Guru di Rembang Diminta Tak Bergantung Kepada LKS

Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan Rembang Muttaqin. Dirinya mengimbau agar guru tidak tergantung pada LKS. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan Rembang Muttaqin. Dirinya mengimbau agar guru tidak tergantung pada LKS. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Untuk meningkatkan kualitas guru dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM), Dinas Pendidikan (Disdik) Rembang mengimbau kepada semua guru untuk tak menggunakan lembar kerja siswa (LKS).

Kepala Bidang (Kabid) Kurikulum Dinas Pendidikan Rembang Muttaqin mengatakan, hal tersebut dilakukan, supaya bisa membuat soal latihan secara mandiri. “Guru tak boleh bergantung kepada LKS dalam memberikan ulangan harian, atau lainnya. Guru, seharusnya bisa membuat soal secara mandiri,” ujarnya.

Menurutnya, jika guru bergantung dengan LKS, maka kemampuannya tidak akan terasah. Untuk itu, pihaknya meminta agar guru lebih kreatif. Sebab, soal-soal yang diberikan kepada siswa, bisa dibuat oleh guru sendiri, dengan mengambil materi dari buku paket atau buku pegangan.

Terkait hal ini, pihaknya juga selalu mengimbau kepada guru pada setiap pertemuan, seperti halnya Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Baik hal itu di tingkat SD, SMP maupun SMA.

Terpisah, salah satu guru SMA Rembang Sulistya mengutarakan, bahwa hal tersebut memang bisa mendongkrak kinerja setiap guru. Sehingga guru juga tak serta merta mencontek materi dan memaparkannya ke siswa dengan hanya copy paste dari LKS. “Namun, guru harus bisa mengembangkan materi yang ada di buku paket sesuai dengan kemampuannya masing-masing,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

TENANG, Meski Kuota Murid di Bawah 20 Orang, Tunjangan Profesi Guru Tetap Cair

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Rembang – Sebagian guru di Rembang khawatir terkait pencairan dana tunjangan profesi bagi pengawas dan guru-guru bersertifikat, karena terganjal peraturan. Khususnya mereka yang mengajar siswa dengan jumlah murid di bawah 20 orang.

Hal itu menyusul berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17/2016 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tamsil Guru PNS Daerah, mulai Tahun Pelajaran 2016/2017 ini. Peraturan tersebut terutama berkaitan dengan syarat ketentuan rasio jumlah siswa dan guru yaitu 1:20.

Namun demikian, Bupati Rembang Abdul Hafidz menyatakan, jika pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan telah mendapatkan petunjuk, jika tunjangan tersebut tetap bisa cair, meskipun jumlah murid kurang dari 20 orang.

“Saya minta para guru bisa bersabar, karena kami sudah  berkoordinasi dengan Kemendikbud. Kemarin sudah ada kepastian, bahwa yang sudah dapat bisa dibayarkan, maka tidak lama lagi kami perintahkan Kepala Dinas untuk membayarkan sertifikasi guru ini,” kata Hafidz.

Sementara itu, Ketua PGRI Rembang Jumanto mengapresiasi perhatian dari bupati dan Dinas Pendidikan Rembang. “Bagi guru SD dan SMP akan cair untuk tri wulan ketiga dan tri wulan keempat. Sedangkan guru TK dan SMA/SMK sudah cair kemarin, sehingga saat ini proses pemberkasan untuk tri wulan keempat,” ujarnya.

Menurutnya, jika aturan tersebut diberlakukan dipastikan ribuan guru tidak  mendapatkan tunjangan sertifikasi. Khususnya guru SD dan sebagian guru yang mengajar di SMP. “Saya berharap di tahun 2017 aturan tentang petunjuk penyaluran tunjangan sertifikasi guru itu bisa berubah. Sebab banyak guru yang bertugas di sekolah wilayah pinggiran yang muridnya di bawah 20 siswa,” imbuhnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan  Rembang Noor Effendy mengatakan, bahwa adanya tunjangan profesi guru bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru yang muaranya terhadap pelayanan pendidikan yang lebih baik.

Editor : Kholistiono

Penyebaran Guru di Rembang Belum Merata

Bupati Rembang Abdul Hafidz melantik sejumlah kepala sekolah di Kantor Bupati Rembang, Jumat (18/11/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Bupati Rembang Abdul Hafidz melantik sejumlah kepala sekolah di Kantor Bupati Rembang, Jumat (18/11/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Bupati Rembang Abdul Hafidz menyatakan, kebutuhan guru di tiap sekolah di Rembang, rata-rata baru terpenuhi 60 persen, sehingga masih ada kekurangan 40 persen dari pendidik, khususnya yang berstatus PNS.

“Menurut perhitungan dari Dinas Pendidikan, di wilayah kita ini masih kekurangan guru, khususnya yang berstatus PNS. Ada yang di sekolah itu, yang guru PNS-nya cuma hanya ada dua, tiga dan bahkan satu. Itupun kepala sekolah,” ujar Hafidz saat Pelantikan Kepala Sekolah di Rembang, Jumat (18/11/2016).

Namun demikian, hal itu berbanding terbalik dengan perhitungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang menyebutkan, jika di Rembang justru sudah kelebihan jumlah guru.

“Kalau menurut Kemendikbud, guru di Rembang ini sudah berlebih. Rasio yang digunakan, mengacu ke pendekatan jumlah murid (bukan geografis). Rasio guru dengan murid menurut standar Asia, adalah 1 banding 30. Artinya satu guru mengampu 30 murid. Sementara di daerah ini, rasionya 1 banding 15, sehingga berlebih,” ungkapya.

Terkait hal itu, pihaknya bakal mendistribusikan guru secara lebih maksimal lagi, sehingga tidak menumpuk di kota saja. Katanya, selama ini banyak yang enggan untuk ditempatkan di desa dan ngotot untuk ditempatkan di kota.

“Bahkan saking inginnya pindah dari pelosok ke kota, ada guru yang mencoba memuluskannya dengan mendekati Bupati, Wakil Bupati, DPRD, bahkan BKD. Mestinya tidak tidak seperti itu, mau ditaruh dimanapun harus siap. Ini, baru ditaruh di Kecamatan Sumber bingung, ditaruh di Bulu ngomel, di Sarang juga ngomel. Itu tidak pantas dilakukan pejabat,” imbuhnya.

Sementara itu, Nursidi, Wakil Kepala SMP Negeri 1 Lasem yang kini dilantik untuk menjabat Kepala SMP Negeri 2 Sedan menyatakan siap ditempatkan dimana pun, meski di daerah pelosok.“Waktu bertugas di SMP Negeri 1 Lasem, jarak rumah saya ke sekolah hanya 200 meter. Sekarang akan menjadi 28 kilometer. Nggak masalah. Saya akan tunaikan tugas sebaik mungkin,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Guru di Rembang Dituntut Lebih Kreatif

Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Rembang Noor Efendi. Guru diimbau untuk aktif mengikuti kegiatan MGMP ataupun KKG (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Rembang Noor Efendi. Guru diimbau untuk aktif mengikuti kegiatan MGMP ataupun KKG (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Rembang meminta agar guru bisa lebih kreatif, inovatif dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Hal itu diperlukan, agar pendidikan di Kabupaten Rembang juga bisa maju.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Rembang Noor Efendi mengatakan, jika guru tak mau mengikuti perkembangan, maka proses kegiatan belajar mengajar akan stagnan, dan bahkan bisa tertinggal. Sebab, saat ini anak-anak sudah pandai mengakses informasi.

“Zaman sekarang, para guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Seperti halnya, guru harus lebih kreatif dan inovatif, baik cara mendidik atau cara pendekatan kepada anak didik,” ujarnya Noor Efendi.

Terkait dengan hal itu, pihaknya mendorong agar guru juga terus belajar, sehingga kompetensi dalam mengajar juga semakin maksimal. “Pada intinya, dengan adanya kreativitas dan inovasi dari guru, anak-anak akan lebih mudah untuk menerima pelajaran yang diberikan,” katanya.

Editor : Kholistiono

Kisah Supangat, Guru di Rembang yang Gigih Ajak Warga Putus Sekolah Kejar Paket 

supangat e

Supangat, Pimpinan LKP Siap Mandiri Desa Suntri, Kecamatan Gunem, Rembang (MuriaNewscom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Meski saat ini akses untuk mendapatkan pendidikan bagi warga semakin mudah, namun, harus diakui jika masih ada sebagian warga yang tak merasakan mengenyam pendidikan formal. Seperti halnya di Desa Suntri dan Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Rembang.

Potret pendidikan di daerah yang berada di Rembang bagian selatan ini, masih bisa dibilang cukup memprihatinkan. Tingkat pendidikan formal bagi warga di tempat tersebut, masih sebagian hanya di tingkat SMP.

“Untuk itulah, pada 2001 dulu, saya bersama beberapa teman menginisiasi untuk memfasilitasi warga yang memang pendidikannya tak sampai SMA. Kalaupun mereka tidak bisa merasakan pendidikan formal, tapi mereka tetap bisa belajar di pendidikan nonformal, yakni kejar paket, sesuai klasifikasinya, yakni A,B dan C,” ujar Supangat, pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Siap Mandiri, Desa Suntri, yang juga guru SMPN 2 Gunem.

Meski sudah disediakan tempat, namun, hal itu katanya bukan persoalan mudah untuk mengajak warga yang belum memiliki ijazah formal. Sehingga hal itu memerlukan perjuangan dan pemahaman terhadap warga, agar mereka mau ikut kejar paket.

Setiap ada kesempatan, dirinya mengunjungi rumah warga dan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan. Hal itu, menurutnya juga menggunakan cara yang memang sangat realitis dan mudah diterima dalam pemahaman warga.

Menurutnya, tak sedikit dirinya dulu mendapatkan penolakan dari warga. Karena, ketika itu, sebagian warga yang putus sekolah tersebut tak menganggap begitu penting mengenai pendidikan yang tinggi.

“Kami dulu door to door untuk mengajak warga mengikuti pendidikan nonformal ini. Perlahan, kami berikan pengertian kepada mereka, dan alhamdulillah, meski awalnya dulu hasilnya masih belum maksimal, tapi saat ini kami anggap sudah luar biasa,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami