Cuaca Buruk, Penjualan Ikan di Jepara Lesu

Salah satu penjual ikan yang berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jepara. Karena cuaca buruk, ikan yang dijual sedikit dan pendapatan mereka menjadi menurun. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Salah satu penjual ikan yang berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jepara. Karena cuaca buruk, ikan yang dijual sedikit dan pendapatan mereka menjadi menurun. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Cuaca ekstrem yang terjadi di perairan laut Jepara akhir-akhir ini berdampak terhadap lesunya penjualan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jepara. Hal tersebut, disebabkan karena nelayan tidak bisa melaut akibat cuaca ekstrem tersebut.Akibatnya, para penjual ikan tidak mendapatkan pasokan ikan segar dari nelayan.

Salah satu penjual ikan di TPI Jepara Qulsum mengatakan, karena, pasokan ikan dari nelayan juga sedikit, maka, dirinya saat ini juga hanya menjual ikan seadanya, tidak seperti hari biasa.

“Lha gimana lagi, nelayan jarang yang melaut, karena cuaca buruk. Selain itu, ikan juga sangat sedikit atau jarang. Secara otomatis barang dagangan ini juga seadanya yang didapat dari nelayan yang melaut di sekitar TPI ini,” ungkapnya.

Dia menilai, dengan minimnya hasil tangkapan ikan tersebut, maka para konsumen juga enggan untuk membeli. Sebab, mereka tak ada pilihan banyak.

“Saat ini saya punya cumi dan tempurungan saja. Untuk cumi sendiri perkilonya sekitar Rp 50 ribuan, tempurungan per 5 ekornya sekitar Rp 35 ribuan. Padahal pembeli juga ingin ikan yang jenis lainnya,” ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, sebelumnya para pedagang ikan di TPI Jepara, setiap harinya bisa membawa pulang uang sebesar Rp 350 hingga Rp 475 ribu. Namun untuk cuaca buruk ini, pendapatan mereka menurun.

“Wah, kalau sebelum cuaca buruk, rata-rata pedagang ikan bisa membawa pulang sekitar Rp 350 ribu. Sebab saat itu memang banyak jenis ikan, banyak pilihan, dan ramai. Namun untuk saat ini ya sepi, ikan jarang, sulit didapat. Bahkan setiap hari tak sampai Rp 100 ribu yang di dapat. Sampai saat ini saja cumi-cumi saya masih ada yang belum laku,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Urus Dokumen Pengukuran Kapal, Nelayan Jepara Disarankan Kolektif

Sejumlah kapal nelayan di Jepara tengah berada di salah satu muara sungai di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah kapal nelayan di Jepara tengah berada di salah satu muara sungai di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejak diberlakukannya pengukuran kapal untuk melengkapi dokumen kepemilikan kapal. Nelayan di Kabupaten Jepara diminta tidak perlu risau dan khawatir. Selain prosesnya mudah dan gratis, pihak UPP Syahbandar juga menyarankan agar pengurusan dilakukan secara kolektif.

”Kalau bisa kolektif lah, agar tidak begitu kerepotan. Nelayan bisa menunjuk tokohnya untuk mengurusnya mulai dari awal sampai akhir. Sebab, yang dibutuhkan adalah legalitasnya termasuk beberapa tanda tangan dari pihak Desa maupun Kecamatan,” ujar Kepala UPP Syahbandar, Suripto kepada MuriaNewsCom, Kamis (12/5/2016).

Menurut dia, ketika kolektif tentu saja pengurusan lebih cepat dan tidak terlalu repot ketika meminta tanda tangan. Selain itu, petugas dari Syahbandar juga bisa sekali datang untuk melakukan pengukuran terhadap beberapa kapal.

”Petugas pengukurnya kan memang hanya ada satu. Kalau kolektif tentu saja lebih cepat. Selain memudahkan kami juga memudahkan para pemilik kapal,” terangnya.

Menurut dia, langkah-langkah yang harus ditempuh apabila surat ukur bisa diterbitkan diantaranya adalah adanya surat permohonan kapal, suray keterangan hak milik, surat keterangan tukang, dan surat telah dilakukan pengukuran.

”Personel yang mengukur dari kami memang hanya ada satu. Tetapi itu tidak masalah, karena dia juga bisa datang kemana saja apabila memang aka nada kapal yang diukur,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, di Kabupaten Jepara memang ada ribuan kapal. Meski begitu sebagian dipastikan sudah memiliki surat ukur. Dia juga mengatakan, untuk kapal yang dibawah 7 GT yang mengeluarkan surat pengukuran adalah Dishubkominfo, sedangkan Syahbandar hanya membantu.

”Jika dari Dishubkominfo memiliki petugas yang telah tersertifikasi melakukan pengukuran, tidak apa-apa. Kami sifatnya membantu untuk kapal dibawah 7 GT. Sedangkan untuk kapal yang ukurannya diatas 7 GT, Syahbandar yang mengeluarkan surat pengukuran,” terangnya.

Editor: Supriyadi

Nelayan Jepara Keluhkan Minimnya Bantuan Ketika Ada Musibah

Sejumlah nelayan menangkap ikan dengan peralatan seadanya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah nelayan menangkap ikan dengan peralatan seadanya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Nelayan di Kabupaten Jepara yang tergabung dalam forum nelayan (fornel) Jepara utara mengeluhkan minimnya bantuan dari pemerintah. Khususnya bagi nelayan yang terkena musibah seperti kecelakaan laut.

Salah satu anggota Fornel Jepara Utara, Sholihul Huda mengatakan, nelayan di Jepara dalam beberapa waktu terakhir ini merasakan Dinas tidak responsive dalam memberikan bantuan kepada nelayan yang terkena musibah. Justru bantuan datang dari pihak lain.

”Kondisi ini berbeda dengan lima tahun lalu. Dulu meski anggaran sedikit, nelayan bisa menerima bantuan saat mengalami musibah,” ujar Sholikul kepada MuriaNewsCom, Selasa (10/5/2016).

Menurutnya, bantuan sangat dibutuhkan para nelayan ketika mengalami musibah. Misalnya ketika terjadi kecelakaan laut, kapal rusak dan lainnya. Tentu saja nelayan sangat membutuhkan bantuan karena nelayan kebanyakan hanya mengandalkan hasil laut.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dislutkan Jepara Achid Setiawan mengemukakan, saat ini memang tidak ada anggaran untuk memberikan bantuan terhadap nelayan yang mengalami kecelakaan laut. Akibatnya, pihaknya tidak bisa memberikan bantuan kepada nelayan.
“Kami tidak ada anggaran untuk memberikan bantuan kebencanaan. Jika kami maksa, maka regulasinya sangat banyak yang harus dilalui,” kata Achid.

Selama ini, lanjut Achid, bantuan dari pusat maupun provinsi untuk kelautan maupun perikanan, lebih banyak ke infrastruktur. Itu pun ditangani instansi lain. Adapun bantuan yang langsung turun ke dinasnya, lebih banyak berupa barang.

”Bantuan ini pun kerap tak sesuai kebutuhan nelayan. Untuk bantuan korban laka laut, memang tidak ada. Kita ambil dari mana,” katanya.

Editor: Supriyadi