Masih Ada Sejuta Warga Jateng yang Terancam Tak Bisa Nyoblos

Warga melakukan pencoblosan pada salah satu pesta demokrasi. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilgub Jateng 2018 mendatang dikhawatirkan tak maksimal. Pasalnya, hingga kini masih ada sekitar satu juta warga Jateng yang belum memiliki KTP elektronik (E-KTP).

Padahal E-KTP digunakan sebagai dasar untuk menentukan daftar pemilih dalam pilgub. KPU Jateng memperkirakan jumlah pemilih pada Pilgub Jateng mendatang sebanyak 27.439.361.

Dari jumlah itu baru ada 26 juta calon pemilih yang sudah memiliki E-KTP. Selebihnya, warga sudah merekam namun belum mencetak E-KTP, dan sisanya merupakan warga yang merantau, atau belum memiliki E-KTP.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Capil Provinsi Jawa Tengah, Sudaryanto, menyebut 1 juta warga yang belum memiliki E-KTP ini merupakan warga yang memiliki hak pilih dalam Pilgub Jateng 2018.

Untuk masalah E-KTP yang belum tercetak, dalam September tahun ini aka nada pendistriobusian blanko E-KTP untuk masyarakat Jateng.

“Informasi yang saya dapatkan dari Pusat, September nanti lelang E-KTP selesai. Setidaknya ada 18,9 juta keping blanko bisa dibagikan ke seluruh Indonesia,” katanya pada wartawan.

Menurutnya, warga yang sudah melakukan perekaman dan belum mendapatkan E-KTP bisa menggunakan surat keterangan yang diberikan Dinas Kependudukan di daerahnya.

Sementara yang belum melakukan perekaman akan kembali dilakukan sosialisasi. Karena E-KTP menjadi syarat wajib masuk dalam DPS.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, serta Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 yang terakhir diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2016 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih.

“Kami sudah memerintahkan kepada Disduk Capil di kabupaten/kota untuk melakukan jemput bola dalam melakukan perekaman. Kita akan kejar agar semua warga yang sudah wajib memiliki KTP, untuk melakukan perekaman, sehingga hak pilihnya bisa digunakan. Sementara kami terus mendata, supaya dilaporkan kepada Mendagri untuk bisa diteliti dan dijadikan DP4,” tegas Sudaryanto.

Komisioner KPU Provinsi Jateng Bidang Pemutakhiran Data Pemilih, Muslim Aisha mengatakan, data pemilih di Jateng sebanyak 27.439.361 jiwa merupakan data pemilu terakhir yang dihimpun pihaknya.

Namun, jumlah pastinya masih dalam proses pendataan yang akan digelar pada 19 Desember 2017, dan akan disandingkan dan dicocokkan dengan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

KPU Provinsi Jateng sendiri menjadwalkan melakukan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih sementara (DPS) pada 19 Desember 2017.

Editor : Ali Muntoha

Harap Sabar! Jepara Belum Dapat Jatah Blanko KTP Elektronik

ILustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Warga Jepara nampaknya harus bersabar jika mau mencetak KTP Elektronik. Lantaran hingga saat ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jepara belum mendapatkan jatah blanko dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Susetiyo mengatakan menyampaikan hal itu, Senin (21/8/2017). Menurutnya, Jepara belum terjatah blanko KTP Elektronik, meskipun daerah lain di Jawa Tengah memperolehnya.

“Hal itu karena, Provinsi Jawa Tengah hanya mendapatkan sebanyak 6000 keping blanko KTP Elektronik. Sedangkan Jepara bukan termasuk kabupaten yang memeroleh jatah tersebut,” katanya. 

Menurutnya, dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah beberapa diantaranya telah dipilih untuk mendapatkan blanko. Namun hal itu tak berlaku bagi semua wilayah karena keterbatasan jumlah dari pemerintah pusat.

“Informasi terakhir yang kami dapatkan Jepara termasuk yang tidak mendapatkan jatah. Sebab droping blanko dilakukan berjenjang, dari kemendagri ke provinsi. Lalu selanjutnya sudah ditentukan (pemerintah provinsi). Kalaupun semua kabupaten atau kota mendapatkan, maka jumlahnya terlalu sedikit karena jumlah yang didroping hanya 6000 buah,” tuturnya. 

Oleh karena itu, ia mengharapkan warga Jepara untuk tetap bersabar karena pihaknya belum bisa melayani pencetakan KTP Elektronik. Namun demikian, untuk layanan kependudukan yang lain, pihaknya mengklaim masih dapat dilaksanakan dengan normal, termasuk pemberian surat keterangan telah rekam data KTP Elektronik.

Sebelum kehabisan blanko pada Rabu (9/8/2017), Disdukcapil Jepara memeroleh 26.000 keping KTP Elektronik, yang turun dalam tiga tahap.

Editor: Supriyadi

Stok Blanko Habis, Pembuatan E-KTP di Pati Tersendat

Sejumlah warga tengah mengurus kependudukan di Kantor Disdukcapil Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Lebih dari 27.000 warga Pati terpaksa belum memiliki E-KTP baru, lantaran stok blanko habis. Mereka harus bersabar menunggu hingga material untuk pembuatan E-KTP tersedia.

Riyanto, seorang warga Kayen yang hendak mengurus E-KTP karena pindah ke kawasan Sukoharjo, Margorejo mengeluhkan kondisi tersebut. Sejak April 2017 mengurus, sampai saat ini belum bisa mendapatkan E-KTP.

“Agustus 2017 ini saya cek lagi ke Kantor Kecamatan Margorejo, diminta untuk menunggu hingga Januari 2018. Itupun kata petugas belum ada kepastian, cuma diminta datang awal 2018,” ungkap Riyanto, Kamis (17/8/2017).

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati Dadik Sumarji membenarkan adanya ketersendatan pembuatan E-KTP, karena ketersedian blanko terbatas. Saat ini, sudah lebih 27.000 warga yang sudah mengikuti rekam tapi belum dicetak.

Padahal, pihaknya mendapatkan material E-KTP sebanyak 10.000 pada April 2017 dan 26.000 blanko pada Mei 2017. Total blanko sebanyak 36.000 itu sudah digunakan untuk cetak, sehingga ketersediaan sekarang habis.

Pada Juni 2017, dia juga sudah melakukan kunjungan ke Jakarta dan mendapatkan tambahan blanko sebanyak 6.000. Terakhir, Disdukcapil mendapatkan tambahan 2.000 bersamaan dengan penambahan kuota di delapan kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Hanya saja, berbagai penambahan kuota itu ternyata masih belum mencukupi untuk kebutuhan pembuatan E-KTP di Kabupaten Pati. Untuk saat ini, dia memprioritaskan kepada warga yang sama sekali belum punya E-KTP.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pihaknya memberikan surat keterangan sementara yang fungsinya sama dengan E-KTP. Namun, kelemahannya, surat sementara yang terbuat dari kertas diakui mudah rusak.

“Warga yang butuh KTP untuk keperluan administrasi, kami buatkan surat keterangan sementara. Meski memang mudah rusak karena terbuat dari kertas biasa, kami meminta harap maklum karena ini kendalanya dari pusat,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Droping Blangko E-KTP Tunggu Kemendagri

Proses perekaman E-KTP tetap berlangsung meski blangko E-KTP kembali habis. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Belum setahun puluhan ribu keping blangko KTP Elektronik (E-KTP) di Jepara tandas. Dari 26 ribu stok yang didapat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jepara dari pemerintah pusat saat ini ludes tanpa sisa. 

Padahal, droping terakhir yang dilakukan pemerintah baru dilakukan bulan Juli lalu. Hanya, jumlahnya tak sebanding dengan kebutuhan, yakni 4.000 keping. Sementara, untuk proses droping selanjutnya, Disdukcapil masih menunggu pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri. 

Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Jepara Susetiyo menyebutkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri. 

“Kita melalui kepala Disdukcapil Bu Alim tetap berusaha berkomunikasi dengan kementrian, supaya kita mendapatkan blangko KTP Elektronik. Dari PRR (print ready record) kita agar bisa ditambah beberapa ribu, agar siap dicetak. Karena kita masih memiliki tanggungan pada warga Jepara yang telah merekamkan datanya,” urai Susetiyo, Rabu (9/8/2017). 

Baca Juga: Duh, Blangko E-KTP di Jepara Habis Lagi

Ia menyebut, animo warga Jepara untuk mengurus dokumen kependudukan sangatlah besar. Hal itu karena, kebanyakan dari mereka sudah menunggu proses pencetakan KTP semenjak lama. 

Namun demikian, pihaknya tidak bisa menentukan berapa banyak atau kapan blangko yang akan didapat. Sebab semua bergantung pada kebijakan Dirjen Dukcapil Kemendagri. 

Dirinya mengungkapkan, Jepara pada tahun 2017 mendapatkan tiga kali gelontoran blangko KTP Elektronik. Pertama pada bulan April 2017 sebanyak 10 ribu keping, disusul bulan Mei 12 ribu lembar dan terakhir bulan Juli 4.000 lembar. 

Susetiyo menyebut dalam sehari pihaknya bisa mencetak 500 keping PRR. Hal itu belum ditambah layanan mobil Disdukcapil keliling yang bisa mencetak 100 keping.

“Droping pertama sebanyak 10 ribu dikirimkan langsung dari Jakarta, yang kedua kami ambil di Semarang dan ketiga diambil langsung oleh Kepala dinas kami di Jakarta sebanyak 4000,” tuturnya. 

Menurut catatannya, hingga akhir bulan Juli ada 855.666 orang yang telah merekamkan datanya. Sementara yang telah tercetak sebanyak 849.250, terdiri dari perekam laki-laki sebanyak 424.272 dan perempuan 424.978.  Itu artinya, ada sekitar 6.416 warga yang telah merekam datanya belum mendapatkan haknya. 

Akan tetapi, dirinya menyebut ada sekitar 62 ribu warga yang telah merekam data untuk KTP Elektronik, hanya saja datanya belum terkonsolidasi. “Artinya begini, data mereka belum ditunggalkan, lantaran masih memiliki data ganda misalnya,” tambah Susetiyo. 

Meskipun tak ada blangko KTP Elektronik, namun proses pelayanan peminta KTP tetap berjalan. “Kalau warga saat ini masih bisa merekam datanya. Nanti sebagai buktinya mereka diberikan surat keterangan atau suket,” tegas dia. 

Editor: Supriyadi

Duh, Blangko E-KTP di Jepara Habis Lagi

Pengumuman dari Disdukcapil Jepara terkait habisnya blangko E-KTP beredar luas di masyarakat. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Proses pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Jepara kembali tersendat. Ini lantaran blangko E-KTP yang ada di Disdukcapil Jepara kembali habis per Rabu (9/8/2017).

“Mulai kosong per hari ini (Rabu). Namun kami telah memasang pengumuman hari Selasa (8/8/2017) kemarin. Tujuannya agar masyarakat mengetahui informasi tersebut lebih awal,” kata Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Jepara, Susetiyo.

Ditanya tentang penyediaan kembali blangko KTP, Susetiyo belum menerima informasi lebih lanjut. “Kami belum menerima informasi lagi mengenai kapan turunnya stok E-KTP dari pemerintah pusat ,” urainya. 

Meskipun stok E-KTP saat ini kosong, namun perekaman data warga masih bisa dilayani. Sebagai gantinya, warga akan diberikan surat keterangan atau suket sembari menunggu blangko dari pusat turun.

Dirinya menyebut, hingga saat ini total stok yang dihabiskan sejumlah 26 ribu keping. Sebanyak 22 ribu di antaranya didrop langsung dari pemerintah pusat, sementara 4.000 sisanya diambil langsung oleh Kepala Disdukcapil Jepara Sri Alim Yuliatun di Jakarta. 

Menurut catatannya, hingga akhir bulan Juli ada 855.666 orang yang telah merekamkan datanya. Sementara yang telah tercetak sebanyak 849.250, terdiri dari perekam laki-laki sebanyak 424.272 dan perempuan 424.978. 

“Artinya masih ada sejumlah 6.416 data orang yang telah merekam namun belum tercetak pada blangko E KTP,” tambahnya. 

Editor: Supriyadi

Hati-hati Hoax Aktivasi KTP Elektronik

Pesan yang berisi tentang aktivasi KTP Elektronik. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Jepara – Belakangan melalui jejaring pesan WhatsApp dikabarkan KTP Elektronik harus di re-aktivasi jika masa berlaku habis. Namun kabar tersebut di koreksi oleh Disdukcapil Jepara. 

Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Jepara Susetiyo mengatakan, hingga kini pihaknya tak menerima instruksi tentang aktivasi KTP Elektronik. Dirinya menyebut, kartu identitas tersebut tetap berlaku dan tak perlu diaktivasi meskipun masa berlaku telah habis.

“Asalkan tidak ada perubahan data primer pada pemegang KTP Elektronik, kartu tetap berlaku tak perlu diaktivasi lagi,” katanya, Selasa (18/7/2017). 

Lebih lanjut ia mengatakan, meskipun ada tanggal pemberlakuan KTP Elektronik namun Susetiyo menjamin masih dapat digunakan sebagai identitas yang sah. Namun ketika berubah status, pemilik kartu tersebut wajib melakukan update data.

“Terkait pesan berantai itu, sampai saat ini kami belum menerima instruksi tentang aktivasi itu. Nanti jika kami menerima surat edaran baru maka kami akan menyosialisasikan hal itu kepada masyarakat,” ujarnya.

Adapun bunyi pesan berantai tersebut seperti ini : 

Bagi yg sudah punya E-KTP terbitan th.2012/2013, Segera AKTIFASI kan, cukup datang ke kecamatan tidak usah mengisi blanko apapun, hanya menunjukkan KTP dan KK, setelah itu sidik jari – selesai.

KTPnya tetap KTP yg lama, hanya akses/masa berlakunya dibuka untuk seterusnya/seumur hidup.

 Contoh:

KTP si A  masa berlakunya habis tgl 21 Maret 2017, karena tidak tahu dan hanya menerima informasi bahwa KTPnya berlaku seumur hidup, maka si A santai2 saja dan si A hanya mengetahui kalau KTPnya dalam kondisi terblokir.

 Begitu ada keperluan yg berhubungan dengan KTP.

 KTP tsb tidak berfungsi, olehkarena itu….sebaiknya segera aktifasikan kembali ke kecamatan.

 Caranya seperti yang tersebut di atas.

 Semoga bermanfaat.

Editor : Kholistiono

Dindukcapil Rembang Bakal Koordinasi dengan Perbankan soal Penggunaan Suket

Salah seorang warga terlihat mengurus administrasi untuk melakukan perekaman E-KTP di Dindukcapil Rembang beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Banyaknya warga Rembang yang hingga saat ini belum mempunyai E-KTP, membuat sebagian kalangan resah. Sebab, surat keterangan (suket) yang dijadikan sebagai pengganti E-KTP, sering dianggap sebelah mata oleh pihak lain, seperti halnya pihak perbankan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Rembang Daenuri mengatakan, sempat ada bank yang menolak melayani nasabah yang menggunakan administrasi dengan suket. “Padahal, pimpinan bank di tingkat atas sudah disosialisasikan terkait hal ini. Namun, pada akhirnya mereka mau menerima suket itu sebagai persyaratan transaksi di bank,” katanya.

Menurutnya, saat ini ada sekitar 22 ribu suket yang telah dikeluarkan sebagai penganti E-KTP untuk masyarakat yang sudah melakukan perekaman sejak Oktober tahun lalu. Hal ini, karena blanko E-KTP belum tersedia.

Kemudian, saat disinggung mengenai langkah ke depannya, ia terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, agar blanko bisa disediakan. “Kita selalu koordinasi dengan pemerintah terkait. Namun yang paling penting, masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP  bisa secepatnya datang ke kantor untuk perekaman. Supaya mereka juga terdata, terekam,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Ketersediaan Blangko E-KTP di Jepara Hingga Kini Belum Jelas

 Beberapa warga terlihat mengantri untuk perekaman E-KTP di Disdukcapil Jepara (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Beberapa warga terlihat mengantri untuk perekaman E-KTP di Disdukcapil Jepara (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Antrean pemohon pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) di Jepara hingga saat ini mencapai puluhan ribu. Hingga kini, mereka belum bisa memegang kartu identitas kependudukan, lantaran sejak awal Oktober lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jepara belum bisa mencetaknya.

“Itu lantaran persediaan blanko E-KTP habis. Sampai saat ini pun belum ada informasi yang jelas dari Kemendagri soal kapan blangko KTP elektronik  bisa disediakan,” ujar Kepada Disdukcapil Jepara Sri Alim Yuliatun.

Menurutnya, blanko E-KTP baru akan dilelang pada Januari 2017 ini. Itupun, katanya,  melalui prosedur tender Pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017. Keterangan itu didasarkan dari surat edaran Kemendagri tertanggal 15 November lalu.

Lanjutnya, hingga November  2016 lalu, sudah ada sebanyak 23.178 antrean pencetakan E-KTP. Baik itu antrean yang ada di Disdukcapil maupun kolektif dari tiap kecamatan di Jepara. Itu ditambah dengan 4.579 data yang sudah siap dicetak (print ready record) serta 665 data yang belum bisa dicetak (sent for enrollment).

Dengan adanya jumlah sebanyak itu, Disdukcapil membutuhkan blanko sebanyak 28.422. Sementara itu, di awal Januari 2017 ini, jumlah antrean pemohon pencetakan E-KTP juga bertambah, sebab perekaman data terus dilakukan.

“Jumlah itu terus bertambah,lantaran tiap harinya ada 50 hingga 100 warga yang melakukan perekaman data. Kita juga jembut bola, yakni dengan pelayanan keliling di 60 titik dan penyuratan by name by address,” bebernya.

Dia menambahkan, sebagai ganti dari blanko yang belum bisa dicetak, Disdukcapil mengeluarkan surat keterangan resmi. “Sejak 5 Oktober lalu hingga pertengahan November, sebanyak 10 ribu lembar lebih surat keterangan sudah dikeluarkan. Namun fungsi surat keterangan itu bisa digunakan untuk sejumlah keperluan administratif selama 6 bulan dari sejak dikeluarkannya,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

E-KTP Berlaku Seumur Hidup, Kenapa SIM Harus Diperpanjang?

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

KETIKA pemerintah mengeluarkan kebijakan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) berlaku seumur hidup, dan tak perlu diperpanjang, kemudian muncul banyak pertanyaan dari orang-orang di desa-desa, kenapa aturan yang sama tidak berlaku untuk surat izin mengemudi (SIM)? Jika E-KTP hanya cukup satu kali membuat, dan seterusnya sampai si pemilik meninggal dunia, tak perlu diperpanjang lagi, mengapa SIM harus diperpanjang setiap lima tahun sekali?

Pertanyaan langsung muncul ketika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan dua Surat Edaran  (SE) terkait perberlakuan KTP Elektronik yang berlaku seumur hidup. Di mana, dalam SE bernomor 470/295/SJ tersebut, ditujukan pada para Menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga  nonkementerian. Sedangkan SE bernomor 470/296/SJ yang juga dikeluarkan tertanggal 29 Januari 2016, ditujukan pada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Seorang kawan terus “gerundel” beberapa saat setelah selesai melakukan perpanjangan SIM A di Satlantas Polres Pati. Ia merasa tak habis pikir, mengapa E-KTP yang dulu juga harus diperpanjang kini sudah bisa berlaku seumur hidup, sementara SIM harus diperpanjang.

Ia terus gerundel karena ia merasa repot ketika harus melakukan perpanjangan SIM. Karena biaya yang dikeluarkan harus lebih tinggi, terlepas ada pungutan liar (pungli) atau tidak, karena ia sekarang tidak tinggal di Pati, melainkan di Ibu Kota Jakarta.

Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk biaya pulang kampung? Belum lagi berapa kerugian yang harus dideritanya karena harus meninggalkan pekerjaanya dalam waktu beberapa hari hanya untuk mengurus perpanjangan SIM. Maklum saja, ia bukanlah karyawan kantoran atau pegawai negeri yang mendapatkan gaji tetap tiap bulannya.

Ia hanyalah seorang sopir taksi, yang mendapat pemasukan tiap hari jika narik. Dalam pekerjaannya itu, SIM menjadi sesuatu yang wajib, jika SIMnya mati maka bisa gawat berurusan dengan polisi. Oleh karenanya, mau tidak mau dia harus pulang kampung untuk mengurus perpanjangan SIM.

Justru saat ini bukan muncul kebijakan untuk membuat SIM berlaku seumur hidup, melainkan ada kebijakan yang lebih baru, yang lebih rumit. Pemilik SIM yang terlambat memperpanjang SIMnya, atau telat memperpanjang, atau memperpanjang saat SIM sudah habis masa berlakunya, maka sudah tidak bisa lagi.

Artinya pemohon harus mengajukan pembuatan SIM baru lagi jika ingin memiliki surat izin tersebut. Artinya, pemohon harus melalui proses pembuatan SIM dari awal lagi, mulai dari tes kesehatan, tes teori, hingga tes praktik.

Biaya yang dikeluarkan pun jauh lebih mahal ketika harus membuat SIM baru. Jika proses perpanjangan SIM biaya yang dipatok hanya Rp 75 ribu untuk SIM C dan Rp 80 ribu untuk SIM A, maka pembuatan SIM baru jauh lebih mahal. Dari website tribratanewspolrespati.com disebutkan, biaya pembuatan untuk SIM A, B1, dan B2 adalah Rp 120 ribu, sementara SIM C adalah Rp 100 ribu.

Ini biaya standar yang ditetapkan oleh Polri. Jumlahnya akan membengkak jika ternyata oknum kepolisian ini main-main, atau istilah sekarang yang lagi tenar yakni melakukan pungli. Atau katakanlah melalui jasa calo atau perantara, biayanya bisa mencapai Rp 250-200 ribu lebih untuk mengurus SIM C.

Dan lagi, kenapa SIM harus diperpanjang, dan kini aturannya lebih ribet lagi? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, SIM adalah bukti kompetensi mengemudi dan bukti registrasi pengemudi yang memuat keterangan identitas lengkap.

Sehingga SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Polisi menyebut, SIM berbeda dengan kartu tanda penduduk (KTP). Selain sebagai jati diri atau identitas, SIM juga merupakan alat bukti bahwa pemegang SIM memiliki kemampuan, keterampilan sesuai dengan jenis SIM itu sendiri.

Sehingga menurut penulis, kenapa SIM harus diperpanjang, karena sebagai alat kontrol bagi kepolisian untuk memantau kondisi pengendara. Perpanjangan SIM dilakukan, sebagai upaya untuk memantau bahwa pemilik SIM masih layak untuk mendapatkan SIM dan mengoperasikan kendaraan bermotor. Karena pada suatu kondisi, bisa saja orang bisa kehilangan kemampuan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor, sehingga sudah tidak layak untuk mendapatkan SIM.

Misalnya, kehilangan penglihatan, atau terjadi kecacatan yang berakibat tidak memungkinkannya untuk mengoperasikan kendaraan. Oleh karenanya, dalam perpanjangan SIM tetap harus melampirkan surat keterangan kesehatan mata dan lainnya.

Jadi SIM selain sebagai identitas pengendara, tetapi juga sebagai alat kontrol oleh polisi terhadap pengendara. SIM sangat penting, karena dengan memiliki surat ini berarti pengendara sudah dianggap layak dan mampu mengoperasikan dan mengendarai kendaraan bermotor.

Karena pentingnya SIM inilah, Polri seharusnya memberikan pelayanan yang mudah dan simple untuk proses perpanjangan SIM. Sebagai contoh, perpanjangan SIM online setidaknya harus seperti Samsat online yang bisa melayani perpanjangan pajak kendaraan di seluruh Indonesia.

Karena pada beberapa kasus, fasilitas SIM online (biasanya pakai mobil SIM keliling) hanya bisa dilakukan untuk memperpanjang SIM untuk satu wilayah tertentu saja. Selain itu, yang paling penting yakni, hilangkan pungutan-pungutan tak jelas, atau pungli-pungli dari proses perpanjangan SIM ini.

Kita mengapresiasi program yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memberantas habis praktik pungli. Saat ini seluruh instansi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan perhubungan darat, termasuk perpajakan kendaraan ramai-ramai melakukan sidak untuk membuat para tukang pungli kapok.

Semoga juga muncul terobosan baru dari Polri untuk pelayanan pembuatan atau perpanjangan SIM yang lebih mudah, simple namun juga terukur tanpa merepotkan si pemohon. Sehingga fungsi dari SIM akan benar-benar terwujud, sehingga SIM tak lagi hanya sekadar surat sakti agar lolos dari tilang polisi, tapi benar-benar sebagai bukti kompetensi seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor. (*)

Warga Rembang Mendadak ‘Demam’ E-KTP

M. Daenuri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Rembang. Dalam tiga hari belakangan ini, terjadi peningkatan pembuatan E-KTP di Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

M. Daenuri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Rembang. Dalam tiga hari belakangan ini, terjadi peningkatan pembuatan E-KTP di Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar seluruh warga membuat KTP Elektronik (E-KTP) disambut beragam oleh warga. Menteri Tjahjo memberi tenggat waktu batas akhir pembuatan e-KTP hingga 30 September 2016. Data E-KTP, diperlukan untuk database agar dapat diakses, baik oleh perbankan, BPJS, dan lembaga pelayanan masyarakat lainnya.

Seruan Mendagri itu menimbulkan kehebohan di sejumlah  daerah. Banyak warga yang khawatir bila belum mengubah KTP lama menjadi E-KTP akan menemukan kesulitan dalam proses kependudukan. Imbasnya, warga pun beramai-ramai membuat E-KTP dalam waktu bersamaan.

Seperti yang terjadi di Rembang. Warga yang melakukan perekaman data E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Rembang, yang setiap harinya biasanya berkisar 250-300 orang, dalam tiga hari belakangan ini, meningkat seratus persen, yakni berkisar 500-600 orang per hari.

“Pada Kamis (01/09/2016) lalu, saya dari Jakarta untuk mengambil blanko E-KTP sebanyak 6 ribu lembar. Terhitung selama tiga hari, yakni Jumat, Sabtu dan Senin, blanko yang sudah terpakai sebanyak 2 ribuan. Ini artinya ada peningkatan setiap harinya,” ujar M. Daenuri, Kepala Dindukcapil Rembang, Selasa (06/09/2016).

Menurutnya, peningkatan jumlah pemohon itu tak lepas dari pengumuman pemerintah pusat bahwa, perekaman data pembuatan E-KTP harus bisa selesai paling lambat akhir September mendatang.”Meskipun pemerintah pusat tidak bisa memberikan blangko E-KTP sesuai dengan kebutuhan yang ada, namun nantinya di saat sisa 500 lembar, maka kita akan berangkat lagi ke Jakarta untuk mengambil blanko,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Alat Perekaman E-KTP Hilang, Camat Nalumsari Jepara Diminta Wadul Bupati

Kantor Dindukcapil Jepara

Warga berada di kantor Dindukcapil Jepara, Jumat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Alat perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di kantor Kecamatan Nalumsari hilang, dicuri oleh orang yang tak dikenal.
Karenanya camat setempat diminta lebih aktif untuk melaporkan peristiwa itu ke pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Jepara maupun Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara.
Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Jepara Sri Alim Yuliatun. Menurutnya, akibat hilangnya komponen penting dari alat perekaman e-KTP tersebut membuat pelayanan masyarakat terganggu.
“Diharapkan camat setempat lebih aktif berkordinasi dengan pimpinan. Sebab, kami dari dinas tidak memiliki anggaran untuk mengganti peralatan perekaman e-KTP yang hilang itu,” ujar Sri Alim kepada MuriaNewsCom.
Lebih lanjut ia mengemukakan, hilangnya peralatan perekaman e-KTP tersebut, pelayanan untuk sementara dialihkan ke kantor dinasnya. Itu dilakukan agar pelayanan penting mengenai identitas kependudukan tetap berjalan.
“Ya sebagai solusi sementara pelayanan e-KTP dilayani di sini (Kantor Dindukcapil-red). Kalau solusi kedepannya tergantung pimpinan, karena peralatan itu dulunya langsung dari pusat,” terangnya.
Sementara itu, Camat Nalumsari Edi Puspodo mengatakan, pelayanan dihentikan sejak kejadian tersebut. Untuk sementara, pelayanan perekaman data dialihkan Dindukcapil Jepara.
“Yang bisa dilakukan saat ini hanya menunggu keputusan dari pimpinan Kabupaten Jepara. Kami belum tahu kapan pelayanan di Kecamatan Nalumsari bisa dilakukan kembali,” katanya.
Seperti diberitakan, Komponen penting yang hilang adalah kamera untuk merekam foto, dan alat jaringan data penduduk. Akibat hilangnya dua komponen perekaman e-KTP itu, kini pelayanan bagi masyarakat untuk identitas warga menjadi terganggu.
Kapolsek Nalumsari, AKP Karman mengemukakan, hilangnya dua buah komponen alat perekaman e-KTP tersebut diketahui pada Minggu (31/7/2016) sekitar pukul 07.45 WIB. Diduga, aksi pencurian dilakukan pada malam hari atau dini hari.
Kejadian diketahui pertama kali oleh petugas jaga. Saat itu, satu ruang yang digunakan untuk menyimpan barang tersebut tiba-tiba terbuka. Sementara kamera dan satu paket wifi yang sudah terpasang sudah tak telihat.

 

Editor : Akrom Hazami

Tidak Perlu Antre Buat E-KTP di Jepara, Asal…

e ktp 2

 

MuriaNewsCom, Jepara –  Kini, bagi pemohon e-KTP di Jepara tidak perlu antre. Asalkan, keperluan pembuatan e-KTP sangat urgen.

Antrean untuk mendapatkan e-KTP memang cukup banyak. Bahkan, ketersediaan blangko yang minim membuat semakin lama antrean untuk mendapatkan kartu identitas kependudukan tersebut.

Namun, tak perlu khawatir bagi yang sangat membutuhkan dalam waktu dekat karena akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan lebih dahulu.

Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcpil) Jepara, Sri Alim Yuliatun. Menurutnya, karena keterbatasan blangko tidak semua masyarakat bisa langsung mendapatkan E-KTP.

KTP tersebut akan dicetak sesuai dengan urutan antrean yang terdaftar. Meski demikian, tetap ada prioritas.

“Bagi masyarakat yang membutuhkan e-KTP secara mendesak kami utamakan. Seperti butuh untuk mengurus masalah kesehatan mengurus keperluan lain yang memang sangat mendesak,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Lebih lanjut dia mengemukakan, pihaknya baru-baru ini mendapatkan tambahan blangko sebanyak 1.824 keping. Namun, jumlah tersebut sangatlah kurang lantaran setiap harinya, pihaknya menerima layanan yang membutuhkan sekitar 300 hingga 400 keping blangko.

“Jadi ya memang masih kurang untuk stok beberapa hari ke depan berikutnya.  Baik untuk pelayanan yang di kantor Disdukcapil maupun pelayanan keliling,” terangnya.

Dia menambahkan, keterbatasan blangko e-KTP  ini karena stok di pusat juga terbatas. Sehingga, meski kebutuhan di Jepara cukup banyak pihaknya tidak bisa meminta lebih.

”Semuanya pusat yang mengatur kami hanya mengajukan dan yang menetukan kuota blanko dari pusat. Dalam prose pengajuan harus berbasis laporan. Saat kami mengajukan pekan lalu stok blanko yang tersedia hanya tingga 97 keping,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Hore, Buat E-KTP di Kudus Sekarang Lebih Gampang

ektp pagi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pembuatan E-KTP di Kudus kerap kali dipusingkan dengan birokrasi pengantar dari pemerintah desa. Namun mulai sekarang, aturan tersebut sudah tidak lagi digunakan. Untuk membuat KTP, cukup datang ke Disdukcapil.

Hal itu disampaikan Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martono melalui Sekretaris Dinas Jumadi. Menurutnya dalam membuat KTP kini ada aturan terbaru. Pemohon cukup datang ke kantor dengan membaca bukti identitas diri yang ada.

“Jika KTP rusak dan ingin membuat baru, maka bisa dengan cara datang membawa KTP lama. Sedangkan untuk yang ingin membuat baru dapat datang membawa KK saja,” katanya.

Aturan tersebut baru diterimanya dari pemerintah pusat 18 Juli lalu. Meski baru didapat, namun Disdukcapil langsung menerapkannya. Sebab, aturan itu dianggap mempermudah pelayanan ke masyarakat.

Aturan itu, hanya dapat digunakan untuk pembuatan KTP saja. Sedangkan pembuatan KK dan akta kelahiran masih membutuhkan pengantar desa. Sebab data KK dan akta kelahiran membutuhkan data dari desa.

“Mudah-mudahan dengan aturan ini dapat menjadi lebih baik. Masyarakat tidak usah bingung, sebab cukup dengan KK bisa dapat KTP,” ungkapnya.

Mengenai blanko yang kosong,dia mengatakan sudah datang. Namun proses cetak disesuaikan dengan urutan daftar rekam. Sehingga bagi yang baru membuat juga mendapatkan KTP harus menunggu.

“Harus urut, sebab sebelumnya saat blanko kosong banyak yang sudah rekam. Jadi itu yang dicetak terlebih dahulu,” imbuhnya.

Dia berharap agar blanko tidak lagi kosong. Sebab bukan hanya pihak dinas yang sulit akan hal itu, melainkan pula masyarakat yang hendak membuat KTP.

Editor : Akrom Hazami

 

Pemohon E-KTP Ditolak di Kudus

ektp

 
MuriaNewsCom, Kudus – Banyaknya pemohon E-KTP membuat Disdukcapil Kudus menolaknya. Disdukcapil sebelumnya akan memilih dulu peruntukkan KTP pemohon. Jika mendesak, maka akan didahulukan.

Pengalaman tersebut dialami Bahtiar, warga Kecamatan Kota. Dia mengungkapkan kalau Selasa (19/7/2016) dirinya menjadi salah satu warga yang ditolak petugas. Karenanya, dia diminta datang lain kali.

“Kemarin saya datangnya siang. Setelah menunggu agak lama akhirnya dapat masuk, namun petugas meminta untuk datang hari ini saja dengan lebih pagi,” keluhnya.

Mendapatkan perlakuan semacam itu, dia sangat kecewa dan kembali pulang. Dan Rabu (20/7/2016) , dia kembali lebih pagi lagi biar mendapatkan KTP.

Meski sudah datang lebih awal, dia juga tidak kunjung mendapatkan pelayanan. Padahal sudah hampir dua jam lamanya menunggu.

Hendro Wardoyo, warga Jati, juga harus antre lebih dari satu jam untuk masuk daftar rekam. Hanya, setelah dia direkam, dia hanya membawa selembar surat keterangan saja.

“Katanya suruh menunggu, dan hingga kini masih menunggu kabar jadinya KTP. Sebab belum ada kepastian kapan jadi,” ungkapnya.

Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martono melalui Sekretaris Dinas Jumadi mengatakan, kalau prioritas dalam pelayanan jelas ada. Khususnya jika siang hari, maka petugas akan bertanya fungsi KTP atau surat keterangan. Barulah jika mendadak butuh akan diberikan, dan jika tidak pada esok hari diminta datang kembali.

“Banyak yang meminta KTP, jadi kalau memang tidak butuh mendesak ya besok bisa datang lagi. Itupun kalau datangnya sudah sore,” jawabnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Blangko E-KTP Habis, Petugas Disdukcapil Kudus Ambil Sendiri ke Jakarta

ktp 1

Warga mengantre untuk mendapatkan KTP di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Blangko E KTP Kudus kembali habis,  Rabu (20/7/2016). Untuk mengambil blangko yang dipesan ke pemerintah pusat, Disdukcapil mengirimkan petugas untuk mengambilnya ke Jakarta dengan naik bus.

Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martono melalui Sekretaris Jumadi mengatakan, blangko habis semenjak Rabu pagi.

“Paling besok pagi sudah tiba, jadi blangko sudah dapat digunakan kembali. Namun blangko yang didapat jumlahnya terbatas, hanya 900 an saja,” katanya.

Jumlah yang terbatas diperkirakan habis kurang dari sepekan. Hal itu diasumsikan, tiap hari rata rata yang membuat KTP, baik itu membuat baru atau perpanjangan sekitar 300. Sehingga, jika hanya mendapatkan jatah 900 maka akan habis dalam waktu tiga hari saja.

Jumlah 900 tersebut, kata Jumadi adalah jumlah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sebab, stok yang menipis, sehingga dibagi dengan daerah yang mengalami hal serupa.

“Se Jateng habis semua. Jadi harus dibagi biar rata. Kecuali nanti kalau sudah ada cetak baru, dan stok yang banyak, maka bakal dikasih sesuai dengan permintaan,” ungkapnya.

Lantaran blangko habis, maka pemohon tidak dapat KTP. Melainkan hanya mendapatkan surat keterangan sementara, yang fungsinya sama degan KTP. Barulah ketika blangko tiba, maka akan dilakukan cetak untuk kemudian diambil oleh pemilik.

“Untuk rekam data masih berjalan, termasuk juga mobil keliling yang memberikan fasiltas pembuatan KTP tingkat kecamatan dan desa,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

“Warga Rembang Manfaatkan Aji Mumpung Urus Administrasi Kependudukan”

dindukcapil

Sejumlah warga sedang mengantri untuk mengurus KTP di kantor Disdukcapil Rembang (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Daenuri, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Rembang mengatakan sampai saat ini masih belum ada lonjakan warga yang mengurus administrasi kependudukan di kantornya.

“Sampai saat ini masih seperti hari-hari biasa, kisaran 60 pemohon akta dan 170 pemohon KTP,” ujar Daenuri (28/6/2016)

Jika terjadi kenaikan, jumlahnya tidak begitu signifikan. Hanya kisaran lima persen. “Memang tidak begitu banyak tapi ada kenaikan. Seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar mantan Kabg Humas Setda Rembang.

Hal itu, menurutnya, karena warga Rembang yang kesehariannya hidup di luar Rembang memanfaatkan aji-aji mumpung. “Kan mumpung ada di Rembang, ya sekalian ngurus segala administrasnya,” kata dia.

Ia juga menjelaskan, banyak kasus warga Rembang yang sebelumnya melakukan perekaman identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di luar kota.

Editor : Akrom Hazami

Anggota Veteran: Pungutan e-KTP di Pati Rp 50 Ribu itu Kecil, Tapi Ini Zamannya Revolusi Mental

Anggota vetaran Soendoyo tengah menunggu pengambilan e-KTP yang tak kunjung diberikan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Anggota vetaran Soendoyo tengah menunggu pengambilan e-KTP yang tak kunjung diberikan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Soendoyo (79), seorang anggota veteran mengaku pungutan e-KTP yang dilakukan petugas Kecamatan Pati Kota nominalnya kecil bagi dia, yakni Rp 50 ribu. Kendati begitu, ia tidak mau membayar agar bisa menjadi pembelajaran bagi petugas kecamatan.

“Ini zamannya revolusi mental. Pak Jokowi tidak memperbolehkan pungutan-pungutan semacam itu. Bagi saya, uang Rp 50 ribu itu kecil. Tapi jika dibiarkan, kasihan rakyat kecil. Ini tidak bisa dibiarkan. Kurang ajar itu,” kata Soendoyo kepada MuriaNewsCom, Senin (21/12/2015).

Ia mengatakan, pagi saat datang ke Kantor Kecamatan Pati Kota, petugas mengaku masih repot sehingga e-KTP yang sebetulnya sudah jadi tak kunjung diberikan. “Kalau saya mau kasih Rp 50 ribu, ya pasti diberikan e-KTP nya. Berhubung saya tidak berikan uang, ya dipersulit,” imbuhnya.

Sampai pada puncaknya, kakek yang pernah ikut dalam Operasi Seroja di Timor Timur pada 7 Desember 1975 ini marah-marah kepada petugas kecamatan. “Setelah marah-marah, e-KTP baru dikasihkan. Mestinya tidak begitu,” katanya.

Ia menambahkan, hal itu memang lumrah dijumpai di kecamatan. Pasalnya, sejumlah warga yang kebetulan ikut antre mengambil e-KTP mengalami hal serupa, yakni warga mesti bayar administrasi Rp 50 ribu jika e-KTP ingin cepat jadi. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Gila! Pungutan Pembuatan e-KTP di Pati Merajalela, Anggota Veteran Ini Marah-marah

Soendoyo menceritakan permasalahan pungutan pembuatan e-KTP di Kantor Kecamatan Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Soendoyo menceritakan permasalahan pungutan pembuatan e-KTP di Kantor Kecamatan Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Ironis. Soendoyo (79), seorang anggota veteran yang tinggal di BTN Gembleb Pati mengaku diminta uang Rp 50 ribu, jika pembuatan e-KTP yang diajukan bisa diproses dalam seminggu. Jika tidak, pembuatan e-KTP bisa memakan waktu satu bulan.

“Saya mau ngurus e-KTP untuk melengkapi syarat tunjangan veteran. Saya tanya berapa hari jadinya, dijawab petugas kecamatan satu bulan. Tapi kalau pengen jadi seminggu, harus memberikan administrasi Rp 50 ribu,” ujar Soendoyo kepada MuriaNewsCom, Senin (21/12/2015).

Merasa dihina, pria berusia 79 yang pernah ikut berjuang dalam menumpas pemberontakan di Aceh dan Irian ini akhirnya tak mau bayar administrasi Rp 50 ribu, meski e-KTP benar-benar dibutuhkan dalam waktu dekat.

“Saya ini orang tua. Ngurus e-KTP malah diminta uang Rp 50 ribu kalau mau jadi seminggu. Saya tahu itu ilegal dan tidak sesuai dengan aturan,” imbuhnya.

Ia mengatakan, hari ini sudah tiga kali pulang pergi ke Kantor Kecamatan Pati Kota untuk mengambil e-KTP, tetapi tidak kunjung jadi. “Sampai saya marah-marah dan akhirnya e-KTP dikeluarkan hari ini,” tandasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Puluhan Ribu Warga Kudus Emoh Buat E-KTP

Warga antre untuk mendapatkan e-KTP di kantor Disdukcapil Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga antre untuk mendapatkan e-KTP di kantor Disdukcapil Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Meski banyak warga Kudus yang mengajukan permohonan e-KTP, namun ternyata jumlahnya masih kalah dengan mereka yang belum membuat.
Kepala Disdukcapil Hendro Martoyo mengatakan, pihaknya mencatat data yang ada di Disdukcapil, masih ada sekitar 20 ribu warga ynag belum mendaftarkan membuat e-KTP. Jumlah yang sangat banyak itu dinilai perlu diberikan sosialisasi yang lebih.

“Kita masih lakukan sosialisasi. Tapi mungkin mereka yang kurang berniat dalam membuat e-KTP ini,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Banyaknya kendala juga mungkin membuat masyarakat malas membuatnya. Seperti blangko yang terbatas, antrean yang panjang serta waktu longgar yang disediakan.

“Kami meminta kepada masyarakat supaya sabar, selama jaringan lancar dan blangko ada pasti kami langsung membuatnya. Namun beberapa waktu yang lalu saat blangko ada namun jaringan eror kami tidak dapat apa apa, sebab itu dari nasional,” jelasnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Pemohon E-KTP Antre Sampai Harus Lesehan di Tanah

Warga antre untuk mendapatkan e-KTP di kantor Disdukcapil Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga antre untuk mendapatkan e-KTP di kantor Disdukcapil Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Makin banyaknya masyarakat Kudus yang hendak membuat e-KTP, berakibat antrean panjang di kantor Disdukcapil setempat.
Kepala Disdukcapil Hendro Martoyo mengatakan, pengajuan e-KTP sampai sekarang tercatat kisaran 115 ribu.

“Kalau mereka baru mendapatkan surat keterangan saja. Dan untuk mendapatkan e-KTP, mereka juga harus sabar lantaran sedikitnya blangko yang ada pada kami,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Meski demikian, pihaknya masih melakukan pendataan terhadap masyarakat. Sejauh ini, mobil keliling juga masih beroperasi untuk merekam data di sembilan kecamatan.

“Kami tetap mengusulkan kepada pemerintah pusat soal blangko e-KTP. Mudah mudahan bakal dapat lebih banyak lagi sehingga semua masyarakat mendapatkan E-KTP,” jelasnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Minta E-KTP Malah Diberi Surat Keterangan Pengganti

 

Petugas Dindukcapil Jepara melayani warga pemohon E-KTP. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas Dindukcapil Jepara melayani warga pemohon E-KTP. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pemohon Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Jepara terus bertambah banyak, sedangkan kapastitas pencetak kartu tersebut sangat terbatas. Selain itu, ditambah beberapa persoalan lainnya. Akibatnya, sekitar 32 ribu pemohon E-KTP terpaksa hanya diberi surat keterangan pengganti.

Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Jepara Sri Alim. Menurut dia, pada awal September lalu, permintaan sudah menumpuk hingga 30.857 pemohon hanya menerima surat keterangan. Surat tersebut sebagai pengganti E-KTP.

Lebih lanjut dia membeberkan, pemegang surat keterangan pengganti E-KTP itu diperkirakan mencapai 32 ribu orang.

“Kapasitas produksi kartu sangat terbatas. Sehingga, kami prioritaskan sesuai antrean,” katanya.

Selain itu, dia mengemukakan, pihaknya juga memprioritaskan terhadap peminta KTP elektronik yang dalam kondisi mendesak. Dicontohkan, seperti akan melakukan haji, umrah, bekerja di luar negeri, atau luar daerah.

“Kita tingkatkan proses produksi dengan melakukan pencetakan lembur pada hari Sabtu,” imbuhnya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Pemohon E-KTP di Jepara Membeludak

Petugas Dindukcapil Jepara melayani warga pemohon E-KTP. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas Dindukcapil Jepara melayani warga pemohon E-KTP. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Kapasitas cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Jepara masih sangat terbatas. Setiap hari, kapasitas produksi hanya mencapai 180 hingga 200 keping saja. Padahal permintaan E-KTP setiap hari bertambah banyak. Akibatnya, puluhan ribu permintaan terpaksa harus menunggu.

“Permintaan KTP elektronik terus bertambah, sedangkan kapasitas produksi pencetak sangat terbatas,” ujar Kepala Dindukcapil Jepara Sri Alim kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, setiap harinya permintaan E-KTP sekitar 100 orang, bahkan tak jarang permintaan lebih dari kapasitas pencetak per hari. Sehingga jumlah penunggu pun terus bertambah banyak. Terlebih, pelayanan E-KTP tidak hanya di kantornya saja, tapi juga di kecamatan. Namun, untuk produksi cetak memang masih di kantor Dindukcapil.

“Sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 34 Tahun 2013 bahwa pencetakan dilakukan di dinas kependudukan setempat. Jadi, pencetakan hanya kami lakukan di kabupaten (dinas). Kecamatan hanya dapat melakukan perekaman,” terangnya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Krisis Blanko E-KTP Benar-Benar Bikin Resah dan Gelisah

Daenuri, Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Daenuri, Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Krisis blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Tengah (Jateng). Bahkan Gubernur, Ganjar Pranowo berencana mengumpulkan seluruh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) se-Jateng untuk membahas hal tersebut.

“Pembahasan mengenai pasokan normal blangko e-KTP baru dilakukan pada 28 Agustus 2015 nanti. Rencananya, Dinpendukcapil dari tiap kabupaten akan dikumpulkan oleh Gubernur Jawa Tengah di Semarang. Akan hadir pula Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri,” ujar Daenuri, Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang, Sabtu (22/8/2015).

Daenuri mengatakan jumlah blangko yang akan dia usulkan dipasok untuk Rembang saat rapat tersebut sebanyak 50.000 keping. Sebab menurutnya dalam rapat tersebut juga akan diputuskan berapa kuota blangko untuk masing-masing kabupaten/kota. Jika telah menerima kuota blanko, Daenuri berjanji segera mengumpulkan para camat untuk berkoordinasi.

“Untuk sementara ini, kami telah mendapat pinjaman 1.800 keping blangko e-KTP sampai saat ini sudah sekitar 600 keping yang terpakai. Blangko pinjaman ini tidak kita prioritaskan bagi mereka yang sebelumnya dilayani dengan surat keterangan pengganti KTP. Pemohon e-KTP yang segera datang ke kantor ah yang akan kita  dahulukan,” kata Daenuri. (AHMAD FERI/AKROM HAZAMI)

 

Pemohon e-KTP di Rembang Membludak, Dindukcapil Batasi Jam Pelayanan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).(MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).(MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Kekosongan blanko e-KTP ternyata tidak membuat masyarakat memilih untuk menunda pembuatan e-KTP. Sebab, meski hanya memperoleh surat keterangan, jumlah pemohon e-KTP di Kabupaten Rembang diketahui membludak selama sebulan terakhir. Demi optimalisasi pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Rembang memilih untuk membatasi jam pelayanan.

“Para pemohon e-KTP, masih dilayani dengan surat keterangan. Setiap pemohon terlayani, namun karena jumlahnya banyak, pelayanan kami batasi hanya sampai pukul 12.00 WIB. Sebab jika tidak dibatasi, pegawai kami bisa pulang malam. Dibatasi pukul 12.00 WIB saja, surat keterangan pengganti sementara e-KTP baru jadi pukul 16.00 atau pukul 17.00 WIB,” ujar Daenuri, Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang, Rabu (12/8/2015).

Kekosongan persediaan blangko e-KTP elektronik di Rembang belum juga teratasi. Padahal kosongnya stok blangko e-KTP sudah terjadi lebih dari satu bulan terakhir. Daenuri mengaku tidak bisa menjanjikan kapan persediaan blangko KTP elektronik akan kembali normal. Menurutnya, surat keterangan pengganti sementara e-KTP paling banyak diminta untuk pengurusan paspor, SIM, dan kredit di bank.

“Sedangkan permohonan dokumen pindah status kependudukan mencapai kira-kira 350 bendel. Pemohon paling banyak justru pindah ke luar Rembang, dengan salah satu alasan yaitu mengikuti tempat suami bekerja. Banyak yang pindah keluar daripada masuk. Data sepanjang Juli ada 350 pemohon, tetapi itu belum termasuk anggota keluarganya,” kata Daenuri. (AHMAD FERI/KHOLISTIONO)

Dindukcapil Rembang Baru Peroleh Jatah 1000 Keping Blanko e-KTP

Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang bakal menerima jatah 1.000 keping blanko e-KTP. (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang akhirnya memperoleh jatah blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Namun jumlah yang bakal diterima itu masih belum sebanding dengan jumlah penduduk yang belum mengantongi e-KTP sekitar 25 ribu warga. Sebab Dindukcapil setempat, untuk sementara ini baru menerima jatah 1000 keping keping e-KTP.

Lanjutkan membaca