Ini Penyebab Guru Swasta Gagal Dapat Sertifikasi dan Itu Bikin Dongkol

guru sertifikasi (e)

KUDUS – Mendapatkan sertifikasi, merupakan kebanggaan bagi para guru. Bahkan, bisa dikatakan hampir semua guru menginginkannya. Namun banyak dari guru di Kudus yang juga gagal mendapatkan sertifikasi tersebut, karena berbgai hal.

Ketua PGRI Kudus Agus Nuratman mengatakan, banyak yang gagal dari sertifikasi lantaran beberapa hal. Di antaranya yang paling sering adalah karena tidak lulus uji Kompetensi Guru (UKG).

”Sertifikasi atau tunjangan profesi ini memang tidak mudah, salah satu syaratnya harus lulus UKG, sedangkan guru non-PNS yang mengajarnya sudah puluhan tahun banyak yang usianya sudah tua sehingga ikut ujian tersebut kemampuannya sudah berkurang,” katanya.

Untuk itu, dalam surat yang dilayangkan juga meminta untuk UKG tidak dimasukkan syarat pencapaian sertifikasi. Mengingat banyak guru yang usianya sudah tua dan bisa dijadikan untuk syarat lainnya misal, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

”UKG selama ini menjadi beban, jika tidak lulus harus mengulang. Mengingat guru non-PNS baik negeri maupun swasta banyak yang usianya mendekati pensiun, maka proses mendapat sertifikasi terhambat, memang tujuannya baik sebagai bentuk mengukur kemampuan guru,” jelasnya.

Sebenarnya untuk mengukur kemampua guru bisa dilakukan dengan pelatihan dan praktik mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya dan ada tim penilai sehingga tidak perlu UKG.

”Kami menampung aspirasi dan keluhan guru yang selama ini masih menjadi kendala,” imbuhnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

6 Guru Menanggung Konsekuensi Berat atas Keputusan Yayasan

Mudzakir didampingi ketua LBH Ansor saat konferensi pers di presroom wartawan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Mudzakir didampingi ketua LBH Ansor saat konferensi pers di presroom wartawan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Ketua LBH Ansor Jepara, Solehan mengakui pihaknya mendapatkan aduan mengenai enam guru yang mengajar di SD dan MI di Yayasan Pendidikan Al-Islam Jepara, dinonaktifkan dari tugas mengajarnya oleh pihak pengurus yayasan. Setelah mempelajari masalahnya, pihaknya menyatakan akan segera mengambil langkah-langkah dengan melakukan komunikasi pada pihak-pihak terkait.

Diakuinya, masalah ini memang memprihatinkan sekali. Terutama bagi nasib para guru yang dinonaktifkan dan hanya dijadikan staf saja itu. Dari sekilas yang sudah dipahami dari persoalan ini, mereka (para guru) memang menanggung konsekuensi berat atas kebijakan yang diambil pihak Yayasan.

Enam guru yang mengadukan nasibnya tersebut, adalah Anik Fauziah, M. Syaifudin, Mudakir, Nuryati (guru di SD Al-Islam), Siti Rahmawati, dan Mustaqim (guru MI Al-Islam). Dengan kebijakan tersebut mereka akan kehilangan tunjangan sertifikasi yang selama ini sudah didapatkannya. Pihaknya berharap masih ada kebijakan yang lebih baik bisa diambil pihak Yayasan AL-Islam dalam hal ini, tanpa mengorbankan kepentingan para guru tersebut.

”Kami akan pelajari dan segera mengambil langkah untuk memberikan pendampingan atas nasib mereka. Jika memang terpaksa harus melakukan langkah hukum ya akan kami lakukan. Namun tentu saja diawal kami berharap masih ada pembicaraan yang bisa dilakukan,” ujar Solekan.

Sementara itu, pihak Yayasan Al-Islam Jepara, sampai berita ini dimuat belum bisa dikonfirmasi. Beberapa pengurus yang sekirannya bisa memberikan konfirmasi belum bisa dihubungi. Yayasan Al-Islam merupakan yayasan pendidikan yang memiliki sekolah SD dan MI di Jepara. (WAHYU KZ/TITIS W)

Foto sama

Dinonaktifkan, 6 Guru Swasta Ngadu ke LBH Ansor Jepara

Mudzakir didampingi ketua LBH Ansor saat konferensi pers di presroom wartawan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Mudzakir didampingi ketua LBH Ansor saat konferensi pers di presroom wartawan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Sebanyak enam guru yang mengajar di SD dan MI di Yayasan Pendidikan Al-Islam Jepara dinonaktifkan dari tugas mengajarnya oleh pihak pengurus yayasan. Lantaran keberatan dengan keputusan yang dianggap sepihak itu, mereka mengadukan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Jepara, Jumat (31/7/2015).

Dari enam orang guru yang diketahui telah memiliki sertifikasi tersebut, satu orang dipindah dari SD ke MI yang bernaung di Yayasan yang sama, dan lainnya dijadikan staff, mulai tahun ajaran baru 2015-2016 ini.

Salah seorang guru yang dinonaktifkan, Mudzakir mengatakan, kebijakan Yayasan tersebut, secara tidak langsung merupakan ’pemecatan’ bagi dirinya dan lima lainnya. Sebab dengan tidak mengajar, maka sertifikasi yang didapatkan setelah 24 tahun dia mengabdi menjadi guru dipastikan hilang.

”Karena sertifikasi hanya berlaku jika seorang guru bisa memenuhi 24 jam mengajar dalam setiap bulannya. Tanpa sertifikasi, maka penghasilan yang didapatkan hilang,” ujar Mudzakir kepada MuriaNewsCom, Jumat (31/7/2015).

Kebijakan tersebut menurut Mudzakir, dilakukan secara sepihak. Alasan-alasannya juga dinilai tidak adil. Kebijakan itu konon didasarkan pada uji kompetensi yang dilakukan dengan melibatkan salah satu perguruan tinggi di Kudus, yang dinilai tidak sesuai. Kemudian juga didasarkan pada evaluasi tahunan, yang dilakukan oleh yayasan. Padahal selama ini evaluasi yang dimaksud bentuknya tidak diketahui secara jelas. (WAHYU KZ/TITIS W)

HM Kusnanto: Blora Perlu Perda Pendidikan

Wakil ketua DPRD Blora HM Kusnanto saat berkunjung dan mendengar keluh kesah para guru di SMK Kristen Blora. (MURIA NEWS/PRIYO)

BLORA – Wakil ketua DPRD Blora HM Kusnanto merespon postif  apa yang disampaikan perwakilan guru swasta di SMK Kristen, Kamis (21/5/2015) . Kusnanto yang juga alumni sekolah tersbeut mengungkapkan, di eranya sekolah tersebut menjadi salah satu lembaga didik yang sangat membantu bagi warga di perdesaan.

Lanjutkan membaca

Guru Swasta di Blora Berharap Bisa Terima TPP

Sejumlah guru saat curhat didepan wakil ketua DPRD Blora HM Kusnanto Kamis. (MURIA NEWS/PRIYO)

BLORA – Kesenjangan kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupaten Blora dikeluhkan. Meski sama-sama mendapat sertifikasi, kesejahteraan guru yang berstatus Pegawai Negri Sipil (PNS) jauh lebih baik dibanding guru swasta. Sebab selain memperoleh dana sertifikasi, para guru PNS juga masih mendapat tunjangan penambah penghasilan(TPP),Sedangkan Guru swasta tidak.

Lanjutkan membaca