Anggota DPRD Kudus Mawahib Ambil Formulir Bakal Calon Bupati Kudus di DPD Partai Golkar

Anggota DPRD Kudus Mawahib mengambil formulir pendaftaran bakal calon Bupati Kudus di kantor DPD Partai Golkar Kudus, Kamis (10/8/2017).  (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota DPRD Kudus, Mawahib, mengambil berkas formulir pendaftaran bakal calon Bupati Kudus di kantor DPD Partai Golkar Kudus, Kamis (10/8/2017).   Adik kandung politisi Nusron Wahid itu mengambil formulir bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati.  

“Ini merupakan ikhtiar yang saya lakukan. Saya optimistis mendapatkan rekomendasi dari Golkar untuk maju di Pilbup Kudus mendatang,” kata Mawahib.

Mawahib yakin jika namanya akan mendapatkan rekomendasi. Mengingat, sosoknya yang merupakan kader Partai Golkar murni. “Tekad saya juga mengembalikan kejayaan partai Golkar seperti sebelumnya,” ucapnya.

DPD Partai Golkar Kabupaten Kudus saat ini sedang melakukan penjaringan pendaftaran untuk bakal calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023.

DPD Partai Golkar Kudus membuka jadwal pendaftaran bakal calon bupati selama tujuh hari dari 7 Agustus hingga 13 Agustus 2017. Penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati terbuka untuk umum.

Setelah proses penjaringan selesai, hasilnya nanti akan disampaikan ke DPD Golkar Jawa Tengah.  Selanjutnya akan diteruskan ke DPP.

Editor : Akrom Hazami

Hadiri Rakerda, Mantan Bupati Grobogan Beri Wejangan Kader Partai Golkar

Pengurus DPD Partai Golkar Grobogan melangsungkan Rakerda yang dirangkai dengan pelantikan Pengurus Kecamatan, AMPG dan KPPG, Kamis (6/4/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan –Ketua Dewan Pembina DPD Partai Golkar Grobogan Bambang Pudjiono meminta pengurus partai supaya serius mempersiapkan kaderisasi. Sebab, hal ini merupakan salah satu masalah klasik yang dihadapi partai politik di Indonesia.

“Kaderisasi ini penting supaya roda organisasi bisa terus berkesinambungan. Makanya, pada pengurus partai hingga level desa agar memperhatikan masalah kaderisasi ini. Pengurus partai harus bisa mengajak berbagai komponen masyarakat untuk bergabung jadi anggota,” kata mantan Bupati Grobogan dua periode tersebut, saat menghadiri Rakerda DPD Partai Golkar Grobogan, Kamis (6/4/2017).

Selain Rakerda, acara yang dilangsungkan di aula sekretariat DPD Partai Golkar juga dirangkai dengan pelantikan Pengurus Kecamatan, AMPG dan KPPG. Acara rakerda juga dihadiri anggota DPD RI Bambang Sadono selaku narasumber, pengurus DPD Partai Golkar Jateng dan Ketua DPD Partai Golkar Grobogan Icek Baskoro.

Menurut Bambang, seluruh pengurus dan kader partai Golkar harus memiliki karakter yang militan. Semua pengurus DPD Partai Golkar, anggota fraksi Golkar di DPRD, Pengurus Kecamatan (PK) dan  seluruh kader, dan organisasi sayap partai diharapkan mampu untuk membesarkan partai dengan mengambil simpati warga. Baik yang ada diperkotaan hingga pelosok pedesaan.
“Untuk meraih simpati harus dilakukan dengan pendekatan yang baik. Yakni, secara santun, ramah, luwes  dan  bijaksana,” jelasnya.

Sementara itu, Icek Baskoro menambahkan, Rakerda dilakukan guna menentukan program kerja utama yang harus dilakukan. Program tersebut dibuat secara terarah dan menyentuh pada masyarakat.

“Rakerda ini juga jadi ajang evaluasi partai, mencari masukan konstruktif dan sebagai sarana komunikasi dengan seluruh struktur di bawahnya. Melalui Raderka ini, para pengurus kita harapkan makin solid,” jelas mantan Wakil Bupati Grobogan selama era kepemimpinan Bambang Pudjiono tersebut. 

Editor : Akrom Hazami

PPP dan Golkar Pernah Kisruh, Dana Banpolnya Pun Utuh

Pemkab Kudus membahas dana banpol yang masih tersisa. (MuriaNewsCom/Merie)

Pemkab Kudus membahas dana banpol yang masih tersisa. (MuriaNewsCom/Merie)

 

KUDUS – Gara-gara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar pernah kisruh berakibat dana bantuan politik (banpol) pun tak diambil.

Hal itu membuat alokasi dana banpol sebesar Rp 182,2 juta dikembalikan lagi ke kas daerah Pemkab Kudus. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus Djati Sholecah mengatakan, anggaran sebesar itu berasal dari dana banpol dua parpol yang tidak diambil.

Selain itu, sebagian berasal dari sisa dana banpol sembilan parpol lainnya. Dua parpol yang tidak mencairkan banpol yaitu Partai Golkar sebesar Rp 105,7 juta dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp 76.2 juta.

“Keduanya tidak bisa mencairkan dana banpol karena adanya dualisme kepengurusan di tingkat pusat. Sisanya dana banpol berasal dari sembilan parpol lainnya. Pencairan dana banpol kini sudah rampung dilaksanakan,” katanya, Selasa (29/12).

Djati mencontohkan, Partai Nasdem mendapat alokasi banpol sebesar Rp 98.220.797,64. Namun Nasdem hanya mencairkan sebesar Rp 98 juta. “Mungkin untuk kemudahan membuat laporan, atau memang kebutuhannya sebesar itu,” kata Djati.

Disebutkan, Pemkab Kudus mengalokasikan dana banpol sebesar Rp 1,078 miliar. Hingga akhir tahun ini, sembilan parpol sudah mencarikan banpol sebesar Rp 896.6 juta. Sisanya sebesar Rp 182,2 juta akan disetor kembali ke kas daerah.

Alokasi dana banpol terbesar diterima PDIP, sebagai pemenng pileg 2014, sebesar Rp 200,1 juta. Partai Bulan Bintang (PBB) mendapat alokasi banpol terkecil sebesar Rp 21,1 juta. Alokasi dana banpol ditentukan jumlah suara yang diperoleh pada pileg 2014.

Ketua DPC PPP Kabupaten Kudus versi Djan Faridz, Mustamir mengaku tak masalah jika pada akhirnya dana banpol tak dicairkan. Namun, ia berharap persoalan elite partai di tingkat pusat segera terselesaikan. “Terkait kegiatan parpol, masih ada dana kas parpol dan iuran anggota yang menjadi wakil rakyat yang bisa digunakan,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan wakil rakyat asal Partai Golkar Ali Mukhlisin. Partainya tak ambil pusing dengan keputusan pemerintah yang tak akan mencairkan dana banpol, hingga dualism kepemimpinan di partainya berakhir. “Tak masalah. Kegiatan partai tetap masih jalan,” katanya. (MERIE/AKROM HAZAMI)

Golkar Versi AL Buka Pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati

Plt Ketua DPD II Grobogan Golkar versi Agung Laksono, Suwito (tengah) didampingi Sekertaris Bambang Eko Supriyanto (kiri) dan Bendahara Mustopa (kanan) usai mengumumkan pembukaan pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Plt Ketua DPD II Grobogan Golkar versi Agung Laksono, Suwito (tengah) didampingi Sekertaris Bambang Eko Supriyanto (kiri) dan Bendahara Mustopa (kanan) usai mengumumkan pembukaan pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

GROBOGAN – Jajaran pengurus Partai Golkar Grobogan versi Agung Laksono (AL) mulai hari ini membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. Rencananya, masa pendaftaran itu bakal dilakukan hingga Sabtu, (11/7) lusa.

Plt Ketua DPD II Golkar Grobogan versi AL Suwito mengatakan, masa penjaringan itu terkesan cukup mendadak. Hal itu disebabkan karena mandat dari DPP Golkar versi AL baru didapat beberapa hari lalu.

“Harus kita akui kita sudah agak terlambat melakukan penjaringan pasangan calon karena baru saja dapat mandat. Makanya, kita langsung gerak cepat karena usai lebaran sudah harus beres,” kata mantan Kepala Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan itu.

Menurutnya, tempat pendaftaran dilakukan di rumah sekretarisnya Bambang Eko Supriyanto di Jl A Yani No 314 B, Nglejok, Kelurahan Kuripan, Purwodadi. Tempat itu, untuk sementara waktu akan digunakan sebagai kantor pengurus DPD Partai Golkar versi AL.

Suwito menambahkan, pada hari pertama ini sudah ada personel yang menyatakan ingin mendaftarkan diri. Yakni, direktur PDAM Purwa Tirta Dharma Ady Setiawan. Kemungkinan berkas pendaftaran Ady akan segera dikirimkan sebagai tanda serius ikut penjaringan. (DANI AGUS/SUWOKO)

DPP Kisruh, Mesin Politik Partai Golkar di Rembang Macet

Zaenudin Jakfar, Wakil Ketua DPD II sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pilkada Partai Golkar Kabupaten Rembang. (MURIANEWS/AHMAD FERI)

REMBANG – Kisruh kepengurusan di level Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, kini mulai berdampak terhadap langkah politik partai beringin ini di daerah, khususnya bagi wilayah yang tahun ini bakal menggelar Pilkada.

Lanjutkan membaca

Golkar Coba Mendekati PDIP

JAKARTA-Partai Golkar mulai melakukan pendekatan untuk membangun koalisi dengan PDI Perjuangan. Ini terlihat dari kunjungan Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakrie (ARB) ke kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Kamis (23/1) malam.
Meski ARB menyatakan, pertemuan tersebut hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Megawati, tapi ia tak menampik adanya rencana pertemuan berikutnya. Bahkan menurut dia, pada pertemuan nanti, tak menutup kemungkinan akan dilakukan pembicaraan tentang koalisi.
”Pada pertemuan selanjutnya, tentu akan lebih panjang daripada sekarang. Soal-soal pilpres kami pun siap,”  katanya, dikutip Antara, kemarin.

Lanjutkan membaca