LBH GP Ansor Desak Polisi Usut Penganiayaan di Sukoharjo

FOTO ILUSTRASI (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Sukoharjo – Kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, belum juga tuntas tertangani. Kasus penganiayaan terhadap warga yang merayakan peringatan 17 Agustus itu mengakibatkan sejumlah warga luka.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor mendesak kepolisian melanjutkan penyelidikan kasus. Peristiwa yang terjadi di Desa Siwal, RT 04/RW 03 Kecamatan Baki, Sukoharjo, 19 Agustus 2017 lalu itu, ditangani Kepolisian Resort (Polres) Sukoharjo, namun hingga sepekan kini belum ada perkembangan signifikan pada kasus itu.

Direktur Advokasi dan Litigasi LBH Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor, Achmad Budi Prayoga, mengatakan, penyerangan dilakukan oleh sekelompok orang bertopeng berjumlah sekitar 30 orang dengan membawa senjata tajam.

“Ini harus mendapatakan perhatian dari semua Instansi Pemerintah, Penegak Hukum maupun Organisasi Masyarakat,” tegasnya, Senin (28/8/2017).

Pada peringatan HUT RI yang awalnya dirayakan dengan suasana damai, gembira, dan suka cita oleh warga Desa Siwal, berubah jadi tragedi yang mengakibatkan jatuhnya korban masyarakat umum serta seorang anak balita yang mengalami luka-luka.

“Peristiwa penyerangan dan penganiayaan tersebut juga merupakan bentuk tindakan premanisme. Patut diduga tindakan tersebut merupakan tindakan yang sudah direncanakan secara terstruktur dan sistematis oleh para pelaku,” tandasnya.

Berdasarkan investigasi tim Litigasi dan Advokasi LBH GP Ansor, ditemukan sejumlah bukti dan fakta di lapangan. Pertama, pelaku berjumlah sekitar 30 orang dengan membawa senjata tajam dan benda tumpul yang telah disiapkan sebelumnya.

Kedua, sebagian besar pelaku telah mempersiapkan diri agar tidak dikenali dengan cara secara seragam menutup muka dan kepala para pelaku. Ketiga, pelaku bergerak dengan komando dari orang yang patut diduga berperan sebagai koordinator. Keempat, pelaku dalam melakukan aksinya terlihat hanya menyasar orang atau sasaran tertentu saja.

Kelima, pelaku saat melakukan tindakan dilakukan secara sistematis.  Pelaku menggunakan sepeda motor dan saling berboncengan, satu orang yang melakukan tindakan dan satu orang tetap di atas sepeda motor sebagai persiapan agar dapat dengan cepat melarikan diri.

Keenam, para pelaku datang kemudian mengancam dengan senjata tajam dan potongan besi serta memukul warga masyarakat dan juga anggota Banser. Kehadiran anggota Banser di acara itu adalah permintaan warga Baki untuk menjaga kemanan acara. Pelaku juga merusak sejumlah kursi.

Ketujuh, pada tanggal 20 Agustus 2017, ketua panitia acara tersebut didampingi oleh anggota banser telah melaporkan dan memberikan keterangan sebagai saksi korban ke Polsek Baki, Sukoharjo, untuk memberikan fakta-fakta peristiwa itu.

Maka, untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa serta untuk menghindari akibat lanjutan terhadap peristiwa berdarah itu, LBH PP GP Ansor meminta polisi mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelaku.

 “Karena berdasarkan keterangan saksi di lapangan, sudah ada pelaku yang telah dikenali oleh masyarakat korban, karena yang bersangkutan tidak memakai cadar pada saat penyerangan. Fakta ini telah kami sampaikan kepada jajaran Polsek Baki,” tandasnya. 

Editor : Akrom Hazami

GP Ansor Kudus Keberatan dengan Isi Spanduk HTI

Anggota GP Ansor memperlihatkan isi spanduk dari HTI yang membuat mereka keberatan di Kudus, Rabu. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – GP Ansor Kudus menyatakan sikap keberatan dengan isi spanduk milik Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam spanduk memuat kata Khilafah.

“Dalam spanduk bertuliskan Saatnya Umat Bangkit Dengan Syariah Dan Khilafah Dan Masirah Panji Rasulullah, Islam Rahmatan Lil ‘Alamin”. Kalimat ‘Masirah Panji Rasulullah’ tidak lain hanya sebatas tunggangan nama dalam agenda besar HTI yakni penegakan Khilafah utk menggantikan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Ketua GP Ansor Kudus M Sarmanto Hasyim.

Dia bersama anggotanya menyatakan sikap keberatan dan melaporkannya ke Polres Kudus,  Rabu (5/4/2016). Saat itu, Kasatintelkam Polres Kudus AKP Mulyono menerima perwakilan GP Ansor di ruangannya, sekitar pukul10.30 WIB.

Spanduk tersebut terpasang di beberapa titik. Di antaranya di Pasar Doro Desa Mejobo Kecamatan Mejobo, Proliman Tanjung Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati dan Pasar Kliwon Desa Rendeng Kecamatan Kota.

Pemasangan spanduk HTI ternyata juga tidak dilengkapi dengan perizinan resmi dari dinas terkait. Saat ini spanduk tersebut telah diturunkan oleh GP Ansor dan Banser Kudus.”HTI juga telah mendeskreditkan Ansor dan Banser sebagai penjaga gereja, padahal kegiatan tersebut bukan merupakan instruksi namun hanya tugas bersama yang dilakukan untuk pengamanan Natal dan tahun baru,” ujarnya.

Tugas tersebut merupakan pembuktian kepada negara bahwa Ansor dan Banser mempunyai komitmen membantu aparat keamanan. Jadi, apa yang dikatakan oleh HTI jelas tidak pas. Dia juga mengatakan kalau bendera HTI yang berwarna hitam, bukanlah bendera dari Rasulullah SAW, melainkan lebih kepada bendera pemberontak yang diberi nama Liwa dan Mayan

Ansor dan Banser juga menentang terhadap kelompok anti NKRI, kelompok anti Pancasila dan kelompok yg menolak Bhineka Tunggal Ika termasuk tidak menerima gagasan negara Khalifah di NKRI. Pihaknya menuntut pembubaran HTI secara organisasi, paham, gerakan maupun tindakan, karena sudah nyata dan jelas bahwa HTI mengumandangkan anti Pancasila serta menyerukan Khilafah untuk mengganti Pancasila dan UUD 45.

Sementara, Ketua HTI Kudus Agung Dwi Nurcahyo, saat dikonfirmasi awak media membenarkan jika banner itu memang milik HTI. Dan itu memang terpasang tak berizin lantaran itu dianggap tidak perlu. “Pemasangan tidak dilakukan di tempat khusus banner, namun tempat umum. Jadi tidak perlu izin,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

Panitia PKD dan Diklatsar Ansor Gebog Kudus Optimistis dengan Banyaknya Jumlah Peserta

pkd-e

MuriaNewsCom, Kudus – PAC Ansor Kecamatan Gebog, Kudus, bakal menggelar PKD dan Diklatsar 2016 se-kecamatan. Kegiatan yang didukung Sukun King Size ini rencananya akan dilaksanakan pada Jumat (11/11/2016) mendatang hingga Minggu (13/11/2016).

Sihaduddin, sekretaris kegiatan mengatakan bahwa even merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin. Biasanya, kegiatan tiap tahun berlangsung dengan ramai dan meriah.

“Kami yakin pada tahun ini juga sama, banyak peserta yang akan ikut dalam kegiatan tersebut. Apalagi sosialiasi juga sudah kami lakukan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Kegiatan rutinan itu akan dilaksanakan dengan serentak. Untuk lokasinya juga sama, yakni di gedung Diklat Sonya Warih Desa Menawan, Gebog atau di sekitar bumi perkemahan Menawan.

Menurutnya, hingga kini jumlahnya peserta sudah mencapai puluhan. Untuk Diklatsar jumlahnya 58 dan PKD sudah ada 33 peserta. Meski demikian hingga kini masih membuka pendaftaran kepesertaan hingga Kamis (10/11/2016).

Mengenai target semuanya masing-masing 50 peserta, untuk Diklatsar sudah melebihi target yang diharapkan. Sedangkan untuk PKD masih kurang untuk memenuhi target tersebut.

Tiap peserta Diklatsar dibebani iuran pendaftaran Rp 100 ribu. Hal itu untuk kebutuhan selama kegiatan, termasuk nanti setelah masuk jadi anggota mendapatkan seragam. Sedangkan PKD Rp 200 ribu lantaran materi dan persiapan yang melebihi Diklatsar.

“Tiap peserta harus berusia minimal 20 tahun. Setelah itu juga harus membayar iuran pendaftaran dan juga mentaati peraturan,” ujarnya yang juga pengurus Ansor Gebog.

Kegiatan tersebut, kata dia, merupakan kegiatan untuk mencetak generasi kader baru di PAC Ansor Gebog.

Editor : Akrom Hazami