Perda Karaoke Mandul, GP Ansor Pati Bertindak

Bupati Pati bersama dengan jajaran SKPD dan Ormas Islam berkumpul untuk menyatakan sikap terkait dengan penegakan Perda Karaoke pada Juni 2015 lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati bersama dengan jajaran SKPD dan Ormas Islam berkumpul untuk menyatakan sikap terkait dengan penegakan Perda Karaoke pada Juni 2015 lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dinilai tak lagi punya “taring” untuk menegakkan Perda yang mengatur karaoke, Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta masyarakat agar merapatkan barisan untuk mengawal Perda yang sudah menjadi produk hukum masyarakat.

“Ini sebagai langkah untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Setiap usaha dan kegiatan yang merusak moral harus dihentikan, baik itu lokalisasi, karaoke, narkoba maupun minuman keras,” ujar Ketua GP Ansor Pati Imam Rifai, Kamis (10/12/2015).

Ia menambahkan, hampir semua tempat hiburan karaoke di Pati saat ini bertentangan dengan Pasal 25 Perda Nomor 8 Tahun 2013. Pasal tersebut mengatur agar semua tempat karaoke di Pati tidak berada di dalam radius 1 kilometer dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran, dan rumah sakit, kecuali fasilitas hotel berbintang.

“Karena itu sudah menjadi produk hukum warga Pati, kalau Pemkab Pati sudah tidak menegakkan lagi, ya masyarakat harus terus mengawal dan mendesak agar karaoke tidak merusak moral warga Pati,” tukasnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

GP Ansor Pati Desak Perda Karaoke Pati Ditegakkan

GP Ansor Pati bersama dengan Banser dan badan otonom Muhammadiyah menyatakan sikap dukungan terhadap Perda pada Juni 2015 lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

GP Ansor Pati bersama dengan Banser dan badan otonom Muhammadiyah menyatakan sikap dukungan terhadap Perda pada Juni 2015 lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pati kembali mendesak agar Bupati Pati Haryanto tegas dalam memerintahkan SKPD terkait menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang menyangkut soal karaoke.

Karena sejak Idul Adha ketika bupati bersama dengan jajaran SKPD dan ormas Islam menyatakan final menertibkan tempat karaoke yang tidak sesuai dengan perda, tapi sampai saat ini tidak ada tindakan apapun. Tempat karaoke masih melenggang dengan bebasnya.

Keputusan final pun saat ini dinilai masyarakat sebagai isapan jempol belaka. “Masyarakat saat ini masih menunggu aksi nyata dari pemerintah dalam menegakkan produk hukum milik warga Pati itu,” ujar Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Pati Imam Rifai kepada MuriaNewsCom, Kamis (10/12/2015).

Karena itu, pihaknya kembali mengingatkan dan mendesak agar bupati bisa dengan tegas memerintahkan jajarannya, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk segera menindak tempat karaoke di Pati yang melanggar Perda.

“Juni lalu, koalisi NU dan Muhammadiyah bersama Pemkab Pati kan sudah dengan jelas menyatakan sikap secara resmi. Jadi, itu sudah menjadi kewajiban Satpol PP untuk menertibkan karaoke yang masih berada di dalam radius seribu meter dari pemukiman dan fasilitas umum sesuai dengan isi perda,” tandasnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)