Mental Kita Masih Suka Tak Tertib

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

KETIKA ada seseorang yang diindikasi melakukan tindak pidana korupsi, semua orang lantang berteriak-teriak mengecam dan langsung melabeli sebagai pendosa. Namun ketika kita sendiri atau orang-orang terdekat kita melakukan korupsi, kita akan langsung bungkam, bahkan menganggapnya bukan sebagai sebuah kejahatan.

Apalagi sering kali kita tak menyadari tindakan sehari-hari kita juga masuk dalam kategori korupsi. Kita cenderung mengabaikannya, karena menganggap hal itu sebagai sebuah remeh temeh. Terlambat datang kerja, mengabaikan aturan, dan kecenderungan untuk tidak tertib. Diakui atau tidak, sikap tak mau tertib ini merupakan awal dari tindakan korup.

Setiap orang mempunyai potensi yang cukup besar untuk melakukan tindakan korup. Bahkan jika orang itu sangat alim pun, jika dihadapkan dalam kondisi tertentu maka jiwa untuk korupnya akan muncul.

Penelitian yang dilakukan tim dari University of Amsterdam dalam laporan berjudul “The Road to Bribery and Corruption: Slippery Slope or Steep Cliff?”, menyuguhkan fakta bahwa jika diberi kesempatan, orang-orang akan secara mendadak terdorong untuk bertindak korup. Contohnya, menyuap petugas supaya urusan lebih mudah, menyogok polisi agar tidak ditilang atau lainnya.

Dan inilah yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Selasa (25/4/2017) sore kemarin, petugas gabungan Satlantas Polres Kudus dan Dinas Perhubungan melakukan razia untuk menertibkan pengendara bandel yang melintas di Ringroad Utara Kudus. Dari sini kelihatan jika jiwa tak tertib masyarakat masih besar.

Puluhan kendaraan terutama sepeda motor langsung putar arah, ketika melihat di depan mereka ada polisi. Padahal saat itu jam pulang kerja, alhasil kendaraan yang berhgenti mendadak ini nyaris menimbulkan kecelakaan. Ketidaktertiban mereka ini membuat mereka ketakutan dengan razia polisi.

Jika ada yang gak sempat putar arah, dan keburu dihentikan polisi, sementara surat-surat mereka tidak lengkap, atau tak memakai helm. Seribu jurus akan digunakan, minta keringanan hingga mencoba menyogok polisi, persis seperti hasil penelitian para pakar tadi.

Padahal jika sejak awal kita sudah memulai bersikap tertib, maka tidak akan muncul rasa ketakutan-ketakutan seperti itu. Selama perjalanan juga tak akan dihantui rasa takut akan dikejar polisi, dan nyaman dengan mengikuti seluruh aturan-aturan lalu lintas.

Itu contoh hal sepele yang berujung pada sikap korup manusia. Sikap korup ini pada setiap orang takarannya berbeda, tergantung bagaimana pengendalian seseorang untuk menekan sikap tersebut. Sikap korup ini juga layaknya narkoba, sekali melakukannya dan merasa aman, maka rasa ketagihan akan muncul.

Semakin sering melakukanya, maka akan semakin besar rasa ”ketergantungannya”. Hukuman pun tak akan bisa langsung serta merta menghentikan sikap korup ini, sama seperti narkoba. Oleh karenanya, sebelum semakin menjadi, kita harus bisa membentengi diri menekan potensi untuk bertindak korup, dengan memulai bersikap tertib untuk semua hal. (*)

Bijak Gunakan Jarimu, Saring Sebelum Sharing

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

PASCAKEMUNCULAN teknologi informasi yang terus berkembang, arus informasi saat ini begitu deras dan bahkan bisa dikatakan surplus. Komunikasi antarmanusia di belahan dunia mana pun, kini seolah menjadi tidak berjarak dengan adanya teknologi digital yang berkembang.

Mulai dari dari e-mail yang menggantikan peran surat menyurat, telepon fix (statis) digantikan mobile phone, dan puncaknya adalah internet yang mampu menyebarkan informasi dalam hitungan detik.

Surplus informasi saat ini, juga tak lepas dari kemunculan media sosial yang membuat kita semakin mudah mengakses informasi. Dengan internet dan media sosial, kita semakin mudah mendapatkan informasi.

Dengan semakin mudahnya mendapatkan dan menyebarkan informasi melalui medsos, apa saja yang terjadi di sekitar kita sangat cepat untuk bisa diketahui khalayak, baik itu yang positif maupun negatif.

Situasi lingkungan hingga negara pun bisa dipengaruhi oleh informasi yang tersebar melalui media sosial Facebook, Twitter, Instagram atau broadcast WhatsApp dan BBM. Berita hoax sering ditemui di berbagai media sosial. Tak jarang, beberapa dari kita tidak sengaja meng-share, me-retweet, atau forward berita tersebut yang nyatanya belum jelas asal usulnya.Isu kecil menjadi besar, isu benar menjadi samar, bahkan tak sedikit isu itu bias yang menjadikan masyarakat terpecah.

Dengan semakin mudahnya mendapatkan informasi, sebenarnya seseorang harus semakin cerdas ataupun bijak dalam menghadapi lingkungan sosial, tanpa membutuhkan usaha yang besar.

Namun, yang terjadi saat ini, justru sebagian dari kita tidak menjadi pribadi yang cerdas tapi malah menjadi beringas. Dengan latah, jari begitu mudah meng-share segala yang ada di medsos, tanpa menyaring dan menelaah sumber informasi itu.

Dalam hitungan detik, informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya itu dibaca ratusan, ribuan bahkan jutaan orang. Beragam tanggapan netizen mewarnai isu-isu yang berkembang itu. Tak jarang, nada-nada provokatif muncul di kolom komentar, sehingga membuat suasana semakin gaduh. Tak hanya sebatas di dunia maya, tetapi kegaduhan ini seringkali berimbas dalam kehidupan nyata.

Maraknya berita palsu alias hoax itu, masyarakat dibuat jengah. Menyikapi hal itu, beberapa elemen masyarakat menyuarakan atau mengkampanyekan anti hoax. Meski secara hasil, hal itu belum terlihat begitu signifikan untuk mengurangi banjir hoax, tetapi setidaknya secara perlahan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk bersikap bijak dalam bermedsos.

Netizen harus mulai sadar, sesadar-sadarnya untuk tidak latah menggunakan jarinya dalam menyebar informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Netizen, harusnya bisa bersikap cerdas. Saring dulu sebelum sharing.

Harus disadari pula, ada ancaman pidana bagi masyarakat yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu atau hoax, yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat. Ancamannya tidak main-main, karena bisa kena pidana penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar.

Dalam aturan, secara tegas dijelaskan jika pelaku penyebar hoax bisa terancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Di dalam pasal itu disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Terkait adanya aturan tersebut, yang tak kalah penting adalah bagaimana realisasi penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang. Sejauh ini, boleh dikatakan, penindakan terhadap pelaku penyebar hoax masih cukum minim. Alhasil, mereka yang memiliki hobi membikin kegaduhan, masih saja leluasa untuk terus menyebarkan hoax.

Tak salah pula, sebenarnya untuk meminimalkan penyebaran hoax adalah dengan mengedepankan budaya. Yakni, budaya sopan santun, budaya malu, dan budaya membaca.

Jika masih ada ketiga hal itu, netizen yang cerdas dan beretika akan semakin banyak yang muncul dibandingkan dengan mereka yang hanya latah dan salah kaprah dalam beropini. Ayo, mulai saat ini, sebaiknya kita harus lebih pandai menyaring informasi. Jadilah pengguna medsos yang cerdas. Kendalikan jarimu, karena bisa jadi nanti ada ungkapan “Jarimu Harimaumu.” (*)

Beralih Fungsi, RTH di Kudus Jadi Jujugan Muda-mudi Memadu Kasih


Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

BARU-BARU ini masyarakat Kabupaten Kudus kembali disuguhkan dengan berita yang tak sedap. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yakni Balai Jagong yang berada di kompleks pusat olahraga (sebelah selatan Stadion Wergu Kudus) menjadi jujugan muda-mudi bermesraan.

Ironisnya, muda-mudi yang bermesraan itu tak hanya satu. Jumlahnya ada banyak dan tersebar di beberapa titik. Mereka seolah-olah sudah terbiasa dan tak lagi memiliki urat malu dengan mengumbar kemesraan di tempat umum. Baik itu siang hari ataupun malam hari.

Pihak dinas bukannya tak tahu masalah tersebut. Kabid Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Harjuno bahkan sudah sering kali mendapatkan laporan akan penyalahgunaan Balai Jagong.

Hanya saja, ia tak bisa melakukan tindakan banyak. Pemantuan dan pengawasan penyalahgunaan RTH tak bisa dilakukan sendirian. Ia pun butuh bantuan dari berbagai pihak, temasuk warga setempat.

Di sisi lain, penyalahgunaan RTH di Kudus ternyata bukan pertama kali. Di 2016 lalu, sejumlah taman termasuk Taman Ganesha yang berada di Desa Purwosari juga menjadi jujugan pelajar untuk membolos, mabuk-mabukan, hingga jadi tempat pacaran.

Kala itu, sejumlah masyarakat pun melakukan aduan. Akhirnya pihak Satpol PP melakukan razia dan penertiban. Hal itu bahkan sudah dilakukan berkali-kali (Taman Jadi Tempat Bolos dan Mabuk, Satpol PP Kudus Rutinkan Razia di Taman Kota)

Meski begitu, petugas dan pelajar malah kucing-kucingan. Mereka saling memantau. Jika petugas lengah, mereka kembali memanfaatkan taman untuk melakukan hal-hal negatif.

Melihat hal itu, petugas pun tak bisa disalahkan. Pihak pengelola taman juga harus melakukan evaluasi. Diakui atau tidak, kebanyakan taman ataupun RTH yang jadi jujugan untuk melakukan tindakan amoral juga tak lepas dari minimnya penerangan.

Kondisi taman yang gelap membuat muda-mudi merasa mendapatkan lampu hijau. Meski niatan bermesraan ataupun mabuk-mabukan minim, namun kondisi itu membuat mereka berani. Apalagi, banyaknya taman yang ada di Kudus seolah-olah memberikan banyak pilihan.

Dilihat dari sini, sudah saatnya konsep taman sebagai RTH diperjelas. Tak boleh lagi ada taman dengan nuansa lampu redup (remang-remang). Selain itu, pihak pengelola harus bekerjasama dengan dinas dan pemerintah desa terkait untuk menambah petugas, minimal petugas parkir.

Dengan taman yang terang dan petugas parkir yang berjaga, sudah pasti muda-mudi tak berani macam-macam.
Peran Serta Keluarga dan Masyarakat Dibutuhkan.

Meski begitu, menseterilkan RTH dari penyalahgunaan muda-mudi tidak semudah membalikkan tangan. Peran serta keluarga dan masyarakat juga sangat dibutuhkan.

Kedua orangtua juga harus memperhatikan gerak-gerik sang anak. Puberitas yang sedang dialami anak juga harus diarahkan secara benar. Jika sedang jalan-jalan bersama lawan jenis, pihak keluarga juga harus melakukan pemantauan.

Pemantauan ini tak harus ikut ke mana sang anak pergi. Tapi lebih ditekankan pada berani bercerita tentang apa yang dilakukan selama pergi. Dari situ, orangtua harus bisa menjadi teman. Hal ini penting dilakukan supaya sang anak tidak keluar dari koridor yang ditentukan.
Selain itu, para orang tua juga harus tahu siapa saja teman bergaul sang anak. Dengan begitu, kedekatan bisa dijalankan.

Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran penting. Terutama dalam pengawasan keberadaan RTH. Diakui atau tidak, pemerintah memang sedang gencar membangun taman, namun perawatan dan pengawasannya sangat lemah.

Di sini, masyarakat harus tanggap untuk saling menjaga kondisi dan suasana di lapangan. Jika dibutuhkan, pihak desa melalui karang taruna bisa mengajukan kerjasama dalam hal pengawasan. Misalkan saja melalui parkir, keamanan, hingga kebersihan.

Melalui kerjasama yang bagus, alasan klasik yang selalu dipakai dinas (terbatasnya SDM) bisa teratasi. Hanya saja, kerjasama harus diatur dengan jelas. Bisa jadi, hasil parker dimasukkan semua ke desa ataupun dibagi berdasarkan persentase yang saling menguntungkan.

Hasil dari pembagian tersebut bisa digunakan untuk menggaji petugas. Sisanya dimasukkan ke kas sebagai tambahan PAD. Dengan begitu, masyarakat terlibat secara langsung dan pemerintah bisa menjaga citra RTH yang ada. (*)

Hoax Penculikan yang Begitu Menyakitkan

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

ENTAH bagaimana awalnya, isu tentang penculikan anak menyebar hingga menjadi viral di media sosial. Entah awalnya hanya keisengan, atau memang ada tujuan tertentu, yang pasti isu ini sangat merugikan dan begitu menyakitkan.

Orang-orang jadi semakin mudah ”baper” hanya karena melihat seorang gelandangan tengah berkeliaran, atau melihat pengemis yang tengah duduk-duduk di emperan pos kampling. Polisi juga tak kalah bapernya, sibuk mencari-cari sambil bertanya-tanya, ”Katanya banyak kasus penculikan, kok tidak ada laporan yang masuk ke kita ya?”.

Tak terkecuali para orang tua, yang kini semakin super protektif dengan anak-anaknya. Bocah-bocah yang seharusnya bebas bermain, bercanda dengan teman sepermainan, kini ditakut-takuti menjadi sasaran penculikan. Mereka dijejali rasa takut dengan ancaman organ dalam mereka nantinya akan dibedah dan dijual ke orang tak bertanggungjawab.

Sungguh sangat kasihan, bocah-bocah ini seharusnya tak perlu tahu mengenai masalah-masalah mengerikan seperti ini. Apalagi isu-isu itu juga hingga kini belum terbukti kebenarannya. Pihak kepolisian sudah berkali-kali menyampaikan penjelasan bahwa kabar penculikan itu bohong.

Meski demikian, orang-orang sudah terlanjur termakan dengan isu penculikan itu. Yang begitu menyakitkan, akibat isu yang tak jelas juntrungnya ini orang-orang miskin yang menggantungkan hidup dari sisa-sisa orang, yang akhirnya kena dampaknya. Orang Jawa bilang, keno awu anget.

Mereka yang tak tahu apa-apa menjadi bulan-bulanan massa, dihajar, dikeroyok hingga babak belur. Tak hanya satu atau dua kasus, hampir di semua daerah terjadi kasus main hakim sendiri, gara-gara melihat pengemis atau gelandangan yang mondar-mandir. Mereka kelewat curiga, dan terlalu terpengaruh dengan isu penculikan itu, menjadikan orang tak bersalah jadi sasaran amarah.

Orang-orang yang keburu ”parno” menjadi buta mata dan buta hati, tak peduli itu benar atau salah, pokoknya ketemu pengemis mencurigakan langsung saja digebuki. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pati beberapa waktu lalu, gara-gara seorang pengemis membawa uang satu juta rupiah yang ditaruh di dalam dunak, langsung saja dicurigai sebagai penculik dan bagian organisasi penjualan organ manusia. Orang Pati menyebutnya sebagai pelaku ”peletan”.

Nyatanya, setelah ditangkap dan diamankan di polres, tak terbukti sedikitpun jika orang itu adalah pelaku ”peletan”.  Ini semua karena masyarakat kita masih begitu mudah ”dihasut”. Isu-isu yang menyebar di media sosial dengan gampangnya mereka percayai tanpa melakukan kroscek terlebih dahulu.

Padahal jika mau sedikit membaca dan mencari informasi pembanding, orang tak akan mudah tertipu dengan isu penjualan organ dengan modus menculik anak ini. Apalagi untuk melakukan transplantasi organ dalam itu juga tak semudah yang dibayangkan.

Wakil Ketua Tim Transplantasi Ginjal RSCM, dr Maruhum Bonar H Marbun, Sp.PD-KGH, bahkan menyebut proses cangkok organ akan sangat sulit dilakukan jika organ donornya berasal dari korban penculikan. Karena menurut dia, sebelum dilakukan pencangkokan harus diteliti dulu kecocokan antara pendonor dan penerima.

Menurutnya, terdapat kesulitan melakukan pencangkokan organ dari orang asing. Tingkat kesesuaian lebih tinggi jika donasi berasal dari orang yang masih punya hubungan keluarga. Sehingga risiko ditolak oleh tubuh penerima lebih kecil.

Apalagi di Indonesia proses transplantasi organ prosesnya sangat njlimet, dan yang paling penting usia pendonor harus lebih dari 18 tahun. Nah kalau yang diculik itu anak-anak, kemungkinan besar organnya belum bisa dipakai.

Memang kewaspadaan itu penting, namun jika terlalu “parno” justru akan merugikan. Isu-isu seperti ini sebenarnya tidak kali ini saja muncul. Dulu zaman media sosial belum ada, juga kerap muncul isu-isu penculikan anak seperti ini.

Seperti yang dialami penulis di era 80-an akhir, juga sering ditakut-takuti dengan isu penculikan anak oleh penjual ”arumanis” (kembang gula) keliling.

Saat itu banyak beredar kabar jika para penculik menggunakan modus jualan arumanis untuk mencari mangsa anak-anak. Setelah diculik, organ bahkan kepalanya akan diambil untuk tumbal.

Alhasil ketika ada penjual arumanis lewat, anak-anak kecil langsung berlari ketakutan. Padahal mungkin saja awalnya, orang yang menyebarkan kabar ini hanya sekadar iseng menakuti anaknya agar tak terus merengek minta jajan arumanis.

Di zaman informasi yang tak bisa dikendalikan dengan adanya media sosial ini, masyarakat seharusnya lebih cerdas. Jangan mudah terhasut kabar yang belum tentu benarnya. Dan yang paling penting saring dulu kabar yang Anda terima sebelum di-sharing (bagikan). (*)

Kebijakan ‘Kesusu’ soal Alih Kewenangan SMA dan SMK

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

MULAI tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengambil alih pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota. Hal itu merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang tersebut, dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  menyebutkan, bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Berkaitan dengan alih kewenangan ini, setidaknya ada tiga hal yang diserahkan kabupaten/kota kepada provinsi. Yakni masalah aset, Sumber Daya Manusia (SDM) serta keuangan.

Tujuan peralihan pengelolaan dari Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota ke Dinas Pendidikan Provinsi sebenaranya adalah untuk peningkatan pemerataan pendidikan, baik dalam hal peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, pengawas, maupun kualitas jenjang pendidikan menengah di tingkat provinsi.

Namun demikian, kebijakan ini masih terkesan “kesusu” untuk diterapkan saat ini. Sebab, ada beberapa hal yang merupakan dampak dari kebijakan tersebut, justru masih akan dan baru mau dicarikan solusinya.

Mengenai keuangan misalnya. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jateng kewalahan dengan adanya pengalihan tersebut. Seperti yang ditegaskan Komisi E DPRD Jateng Hasan Asy’ari ketika berkunjung ke Kudus beberapa waktu lalu, yang meyebut jika pemprov mengalami kedodoran soal anggaran. Sebab, peralihan status tersebut dianggap terlalu mendadak dan kurang siap.

Pun demikian, pemberlakuan kebijakan ini juga berdampak terhadap kebijakan pemerintah daerah, yang selama ini menggratiskan pendidikan selama 12 tahun, yakni mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Akibat alih fungsi pengelolaan ke provinsi tersebut, kini kebijakan pendidikan gratis untuk SMA dan SMK terpaksa harus berhenti, seperti halnya yang terjadi di Kudus.

Akibatnya, kini SMA dan SMK juga mulai menarik iuran dari wali murid untuk per bulannya. Masing-masing sekolah besaran iurannya bervariatif, hingga ada yang mencapi Rp 150 ribu per bulan. Hal itu tergantung dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta kesepakatan antara pihak sekolah dan wali murid.

Meski kebijakan untuk kembali menarik iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tersebut sah atau diperbolehkan secara aturan, namun, bagi sebagian orang tua, tentu hal ini menjadi beban tersendiri.

Untuk meringankan beban orang tua, kini, pihak Dinas Pendidikan masih baru akan mengusulkan kepada pihak terkait, agar bantuan dari pemkab bisa turun.

Selain itu, dengan adanya alih fungsi pengelolaan pendidikan ini, juga berdampak pada proses pengawasan dan monitoring sekolah. Sangat mungkin, dalam konteks ini, tidak akan maksimal.  Sebab, personal dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi belum tentu mencukupi dan bisa mencangkup keseluruhan lembaga pendidikan menengah atas.

Diakui atau tidak, hal seperti ini seolah memperlihatkan adanya ketidaksiapan dalam penerapan kebijakan alih fungsi ini. Meski pada dasarnya kebijakan ini bertujuan baik, namun, hal itu tidak dibarengi adanya kematangan rencana. Sehingga, pihak yang terdampak, kelabakan ketika kebijakan tersebut diterapkan.

Setidaknya, pemerintah seharusnya telah menyiapkan solusi terkait multi efek dari kebijakan tersebut. Bukan, ketika kebijakan itu sudah diterapkan, baru pihak terdampak harus pusing mencari solusi.  

Masalah pendidikan adalah hajat hidup anak bangsa dan berkaitan dengan masa depan negara. Untuk itu, perlu pula kebijakan yang dibuat dalam mengelola pendidikan bangsa ini, harus tepat, bukan sekadar uji coba.(*)

Mengambil Hikmah dari Kematian Patmi, Sang Perempuan Pengecor Kaki

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

PATMI, petani perempuan asal kawasan Pegunungan Kendeng, salah satu perempuan penolak pabrik semen, yang melakukan aksi mengecor kaki di depan Istana Negara, Jakarta, meninggal dunia. Yaitu pada Selasa (21/3/2017), dini hari.

Perempuan 48 tahun asal Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo, Pati, dinyatakan meninggal akibat serangan jantung. Patmi meninggal saat dalam perjalanan dari kantor LBH Jakarta menuju rumah sakit St. Carolus, Salemba.

Informasinya, Patmi mulanya sedang mengantre buang air kecil. Kemudian, Patmi mengeluh kurang enak badan, hingga akhirnya tak sadarkan diri. Medis memberikan pertolongan pertama. Tapi badan Patmi mendadak dingin sehingga dirujuk ke rumah sakit.  Belum sampai di rumah sakit, Patmi meninggal dunia.

Sesuai informasi, Patmi tidak memiliki penyakit bawaan dan berangkat ke Jakarta dalam keadaan sehat. Menurut dokter, Patmi meninggal dunia karena penyakit jantung.

Patmi berangkat ke Jakarta bersama dengan Dasmi dan Suparmi. Kemudian, mereka bergabung bersama peserta aksi lain. Hingga akhirnya peserta aksi melakukan pengecoran pada kaki.  Selama sepekan ini, Patmi ikut aksi menolak pembangunan pabrik semen di kawasan Kendeng, Rembang.

Kematian Patmi membuat banyak pihak bereaksi. Dari mulai Presiden Jokowi hingga Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Beberapa kalangan juga menyayangkan aksi penolakan yang dilakukan Patmi dan kawan-kawannya. Kenapa harus mengecor kaki?

Ya, kenapa harus mengecor kaki? Di era demokrasi, warga memang bebas untuk menyuarakan pendapatnya, atau mengutarakan aspirasinya. Tapi tentu, seyogyanya menggunakan cara yang baik. Atau cara yang tak menyakiti diri sendiri. Sebab nantinya, jika terjadi hal yang tak diinginkan, justru akan berbuah masalah baru.

Sudah tak terhitung aksi berbuah korban. Baik di Indonesia, atau di luar negeri. Bahkan sampai berujung pada banyaknya jumlah warga yang menjadi korban jiwa. Apakah itu korban meninggal dunia, sampai yang mengalami luka.

Bagi warga yang hendak melakukan aksi unjuk rasa, aksi protes, dan sejenisnya, kini sudah saatnya menimbang cara aksi yang akan ditempuh. Apakah menyakiti atau tidak? Apakah membahayakan atau tidak? Serta, apakah berisiko tinggi atau tidak?. Semua harus dipertimbangkan masak-masak.

Jangan sampai aksi berujung pada jatuhnya korban jiwa. Sebab, selain hal itu kerap tak diinginkan, juga akan meninggalkan sedih yang mendalam di kalangan sesama peserta, hingga keluarga.  Bukankah, mereka para anggota keluarga yang tak ikut aksi, tak henti-hentinya mulutnya berkomat-kamit melantunkan doa demi keselamatan jiwa yang ikut aksi.

Sudahlah, jangan ada lagi Patmi-Patmi lain yang menyusul.  Jangan ada darah yang tumpah lagi. Sampaikan semua keluhan, protes, dan sejenisnya, dengan cara yang lebih bijak. Jika darah yang harus jadi tebusan, maka berpikirlah dua kali. Tetaplah menyala menyampaikan aspirasi, tapi bukan dengan taruhan nyawa. (*)

 

Dilema Pelebaran TPA Landoh Rembang

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

MASALAH sampah yang ada di Rembang saat ini menjadi permasalahan serius pemerintah kabupaten setempat. Jika tidak segera diatasi, mereka khawatir masalah ini semakin tak bisa diatasi. Apalagi, setiap harinya sampah selalu bertambah.

Di Rembang sendiri, penambahan sampah dari masyarakat (rumah tangga) setiap harinya mencapai 140 kubik. Sementara luasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sangat terbatas. Untuk sampah di area perkotaan, semua sampah dibuang di TPA Landoh, Kecamatan Sulang.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang, luasan TPA Landoh hanya ada sekitar 2,1 hektare dengan kedalaman sekitar 20 meter. Dengan jumlah itu, TPA Landoh hanya bisa dioperasikan paling lama 10 tahun.

Atas dasar itu, BLH Rembang berencana untuk melakukan penambahan luasan TPA Landoh sedikitnya 2 hektare. Perluasan ini, untuk menopang banyaknya sampah dan untuk proses lebih lanjut, termasuk mendaur ulang sampah.

Perluasan lahan ini memang jadi salah satu cara untuk mempertahankan TPA Landoh. Apalagi, pengelolaan sampah untuk bisa didaur ulang tidak mudah. Jika berkaca dari Kudus, pola pemanfaatkan sampah diatur dengan sistem sanitary landfill.

Sistem tersebut adalah sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara ditimbun kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat berat.

Pola ini, merupakan pengembangan dari pola control landfill atau metode pengelolaan sampah dengan cara ditimbun di TPA kemudian dibuat barisan dan lapisan (SEL). Saat ini kebanyakan kabupaten dan kota di Jawa Tengah masih menggunakan control landfill,  tak terkecuali dengan Rembang.

Dengan pola ini, sampah yang bisa dimanfaatkan dan direduksi hanya lapisan paling bawah. Itupun butuh waktu minimal lima tahun, bahkan bisa lebih.

Hanya saja, rencana tersebut tak diterima dengan oleh masyarakat sekitar. Mereka meyakini perluasan area TPA akan menambah potensi pencemaran lingkungan yang berdampak pada masyarakat Desa Landoh.

Kepala Desa Landoh, Akbar Aji menjelaskan, resapan air dari sampah yang berada di TPA selama ini sudah cukup pemberikan dampak pencemaran kepada masyarakat. Jika perluasan tetap dilakukan, ia khawatir pencemaran akan meningkat dan mengganggu ratusan warganya.

Selama ini, pencemaran tersebut sudah dirasakan warga. Hampis setiap musim hujan ataupun kemarau, sumur warga berasa sampah busuk. Mereka menduga bau busuk tersebut berasal dari TPA.

Permasalahan ini pun sudah sering diadukan ke pemerintah setempat. Akan tetapi, pemerintah belum melakukan tindakan untuk penanganan lebih lanjut. Akhirnya masyarakat pun menolak adanya perluasan lahan karena hal itu.

Dari situ bisa diketahui persoalan penolakan adalah penataan limbah di TPA. Artinya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus melakukan inovasi mengenai tempat penampungan air limbah sampah.

Selama ini, empat kolam penampungan limbah air sampah kurang berfungsi secara optimal. Dengan kondisi itu, diharapkan DLH Kabupaten Rembang bisa melakukan pengelolaan penampungan limbah air sampah di TPA Landoh. Kondisi itu sebagai optimalisasi empat kolam penampungan limbah air sampah yang saat ini sudah ada.

Jika inovasi dan penataan tersebut sulit dilakukan, rencana pengaktifkan TPA di Desa Sidomulyo Kecamatan Sedan sebagai TPA Stay harus segera direalisasikan. TPA tersebut rencananya akan menampung sampah-sampah yang berasal dari Rembang wilayah timur.

Terkait TPA Sidomulyo, DLH juga harus memikirkan kembali skema pengelolaannya. Bisa saja pemerintah setempat bisa menggunakan sistem sanitary landfill. Dengan sistem ini pemerintah bisa melakukan pemaksimalan sampah yang ditimbun paling bawah sehingga kasus TPA Landoh tidak terulang kembali. (*)

UNBK, Memaksakan Diri Hanya untuk Gengsi

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

UJIAN Nasional (UN) memang kini bukanlah sebuah momok yang begitu menakutkan seperti tahun-tahun sebelumnya. UN bukan lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan bagi siswa, ini yang membuat siswa bisa bernafas lega. Di tataran pusat pun masih mencuat perdebatan perlu tidaknya digelar UN ini, hingga kemudian muncul wacana untuk melakukan moratorium.

Bahasan yang lagi hangat saat ini tak lagi hanya sebatas perlu tidaknya UN, tapi sistem yang digunakan dalam ujian yang berbasis komputer (Ujian Nasional Berbasis Komputer /UNBK). Banyak sekolah yang berlomba-lomba untuk menggelar ujian dengan sistem computer based ini, tanpa mengukur kemampuannya.

Penyebabnya karena satu, yakni gengsi dan harga diri sekolah. Sekolah merasa akan terlihat sangat mentereng jika bisa menggelar UNBK. Namun sayang, kadang obsesi ini tak dibarengi dengan kemampuan yang memadai. Ujung-ujungnya siswa yang akan menjadi korban.

Beberapa sekolah akan menjadikan siswanya sebagai ”sapi perahan” menarik iuran sebanyak-banyaknya untuk menyiapkan berbagai macam peralatan untuk menggelar UNBK (biasanya sekolah swasta). Karena syarat sekolah untuk menggelar UNBK adalah setidaknya memiliki fasilitas perangkat komputer minimal 1/3 + 10 dari jumlah siswa yang ikut UNBK.

Hanya demi gengsi, sekolah akan menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal biaya yang diperlukan juga tidak sedikit, belum lagi masalah jaringan dan koneksi internet. Tentunya orang tua siswa yang akan ketiban sampur untuk membayar iuran-iuran guna melengkapi infrastruktur penunjang UNBK itu.

Kenapa? karena hingga saat ini pemerintah belum mengalokasikan anggaran apapun untuk penyiapan sarana dan prasarana menggelar UNBK di sekolah-sekolah. Baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah, hingga pusat pun belum menyediakan anggaran untuk ini. Sekolah-sekolah akhirnya memanfaatkan dana BOS yang tak seberapa itu untuk membeli perangkat komputer. Sisanya orang tua siswa yang harus menanggung.

Sekolah-sekolah yang tak tega memeras wali muridnya, namun tetap ingin menggelar UNBK, juga ada. Sekolah seperti ini akan memboyong siswa-siswanya untuk nebeng ujian di sekolah lain yang punya peralatan komplit untuk menggelar UNBK.

Karena sesuai aturan jika sekolah memang tidak memiliki perangkat komputer sesuai yang dipersyaratkan, sekolah diperbolehkan menginduk ke sekolah terdekat. Kembali lagi, siswanya yang jadi korban. Secara psikologis, siswa akan lebih nyaman mengikuti ujian di sekolahnya sendiri ketimbang harus nebeng di sekolah lain. Belum lagi masalah jarak dengan sekolah yang ditebengi itu tak jarang lebih jauh dari rumahnya.

Ini terlihat di Kabupaten Rembang. Ada puluhan sekolah yang ngotot tetap menggelar UNBK meskipun infrastrukturnya tak memadai. Akhirnya sekolah-sekolah itu harus menginduk ke sekolah lain. Catatan Dinas Pendidikan Rembang di tingkat SMP/MTs ada 23 sekolah yang menitipkan siswa-siswinya untuk mengikuti UNBK di sekolah lain.

Hal ini cukup disayangkan. Jika sekolah memang belum mampu untuk menggelar UNBK seharusnya tak perlu ngotot, apalagi sampai nebeng ke sekolah lain. Toh masih ada sistem UN yang berbasih kertas dan pensil yang masih bisa digunakan.

Seruan-seruan seperti ini sudah sangat sering dilontarkan berbagai pihak. Namun kenyataan di lapangan masih banyak sekolah yang ngotot karena demi gengsi.

Fakta seperti ini harusnya menjadi pelajaran, terutama bagi pemerintah. Jika memang mensyaratkan digelar UNBK, pemerintah juga harus berusaha untuk membantu memenuhi infrastruktur di sekolah-sekolah. Jangan hanya mengeluarkan kebijakan tanpa ada solusi.

Bagaimanapun juga meski UN tak lagi menjadi faktor utama penentu kelulusan, pada kenyataannya nilai UN tetap menjadi hal yang utama untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Sehingga kebijakan mengenai UN ini harus didesain dengan lebih membumi tanpa harus memberatkan. (*)

Jangan Salah Menyukai Tantangan

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

SKIP CHALLENGE. Apakah sudah tahu dengan permainan ini, atau malah sudah pernah mencobanya? Jika sudah, sebaiknya jangan diulangi lagi, dan jika belum, pun sebaiknya tidak usah dicoba atau dilakukan.

Meski terkesan menantang, namun, tanpa kita sadari, permainan ini sangat berbahaya. Skip Challenge ini, dimainkan dengan cara menekan dada sekeras kerasnya selama beberapa waktu dan menyebabkan kejang dan pingsan. Setelah beberapa saat, orang yang ditekan dadanya itu akan sadar.

Mereka pingsan bukan tanpa sebab. Pingsannya itu  karena asupan oksigen ke otak terhenti beberapa saat. Hal itu bisa menyebabkan kerusakan sel-sel otak.

Saat ini, Skip Challenge sendiri tengah hits di kalangan remaja di beberapa kota di Indonesia. Hal ini terlihat cukup banyak postingan di sosmed Instagram, YouTube, dan lainnya.

Skip Challenge ini sebenarnya bukan hal baru dan bukan kali pertama dilakukan anak-anak remaja di Indonesia. Awal mulanya, tantangan ini dipraktikkan beberapa tahun yang lalu di Amerika Serikat, dengan sebutan Pass out Challenge.

Yang perlu dicatat,  pada 2008, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS pernah mengeluarkan laporan tentang tren permainan Skip Challenge dan bahayanya, serta sudah ada korbannya.

Pada 2014 lalu, anak umur 11 tahun dari Michigan meninggal di kamar tidurnya setelah orang tua anak itu menemukannya di sana.  Orang tuanya menduga, anaknya main Pass out Challenge.

Kemudian, organisasi nirlaba bernama The Dangerous Behaviors Foundation, Inc. (DBF) mengatakan, ada 26 kematian yang dilaporkan, sebagian besarnya adalah  remaja akhir Oktober 2014. Sejak 2007, ada 183 orang tewas, menurut LSM tersebut.

Melihat adanya video yang beredar di medsos, Skip Challenge ini biasanya dilakukan siswa ketika di sekolah atau tempat lain. Hal itu terlihat, dari mereka yang masih mengenakan seragam sekolah.

Ada beberapa alasan para remaja mengikuti tantangan Skip Challenge tersebut, selain karena tantangan ini memang bisa membuat pelakunya menjadi ketagihan. Anak-anak ingin mencari sebuah tantangan yang mungkin belum pernah ia coba sebelumnya.

Anak-anak dan remaja termasuk individu yang rentan terhadap berbagai fenomena yang ada di hadapannya. Mereka ingin mencari tantangan, dalam arti segala sesuatu yang berbahaya. Ada kecenderungan untuk mengejar tantangan, seperti halnya Skip Challenge ini.

Untuk itu, perlu ada langkah antisipasi agar ke depan tidak ada timbul korban akibat Skip Challenge ini. Peran orang tua dan guru sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap anak atau siswa, agar tidak ada yang melakukan praktik Skip Callenge.

Guru dan orang tua hendaknya melakukan melakukan pendekatan terhadap anak untuk memberikan pemahaman mengenai bahayannya permainan ini. Perlu ada penjelasan yang lebih mudah diterima anak, agar anak justru malah penasaran untuk melakukan Skip Challenge.

Yang tak kalah penting adalah peran dari masyarakat, untuk tidak lagi mengupload video-video permainan Skip Challenge. Karena semakin banyak video yang dilihat, sangat mungkin remaja penasaran dan tertantang untu melakukannya. (*)

CFD Rembang, Semoga Tak Jadi Program Hangat-Hangat Tahi Ayam

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

KABUPATEN Rembang, menjadi kota yang kesekian kalinya kembali menerapkan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day (CFD). Pemerintah Kabupaten Rembang meluncurkan program CFD 2017 di Alun-alun setempat, Minggu (11/3/2017) pagi.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintahan mulai dari Bupati Rembang Abdul Hafidz, Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto, Kapolres Rembang AKBP Sugiarto dan Dandim 0720 Rembang Letkol Inf Darmawan Setiady, serta Sekda Rembang Subakti.

Dalam acara tersebut Bupati melepaskan ratusan balon ke udara sebagai simbol dimulainya CFD tahun ini. Dalam sambutannya Hafidz mengapreasiasi semua pemegang kebijakan yang telah mendukung pelaksanaan CFD. Ia menilai CFD merupakan kegiatan yang bermanfaat, baik dari segi kegiatan maupun sosial.

Seperti umumnya kegiatan CFD, masyarakat memanfaatkannya untuk bersantai dengan keluarga dan ada pula yang berolahraga. Mulai dari senam,lari ataupun jalan sehat. Masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan momen CFD dengan baik.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang menilai pelaksanaan CFD menjadi salah satu tujuan memberikan ruang yang bebas polusi dan berudara segar kepada masyarakat. Pelaksanaan CFD dimulai secara resmi di tahun ini sejak 12 Maret 2017 ini selama dua jam mulai pukul 05.30 WIB sampai 08.30 WIB.

Peluncuran program ini menjadi kesadaran pemerintah akan pentingnya bebas polusi untuk warganya. Terlebih, Rembang berada di titik jalur pantura ujung timur Jateng. Tentu pergerakan arus kendaraan besar super padat, menjadi pemandangan setiap detiknya.  Imbasnya, polusi menjadi santapan warga setiap saat pula.

Tidak ada kata terlambat untuk sebuah perbaikan. Saat semua kota di sekitarnya telah memberlakukan CFD lebih dulu, justru Rembang baru saja memulai. Semangat pemerintah hendaknya didukung semua pihak. Karena kota sehat menjadi bagian dari kebutuhan paling mendasar manusia itu sendiri.

Jangan ada polusi saat CFD diadakan. Mengingat sudah waktunya, elemen masyarakat Rembang mendukung. Agar kebermanfaatannya bisa dinikmati warga secara luas.

Justru yang sekarang menjadi pertanyaan, sejauh mana konsistensi pemerintah memberlakukan CFD.  Semoga tak menjadi program yang hangat-hangat tahi ayam. Awalnya bagus, selanjutnya tak jelas. Sebab, kota ini dulunya pernah memberlakukan CFD. Tapi lambat laun, keberadaan CFD hilang. Pemerintah berangsur-angsur tak lagi memberlakukan.

Imbasnya, warga yang semula telah membiasakan memanfaatkan CFD, hanya bisa mengeluh. Tentu tantangan ini harus dijawab pemerintah agar terus terlaksana dengan baik.

Sesederhana apapun program baik yang konsisten, menjadi lebih baik daripada program muluk-muluk tapi tak konsisten. Semuanya akan berimbas baik sampai anak cucu. (*)

   

Tak Boleh Ada Kata Malas Bagi Tim Saber Pungli

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

BELUM lama ini tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Kabupaten Rembang mendapat gelontoran dana yang terbilang fantastis. Di luar dugaan, tim yang dibentuk untuk mengintai dan memberantas orang-orang pengutil uang rakyat itu mendapat dana hingga Rp 1,1 miliar.

Dana tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rembang tahun 2017. Jumlah tersebut bisa saja bertambah. Penambahan itu berdasarkan kajian yang bisa dituangkan dalam APBD Perubahan, pertengahan tahun mendatang.

Hanya, untuk pemegang dan pengelola dana tersebut dipasrahkan melalui inspektorat Kabupaten Rembang selaku pengguna anggaran.

Secara matematis, dana tersebut memang cukup besar. Wakapolres Rembang sekaligus ketua pelaksana tim Saber Pungli Rembang, Kompol Pranandya Subyakto bahkan mengakui dana tersebut cukup banyak. Atas peranan pemerintah daerah tersebut, ia pun siap untuk mengoptimalkan kinerja.

Apalagi, saat ini Tim Saber Pungli tengah membidik tiga target dugaan pungli. Namun, sejauh ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti. Jika sudah lengkap, ia memastikan akan melakukan tindakan.

Warning tersebut seakan menjadi sinyal kepada anggota Tim Saber Pungli Rembang untuk tak malas-malasan. Terlebih lagi sejauh ini, setidaknya ada 60 personel yang berasal dari berbagai lembaga yang dipercaya untuk menjadi tim sapu bersih.

Beberapa di antaranya dari Kejaksaan Negeri, Kepolisian, TNI, dan beberapa lembaga pemerintahan. Sejak awal dilantik, mereka juga sudah bersumpah untuk melakukan semua tugas yang diemban. Salah satunya melakukan tindakan tanpa pandang bulu.

Di sisi lain, adanya uang operasional hingga Rp 1,1 miliar tersebut menjadi komitmen bersama untuk melindungi rakyat dari oknum-oknum tak bertanggung jawab. Terlebih lagi, uang yang ada di APBD berasal dari uang rakyat. Jalurnya bisa jadi melalui pembayaran retribusi, pajak, denda, dan lain-lain. Karena itu, semboyan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat harus dijunjung tinggi.

Di akui atau tidak, kasus pungli sangat sulit ditertibkan. Jika petugas tak menemukan tangkap tangan, sudah pasti prosesnya akan lama. Ujung-ujungnya, penyelidikan atas dugaan pungli tersebut ditutup. Gara-garanya, petugas tak memiliki cukup bukti.

Untuk menanggulangi persoalan tersebut, kerjasama dengan semua pihak harus dilakukan. Sekecil apapun informasi, petugas pungli harus tanggap dan segera melakukan penyelidikan. Jika ditunda-tunda, khawatirnya akan menguap.

Butuh Efek Jera

Di sisi lain, pengungkapan kasus pungli tentu butuh efek jera. Jika ada temuan dan cukup bukti, petugas harus berani melakukan tuntutan maksimal. Tujuannya, oknum pegawai lain tak akan berani coba-coba untuk melakukan hal yang sama.

Efek jera sendiri, tak harus dilakukan secara ekstrem. Tak perlu potong tangan ataupun sejenisnya. Efek jera di sini, yang terpenting bisa memberikan sanksi, baik moral ataupun sosial yang tak gampang dilupakan orang lain.

Dengan kata lain, orang akan mengingat hal tersebut. Jika pelaku kembali ke masyarakat, anak kecil ataupun orang yang tak tahu hukum pun tahu kalau ia adalah seorang yang suka melakukan pungutan.

Hal itu penting dilakukan. Karena, diakui atau tidak, pungutan liar di masyarakat sering terjadi. Namun, jumlahnya yang berbeda. Kebanyakan di masyarakat bawah, terutama di desa jumlah pungutan sangat minim.

Misalkan saja, untuk mendapat surat dari desa harus membayar Rp tiga ribu. Jumlah tersebut memang kecil. Namun, orang yang membutuhkan sangat banyak. Bayangkan saja jika ada 100 warga yang membutuhkan surat tiap hari, maka pungli dalam satu bulan bisa mencapai Rp 9 juta. Jumlah yang sangat fantastis dan melebihi gaji PNS.

Dengan perumpamaan tersebut, sudah saatnya tim saber bekerja keras untuk melindungi masyarakat. Aturan hukum harus ditegakkan dengan menjalin komunikasi bersama antarlini. Dengan begitu ketentraman di masyarakat bisa terbangun. (*)

Ditilang Harusnya Malu, Jangan Misuh

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

MULAI hari ini Rabu 1 Maret 2017 polisi di seluruh Indonesia menggelar operasi simpatik. Seperti sebelum-sebelumnya operasi ini digelar karena masyarakat pengguna jalan sangat rendah tingkat kesadarannya dalam menaati aturan lalu lintas. Padahal dari awal menyepelekan aturan ini yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan.

Yang lebih parahnya lagi polisi yang melakukan penindakan terhadap pelanggaran ini sering menjadi bulan-bulan, olok-olok dan dibully habis-habisan. Sosok polisi lalu lintas juga sering menjadi bahan cemoohan, yang dianggap mata duitan. Memang ini terjadi lantaran sikap oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kewenangannya untuk memeras pengendara lalu lintas yang melanggar.

Namun setelah gencar-gencarnya operasi pemberantasan pungutan liar (pungli) digalakkan, ulah oknum-oknum tersebut kin pun mulai berkurang. Peluang mereka untuk memeras pengendara bersalah pun semakin sedikit. Petugas kini semakin tegas, dan tak mau damai.

Namun di balik sikap tegas polisi ini, justru juga memantik kebencian dari pelanggar. Lagi-lagi mereka menuding polisi mencari-cari alasan untuk mendapatkan uang. Saat ditilang mereka kemudian “misuh” (mengumpat) dan memaki-maki. Kemudian disebarluaskan di media sosial.

Seharusnya pengendara lalu lintas itu malu. Mereka ditilang itu karena melanggar, seharusnya malu karena masih melakukan pelanggaran, bukannya misuh. Malu jika menerobos lampu lalu lintas, malu jika melanggar rambu-rambu, dan malu jika tak memiliki SIM apalagi mengendarai sepeda motor yang tak dilengkapi STNK.

Jika setiap orang mengedepankan rasa malu ini, tentunya tingkat pelanggaran akan sangat bisa ditekan dengan drastis. Namun sayangnya rasa malu ini hanya dimiliki segelintir orang saja. Yang ada justru mereka-mereka ini sangat masa bodoh dengan aturan-aturan itu.

Yang paling sepele dan sangat vital sebenarnya yakni helm. Banyak pengendara motor yang ogah-ogahan mengenakan helm. Banyak sekali alasanya. Jika sikap masa bodoh terhadap aturan ini terus dipelihara, bukannya angka kecelakaan bisa ditekan, tapi justru akan semakin bertambah.

Kita lihat saja, di semua daerah angka kecelakaan tiap tahun selalu dan selalu meningkat. Dari sekian banyak kecelakaan, sepeda motor yang paling banyak menjadi korban. Kondisi ini seharusnya menjadi cambuk untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan menerapkan prinsip-prinsip safety riding.

Jika rasa malu dan kesadaran untuk tertib berlalu lintas ini bisa meningkat, maka polisi-polisi juga tak bakal melakukan penilangan. Tugas mereka juga akan menjadi sangat ringan, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan semakin ditingkatkan.

Jadi sudah tidak saatnya lagi kita misuh, marah dan nggrundel jika kena tilang. Sudah sepatutnya kita malu, karena kita melakukan pelanggaran. Selain itu, Pak Polisi juga mohon jangan mencari-cari kesalahan dan hentikan memalak pengendara, sehingga nama baik intitusi kepolisian akan sangat harum. (*)

Mahalnya Biaya Seleksi Perangkat Desa

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

DALAM beberapa hari terakhir ini, isu mahalnya biaya seleksi calon perangkat desa, khususnya di Kabupaten Pati kembali mengemuka. Meskipun pada dasarnya, isu ini sudah menjadi rahasia umum.

Mencuatnya kembali isu tersebut, setelah Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menyoroti praktik seleksi calon perangkat desa yang dinilai tidak sesuai lagi dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik.

Di DesaTambakromo,Kecamatan Tambakromo, Pati, misalnya. Biaya seleksi perangkat desa di tempat ini mencapai Rp 375 juta. Untuk menempati posisi staf, kasi atau kaur keuangan, calon perangkat desa harus mengeluarkan biaya Rp 45 juta plus biaya pendaftaran Rp 2 juta.

Dana yang terkumpul untuk seleksi calon perangkat desa sebanyak Rp 375 juta  itu, setelah proses seleksi selesai, sisa dana digunakan untuk pembangunan balai desa. Inilah yang salah kaprah, karena, dana itu dipungut untuk proses seleksi perangkat desa, bukan untuk pembangunan desa.

Apresiasi setidaknya perlu kita berikan kepada Ombudsman yang telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, terkait aturan seleksi perangkat desa, meskipun hal itu pada dasarnya sudah terlambat. Namun demikian, kemauan untuk tetap melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan agar berjalan pada tujuan dan aturan, perlu kita dukung.

Pemerintah daerah telah diingatkan, agar membuat peraturan bupati (perbup) tentang seleksi calon perangkat desa. Ada aturan seleksi perangkat desa di Pati yang tidak tuntas yang mengakibatkan gejolak di masyarakat pada saat penjaringan calon perangkat desa beberapa waktu lalu. Dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa menyebutkan, sumber dana seleksi calon perangkat desa diambil dari APBD dan sumber lain yang sah. Klausul tersebut terlalu umum, sehingga menyebabkan panitia seleksi mengambil dana dari calon terlalu besar.

Di sisi lain, dengan mahalnya biaya seleksi yang dibebankan kepada calon menjadi sebuah bentuk kemunduran dalam mewujudkan good government maupun good governance.  Indikasinya, pemerintah cenderung mengedepankan kuantitas, bukan kualitas. Sebab, mereka yang memiliki kualitas tapi tidak memiliki biaya untuk mengikuti seleksi perangkat desa, secara sendirinya akan mundur untuk ikut  bersaing.

Kemudian, mahalnya biaya seleksi calon perangkat desa ini, tak bisa dipungkiri membuka pintu lebar untuk praktik pungutan liar (pungli) maupun korupsi. Panitia seleksi maupun perangkat desa, sangat memungkinkan untuk mengambil celah melakukan pungli dari calon. Pun demikian, calon yang nantinya jadi perangkat desa, juga tidak dipungkiri untuk melakukan praktik korupsi. Sebab, biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti seleksi cukup banyak, sehingga keinginan untuk mengembalikan modal dengan cara yang tidak benar, dimungkinkan terjadi. Apalagi, jika dilihat dari gaji yang diterima oleh perangkat desa, bisa dikatakan cukup minim.

Untuk itu, perlu kita tunggu action dari pemerintah untuk segera mengusulkan kepada DPRD mengenai aturan seleksi calon perangkat desa yang lebih detail dan mengedepankan azas tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga, ke depan tidak ada lagi praktik-praktik pungli ataupun korupsi yang memanfaatkan celah sistem atau aturan yang kurang sempurna.

Yang tak kalah penting adalah peran masyarakat untuk terus ikut melakukan kontrol terhada jalannya roda pemerintahan, baik mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya.(*)

Serba Setengah Hati di Pasar Pagi Purwodadi

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

PASAR Pagi Purwodadi Kabupaten Grobogan, merupakan salah satu pasar besar di kota itu. Yang terbaru, pasar telah direlokasi ke tempat yang lebih strategis, dan laik. Gedung baru Pasar Pagi Purwodadi dikerjakan PT Reka Esti Utama yang berasal dari Semarang.

Total dana yang dialokasikan untuk pembangunan pasar di Jalan Gajah Mada Purwodadi ini senilai Rp 10,4 miliar. Adapun tujuan pembangunan Pasar Pagi tersebut, untuk memindahkan pedagang yang berjualan di lahan bekas Stasiun Kereta Api di Jalan A Yani Purwodadi.

Pembuatan pasar dilakukan di atas lahan seluas 9.000 meter persegi. Pasar ini digunakan untuk lokasi pemindahan 900-an pedagang yang biasa mangkal di lahan milik PT KAI tersebut.  Pada 18 Desember 2016, pasar rampung dibangun. Ada 72 unit kios berukuran 3 x 4 meter. Kemudian, ada 464 unit los kering berukuran 2 x 1,5 meter. Sedangkan 68 unit lagi disiapkan  untuk los basahan dengan ukuran 2 x 1,5 meter.

Dengan semangat baru, Bupati Sri Sumarni meresmikan pasar, 4 Februari 2017. Saat itu, semua menatap optimistis. Tempat baru dan asa baru yang membumbung. Minggu (5/2/2017), pedagang mulai memindahkan barang dagangan secara bertahap. Aksi boyongan pedagang diberi tenggat hingga 10 Februari.

Setelah 10 Februari, pemkab melarang pedagang kembali ke tempat lama. Lokasi lama akan dijaga Satpol PP dan diberi pagar pembatas. Tujuannya hanya satu, pedagang agar tertib di tempat yang baru. Bukan kembali berjualan di tempat lama. Pedagang manut mulanya. Meski diam-diam, mereka khawatir akan turunnya omzet yang didapat selama ini.

Mereka pun mulai belajar beradaptasi. Berdagang di tempat baru dan berharap pelanggan lama juga akan datang ke tempat baru. Satu, dua, hingga hari-hari berikutnya, pedagang mulai merasakan hal beda. Mereka sudah mendapatkan los sesuai pembagian. Karena dirasa sepi, pedagang pun beraksi.

Mereka ramai-ramai berdagang di luar lokasi pasar. Mereka berpikir, dengan cara itulah dagangannya akan laku. Bupati dibuat tak percaya saat memantau pada Minggu (12/2/2017). Betapa kagetnya, mendapati pedagang tidak tertib sesuai lokasi. Sri langsung memerintahkan kasatpol PP supaya segera menertibkan sebagian pedagang Pasar Pagi Purwodadi, yang memilih berjualan di luar. 

Sri juga meminta pedagang yang jualan di luar pasar, agar didata. Jika terbukti mereka sudah dapat jatah tempat di dalam, maka supaya dicoret saja. Tindakan tegas dilakukan. Sebab, jika dibiarkan maka semua pedagang akan memilih jualan di luar pasar.

Sebab, sebagian besar pedagang itu sudah mendapatkan jatah tempat berjualan di dalam pasar  yang beberapa hari lalu diresmikan. Menurutnya, area luar pasar sudah ditentukan untuk parkir dan bongkar muatan. Meski Satpol PP sudah bertindak, toh nyatanya pedagang kembali jualan di luar pasar.

Kamis (23/2/2017) terpantau ada pedagang jualan di pinggir jalan Banyuono. Sekitar 30 pedagang yang berjualan di tempat itu. Sebagian pedagang ada yang berjualan dengan lapak dan banyak juga yang lesehan dengan menggelar tikar plastik di tepi jalan.

Berdasarkan keterangan pedagang, mereka sengaja nekat berjualan di situ lantaran kondisi di Pasar Pagi dianggap masih sepi pembeli. Padahal, mereka sudah  menempati lokasi baru sekitar 20 hari. Realita yang terjadi memang demikian, pedagang yang menggantungkan sumber pendapatan dari  berjualan, harus makan apa jika pasar terus menerus sepi.

Rupanya tidak hanya pedagang yang setengah hati direlokasi.Pemkab juga serupa. Mereka kurang siap menyiapkan segalanya. Seperti halnya aliran listrik yang kerap padam. Belum lagi masalah pompa air yang rusak dan lambat ditangani. Termasuk juga penutup saluran depan pasar yang ambrol. 

Semua menjadi hal yang harus dievaluasi. Saling menyalahkan atau saling menyudutkan, bukan merupakan solusi cerdas. Tapi ada hal yang perlu digarisbawahi, yakni mulai dari kedisiplinan pedagang, pemkab gencar mensosialisasikan pasar baru, pemkab menyiapkan infrastruktur matang-matang dan sejenisnya. 

Jangan sampai anggaran miliaran rupiah, yang tentu uang dari rakyat, berujung pada mangkraknya bangunan megah. Lebih baik mencari solusi bersama, dan sama-sama enak. (*)

 

Dilema Ombak 2 Meter di Musim Baratan

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

SEPEKAN lalu, tepatnya Kamis (16/2/2017) masyarakat di eks-Karesidenan Pati, terutama masyarakat Jepara dihebohkan dengan tragedi perahu nelayan pecah akibat digulung ombak di perairan Jepara.

Dalam tragedi itu, total ada tiga korban meninggal. Satu di antaranya belum berhasil ditemukan meski sudah dilakukan pencarian selama tujuh hari.

Korban tersebut bernama Gisan, warga Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara. Ia merupakan satu dari tiga nelayan yang perahunya pecah disapu ombak setinggi dua meter di perairan Empu Rancak, turut Desa Bondo, Kecamatan Bangsri.

Dari informasi, Gisan bersama dua orang temannya (Nur Hadi dan Hariadi) sesama nelayan sebenarnya sedang pulang dari melaut. Mereka berangkat melaut Kamis (16/2/2017) dini hari dari Sungai Ngelak, Desa Bondo, Kecamatan Bangsri sekitar pukul 03.00 WIB pagi.

Setelah seharian melaut dan tangkapan sudah lumayan, mereka memutuskan pulang. Nahas sesampainya di perairan pantai Empu Rancak sekitar pukul 16.00 WIB tiba-tiba cuaca tak bersahabat. Mendung hitam pekat disertai angin kencang langsung membuat ombak setinggi dua meter dan menghantam perahu hingga pecah berkeping-keping.

Beruntung, ketiganya berhasil menemukan bambu bekas pecahan perahu untuk bertahan. Namun, ombak yang bertubi-tubi membuat Gisan terlepas dari pegangan dan hilang hingga sekarang. Sedangkan dua nelayan lainnya berhasil diselamatkan nelayan Ujung Watu sekitar pukul 22.00 WIB

Ironisnya di saat yang sama perahu jenis sopek yang digunakan melaut tiga nelayan di perairan Pantai Bondo Jepara juga digulung ombak setinggi dua meter. Dua di antara nelayan yang sempat hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa.

Kejadiannya pun hampir sama, sekitar pukul 16.00 WIB. Ketiganya juga hendak pulang setelah melaut seharian. Sayangnya, cuaca buruk yang melanda perairan Jepara juga menimpa mereka. Satu di antaranya berhasil berenang menuju kawasan PLTU Jepara kemudian naik jeti dan selamat.

Namun, dua lainnya hilang. Satu di antaranya ditemukan malam itu juga dan satunya lagi ditemukan setelah beberapa hari setelah dilakukan pencarian.

Dua kejadian tersebut langsung mendapat perhatian nelayan. Apalagi, jauh sebelumnya, BPBD Jepara, Syahbandar, dan Satpolair Jepara sudah mengimbau para nelayan untuk tidak melaut. Hal ini lantaran curah hujan di perairan Jepara masuk kategori sangat tinggi.

Kepala UPP Syahbandar Jepara Suripto, Rabu (8/2/2017) bahkan sudah menyampaikan perairan laut utara Jawa Tengah kondisinya sangat membahayakan bagi pelayaran. Selain tinggi gelombang mencapai tiga meter, kecepatan angin juga cukup tinggi, yakni mulai delapan hingga 30 knot perdetik.

Sebagian nelayan, ternyata sudah mengetahui dan tak kaget dengan kecepatan angin tersebut. Hal itu sering terjadi ketika musim baratan datang. Terlebih lagi, musim baratan tahun ini datang lebih awal dan berakhir lebih lama.

Di pertenganan November 2016 lalu, musim baratan sudah datang. Kala itu nelayan masih berani melaut karena cuaca terbilang masih bersahabat. Namun, sejak Desember 2016, imbauan untuk tidak melaut sudah dikumandangkan. Artinya, musim paceklik bagi nelayan sudah dimulai.

Paceklik tersebut membuat sebagian besar dapur nelayan tak mengepul. Untuk membantu nelayan, pemerintah sudah memberikan bantuan logistik berupa beras hingga puluhan ribu ton melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara.

Meski begitu, bantuan tersebut ternyata tak cukup. Mereka terpaksa mendatangi pegadaian, bank konfensional, hingga pemberi hutang perorangan untuk mengadaikan barang berharga yang dimiliki.

Selain untuk menyambung hidup, sebagian uang yang didapat juga digunakan untuk kebutuhan sekolah anak dan untuk bersosial di masyarakat.

Karena alasan itulah, sebagian nelayan terpaksa menerjang cuaca buruk hingga bertaruh nyawa untuk mendapat ikan supaya keluarga bisa makan. Hal itu pun sudah menjadi rahasia umum. Pemerintahpun tentu tahu betul akan hal itu.

Hanya saja, tidak ada yang bisa disalahkan. Pemerintah, terutama pemerintah daerah tak bisa memberikan lebih karena terbentur anggaran dan aturan. Sementara, jumlah nelayan di Jepara mencapai 30 persen dari jumlah warga di Kota Ukir.

Dengan kata lain pemerintah harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan nelayan  selama baratan.

Di sisi lain, nelayan pun tak boleh menggantungkan hidup kepada pemerintah. Melalui HNSI, nelayan harusnya sudah mulai berfikir untuk membuat tabungan bersama. Kalaupun sudah ada, pengelolaannya harus bisa dikoordinir kembali supaya bisa lebih tertata.

Bisa jadi, tabungan baru bisa diambil setahun sekali. Itu semua untuk memenuhi kebutuhan saat baratan tiba.

Selain tabungan perkelompok, nelayan pun harus berfikir mandiri. Misalkan saja membuat tabungan di perbankan yang ada di Jepara. Tujuannya, uang di bank tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Apalagi, baratan yang terjadi biasanya paling lama empat bulan. Artinya, selama empat bulan itu, kebutuhan pendidikan bisa teratasi. Hanya, nelayan yang bersangkutan harus komitmen untuk tidak mengambil tabungan yang dimiliki. Ini lantaran, hasil tangkap nelayan tiap harinya fluktuatif. Kadang banyak dan terkadang tak dapat apa-apa.(*)

Dengan Mudahnya Remaja Membunuh, Salah Siapa?

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

PUBLIK  di Kudus dibuat terperanjat dengan kasus penemuan mayat yang sudah membusuk di ladang tebu di Desa Jurang, Kecamatan Gebog, Kudus, beberapa waktu lalu. Kasus ini sudah terungkap, dan ternyata mayat itu merupakan korban pembunuhan.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi diketahui jika pemuda bernama Yusrul Hana itu dibunuh dengan cara keji. Korban dikeroyok, dibantai dan dibacok oleh beberapa orang. Bukan penemuan mayatnya yang membuat orang-orang mengernyitkan dahi, melainkan orang yang membunuh pemuda ini.

Polisi yang melakukan pendalaman kasus ini menemukan pelakunya merupakan lima orang anak-anak baru gede (ABG) yang masih bau kencur. Dan ini yang membuat orang jadi berpikir sangat keras, yakni motif yang melatarbelakangi para bocah bau kencur ini membunuh orang yang lebih tua dari mereka.

Motifnya adalah asmara. Salah satu pelaku yang umurnya baru 17 tahun cemburu dan merasa tak terima pacarnya diganggu oleh korban. Pelaku kemudian mengajak empat kawannya yang juga berusia belasan tahun untuk menghajar korban secara membabi buta. Mungkin awalnya kawanan bocah ini hanya ingin memberi pelajaran pada korban, namun pelajaran yang diberikan kebablasan, dan mereka terlalu kalap hingga akhirnya korban dibantai hingga kehilangan nyawa.

Kenekatan bocah-bocah bau kencur ini sampai bisa membunuh orang memang membuat orang terhenyak. Di masa umur mereka yang seharusnya digunakan untuk menggali ilmu, justru disalahgunakan, sehingga mereka harus menjalani kehidupan di sel tahanan penjara.

Kenekatan bocah-bocah ini tak lepas dari pergaulan mereka, dan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Bocah-bocah pada masa sekarang, sudah sejak kecil dicekoki dengan berbagai macam informasi yang tak terkontrol.

Televisi menjadi sumber utama, dan belakangan media sosial yang ikut memberi andil sangat kuat terhadap perkembangan watak generasi muda.

Kisah percintaan anak-anak belia yang semakin salah kaprah ini juga dampak dari dua media tersebut. Sinetron, film, dan dan media sosial sering mempertontonkan cerita-cerita percintaan, yang kemudian diadaptasi secara mentah-mentah oleh bocah-bocah kita. Mereka semakin berani mengumbar kemesraan di muka umum, padahal umur mereka tak habis jika dihitung dengan seluruh jari yang ada di tubuh manusia.

Bahkan yang sangat miris, di kalangan anak muda saat ini muncul stigma jika “jomblo” itu sebuah kutukan yang harus dihindari. Sehingga mereka berlomba-lomba mencari pacar, kekasih, dan ujungnya juga berbuat hal-hal yang tak senonoh, maksiat dan segalanya.

Di sekolah-sekolah juga muncul geng-geng, yang mengikuti perkembangan saat ini, istilah mereka “kekinian”. Ini juga mengadaptasi dari massifnya gempuran budaya pop yang disajikan sinetron-sinetron, seperti sinetron “Anak Jalanan”.

Semakin liarnya pergaulan anak muda ini yang menjadikan mereka tak segan-segan melakukan tindakan di luar nalar, bahkan tindakan keji seperti membunuh. Terlebih tidak sedikit dari bocah-bocah ini yang mulai ketagihan dengan minuman keras, sehingga membutakan akal sehat.

Fenomena seperti ini bukan terjadi belakangan ini saja, tapi sudah sangat menahun. Dan kejadian seperti ini juga bukan kali ini saja terjadi. Bahkan intensitasnya bukan menurun, justru semakin banyak setiap tahunnya.

Tak ada yang bisa disalahkan memang, karena jika dirunut banyak faktor yang menyebabkan kenakalan remaja semakin menjadi seperti ini. Yang harus dilakukan saat ini dan terus ke depan, yakni dengan semakin meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak kita.

Yang terpenting yakni dari sisi keluarga dan sekolah. Orang tua harus semakin peka dengan perkembangan emosional anak dan pergaulannya. Pihak sekolah juga harus terus berupaya memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap murid-muridnya.

Terlebih waktu anak paling banyak terdapat di sekolah dan di lingkungan pergaulan. Jika melihat kondisi seperti ini, wacana one day school layak untuk dicermati kembali. Kebijakan sekolah sehari penuh itu, dengan melihat kondisi saat ini, setidaknya bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan kenakalan remaja.

Waktu anak akan dihabiskan untuk belajar dan mendapat pendampingan oleh guru di sekolah. Sehingga waktu bagi mereka untuk keluyuran dan lainnya akan semakin sedikit. Meski demikian, konsepnya harus dibuat lebih ramah dengan anak, sehingga nantinya tidak ada kejenuhan, dan efek lainnya. (*)

Menunggu Janji Pengabdian

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

HIRUK pikuk pesta demokrasi telah usai.Dari perhitungan real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui hitung cepat yakni Situng, sudah dilihat siapa pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak dan siapa pemenangnya. Namun demikian, hal itu sifatnya masih sementara, karena masih menunggu penetapan resmi melalui oleh KPU.

Pun demikian, dengan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Pati dan Jepara. Berdasarkan hasil hitung cepat KPU, juga sudah dapat dilihat siapa pasangan calon yang memperoleh dukungan terbanyak dari masyarakat.

Di Kabupaten Jepara misalnya. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi unggul atas lawannya, dengan mendapatkan perolehan suara 319. 837 atau 51,25 persen. Sementara Paslon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman mendapatkan 304.256 suara atau 48,75 persen.

Secara rinci, paslon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman unggul di 9 kecamatan. Di antaranya yakni Donorojo 17.950 suara, Karimunjawa 2.616 suara, Kedung 20.520 suara, Keling 17.715 suara, Mayong 26.930 suara, Nalumsari 23.812 suara, Pecangaan 22.449, Tahunan 31.439 suara dan Welahan 19.962 suara. Total keseluruhan sebanyak 304.256 suara atau 48,75 persen.

Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi menang di 7 kecamatan. Di antaranya yakni Bangsri 35.871 suara, Batealit 24.587 suara, Jepara 23.177 suara, Kalinyamatan 16.981 suara, Kembang 21.753 suara, Mlonggo 26.571 suara dan  Pakis Aji 17963 suara. Total 319.837 suara atau 51,25 persen.

Kemudian, untuk di Kabupaten Pati, Pasangan Haryanto-Saiful Arifin yang merupakan calon tunggal, unggul atas kotak kosong. Pasangan yang diusung 8 partai politik yakni, Hanura, Golkar, PPP, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB dan PDIP ini, mendapatkan 519.588 suara sah atau 74,52 persen. Sedangkan kotak kosong memperoleh 177.682 suara atau 25,48 persen.

Kini, penetapan calon terpilih pun tinggal menunggu waktu.Masing-masing pasangan calon yang sementara ini sudah terlihat menang berdasarkan hitungan cepat, kini setidaknya sudah memiliki ancang-ancang untuk merealisasikan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Meskipun, sekali lagi, hasil final dari pilkada ini, kita masih menunggu pleno dari KPU. Namun, demikian, hasil hitung cepat tersebut, setidaknya hampir bisa dikatakan sudah hampir pasti dari gambaran perolehan suara.

Dengan hasil ini pula, kini masyarakat hanya tinggal menunggu. Menunggu janji pengabdian yang telah dilontarkan oleh pasangan calon ketika kampanye beberapa waktu lalu di hadapan masyarakat. Janji-janji politik, tentulah tak elok jika hanya sebagai konsumsi pencitraan. Karena, mungkin saja hal itu bisa dilakukan semua kandidat. Calon terpilih, harus menjadi pembeda, karena sudah mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin daerah.  Meskipun kemenangan yang diraih pasangan calon terpilih tentu saja tidak sepenuhnya mencerminkan kemenangan mutlak sebagai pemimpin pilihan rakyat karena  masyarakat juga memiliki pilihan  pasangan calon lainnya.

Mewujudkan program yang pernah ditawarkan kepada masyarakat merupakan hal penting untuk dijalankan pada lima tahun pemerintahan yang akan dijalani.

Untuk itu, inovasi dan kreativitas sangat perlu untuk mempercepat proses pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Butuh terobosan dan keberanian untuk mengambil kebijakan, demi kemajuan daerah, dan bukan sekadar retorika seperti ketika dalam kampanye.

Baik di Jepara maupun Pati, yang menjadi calon terpilih adalah petahana. Tentunya, hal ini menjadi nilai plus, karena sudah mengetahui dan memahami dalam tata pemerintahan ataupun pembangunan. Namun demikian, butuh sentuhan baru agar progres pembangunan maupun perekonomian lebih cepat. Jika masih sama dengan pola kepemimpinan lima tahun lalu, itu artinya, stagnan, tidak mau evaluasi diri, dan itu artinya “mengkhianati” kepercayaan masyarakat yang butuh perubahan.

Kepala dearah terpilih harus mampu melihat kebutuhan yang mendasar dari masyarakat di wilayahnya. Pembangunan  yang akan dilaksanakan tentu saja harus merujuk pada apa yang menjadi prioritas utama. Pembangunan idealnya dilakukan melalui analisa kebutuhan yang tepat dan akurat.

Sebagai penutup, kita berharap, kepala daerah yang terpilih tidak hanya sekadar bermain dalam area politik, tetapi, lebih tahu dan memahami kebutuhan rakyat yang dipimpinnya. Tahu, apa yang harus dilakukan untuk daerahnya.(*)

Saat Menkeu Sri Mulyani Puji Waduk Logung Kudus di Facebook

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

DIBERITAKAN MuriaNewsCom akhir pekan lalu, Waduk Logung Kudus ditinjau sejumlah pejabat pusat. Adalah Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Mereka memantau sejumlah titik pengerjaan di lokasi proyek Waduk Logung. Secara keseluruhan, mereka mengambil kesimpulan bahwa proses pengerjaan Waduk Logung berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kendati pengerjaan baru selesai 42 persen, tapi itu tak masalah. Mengingat target selesai pembangunan yakni di 2018. Rupanya, diam-diam, perjalanan dan hasil pantauan ke Waduk Logung memberi kesan tersendiri bagi Sri Mulyani. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) itu akhirnya memperlihatkan kesannya. Di antaranya tampak melalui status di media sosial Facebok  melalui akun pribadinya.

Dalam akun Facebook Sri Mulyani Indrawati, Minggu (12/2/2017) pukul 11.00 WIB. “Hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 saya bersama Menteri PU Pera, Gubernur Jawa Tengah beserta Bupati Kudus dan jajarannya mengunjungi proyek pembangunan bendungan Logung di Kudus. Saya ingin memastikan bahwa uang yang dibayarkan masyarakat melalui pajak dapat bermanfaat kembali untuk masyarakat.

Bendungan yang akan selesai di tahun 2018 ini dapat mengairi irigasi seluas 5.355ha , menyediakan air baku 200lt/detik untuk 130.909 jiwa serta difungsikan juga senagai pembangkit listrik sebesar 0.5MW.

Salut kepada insinyur-insiyur Indonesia yang dapat membangun sendiri bendungan setinggi 55m dengan panjang 350m ini.

Begitulah status di FB sang menteri yang dikutip MuriaNewsCom. Apa yang tertulis itu merupakan harapan pemerintah pusat terhadap jalannya proyek pembangunan Waduk Logung Kudus. Tentu itu juga menjadi harapan warga Kudus dan sekitarnya.

Terus dipantauanya pengerjaan, tak lepas dari besarnya anggaran yang digelontorkan. Setidaknya, menurut Kementerian PU PR, Logung menghabiskan dana yang diperkirakan capai Rp 604 miliar, nilai besar yang berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

Data dari Kementerian PUPR Logung ini,  kapasitas Waduk Logung 20 juta kubik. Waduk memanfaatkan lahan 5.333 hektare untuk pengelolaan banjir Kudus. Waduk tersebut nantinya akan memanfaatkan sejumlah aliran sungai, salah satunya Sungai Logung.

Kontrak kerja pembangunan waduk dimulai akhir 2014, lalu pelaksanaan mulai 2015, dan ditargetkan selesai pada 2018. Dengan pembangunannya dirancang oleh insinyur terbaik negeri ini. Pemerintah berharap jika kelak hasil pembangunan bisa berfungsi maksimal.

Bahkan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengingatkan kepada pelaksana proyek untuk tidak sekadar menjadikan bangunan waduk. Tapi juga manfaatnya bisa terasa di masyarakat setempat.

Apa yang menjadi kebanggaan pusat juga tertuju pada Pemerintah Kabupaten Kudus.  Pemerintah pusat menganggap pemerintah kabupaten telah berhasil melakukan perannya. Seperti halnya melancarkan proses pembebasan lahan, dan pemantauan yang intensif terhadap jalannya proyek pembangunan.

Pemantauan pemerintah daerah terhadap proyek itu, seyogyanya dilakukan sesering mungkin.  Biar pembangunan dan hasilnya, berjalan sesuai harapan. Tentunya, jalan komunikasi yang baiklah yang ditempuh. Jangan sebaliknya. (*)

Anomali Suara Kotak Kosong di Pilkada Pati

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

HASIL Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati sebenarnya sudah bisa diduga jauh-jauh hari. Calon tunggal yang merupakan petahana sudah diperkirakan akan tetap bertengger meski mendapat rongrongan dari kotak kosong. Namun ada yang perlu dicermati dari hasil Pilkada Pati ini, yakni suara dari kotak kosong.

Dalam coblosan yang digelar Rabu 15 Februari 2017 kemarin, suara dari kotak kosong memang tak bisa dipandang sebelah mata. Hasil penghitungan sementara yang dilakukan KPU perolehan suara kotak kosong mencapai 25 persen. Sebuah angka yang tak bisa dipandang enteng untuk ukuran pilkada.

Dari suara sah sebanyak 674.481, kotak kosong berhasil meraih 171.060 suara atau 25.33 persen (penghitungan data masuk 97.17 persen). Raihan suara kotak kosong ini memang cukup sebanding dengan gerakan yang dilakukan relawan kotak kosong yang begitu massif.

Hanya saja yang membuat banyak orang tercengang adalah sebaran suara kotak kosong. Memang hampir semua kecamatan terdapat suara kotak kosong, namun wilayah Pati selatan yang digadang-gadang akan menjadi lumbung suara kotak kosong justru terjun bebas.

Kampanye kotak kosong selama ini dikait-eratkan dengan kampanya penolakan pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng. Wilayah Pati selatan yang menjadi daerah terdampak (Tambakromo, Kayen, Sukolilo) disiapkan menjadi wilayah perlawanan paling kuat untuk pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful Arifin.

Namun apa mau dikataka, prediksi tak sesuai dengan hasil. Hasil penghitungan suara di Pati bagian selatan suara kotak kosong keok, tak ada satupun kecamatan yang memenangkan kotak kosong. Meskipun ada beberapa desa di mana kotak kosong menang telak.

Perlawanan yang cukup berarti memang terlihat di Kecamatan Tambakromo, di mana suara antara Haryanto-Arifin cukup tipis. Di kecamatan ini, suara kotak kosong tercatat sebanyak 10.160 dari 120 TPS, sementara suara calon tunggal unggul sedikit yakni 15.358. Sementara di kecamatan lain di Pati selatan seperti Sukolilo, Gabus, Kayen, Winong, perolehan suara kotak kosong tak bisa diharapkan.

Justru sumbangan suara untuk kotak kosong dari wilayah Pati bagian utara lebih terlihat dominan dibandingkan wilayah selatan. Daerah-daerah seperti Margoyoso, Tayu, Trangkil dan Wedarijaksa bahkan bisa menyumbang suara kotak kosong yang sangat berarti. Padahal daerah ini tak berkaitan langsung dengan kampanye tolak pabrik semen.

Margoyoso mampu menyumbang 16.340 suara, Tayu 19.664 suara, Wedarijaksa 11.644 suara dan Trangkil 12.317. Dan dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, Kecamatan Pati (kota) lah yang paling banyak memberikan sumbangan suara untuk kotak kosong yakni sebanyak 23.179 suara.

Apakah ini ada kaitanya dengan wilayah asal Wakil Bupati Pati Budiyono yang berada di Pati utara?. Seperti diketahui banyak pihak, hubungan antara Haryanto dan Budiyono sudah sangat buruk, saat keduanya memutuskan untuk saling maju sebagai calon bupati.

Budiyono yang tak mendapatkan kendaraan (partai politik) untuk mengusungnya, belakangan terakhir sangat mesra dengan relawan kotak kosong. Memang sangat mungkin pengaruh Budiyono di wilayah Pati utara yang begitu besar, sehingga mampu menggerakkan warga untuk memilih kotak kosong.

Fakta ini kemudian membuat banyak orang berpikir, apakah kampanye tolak pabrik semen tak begitu efektif untuk menggerakkan suara kotak kosong? Karena nyatanya pemilih di wilayah yang terdampak rencana pembangunan pabrik semen juga tak banyak yang memilih kotak kosong.

Apakah karena sifat pragmatisme warga Pati kidul yang masih begitu kuat hingga mengalahkan idealisme untuk memperjuangkan penolakan pabrik semen? Banyak pihak yang menuding idealisme warga Pati selatan mudah goyah dengan serangan fajar yang dilakukan calon (meski ini harus dibuktikan lebih lanjut).

Anomali suara kotak kosong ini sedikit banyak bisa memberi pelajaran bahwa tidak ada yang pasti dalam kontestasi politik. Lumbung suara bisa saja menjadi bocor, jika memang tak ada upaya untuk merawat dan menjaga suara itu agar tetap aman.

Terlepas dari itu semua, pelaksanaan Pilkada Pati telah berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan anarkisme yang berarti. Pesta demokrasi untuk warga Pesantenan ini telah menghasilkan calon pemimpin yang akan membawa nasib Pati lima tahun ke depan. Apapun hasilnya, baiknya semua pihak menghormati.

Selain itu, dengan banyaknya suara kotak kosong dalam Pilkada Pati harus menjadi renungan dan cambuk bagi Haryanto-Arifin untuk merangkul banyak pihak. Karena diakui atau tidak, suara kotak kosong yang begitu banyaknya bisa menjadi indicator tingkat kesukaan warga pada Haryanto-Arifin yang masih cukup rendah.

Setelah ditetapkan KPU nantinya, pasangan ini harus segera melakukan langkah-langkah strategis, tak hanya sekadar langkah untuk pembangunan tapi upaya merangkul semua pihak, agar tercipta kondusivitas di Pati. (*)

Kita Semua Terancam jadi Viral 

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

BELAKANGAN banyak orang mengucapkan kata “Viral”. Sudah pasti yang menjadi viral akan jadi buah bibir. Utamanya di dunia maya. Jika yang menjadi hal viral adalah hal baik, jelas itu jadi prestasi. Tapi bagaimana jika itu adalah hal buruk. Tentu, cacian, makian, atau bahasa akrabnya “bully” akan meninju deras kepada si buah bibir.

Banyak hal yang menjadi viral secara mudah. Lantas, sebenarnya kata “viral” itu artinya apa dan dari bahasa mana. Dikutip dari berbagai sumber, “Viral” berasal dari dua kata dalam Bahasa Inggris yaitu : “Virus” dan “Virtual”.

“Virus adalah satu kata dalam Bahasa Inggris yang memiliki arti penyakit yang disebabkan kuman virus. Sedangkan “Virtual” adalah satu kata dalam Bahasa Inggris yang memiliki arti tidak nyata. Atau penyebaran informasi atau komunikasi melalui dunia maya / media internet.

Dari penjelasan dua kata, kata “Viral” yang belakangan ini sering kita dengar dapat diartikan sebagai sesuatu hal informasi, kejadian, berita dan lainnya yang menyebar luas dan secara cepat sehingga diibaratkan seperti virus, dan dalam waktu yang singkat dapat menjadi gempar melalui dunia maya, internet atau media sosial.

Di Kudus, yang baru saja menjadi viral adalah Aksi Cetno. Yaitu aksi yang terekam di video menggambarkan siswa sedang membentak bapak-bapak. Akibat sepeda motornya diserempet. Ada satu kata terucap di video yakni “Catno”. Video yang direkam warga di Gebog Kudus langsung ramai, tak lama setelah diunggah di akun media sosial Facebook dan Instagram.

Warga di dunia maya Kudus terutama, langsung ramai-ramai bereaksi. “Cetno” menjadi viral seketika. Sebagian besar netizen menyayangkan sikap siswa SMK di video itu. Siswa tidak sopan dalam berucap kepada seorang bapak. Hal itu kian meruncing karena bapak juga berucap kalimat bernada tidak terima jika sebagai orang tua dibentak-bentak.

Tentu siswa SMK itu tak tahu jika apa yang terjadi sedang direkam melalui video. Mungkin kalau siswa itu tahu, sikapnya akan beda. Tapi semua sudah terlanjur. Sekarang yang terjadi, siswa itu merasa tertekan, dan dipojokkan lingkungan. Padahal, siswa telah meminta maaf kepada bapak-bapak itu tak lama usai kejadian. Siswa berharap semua yang terjadi tidak lagi diungkit-ungkit. Sebab dia merasa tak nyaman.

Lingkungan maya dan nyata, benar-benar menghukumnya. Tekanan dari berbagai pihak membuatnya tersudut. Sampai yang bersangkutan juga telah melayangkan surat pengunduran diri dari sekolah. Bahkan, siswa itu juga mendadak jadi pendiam.

Pelajaran yang bisa kita ambil adalah,mari berhati-hati dalam bersikap, di mana saja dan dengan siapa saja. Sebab jika kita tak hati-hati, maka kita pun bisa menjadi viral. Sekali lagi, viral akibat hal buruk sangat menyakitkan bagi si pelaku. Kemajuan gadget atau gawai yang berkembang pesat, dan mudah dimiliki semua orang, membuat semuanya berpeluang jadi viral. Jadi hati-hatilah dan berwapada.

Jangan sampai kita menjadi viral buruk akibat ulah kita yang kebablasan. Atau mungkin akibat ulah kita yang gemar mengumbar marah, mengumbar salah, dan sejenisnya. Kontrol atau kita terancam jadi korban viral. (*)

 

Keterlibatan Anak-anak dalam Kampanye Pilkada Harus Diperjelas

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

KAMPANYE pasangan calon (Paslon) nomor urut dua Pilkada Jepara Subroto-Nuryaman, Sabtu (11/2/2017) lalu harusnya menjadi perhatian serius dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berbenah. Pasalnya, di acara tersebut, ada anak-anak berusia empat tahun yang terlibat dan terjebak dalam kerumunan massa hingga menangis tersedu-sedu.

Saat kejadian, anak berjenis kelamin perempuan itu sebenarnya datang bersama ibu dan saudara perempuannya. Mereka datang untuk mengikuti kampanye terbuka yang menghadirkan orkestra New Palapa. Karena kondisi lapangan belum banyak peserta kampanye, mereka merapat ke depan panggung untuk melihat sang idola.

Sayangnya, saat orkes dimulai, hujan langsung mengguyur dengan lebat. Ribuan peserta kampanye pun langsung bergoyang. Mereka pun terjebak dikerumunan massa dan tak bisa keluar hingga membuat bocah tersebut menangis.

Beruntung, pihak keamanan langsung tanggap dan menghampiri untuk mengevakuasi anak tersebut dari depan panggung (di luar pagar) untuk dipindahkan ke dalam pagar. Hanya saja, orang tua si anak ketinggalan.

Akibatnya, anak tersebut semakin menangis karena terpisah dengan orangtuanya. Karena tangisan tak kunjung berhenti, ibu dan saudara perempuan itu akhirnya masuk ke area panggung melalui pintu belakang.

Dari situ, saya yakin orang yang disalahkan pertama kali tentu si orang tua. Itu karena mereka datang membawa anak-anak dan lalai untuk menjaganya. Kalau saja, ia datang sendiri tanpa anak, kejadian tersebut tentu tak terjadi.

Persepsi tersebut memang tidak sepenuhnya salah. Sebagai orang tua, sudah seharusnya mereka tahu mana yang tepat dan tidak bagi si buah hati. Apalagi, bagi anak perempuan.

Hanya saja, nasi sudah jadi bubur. Baik calon peserta pilkada, KPU, dan Panwaslu juga tak bisa melarang keikutsertaan anak-anak. Apalagi dalam Peraturan KPU (PKPU), tidak diatur secara spesifik terkait keterlibatan anak-anak.

Di PKPU nomor 12 tahun 2016 tentang Kampenye Pilkada pasal 66 tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai anak kecil. Di aturan tersebut justru mengatur larangan keterlibatan pihak TNI, Polri, pejabat BUMN, BUMD, ASN, perangkat desa.

Meski begitu, bukan berarti keberadaan anak-anak dibenarkan. Seharusnya, tindakan tersebut bisa dicegah. Salah satunya dengan meminta semua paslon untuk sepakat tidak melibatkan anak-anak dalam kampanye.

Setelah ada kesepakatan, semua tim sukses harus meneruskan kesepakatan tersebut. Mulai dari tim sukses di masing-masing kecamatan, desa, ataupun dukuh untuk diteruskan ke semua pendukung.

Itu karena, hampir semua tim sukses paslon biasanya sudah memiliki tim yang terstruktur hingga tingkat desa. Nah, di situ lah peran aktif paslon untuk menjaga suasana kampanye dari anak-anak bisa dikendalikan.

Selain itu, pemerintah dalam hal ini KPU dan Panwas harus mengusulkan larangan keterlibatan anak-anak untuk diatur lebih serius. Selain untuk menjaga kondusifitas kampanye hal tersebut dilakukan untuk menghindari semua kemungkinan yang muncul.

Secara logika, aturan yang jelas dan tegas sanksinya akan membuat efek jera. Misalkan saja, keikutsertaan anak-anak dilarang dengan hukuman calon bisa dicoret dan didenda Rp 1 miliar. Sementara orang tua yang terbukti membawa anak-anak wajib membayar didenda Rp 100 juta. Hal itu tentu akan membuat mereka berfikir dua kali untuk melibatkan anak-anak.

Calon pun akan segera meminta kepada semua tim sukses untuk bekerja ekstra dan memastikan tak ada anak-anak saat kampanye dimulai. Orang tua juga akan berfikir dua kali. Selain kurang tepat bagi si anak, dendanya juga terlalu besar.

Itu mengingat, kampanye peserta pilkada biasanya diikuti ribuan massa. Jika tak diatur secara spesifik, setiap tahunnya akan banyak anak-anak yang terlibat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan muncul jatuh korban. (*)

Tenggelamnya Pengusung Jenazah di Sungai Lusi Harus jadi Tamparan Keras Buat Pemerintah

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

SEBUAH ironi muncul dari Kabupaten Grobogan yang selama ini getol menggembar-gemborkan upaya perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan rakyatnya. Tenggelamnya seorang warga yang tengah menyeberangkan jenazah dan nenek-nenek yang menyeberang menggunakan ember di Sungai Lusi harus menjadi tamparan keras bagi pemerintah.

Tak hanya Pemkab Grobogan, tapi juga menjadi cubitan keras bagi pemprov dan pemerintahan di atasnya. Sungguh sangat ironi sekali, warga di daerah ini harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk menyeberangi Sungai Lusi. Sudah bertahun-tahun kondisi ini terjadi, dan korban pun akhirnya berjatuhan.

Sangat getir ketika melihat warga di daerah ini harus menyeberangkan keranda mayat melewati Sungai Lusi yang begitu dalam dan lebar itu, hanya menggunakan pralon yang dibentuk melingkar, agar bisa menopang keranda agar tetap berada di atas air. Tak ada perahu atau sarana lain. Peziarah yang mengantarkan jenazah pun harus berenang melawan arus sembari menggiring keranda ke seberang sungai.

Sudah bertahun-tahun kondisi ini terjadi di Dusun Ndoro, Desa Tanjungsari, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Posisi pemakaman yang berada di seberang Sungai Lusi membuat warga di daerah ini harus menyeberang sungai untuk menguburkan jenazah. Memang sangat ironi di era perkembangan teknologi seperti saat ini masih ada kondisi seperti ini.

Tak ada jembatan yang bisa digunakan warga untuk menyeberang. Ada memang jalan lain, namun jaraknya sangat jauh, dan dinilai tak efektif. Apalagi tiap hari juga banyak warga yang menyeberangi sungai ini dengan cara-cara yang konvensional kalau tak mau dibilang primitif.

Menggunakan ember sebagai pelampung misalnya. Ini juga seperti yang terjadi di Desa Kalanglundo, Kecamatan Ngaringan. Nenek berusia 70 tahun bernama Lasinah tenggelam di Sungai Lusi karena menyeberang sungai menggunakan ember. Kejadian tenggelamnya nenek ini juga pada hari yang sama dengan tenggelamnya pengantar jenazah di Desa Tanjungsari, yakni pada Rabu (8/2/2017).

Kondisi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun itu memunculkan pertanyaan ke mana selama ini pemerintah? Apa iya pemerintah tidak tahu adanya kondisi seperti ini, apa pemerintah desa tak melaporkannya?

Kini ketika sudah ada korban muncul, pemerintah seharusnya tak boleh lagi abai. Pemerintah harus segera bertindak cepat agar tidak lagi muncul korban-korban baru. Yang dibutuhkan warga di pinggir Sungai Lusi dan sangat mendesak adalah jembatan.

Okelah untuk membangun jembatan tak semudah membalikkan telapak tangan. Pemangku kepentingan pastinya akan beralasan masalah anggaran dan tetek bengek birokrasi lainnya. Namun jika berlarut-larut selalu ada pembiaran, bukan tidak mungkin musibah-musibah orang tenggelam di Grobogan akan semakin besar.

Sembari menunggu pembangunan jembatan, khusus untuk Desa Tanjungsari, ada baiknya pemerintah menyediakan ambulans atau mobil jenazah. Karena selama ini memang ada jalan yang bisa sampai ke pemakaman, namun jarak yang ditempuh sangat jauh membuat warga tetap lebih memilih meyeberangkan jenazah dengan cara primitif tadi.

Pengadaan mobil jenazah tidaklah memberatkan. Namun untuk ke depan keberadaan jembatan laying atau jembatan penyeberangan sangat dibutuhkan warga ini. Pemerintah tak boleh hanya diam dan menganggap enteng masalah ini. Karena nyawa warga dipertaruhkan saat menyeberang sungai.

Mereka terpaksa menyeberang dengan berenang ataupun menggunakan ember sebagai pelampung, karena di seberang sungai itulah tempat warga mengais rezeki. Seperti nenek Lasinah yang tenggelam di Sungai Lusi, setiap hari harus bolak balik menyeberangi sungai menuju sawahnya. Saat ia tenggelam juga baru selesai memupuk tanaman jagung.

Kebiasaan warga menyeberangi sungai dengan cara yang membahayakan ini terpaksa mereka lakukan, karena tak adanya infrastruktur yang memadai. Warga berharap pemerintah segera tanggap dan memerhatikan masalah ini. (*)

Saatnya Menjadi Generasi Pelestari Hutan

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

HUTAN merupakan sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Hutan juga merupakan wadah bagi pohon untuk tumbuh kembang dan juga tempat tinggal ratusan juta jenis mahkluk hidup.

Melihat fungsi hutan yang sangat luar biasa maka seharusnya manusia wajib bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya, karena fungsi hutan sangat baik bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini dan bukan malah merusaknya.

Jika kita menilik keberadaan hutan di Pati, banyak hutan yang kini sudah beralih fungsi menjadi lahan garapan dan pertanian. Hal ini, tentunya membuat hutan di Pati semakin terancam.

Berdasarkan data yang dimiliki Balai Pengelola Hutan (BPH) Wilayah II Pati pada 2017 ini, dari total lahan seluas 149.120 hektare, 17.636 di antaranya masuk dalam kategori lahan kritis. Sebagian besar lahan kritis di Pati berada di kawasan Pegunungan Muria. Kategori kritis sendiri dibagi menjadi tiga, yakni lahan sangat kritis mencapai 180 hektare, lahan kritis 3.742 hektare, dan lahan agak kritis mencapai 13.714 hektare.

Melihat realita ini, jika tidak segera diantisipasi, kondisi tersebut dikhawatirkan semakin memperparah keberadaan hutan, serta menambah lahan kritis pada tahun-tahun berikutnya.

Bukan hanya itu saja, hutan yang pada dasarnya merupakan daerah resapan air, jika secara kontinyu mengalami kerusakan atau sengaja dirusak dikhawatirkan berdampak terhadap kehidupan manusia.

Disadari atau tidak, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, salah satu faktornya adalah semakin terkikisnya fungsi hutan yang sebenarnya. Hutan yang saat ini tersisa, sudah tidak sepenuhnya mampu menyerap air hujan yang turun dalam curah yang besar, dan pada akhirnya banjir menyerang pemukiman penduduk.

Untuk itu, perlu adanya aksi bersama, baik dari masyarakat maupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Pemerintah, harus mampu menjadi motor penggerak untuk pelestarian hutan. Dalam konteks ini, pemerintah bisa membuat regulasi yang ketat terkait pemanfaatan hutan untuk lahan pertanian. Pun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku ilegal loging atau perusak hutan dapat diberikan sanksi yang tegas, agar pelaku jera dan tak mengulangi lagi perbuatannya.

Kemudian, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan kelestarian hutan. Pemerintah harus mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya fungsi hutan terhadap keberlangsungan hidup manusia.

Tak kalah penting adalah, bagaimana masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak merusak hutan dengan memanfaatkan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Menggarap hutan menjadi lahan pertanian, seyogyanya harus sesuai aturan dan batas yang diberlakukan pihak terkait.

Kita berharap, ke depan kerusakan hutan tidak semakin lebih parah. Kita harus memiliki komitmen bersama untuk menjaga kelestarian hutan. Jangan hanya karena faktor ekonomi, kita mengabaikan fungsi hutan yang seharusnya. Aksi tanam pohon, perlulah terus digalakkan untuk melakukan rehabilitasi hutan. Namun, hal itu sebaiknya bukan hanya sebatas pada gerakan penanaman pohon saja, namun juga lebih lanjut terhadap pemeliharaan dan juga pengawasan. (*)

Batik Kudus, Harta Karun Kota Kretek yang Belum Digali Maksimal

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

PERHELATAN akbar Indonesia Fashion Week (IFW) di Jakarta Convention Centre, Minggu (5/2/2017) akhir pekan lalu, menjadi saksi kehebatan batik Kudus di mata dunia. Selebritis sekaligus desainer kondang Ivan Gunawan berhasil membuat ribuan pasang mata terpana dengan harta karun terpendam di Kabupaten Kudus itu.

Dengan menggandeng desainer terkemuka Tanah Air, Rudy Candra, Ariry Arka, dan Defrico Audy, desainer yang akrab disapa Igun itu juga berhasil menunjukkan menawannya batik Kudus. Bahkan ia juga berhasil menunjukkan kalau batik dan bordir bisa disatukan dan menjadi pakaian mewah tanpa menghilangkan unsur kearifan lokalnya.

Hebatnya lagi, di perhelatan akbar yang menjadi tren berbusana di Tanah Air dan mendapat perhatian dunia itu, batik Kudus tak hanya tampil sekali. Masing-masing desainer seakan berlomba-lomba dengan menampilkan minimal 16 rancanangan busana apik sesuai dengan ide kreatifnya masing-masing.

Akibatnya, animo masyarakat yang menyaksikan IFW tersebut juga sangat tinggi. Terbukti, arena sudah dibanjiri pengunjung sejak sore. Padahal, peragaan busan baru dimulai pukul 19.30 WIB.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sudiharti yang datang ke lokasi dibuat kagum dengan antusias penonton tersebut. Apalagi, saat acara dimulai, busana yang dirancang dengan bahan batik Kudus itu terlihat menawan, elegan, mewah, dan terlihat sangat modern.

Hal itu memang tak lepas dari sentuhan tangan-tangan kreatif para desainer terkemuka tersebut. Nama besar Ivan Gunawan di kancah Tanah Air menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi penonton.

Hanya saja, ide kreatif untuk memadukan bordir dan batik Kudus yang memiliki motif unik menjadi sebuah busana apik harus diacungi jempol. Terlebih, Igun sendiri sudah kepincut saat kali pertama melihat bordir dan batik Kudus yang memiliki motif yang unik dibandingkan dengan batik dan bordir di kota lain.

Dari situ, Igun pun menguras otaknya untuk membuat design baju yang lebih modern. Ia pun seakan-akan tak mau terjebak dengan design baju konvensional yang hanya terbentur pada kemeja batik pria dan kebayak batik putri. Hingga akhirnya ia menemukan formulasi design baju kekinian dalam waktu dua pekan.

Keberanian berinovasi ini lah yang seharusnya dicontoh dan dimiliki desainer lokal, khususnya yang berasal dari Kudus. Dengan keberanian tersebut, bordir dan batik Kudus bisa berkembang dan tidak menjadi harta karun yang tertimbun jauh di dasar laut.

Tanpa inovasi, bordir dan batik Kudus sudah pasti akan kalah dengan batik-batik luar kota yang sudah mengemuka. Sepertihalnya batik Pekalongan ataupun batik Lasem yang sudah menguasai pasar sejak puluhan tahun lalu. Padahal, batik Kudus memiliki potensi untuk berkembang dan dikenal secara nasional.

Ivan Gunawan pun Tak Mau Potensi Batik Kudus Mandek di Daerah

Ivan Gunawan (Igun) yang menjadi nahkoda design di IFW bahkan tak mau potensi batik Kudus mandek di daerah. Ia bahkan mengaku tak rela jika potensi itu hanya berada di daerah tanpa diketahui khalayak umum.

”Potensi daerah harus dikembangkan. Jangan hanya menjadi kekayaan daerah dan terhenti di sana. Karena itu, harus dibawa ke tingkat nasional,” kata Igun saat jumpa pers IFW.

Bagi Igun, hal yang pertama kali dibenahi memang mental dan keberanian berinovasi. Hal itu bahkan terlihat jelas dengan kesanggupannya menularkan ilmu yang dimiliki sebagai salah satu guru ekstrakurikuler untuk SMK di Kabupaten Kudus.

Di sisi lain, kesanggupan Igun tersebut praktis menjadi peluang emas bagi Kabupaten Kudus. Apalagi, diakui atau tidak, fashion sangat cepat untuk mengenalkan kekayaan daerah seperti batik dan bodir lebih dikenal di lingkup nasional.

Sementara itu, Kudus sendiri memiliki tempat produksi bordir dan batik secara menyentral di beberapa desa. Setiap hari produksinya bisa mencapai ribuan. Meski sudah merabah ke pasar tradisonal di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia, produksi tersebut sifatnya personal dan keuntungan perbiji baju minim.

Lain halnya jika Kudus memiliki butik dengan binaan desainer terkemuka. Dilihat dari nilai jualnya, sudah pasti berbeda. Keuntungan satu baju juga berlipat ganda dibandingkan dengan suplay ke pasar.

Secara kelas, batik Kudus dalam hal ini sudah jadi barang jadi juga akan naik kelas dan berkesempatan dikenal secara nasional. Baik dalam bentuk kain ataupun dalam bentuk barang jadi.

Hanya saja, hal tersebut juga tak bisa dikerjakan sendirian. Baik pengrajin batik, pemerintah, dan para desainer harus satu visi dan satu misi. Meski tak bisa mensuport dana paling tidak mereka harus saling melengkapi. Mulai dari perizinan, hak paten, hingga pemberian informasi pameran dan peragaan busana.

Jika hal itu bisa dilakukan, bukan tidak mungkin batik Kudus bakal dikenal secara luas mulai dari lokal hingga manca negara. (*)

Kebijakan Pelarangan Bus ke Colo Jangan Sampai Blunder

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

SEBENARNYA wajar jika Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kudus merencanakan untuk melarang bus masuk sampai ke kawasan wisata religi di Desa Colo, Kecamatan Dawe. Tingkat kerawanan terjadinya kecelakaan dan kemacetan memang sangat besar, karena jalur menuju kawasan tersebut sangat sempit, dan untuk dilakukan pelebaran bukan hal yang mudah.

Hanya saja kebijakan tersebut jika tak diiringi dengan kebijakan-kebijakan turunan maka dikhawatirkan nantinya justru akan menjadi blunder. Alih-alih untuk mengurai pedatan arus lalu lintas menuju kawasan makam Sunan Muria itu, nanti justru berdampak pada anjloknya jumlah kunjungan wisata di kawasan wisata Colo. Padahal ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial.

Ada berbagai macam kelemahan kebijakan tersebut jika dipaksa diterapkan dalam tahun ini juga. Pertama, kebijakan tersebut terkesan bersifat dadakan, yang belum diikuti dengan kebijakan turunan yang akan menopang larangan bus naik ke Colo tersebut.

Yakni terminal yang dipilih untuk menjadi titik berhenti bus peziarah yang berada di Terminal Wisata Bakalan Krapyak lokasinya sangat jauh dengan makam Sunan Muria. Selain itu, angkutan feeder atau angkutan penumpang/penunjang untuk menampung peziarah dari Terminal Bakalan Krapyak ke terminal Colo juga belum disiapkan secara serius.

Apakah nantinya hanya akan mengandalkan angkutan kota (angkot) yang mempunyai trayek ke Colo, atau melakukan pengadaan angkutan tersendiri? Berapa pasti jumlah angkutan feeder yang disiapkan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan para wisatawan ini untuk menunggu angkutan?

Kedua masalah kenyamanan wisatawan. Dengan kebijakan seluruh bus wisata yang hendak menuju Colo berhenti di Terminal Bakalan Krapyak, kenyamanan wisatawan akan terganggu. Peziarah atau wisatawan lainnya yang kebanyakan dari luar kota Kudus, akan merasa capai jika harus naik turun dari bus, ke angkot.

Belum lagi peziarah ini juga harus mengeluarkan ongkos tambahan. Karena harus membayar ongkos untuk angkutan menuju Colo. Belum lagi mereka juga harus membayar ongkos ojek dari Terminal Colo menuju makam yang tarifnya aduhai mahalnya. Bisa dibayangkan sendiri berapa kocek yang harus dikeluarkan peziarah dari pusat kota Kudus hingga ke makam Sunan Muria.

Masalah ketiga yakni kebijakan yang tetap akan membuka dua pintu wisatawan. Yakni dari barat (Kudus) dan pintu gerbang di timur (arah Pati). Larangan bus naik ke Colo hanya untuk bus peziarah yang masuk dari gerbang barat, sementara dari gerbang timur tidak ada larangan berarti.

Artinya nanti para agen perjalanan wisata akan lebih memilih mengalihkan busnya melalui jalur Pati. Memang jalur tersebut sebenarnya tidak diperuntukkan untuk kendaraan besar seperti bus, karena jalurnya yang curam dan membahayakan. Sudah cukup banyak bus yang mengalami kecelakaan di jalur tersebut.

Namun hingga saat ini pintu gerbang dari timur itu menjadi jalur primadona rombongan peziarah. Terutama rombongan peziarah Wali Songo dari arah timur (Tuban). Mereka akan memilih jalur yang melintasi Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Karena setelah dari Tuban tujuan peziarah biasanya langsung ke Sunan Muria baru turun ke Sunan Kudus dan melanjutkan ke makam Sunan Kali jaga di Demak.

Artinya sedikit banyak rencana pelarangan bus peziarah naik ke Colo ini masih ada celah yang perlu diperbaiki. Instansi terkait harus memikirkan lebih mendalam jika kebijakan ini benar-benar akan diterapkan, sehingga kebijakan yang tujuan awalnya baik itu justru berdampak pada penurunan tingkat kunjungan wisatawan ke Colo.

Mungkin jika kebijakan ini akan diterapkan, pemerintah harus memikirkan untuk membuat terminal yang lebih dekat dengan kawasan Colo. Karena memang diakui terminal Colo kapasitasnya sangat tidak mumpuni, karena hanya mampu menampung 70 bus besar saja.

Wacana ini sebenarnya sangat baik, karena selain untuk mengurai kemacetan, juga ada ekses positif untuk warga Kudus. Yakni penambahan jumlah armada feeder akan membuka lapangan pekerjaan baru. Namun tentu saja ini harus disiapkan secara matang, dengan tidak mengesampingkan kenyamanan wisatawan. (*)