Perekaman E-KTP Dilakukan Hingga Pelosok Desa di Kudus

Petugas melakukan perekaman data E-KTP kepada warga di salah satu desa di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Disdukcapil Kudus melakukan jemput bola dengan mengajak perekaman E-KTP hingga pelosok desa. Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo mengatakan, selama ini proses perekaman E-KTP masih tetap berjalan dari satu wilayah ke wilayah lain. Perekaman dilakukan mulai satu desa secara menyeluruh.

“Jadi kami memutar dari satu desa ke desa lainnya. Nantinya jika dalam desa yang direkam ada keluhan pemdes warganya yang kesulitan datang, maka petugas kami yang akan datang kesana,” katanya kepada MuriaNewsCom di Kudus, Selasa (28/3/2017).

Menurutnya, progam itu sudah berjalan cukup lama di Kudus. Dengan mobil keliling perekaman E-KTP dan jadwal yang tersusun. Petugas bahkan tak jarang harus berjalan kaki menyusuri desa untuk mendapatkan alamat tujuan warga.

Sayangnya, proses tersebut baru sebatas perekaman saja lantaran untuk blangko E-KTP masih menunggu kiriman pusat. Untuk itu, bagi perekam E-KTP di Kudus diberikan surat keterangan perekaman KTP. 

“Jika nanti ada kiriman blangko E-KTP datang, kami akan langsung mencetaknya. Tentunya sesuai dengan urutan mana dulu yang harus dicetak oleh petugas. Namun biasanya kiriman juga terbatas sehingga tidak çukup memenuhi kebutuhan,” ujarnya 

Editor : Akrom Hazami

Semua E-KTP Berlaku Seumur Hidup, Tak Perlu Diperpanjang

Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Warga yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP tidak perlu mengurus perpanjangan masa berlaku KTP, sekalipun ada batas berlaku yang tertera dalam KTP itu. Sehingga, E-KTP yang sudah kedaluwarsa tidak perlu diperpanjang karena sudah berlaku seumur hidup.

Demikian disampaikan Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo. Pihaknya sudah sosialisasi ke masyarakat. “Kami sudah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan kami juga memberikan surat pemberitahuan kepada pihak kecamatan dan juga desa. Tujuannya supaya mereka dapat menyebarkan ke pihak RW dan RT untuk kemudian disampaikan ke masyarakat umum,” kata Hendro kepada MuriaNewsCom di Kudus, Selasa  (28/3/2017). 

Sayangnya, masih ada info yang belum sampai ke masyarakat tingkat bawah. Dia menduga apa yang disampaikan kepada desa berhenti begitu saja. Tidak ada tindak lanjut lagi.  Dia berharap peran desa lebih bisa ditingkatkan. Agar masyarakat mendapatkan informasi utuh soal tidak perlunya lagi perpanjangan E-KTP mengingat berlakunya seumur hidup.

Selama ini, masih ada warga yang datang ke Disdukcapil Kudus untuk memperpanjang masa E-KTP.  Hendro mengatakan, sesuai dengan aturan menyatakan kalau pemilik E-KTP yang datanya direkam pada 2012 -2013, tak usah memperpanjang masa berlaku.

Editor : Akrom Hazami

Saat Sekdin Disdukcapil Kudus Ikut-ikutan Bertanya ke Presiden soal yang Satu Ini

 

Sekretaris Disdukcapil Kudus Putut Winarno memantau langsung proses perekaman yang dilakukan terhadap warga yang wajib KTP elektronik, di berbagai desa di wilayah ini. (ISTIMEWA)

Sekretaris Disdukcapil Kudus Putut Winarno memantau langsung proses perekaman yang dilakukan terhadap warga yang wajib KTP elektronik, di berbagai desa di wilayah ini.
(ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Keluh kesah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden RI dan kapolri, memang mendadak menjadi meme di masyarakat akhir-akhir ini. Bahkan, euforianya sampai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus.

Sekretaris Disdukcapil Putut ”Win” Winarno dalam akun media sosialnya di Facebook, sempat menuliskan status sebagai berikut. Yakni ”Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah blanko KTP EL tidak bisa dipercepat dikirim ke daerah?. #effectbanyakpertanyaanwarga”. Status itu ditulis pada Rabu (8/2/2017), sekitar pukul 15.00 WIB.

Win yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya memang membuat status seperti itu, karena memang banyak sekali warga Kabupaten Kudus, yang menanyakan kapan KTP elektronik mereka jadi. ”Setiap kali kita melakukan proses jemput bola untuk perekaman KTP elektronik, selalu saja ditanya soal ini. Banyak warga yang bertanya-tanya kenapa KTP mereka itu belum jadi-jadi. Padahal ada yang sudah membuat lama,” terangnya kepada MuriaNewsCom, Rabu (8/2/2017).

Menurut Win, hingga saat ini, penduduk Kudus yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik adalah sebesar 592.005 atau 98,40%. Sedangkan yang belum melakukan perekaman jumlahnya 9.641 atau 1,60%. Jumlah penduduk Kabupaten Kudus sendiri adalah 808.008 jiwa, dengan jumlah wajib KTP elektronik sebanyak 601.696 jiwa. ”Nah, dari data itu, yang sudah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan fisik KTP elektronik adalah sebanyak 19.437 orang, dari jumlah wajib KTP elektronik,” paparnya.

Mereka yang belum mendapatkan fisik KTP elektronik itu, menurut Win, dikarenakan blangkonya belum tersedia. ”Ini merupakan hak dan kewenangan dari pemerintah pusat. Makanya, kami hanya bisa menunggu, kapan blangkonya dikirimkan. Itu juga sudah kita jelaskan kepada masyarakat yang bertanya,” tegasnya.

Namun, ditambahkan Win, pihaknya terus melakukan upaya penyelesaian perekaman kepada mereka yang wajib KTP elektronik. Caranya adalah dengan melakukan jemput bole ke desa-desa, di mana warganya ada yang belum melakukan perekaman.

”Ini juga sebagai bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Supaya semuanya bisa terekam. Biar mereka yang belum bisa datang ke kantor, bisa terlayani dengan unit pelayanan keliling kami ini. Yang jelas, kita akan selesaikan semuanya,” imbuhnya.

Editor: Akrom Hazami

Pelayanan E-KTP di Jepara Ditambah

ktp

 

MuriaNewsCom, Jepara – Percepatan pelayanan perekaman E-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) harus dilakukan. Itu menyusul respons Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 12 Mei 2016.

Yang mana, warga yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah per 1 Mei harus melakukan perekaman paling lambat 30 September 2016.

Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jepara menambah titik pelayanan. Selain pelayanan dilakukan di kantor dinas, pelayanan juga dilakukan melalui percetakan keliling. Tahun ini pelayanan bakal ditambah di 65 titik.

Kepala Disdukcapil Jepara Sri Alim Yuliatun melalui Kepala Bidang Kependudukan Bangun Supriyanto mengatakan, tahun ini pihaknya bakal menambah pengoperasian pencetakan e-KTP di 65 titik. Meliputi 15 titik di sekolah dan 50 titik di lokasi-lokasi strategis seperti balai desa.  Pelayanan itu sudah dimulai mulai awal Agustus mendatang.

“Surat Edaran mengenai itu berlaku untuk skala nasional. Sehingga, di Jepara juga harus melakukan percepatan, dengan cara menambah jumlah titik pelayanan,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, program pencetakan dan perekaman e-KTP keliling di Disdukcapil Jepara sudah lama berjalan. Program tersebut akan dimaksimalkan karena merupakan cara paling efektif agar masyarakat Jepara bisa segera mengantongi e-KTP. Termasuk melalui penambahan titik pelayanan.
”Selama ini pencetakan e-KTP telah menyasar sejumlah tempat yang potensial. Seperti di desa-desa yang warganya baru sedikit melakukan perekaman dan di sekolah-sekolah.

Selama 2016 hingga akhir Juni kemarin program pencetakan e-KTP sudah mencapai 2.512 dari pemohon,” terangnya.

Dia menambahkan, karena keterbatasan blanko, tidak semua masyarakat bisa langsung mendapatkan e-KTP. KTP akan dicetak sesuai dengan urutan antrean yang terdaftar. ”Meski demikian kami tetap ada prioritas. Bagi masyarakat yang membutuhkan e-KTP secara mendesak kami utamakan. Seperti butuh untuk mengurus masalah kesehatan mengurus keperluan lain yang memang sangat mendesak,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Warga Antusias Sambut Pembuatan E-KTP Luar Domisili

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu warga Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Semarang, yang bekerja di salah satu mal di Kudus, Yulia Andini (23) antusias menyambut adanya E-KTP luar domisili. Dia tentu tidak harus pulang ke kampung halamannya.

“Ya bila itu (E-KTP luar domisili,red) sudah bisa berjalan di tahun ini, maka kita tidak perlu pulang ke rumah atau izin kerja hanya membuat KTP. Sebab membuat KTP di tempat asal juga belum pasti sehari jadi. Sehingga surat keterangan juga belum bisa kita dapatkan,” ujarnya.

Dia menilai, aturan itu memang bisa mempermudah jalannya proses administrasi yang ada. Khususnya bagi mereka yang merantau, kuliah atau sekolah di luar kota atau di luar alamat asalnya.

Hal serupa diungkapkan oleh Prasetyo (32) salah satu pekerja tenaga kontrak disalah satu perusahaan swasta Kudus mengatakan, program itu sangat bermanfaat sekali.”Program pembuatan E-KTP luar daerah dapat diproses di daerah lain, maka akan bisa membantu pekerja di luar daerah. Adanya pembuatan E-KTP luar domisili itu akan bisa meringankan biaya kita. Dan kita sebagai perantau atau pekerja luar daerah juga harus pulang, mengurus KTP tersebut,” ungkapnya.

Bila hal itu bisa dilakukan di Kudus tahun 2016 atau lebih awal dari kabupaten lainnya, maka dia sangat senang. “Semoga bisa terealisasi,” ucapnya.

Editor : Akrom Hazami

Perantau, Jangan Resah Soal Pembuatan E-KTP

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus Hendro Martoyo mengatakan, tahun 2016 ini pembuatan E-KTP luar domisili dapat diproses di tempat seseorang tersebut tinggal.

“Pembuatan E-KTP alamat luar daerah dapat dilakukan di daerah seeorang tersebut tinggal. Baik merantau, kerja, atau kuliah. Selam dalam satu wilayah Indonesia,” kata Hendro.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

“Untuk pembuatan E-KTP luar domisili memang harus membutuhkan tahapan tahapan yang rinci. Seperti halnya membangun aplikasi, sistem komputerisasi, pengecekan data orang tersebut di alamat asalnya dan lain sebagainya,” tambahnya.

Dengan adanya proses pembuatan E-KTP di luar domisili tersebut, tentunya akan dapat meringankan beban masyarakat. Yang mana, masyarakat yang ada di perantauan, berharap adanya kemudahan.

“Memang saat ini kita masih menata data, masih menata fasilitasnya. Selain itu, bila pembuatan E-KTP di luar domisili sudah berjalan, maka tahapannya juga akan semakin ketat. Seperti halnya contoh, ada seorang warga Semarang yang ingin membuat E-KTP di Kudus. Maka pihak kita harus mengkroscek terlebih dahulu kepada Dukcapil Semarang. Apakah dia sudah melakukan pendaftaran, berfoto dan sebagainya di Semarang apa belum?. Misalkan belum, maka dapat kita proses. Supaya pendataan atau pendaftaran itu tidak bertabrakan dengan kita,” ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk menjalankan program pembuatan E-KTP luar domisili tersebut, pihaknya juga masih menunggu SOP yang pasti, serta menyiapkan fasilitas yang ada. Baik itu sistem komputerisasi, sistem maupun SDM.

Di saat yang sama, Bidang Informasi dan Penyimpanan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus Busono menambahkan untuk menjalankan program itu memang harus bisa menyesuaikan fasilitas yang ada. Sehingga pembuatan E-KTP luar domisili yang ada di Kudus bisa berjalan baik.

“Sementara itu untuk prasyarat membuat E-KTP luar domisili yakni bagi penduduk yang ingin membuat E-KTP baru di luar domisilinya, maka ia harus melampirkan formulir permohonan penerbitan di instansi pelaksana di luar domisili dan fotokopi kartu keluarga (KK) penduduk yang bersangkutan,” tandasnya.

Selain itu, bagi penduduk yang ingin mengganti E-KTP karena hilang di luar domisili, maka dia harus melampirkan persyaratan formulir permohonan penerbitan E-KTP kepada instansi pelaksana di luar domisili, surat keterangan kehilangan dari kepolisian di kabupaten/kota di tempat hilangnya, dan surat pernyataan kehilangan bermaterai.

“Bila Kudus sudah siap dengan fasilitas, SDM dan lain sebagainya sudah siap, kita akan menyebarkan surat edaran kepada masyarakat,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Sebarkan! Masa Berlaku E-KTP Habis Tidak Perlu Diperpanjang

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Bagi warga yang memiliki e-KTP dan saat ini masa berlakunya hampir atau sudah habis, tidak perlu melakukan pengurusan lagi. Sebab, kendati masa berlaku sudah kedaluwarsa namun e-KTP lama itu masih tetap berlaku.

”Bagi yang masa berlaku e-KTP-nya habis, tidak perlu mengurus perpanjangan atau bikin baru. Soalnya, e-KTP tersebut masih tetap bisa dipakai kendati dalam kolom masa berlaku terdapat tanggal kedaluwarsanya,” ungkap Kepala Dispendukcapil Grobogan Moh Susilo menanggapi masih banyaknya warga yang belum tahu masalah ini.

Dijelaskan, bagi pemegang e-KTP yang dicetak pada tahun 2010, 2011 memang ada kolom masa kedaluwarsa. Tetapi pencetakan tahun selanjutnya e-KTP berlaku seumur hidup. Oleh sebab itu, warga tidak perlu lagi memperpanjang e-KTP yang dimilikinya kendati habis masa berlakunya.
Pergantian e-KTP itu bisa dilakukan dengan beberapa kondisi. Seperti, adanya perubahan lantaran pindah alamat rumah, hilang atau rusak.

”Meski habis, tidak harus diperpanjang. Kecuali ada perubahan data, pindah alamat, rusak, hilang, dan status perkawinan berubah. Ketentuan ini sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013,” ujar Susilo.
Meski sudah habis masa berlaku namun e-KTP itu tetap bisa digunakan. Jadi, ketika mengurus surat penting di kantor atau instansi manapun tidak perlu khawatir akan ditolak. Sebab, semua instansi pemerintahan maupun swasta sudah dapat pemberitahuan masalah tersebut.

Susilo meminta agar informasi ini bisa disebarluaskan pada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan guna menghindari adanya oknum yang menawarkan jasa untuk mengurus e-KTP baru yang masa berlakunya tertulis seumur hidup.

Editor : Titis Ayu Winarni

Dispendukcapil Lakukan Perekaman E-KTP Buat Lansia dan Penyandang Difabel

Sejumlah lansia di Desa Penadaran, Kecamatan Gubug sedang melakukan perekaman data e-KTP di balai desa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sejumlah lansia di Desa Penadaran, Kecamatan Gubug sedang melakukan perekaman data e-KTP di balai desa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Upaya jemput bola terus dilakukan Dispendukcapil Grobogan supaya angka cakupan kepemilikan e-KTP meningkat. Salah satu upaya terbaru adalah melakukan perekaman e-KTP khusus untuk warga lanjut usia (lansia) dan penyandang difabel yang dilangsungkan di Desa Penadaran, Kecamatan Gubug, Rabu (27/1/2016).

”Kegiatan perekaman e-KTP di Desa Penadaran tadi diikuti 122 orang. Sasaran utamanya para lansia dan penyandang difabel. Tetapi, ada beberapa warga lainnya yang juga ikut melakukan perekaman,” kata Kepala Dispendukcapil Grobogan Moh Susilo.

Menurutnya, meski sudah diberi kemudahan, namun masih banyak warga yang menganggap remeh fungsi KTP elektronik (E-KTP) maupun kartu keluarga. Indikasinya, masih terdapat banyak warga yang belum melakukan rekam kartu identitas diri itu kendati sudah dapat undangan dari pihak desa.
Menurutnya, dari 1.074.197 orang yang sudah wajib memiliki e-KTP, belum seluruhnya melakukan rekam KTP. Dari penyisiran data di lapangan, masih ada sekitar 92 ribu orang belum melakukan rekam KTP.

Padahal, mereka ini sebelumnya sudah mendapatkan undangan rekam e-KTP dari pihak desa atau kelurahan. Sebagian di antaranya adalah para lansia dan penyandang difabel.

Terkait masih banyaknya orang yang belum rekam e-KTP tersebut, para petugas di desa dan kelurahan diminta untuk melakukan pelacakan. Yakni, untuk memastikan kondisi terkini warga yang belum rekam KTP tersebut.

Sebab, bisa jadi mereka ini ada yang sudah meninggal, pindah alamat atau sakit. Setelah proses pelacakan selesai, pihaknya melakukan upaya jemput bola untuk memberikan kemudahan bagi warga yang mengalami kesulitan melakukan rekam e-KTP karena beberapa kendala.

Editor : Titis Ayu Winarni

Pengurusan e-KTP Sering Dikeluhkan Warga, Ini Kata Bupati Pati

Purwaka, warga Desa Blaru, Kecamatan Pati menunjukkan e-KTP yang baru saja ia buat. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Purwaka, warga Desa Blaru, Kecamatan Pati menunjukkan e-KTP yang baru saja ia buat. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Pengurusan e-KTP di Kabupaten Pati selama ini dikeluhkan masyarakat, terutama menyangkut pelayanan yang membutuhkan waktu cukup lama. Selain itu, pungutan pembuatan e-KTP juga seringkali disuarakan masyarakat, meski belum ada buktinya.

Hal ini mendapatkan sorotan dari Bupati Pati Haryanto. Ia mengatakan, pelayanan e-KTP yang membutuhkan waktu cukup lama bukan disebabkan dari daerah, tetapi blanko dari pusat.

”Pengadaan blanko itu bukan dari daerah. Itu langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Blanko dari pusat sendiri memang minim. Ini yang menyebabkan pengurusan e-KTP membutuhkan waktu cukup lama,” kata Haryanto kepada MuriaNewsCom, Senin (11/1/2016).

Namun, saat ini warga Pati dinilai bisa bernapas lega setelah semua blanko dari Kementerian Dalam Negeri sudah dicetak. ”Minggu ini, semua e-KTP diserahkan secara serentak di sejumlah daerah dan bertahap di seluruh Kabupaten Pati,” imbuhnya.

Ditanya soal keluhan warga terkait dengan adanya pungutan yang dilakukan sejumlah oknum pegawai, ia menepis soal itu. Mestinya, kata dia, pengurusan e-KTP bebas pungutan karena pada dasarnya gratis.
Karena itu, ia meminta warga untuk melaporkan ke pihak yang berwajib ketika ada pungutan. ”Tentu harus ada buktinya. Jangan asal asumsi atau opini saja,” pungkasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Bupati Pati Tegaskan Jika Pembuatan e-KTP Itu Gratis

Bupati Pati Haryanto menyerahkan e-KTP gratis di Kantor Kecamatan Kayen, Senin (11/1/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto menyerahkan e-KTP gratis di Kantor Kecamatan Kayen, Senin (11/1/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Bupati Pati Haryanto memastikan bahwa pengurusan e-KTP di Kabupaten Pati gratis. Karena itu, ia tidak membenarkan jika ada oknum yang mencoba melakukan pungutan untuk pengurusan e-KTP.

“Pengurusan e-KTP itu sebetulnya gratis. Kalau ada anggapan pengurusan e-KTP membayar, itu tidak benar. Tidak ada kata bayar,” kata Haryanto kepada MuriaNewsCom, Senin (11/1/2016).

Untuk menepis anggapan tersebut, pihaknya menyerahkan sedikitnya 16.800 e-KTP kepada masyarakat langsung pada setiap kawedanan. Penyerahan pertama dilakukan di Kawedanan Kayen, yaitu Kecamatan Kayen, Sukolilo, Gabus, dan Tambakromo.

Penyerahan kedua rencananya akan dilakukan di sejumlah kawedanan, seperti Jakenan, Juwana, Pati dan Tayu. “Penyerahan e-KTP ini akan dilakukan secara serentak yang dibagi dalam beberapa daerah,” imbuhnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa pengurusan e-KTP sebetulnya tidak benar jika ada pungutan. “Kalau ada informasi yang menyatakan bahwa pengurusan e-KTP bayar, itu tidak benar. Opini ini harus diluruskan. Kami tegaskan itu, tidak ada pungutan dalam pengurusan e-KTP,” pungkasnya.(LISMANTO/KHOLISTIONO)

KTP Kamu Rusak? Ini Cara Mengurusnya

Kartu tanda penduduk (KTP) elektronik tercecer di meja kerja. Saat ini, masa berlaku KTP elektronik berlaku seumur hidup. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

Kartu tanda penduduk (KTP) elektronik tercecer di meja kerja. Saat ini, masa berlaku KTP elektronik berlaku seumur hidup. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

 

PATI – Masyarakat saat ini boleh lega dengan adanya aturan pemberlakuan kartu tanda penduduk (KTP) yang berlaku seumur hidup. Namun, bagaimana cara mengurusnya jika KTP hilang, cacat fisik atau rusak?

Kepala Disdukcapil Pati Didik Sumarji mengatakan, warga yang ingin mengurus KTP lantaran hilang atau rusak bisa langsung melaporkan ke pihak pemerintah desa. Dari situ, Pemdes wajib menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan ke kecamatan.

“Dari operator di kecamatan akan disampaikan ke Disdukcapil sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dari permohonan itu, pemohon yang bersangkutan langsung bisa melakukan rekam data. Pencetakan KTP dilakukan di Disdukcapil,” tuturnya kepada MuriaNewsCom.

Karena itu, ia mengimbau kepada warga Pati yang sudah memenuhi syarat untuk memiliki KTP agar segera mengajukan permohonan di masing-masing tingkat kecamatan. Sama halnya bagi warga yang KTP-nya rusak, diharapkan segera mengurusnya agar tidak terjadi permasalahan terkait dengan kependudukan. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

Warga Pati, KTP Elektronikmu Kedaluarsa? Ojo Dipikir Leh!

Seorang warga menunjukkan KTP elektronik yang saat ini berlaku seumur hidup, sehingga tidak perlu diperpanjang lagi. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

Seorang warga menunjukkan KTP elektronik yang saat ini berlaku seumur hidup, sehingga tidak perlu diperpanjang lagi. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

 

PATI – Setiap warga negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) tetapi batas berlakunya sudah habis, saat ini tidak perlu lagi melakukan perpanjangan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pati Didik Sumarji.

“Ketentuan ini sudah diatur dalam UU nomor 24 Tahun 2013 yang tertuang dalam Pasal 64 ayat 7 a. Jadi, warga yang KTP elektroniknya masa berlakunya habis selama itu tidak rusak, tidak usah melakukan perpanjangan. Itu berlaku seumur hidup,” tuturnya kepada MuriaNewsCom.

Hal tersebut perlu disampaikan, mengingat beberapa kasus ada yang masih belum tahu soal aturan itu yang melakukan perpanjangan KTP yang masa berlakunya habis. Padahal, pihaknya sudah melakukan sosialiasi dengan sejumlah camat.

“Kalau dulu, perpanjangan KTP dilakukan setiap lima tahun sekali. Sekarang, satu KTP selama itu tidak rusak, bisa berlaku seumur hidup. Tak perlu buat perpanjangan lagi,” imbuhnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

Kedatangan Blangko E-KTP di Disdukcapil Kudus Tak Jelas

Sejumlah pemohon E-KTP mengantre di Disdukcapil Kudus, Rabu (10/6/2015). Dinas tersebut kini hanya bisa mengeluarkan surat keterangan sementara, karena blangko E-KTP habis. (MURIA NEWS/FAISOL HADI)

KUDUS – Hingga kini, kabar kedatangan blangko E-KTP belum diketahui secara jelas oleh Disdukcapil Kudus. Dinas tersebut tak mampu memberikan keterangan secara jelas, kapan para pemohon mendapatkan kartu identitas.

Lanjutkan membaca

Kehabisan Blanko e-KTP, Dindukcapil Rembang Selektif Terbitkan Surat Keterangan Pengganti

Masyarakat tengah menunggu giliran pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Rembang. (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Rembang lebih selektif dalam menerbitkan permohonan surat keterangan pengganti sementara blanko e-KTP yang telah habis per 1 Juni 2015 lalu.

Lanjutkan membaca

Pelayanan e-KTP Dihentikan, Dindukcapil Rembang Terbitkan Surat Edaran

HM Daenuri, Kepala Dindukcapil Rembang. Gara-gara kehabisan stok blanko e-KTP, Kantor Dindukcapil setempat terpaksa menghentikan sementara pelayanan e-KTP. (MURIANEWS / AHMADFERI)

REMBANG – Habisnya stok blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) berdampak terhadap pelayanan masyarakat yang hendak mengurus e-KTP. 

Lanjutkan membaca

Stok Blanko e-KTP di Kantor Dindukcapil Rembang Ludes

Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Stok blanko e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang dilaporkan habis pada Sabtu (30/5/2015). (MURIANEWS/AHMAD FERI)

REMBANG – Stok blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang Sabtu (30/5/2015) ludes.

Lanjutkan membaca