2 di SD 1 Purwosari. Dia mengaku sangat bahagia atas solusi dari Bupati Kudus H Musthofa, atas permasalahan yang menimpa tenaga honorer kategori dua.

Selama ini dia mengaku, hanya mendapatkan honor sebesar Rp 250 ribu per bulan. Sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. ”Dengan usulan honor sebesar Rp 1.608.200 per bulan, maka saya yang mengabdi sejak 2004 lalu, akan sangat bahagia sekali. Apalagi nanti ada jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Makin membuat kami lebih tenang mengajar,” imbuhnya.

Editor: Merie

Potensi Kudus Dinilai Siap untuk Hadapi MEA

Produk lokal Kudus yang kemudian beragam, dinilai memiliki kualitas tersendiri yang tidak kalah dengan produk luar. Sehingga pelaku usaha di Kudus, diminta untuk tidak minder dalam menghadapi pasar bebas Asean yang akan datang. ISTIMEWA

Produk lokal Kudus yang kemudian beragam, dinilai memiliki kualitas tersendiri yang tidak kalah dengan produk luar. Sehingga pelaku usaha di Kudus, diminta untuk tidak minder dalam menghadapi pasar bebas Asean yang akan datang. ISTIMEWA

 

KUDUS – Apa yang dimiliki Kabupaten Kudus, rasanya memang demikian berlimpah. Terutama kekayaan sumber daya alam, kreativitas warganya menciptakan berbagai peluang usaha, serta adanya usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang tidak kalah banyaknya.

Upaya Pemkab Kudus untuk mengenalkan aneka potensi itu, juga ditempuh dengan berbagai cara. Misalnya saja dengan menggelar ekspo, kemudian mengikutsertakan dalam aneka pameran, hingga beragam cara dan upaya lainnya, supaya produk-produk Kudus bisa semakin terkenal.

Masing-masing UMKM tersebut, juga dibawah binaan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memang membidangi masing-masing produk kreatif yang sesuai.

Potensi yang ada di Kabupaten Kudus, memang terbilang berkualitas bagus. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian, banyak yang sudah terkenal dan dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan di luar negeri.

Inilah yang kemudian membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, yakin bahwa pelaku industri di Kudus akan siap untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEN (MES) 2015, yang sebentar lagi diberlakukan.

”Kita memang harus terus melakukan eksploitasi terhadap seluruh potensi yang ada di Kudus, supaya kita siap untuk menghadapi situasi apapun. Termasuk menghadapi MEA itu sendiri. Dan saya yakin, pelaku usaha di Kudus pasti akan bisa menghadapinya,” terang Bupati Kudus H Musthofa.

Bupati mengatakan, pelaku usaha di Kudus, memang sudah memiliki standar tersendiri. Sehingga mereka akan bisa bersaing dengan produk-produk luar. ”Ditambah lagi sikap tidak pantang menyerah, akan membuat pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya dengan luar biasa. Saya yakin kualitas mereka tidak kalah,” katanya.

Dan lagi, bupati mengharapkan supaya makin banyak warga Kudus yang kemudian mencintai produk-produk lokal Kudus. Ini akan sangat membantu upaya persaingan di tingkatan MEA.

”Kalau warga Kudus sudah menyukai produk-produk asli Kudus, apalagi yang harus ditakutkan. Meskipun ada gempuran produk asing, namun diyakin bahwa meski ada pengaruhnya, namun akan sangat kecil. Orang Kudus percaya dengan produk Kudus, kok,” tuturnya.

Apalagi di Kudus juga terdapat beragam perusahaan besar dan menengah, yang kemudian siap untuk mendukung upaya pelaku usaha ini menjadi lebih berkembang. ”Sinergitas inilah yang kami perlukan. Supaya pelaku usaha di Kudus tidak lagi minder, namun tetap harus menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sehingga produknya akan bisa diterima di semua kalangan,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

Bupati Kudus Juga Suka Produk Lokal, Lho

Bupati Kudus H Musthofa mencoba sepatu kulit produk lokal. Ini juga sebagai upaya untuk makin mengangkat produk lokal ke tingkat yang lebih luas lagi. ISTIMEWA

Bupati Kudus H Musthofa mencoba sepatu kulit produk lokal. Ini juga sebagai upaya untuk makin mengangkat produk lokal ke tingkat yang lebih luas lagi. ISTIMEWA

 

KUDUS – Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus, memang memiliki potensi yang luar biasa. Karena itu, tidak salah jika kemudian Bupati Kudus H Musthofa juga memakai produk lokal asal kota ini.
Hal itu terlihat saat bupati memesan sebuah sepatu dari seorang penjualnya, yang juga berasal dari Kudus. Bupati memesan sepatu sesuai dengan ukurannya. Demikian juga dengan beberapa produk lokal lainnya, yang juga sering dipakai oleh bupati.

”Saya lihat bahwa memang produknya berkualitas. Tidak kalah dari produsen-produsen terkenal. Pelaku UMKM di Kudus ternyata mampu membuat sepatu kulit menjadi produk yang bagus. Dan itu sangat penting untuk diketahui banyak orang,” paparnya.

Apa yang dilakukan bupati ini, menandakan bahwa hal itu juga untuk mengangkat potensi UMKM yang ada di wilayah ini. ”Karena saya sadar bahwa sektor UMKM ini merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan. Khususnya bagi masyarakat Kudus,” katanya.

Apalagi, menurut bupati, pihaknya juga mengerti benar bahwa selama ratusan tahun, wilayah Kabupaten Kudus, telah terwarisi falsafah Gusjigang dari Sunan Kudus. ”Yaitu, perilaku dan sikap yang bagus, memiliki semangat belajar yang kuat, serta pandai dalam berbisnis atau dagang,” terangnya.

Berdasarkan itulah, bupati mengatakan bahwa dirinya juga menempatkan UMKM sebagai pilar pertama pembangunan di Kabupaten Kudus. ”Beragam program telah kita lakukan untuk mendukung keinginan mengangkat lebih tinggi lagi, potensi UMKM yang ada di Kudus,” jelasnya.

Karena itulah, tidak mengherankan jika saat ini, potensi UMKM masyarakat Kudus telah sangat berkembang dengan baik. Bahkan menembus pasar ekspor, yang memang makin mengangkat UMKM yang ada.

”Sudah menjadi tekad saya juga, untuk makin memperkenalkan produk lokal Kudus kepada dunia luar. Baik itu sepatu, bordir, batik, makanan, minuman, dan aneka produk lokal lainnya. Saya ingin menunjukkan masyarakat luas bahwa Kudus juga memiliki potensi yang sangat besar, dan bisa bersaing dengan produk dari daerah lain,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

Bupati Kudus Ingatkan untuk Waspada Terhadap Banjir

Bupati Kudus H Musthofa saat berbicara di depan warga, dalam setiap kunjungan yang dilakukannya. Salah satu tujuannya adalah menyampaikan program-program yang dibuat pemkab, termasuk menyerap aspirasi. ISTIMEWA

Bupati Kudus H Musthofa saat berbicara di depan warga, dalam setiap kunjungan yang dilakukannya. Salah satu tujuannya adalah menyampaikan program-program yang dibuat pemkab, termasuk menyerap aspirasi. ISTIMEWA

 

KUDUS – Musim penghujan yang sudah datang, membuat semua pihak harus tetap waspada. Termasuk warga di Kabupaten Kudus, yang diharapkan bisa mewaspadai datangnya banjir.

Bupati Kudus H Musthofa mengatakan, saat ini warga harus benar-benar memperhatikan lingkungan mereka. ”Kalau ada sampah ataupun hal-hal yang menghambat jalannya air, maka harus segera dibersihkan. Supaya tidak terjadi banjir,” jelasnya.

Dikatakan bupati, kebersihan lingkungan, selokan, dan sungai, menjadi fokus utama yang bisa mengakibatkan banjir. ”Pengalaman banjir awal tahun 2014 lalu, hendaknya menjadi pelajaran dan tidak lagi terjadi di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Perhatian bupati terhadap kepada kebersihan lingkungan, memang sudah dibuktikan dengan seringnya keliling wilayah, untuk mengajak warga mengadakan kerja bakti. Bahkan, seringkali bupati terjun langsung untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Kepada setiap desa yang dikunjungi, bupati selalu mengecek kondisi sungai ataupun saluran air yang ada di sana. Termasuk memastikan jika kemudian aliran sungai tetap lancar dan tidak ada sampah yang menghambat.

Terkadang untuk penanganan sampah dengan jumlah atau volume yang besar, bupati memerintahkan penggunaan alat-alat besar yang kemudian digunakan untuk mengeruk sampah.

”Saya memang ingin warga bisa kembali memiliki semangat kerja bakti, gotong royong, dalam membuat lingkungannya menjadi lebih bersih. Ini sangat penting, supaya nantinya bisa mencegah terjadinya banjir. Supaya wilayah juga bisa kelihatan cantik saat dilihat. Sehingga akan membuat nyaman,” tuturnya.

Upaya kerja bakti dan gotong royong itu, memang terlihat menuai hasilnya. Desa-desa yang ada di Kudus, sudah mulai menggalakkan aksi atau kegiatan itu. Setiap pekannya, warga diajak untuk kerja bakti menjaga kebersihan lingkungannya.

Bupati mengatakan, untuk menjaga sebuah desa tetap dalam kondisi yang baik, memang salah satunya adalah tanggung jawab kepala desa. Tentu saja dengan dukungan dari satuan lainnya. Baik itu BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga sekitar.

”Kepala desa harus bisa noto deso dengan baik. Termasuk juga memperhatikan aspirasi yang muncul dari masyarakat. Kalau memang niatnya sama-sama baik, maka perjalanan pemerintahannya juga akan baik,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

Potensi Besar UMKM Kudus Layak Dilirik Lembaga Keuangan Nonkovensional

Bupati Kudus H Musthofa mengajak lembaga keuangan nonkonvensional untuk bisa bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku UMKM, supaya bisa terangkat. Terutama yang tidak tersentuh permodalan bank konvensional. ISTIMEWA

Bupati Kudus H Musthofa mengajak lembaga keuangan nonkonvensional untuk bisa bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku UMKM, supaya bisa terangkat. Terutama yang tidak tersentuh permodalan bank konvensional. ISTIMEWA

 

KUDUS – Upaya memperkenalkan potensi Kabupaten Kudus ke dunia luar, senantiasa dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Termasuk memperkenalkan potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sangat besar, agar bisa dilirik lembaga keuangan nonkonvensional.

Salah satu pihak yang didorong untuk maju dan merengkuh pelaku UMKM di Kudus, adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Bupati Kudus H Musthofa, salah satu tantangan besar bagi BPR adalah bagaimana mampu menggarap pasar potensial, yang selama ini tidak dijangkau bank konvensional.

”Padahal, di dalam pasar potensial itu, banyak sekali pelaku UMKM yang mempunya niat, daya juang, dan kreativitas yang tinggi. Namun mereka ini tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan usaha, akibat masuk dalam kategori sebagai non-bankable,” tuturnya.

Inilah yang kemudian disebut bupati, sebagai salah satu hal yang harus mampu ditembus oleh BPR. Lembaga keuangan ini, harus menjalankan peran sebagai lembaga intermediasi yang optimal terhadap UMKM.

Namun di saat yang sama, bupati mengatakan bahwa, tantangan tersebut makin nyata karena memang belum ada regulasi yang menjamin pelaku UMKM yang non-bankable agar tetap mendapatkan pinjaman.

Hanya saja, bupati yang dua kali periode menjabat ini, rupanya sudah memiliki jurus tersendiri untuk mengatasi hal itu. Salah satunya adalah dengan mengucurkan program Kredit Usaha Produktif (KUP), yang memang khusus diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang tidak tersentuh bank.

KUP sendiri memberikan jaminan kredit kepada pelaku UMKM, tanpa ada agunan di dalamnya. Nilainya bervariasi antara Rp 20 juta, Rp 15 juta, Rp 10 juta, dan Rp 5 juta.

Saat ini, program tersebut memang sudah berjalan. Dan sampai sekarang, tidak ada kredit macet dari program tersebut. Semua peminjam atau penerima kredit, melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang ditentukan.

”Ini tentu saja sesuai dengan harapan saya. Bahwa, yang namanya minjam itu ya, harus mengembalikan. Ini yang namanya revolusi mental. Masyarakat ternyata juga bisa memiliki pola begitu. Jadi, jangan ragu untuk mengucurkan dana bagi pelaku UMKM yang memang benar-benar layak untuk diberi,” tegasnya.

Untuk itulah, bupati mengajak semua pihak yang terkait, bersama-sama menyatukan langkah dan pemikiran, agar mampu menghasilkan solusi-solusi atas permasalahan seperti itu. Karena persoalan yang dihadapi tidak hanya sebatas modal saja, namun masih banyak yang lain.

”Mari kita bersama-sama membangun dunia UMKM di negeri ini. Karena dengan begitu, akan mengangkat perekonomian warga kecil. Sehingga masyarakat juga akan semakin sejahtera,” imbuhnya. (MERIE / ADS)