DPRD Kudus Minta Eksploitasi Air Muria Ditertibkan

Demo penolakan eksploitasi air gunung Muria. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus mendesak eksekutor segera menertibkan eksploitasi air permukaan di wilayah pegunungan Muria. Sekretaris Komisi B Aris Suliyono mengatakan, pengambilan air yang tak terkendali selama bertahun-tahun sudah memicu banyak keluhan masyarakat.

Pemkab perlu tegas menerbitkan regulasi serta melakukan penindakan atas semakin maraknya eksploitasi air permukaan di wilayah pegunungan Muria. “Jangan sampai kondisi ini dibiarkan berlarut-larut. Urusan penyediaan air minum sudah diurusi oleh PDAM,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Kudus akan membentuk tim terpadu untuk melakukan penertiban eksploitasi air pegunungan Muria yang saat ini sangat marak terjadi di wilayah Kudus. Tim Penertiban  tersebut akan melibatkan BBWS Pemali Juana, Satpol PP Kudus dan Provinsi Jateng, Perum Perhutani, Dishub Kudus dan Polres Kudus. 

Pembentukan tim terpadu itu disepakati dalam rapat koordinasi penanggulangan eksploitasi air pegunungan Muria yang digelar Pemkab Kudus bersama stakeholder terkait, di gedung setda Kudus.

Rekomendasi

Asisten III Setda Kudus Masud, mengakui kalau saat ini semua usaha eksploitasi air Muria tidak dilengkapi izin. “Sebelumnya terdapat tiga pengusaha air pegunungan yang memiliki izin, namun tidak diperpanjang setelah masa berlakunya habis,” katanya.

Jika ada pengusaha yang memperpanjang izin, maka harus mengurusnya ke Kementerian PUPR. Karena itu jika ada pengusaha yang melanggar, pihak Kementerian PUPR lah yang paling berwenang melakukan penertiban.

Mereka yang mengajukan izin pun harus mengantongi rekomendasi dari BBWS Pemali Juana. Untuk lokasi yang berada di kawasan hutan harus mendapatkan rekomendasi dari Perum Perhutani KPH Pati.

“Karena BBWS Pemali Juana merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian PU, maka penertibannya akan melibatkan instansi tersebut karena kebetulan terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),” katanya.

Perwakilan BBWS Mujari membenarkan jika hanya ada tiga pengusaha air Pegunungan Muria yang berizin. Namun izinnya kini tak diperpanjang. Sementara itu, sebanyak 15 pengusaha lainnya sama sekali tidak memiliki izin alias ilegal. (NAP)

Editor : Supriyadi

Ulah Pengusaha Air Nakal Gunung Muria Picu Lahirnya Dampak Parah

 

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Kudus – Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik (LePAsP) Kudus yang melaporkan ke DPRD Jateng ihwal pengekploitasian air di Gunung Muria, menuturkan beberapa dampak.

Achmad Fikri, perwakilan LSM LePasP Kudus dalam keterangan persnya usai bertemu perwakilan DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), beberapa hari lalu, mengatakan akibat penyedotan dan eksploitasi air secara ilegal oleh para pengusaha itu, warga setempat, terutama di Desa Colo dan Desa Kajar, Kecamatan Dawe mengalami perubahan signifkan.

“Yang paling terasa adalah menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air di desa, dan ini berdampak buruk , karena mulai muncul masalah, seperti berkurangnya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, minum, mencuci dan mandi,” katanya dalam rilis pers ke MuriaNewsCom.

Selain kebutuhan rumah tangga, imbuh Fikri, dampak yang ditimbulkan lainnya adalah semakin menipisnya ketersediaan pasokan air untuk irigasi pertanian warga setempat.

“Saat ini para petani di desa itu saling berebut air karena menipisnya air, dan pada akhirnya hanya menggantungkan dari air hujan saja, akibat yang ditimbulkan adalah banyak sawah kekeringan di musim kemarai dan akhirnya menimbulkan masalah perekonomian yang cukup serius bagi petani,”jelas Fikri.

Menanggapi laporan masyarakat tersebut, anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Rodhi akan menindaklanjuti dengan melakukan komunikasi ke pihak terkait, untuk selanjutnya dilakukan langkah terbaik menyelesaikan polemik air di Gunung Muria itu.

Senada dengan Rodhi, anggota DPRD Jateng dari daerah pemilihan Demak, Kudus dan Jepara, Amir Darmanto menyampaikan dirinya juga akan membantu penyelesaian polemik tersebut. “Semoga ditemukan solusi terbaik, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sebab air pada hakikatnya adalah untuk kemakmuran bersama,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Baca juga : 11 Pengusaha Air Kudus Nyolongi Air Gunung Muria Edan-Edanan

11 Pengusaha Air Kudus Nyolongi Air Gunung Muria Edan-Edanan

uplod jam 13.00 nyolong air

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 11 pengusaha air asal Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dilaporkan oleh kelompok warga melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik (LePAsP) Kudus.

Para pengusaha itu dilaporkan karena diindikasi melakukan eksploitasi air secara ilegal di permukaan kawasan Gunung Muria, Kudus, melalui tangki air di Desa Colo dan Desa Kajar, Kecamatan Dawe.

“Setelah melakukan pengamatan dan pemantauan, kami berkesimpulan bahwa eksploitasi air di pegunungan Muria semakin tidak terkendali, karena setiap hari 500 ribu liter air Muria disedot secara ilegal untuk selanjutnya dijual sebagai air minum dan bahan baku air minum isi ulang,” jelas Achmad Fikri, perwakilan LSM LePasP Kudus dalam keterangan persnya usai bertemu perwakilan DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam rilis persnya, Fikri menuturkan, adapun pengusaha yang dilaporkan oleh warga tersebut adalah PT TM Desa Colo, Dawe, Hj D, DAA, S, M, S, SR, BH, MA, MK dan DR.

Menanggapi laporan masyarakat tersebut, anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Rodhi akan menindaklanjuti dengan melakukan komunikasi ke pihak terkait, untuk selanjutnya dilakukan langkah terbaik menyelesaikan polemik air di Gunung Muria itu.

“Terima kasih atas laporannya, kami dari Komisi D akan meneruskan laporannya untuk selanjutnya dilakukan solusi dan langkah terbaik, agar masyarakat di desa tersebut bisa kembali menikmati air bersih dari Gunung Muria,” ujar legislator PKS Jateng itu.

Editor : Akrom Hazami