MUI Keluarkan Fatwa Haram, Pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kartini Jepara Malah Meningkat

Ilustrasi BPJS Kesehatan

Ilustrasi BPJS Kesehatan

JEPARA – Beberapa hari belakangan ini santer diberitakan mengenai fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang disebut haram.

Meski demikian, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kartini Jepara tak ada masalah. Direktur RSUD Kartini Kusnarto menyatakan, tak ada dampak apapun dari fatwa haram MUI tersebut.

”Tidak ada masalah atau dampak dari berita tentang fatwa MUI pusat kaitannya dengan haramnya BPJS Kesehatan,” ujar Kusnarto kepada MuriaNewsCom, Jum’at (31/7/2015).

Menurutnya, sejauh ini justru pasien di RSUD Kartini cenderung meningkat yang dari peserta BPJS. Bahkan, pihaknya mengklaim sekitar 80 persen lebih pasien dari RSUD Kartini merupakan peserta BPJS Kesehatan. Sehingga pihaknya menyimpulkan tak ada masalah dari munculnya fatwa haram MUI.

”Kalau soal fatwa haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam, itu kan tidak baru pertama kali ini saja. Seperti halnya dengan bank, kalau mau dibuat BPJS syariah juga bisa tergantung pemangku kebijakan,” katanya.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Jepara Mashudi mengatakan, fatwa haram tersebut merupakan hasil kesepakatan ulama ketika di salah satau pondok pesantren di Tegal Jawa Tengah. Sebenarnya, fatwa tersebut sudah muncul sekitar satu bulan yang lalu. Namun, baru beberapa hari ini dipublikasikan baik di media cetak maupun elektronik.

”Sesuai dengan ijma atau kesepakatan ulama yang ada di MUI, ada beberapa hal didalam BPJS Kesehatan yang dianggap tidak sesuai dengan syariah. Salah satunya adanya unsur Dharar atau penipuan karena masyarakat tidak tahu uang yang dibayarkan larinya kemana,” terang Mashudi.

Menurut Mashudi, selain unsur Gharar tersebut juga ada unsur-unsur lain yang tidak sesuai dengan syariah. Mengenai fatwa haram tersebut, kata Mashudi, berlaku bagi semuanya tanpa terkecuali karena program BPJS Kesehatan berlaku di seluruh Indonesia termasuk di Jepara.

Meski demikian, pihaknya mengaku belum melakukan sosialisasi terkait fatwa tersebut di Kabupaten Jepara, dan belum melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pihak BPJS cabang maupun ke Pemkab Jepara.

”Kami menunggu instruksi dari pusat dulu. Kalau memang diinstruksikan untuk sosialisasi, kami akan sosialisasi,” imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)