Mendesak Dilakukan Penertiban Parkir Liar di Jalur Pantura Kudus-Rembang

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

ANGKA Kecelakaan di jalur Pantura Kudus-Rembang termasuk tinggi. Trennya terus mengalami peningkatan hampir setiap tahun, baik itu di Kudus, Pati maupun Rembang. Kepadatan arus lalu lintas, menjadi salah satu pemicu kerawanan kecelakaan di jalur tersebut. Apalagi, banyak kendaraan bersumbu dua yang setiap harinya berlalu lalang di jalur Pantura, yang jumlahnya mencapai ribuan.

Bukan persoalan mereka menggunakan jalan di jalur Pantura, karena mereka memiliki hak untuk menggunakan jalan tersebut. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana ketika para sopir memarkirkan kendaraan mereka di sembarang tempat, yakni menggunakan bahu jalan.

Sepanjang jalur Pantura, khususnya mulai dari Kudus hingga Rembang, dan lebih khusus lagi di Rembang, sering kita jumpai kendaraan bersumbu dua diparkirkan secara sembarangan di bahu jalan, sehingga memaksa kendaraan lain untuk mengalah ketika berpapasan.

Keberadaan kendaraan truk atau kendaraan lainnya yang parkir di bahu jalan ini, memicu terjadinya kecelakaan. Tak jarang, kasus kecelakaan yang terjadi di jalur Pantura Kudus-Rembang disebabkan karena korban terkejut ada kendaraan yang parkir di bahu jalan atau berupaya menghindari kendaraan tersebut.

Persoalan parkir liar di jalur Pantura ini, pada dasarnya permasalahan klasik yang seolah sudah menjadi penyakit menahun yang akut, dan sulit untuk diobati atau memang “tidak ada kemauan” untuk mengobati dari pihak terkait.

Kita ambil contoh di wilayah Rembang. Banyaknya kendaraan roda empat yang parkir di bahu jalan, seolah sudah lazim kita temui di jalur Pantura Rembang. Meski hal itu sudah seringkali mendapatkan keluhan dari warga ataupun pengguna jalan.

Ketidaktersediaan kantong parkir di wilayah ini, baik itu yang dikelola pemerintah daerah setempat atau swasta, menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya kendaraan yang secara mudah terparkir di bahu jalan.

Wacana pemda untuk membuatkan kantong parkir di jalur pantura Rembang bagian barat dan timur, hingga kini juga masih sebatas wacana yang belum terealiasi.

Tidak mudah memang bagi pemerintah daerah untuk merencanakan hal ini, dengan anggaran yang terbatas. Namun, setidaknya perlu keseriusan untuk mengurai angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan.

Jika kita lihat data secara keseluruhan, untuk 2016, kasus angka kecelakaan yang terjadi di Rembang sebanyak 470. Dari angka tersebut, yang meninggal dunia sebanyak 123 orang, luka berat 2 orang dan luka ringan sebanyak 589 orang.

Sedangkan untuk 2015, jumlah angka kecelakaan sebanyak 431 kasus. Rinciannya, 97 orang meninggal dunia, 12 orang luka ringan dan 554 orang mengalami luka ringan.  Di antaranya penyebab kecelakaan itu karena faktor adanya kendaraan yang parkir di bahu jalan.

Untuk itu, perlu segera pemerintah daerah setempat dan pihak terkait untuk mengambil langkah tepat untuk mengurai permasalahan parkir liar di jalur Pantura ini.

Patroli dari pihak Dinas Perhubungan ataupun Satlantas Polres Rembang seyogyanya kembali digalakkan untuk menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan. Memberikan peringatan hingga sanksi tegas kepada sopir yang membandel, patut dilakukan.

Kemudian, sesegera mungkin, pembuatan kantong parkir oleh pemerintah daerah setempat harus direalisasikan. Pemerintah diharapkan serius untuk mengatasi persoalan ini.

Selanjutnya, kesadaran dari sopir untuk tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan, juga harus tumbuh. Karena, yang kalian lakukan memarkirkan kendaraan secara sembarangan di bahu jalan berisiko terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Harapannya, ke depan persoalan parkir liar di jalur Pantura ini bukan lagi menjadi persoalan yang menjadi perbincangan yang setiap tahun terus ada. (*)

Banjarejo Grobogan, Desa Fosil yang Terus Ngehits

Akrom Hazami red_abc_cba@yahoo.com

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

PERSOALAN pariwisata yang kurang tergarap, atau setengah hati dipedulikan, kerap terjadi di sejumlah daerah. Biasanya, ribuan alasan mengemuka dan akan dibenturkan dengan keterbatasan. Khususnya cara dan bagaimana suatu objek wisata bisa dikembangkan.

Tapi itu tidak berlaku bagi wilayah yang pintar. Wilayah yang cerdas mengembangkan potensinya menjadi nilai wisata dan menguntungkan. Untung untuk warga, untung untuk pengelola, dan untung pula bagi pemerintah kabupatennya.

Di antaranya adalah Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Berkat kreativitas yang tiada henti, Banjarejo menjelma menjadi desa wisata yang bikin penasaran masyarakat. Pentolan warganya adalah Kades Banjarejo Ahmad Taufik. Lewat tangan dinginnya, dan dukungan warga, upaya pengembangan wisata nan kreatif pun dilakukan. Selain desa ini punya potensi yang menjual, pengemasan menarik pun juga ditempuh.

Alhasil, nama desa ini kian diperhitungkan sebagai objek wisata kekinian. Desa Banjarejo dulunya tak begitu dikenal. Beberapa waktu terakhir, di desa ini kerap ditemukan benda purbakala. Satu di antaranya adalah ditemukannya fosil gajah purba stegodon. Gajah purba yang diperkirakan pernah hidup di Banjarejo dua juta tahun lalu pun meninggalkan jejaknya.

Stegodon adalah gajah purba raksasa yang hidup di masa Pleistosen. Fosil gajah purba yang ditemukan adalah kepala, rahang, kaki, dan gading. Fosil itu tersimpan rapi di rumah milik Taufik. Rumah kades tersebut kini jadi museum dadakan. Fosil gading berukuran 2,83 meter jadi hal yang mengundang perhatian. Selain juga ada fosil kepala kerbau raksasa, yang ukurannya bikin penasaran warga.

Lantas, apakah warga puas punya museum dadakan? Tidak. Warga mengemas wisata dengan elegan. Kades melakukan survei ke sejumlah tempat, seperti di Magelang dan Sleman DIY. Hasilnya, ide cerdas pun dibawa. Singkatnya, warga menyediakan areal cantik untuk berfoto. Dengan segala modifikasi ciamik, mereka ingin memanjakan wisatawannya. Tentu ini jadi surga bagi mereka yang berhobi foto selfie atau swafoto.

Selain ditempatkan di rumahnya yang jadi museum, photobooth juga disediakan di lokasi wisata alam bekas sumur minyak tua yang dikenal dengan nama Buran. Tempat pengeboran minyak tersebut, sekarang ini jadi salah satu favorit pengunjung yang datang ke Desa Banjarejo. Lokasi lainnya adalah di tanah tegalan milik Mbah Lamidi. Jarak sumur dari perkampungan penduduk sekitar satu kilometer jauhnya dan tempatnya memang agak terpencil.

Bentuk sumur ini menyerupai lingkaran dengan diameter 7 meter dan kedalamannya diperkirakan lebih dari 10 meter. Dari jarak sekitar 5 meter dari sumur sudah tercium bau menyengat, seperti bau solar. Sumur minyak ini merupakan sisa peninggalan zaman Belanda. Lokasi Buran ini menarik dan unik. Sekarang, banyak pengunjung yang minta diantar kesana setelah melihat koleksi benda bersejarah di museum.

Tak heran jika masa libur tiba, Desa Wisata Banjarejo selalu mengundang daya tarik pengunjung. Seperti libur Imlek, beberapa hari lalu, wisatawan mencapai sekitar 500 orang. Saat Natal dan Tahun Baru 2017 lalu, jumlah wisatawannya mencapai 1.000 orang. Mereka datang dari dalam kota, dalam provinsi, hingga luar provinsi.

Apa yang dilakukan Banjarejo, bisa ditiru dan dimodifikasi di daerah lain. Tanpa bantuan pemerintah, wisatanya tetap bisa maju. Semangat pantang menyerah, dan terus berinovasi, membuat desa wisata dikenal dengan sendirinya. (*)

Lapor Bupati Jepara Tak Boleh Jadi Formalitas

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

PELAYANAN masyarakat saat ini memang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menunjukkan semangat ’kerja kerja kerja’ yang dilontarkan Presiden Joko Widodo. Semangat itu, ternyata juga diwariskan kepada pemerintah daerah.

Salah satunya di Jepara. Dengan membuka portal ’Lapor Bupati’, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara membuka layanan aduan masyarakat. Aduan tersebut lebih pada kinerja Organisasi Peragkat Daerah (ODP).

Bagi masyarakat yang melihat bahkan mengeluhkan para perangkat daerah bisa mengadu di sini. Tak hanya itu, masyarakat Jepara juga bisa berkeluh kesah dengan program ataupun proyek yang dinilai amburadul.

Untuk identitas pelapor, pemerintah memastikan akan aman. Mereka berjanji, tak akan me-publish identitas pelapor yang dinilai sangat krusial. Hal ini untuk memberi perlindungan kepada para pelapor.

Langkah itu ternyata langsung mendapat respon positif masyarakat di Kota Ukir. Buktinya 10 hari sejak di-launching (13-21 Januari 2017), portal tersebut langsung banjir aduan. Jumlahnya ada 95 aduan. Jumlah tersebut merupakan jumlah akumulasi dari aduan yang masuk melalui Facebook jeparakab.go.id, Twitter @jeparakabgoid, serta SMS dan Whatsapp yang masuk di nomor 081290000525.

Seperti yang diberitakan MuriaNewsCom, 61 persen dari aduan tersebut masuk melalui layanan Whatsapp. Sisanya, 39 persen hampir merata, yakni melalui SMS, Facebook, dan Twitter.

Sedangkan aduan yang masuk mayoritas berkutat pada layanan publik. Mulai dari proyek fisik infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), Listrik dari PLN yang sering byar pet, layanan air PDAM, semrawutnya lalulintas, hingga lamanya antrean dalam pembuatan E-KTP.

Dari fakta tersebut, pemerintah berhasil membuat masyarakat yang lama bungkam berani bersuara. Bahkan jika dihitung secara matematis, setiap harinya, mereka menerima rata-rata sembilan hingga 10 aduan.

Jumlah tersebut menandakan banyak masyarakat yang melakukan fungsi controlling terhadap layanan publik yang diberikan pemerintah.Hanya saja, selama ini mereka banyak yang diam.

Mungkin mereka tak tahu mau mengadu ke siapa, bagaimana caranya, aman tidak identitas mereka jika aduan tersebut diketahui yang bersangkutan, apa dampaknya bagi mereka yang melapor, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang membuat mental melempem.

Akan tetapi, hal tersebut seolah sirna. Portal ‘Lapor Bupati’ berhasil mengugah mental masyarakat. Meski belum semua, namun hal ini menjadi prestasi yang membanggakan. Hanya, yang jadi pertanyaan justru bagaimana pemerintah menangapi banyaknya aduan tersebut.

Butuh Komitmen dan Keseriusan Pemerintah

Jika dianalisa, keseriusan pemerintah untuk menanggapi aduan itulah yang saat ini menjadi kunci utama. Semakin banyak ditanggapi, masyarakat akan semakin terbuka untuk melaporkan temuan yang ada dimasyarakat.

Kemungkinan besar persoalan yang dilaporkan tak hanya pada layanan umum, melainkan temuan atau informasi pungutan, penyalahgunaan kewenangan perangkat daerah, hingga persoalan korupsi.

Namun, jika tanggapan pemerintah lamban, bahkan hanya dijadikan sebagai bahan rapat tanpa tindakan, portal ‘lapor bupati’ pastinya akan memiliki citra buruk dan sekedar formalitas. Hal itu tentu sangat disayangkan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jepara Yoso Suwarno sebelumnya menjelaskan, laporan yang masuk ke portal akan diteruskan ke dinas yang bersangkutan. Pelaporan tersebut melalui grup Whatsapp Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara yang diikuti oleh semua SKPD.

Dari grup tersebut, semua pejabat yang tergabung dalam grup Pemkab akan menjadi fungsi kontrol tindak lanjut dinas terkait. Lebih utama fungsi kontrol tersebut akan berada di Bupati Jepara.

Sementara, jika laporan terkait urusan pungli atau adanya indikasi korupsi, pemerintah akan bekerjasama dengan tim saber dan pihak berwajib untuk diselidiki. Dengan begitu, ia menilai aduan akan langsung ditangani.

Hanya saja, teori dan praktik di lapangan selalu ada celah. Karena itu sesuai dengan namanya ‘Lapor Bupati’, Bupati Jepara harus berani untuk memegang langsung fungsi kontrol tersebut. Jika perlu, bupati pun harus bertindak cepat.

Hal itu bisa dicontoh dari Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Ia tak segan untuk menjawab langsung keluhan masyarakat. Bahkan ia pun berani meminta dinas untuk menuntaskan maslaha yang dihadapi. Jika belum rampung, persoalan tersebut akan ditagih. Bahkan, jika dinas lamban ia tak segan turun sendiri.

Meski itu tak mudah, Bupati Jepara bisa mengambil skala prioritas. Skala tersebut diperoleh dari masalah yang diberikan. Jika butuh penanganan cepat harus segera diatasi. Namun jika bisa ditunda, bisa dinomor duakan untuk ditindak lanjuti.

Dengan begitu, masyarakat akan semakin percaya dengan pemerintahan yang diberikan. Dan menilai program ‘lapor bupati’ tak sekedar formalitas. (*)

“Telo, Sprit”, Para Pemandu Karaoke Langsung Terbirit-birit

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

PERMASALAHAN karaoke di wilayah eks-Karesidenan Pati memang sangat pelik. Pertentangan antara pemerintah dengan para pengusaha karaoke seolah tak pernah ada ujungnya. Penolakan dari kelompok masyarakat agamis juga tak kalah besarnya.

Mulai dari Kudus, Pati, Jepara, Rembang, hingga Blora, pemerintah daerahnya menggelorakan perlawanan terhadap usaha karaoke yang dinilai cenderung sebagai tempat maksiat terselubung tersebut. Produk-produk hukum yang membatasi keberadaan tempat karaokepun dikeluarkan, sebagai landasan untuk membersihkan daerahnya dari tempat karaoke.

Keberadaan perempuan pemandu karaoke (PK) yang berdandan seksi seronok, dan beredarnya minuman keras yang menjadi penyebab tudingan tempat karaoke sebagai sarang maksiat. Apalagi memang dalam kenyataannya, tak sedikit para PK cantik itu yang mau memberi layanan plus, selain tugasnya menemani bernyanyi.

Setidaknya dua daerah di wilayah lerang Gunung Muria yang begitu keras melakukan pelarangan terhadap karaoke, yakni Pati dan Jepara. Pati yang sempat mendapat julukan sebagai kota karaoke dengan tegas menutup semua tempat karaoke di Pati. Begitu juga dengan Jepara yang langsung membongkar puluhan tempat karaoke di kawasan Pungkruk hingga rata dengan tanah.

Namun permasalahan tak langsung selesai sampai di situ. Para pengusaha karaoke ini tak mau begitu saja menyerah. Di Pati para pengusaha karaoke mengajukan class action terhadap peraturan daerah (perda) yang mengatur karaoke ini. Beberapa tempat karaoke akhirnya lolos, dan leluasa beroperasi hingga saat ini.

Yang tak berhasil lolos juga tak mau menyerah. Mereka rela kucing-kucingan dengan mengakali aturan, misal dengan menyaru atau mengubah tempat karaoke sebagai hotel/penginapan, tentunya ada fasilitas karaoke di dalamnya. Tak sedikit pula yang terang-terangan “menantang” dengan nekat beroperasi secara terang-terangan, meski ada ancaman disegel oleh petugas. “Disegel yo bukak meneh” kata mereka.

Di Jepara juga tak kalah unik cara yang digunakan para pengusaha karaoke ini. Mereka-mereka yang sedari awal ngotot menolak karaoke “diusir” dari kawasan Pungkruk, tetap nekat menjalankan usaha hiburannya itu. Para PK juga tetap dipekerjakan untuk melayani pelanggan.

Para pengusaha karaoke yang tetap nekat beroperasi ini juga mulai mengatur sistem yang rapi, yang membuat mereka bisa lolos dari razia. Di antaranya dengan membentuk tim “intelijen” yang mengawasi pergerakan Satpol PP. Tim ini bahkan bisa menyusup ke saluran komunikasi Satpol PP, sehingga mereka bisa memantau pergerakan petugas penegak perda tersebut.

Mereka juga punya sandi-sandi khusus. Setidaknya yang diketahui saat ini adalah sandi berupa kata-kata aneh. Misal kata “telo” dan “sprit”. Dari dua kata ini lah Satpol PP selalu pulang dengan tangan kosong ketika menggelar razia di kawasan Pungkruk. Ketika Satpol PP mulai bergerak, tim intelijen itu langsung meyebarkan sandi “telo”, jika Satpol PP bergerak bersama TNI atau polisi sandinya jadi “telo,sprit”. Dan ketika mendengar sandi ini, tempat-tempat karaoke serentak langsung tutup, dan para PK lari terbirit-birit.

Kondisi ini bukan tidak diketahui aparat. Mereka sudah mulai sadar jika saluran komunikasi mereka yang menggunakan frekuensi khusus telah disadap. Namun dari fakta ini Satpol PP Jepara tampaknya perlu melakukan evaluasi lebih jauh lagi. Pasalnya, saluran komunikasi yang begitu penting dan rahasia bisa bocor.

Bisa jadi ada oknum-oknum di internal Satpol PP sendiri yang memang sengaja membocorkan. Karena memang ada kecurigaan jika ada oknum-oknum yang bermani dan menjadi beking dari karaoke ini. Namun kecurigaan-kecurigaan ini memang baru sebatas dugaan, namun Satpol PP setidaknya perlu melakukan investigasi mengapa bisa sampai saluran komunikasi mereka bisa dengan mudah tersadap.

Sesekali Satpol PP tampaknya juga perlu melakukan razia terhadap anggotanya sendiri. Tentu saja razia itu harus dilakukan secara dadakan, siapa tahu akan bisa diketahui jika memang ada anggotanya yang nakal.

Lembaga penegak perda ini harus lebih mengetatkan pengawasan, dan menggunkana model koordinasi yang lebih efektif lagi. Sehingga upaya-upaya untuk melakukan penertiban terhadap tempat karaoke yang benar-benar melanggar bisa efektif. Jangan sampai Satpol PP juga dituding melakukan pembiaran, sehingga nantinya akan berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat.

Banyak yang berharap upaya pemerintah menutup tempat karaoke tersebut memang benar-benar upaya dari membersihkan dari maksiat. Jangan sampai masalah karaoke ini justru menjadi alat politik atau upaya tebar pesona, di tengah-tengah upaya perebutan kekuasan di daerah. Sehingga pemerintah perlu untuk menunjukkan pada masyarakat tentang keseriusannya menata masalah karaoke ini. (*)

Tidak Ada Lagi Alasan Bagi Polisi untuk Lakukan Pungli

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

JUDUL di atas merupakan sebuah penggalan kalimat yang diucapkan Kapolres Rembang AKBP Sugiarto dalam sebuah acara sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 sekaligus penyampaian paparan anggaran.

Ada sebuah ketegasan di situ, bahwa ke depan tak ada lagi alasan apapun bagi personel kepolisian untuk melakukan pungutan liar (pungli) yang pada era entah sudah berapa lama berjalan, hal seperti itu terkesan “lazim”.

Alasan yang diungkapkan Kapolres sangat jelas, bahwa, semua kegiatan Polri sudah dibiayai anggaran. Seperti disampaikan, anggaran untuk Polres Rembang pada tahun 2017 ini mengalami kenaikan, dari tahun 2016 sebesar Rp 54.898.847.000 menjadi Rp 78.112.537.000 atau naik sebesar Rp 23.213.690.000.

Jumlah anggaran itu didapat dari sumber rupiah murni Rp 74.620.155.000 dan PNBP Rp. 3.492.382.000. Dari Rp 78.112.537.000 di pergunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 61.099.982.000 (78 %), Belanja Barang Rp 16.854.691.000 Belanja Modal sebesar Rp 157.864.000.

Adanya kenaikan anggaran ini diharapkan bisa menjadi salah satu faktor pengikis praktik pungli di tubuh liar. Sebab, minimnya anggaran menjadi salah satu alasan kenapa ada oknum-oknum di tubuh Polri yang melakukan tindakan pungli. Hal itu pernah disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu. Belanja barang Polri untuk polres dan polsek dinilai kurang.

Ungkapan yang disampaikan Kapolres Rembang, juga diharapkan bukan hanya sekadar penegasan dari seorang pemimpin saja, namun, juga harus dibarengi dengan realita di lapangan.

Komitmen menjadi sebuah yang penting bagi personel kepolisian, khusunya yang berada di jajaran Polres Rembang, untuk menterjemahkan apa yang disampaikan Kapolres terkait praktik pungli yang harus lenyap di institusi yang dipimpinnya.

Bukan hanya sekadar takut karena keberadaan Tim Saber Pungli yang sudah dibentuk. Namun, tidak adanya praktik pungli harus didasari atas kesadaran bahwa apa yang dilakukan tersebut menyalahi aturan. Pun demikian, personel kepolisian juga harus sejak awal menanamkan kemauan untuk melayani masyarakat, bukan hanya sekadar menjalankan tugas semata.

 Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) yang merupakan program prioritas Polri yang kini terus digaungkan, diharapkan juga memiliki efek positif yang berkelanjutan terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di institusi Polri, sehingga dapat membangun citra polisi yang benar-benar humanis.

Secara khusus, dalam kepemimpinan AKBP Sugiarto, Polres Rembang mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik dalam pembangunan SDM, peningkatan kesejahteraan anggota, maupun pelayanan terhadap masyarakat.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya kegiatan yang terpublish, baik hal itu berupa kegiatan tugas pokok anggota Polri maupun dalam hal kegiatan sosial. Meskipun, hal-hal yang berbau kebaikan ini terkadang masih dinilai sebagian orang sebagai bentuk pencitraan. Namun, setidaknya hal tersebut sebagai upaya pembenahan di tubuh Polri untuk polisi yang “sesungguhnya”.

Harapannya, apa yang disampaikan Kapolres Rembang nantinya terealisasi dengan maksimal, dan kita tidak melihat lagi adanya praktik pungli. Sehingga,  program Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) bukan hanya slogan tertulis. (*)  

Debat Publik Jadi Potret Sportivitas Pilkada Jepara

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

SELASA, 24 Januari 2017, malam nanti, masyarakat Jepara bakal menyaksikan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara di Aula Gedung Wanita. Debat kali kedua ini, sedikit banyak bakal menjadi tolok ukur masyarakat untuk menentukan pilihannya di 15 Februari 2017 mendatang.

Hal ini terlihat dari topik yang diusung pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, yakni memajukan daerah dan menyerasikan pembangunan untuk keutuhan NKRI.

Bagi sebagian kalangan, tema tersebut tentu bakal menjadi gambaran pola kepemimpinan para paslon untuk memajukan Kabupaten Jepara lima tahun ke depan. Terlebih lagi, pada debat pertama pertama 20 Desember 2016 lalu mereka sudah menyampaikan visi misi.

Hanya saja, selama debat pertama itu, KPU mendapat banyak catatan. Satu dari sekian catatan tersebut adalah peran sang moderator. Kala itu, moderator dinilai kurang peka untuk menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari tema. Akibatnya, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan, justru membuat gaduh dan blunder ke pasangan yang bersangkutan.

Tak hanya itu, salah satu calon Bupati Jepara yakni Ahmad Marzuqi juga menyayangkan sorakan saat ia mengutip dalil dari ayat suci alquran. Ia pun berharap, di debak kedua malam nanti hal itu tak terjadi kembali supaya suasana bisa kondusif.

Gayung bersambut, keinginan Marzuqi mendapat respon positif dari KPU. Mereka pun membatasi penonton debat di Gedung Wanita sebanyak 60 orang. Hanya, KPU menegaskan debat tersebut masih bisa disaksikan melalui stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Selain membatasi peserta di Gedung Wanita, moderator juga diganti. Reporter senior Sigit Rudianto dipilih untuk memandu jalannya debat. Ia diharapkan bisa menciptakan kondusif dan mencairkan suasana debat supaya tidak tegang.

Tak hanya itu, KPU Jepara juga terang-terangan sudah memilih empat warga untuk bertanya kepada masing-masing pasangan calon. Pemilihan empat warga ini juga tak dilakukan sembarangan. KPU Jepara juga melihat background dan intelektualitas warga tersebut akan politik di Jepara.

Langkah tersebut tentu saja harus diapresiasi. Dengan pemahaman politik yang mumpuni, para penanya diharapkan bisa memberi pertanyaan yang tepat terkait tema dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain.

Jika itu terjadi, debat publik kali kedua ini bisa saling membangun. Masyarakat pun tinggal menyimak dan menyimpulkan program-program masing-masing paslon untuk Kabupaten Jepara. Hal itu akan digunakan sebagai dasar menentukan pilihan di pelaksanaan pilkada, 15 februari nanti.

Masing-masing Paslon juga harus memahami hal itu dan bisa memanfaatkan momen untuk mendapat simpati dari masyarakat umum. Semakin mereka arif dan bisa menyampaikan visi misi sesuai tema yang diusung, sudah pasti akan menyita perhatian masyarakat. Ini mengingat dua calon bupati yang ada sama-sama berasal dari petahana dan sudah dikenal di masyarakat.

Demikian pula sebaliknya. Jika paslon tak bisa menahan diri, publik pun langsung bisa menilai. Meski tak akan berpengaruh banyak kepada loyalis namun hal tersebut sudah pasti akan berpengaruh pada pemilih pemula.

Ini lantaran, mereka sedikit sekali bisa mengikuti kampanye masing-masing paslon. Status sebagai pelajar sudah pasti membuat waktu mereka terbatas.

Selain itu, masih banyak masyarakat Jepara yang tak tahu siapa saja yang maju di Pilkada. Itupun bukan tanpa data. 20 Januari lalu, KPU dikagetkan dengan fakta di Rumah Tahanan (Rutan) IIB Jepara saat sosialisasi.

Itu karena sebagian besar warga binaan di tempat tersebut tak tahu siapa yang menjadi paslon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung di Pilkada. Mereka hanya tahu, yang maju adalah para calon petahana.Padahal, warga binaan tersebut juga menjadi sasaran untuk menyukseskan Pilkada Jepara.

Beruntung, KPU di tanggal 20 Januari itu, KPU menggelar sosialisai. Mereka pun akhirnya tahu siapa saja yang akan maju. Fakta itu, menandakan minimnya sosialisasi kepada warga di Jepara. Karena itu, debat publik bisa menjadi pemantapan untuk menentukan pilihan. (*)

Orang-orang Ini Memang Butuh Diawasi

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

PADA dasarnya setiap manusia mempunyai jiwa memberontak atau membelot terhadap sebuah aturan. Namun kadarnya berbeda-beda, ada yang bisa ditekan semaksimal mungkin, sehingga tidak kentara. Ada pula yang sangat tidak bisa ditekan, sehingga selalu menyepelekan terhadap aturan-aturan yang ada.

Orang-orang yang seperti ini kadangkala tak memikirkan apakah aturan tersebut berdampak positif terhadap dirinya dan orang lain. Karena mereka menganggap aturan tersebut justru merepotkan, sehingga ketika ada kesempatan mereka tak akan berpikir panjang untuk melanggarnya.

Orang-orang seperti ini biasanya pula, baru akan bisa berlaku tertib ketika ada yang mengawasi. Contoh paling sederhana saja, bahkan hampir dilakukan oleh semuanya saat masih berada di bangku sekolah saat ada ujian. Ketika ada pengawas, kita akan tertib tidak nyontek, namun ketika pengawasnya ke luar ruangan, karena ada kesempatan langsung deh membuka contekan.

Begitu pula dalam berlalu lintas, pengendara mempunyai kecenderungan untuk melanggar. Entah karena merasa ribet dan tak sabar menaati aturan, atau memang karena mereka begitu meremehkan aturan tersebut. Sehingga orang-orang ini baru akan bisa tertib ketika ada polisi yang mengatur dan “memelototi” mereka.

Kita masih ingat, pada era tahun 80 hingga awal-awal 1990an, di beberapa titik jalan ditemui patung-patung polisi. Patung ini biasanya ditempatkan di perempatan jalan, zebra cross dan lainnya. Patung-patung ini (mungkin) sengaja di pasang di tempat-tempat rawan pelanggaran lalu lintas tersebut, sebagai ganti kehadiran polisi yang tidak bisa 24 jam stand by di tempat-tempat itu.

Seiring tahun berlalu patung-patung polisi ini sudah menghilang, dan berganti dengan bentuk lain, yang lebih kekinian. Satu di antaranya yang cukup “lucu” adalah munculnya gambar mobil patroli polisi tiga dimensi di Kudus. Gambar mobil polisi ini berada di Perempatan Krawang, sebelah timur SPBU Hadipolo, Kudus.

Gambar mobil polisi itu jika dilihat dari jauh sangat-sangat mirip dengan mobil polisi sungguhan. Banyak pengendara yang sempat terkecoh, mengira kalau tengah ada polisi yang mengawasi. Apalagi kalau malam hari, gambar mobil polisi itu sangat terlihat jelas seperti mobil sungguhan karena bisa bercahaya ketika terkena pantulan sinar lampu kendaraan.

Gambar itu dipasang oleh Satlantas Polres Kudus dan diberi nama CarPoli-3D. Dan saat awal pemasangan memang cukup sukses membuat keder para pelanggar. Terutama dari arah timur (Pati). Mereka-mereka yang tengah berkendara tanpa helm, atau tak mempunyai SIM dan STNK, sontak saja langsung berhenti dan putar arah. Mereka ketakutan karena mengira itu benar-benar mobil polisi yang tengah menggelar razia.

Namun tak sedikit pula yang penasaran, dan mendekati mobil itu. Tawa orang yang penasaran ini langsung pecah, terbahak-bahak karena mengetahui banyak yang tertipu dengan gambar itu.

Meski demikian, gambar mobil polisi ini sudah cukup efektif membuat keder para pelanggar aturan lalu lintas. Karena tujuan dipasangnya gambar mobil polisi itu sebagai pengganti kehadiran polisi yang tidak bisa 24 jam.

Dari sini masih bisa dilihat kalau ternyata kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas masih setengah-setengah. Mereka akan benar-benar patuh terhadap hukum dan aturan lalu lintas, karena merasa “takut” dengan sanksi dan karena ada polisi yang mengawasi. Belum pada tataran kesadaran murni dari diri sendiri.

Kita lihat hari ini di jalur pantura dari Kudus ke timur hingga Rembang, masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Di Pati, jalur cepat yang seharunya hanya boleh dilewati kendaraan roda empat atau lebih, banyak diterobos oleh pengendara sepeda motor, terutama saat malam hari. Karena apa?, karena tak ada polisi yang mengawasi. Alhasil kecelakaan selalu terjadi di jalur ini.

Di Rembang juga tak ada bedanya. Bahkan keberadaan tiga lampu lalu lintas di kabupaten ini seperti tidak ada fungsinya sama sekali. Meski lampu lalu lintas menyala berwarna merah, banyak pengendara yang tetap nyelonong. Angkutan juga seenaknya sendiri berhenti dan menaik atau menurunkan penumpang.

Tiga lampu bangjo ini kebanyakan berada di wilayah Rembang bagian timur. Bahkan dua di antaranya berada di jalur pantura Rembang. Yakni lampu lalu lintas di Pertigaan Pasar Sarang serta Pertigaan Pandangan, Kragan. Sementara satu lampu lalu lintas yang tidak efektif karena tidak dipatuhi pengendara berada di pertigaan Koramil Pamotan. Lampu-lampu lalu lintas di tiga titik ini sering tidak dianggap keberadaanya.

Traffic light di Pasar Sarang, kerap dilanggar pengendara sepeda motor, sepeda motor roda tiga serta andong. Biasanya mereka melanggar saat melintas dari arah pasar menuju timur atau barat.

Tak pelak, ulah dari sebagian pengendara tersebut justru menimbulkan kemacetan dan potensi kecelakaan. Kondisi itu juga diperparah masih banyaknya angkutan umum, seperti bus mini yang sengaja berhenti lama di pertigaan.

Di pertigaan Koramil Pamotan, pengendara dari arah Lasem dan Sedan juga kerap tidak menggubris adanya lampu merah yang menyala. Pelanggaran didominasi oleh kendaraan roda dua.

Sementara itu, traffic light di pertigaan Pandangan sampai saat ini masih belum difungsikan. Padahal, rambu tersebut sudah sebulan lebih dipasang oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Rembang. Akibatnya, lokasi tersebut masih kerap semerawut oleh lalu-lalang kendaraan dari tiga arah. Para pengendara di tiga titik ini baru bisa tertib jika ada polisi yang hadir, memelototi sambil mengatur arus lalu lintas.

Kondisi seperti ini memang bukan masalah baru, tapi sudah menahun dan belum ada peningkatan berarti. Polisi maupun instansi-intansi lain tak henti-hentinya menggelar sosialisasi, tapi tak berdampak banyak. Padahal dari menyepelekan aturan lalu lintas ini dampak nyatanya sudah sangat terlihat. Setiap tahun angka kecelakaan tak pernah menurun, melainkan terus naik. Korban meninggal di jalanan semakin banyak.

Harapan kita bersama jalanan di Negara ini benar-benar aman, bukan hanya dengan selalu menuntut pemerintah untuk melengkapi berbagai fasilitas pendukung. Tapi juga dengan meningkatkan kesadaran dari individu masing-masing, sehingga tak ada lagi korban berjatuhan di jalan raya. (*)

Boleh Tahu, Apa Nama Resmi Monumen Tiga Pahlawan Perempuan di Bunderan Ngabul Jepara?

Siti Merie merqi194@yahoo.com

Siti Merie
merqi194@yahoo.com

SUDAH tahu jika ada ikon baru di Kabupaten Jepara, tepatnya di Bunderan Ngabul, Kecamatan Tahunan, berupa patung besar tiga perempuan yang dinilai pantas disebut sebagai pahlawan asal Kota Ukir? Bagi warga Jepara, mereka sudah pasti tahu akan ikon baru ini.

Bahkan, saking antusiasnya warga menyambut kehadiran ikon baru ini, sampai-sampai, landmark yang belum diresmikan itu, dikabarkan sudah retak duluan. Yang lebih mengkhawatirkan, titik di mana patung itu berada, menjadi titik kemacetan setiap sore hari. Selain titik jalur di mana anak-anak Jepara menyambut kehadiran bus telolet yang juga melintas setiap sorenya.

Saya tidak tahu persis, nama landmark baru itu apa. Ada yang menyebutnya patung tiga diva, ada yang menyebutkan patung tiga pahlawan, ada juga yang menyebutnya sebagai tiga patung perempuan, dan aneka rupa sebutan lainnya. Kalau kata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, nama resminya adalah Monumen Tiga Perempuan Legendaris Jepara. Panjang memang namanya. Karena, pemkab tidak ingin jika landmark itu hanya disebut patung.

Di awal pembangunannya, banyak yang kemudian meragukan fungsi dari patung tersebut. Apalagi yang bentuknya megah dengan ukiran di sekelilingnya yang berwarna emas, menambah kemegahan monumen. Sedangkan patungnya sendiri berwarna hitam legam, sangat kontras dengan ornamen di bawahnya. Tapi, barangkali ketiga patung itu memang tidak usah diperlihatkan dengan jelas, karena banyak yang sudah mengetahui siapa saja sosok ketiganya.

Ketiganya adalah orang-orang yang dianggap berjasa, bukan saja kepada Jepara, namun Indonesia. Ibu RA Kartini, Ratu Kalinyamat, dan Ratu Shima. Meski sosok yang terakhir ini, memang belum jelas diketahui apa dan bagaimana perannya terhadap Jepara itu sendiri. Berbeda dengan RA Kartini dan Ratu Kalinyamat, yang sudah diketahui jelas bagaimana perannya dan kiprahnya semasa mereka hidup, sehingga RA Kartini dinobatkan sebagai pahlawan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan Ratu Kalinyamat juga sedang diupayakan bisa mendapat gelar pahlawan, meski belum juga kesampaian.

Menurut buku ”Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis 2.000 Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia” karya Prof Liang Liji, disebutkan bahwa sebuah negeri bernama He Ling (Kalingga), ada pada masa Dinas Tang (618-907). Negeri itu, terletak di pulau tengah Laut Selatan. Tepatnya berada di Jawa Tengah, di mana di sebelah timurnya disebut Po Li atau Bali, di sebelah baratnya adalah Negeri Duo Bo Deng atau Jawa Barat. Ketiga raja di negeri itu, bahkan sudah sejak lama saling mengirimkan utusan ke Tiongkok, untuk mempersembahkan upeti.

Ratu Shima sendiri, diceritakan dalam buku tersebut, diangkat rakyatnya dengan gelar Xi Mo, yang diangkat pada masa Sang Yuan (674-675). Kaisar dari Dinasti Tang diceritakan sangat memuji orang He Ling (Kalingga) ini, karena memiliki peradaban dan budi pekerti yang tinggi. Terutama Ratu Xi Mo, di mana ketertiban dan perundangan ditegakkan dengan keras sekali. Contohnya bagaimana Ratu Xi Mo tidak pandang bulu dalam menghukum orang-orang yang melanggar aturan. Termasuk putranya sendiri yang harus dipotong jari kakinya hanya karena mengusik barang yang bukan miliknya dengan jari kaki tersebut.

Selain soal pemerintahan yang keras terhadap penegakan hukum, tidak disebutkan dengan rinci bahwa memang He Ling atau Kalingga terletak di Jepara. Ataupun ratunya pernah memerintah di Jepara. Jawa Tengah yang lokasi negaranya berhadapan langsung dengan Laut Jawa, bisa di mana saja. Bisa saja dahulunya, Kerajaan He Ling atau Kalingga ini memang adalah sebuah kerajaan luas dan memanjang, hingga ke bagian yang disebut Jepara tadi. Namun, selain cerita mengenai bagaimana Ratu Shima memerintah rakyatnya dengan keras sesuai aturan yang ada, tidak ada referensi lain yang secara persis menyebutkan bahwa Shima adalah penguasa Jepara.

Memang masih membutuhkan kajian yang sangat mendalam mengenai sosok Ratu Shima ini. Termasuk sejarah secara lebih mendalam dari sosok Ratu Kalinyamat, yang juga harus diterangkan secara gamblang kepada anak cucu kita nanti. Saat ini, yang lebih dihafalkan oleh semua orang adalah sejarah dari Raden Ajeng Kartini itu. Bahkan di tahun 2017 ini, jika tidak salah pada bulan April, sebuah film yang mengangkat sejarah Kartini karya Hanung Bramantyo, akan segera rilis di bioskop.

Ada satu hal yang sangat menarik, di mana ternyata dari dulu, Kabupaten Jepara ternyata identik dengan sosok perempuan. Belum ada sosok lain, termasuk laki-laki, yang mampu menandingi cerita kemasyhuran dari ketiga tokoh perempuan tersebut. Meski beberapa di antaranya hanya tersisa cerita legendanya saja, namun ketangguhan ketiga perempuan tersebut, sangatlah nyata. Tidak pernah ada usaha main-main yang dilakukan ketiganya, dalam upaya mengangkat kejayaan Jepara, terutama kejayaan para perempuannya.

Patung tersebut dibangun dengan dana yang juga tidak sedikit. Nilainya Rp 2,5 miliar sendiri untuk membangun ikon guna mengenang kebesara dari ketiga sosok perempuan tersebut. Namun, apakah perempuan di Jepara sudah mendapatkan porsi sesuai dengan keinginan ketiga pahlawan perempuan tersebut atau belum. Apalagi, jumlah penduduk perempuan di Jepara ternyata lebih banyak dari penduduk laki-laki.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara, pada tahun 2015 lalu, penduduk Kabupaten Jepara adalah sejumlah 1.188.289 jiwa. Di mana jumlah Laki-laki 592.482 jiwa, dan perempuannya 595.807 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat laki-laki dewasa sebanyak 435.130 jiwa, perempuan dewasa 446.022 jiwa, laki-laki anak-anak 157.352 jiwa, dan perempuan anak-anak 149.785.

Jumlah angka kemiskinan di Jepara berdasarkan BPS adalah sebesar 8,55%, atau sebanyak 100.500 orang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan ini juga membawa pengaruh terhadap catatan angka putus sekolah yang ada di Jepara.

Data pada tahun 2015, anak putus sekolah yang ada di Kabupaten Jepara sebanyak 646 anak, yang terdiri dari 60 siswa SD, 125 siswa SMP, 55 siswa SMU, dan 406 siswa SMK. Dan saya yakin, jumlah perempuan yang menderita putus sekolah, menempati peringkat tertinggi dari jumlah anak-anak yang putus sekolah tadi.

Belum lagi soal kekerasan terhadap perempuan. Kasusnya juga cukup tinggi di Jepara. Di mana pada tahun 2016 lalu, ada 55 kasus kekerasan yang menimpa kalangan perempuan dan anak. Sungguh ironis sekali, karena ternyata perempuan di Jepara belum sepenuhnya bisa sebagaimana yang dicita-citakan ketiga perempuan pahlawan tersebut.

Ini yang lantas menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kebijakan di Jepara. Bagaimana mengembalikan situasi di mana perempuan bisa seberjaya Ratu Shima, Ratu Kalimanyat, dan Raden Ajeng Kartini, sesuai dengan masa di mana saat ini perempuan hadapi. Yang jelas berbeda dengan masa ketiga pendahulu tersebut.

Yang sedikit mengganjal bagi saya adalah, bagaimana pemilihan lokasi penempatan patung tiga perempuan itu dilakukan. Kenapa harus di tengah-tengah jalan di Bunderan Ngabul. Bukankah jalan di sana hanya butuh pemecah arus biasa saja. Karena jika dibangun patung, apalagi ditambah dengan fasilitas taman di sekelilingnya, yang terjadi adalah kawasan tersebut menjadi kawasan ramai, yang setiap saat didatangi masyarakat. Tidak mengherankan jika kemudian kawasan itu menjadi macet, dan justru membahayakan masyarakat itu sendiri karena arusnya yang padat. Karena masyarakat menganggap bahwa di sana ada lokasi baru yang bisa dijadikan tempat untuk refreshing.

Bandingkan dengan patung RA Kartini di tengah Kota Jepara. Di sana, tidak ada fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk refreshing, karena hanya sekedar patung. Sehingga tidak menganggu arus lalu lintas yang memang padat. Alangkah lebih bagusnya jika dahulu di tengah-tengah bundaran itu, hanya dibangun bundaran saja sebagai pemecah arus, sedangkan patung tiga perempuan itu, menempati kawasan pinggirnya. Sehingga masyarakat akan leluasa memanfaatkan kawasan itu sebagai tempat refreshing. Dan yang jelas tidak akan mengganggu arus lalu lintas, dan terutama tidak membahayakan keselamatan mereka yang datang.

Namun karena sudah terlanjur, hendaknya Pemkab Jepara bersiap dengan konsekuensinya. Yakni melakukan penataan terhadap kawasan itu, sehingga masyarakat yang datang, bisa nyaman berada di sana. Terutama penataan kendaraan-kendaraan yang dibawa warga, yang terkadang mengganggu jalan karena diletakkan sembarangan. Ini yang harus dibenahi. Semoga saja, ada perhatian terkait hal ini.

Omong-omong, nama Monumen Tiga Perempuan Legendaris Jepara sepertinya terlalu panjang diucapkan ya. Kalian ada usulan mungkin, apa nama yang mungkin pendek, bermakna luas, gampang diingat, dan diucapkan? Silakan share, ya. (*)

Ketika Ijazah Masih Jadi Tolok Ukur Perekrutan Karyawan

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

KETIKA kita membaca sebuah iklan lowongan kerja, mata kita biasanya langsung nanar pada sebuah jabatan yang dibutuhkan dan kemudian langsung mengenai persyaratannya. Di antaranya adalah minimal tingkat pendidikan.

Tak jarang, bagi sebagian calon tenaga kerja harus memupuskan harapannya untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan yang diinginkan, hanya karena tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat yang dicantumkan perusahaan.

Meskipun, pada dasarnya tingkat minimal pendidikan tak memiliki efek besar untuk mengukur kinerja karyawan. Sebab, banyak faktor lain yang sebenarnya memiliki andil, apakah karyawan tersebut berkompeten atau tidak, bukan karena tingkat pendidikan.

Namun, yang perlu digarisbawahi, bukan berarti pendidikan tidak penting, tetapi dalam konteks perekrutan karyawan, hal tersebut bukan seharusnya menjadi bagian yang harus “dibesar-besarkan” untuk ukuran layak atau tidaknya calon karyawan untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan.

Ada hal yang sangat menarik untuk diulik, dan menurut hemat saya ini sebuah realita yang cukup miris. Adalah ketika, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jepara menemukan kasus pemalsuan data di ijazah untuk mengurus kartu kuning, yang bakal dipergunakan untuk melamar pekerjaan.

Pihak dinas menyampaikan, jika hampir setiap hari, petugas menemukan setidaknya dua kasus pemohon kartu kuning yang memalsukan ijazah. Mereka ini, sebagian besar adalah wanita yang akan memasukkan lamaran kerja di sebuha perusahaan garmen atau lainnya.

Biasanya, mereka ini hanya tamatan SMP atau bahkan SD yang ingin bekerja di perusahaan. Karena syarat yang ditentukan perusahaan untuk calon karyawan minimal pendidikannya adalah SMA, maka, mereka yang tamatan SMP atau SD berupaya dengan berbagai cara agar bisa juga melamar di perusahaan yang bersangkutan. Salah satunya adalah dengan memalsukan data ketika mengurus kartu kuning ke Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hal tersebut terpaksa mereka lakukan, karena merasa mereka mampu dan bisa menempati lowongan yang ditawarkan perusahaan, seperti halnya mereka yang lulusan SMA sederajat. Namun, karena keterbatasan tingkat pendidikan, mereka seolah tidak memiliki kesempatan untuk bisa bekerja di perusahaan, meski hanya sekadar mencoba layak atau tidak.

Bercermin dari hal ini, kita melihat jika ijazah masih cukup “sering” digunakan perusahaan sebagai tolok ukur rekrutmen karyawan dan bukan berdasarkan kualitas. Perusahaan masih sering terperangkap dengan adanya embel-embel yang tertulis dalam ijazah calon karyawan.

Untuk itu, ke depan, seyogyanya perekrutan karyawan tak sekadar terpaku pada embel-embel di ijazah, namun lebih kepada kualitas dan kemampuan calon karyawan. Namun, hal ini bukan berarti mengesampingkan pentingnya pendidikan, tetapi, ini dalam konteks layak atau tidaknya calon karyawan menempati sebuah jabatan di perusahaan.

Saya teringat sebuah artikel menarik yang dimuat di web New York Times, bulan Februari 2014 lalu oleh Thomas L. Friedman. Artikel tersebut berjudul How to Get a Job at Google.

Artikel tersebut berisikan wawancara dengan Laszlo Bock, Senior Vice President of People Operations for Google, yaitu orang yang bertanggungjawab dalam perekrutan karyawan untuk salah satu perusahaan paling sukses di dunia, yakni Google.

Ada beberapa catatan penting, tentang bagaimana dan apa saja kriteria Google dalam mencari karyawan terbaik untuk bekerja di dalamnya. Pertama, yakni Indek Prestasi Kumulatif (IPK), yang bagi mereka tidak berpengaruh. Google punya kriteria lain bukan hanya itu.

Setidaknya ada lima poin yang dinilai dalam proses rekrutmen. Di antaranya, kemampuan kognitif umum. Bukan IQ, tetapi kemampuan belajar, menyerap sejumlah informasi yang berbeda-beda. Kemudian leadership, yakni menilai calon karyawan dalam bersikap ketika menghadapi masalah, sebagai bagian dari team, maju untuk memimpin. Juga bagaimana efektivitas dari leadership, saat kritis, bagaimana cara melepas kekuasaan dan yang terpenting tujuan akhir bisa tercapai.

Selanjutnya, Humility atau kerendahan hati dalam memecahkan masalah apapun, melangkah mundur dan merangkul ide yang lebih baik dari orang lain. Hal ini penting, karena tidak sedikit yang berpendidikan tinggi yang memiliki ego tinggi  tinggi pula.

Kemudian Ownership. Yakni, perlunya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam bekerja memegang jabatan yang mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan.

Dan, terakhir adalah Expertise. Yaitu, seseorang yang memiliki kemampuan kognitif, rasa penasaran, kemauan belajar yang tinggi serta terampil dalam kepemimpinan.Ada kalanya mereka memiliki ide baru yang sangat berharga dibandingkan dengan orang yang ahli dalam satu bidang saja, yang sudah melakukannya berulang-ulang.

Harapan kita ke depan, semua warga negara miliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, bukan berdasarkan ijazah tapi berdasarkan kualitas. Tetapi, hal ini tentunya tak boleh mengkesampingkan warga untuk terus belajar dan menempuh pendidikan yang tinggi. (*)

Perlu Semangat Daendels Membangun Jalan Grobogan 

Akrom Hazami red_abc_cba@yahoo.com

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

KABUPATEN Grobogan merupakan wilayah terluas kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Saking luasnya, pemerintah sampai kewalahan mengurusnya. Di antara hal yang bikin pemerintah kewalahan mengurusnya adalah persoalan infrastruktur jalan. Mereka gagal memberikan pelayanan infrastruktur jalan yang bagus.

Tidak heran, jika kerusakan jalan di wilayah tersebut kerap menuai protes. Persoalan jalan rusak di Grobogan sebenarnya bukanlah masalah kemarin sore. Masalah ini telah ada sejak bertahun-tahun lamanya. Dan itu terjadi sampai sekarang.

Jalan kabupaten adalah salah satu infrastruktur yang belum terbenahi maksimal, selain juga jalan provinsi dan jalan nasional di Grobogan. Silakan buktikan sendiri dengan melintas jalan kabupaten. Bagi warga setempat, mereka sudah tak kaget dengan masalah menahun itu. Tapi bagi warga luar kota yang jarang melintas di Grobogan, Anda akan dibuat kaget. Jadi tolong tingkatkan rasa berhati-hati setiap kali melintas jalanan Grobogan.

Di antara pemicu jalan rusak Grobogan yakni persoalan geografis.  Grobogan merupakan lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng di bagian selatan dan Pegunungan Kapur Utara di bagian utara. Sedangkan bagian tengah wilayahnya adalah dataran rendah. Dua sungai besar yang mengalir adalah Kali Serang dan Kali Lusi. Oleh karena tekstur tanahnya kapur, maka mudah sekali jalan-jalan di wilayah Grobogan rusak, baik yang aspal biasa, maupun yang dibeton atau dicor.

Pemicu mudahnya jalan aspal di Grobogan rusak selanjutnya adalah kondisi tanah labil dan sering bergerak. Maka sekuat apapun jalan beton dibangun tetap akan memudahkan jalan tersebut rusak. Mengingat tanahnya yang labil. Kondisi tanah Grobogan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Blora yang mayoritas tanahnya mudah bergerak.

Dua pegunungan di Grobogan juga kebanyakan dipenuhi hutan jati, mahoni dan campuran, yang memiliki fungsi sebagai resapan air hujan. Di samping juga sebagai lahan pertanian meskipun dengan daya dukung tanah yang rendah.

Lembah yang membujur dari barat ke timur merupakan lahan pertanian yang produktif, yang sebagian telah didukung jaringan irigasi. Lembah ini selain dipadati oleh penduduk, juga aliran banyak sungai, jalan raya dan jalan kereta api. Hal itu juga yang mendorong mudahnya jalan di Grobogan rusak.

Secara alam saja, Grobogan kurang mendukung untuk menjadi kabupaten pemilik jalan mulus. Apalagi jika kontraktor penggarap jalan setengah hati dalam pengerjaan. Jelas kualitas jalan tidak akan berlangsung lama. Dijamin permukaan jalan cepat retak, mengelupas, bergelombang dan berlubang.

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat meresmikan rumah layak huni di Desa Panimbo, Kecamatan Kedungjati, Sabtu (14/1/2017) sampai terenyuh gara-gara jalan. Bagaimana mungkin jalan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Boyolali itu dipenuhi permukaan jalan rusak. Terutama  ruas jalan dari Kedungjati menuju Desa Panimbo.

Dalam kesempatan itu, Sri menyampaikan pada warga setempat, dalam APBD Tahun 2017 sebagian besar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Termasuk beberapa ruas jalan kabupaten di Kecamatan Kedungjati. Alokasi dana perbaikan jalan disiapkan Rp 200 miliar lebih.

Tidak heran jika Bupati langsung melontarkan tantangan khusus pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Grobogan Subiyono. Tantangannya adalah apakah bisa menyelesaikan proyek perbaikan jalan sebelum Lebaran? Khususnya, untuk proyek perbaikan jalan yang dibiayai dengan dana pinjaman dari pihak ketiga sebesar Rp 200 miliar. Tantangan yang dilontarkan pada Kadinas PUPR itu cukup realistis. Sebab, momen Lebaran masih cukup lama, yakni sekitar akhir Juni mendatang.

Karenanya,untuk bisa mencapai target tersebut, ada satu hal yang perlu dilakukan. Yakni, melangsungkan proses pelelangan proyek secepatnya. Masalah pinjaman sebesar Rp 200 miliar akan digunakan untuk perbaikan jalan sepanjang 66,3 km.

Sesuai rencana, dana pinjaman nanti akan dialokasikan untuk perbaikan jalan yang dibagi dalam dua wilayah. Yakni, wilayah Grobogan bagian timur dan barat yang masing-masing dialokasikan Rp 100 miliar.

Proyek jalan nanti akan dibagi dalam beberapa paket pekerjaan. Nilai tiap pekerjaan di atas Rp 2,5 miliar. Pinjaman dana untuk perbaikan jalan ini didapat dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Perusahaan ini merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur.

Kadinas PUPR Subiyono menyatakan siap menerima tugas yang dibebankan. Meski dinilai cukup berat namun, mantan Kadinas Pengairan itu akan berupaya semaksimal mungkin  menuntaskan perbaikan jalan sebelum Lebaran. Dia targetkan pada awal Maret sudah mulai proses lelang proyek. Kemudian, awal April proyek perbaikan jalan sudah mulai dilakukan sehingga bisa rampung waktunya sebelum Lebaran.

Apa yang disampaikan pemerintah merupakan titik cerah bagi penanganan jalan. Harapannya, rencana itu bisa dilakukan dengan baik. Tentunya pantauan proyek yang ketat, juga bisa membuat pengerjaan jalan terlaksana dengan baik.  Harapannya nanti Grobogan jalan mulus yang berlangsung lama.

Yang terpenting adalah menghadirkan semangat Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels 1762-1818). Sebagaimana diketahui, Daendels menyelesaikan pengerjaan jalan hanya dalam waktu setahun saja (1808). Daendels mampu membangun jalan sepanjang 1.316 km. Jalan itu terbentang dari Anyer Merak sampai Panarukan  Banyuwangi. 

Tentu bukan banyaknya korban jatuh yang ditiru. Tetapi yang ditiru adalah tekadnya. Tekad untuk mewujudkan jalan merupakan spirit mahal yang harus dimiliki. Mengingat medan Kabupaten Grobogan bukanlah medan biasa. (*)

Pungli dan Tukang Parkir

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

BARU-BARU ini, pemerintah daerah di eks-Karesidenan Pati sepertinya kompak untuk menghukum para tukang parkir yang enggan mentaati aturan. Itu terlihat dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan orang-orang pemerintahan (dinas) terkait hingga seorang kepala daerah.

Di Jepara, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jepara Ihwan Sudrajad, Sabtu (7/1/2017) lalu bahkan menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindak tukang parkir ilegal yang tidak memakai seragam dari pemerintah.

Orang yang kini menduduki kursi orang nomor satu di Kota Ukir tersebut tak ingin, tukang parkir ’nakal’ memanfaatkan situasi. Itu karena, ada kekhawatiran mereka bisa leluasa menaikkan tarif parkir sesuai keinginannya.

Jika itu terjadi, selain masyarakat yang dirugikan, pemerintah juga akan merasakan dampaknya. Citra Kabupaten Jepara yang dibangun sedemikian rupa tercoreng dengan tindakan tersebut. Bahkan, pemerintah juga tak akan menerima pendapatan dari retribusi parkir lantaran masuk ke kantong sendiri.

Alasan serupa juga mendasari kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Perhubungan (Dishub). Mereka bahkan lebih ekstrem. Karena mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan tukang parkir yang menarik biaya di atas aturan yang berlakukan untuk melaporkannya ke polisi.

Hal itu dilakukan supaya memberi efek jera. Dengan begitu tukang parkir tak akan seenaknya sendiri menaikkan biaya parkir.

Hanya saja, Dishub Kudus tahu betul jika pelaporan tersebut sangat sulit. Masyarakat perlu bukti untuk melaporkannya ke polisi. Salah satunya adalah karcis retribusi parkir dan foto saat memberikan uang ke tukang parkir.

Dilihat dari situ, kemungkinan untuk melaporkan tukang parkir ’nakal’ sangat sulit. Bahkan, saya pun yakin jika Dishub tahu betul akan hal itu. Artinya gemboran tersebut sekedar angin pelipur lara kepada masyarakat terkait upaya pemberantasan pungli di Kudus.

Hal ini juga terlihat dari respon saat berita tersebut menyebar di grup-grup Facebook. Banyak komentar yang justru mempertanyakan kebijakan Dishub Kudus tersebut. Mayoritas justru mempertanyakan kenapa harus menungu masyarakat yang harus melapor.

Mereka menilai, tukang parkir yang ada di daerah adalah tanggung jawab pemerintah. Terlebih lagi, sebagian besar tukang berada di bawah tanggung jawab dinas. Hal itu menunjukkan koordinasi harusnya dilakukan oleh dinas.

Koordinasi tersebut meliputi banyak hal. Mulai dari pengawasan, pembinaan, hingga panisme jika melakukan pungutan di luar aturan. Itu lah yang seharusnya menjadi tanggung jawab para pegawai dinas yang bersangkutan.

Akan tetapi, fakta di lapangan berbeda. Banyak pegawai dinas lebih suka duduk dibelakang meja. Mereka hanya memantau jika ada keluhan masyarakat. Praktis fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Artinya, untuk menekan kenakalan tukang parkir bertumpu pada peran dinas. Sudah saatnya, dinas melek akan hal tersebut dan berusaha untuk meningkatkan pelayanan.

Pemberantasan Pungli Tak Boleh Tumpul ke Atas

Selain kebijakan Dishub untuk memberi kebebasan masyarakat melaporkan tukang parkir ke polisi, sebelumnya Pemkab Kudus juga membentuk tim sapu bersih (Saber) untuk memberantasan praktik pungli di kalangan pejabat.

Tim Saber Kabupaten Kudus tersebut merupakan tim lanjutan dari pusat yang beranggotakan banyak unsur di tingkat daerah. Anggotanya juga berisikan banyak orang. Beberapa di antaranya berasal dari pejabat di lingkungan Setda Kudus, kepolisian, kejaksaan, dan unsur-unsur pemerintahan lainnya.

Pembentukan tim saber tersebut sebagai tindak lanjut perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberantas pungli. Mereka pun diharapkan supaya bisa memberantas praktik pungli yang berada di kalangan atas hingga bawah.

Jika ditelaah lebih dalam, pungli dan korupsi memang tak berbeda jauh. Mereka sama-sama mengambil uang rakyat dan merugikan negara. Karena itu sudah seharusnya pemberantasan punglin tak boleh tumpul ke atas.

Salah satunya, dengan melakukan pemantauan langsung ke beberapa dinas yang dianggap sebagai ’lahan basa’ dan berpotensi ada pungli. Selain itu, sudah saatnya tim saber juga membuka diri ke masyarakat untuk menerima aduan.

Hanya saja, aduan tersebut sifatnya tidak boleh kaku. Apalagi harus berupa temuan tangkap tangan. Artinya, masyarakat bisa memberikan informasi terkait adanya pungli yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Adanya informasi tersebut untuk menjadi bekal untuk menyelediki kebenaran aduan atau tidak. Hal ini tentu menjadi tambahan beban kerja. Mereka harus rela turun ke lapangan beberapa untuk melakukan pemantauan.

Setelah tim Saber cukup bukti, mereka baru bisa melakukan tindakan. Meski begitu, mereka juga harus berani menindak orang ataupun pegawai yang terlibat dalam praktik pungli. Hal itu penting dilakukan. Sehingga hukum bisa berlaku. (*)

Menanti Hasil Sidang Etik DKPP untuk Panwaslu Pati

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

LEMBAGA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati kini tengah menghadapi ujian. Banyak pihak yang meragukan kinerja dan independensi lembaga ini dalam mengawal dan mengawasi proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati 2017 yang tengah berlangsung.

Masyarakat yang mulai cerdas dan melek politik tak mau hanya diam saja. Lembaga ini kemudian dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Adalah Itkonul Hakim, seorang pemuda desa dari Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, yang berani membawa masalah ini ke dewan etik tersebut.

Pemuda ini melaporkan Panwaslu Pati karena dinilai telah lalai dalam melakukan pengawasan. Sehingga calon petahana diduga leluasa melakukan pelanggaran, dan terkesan ada pembiaran. Aduan bergulir dan DKPP menerima laporan ini. Prosespun berlanjut, dan ini awal untuk membuka tabir kebenaran dari tuduhan tersebut.

Proses persidangan akan mulai dilakukan Kamis 19 Januari 2017 lusa. Sidang etik dari DKPP ini akan dimulai dengan pemeriksan oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang akan melibatkan pihak-pihak yang sangat berkompeten sebagai pemeriksa. Hasil dari pemeriksaan TPD inilah nantinya yang akan menjadi salah satu pertimbangan DKPP memberi keputusan.

Secara umum keputusan DKPP nanti ada dua jenis, yakni terbukti bersalah atau tidak terbukti. Jika terbukti bersalah, nantinya ada beberapa sanksi yang bisa diterapkan. Tergantung DKPP melihat seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh Panwaslu Pati ini.

Seperti sanksi administratif pada umumnya, sanksi yang bisa diturunkan dari DKPP mulai dari hanya teguran, sanksi ringan, maupun sanksi berat berupa pencopotan. Pencopotan ini pun ada beberapa jenis, karena yang dilaporkan adalah ketua panwaslu, maka sanksinya bisa pencopotan dari jabatan ketua, menjadi anggota biasa. Atau bisa juga pencopotan dari jabatan ketua maupun sebagai anggota, atau dipecat dari panwaslu.

Meski demikian, jika DKPP menyatakan aduan tidak terbukti maka panwaslu akan terlepas dari sanksi. Tak hanya sekadar lepas saja, nama baik ketua panwaslu ataupun lembaganya yang telah dilaporkan pun harus direhabilitasi, karena aduan dan tuduhan yang dilayangkan ke lembaga pengawas ini tidak terbukti.

Saat ini di Pati banyak yang berkomentar jika dampak dari dilaporkannya panwas ke DKPP ini bisa mengarah ke penundaan pelaksanaan Pilkada Pati. Tapi apakah benar seperti itu? Itu mungkin saja terjadi, tapi mungkin tidak bakal mudah. Terlebih saat ini tahapan Pilkada Pati sudah berjalan dan waktu pemilihan sudah sangat dekat, kurang dari satu bulan.

Penundaan bisa saja terjadi jika DKPP menyatakan Panwaslu Pati bersalah, dan kemudian memerintahkan lembaga pengawas untuk mengusut tentang pokok masalah yang menjadi bahan aduan. Yakni tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan calon bupati petahana Haryanto, yang melakukan roling atau mutasi jabatan, saat sudah ditetapkan sebagai peserta pilkada.

Sesuai UU Pilkada yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, calon petahana memang dilarang melakukan mutasi PNS jelang pilkada.

Pasal 71 ayat 1 UU itu disebutkan,  pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa  dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Pada ayat 2 diatur pula bahwa petahana atau incumbent dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Kemudian pada ayat 3 disebutkan, petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Jika DKPP memerintahkan lembaga pengawas untuk melakukan pengusutan terhadap dugaan pelanggaran yang sempat ditolak Panwaslu Pati itu, dan dai hasil pengusutan kemudian dinyatakan pasangan calon tunggal melanggar, maka akan ada ancaman berupa diskualifikasi. Jika sanksi ini dilaksanakan, maka otomatis pelaksanaan pilkada akan ditunda, karena Pilkada Pati hanya diikuti satu pasang calon. Dengan didiskualifikasi calon yang ada itu, maka sudah tidak ada peserta pilkada yang akan berkontestasi.

Namun saya pikir, kemungkinan ini masih cukup jauh. Memang ada sejarah peserta pemilu yang dibatalkan karena tersangkut masalah ini. Tapi semua tergantung bagaimana DKPP nanti memandang masalah ini dan mengambil keputusan. Semoga keputusan dari DKPP adalah keputusan yang baik dan tepat untuk pelaksanaan Pilkada Pati yang bersih, dan mmapu menekan suhu yang semakin memanas jelang pilkada ini. (*)

Pembelotan Kader Partai pada Pilkada Pati, Bukti ‘Buruknya’ Sentralisasi Politik

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

SEBULAN lagi pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pati bakal berlangsung. Tingginya suhu politik di daerah ini juga semakin menghangat, seiring “gonjang-ganjing” isu pembelotan kader partai pengusung pasangan calon Haryanto-Saiful Arifin.

Dari delapan parpol pengusung, setidaknya ada dua parpol yang dilanda isu perpecahan di internal mereka, yang kini sudah mengemuka di publik. Yakni PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ada kader kedua partai ini yang kemudian justru berbalik untuk mendukung kotak kosong pada perhelatan demokrasi di Pati ini.

Dimulai dari kader PKB yang beberapa waktu lalu secara terang-terangan memberikan dukungan kepada relawan kotak kosong. Adalah Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Pati, Roihan. Ia secara terang-terangan menggerakkan kader PKB tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) Gunungwungkal untuk memilih kotak kosong.

Tekad mendukung kotak kosong diakui sudah bulat, hingga pihaknya siap dipecat dari kepengurusan ketimbang mengikuti kebijakan partai yang dianggap tidak sesuai dengan hati nurani.

Kemudian, hal ini juga terjadi di tubuh PDI Perjuangan. Kader yang disebut-sebut membelot adalah Jumadi. Dia secara terang-terangan mendampingi Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati, Sutiyo saat mengikuti program Mata Najwa yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta.

Bahkan menurut Ketua DPC PDIP Ali Badrudin, tanda-tanda Jumadi membelot ini sudah terlihat cukup lama. Ia terlihat “mesra” dengan relawan kotak kosong. Jumadi diketahui acapkali melakukan pertemuan dengan relawan kotak kosong, sehingga dianggap menceredai titah partainya sendiri.

Meski tudingan tersebut dibantah keras oleh Jumadi, yang tidak merasa mengkhianati partainya, dengan alasan menghadiri program Mata Najwa bersama relawan kotak kosong dianggap sesuatu yang lumrah dan wajar, pun demikian, dengan berkumpul dengan orang kotak kosong yang dinilai wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan.

Apapun itu, pembelotan kader partai ini menujukkan potret ketidaksinkronan antara kebijakan partai di tingkat pusat dengan kebijakan partai di tingkat kabupaten. Suara kader partai di daerah dalam mengusung Haryanto-Arifin sebagai calon bupati dan wakil bupati, “bisa saja” tidak searah dengan kebijakan partai di tataran pusat. Akibatnya, kader di daerah  menjadi korban kebijakan, dan kemudian dalam perjalanannya muncul pergolakan-pergolakan kader yang justru menimbulkan imbas perpecahanan di dalam dukungan politik terhadap calon yang diusung partai.

Kondisi seperti ini, sebenarnya tidak hanya terjadi di Pati saja. Di beberapa daerah lain, ada pula adanya pembelotan kader, karena tidaksesuaian antara kebijakan partai di daerah dengan pusat.

Semestinya hal tersebut  tidak perlu terjadi, jika partai politik sudah tidak menganut sistem sentralisasi. Sebab, peranan DPP partai politik masih sangat tersentralisasi, bahkan dalam beberapa kasus memang tidak mengakomodir aspirasi DPD tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.

Padahal semangat desentralisasi untuk mengatur daerah diri sendiri sudah sangat lama dikobarkan. Karena yang paling tahu kebutuhan daerah adalah daerah itu sendiri.

Kita tahu, bahwa paska reformasi, Negara ini sudah tidak lagi menganut sistem sentralisasi. Ini menjadi aneh ketika partai politik masih ketinggalan dengan sistem yang lama. Semangat desentralisasi seolah tak menyentuh kepada kebijakan partai. Sehingga cukup banyak, kader-kader partai politik terbaik di daerah yang menjadi korban kebijakan DPP.

Untuk itu, sudah saatnya seluruh DPD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk di Pati untuk berani memperjuangkan desentraliasi DPD. Jangan hanya menjadi penonton dan penggembira ketika ada Munas. Sehingga ketika pemilukada, keputusan untuk mengajukan calon kepala daerah bukan cuma sekadar rekomendasi dari DPP. (*)

Wacana Penghapusan Bus ke Makam Sunan Muria Menggelisahkan

Akrom Hazami red_abc_cba@yahoo.com

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

PEMERINTAH Kabupaten Kudus melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sebelumnya mewacanakan penghilangan ojek, becak dan dokar dari terminal Bakalan Krapyak menuju makam Sunan Kudus. Kini, yang terbaru adalah wacana penghapusan bus yang menuju makam Sunan Muria.

Alasannya, bus dianggap memenuhi badan jalan. Mengingat luas jalan yang terbatas. Bus peziarah menuju makam Sunan Muria dianggap jadi biang keterhambatan arus lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan, Didik Sugiharto mengatakan, pihaknya melihat lebar jalan menuju ke wilayah makam Sunan Muria sudah sesak jika dilintasi satu kendaraan bus saja. Jika terjadi simpangan antarbus, maka jalan kerap tak muat, bahkan mepet.

Untuk itu, langkah larangan bus wisata dan peziarah ke Muria dianggap sebagai solusi. Kalau jalan dilebarkan sudah sulit, jadi solusinya bus tidak boleh naik ke Muria. Karena satu bus saja sudah menghabiskan jalan karena ukuran yang besar. Apalagi saat di belokan. Hal itu dilakukannya, demi keselamatan penumpang. Kebijakan tersebut juga mendukung kenyamanan para peziarah ke makam Sunan Muria. wacana tersebut bakal dilakukan tahun ini juga di 2017. Namun sebelumnya akan diujicobakan terlebih dahulu. Termasuk akan dibuatkan skema penataan lalu lintas dan sosialisasi yang intens.

Teknisnya, bus peziarah Sunan Muria akan berhenti atau parkir di terminal bakalan Krapyak. Kemudian, untuk naik ke atas akan digunakan angkutan umum ke wilayah atas. Cara semacam itu dianggap akan lebih nyaman bagi peziarah. Sehingga kesan jalan Muria yang sesak tidak akan terjadi lagi seperti sebelumnya.Terkait itu, Pemkab Kudus akan menata angkutan umum pengangkut peziarah tersebut.

Saat ini jumlah angkutan umum capai angka sekitar 600 unit. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan angkutan umum dari berbagai trayek di Kudus. Syarat utama angkutan adalah layak. Melihat medan yang ekstrim dengan penuh tanjakan, maka angkutan umum harus layak. Cara paling gampang, adalah dengan melihat usia angkutan. Jika angkutan usianya di bawah tahun 1992, maka pihaknya melarang untuk beroperasi. Dengan adanya trayek baru nanti, maka angkutan yang selalu mengeluh sepi akan dapat pemasukan. Sebab peziarah makam Sunan Muria pasti ramai sehingga angkutan bakalan laku.

Wacana penghapusan bus menuju makam Sunan Muria, sebenarnya amatlah mendadak jika harus direalisasikan tahun ini. Harusnya, pemerintah menggemborkan wacana pada tahun sebelumnya. Pihak terkait setidaknya bisa melakukan kesiapan jauh-jauh hari. Sebab ini urusannya soal persentasi Kudus kepada peziarah dalam menyelenggarakan wisata religius yang bagus.

Jangan sampai ketidakmatangan konsep malah menimbulkan masalah baru. Banyak pihak yang terlibat akan merasa dirugikan jika wacana digulirkan serta merta. Silakan dipertimbangkan lagi upaya perealisasian wacana itu. Matang, terkonsep, dan jangan grusah-grusuh. Jangan sampai mereka yang hendak berziarah guna ibadah, malah marah karena pelayanan yang kurang tertata. (*)

Layakkah Distributor Miras Hanya Diancam Kurungan 3 Bulan?

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

RABU, 11 Januari 2017, prestasi membanggakan ditorehkan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kudus (Satpol PP) Kudus. Di tengah rumor mulai mlempemnya penegakan perda miras dan karaoke di Kota Kretek, mereka berhasil membuktikan diri dengan mengamankan 1.200 botol miras berbagai merek dari sebuah gudang di Desa Jepang RT 4 RW 4, Kecamatan Mejobo.

Setelah dilakukan pemeriksaan, gudang tersebut merupakan gudang kosong bekas pemotongan ayam milik Kamdani, warga Desa Gulang, RT 3 RW 1, Kecamatan Mejobo yang sudah tak terpakai. Ia juga diduga menjadi pemilik ribuan barang haram tersebut.

Tak hanya itu, berdasarkan pemberitaan MuriNewsCom, Plt Kepala Badan Satpol PP Kudus Abdul Halil juga menduga Kamdani merupakan salah satu distributor miras untuk wilayah Kabupaten Kudus. Dugaan itu didasarkan pada banyaknya miras yang tak lazim dimiliki oleh seorang pengecer.

Berita prestasi tersebut ternyata sangat cepat tersebar ke masyarakat. Beberapa teman dari Banser dan Ansor bahkan langsung mengirim beberapa pesan melalui SMS dan BBM terkait hal itu.

Sebagian besar mereka mengapresiasi keberanian Satpol PP. Hanya ada satu hal mengganjal. Itu terkait dengan ancaman hukuman yang digunakan dalam menjerat pelaku di kursi pesakitan.

Dalam kasus tersebut, terduga distributor miras hanya dijerat dengan hukuman kurungan selama tiga bulan dan denda maksimal Rp 5 juta. Hal itu karena ia dianggap melanggar peraturan daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang minuman beralkohol.

Dengan jeratan tersebut, banyak yang bertanya, apakah sudah tepat jeratan hukum yang diberikan?

Jika dihitung secara matematis, kepemilikan 1.200 botol miras memang sangat fantastis. Jika per botol dijual seharga Rp 50 ribu, penjual miras bisa mendapat uang Rp 60 juta. Hanya saja, barang haram tersebut sudah menjadi sitaan pemerintah. Praktis tak bisa dijual kembali.

Meski begitu, otak saya pun langsung melompat ke belakang. Kuat dugaan pelaku sudah melakukan bisnis tersebut lebih dari satu tahun. Faktanya ia sudah berani memasok miras dalam partai besar seperti distributor.

Dengan rentang waktu tersebut, tentu sudah banyak uang yang dikumpulkan. Artinya, jika harus mengeluarkan uang Rp 5 juta, tak akan terasa. Jika diperumpamakan, miras 100 hingga 150 botol sudah cukup untuk membayar denda. Sementara tekait kurungan tiga bulan tentu itu sangat singkat, dan kurang daro 100 hari.

Hukuman Harus Bisa Beri Efek Jera

Melihat hal itu, tentu jarang sekali ada pedagang miras yang jera setelah diproses secara hukum. Bahkan, mereka justru semakin ketagihan berbisnis miras. Akibatnya setiap hari kali ada razia, yang terjaring juga wajah-wajah lama.

Padahal, bahaya miras sangat menakutkan. Dari miras, orang bisa lupa diri dan bisa melakukan tindakan apapun. Mulai dari kriminalitas hingga pembunuhan. Bahkan, miras juga bisa merenggut nyawa penenggaknya karena proses oplos yang tak tahu kadarnya.

Dengan realita itu, sudah seharusnya hukuman bagi pedagang miras tak lagi tindak pidana ringan (tipiring). Melainkan hukuman berat yang bisa membuat kapok dan tak bisa dilupakan seumur hidup. Barang kali saja, hukumannya adalah denda Rp 1 miliar dan kurungan selama 20 tahun. Dengan begitu, orang yang mau coba-coba menjual miras akan berfikir dua kali.

Selain hukuman yang berat, pemerintah juga harus melarang secara penuh peredaran miras, khususnya di Kabupaten Kudus. Satu di antara langkah yang dilakukan adalah sosialisasi yang melibatkan banyak unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga kalangan pemuda.

Selesai sosialisasi, masyarakat pun harus dididik untuk menjadi mata dan telinga pemerintah yang bekerjasama dengan kepolisian. Jika ditemukan penjual miras, petugas penegak perda yakni Satpol PP bersama Polisi harus cepat tanggap.

Jika dibutuhkan, Satpol PP di kecamatan serta petugas polsek juga lebih aktiv untuk menggelar program trantibmas dengan masing-masing desa. Selain bisa mencegah peredaran miras, program tersebut pun bisa mengurangi tindak kejahatan di masyarakat. (*)

Jangan Sampai Pelarangan Truk Melintas di Pantura Rembang jadi Masalah Baru

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

TINGGINYA angka kecelakaan di jalur pantura Kabupaten Rembang memang selalu jadi masalah. Tiap tahun angkanya cenderung meningkat, dengan dominasi kendaraan roda dua. Banyaknya kendaraan berat yang melintas di jalur itu, juga disebut-sebut menjadi pemicu terjadinya kecelakaan.

Selama tahun 2016 kemarin, hasil evaluasi yang dilakukan Polres Rembang kasus kecelakaan paling banyak terjadi pada pagi hari yakni antara pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB. Jam tersebut bertepatan dengan jam berangkat sekolah dan masuk kerja. Di Rembang setiap harinya ada sekitar 22.000 unit kendaraan yang melintasi jalur pantura, yang didominasi kendaraan sumbu enam. Dan jam paling sibuk adalah jam masuk sekolah.

Di Rembang banyak sekali sekolah-sekolah yang berada di pinggir jalur pantura Rembang. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana padatnya jalur tersebut saat jam masuk sekolah.

Dari sinilah muncul rencana untuk pelarangan truk besar melintas di jalur pantura Rembang pada jam sekolah. Selama satu jam mulai pukul 06.15 WIB hingga 07.15 WIB truk-truk besar tidak boleh melintas di jalur nasional yang sibuk tersebut.

Memang belum ada kepastian kapan kebijakan ini akan diterapkan. Namun sejumlah pihak baik aparat kepolisian maupun Dinas Perhubungan (Dishub) Rembang sudah mulai melakukan sosialisasi mengenai aturan anyar ini.

Kebijakan ini secara langsung memang akan bisa berdampak positif terhadap penurunan angka kecelakaan dan kemacetan di jam rawan jam masuk sekolah. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga akan membawa ekses negatif dari berbagai aspek. Dari sisi ekonomi misalnya, dengan dilarangnya kendaraan berat pengangkut barang melintas, maka akan membuat terhentinya pasokan barang selama satu jam. Kerugian dari sisi bisnis dan ekonomi dalam waktu satu jam itu nilainya bisa sangat besar.

Kemudian, dengan digelarnya aturan ini maka mengharuskan seluruh kendaraan berat dari arah timur maupun barat harus berhenti dan memarkirkan kendaraanya. Ini yang jadi masalah baru, wilayah yang akan menjadi tempat parkir sementara truk-truk tersebut yakni pantura Pati (untuk kendaraan dari arah Semarang), dan Tuban bagi kendaraan dari arah Surabaya.

Ketersediaan kantong-kantong parkir di daerah ini yang harus dipikirkan. Apakah sudah ada koordinasi lintas daerah mengenai kebijakan ini? Karena yang akan kenda dampak menjadi tempat parkir yakni dua daerah tersebut. Padahal ketersediaan kantong parkir di Pati saja misalnya, masih sangat minim.

Akibatnya nanti truk-truk besar itu akan parkir di sembarang tempat di pinggir jalan. Di Pati tempat yang akan menjadi lokasi parkir tentunya pinggir jalur pantura Juwana-Batangan. Di sepanjang jalan ini nantinya bakal ada pemandangan baru truk berhenti berjajar.

Alhasil kondisi ini juga akan berdampak pada masalah lalu lintas lagi. Karena truk-truk tersebut akan parkir sembarangan dengan memakan badan jalan. Maka kerawanan terjadinya kecelakaan lalu-lintas menjadi semakin besar. Jika seperti ini, bukannya meyelesaikan masalah tapi hanya memindah masalah. Memindah masalah kecelakaan di Rembang ke daerah-daerah sekitar Rembang saja.

Kondisi ini yang harus dipikirkan secara serius oleh berbagai pihak yang berkompeten. Jangan sampai kebijakan yang berniatyan baik itu justru menjadi blunder karena dampaknya justru yang tidak baik.

Solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di jalur pantura Rembang itu yakni mempercepat rencana pembangunan jalur lingkar. Karena rencana ini seolah mandek setelah sejak beberapa tahun digulirkan.

Mandeknya rencana pembangunan ini bukan karena keinginan pemerintah daerah setempat, namun lambatnya proses tahap FS atau uji kelayakan di Balai Pelaksana Jalan Nasional (B2PJN) V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).

Padahal jalur lingkar yang rencananya dibangun sepanjang 25,67 kilometer dengan melintasi 3 Kecamatan, yaitu Kaliori, Rembang, dan Lasem tersebut sangat efektif untuk mengendalikan tingginya arus lalu lintas di dalam kota. Kendaraan berat tak akan menjadi gangguan, dan roda ekonomi makro juga tak akan terganggu dengan kebijakan pelarangan operasional, karena truk-truk masih bisa terus beroperasi.

Pemerintah setempat harus terus mendorong pemerintah pusat agar proses uji kelayakan tersebut segera kelar, sehingga proses pembangunan bisa segera dimulai. Memang membutuhkan waktu yang tidak cepat untuk membangun jalur lingkar ini, namun jalan ini akan menjadi solusi jangka panjang atas masalah lalu lintas di Rembang yang selama ini membuat pusing. (*)

Tantangan Guru di Zaman Kekinian

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

GURU merupakan seorang pembimbing dan penuntun untuk menjadikan seseorang menjadi pintar dan dewasa dalam berpikir maupun bersikap. Peran seorang guru menjadi sangat vital bagi perkembangan generasi muda, sebab, mereka adalah “orang tua” bagi anak-anak yang sebagian waktunya, setiap hari dihabiskan di sekolah.

Maka tak heran, jika peran guru mendapatkan sorotan dari masyarakat luas. Sebab, guru menjadi kunci vital terhadap maju atau tidaknya dunia pendidikan. Mereka yang menjadi nahkoda untuk membawa anak didiknya ke sebuah tujuan pendidikan yang berkarakter dan bermoral, dengan jalur atau proses yang belum tentu sama antara satu guru dengan guru lain.

Tak dapat dipungkiri pula, dalam proses tersebut, terkadang ada tindakan yang “kurang wajar” dan justru bisa berdampak adanya ketidaksesuaian dengan kondisi masa kini. Bahkan, bisa pula mengakibatkan fatal terhadap kondisi psikis dan fisik dari peserta didik. Dapat dibayangkan, jika hal seperti ini dapat memicu reaksi dari publik, apalagi, kini zamannya sudah era sosial media, yang sangat memungkinkan informasi-informasi terkait apa yang terjadi dalam dunia pendidikan menyebar dengan sangat cepat.

Contoh saja, dalam beberapa hari terakhir ini, dunia pendidikan kembali menjadi sorotan publik. Bukan soal prestasi tentunya, sebab, jika hal seperti itu terkadang tak terlalu “dihebohkan” oleh publik, khususnya netizen.

Kali ini terkait dengan insiden adanya belasan siswa SMAN 1 Mlonggo, Jepara, yang pingsan akibat menjalankan sanksi atau hukuman yang diperintahkan oleh kepala sekolahnya. Sanksinya berupa lari, baris berbaris dan bersih-bersih dalam kondisi diguyur hujan deras. Mereka, yang fisiknya tak kuat karena kedinginan, lantas pingsan dan harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Bahkan, dua di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit.

Peristiwa ini bermula, ketika, pada hari itu ada puluhan siswa yang terlambat masuk sekolah, yang memang jam masuk dimajukan setengah jam lebih awal, yakni pukul 06.30 WIB. Hal ini tak lepas adanya program bersih lingkungan atau yang disebut Jumat Bersih.

Kepala sekolah sendiri menyampaikan, jika jam masuk dimajukan lebih awal, agar tidak mengganggu jam kegiatan belajar mengajar dengan adanya Program Jumat Bersih tersebut. Namun, yang terjadi hari itu, ada lebih dari 50 siswa yang datang terlambat dan tidak dapat masuk karena pintu gerbang sudah dikunci. Selanjutnya, mereka pun terkena sanksi.

Dalam hal ini, sang kepala sekolah juga mengatakan jika sanksi yang diberikan kepada siswanya itu bukan dimaksudkan untuk menyiksa dan tidak menginginkan peristiwa pingsannya belasan siswa itu terjadi. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pendidikan disiplin dan pendidikan karakter.

Namun demikian, hal tersebut sudah terlanjur terjadi. Gelombang protes pun muncul dari berbagai lini, khususnya orang tua dan siswa. Bahkan, pada hari berikutnya, siswa melakukan aksi demontrasi layaknya mahasiswa atau ormas yang membawa beragam karton yang bertuliskan tuntutan, yang intinya menuntut agar Kepala SMAN 1 Mlonggo lengser.

Sikap serius juga ditunjukkan oleh Pemkab Jepara Plt Bupati Jepara Ihwan Sudrajat secara langsung melaporkan adanya peristiwa ini kepada Pemprov Jateng, dan memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jateng untuk mengganti posisi kepala sekolah yang saat ini dijabat Gunawan.

Dari peristiwa ini, setidaknya, bisa menjadi pembelajaran bagi dunia pendidikan untuk melakukan pembenahan dalam proses mendidik dan mengajar. Sehingga, ke depan tidak muncul lagi cara mendidik yang sebenarnya dimaksudkan untuk kebaikan, namun, justru pola yang diterapkan tidak sesuai. Pola-pola lama, yang terkadang cara pengajarannya “disisipkan” kekerasan fisik, sudah seharusnya tidak lagi muncul dalam pola pendidikan saat ini dan ke depannnya.

Seperti halnya yang disampaikan Anies Baswedan, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu lalu, bahwa, tantangan besar guru saat ini adalah bisakah guru menjadi teladan soal integritas? Bisakah kepala sekolah membuat sekolahnya menjadi zona berintegritas?

Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu di antaranya, adalah bagaimana cara berpikir guru yang harus diubah dari yang hanya sekadar menjalankan kewajiban untuk mendapatkan gaji. Menjadi guru harus punya kreasi dalam mendidik.

Dalam mendidik, guru juga seyogyanya tak menerapkan sikap otoriter, sehingga hal itu berakibat terhadap berkembangnya kreatifitas siswa. Seorang guru memiliki kewenangan untuk mendidik dengan cara mereka, namun, bukan semaunya mereka, yang justru tidak menghasilkan proses pembelajaran yang membuat nyaman siswa, sehingga tidak memacu siswa untuk lebih kreatif akibat ketidaknyamanan tersebut.

Namun demikian, guru tidak pula harus bersikap permisivisme. Dalam hal ini, guru tidak harus memberikan keleluasaan yang sebebas-bebasnya, sehingga justru menabrak aturan dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Sebab, fungsi guru adalah membimbing dan mengarahkan anak didiknya menjadi pribadi yang baik dan berkarakter.

Jika begitu, ternyata berat ya menjadi seorang guru? Ya, guru bukan hanya sebuah profesi, tetapi guru merupakan tugas mulia yang membutuhkan keikhlasan untuk mengabdikan diri mendidik siswa, seperti halnya mereka mendidik anak-anak mereka di rumah. Mereka punya kewajiban menyanyangi anak didiknya seperti halnya anak mereka sendiri. Maka ada baiknya, yang kini mengabdikan diri menjadi pendidik, menoleh kembali, apakah selama ini sudah benar-benar sesuai tujuan sebagai seorang guru, ataukan hanya sekadar menjalankan kewajiban.

Mengetahui beratnya tanggung jawab seorang guru seperti itu, tentulah, kita patut memberikan apresasi yang tinggi terhadap guru dan memuliakan guru. Masyarakat juga memiliki peran penting untuk ikut dalam mengurangi beban guru, khususnya terkait dengan kesejahteraan mereka.

Kita berharap, ke depan, dunia pendidikan di Indonesia semakin maju dalam tatanan moral yang beradab dan tidak melepaskan nilai-nilai budaya yang dimiliki. (*)

Pilkada Jepara Butuh Lebih dari Kata Komitmen

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

KASUS Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentu masih sangat segar diingatan kita. Mantan Bupati Belitung Timur itu dianggap menghina Alquran atas pernyataannya tentang Surat Al Maidah saat berada di Kepulauan Seribu.

Akibatnya, ribuan umat Islam dari berbagai daerah turun ke jalan untuk menuntut politisi yang diusung PDIP cs dalam Pilgub DKI tersebut diadili. Beberapa kali mereka melakukan aksi di Ibu Kota hingga menjadi sorotan dunia.

Untuk menegakkan keadilan, gubernur yang dikenal dengan ketegasannya itupun menjalani proses hukum. Saat ini kasus tersebut masih berlangsung dan selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Lain kasus di Ibu Kota, lain kasus di daerah. Kabupaten Jepara yang juga bakal menggelar pesta rakyat berupa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) situasinya juga mulai memanas.

Kali ini, naiknya tensi politik berawal dari debat publik Calon Bupati/Wakil Bupati yang digelar KPU di Gedung Wanita Jepara belum lama ini. Dalam debat tersebut, calon bupati dari unsur petahana nomor urut 2 Ahmad Marzuqi menyampaikan beberapa dalil yang diambil dari Alquran.

Hanya saja, dalil yang diucapkan justru dicemooh oleh para pendukung lawan politiknya (Subroto-Nur Yaman). Hal itu membuatnya kecewa berat.

Kekecewaan tersebut pun diungkapkan saat rapat evaluasi bersama semua elemen di Kantor KPU Jepara. Dalam kesempatan itu, ia menilai cemoohan yang dilakukan para pendukung tak seharusnya dilakukan .

Itu karena, tindakan tak terpuji tersebut dikhawatirkan akan melukai hati nurani umat Islam, khususnya di Kabupaten Jepara. Terlebih lagi, di Jepara mayoritas warganya beragama Islam.

Menanggapi hal tersebut, tim sukses Subroto-Nur Yaman menyambut positif kekecewaan tersebut. Hanya, ia menilai para pendukung yang dimaksud tak berkeinginan untuk mencemooh. Itu hanya luapan pro kontra yang diucapkan saat mendengar visi misi yang diucapkan.

Karena itu, ia dan semua pihak termasuk KPU dan Panwaslu berkomitmen untuk menjaga situasi pilkada supaya tetap kondusif.

Berkaca dari kasus tersebut, sensitifitas Suku, Ras, dan Agama masih sangat mudah menimbulkan konflik.  Artinya semua pihak harus bisa menahan diri untuk menjaga tutur kata ataupun tindakan berlebihan selama proses pilkada.

Hal tersebut supaya kondusifitas bisa terjaga. Apalagi, pilkada yang digelar bertujuan untuk memilih pemimpin selama lima tahun ke depan. Praktis, semua tindakan selama masa kampanye akan menjadi salah satu sudt pendang masyarakat menilai bagaimana kepemimpinan jika mereka terpilih.

Jangan Bawa Agama untuk Menangkan Pilkada

Sebenarnya, konflik pilkada yang dilatar belakangi SARA bisa dihindari sedini mungkin. Salah satunya dengan menghindari  bahkan tidak melibatkan agama dalam bentuk apapun.

Pelibatan agama yang dimaksud adalah tidak mencampur adukkan urusan umat dengan Pilkada. Misalkan saja tidak melakukan kampanye dalam acara pengajian ataupun kegiatan keagamaan lainnya.

Hal itu tentu sangat penting dilakukan. Ini karena urusan kampanye dan agama sangat berbeda jauh. Meski agama mengajarkan untuk memilih pemimpin yang baik perilakunya, dan memiliki sifar jujur, Amanah, serta bisa bertanggung jawab, bukan berarti kampanye bisa disisipkan dalam beragama.

Itu karena di dalam sebuah jamaah keagamaan, terutama pengajian, belum tentu hanya dihadiri pendukung satu calon. Hal itulah yang bisa membuat suasana meruncing.

Selain itu, untuk menghindari konflik para calon juga harus menghindari penggunaan dalil, kutipan ayat suci, hingga menghindari isu negatif kepada lawan politik. Jika itu dilakukan, masyarakat sedikit demi sedikit akan bisa mengadopsi tehnik kampanye tersebut dikemudian hari.

Terlebih lagi, kedua calon Bupati Jepara sudah makan banyak asam garam di dunia politik. Praktis mereka mempunyai jurus jitu untuk memenangkan pilkada tanpa saling menyinggung satu sama lain.

Apalagi, di dalam dasar Negara Indonesia, sudah dikatahui bila rakyat yang ada sangat majemuk. Itu pun tertuang dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dengan kata lain, Indonesia yang dimulai dari daerah bisa maju jika saling menhargai satu sama lain.

Dengan begitu, sudah bukan saatnya untuk membawa agama ke ranah politik. (*)

Jangan Seret Birokrasi ke Dalam Dendam Politik

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

TERKATUNG-KATUNGNYA  pelantikan pejabat dan aparatur sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pati, langsung membuat orang berpikir ini adalah imbas dari masalah politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati, yang bakal digelar 15 Februari 2017. Pati menjadi satu-satunya daerah di wilayah eks-Karesidenan Pati yang belum melakukan pelantikan.

Dampaknya pun luas, tak hanya sekadar nasib ratusan pejabat yang terkatung-katung, melainkan ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah ini belum menerima gaji dan tunjangan. Dampak yang lebih luas lagi tak ada pejabat struktural yang mempunyai kewenangan, karena sejatinya jabatan mereka sudah selesai pada 31 Desember 2016, dan yang pasti pelayanan kepada masyarakat pasti akan terganggu total.

Memang sesuai surat edaran yang diterbitkan 31 Desember 2016, para pejabat ini diperintahkan untuk tetap menjalankan tugas administrasi dan pelayanan seperti biasa. Namun mereka tak punya kewenangan atau tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan kebijakan yang sifatnya strategis.

Semua daerah kini sudah mulai bekerja dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berubah nama mulai berlari menyesuaikan pekerjaan baru, sementara SKPD-SKPD yang benar-benar baru, mulai menata diri agar segera siap menjalankan tugas. Hanya di Pati saja yang mandek, karena adanya kisruh ini.

Tentu saja ini sangat disesalkan, apalagi kisruh ini ditengarai kuat sebagai ekses dari masalah politis di Pati yang kian memanas. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono belum mau untuk melakukan pelantikan susunan pejabat struktural, karena ternyata di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah ada daftar nama para pejabat, sebelum Budiyono mengirimkan daftar usulan pejabat yang akan dilantik.

Daftar nama pejabat yang masuk ke Kemendagri sebelum usulan dari Budiyono itu disebut-sebut disusun sebelum Budiyono menjabat sebagai Plt bupati Pati. Artinya, daftar pejabat struktural itu disusun saat Calon Bupati Pati Haryanto masih aktif sebagai bupati, atau sebelum ia cuti untuk mengikuti pilkada.

Dari sini bisa kita lihat terdapat tarik ulur kepentingan antara keduanya. Haryanto mengusulkan nama-nama yang berpihak padanya untuk masuk dalam gerbong, sementara Budiyono juga punya usulan lain. Sehingga Budiyono sebagai pihak yang saat ini mempunyai wewenang untuk melakukan pelantikan, mencoba menunjukkan taringnya, dengan menunda pelantikan, hingga ada penyesuaian daftar pejabat.

Dari sini pula banyak orang yang membaca bahwa kisruh ini dilatarbelakangi oleh sentiment politik. Budiyono diketahui mempunyai obsesi untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati pada Pilkada Pati 2017. Hanya saja semua partai politik (parpol) yang mempunyai kursi di DPRD Pati telah dikuasai oleh Haryanto yang maju berpasangan dengan Saiful Arifin (pengusaha).

Hanya Partai Nasdem yang memutuskan tak mengajukan calon dalam pilkada ini. Dari sini banyak yang menilai ada semacam dendam politik yang melatarbelakangi kisruh pelantikan ASN di Pati tersebut.

Apalagi baik Budiyono maupun Partai Nasdem belakangan ini sering disebut-sebut sebagai pihak yang ada di belakang relawan kotak kosong, meskipun Budiyono dengan tegas membantahnya. Keberadaan relawan kotak kosong ini sudah sangat jelas untuk menghentikan atau menggagalkan suksesi Haryanto-Arifin untuk memimpin Pati.

Ribuan PNS di Pati kini tengah galau akibat berlarut-larutnya pelantikan tersebut. Apalagi mereka juga belum gajian, sehingga dikhawatirkan akan berdampak serius pada kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Hingga kini belum ada kepastian kapan pelantkan akan dilakukan. Kemendagri sendiri ternyata sudah mengeluarkan ultimatum agar Plt Bupati Pati segera melakukan pelantikan pejabat struktural. Kemendagri memberi waktu hingga Kamis 5 Januari 2015. Jika sampai tanggal ini belum ada pelantikan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo harus turun tangan.

Kita berharap konflik ini segera berakhir, sehingga pemerintahan di Pati bisa berjalan dengan maksimal. Kita juga berharap jajaran birokrasi tak lagi diseret-seret ke masalah politik pribadi atau golongan, apalagi sejatinya ASN merupakan pelayan rakyat, yang sudah diatur undang-undang untuk netral dan tidak boleh terlibat politik praktis. Kita semua berharap kisruh ini segera rampung. (*)

Menanti Taji Tim Saber Pungli

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

LIMA hari lalu, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tingkat Kabupaten Rembang telah dikukuhkan secara resmi oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz. Pengukuhan ini sekaligus menandai dimulainya tugas tim yang beranggotakan lintas profesi, di antaranya dari kepolisian, TNI, kejaksaan  maupun perwakilan dari lingkup pemkab.

Dalam kesempatan itu, bupati telah mewanti-wanti kepada tim agar bekerja secara professional dan proporsional. Tim juga telah diingatkan agar tidak tebang pilih dalam upaya pemberantasan pungutan liar yang ada di Rembang.

Untuk itu, bupati meminta agar koordinasi dan komunikasi antaranggota diintensifkan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, nantinya tidak ada miskomunikasi untuk mengungkap sebuah kasus pungli.

Hal ini juga langsung direspon oleh Ketua Tim Saber Pungli Kompol Pranandya Subyakto yang kini juga menjabat sebagai Wakapolres Rembang. Dirinya menegaskan, jika timnya akan langsung tancap gas untuk menjalankan tugasnya.

Setidaknya, di dalam tim yang dipimpinnya sudah ada empat pokja, yang masing-masing memiliki tugas vital. Yakni pokja unit intelijen, unit pencegahan, unit penindakan dan unit yustisi.

Terbentuknya Tim Saber Pungli ini, perlu kita apresiasi, meskipun hal seperti ini merupakan kebijakan turunan, yang “mau tidak mau” memang harus ada di setiap daerah, termasuk pula di Kabupaten Rembang.

Setidaknya, dengan terbentuknya Tim Saber Pungli ini, masyarakat memiliki tempat untuk menaruh harapan, supaya praktik pungutan liar benar-benar hilang, minimal bisa berkurang, khususnya di Rembang.

Meski saat ini kinerja dari tim tersebut belum terlihat nyata oleh masyarakat, namun, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja, dan benar-benar bekerja. Sehingga, nantinya tak ada persepsi negatif dari masyarakat kepada tim.

Setiap sudut instansi, tentunya, memiliki potensi terjadinya praktik pungli, baik itu dengan nominal yang kecil hingga besar. Sehingga, tim memiliki ruang yang luas untuk mengungkap terjadinya praktik pungli tersebut. Termasuk di masing-masing intansi, dari anggota tim bekerja.

Nah, di sinilah kemauan untuk menindak bagi anggota tim diuji. Sebab, ketika itu terjadi di salah satu intansi dari mereka berasal, setidaknya itu juga “mencoreng” nama baik intitusi yan ditempati. Atau, malah jangan-jangan nantinya jika diusut lebih lanjut, bisa mengarah kepada dirinya. Semoga tidak.

Tim Saber Pungli, tentunya juga tak akan bisa bekerja secara maksimal tanpa ada peran dari masyarakat. Untuk itu, masyarakatpun perlu berpartisipasi dalam upaya pemberantasan praktik pungutan liar ini. Salah satu caranya adalah, memberikan informasi kepada tim, jika melihat atau menemukan praktik pungli. Secara gamblang, tim juga sudah menyebar nomor aduan, yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melapor.

Masyarakat tak boleh berpangku tangan dalam upaya pemberantasan pungli ini. Sebab, hal tersebut bukan hanya tanggung jawab dari Tim Saber Pungli, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Negara yang secara perlahan bebas dari praktik korup. (*)

Tahun Baru jadi Momentum Kudus Bersih dari Karaoke

Akrom Hazami red_abc_cba@yahoo.com

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

TAHUN 2016 segera berakhir dalam hitungan jam. Yang berarti 2017 siap menyongsong. Ada berbagai cerita kelam yang harus ditutup. Seperti halnya di Kudus.

Satu di antaranya adalah ihwal tempat karaoke. Sesuai aturan yang ada yakni Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang hiburan malam, pub, termasuk hiburan karaoke. Dalam aturan itu, di antaranya melarang tempat karaoke beroperasi.

Aturan tinggal aturan. Mungkin aturan dibuat untuk dilanggar. Sebab, tempat karaoke masih banyak yang beroperasi. Meski kadang harus petak umpet dengan Satpol PP setempat. Tampak upaya separuh hati menegakkan perda masih melanda Satpol PP.

Ditambah lagi, beberapa waktu lalu para pekerja tempat hiburan menggelar aksi meminta tempat karaoke tetap buka. Tapi suara mereka redam dengan ketegasan bupati. Intinya, tempat karaoke tetap dilarang beroperasi.

Namun ketegasan bupati tak berjalan mulus di lapangan. Nyatanya, satu tempat karaoke New Lobby  di Jati, Kudus masih beroperasi seperti biasa. Ironisnya, di tempat itu malah terjadi pembunuhan yang dilakukan sesama pengunjung.

Sontak masyarakat dibuat melongo. Sebab sepengetahuannya bahwa tempat karaoke sudah tutup semua. Tapi ternyata tidak. Ada apa dengan aturan itu? Belum lagi rasa tak percaya yang dobel muncul. Yakni diketahui pelaku pembunuhannya adalah oknum TNI. Duh!

Merasa ada yang tidak beres, Bupati Kudus Musthofa, bereaksi.  Merasa kecolongan, maka pemerintah setempat langsung bertindak tegas. Semoga benar-benar tegas. Yaitu, pemkab akan menutup seluruh karaoke yang masih beroperasi sebelum tahun baru tiba.

Bupati bekerja sama dengan forkopinda, seperti TNI, Polri, dan Satpol PP sepakat dan tegas akan  menutup tempat karaoke. Dia ingin menjaga Kudus lebih kondusif dengan suasana masyarakat religi, dan penuh persaudaraan, dengan mengikuti aturan.

Apa yang diupayakan bupati mendapat dukungan dari Kapolres dan Dandim 0722 Kudus serta Satpol PP sebagai penegak perda pemkab. Mereka akan turun sampai karaoke benar-benar bersih. Pihaknya telah membentuk tim. Selain dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP, juga ada Ketua DPRD, tim dari SKPD terkait termasuk Dishub dan Disbudpar.

Harapannya, pemerintah setempat bisa menaati aturan yang telah dibuat. Sudah cukup ketidaktegasan kalian justru berujung pada kriminalitas. Jangan ada ‘tapi’, ‘nanti’, atau ‘alasan’ lainnya untuk menindak tegas tempat karaoke bandel. Sikap tegas untuk menegakkan aturan, agar tempat karaoke benar-benar tutup, harus dilakukan. (*)

Harusnya Semua Jempol Bisa Seperti Jempol Telolet

Siti Merie  merqi194@yahoo.com

Siti Merie
merqi194@yahoo.com

ADA banyak kisah yang datang dari Jepara akhir-akhir. Semuanya menjadi cukup fenomenal, yang pastinya mampu mengangkat nama kabupaten paling utara di Pulau Jawa itu ke berbagai level. Baik nasional, bahkan internasional.

Pertama tentu saja adalah anak-anak yang berasal dari Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Mereka berhasil menduniakan seruan ”om telolet om”, yang lantas menjadi viral di dunia. Dari anak-anak ini, sekarang setiapkali ada kendaraan besar yang lewat, selalu saja mendapat permintaan untuk membunyikan klakson mereka. Entah bagaimana bunyinya, penikmat ”om telolet om” sudah cukup senang, saat permintaan mereka dipenuhi oleh sopir kendaraan.

Yang juga tidak kalah viral dan terkenalnya, adalah cerita seorang ibu asal Kabupaten Kudus, yang harus membayar jutaan rupiah untuk hidangan yang dia makan di sebuah rumah makan di Pantai Bandengan, Jepara. Tulisan sang ibu di akun media sosial (medsos) Facebook miliknya itu, lantas di-share begitu banyak orang, sehingga menarik perhatian banyak pengguna medsos. Semua ramai-ramai meng-share akun tersebut, sehingga beritanya juga menjadi fenomenal.

Ada satu persamaan dari kedua peristiwa itu. Di mana kedua-duanya memakai jempol saat beraksi. Kalau dulunya, fenomena ”om telolet om” itu menggunakan kardus yang ditulis untuk diperlihatkan kepada sopir bus, sekarang ini orang-orang tinggal mengacungkan dua jempolnya, saat bus akan melintas. Dan sang sopir segera paham apa yang harus dilakukan. Kedua jempol pencari ”suaka telolet” inilah, yang menjadi tanda bagi sopir, untuk membunyikan klaksonnya.

Sementara seorang ibu dari Kudus itu, juga menggunakan jempolnya, untuk menulis kisahnya saat jajan di Pantai Bandengan. Termasuk menuliskan kekecewaannya dengan harga dari penjual ikan bakar di Bandengan, yang dianggap seenaknya saja menetapkan harga makanan dan minuman. Dari jempol sang ibu itulah, cerita tersebut menjadi viral kemana-mana.

Namun, ada yang berbeda dari penggunaan jempol-jempol itu. Kalau jempol telolet biasanya pasti berbuah suara klakson yang berirama dan membuat riang pemintanya, namun jempol sang ibu yang kecewa itu menghasilkan beberapa hal yang terbilang luar biasa. Contohnya adalah warung yang di Bandengan yang dinilai menerapkan harga tidak wajar itu, lantas menarik perhatian banyak orang. Meski situasinya juga tetap sepi, layaknya sebelum peristiwa itu terjadi. Karena dari beberapa obrolan banyak orang di Bandengan, warung itu memang dikenal suka menerapkan harga yang tidak wajar bagi pengunjungnya. Sehingga banyak yang tidak kembali lagi makan di sana.

Bukan itu saja. Pihak-pihak yang terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Jepara segera mengambil tindakan. Dinas memanggil pengelola pantai dan pemilik warung, untuk diklarifikasi. Bahkan, pemilik warung juga sudah diberi peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, kalau tidak maka dinas siap untuk memberi sanksi tegas berupa penutupan izin jualan. Ditambah lagi, warung harus menyediakan daftar menu makanan, sehingga pembeli dapat memilih menu mana yang mereka inginkan.

Ditambah lagi, pengelola Pantai Bandengan juga memasang spanduk atau papan pengumuman, yang isinya imbauan kepada pengunjung, untuk pintar-pintar memilih warung makan di sana. Juga pengumuman bahwa semua warung sudah dilengkapi dengan daftar harga, yang akan memudahkan pembeli. Spanduk itu dipasang di beberapa titik strategis di Bandengan.

Sebuah hasil yang sama-sama bagus tentunya. Baik yang jempol telolet maupun jempol si ibu tadi. Kedua jempol ini memberikan sebuah pelajaran bahwa, seharusnya setiap jempol memang digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang bisa memberikan manfaat lebih kepada semua orang. Jempol telolet, bisa membawa kebahagian bukan saja kepada pemilik jempolnya semata, namun kepada semua yang mendengar klakson bus yang melintas. Sedangkan jempolnya si ibu tadi, bisa membawa dampak perbaikan terhadap layanan masyarakat di lokasi umum atau publik. Perbaikan ini diharapkan bukan hanya dalam skala kecil saja, melainkan juga semua tempat wisata di Kabupaten Jepara, melakukan tindakan melindungi pengunjung yang datang ke tempatnya. Sehingga pengunjung akan aman, nyaman, dan pulang dengan kondisi tersenyum. Dan suatu saat bisa kembali lagi ke sana.

Bijaksana menggunakan jempol, sudah begitu sering disampaikan. Terutama di era media sosial seperti sekarang ini. Sudah banyak contoh bagaimana repotnya aparat penegak hukum, yang harus berurusan dengan jempol. Aksi saling lapor, dilakukan karena hasil dari jempol pengguna medsos, yang dengan santainya menuliskan sesuatu yang berkaitan dengan suku, agama, dan ras (SARA) yang dianggap melecehkan atau menghina orang lain, menge-share berita-berita yang lebih banyak hoax-nya daripada kebenarannya, dan penggunaan jempol yang tidak bijaksana lainnya. Seolah lupa bahwa di Indonesia ada yang namanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan seseorang di dunia maya. Belum lagi ditambah dengan edaran kapolri mengenai hate speech, sepatutnya menjadikan diri kita waspada jika melakukan sesuatu dengan media sosial kita.

Saat seseorang menuliskan sesuatu di media sosial, pasti terlihat ”gagah” karena sudah bisa menuliskannya. Apalagi jika mendapatkan pernyataan suka atau like dari pengikutnya, semakin membuat busung ini dada. Terlebih, jika komentar yang masuk juga tidak terkira banyak. Semakin bangga kita. Karena memang itulah yang diharapkan dari kebanyakan pemilik akun medsos. Hanya saja, saat tulisan itu berimplimentasi dengan hukum, coba lihat bagaimana lemah lunglainya sang pemilik akun, menangis-nangis meminta maaf, dan memohon supaya tidak diproses hukum. Semua menjadi lemah di hadapan penyidik hukum. Dan kasus-kasus seperti itu, banyak terjadi.

Barangkali semua orang berpikir bahwa akun-akun yang dimilikinya adalah akun pribadi yang kemudian menjadi hak mereka sepenuhnya. Namun yang harus diingat adalah, akun tersebut terkadang menjadi akun publik yang bisa dilihat banyak orang. Yang kemudian bebas dibaca banyak orang, dan kalau suka langsung di-share ke banyak orang juga. Sehingga, ranah akun menjadi ranah umum sekarang ini.

Punya akun Facebook, kan? Saat Anda membukanya setiap hari, coba baca apa yang ditulis Facebook dalam kolom timeline-nya. Di sana hanya ada tulisan ”apa yang anda pikirkan sekarang”. Bukan ”apa yang anda ingin tuliskan sekarang”. Seolah Facebook sudah membatasi bahwa, apa yang anda pikirkan, harusnya dipikirkan terlebih dahulu jika ingin menuliskannya. Karena terkadang apa yang dipikirkan, hanya akan mengendap menjadi pemikiran tanpa sempat tertuang. Pikirkan terlebih dahulu apakah pemikiran Anda itu, memang sudah layak untuk dituliskan kemudian. Ingat, Facebook, Twitter, Instagram, Path, dan lainnya itu, sama sekali tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang sudah Anda tuliskan. Sehingga, tanggung jawab ada pada jempol Anda sendiri.

Jadi, alangkah baiknya kalau kemudian kita berjanji kepada jempol kita sendiri, untuk lebih bijaksana menggunakannya. Dalam dunia medsos, berjanjilah pada jempol, untuk tidak menyebarkan berita hoax, fitnah, apalagi provokasi. Biarkan jempol hanya menyebarkan virus telolet, yang sanggup bikin orang lain tersenyum. (*)

Robohnya Atap SDN 2 Golantepus Jadi Potret Lambannya Tindakan Pemerintah

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

ROBOHNYA atap SDN 2 Golantepus, Kecamatan Mejobo harus menjadi pelajaran berharga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Apalagi, dari pemberitaan media, termasuk MuriaNewsCom, kondisi atap SD tersebut memprihatinkan sejak 2011 lalu.

Sementara, kepala sekolah yang menjabat bukan tidak mau mengadu ke pemerintah. Hampir tiap tahun, ia mengajukan perbaikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan. Sayang, usulan tersebutselalu ditolak. Giliran diterima, baru akan direalisasikan pada 2017 mendatang.

Namun, ibarat penyakit yang sudah menaun, atap sekolah KO duluan.  Dua atap bahkan roboh secara bersamaan, Senin (19/12/2016) pagi. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Padahal, satu jam sebelum roboh, puluhan siswa baru mengembalikan raport.

Kasus SDN 2 Golantepus sebenarnya bukan satu-satunya di Kudus. Selasa (11/10/2016) lalu, puluhan siswa SD 3 Demaan, Kecamatan Kota, nyaris ketiban atap plafon sekolah. Beruntung, meski lapuk, kayu penyangga plafon tersebut tak langsung ambrol dan siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar langsung bisa diungsikan.

Meski tak ada korban, namun kegiatan belajar sempat terganggu. Puluhan siswa di ruangan yang ambrol akhirnya melanjutkan kegiatannya di Musala. Hal itu pun dilakukan beberapa hari hingga plafon atap sekolah selesai diperbaiki.

Kasus SD 3 Demaan tersebut terbilang cukup beruntung dibanding SD 2 Golantepus. Meski berpas-pasan dengan libur panjang, namun SD 2 Golantepus memiliki pekerjaan yang lebih banyak.

Kepala SD 2 Golantepus Kusno langsung ambil langkah cekatan. Ia pun seolah tak mau ambil risiko. Ruangan kelas lainnya yang sama-sama sudah berumur dan memprihatinkan dipastikan tak akan digunakan untuk kegiatan belajar.

Mereka akan dipindah ke tiga tempat berbeda. Puluhan siswa dari dua kelas (V dan VI) di TPQ setempat, dua kelas di gedung baru perpustakaan, dan sisanya lagi menggunakan ruangan kelas 1 yang baru dibangun. Hal itu untuk mencegah jatuhnya korban jika sewaktu-waktu atap yang belum pernah di renovasi sejak tahun 2000-an itu ambruk.

Melihat fakta tersebut, harusnya Dinas Pendidikan bisa mengantisipasi hal tersebut lebih dini. Meski DAK adalah kewenangan pemerintah setempat, namun pihak dinas harusnya lebih sering turun ke lapangan untuk meninjau keadaan sekolah yang mengajukan renovasi.

Peninjauan tersebut untuk memeriksa gedung sekolah yang diajukan. Jika memang keberadaan sekolah tidak memungkinkan, dinas bisa memberikan laporan langsung kepada bupati. Hal itu dimaksudkan supaya pemerintah bisa mendapatkan data riil di lapangan.

Dengan data lapangan yang akurat serta ada perkiraan daya tahan bangunan, setiap pemimpin daerah tentu akan memiliki ancang-ancang untuk pemberian bantuan. Kalaupun tidak bisa didanai DAK karena keterbatasan anggaran, dinas bisa memberikan arahan renovasi menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Apalagi, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kudus, Kasmudi, beberapa kali menjelaskan, jika dana BOS dari pusat bisa digunakan untuk merenovasi bangunan sekolah.

Hanya saja, penggunaan dana BOS untuk renovasi bangunan tersebut, dibatasi 10 persen dari dana yang diterima sekolah. Itupun, bangunan masuk dalam kategori rusak ringan.

Artinya, sekolah bisa melakukan pembenahan jika mendapati kerusakan ringan. Dengan perawatan tersebut, tidak mungkin ada sekolah mengalami kerusakan parah seperti SD 2 Golantepus dan roboh sebelum sempat diperbaiki.

Selain itu, dikutip dari website resmi Kemendikbud RI, dana BOS selalu tersalurkan tiap tahun. Hanya jumlahnya berbeda-beda dan dicairkan setiap tiga bulan (triwulan) sekali. Sekolah yang mendapat BOS juga lengsung menerima melalui rekening.

Kendati demikian, tidak semua sekolah faham betul dengan Juklak atau Juknis penggunaan 10 persen anggaran BOS tersebut. Dengan kata lain, Disdikpora harus mau menjelaskan secara rutut petunjuk teknis ke sekolah-sekolah supaya tak ada lagi berita sekolah roboh.

Jangan sampai, niatan untuk membantu dunia pendidikan supaya selaras malah membuat pihak sekolah terjerat kasus hukum. Ini mengingat penggunaan dana BOS sangat rentan dengan persoalan hukum.

Guna meminimalisir hal tersebut, dinas bisa bekerja sama dengan Dewan Pendidikan setempat. Peranan dewan pendidikan sebagai fungsi kontrol bakal memudahkan pengawasan pembangunan.

Jika itu berjalan, kasus robohnya sekolah dipastikan bisa ditekan. Pemerintah pun bisa menggeber kualitas pendidikan tanpa kendala prasarana. Yang lebih penting lagi, pemerintah tidak terkesan lamban untuk merenovasi sekolah. (*)

Munculnya Pak Ogah Harusnya Jadi Tamparan Keras

Ali Muntoha  muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

ADA dua penyebab yang mendorong masyarakat bawah harus terlibat langsung pada masalah yang seharusnya menjadi bidangnya pemerintah atau aparat hukum. Jengah dan apatis biasanya yang menjadi alsan warga harus ikut turun tangan. Sehingga kadangkala mereka harus berbenturan dengan hukum dan aturan-aturan tertentu.

Kita ambil contoh, masyarakat yang sudah jengah dengan penegakan hukum, mereka akan langsung turun tangan membuat peradilan jalanan. Maka di berbagai daerah kita sering menemukan adanya maling yang babak belur, atau sampai kehilangan nyawa setelah dihajar secara membabi buta oleh warga.

Ribuan hingga jutaan orang turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi, atas berbagai masalah. Mereka merasa ada yang harus dikawal ataupun karena ragu penegakan hukum akan dilakukan dengan tegas. Kehadiran masyarakat bawah ini menjadi cambuk atau bahkan sebagai pelecut, untuk menata berbagai masalah pada relnya.

Tak hanya masalah-masalah besar, pada hal-hal yang sepele pun terjadi. Misalnya kehadiran Pak Ogah. Meskipun sepele, hal ini seharusnya menjadi tamparan yang sangat keras, bagi polisi atau pemangku kepentingan lain. Karena ketidakhadiran polisi ini yang menjadikan Pak Ogah-Pak Ogah bermunculan di jalan-jalan.

Bukan hanya sekadar sebagai ajang mencari “cepekan”, tapi kehadiran Pak Ogah ini muncul karena seolah sudah menjadi puncak kekesalan terhadap polisi. Kita lihat pada akhir pekan lalu (Sabtu 17/12/2016) jalur nasional pantura Kudus, tepatnya di Pertigaan Ngembal, Kudus, muncul beberapa Pak Ogah yang mengatur jalan.

Mereka turun ke jalan bukan punya niat untuk mencari recehan, meskipun pada kenyataanya ada beberapa sopir yang memberi “cepekan”. Tapi mereka tergerak turun ke jalan mengatur arus lalu lintas, karena merasa jengah atas kesemrawutan jalan yang terjadi saat itu. Lampu lalu lintas mati, dan sudah berjam-jam tak ada polisi yang datang untuk mengatur.

Jengah menunggu dan apatis karena yakin tak bakal ada polisi yang datang, Miskan (42) dan dua kawannya langsung menjadi Pak Ogah untuk mengatur lalu lintas. Terbukti, arus lalu lintas yang sejak beberapa jam semrawut langsung terurai.

Kehadiran Pak Ogah ini memang seharusnya jadi tamparan keras, apalagi alasan yang dimunculkan pihak kepolisian pun cukup konyol. Polisi tak tahu kalau lampu lalu lintas mati karena listrik padam, hingga membuat kesemrawutan. Alasan lainnya, polisi mengaku tak mendapatkan laporan dari masyarakat terkait kesemrawutan itu. Padahal ketersendatan arus lalu lintas terjadi hampir di sepanjang jalur pantura di Kudus. “Masa polisi tidak tahu, kan katanya ada CCTV yang memantau lalu lintas?,” kata sejumlah orang.

Terlepas dari itu semua, hal ini bisa jadi pelajaran bagi pihak terkait. Karena kehadiran Pak Ogah ini juga bisa disalahartikan, dan menjadi ajang pemungut recehan secara memaksa bagi oknum-oknum tak bertanggungjawab. Memang kita akui, personel kepolisian tidaklah banyak, sehingga dalam kondisi tertentu tak bisa nataki seluruh masalah.

Jika ini yang jadi persoalan, lebih baiknya jika pihak berwajib merangkul masyarakat sebagai tenaga pengatur lalu lintas swadaya. Mereka bisa didata, dibikinkan wadah sendiri dan diajari cara-cara mengatur lalu lintas. Sehingga ketika mereka ini mengatur lalu lintas, tidak membahayakan diri mereka sendiri atapun pengguna jalan yang diatur.

Ini seperti yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang merekrut tenaga swadaya dari masyarakat sekitar, untuk menjaga perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Seperti yang ada di Kabupaten Grobogan, di mana di daerah ini banyak sekali perlintasan KA tanpa palang pintu, dan sering terjadi kecelakaan. Para penjaga palang swadaya ini juga didata dan diberi pembinaan.

Jika memang ini akan diterapkan, setidaknya cara itu bisa menjadi solusi jangka pendek, sebelum aparat terkait menyiapkan kebijakan atau program untuk mengurai permasalahan lalu lintas yang selalau berkembang. (*)

Buktikan Janji Kalian

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

PENDAPA Museum RA Kartini Rembang menjadi saksi sejarah dilantiknya 43 pemimpin baru yang bakal mengemban tugas menjalankan roda pemerintahan di 43 desa di Kabupaten Rembang.

Mereka ini merupakan hasil produk demokrasi yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin mereka dalam jangka waktu enam tahun ke depan. Untuk itu, pelantikan ini merupakan awal bagi mereka untuk merealisasikan janji yang telah disepakati dengan warganya.

Bupati pun mewanti-wanti kepada kades terpilih untuk bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin desa dengan maksimal. Mereka yang baru dilantik juga diharapkan bisa menjadi pemimpin yang amanah, bisa mengayomi warganya dan jangan sesekali untuk berani menyelewengkan dana desa dengan tujuan mengembalikan modal ketika kampanye.

Berani mencalonkan diri sebagai kepala desa, itu artinya, berani juga menerima konsekuensinya. Termasuk di antaranya adalah pengorbanan materi, tenaga maupun pemikiran. Untuk itu, konsekuensi tersebut, seharusnya sudah dipikirkan sejak awal ketika akan mencalonkan diri sebagai kades.

Dengan begitu, kades terpilih tidak ada upaya untuk mengembalikan modal kampanye dari “bisnis anggaran desa.”

Bahkan, bupati telah memilihkan hari yang dinilai dengan syarat filosofi dan makna. Hari Jumat Kliwon, dinilai merupakan hari baik untuk melakukan pelantikan. Diharapkan, pemimpin baru ini bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Kini saatnya, para kepala desa merealisasikan janji kampanyenya. Para kades terpilih tidak boleh terlalu berlama-lama dana euphoria kemenangan. Sudah saatnya bekerja, dan memastikan rakyat merasakan kehadiran pemimpin dan pelayanan pemerintahan desa dalam kehidupan sehari-hari.

Ada yang perlu menjadi catatan bagi kepala desa yang baru saja dilantik kemarin. Berjalan dalam koridor aturan yang telah ditetapkan pemerintah tentulah harus diikuti. Pun demikian, tak kalah penting adalah, bagaimana sang pemimpin bisa melakukan inovasi pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan norma serta kearifan lokal (local wisdom).

Seorang kepala desa dituntut untuk bisa mengiringi era tekonologi seperti sekarang ini. Sehingga, pola kinerja pemerintahan desa yang terkadang dan dimungkinkan masih cukup banyak yang menggunakan sistem manual, secara perlahan bisa menggunakan teknologi.

Seorang pemimpin masa kini, tak hanya dituntut untuk bisa memimpin rapat dan mengisi acara di pelbagai pertemuan RT atau RW, namun, lebih dari sekadar itu.

Meski levelnya desa, namun, inovasi tak boleh mati dari hanya karena kendala ketidaktahuan perkembangan teknologi. Kades tidak boleh lagi gagap teknologi (gaptek). Kades harus bisa menyesuaikan era kepemimpinannya.

Setidaknya, dengan memanfaatkan teknologi, potensi yang ada di desa yang dipimpinnya tersebut dapat dieksplore dan dikembangkan secara maksimal. Misalkan saja, potensi wisata, sumber daya alam ataupun pengembangan UMKM yang ada di desa setempat.

Pun demikian, pelayanan terhadap masyarakat juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Bisa saja, pengurusan administrasi di tingkatan desa, nantinya sudah bisa menggunakan sistem elektronik. Selain memudahkan warga, hal tersebut juga bisa meminimalisasi adanya pungutan liar.

Dengan hal itu pula, kades juga memiliki tugas penting lainnya, yakni pengembangan sumber daya manusia dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Dua hal ini, menjadi kunci penting dalam mewujudkan desa yang maju dan sejahtera.

Akhirnya, selamat bertugas untuk kepala desa yang baru dilantik. Rakyatmu sudah menunggu bukti dari janji kalian. Saatnya bekerja, saatnya melayani warga dan saatnya berinovasi. (*)