Panglima TNI Heran Ada Orang Ngaku Ulama Tapi Ingin Ubah Pancasila

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (Foto : Setkab)

MuriaNewsCom, Semarang – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku heran jika ada orang-orang yang mengaku ulama tetapi ingin mengubah pancasila.

Hal tersebut diungkapkan Gatot saat Tausiah Kebangsaan memperingati HUT Ke-72 RI di kawasan Bundaran Tugu Muda Semarang, Senin (14/8/2017) malam.

“Alangkah anehnya kalau sekarang muncul ulama dengan pakaian ulama, tetapi ingin mengubah pancasila. Pasti bukan ulama Indonesia,” katanya dikutip dari Antarajateng.com.

Panglima menduga “ulama” tersebut merupakan orang Indonesia yang pura-pura berpakaian ulama, membohongi rakyat, dibayar untuk merusak rakyat.

Ia menyatakan aneh jika ada ulama yang ingin mengubah Pancasila karena justru ulama yang merumuskan dan menyusun landasan berdirinya NKRI. “Ulama sudah mempersatukan, menyatukan, berjuang, dan menyiapkan landasan,” ujarnya.

Berdasarkan sejarah, lanjut dia, kiai dan ulama selalu menjadi ujung tombak perjuangan NKRI. “Setelah dimotori para kiai, semua ikut. Kristen ikut, Katolik ikut, Buddha ikut,” katanya.

Dalam kondisi terkini, kata dia, dunia mengakui ibadah Ramadan di Indonesia sebagai yang teraman di dunia. “Ada yang tidak senang, berusaha memecah belah. Jangan mau terprovokasi,” terangnya.

Oleh karena itu, kata Panglima, ulama dan santri berperan dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang majemuk ini.

Editor : Ali Muntoha

Muslimah HTI Pati : Negara Perlu Memberikan Pembekalan untuk Calon Pengantin

Ketua DPD 2 Muslimah HTI Pati Any Setyorini menyampaikan aspirasi kepada Komisi D DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Sejumlah Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pati mengusulkan adanya pembekalan kurikulum untuk calon pengantin yang akan menikah. Hal ini disampaikan Muslimah HTI saat menggelar audiensi dengan Komisi D DPRD Pati di Ruang Gabungan Setwan Pati, Kamis (3/9/2015).

HTI menilai, keluarga menjadi tonggak peradaban dan menentukan kemajuan bangsa ke depan. Karena itu, negara perlu memberikan pembekalan kurikulum untuk calon pengantin yang akan membentuk keluarga.

”Negara ini akan maju, kalau negara kecil bernama keluarga itu bisa berjalan baik tanpa masalah. Karena itu, pengantin perlu mendapatkan pembekalan kurikulum agar bisa menjadi bekal saat membangun keluarga yang pada akhirnya bisa memajukan bangsa dan keluarga,” kata Ketua DPD 2 Muslimah HTI Pati Any Setyorini kepada MuriaNewsCom.

Dalam skala yang lebih luas, lanjutnya, keluarga bisa menentukan arah peradaban manusia. “Dalam membangun keluarga, anak menjadi penting sebagai pengganti estafet bangsa ini. Maka, anak itu punya posisi penting untuk membangun negara sehinga jangan diabaikan. Negara harus bisa menjamin anak, mulai dari perlindungan hukum, lingkungan sosial yang baik, kesehatan dan pendidikan,” katanya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Muslimah HTI Pati Desak Ada Perubahan Sistem Perlindungan Anak

Sejumlah muslimah HTI membahas perlindungan anak dengan Komisi D DPRD Pati di Ruang Gabungan Setwan Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah muslimah HTI membahas perlindungan anak dengan Komisi D DPRD Pati di Ruang Gabungan Setwan Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pati menggelar audiensi dengan Komisi D DPRD Pati terkait dengan perlindungan anak di Ruang Gabugan Setwan Pati, Kamis (3/9/2015).

Mereka mendesak agar perlindungan anak membutuhkan perubahan sistem sebagai bentuk peringatan Hari Anak Nasional. Salah satu yang menjadi refleksi, antara lain kasus Angeline di Bali.

“Anak generasi bangsa ini sudah teracuni dengan budaya dan peradaban barat. Akibatnya, banyak anak yang mengikuti budaya barat yang berimbas pada masa depan anak,” ujar Ketua DPD 2 Muslimah HTI Pati Any Setyorini.

Selain itu, Any mengatakan, ada empat kebutuhan pokok yang harus dipenuhi anak, yaitu perlindungan hukum, lingkungan sosial yang baik, jaminan kesehatan, dan pendidikan. “Empat kebutuhan pokok pada diri anak itu seringkali diabaikan negara. Ini yang harus kita perjuangkan,” katanya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Rusak Kehidupan Keluarga, HTI Pati Minta Keberadaan Karaoke Dibubarkan

karaoke-patiPATI – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Pati menilai, keberadaan tempat hiburan karaoke bisa merusak kehidupan keluarga. Salah satu yang bisa merasakan kerusakan tersebut, di antaranya kalangan ibu-ibu, anak-anak, dan generasi muda.

“Selama masih ada tempat karaoke, moralitas generasi muda dipertaruhkan. Karena itu, HTI menolak karaoke dan mendukung agar Perda Nomor 8 Tahun 2013 segera diberlakukan secara efektif di lapangan,” ujar Ketua HTI Pati Probo Sajiwo.

Mengutip aturan dalam Ushul Fiqh, Probo mengatakan, apa saja yang menjadi perantara suatu perbuatan haram, maka dikatakan sebagai haram. “Memang karaoke itu hanya hiburan. Tapi kalau karaoke itu menjadi perantara seseorang untuk berbuat yang diharamkan, maka perantara bernama karaoke itu juga haram,” imbuhnya.

Karena itu, ia berharap agar karaoke segera dibubarkan. “Ibarat orang melubangi kapal, maka yang tenggelam itu orang satu kapal semuanya, bukan orang yang melubangi saja. Ini sama seperti karaoke, imbasnya masyarakat Pati kena semua,” tandasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

HTI Desak Bupati dan Dewan Tertibkan Karaoke

HTI-desak-bupati (e)

Ketua HTI Pati Probo Sajiwo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

PATI – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Pati mendesak Bupati Pati Haryanto dan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, untuk tegas dalam menertibkan tempat hiburan karaoke di Pati. Pasalnya, pemerintah dinilai tidak tegas dalam menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2013.

Pandangan HTI bukan tanpa alasan. Tapi, HTI melihat ada ketimpangan antara hukum dan realitas yang menyangkut soal karaoke di Pati. ”Kalau per 2 Juli 2015 aturan sudah harus dipatuhi, mestinya karaoke tidak ada yang buka. Tapi ini masih pada buka. Pemerintah harus tegas,” ujar Ketua HTI Pati Probo Sajiwo kepada MuriaNewsCom, Senin (10/8/2015).

HTI juga menyatakan sikap untuk menolak tegas keberadaan karaoke di Pati. ”Kami berharap agar karaoke segera diberhentikan operasionalnya. Kami berharap pemerintah, para ulama, alim, kiai, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Pati bersama-sama melawan karaoke,” tuturnya.

Ia menilai, keberadaan karaoke di Pati punya sisi mudarat yang lebih besar ketimbang sisi maslahat. Karena itu, setiap umat Islam harus bersatu padu untuk meruntuhkan karaoke di Pati. (LISMANTO/TITIS W)