DPRD Kudus Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM.(Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus –  DPRD Kabupaten Kudus menggelar Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD Kabupaten Kudus. Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM . Hadir pada kesempatan itu Bupati Kudus, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus, Unsur Forkopinda, Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus, Pimpinan SKPD, Perusahaan Daerah, Kades dan Lurah se Kabupaten Kudus.

DPRD Kabupaten Kudus mengesahkan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2017. Dengan disahkannya Ranperda tersebut maka pendapatan Pimpinan dan Anggota DPRD akan bertambah. Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus berkomitmen meningkatkan kinerja DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan mengatakan harapan masyarakat sangat besar untuk mewujudkan masyarakat Kudus yang sejahtera. Sesuai tugas pokok dan fungsi, DPRD memiliki kewenangan anggaran, penyusunan regulasi, dan pengawasan.

”Apabila tiga fungsi tersebut dilaksanakan maksimal, akan membawa dampak positif bagi Kudus. Sehingga pelaksanaan kegiatan maupun kebijakan Pemerintah Daerah berjalan baik. Keberhasilan menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan anggota dewan,” kata Masan.

Selain itu, keseimbangan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD juga harus dijalankan agar dapat memberi manfaat signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pola keseimbangan pengelolaan Pemerintah Daerah tersebut ditunjang kesejahteraan yang memadai. Tujuan disahkannya Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan peran dan tanggungjawab DPRD. Dalam Ranperda Hak Keuangan dan Admninistratif Pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan tunjangan uang representasi, tunjangan transportasi, pemberian uang paket, kenaikan tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

Bupati Kudus Musthofa mengatakan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus merupakan tindak lanjut dari PP Nomor. 18 Tahun 2017. Pihaknya berharap kinerja DPRD yang selama ini baik ditingkatkan lagi. ”Semangat untuk mengabdi dan melayani masyarakat harus menjadi landasan anggota dewan dalam melaksanakan tugas kesehariannya,” ucap Bupati Musthofa. (NAP)

 

Editor : Supriyadi

DPRD Kudus Lagi Rapat Paripurna, Listrik Malah Padam

Anggota DPRD Kudus saat paripurna dalam keadaan listrik padam, Senin. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Jaringan listrik di kantor DPRD Kudus mengalami padam, tepat saat paripurna berlangsung, Senin (14/8/2017). Akibatnya, seluruh ruangan jadi gelap dan jalannya rapat terhambat. Meski gelap, pelaksanaan paripurna tetap berjalan.

Saat itu, paripurna membahas keputusan pimpinan DPRD Kudus tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kudus, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kudus tahun anggaran 2016 berdasar evaluasi gubernur.

Listrik padam tepat saat Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani membacakan naskah. Lantaran di tengah pembacaan, seorang petugas langsung menyusul ke podium untuk memberikan penerangan dengan lampu senter ponsel miliknya.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, padamnya jaringan listrik berlangsung agak lama karena petugas khusus sudah pensiun. Sedang petugas baru dari outsourching belum berpengalaman. Jadi kurang responsif saat listrik padam.

“Jangan sampai hal semacam ini kembali terulang. Nanti petugas akan dilatih sehingga saat ada padam dapat segera ditangani,” kata Masan usai paripurna.

Editor : Akrom Hazami

Banyak Lampu PJU Dibiarkan Padam, Ini Kata DPRD Komisi C Kudus

Suasana rapat paripurna di kantor DPRD Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewCom, Kudus – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus meminta pemkab setempat, lebih peduli dengan perawatan lampu penerangan jalan umum (PJU). Karena, banyak titik PJU yang padam lama, namun tak kunjung dibenahi.

Ketua Komisi C Ahmad Yusuf mengatakan hal itu saat paripurna di kantor DPRD Kudus, Selasa (11/7/2017).  “Perawatan LPJU yang rusak atau mati, agar segera mendapatkan perhatian mengingat kondisi saat ini, LPJU sudah banyak yang padam,” kata Yusuf.

Hal tersebut ditujukan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.  Selain menyoroti tentang PJU, juga tentang pembangunan talut. Pihaknya meminta dinas terkait menyelesaikan pembangunan talut sebelum tiba masa musim hujan.

Sementara, Komisi D menyoroti ihwal pendidikan di Kudus. Saat ini anggaran pendidikan tinggi, dan diharapkan diimbangi dengan prestasi yang unggul pula.

Editor : Akrom Hazami

 

 

DPRD Kudus Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM.(Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kabupaten Kudus menggelar Rapat Paripurna Laporan Komisi-komisi dilanjutkan penandatanganan keputusan DPRD Kabupaten Kudus, Selasa (11/7/2017). Rapat siang tadi juga mengagendakan persetujuan bersama Bupati Kudus dan DPRD Kabupaten Kudus terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Angaran 2016.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM . Hadir pada kesempatan itu Bupati Kudus, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus, Unsur Forkopinda, Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus, Pimpinan SKPD, Perusahaan Daerah, Kades dan Lurah se Kabupaten Kudus.

DPRD Kabupaten Kudus menerima dan menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Angaran2016 pada rapat paripurna tanggal 11 Juli 2017. Dalam laporan komisi-komisi, Komisi A menyampaikan mengapresiasi pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Angaran 2016 yang memperoleh WTP dari BPK. ”Namun Komisi A menilai hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya temuan yang harus ditindaklanjuti,” kata Mardijanto, Ketua Komisi A DPRD Kudus.

 Sekretaris Komisi B Aris Suliyono menyampaikan, ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kudus. Di antaranya eksploitasi air Pegunungan Muria, penegakan Perda No. 10/2015 tentang hiburan malam dan tingginya tarif PDAM.

Komisi C yang disampaikan Ketua Ahmad Yusuf Roni memberikan saran untuk optimalisasi PAD dari sektor retribusi parkir. ”Komisi C juga memberikan perhatian khusus pada persoalan lingkungan, penerangan jalan raya dan normalisasi sungai,” ucap Yusuf Roni.

Sementara itu, Komisi D menekankan alokasi anggaran pendidikan dan bidang kesehatan. ”Komisi D sangat apresiatif kepada RSUD Dr. Loekmono Hadi yang sukses memporoleh penghargaan dalam bidang layanan kesehatan,” tandas Agus Imakudin, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus.

Bupati Kudus H Musthofa dalam sambutannya menegaskan, pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 memperoleh WTP dari BPK dan mendorong semua jajarannya terus meningkatkan kinerja agar pelaksanaan APBD Tahun Angaran 2017 dapat lebih baik lagi. (NAP)

 

Editor : Supriyadi

Mardijanto Kembali jadi Ketua Komisi A DPRD Kudus

Mardijanto dipercaya Kembali menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Rolling ulang susunan pengurus komisi di DPRD Kudus telah berlangsung. Untuk komisi A, Mardijanto dipercaya Kembali menjabat sebagai ketua komisi dalam perombakan pengurus komisi.

Mardijanto terpilih kembali berdasarkan aklamasi yang dilakukan di ruang komisi A DPRD Kudus, Jumat (21/4/2017) siang. Terpilihnya kembali Mardijanto, tak lepas dari kepercayaan para anggota yang berada di Komisi A kini.

“Terima kasih sudah mempercayakan kepada saya. Ini merupakan bentuk tanggungjawab saya khususnya di komisi A,” kata Mardijanto kepada MuriaNewsCom usai pemilihan di kantor DPRD Kudus.

Pada komisi A, terdapat sembilan pengurus DPRD Kudus. Selain Mardijanto sebagai ketua komisi, wakilnya kini Sunarto, dari sebelumnya Umi Bariroh. Sedangkan pisisi Sekretaris ada Sujarwo dari yang sebelumnya Kusma Hendriyanto. Sedangkan pada anggota, ada Masmin, Umi Bariroh, Joko Siswanto, M Nur Khabsyin dan Sumarjono serta Kusuma Hendriyanto.

Mardijanto terpilih secara aklamasi dari delapan pengurus yang hadir pada pemilihan hari ini. Sementara Kusuma Hendriyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Komisi A absen dari pemilihan. “Saya selalu menjalin hubungan yang baik dengan dewan yang lain. Baik dari satu komisi maupun berbeda komisi,” ungkapnya.

Sejauh ini baru Komisi A yang rolling. Untuk komisi lainya di B, C dan D masih belum dilaksanakan.

Editor : Akrom Hazami

 

Alasan RSUD Kudus Tak Penuhi Permintaan DPRD


Ketua DPRD Kudus Masan bersama anggota lain berkunjung ke RSUD dokter Loekmono Hadi Dokter Aziz Achyar, Sabtu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Direktur RSUD dokter Loekmono Hadi Dokter Aziz Achyar mengatakan, pihaknya bukan bermaksud menyembunyikan apa yang diinginkan DPRD soal data karyawan. Hanya, pihaknya harus menjalankan sesuai dengan prosedur yaitu dengan cara berkomunikasi dengan pihak atasan.

Aziz mengatakan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Sekda Kudus terkait keinginan anggota dewan. Oleh sekda, jawaban yang didapatkan adalah untuk berkomunikasi dengan Bupati Kudus Musthofa terlebih dahulu.

“Dan kami belum bisa kordinasi dengan bapak Bupati, sehingga kami belum bisa memberikan data tentang administrasi dan juga keuangan dari RSUD ini,” kata Aziz usai kunjungan DPRD di Kudus, Sabtu (4/3/2017).

Pihaknya sendiri merasa tidak enak dengan hal tersebut. Sebab anggota dewan sudah menempati janjinya dengan datang ke RSUD untuk meminta data tersebut. Tapi karena terkendala birokrasi pihak RSUD belum bisa mengeluarkannya.

Dalam kegiatan tersebut, DPRD dan RSUD juga datang mengecek gedung baru di Poli Jantung. Di sana, anggota dewan didampingi petugas RSUD melihat alat serta meninjau bangunan di lantai I dan lantai II itu.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : DPRD Kudus Kesal dengan  RSUD yang Tak Transparan soal Data

 

DPRD Kudus Kesal dengan  RSUD yang Tak Transparan soal Data

Anggota DPRD Kudus saat melakukan kunjungan ke RSUD dr Loekmono Hadi, Sabtu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kudus datangi RSUD Dokter Loekmono Hadi Kudus, Sabtu (4/3/2017). Kedatangan anggota dewan itu, dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan DPRD Kudus dengan RSUD, di ruang komisi D DPRD Kudus, Jumat (3/3/2017).

Kedatangan anggota dewan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kudus Masan. Selain itu nampak pula Ketua Komisi B Muhtamat, Ketua Komisi D Mukhasiron dan sejumlah anggota lainnya.

Masan mengatakan pihaknya beserta rombongan tidak mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu data kebutuhan RSUD, baik itu perawat dan petugas lainnya. Padahal, dalam pertemuan sehari sebelumnya itu sudah diutarakan.

“Kemarin kan sudah dijelaskan, kalau kami meminta data kebutuhan RSUD. Kami juga meminta kepada direktur langsung, guna menyiapkan laporan keuangan. Sebab kemarin tidak dibawa,”kata Masan usai meninjau RSUD Kudus.

Anggota dewan juga ingin tahu, apakah pelayanan yang buruk kepada pasien di Undaan itu karena faktor gaji ataukah tidak. Diketahui, Ramisih warga Undaan dipaksa pulang RSUD kendati masih sakit.

Sebelumnya disampaikan untuk tunjangan karyawan RSUD diambilkan 30 persen dari keuntungan. Jika itu dianggap sedikit, maka dapat diambilkan lebih banyak lagi sampai 40 persen. Dan itu tidak melanggar aturan.

Ketua Komisi D Mukhasiron kecewa sikap RSUD yang bersikeras menyembunyikan laporan tersebut. Padahal, pihak dewan sudah memberikan waktu semenjak kemarin. “Ini hari Sabtu, dan kami sudah ada niatan datang kemari. Namun masih tidak diberikan apa yang diinginkan. Padahal juga, kami membantu mencarikan solusi bagi RSUD,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

Korban Ledakan Elpiji Undaan Diperlakukan Istimewa oleh Pemkab Kudus

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Joko Dwi P (kiri) bersama Ketua DPRD Kudus Masan memantau korban luka bakar, Ramisih (47) di Lambangan, Undaan. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ramisih (47), warga Desa Lambangan RT 7 RW 2 Gang 12, Kecamatan Undaan, korban ledakan gas elpiji 3 kg mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Pemkab Kudus. Ramisih setiap hari didatangi petugas, untuk memantau perkembangannya.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kudus Mas’an. Dia mengatakan kalau kondisi Ramisih berangsur membaik. Bahkan fasilitas berobat di rumah juga berjalan lancar, sesuai dengan instruksi yang diberikan.

“Saat itu saya meminta agar tiap hari ada petugas yang datang memeriksa. Petugas juga merawat pasien karena memang masih sakit akibat luka bakar di sebagain besar tubuhnya,” katanya kepada MuriaNewsCom usai pemanggilan RSUD dan DKK di Kudus.

Servis perawatan diberikan langsung oleh puskemas terdekat. Tiap hari petugas puskemas memeriksa pasien dan memberikan obat. “Tiap hari ada laporan kepada saya, laporan juga disertai gambar, yang mana menjelaskan perawatan yang diberikan. Seperti halnya hari ini, petugas datang untuk mengganti perban yang ada pada tangan dan kaki korban,” ungkap dia.

Atas hal itu, dia memberi apresiasi kepada pihak kesehatan yang sudah tanggungjawab dalam hal penyembuhan pasien. Namun, pengawasan juga masih dilakuan olehnya secara langsung kepada korban sampai sembuh.”Keluarga sudah saya beri nomor saya, jadi kalau ada apa-apa, tinggal hubungi saya dan saya pastikan tindaklanjuti,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : RSUD Kudus Paksa Pulang Pasien yang masih Sakit

 

Ketua Komisi A DPRD Kudus Usulkan Pergantian Jabatan di Lingkup Kesehatan

Ketua Komisi A DPRD Kudus Mardijanto (tengah) saat memberikan usulan dalam rapat yang digelar di kantor DPRD setempat, Jumat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Komisi A DPRD Kudus Mardijanto mengusulkan adanya rotasi petugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kudus. Usulan tersebut dilakukan agar lebih adil dalam hal pemerataan pendapatan.

Usulan itu disampaikan saat pemanggilan RSUD dan DKK oleh DPRD Kudus, Jumat (3/3/2017). Menurutnya, sesama pihak yang bekerja di lingkungan kesehatan, pendapatan satu dengan lainnya berbanding terbalik. Padahal status jabatannya sama satu dengan lainnya.

“Seperti halnya PNS golongan 3 di puskemas yang hanya mendapatkan pemasukan kisaran Rp 3 jutaan per bulan. Sementara di RSUD pemasukan bisa mencapai Rp 6 juta, bahkan lebih. Tampak perbedaan yang jauh,” kata Mardijanto.

Rotasi kepegawaian merupakan hal yang sah. Dikatakannya, rotasi bertujuan mengajak maju satu sama lain. Jika satu pegawai sukses memajukan satu instansi, maka jika dipindahkan, akan mampu meningkatkan kinerja di lokasi yang baru juga.

Sementara, Ketua DPRD Kudus Mas’an lebih menyoroti petugas di RSUD. Selama ini banyak merekrut karyawan dengan model kontrak. Padahal, kontrak juga membuat karyawan ketakutan berhenti. “Jadi harus jelas di awal, jika kontrak dilakukan, maka berapa tahun kemudian harus diangkat menjadi tetap. Jadi semuanya jelas,” ungkap dia.

Editor : Akrom Hazami

 

Kasus Pasien Dipaksa Pulang RSUD, DPRD Kudus Heran Pelayanan Rumah Sakit

Suasana rapat DPRD Kudus membahas soal pasien yang dipaksa pulang RSUD. (Kanan) pasien Ramisih (47), warga Desa Lambangan RT 7 RW 2 Gang 12 Kecamatan Undaan. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua DPRD Kudus Mas’an masih penasaran tentang pelayanan RSUD dokter Loekmono Hadi yang masih dianggap buruk. Dia menerka-nerka, apakah itu disebabkan karena gaji dan kesejahteraan yang kurang sehingga membuat pelayanan tak terlalu baik.

“Jika memang karena kesejahteraan yang kurang, nanti bisa kami fasilitasi dengan lapor ke bupati untuk penambah kesejahteraan petugas di sana,” kata Mas’an di Kudus, Jumat (3/2/2017).

Hanya, jika bukan karena kesejahteraan yang menjadi persoalan, tentunya harus dicari tahu permasalahannya. Jika kesejahteraan tinggi dan masih memberikan pelayanan buruk, maka laporan lain bisa diberikan untuk Bupati Kudus Musthofa.

Dia menjelaskan, bahwa sesuai dengan UU yang berlaku, pembagian hasil di RSUD untuk karyawan sejumlah 40 persen. Sementara untuk RSUD Kudus sendiri, jumlahnya 30 persen. Jika dirasa kurang, maka berdasarkan UU diperbolehkan mencapai 40 persen.

“Besok saya akan datang ke RSUD meminta data tentang itu. Mulai jumlah karyawan, gaji staf hingga direktur. Saya ingin data valid sehingga bisa menentukan jalan keluarnya,” ungkap Mas’an.

 Baca juga : RSUD Kudus Paksa Pulang Pasien yang masih Sakit

Sementara, Direktur RSUD dokter Loekmono Hadi Aziz Achyar mengatakan, nilai bagi hasil setiap bulannya bervariatif. Tergantung sepi dan ramainya rumah sakit. Jika ramai, maka nilai bagi hasil cukup tinggi. “Kalau direktur seperti saya ini fakansi yang diterima tiap bulan sekitar Rp 40 jutaan. Tergantung dari ramai sepinya rumah sakit,” jawabnya.

Jumlah tersebut merupakan pemasukan di luar dari gaji. Jika ditambah dengan gaji, maka tentu hasilnya lebih dari itu. Diberitakan sebelumnya, Ramisih (47), warga Desa Lambangan RT 7 RW 2 Gang 12 Kecamatan Undaan, dipulangkan RSUD kendati masih sakit.

 

Editor : Akrom Hazami

 

Pasien Dipulangkan saat Masih Sakit, DPRD Kudus Mintai Pertanggungjawaban RSUD

DPRD Kudus mengadakan pertemuan dengan perwakilan RSUD dr Loekmono Hadi terkait pemulangan pasien yang masih sakit. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi) 

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kudus memanggil pengurus RSUD dokter Loekmono Hadi, Jumat (3/3/2017). Pemanggilan itu terkait kasus pasien warga Undaan yang dipulangkan meski sedang sakit.

Ketua DPRD Kudus Mas’an langsung meminta keterangan kepada Direktur RSUD dokter Aziz Achyar di ruang komisi D.  “Banyak yang komplain kepada kami, tidak hanya satu dua orang. Banyak yang mengeluhkan. Apakah gara-gara gratis atau memakai BPJS lalu pelayanan semacam ini bagi masyarakat?” tanya Mas’an.

Pelayanan kepada masyarakat harusnya diutamakan. Masyarakat bukannya gratis saat berobat, hanya pihak legislatif sudah mengalokasikan dana yang amat besar, untuk progam kesehatan secara gratis kepada masyarakat.

 Baca juga : RSUD Kudus Paksa Pulang Pasien yang masih Sakit 

Sementara, Direktur RSUD dokter Aziz Achyar menyangkal perlakuan yang tidak baik kepada pasien. Bagi dia, semuanya diperlakukan secara adil dan sesuai SOP kepada semua pasien. Bahkan pasien yang kelas 3 dengan VIP juga disamakan satu dengan lainnya.

“Kita samakan semuanya. Karena memang sudah ada SOP yang harus dijalankan. Jadi, semuanya sama,” ujarnya.

Dia menjelaskan, soal pasien tersebut merupakan pindahkan dari klinik milik Yayasan Mardi Rahayu yaitu Mardi Santoso yang terletak di Undaan. Di sana ada empat korban ledakan gas, namun hanya dua yang dibawa ke RSUD tanpa diketahui penyebabnya.

Korban mengalami luka bakar pada wajah, kedua tangan dan kakinya. Luka ledakan cukup parah sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyembuhkan luka bakarnya. “Pasien masuk tanggal 2 Februari lalu, dan pulang pada 11 Februari. Pasien pulang karena sudah diperbolehkan setelah dirawat di ICU dan ruang Baugenvil,” ujarnya.

Diketahui, Ramisih (47), warga Desa Lambangan RT 7 RW 2 Gang 12 Kecamatan Undaan, dipulangkan RSUD kendati masih sakit.

Editor : Akrom Hazami

DPRD Kudus Usulkan E Planning, Rupanya  juga Dijalankan di Jakarta dan Bandung

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Komisi C DPRD Kudus Agus Imakuddin menuturkan dirinya mengusulkan adanya aplikasi E- Planning, yakni aplikasi di telepon pintar berisikan usulan warga dan hasil pembahasan rencana pembangunan.

Aplikasi ini telah dijalankan di Jakarta, dan Bandung Jawa Barat. “Dengan program yang berbasis kerakyatan, maka Jakarta bagus dan pak Ahok (Gubernur DKI) hebat. Sebab banyak progam yang datang langsung dari rakyatnya,” kata Agus di Kudus, Rabu (22/2/2017)

Di Jakarta, masyarakat bebas mengajukan usulan tentang pembangunan. Tapi tetap ada skala prioritas dalam rencana pembangunan. Yang lebih penting adalah, akan tampak mana hal yang masih usulan, mana yang sedang proses, dan mana yang sudah rampung.

Jika Kudus bisa menerapkan itu, maka dipastikan di Jateng, Kota Kretek akan jadi yang pertama menerapkannya. Tak menutup kemungkinan Kudus jadi percontohan. “Yang paling diuntungkan adalah rakyat, mereka bisa usul, tahu anggaran dan dapat mengawasi. Dan seperti ini, harusnya bisa dijalankan,” ujarnya.

Keuntungan lain progam itu, adalah dengan sinkronisasi pembangunan mulai daerah, provinsi sampai dengan pusat. Dicontohkan pembangunan Waduk Logung yang dari pusat, akan dipantau pemerintah daerah. Supaya pembangunannya lancar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kudus, Sudjatmiko mendukung adanya progam tersebut. Sebab dengan demikian maka konsistensi pembangunan dari usulan masyarakat dapat terkawal dengan baik.

“Pasti bakalan konsisten, seperti halnya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maupun rencana strategis (Renstra) yang mana nantinya pembangunan akan lebih terukur,” ungkap dia.

Editor : Akrom Hazami

 

Curiga UMK Dilanggar, Komisi B DPRD Kudus Sidak ke Perusahaan


Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat saat melakukan inspeksi ke salah satu perusahaan terkait pembayaran UMK. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat mendatangi sejumlah perusahaan di Kudus. Tujuannya untuk memastikan apakah pelaksanaan pembayaran UMK dilakukan sesuai aturan, atau tidak.

Muhtamat datang didampingi sejumlah perwakilan SKPD dari Pemkab Kudus dan juga pihak serikat pekerja. Hal itu untuk menjamin apa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku.

“Kami mengecek langsung, apakah sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan UMK 2017 ataukah tidak. Jika tidak maka bisa menyalahi aturan yang berlaku,” katanya saat sidak di Mubarookfood, Kamis (16/2/2018)

Dari sidak yang berjalan, semua perusahaan mematuhi. Pihaknya juga bertemu sejumlah buruh untuk memastikan hal sebenarnya. Rombongan juga datang ke perusahaan Kudus Istana Furniture. Hasilnya sama, pembayaran sudah dilakukan sesuai dengan UMK yang berlalu. “Perusahaan tak hanya membayar sesuai dengan UMK semata. Namun juga harus menjamin kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Itu sudah ada dalam aturan yang berlaku,” ungkap dia.

Sementara, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Bambang TW melalui Kabid Hubungan Industri Dwi Yusi Sasepti, menambahkan kalau pekerja tak usah ragu untuk menyampaikan keluhan ihwal UMK yang tak sesuai. “Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan khawatir. Laporkan saja kalau ada yang tidak sesuai. Kami juga membuka call center untuk aduan tentang penanganan ini, jadi pasti kami tindaklanjuti,” ucapnya pada karyawan.

Pengaduan UMK bisa dilakukan di nomor  082325430077. Petugas dari dinas akan menindaklanjuti sesegera mungkin setiap keluhan.

Editor : Akrom Hazami

Harga Gabah Jatuh, DPRD Kudus Prihatin

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Komisi B DPRD Kudus menyayangkan anjloknya harga gabah petani, beberapa waktu terakhir. Pada rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan, Rabu (8/2/2017), Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat menyinggung hal itu.

Sejauh ini,ada 18 lumbung pangan yang ada di Kabupaten Kudus. Tapi itu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Harga gabah kering panen (GKP) di Kabupaten Kudus kini jatuh di kisaran Rp 2.900 per kilogram. Harga ini jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 3.700 per kilogram.

Muhtamat mengatakan Dinas Pertanian dan Pangan tidak mengusulkan anggaran untuk pembelian gabah petani sesuai harga HET dan menyimpannya di lumbung pangan. “Jatuhnya harga gabah ini jelas merugikan petani. Terlebih sebagian petani kini tengah kesusahan karena lahanya terkena banjir,” katanya.

Pihaknya mendesak Dinas Pertanian mengambil langkah untuk menyelamatkan nasib petani. Komisi B juga menanyakan perkembangan pembagian kartu tani di Kabupaten Kudus. Pengurangan jatah pupuk di Kabupaten Kudus berpotensi memicu persoalan, jika tidak diantisipasi sejak dini. “Fungsi kartu tani salah satunya untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani,” kata Muhtamat.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Catur Sulistyanto membenarkan jika dinasnya tidak mengusulkan anggaran untuk pembelian gabah petani. Sebab pihaknya menilai pembelian gabah petani sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Bulog. “Dari rapat koordinasi kami dengan pihak bulog, pembelian gabah petani di Kudus akan dilakukan dalam waktu dekat ini,” katanya.

Total luas lahan musim tanam pertama (MT I) di Kabupaten Kudus seluas 12.566 hektare. Hingga awal Febaruri ini luas lahan yang sudah dipanen mencapai 2.186 hektare dengan produksi mencapai 16.721 ton GKP.

Target produksi MT I yang ditetapkan sebesar 17.826 ton. Kabid Tanaman Pangan dan Perkebunan Harsito menilai sistem kinerja Bulog masih menggunakan cara-cara lama. “Saat panen, Bulog beralasan menunggu perintah pengadaan. Saat tidak ada panen, Bulog mengaku kesulitan mendapat gabah petani,” katanya.

Dinas Pertanian dan Pangan, lanjut Harsito, terus berkoordinasi dengan Bulog terkait kepastian pembelian gabah petani sesuai HET. “Di wilayah pantura timur saat ini tengah panen raya, sehingga stok gabah atau padi melimpah, sehingga harga cenderung turun,” ujarnya.

Soal kartu tani, saat ini masih dilakukan validasi. Petani yang nantinya mendapat kartu tani, hanyalah mereka yang sudah tergabung dalam kelompok tani. “Para petani mandiri disarankan bergabung dengan kelompok. Validasi kartu tani juga berbasis nomor induk kependudukan (NIK), sehingga tidak ada kartu ganda,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Poli Penyakit Jantung RSUD Kudus Didesak Segera Dibuka 

Warga berada di depan pelayanan  Unit Pelayanan Penyakit Jantung (UPPJ) RSUD Loekmono Hadi . (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga berada di depan pelayanan  Unit Pelayanan Penyakit Jantung (UPPJ) RSUD Loekmono Hadi . (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Komisi  D DPRD Kudus Setia Budi Wibowo mendesak RSUD Loekmono Hadi  agar segera mengoperasikan pelayanan  Unit Pelayanan Penyakit Jantung (UPPJ). Sebab, segala fasilitas telah diselesaikan termasuk dengan bangunannya.

Budi yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Kudus menyebutkan kalau pembangunan  telah dirampungkan akhir tahun lalu. Pihaknya heran lantaran hingga kini bangunan tersebut tak kunjung digunakan sebagai fasilitas pengobatan di RSUD.

“Kami meminta agar UPPJ dapat segera digunakan.  Pembangunan sudah jadi, fasilitas ada, jadi semuanya sudah siap dan seharusnya memang sudah beroperasi,” kata Budi kepada MuriaNewsCom di Kudus, Senin (30/1/2017).

Menurutnya, masyarakat Kudus juga sudah menunggu gedung tersebut dipakai. Karena masyarakat sangat membutuhkan pelayanan di rumah sakit milik pemerintah itu. Dia mengatakan, dengan dibukanya pelayanan tersebut, maka kebutuhan masyarakat akan pelayanan penyakit jantung bisa tertangani di RSUD Loekmono Hadi. Dia juga mengkritisi pihak rumah sakit agar berbenah dalam meningkatkan pelayanannya.

Khususnya bagi penderita penyakit jantung, agar lebih nyaman saat berobat. Hal itu akan berdampak pada penyembuhan pasien. “Jangan menunggu lagi untuk membukanya, sebab masyarakat mengeluhkan dengan tidak dibukanya pelayanan tersebut,” imbuhnya.

Direktur RSUD Dokter Loekmono Hadi Kudus, Aziz Achyar mengatakan, kalau pembangunan UPPJ telah diselesaikan akhir tahun lalu. Untuk itu, pihaknya hanya tinggal membuka dan meresmikan bangunan anyar tersebut yang dijadwalkan pada 1 Februari 2017 nanti. “1 Februari nanti dibuka dan diresmikan. Jadi masyarakat Kudus bisa menggunakan fasilitas tersebut nanti,” katanya.
 
Menurutnya, waktu tersebut diambil lantaran dianggap paling pas, sebab segala sesuatunya sudah bisa digunakan saat awal bulan depan. Termasuk dengan petugas medis dan juga alat-alatnya yang menunjang pengobatan jantung. “Sebenarnya mau besok akhir Januari diresmikan, tapi waktunya tidak bisa. Jadi positif satu Februari akan digunakan,” jawabnya singkat.
 
Dia mengatakan kalau gedung mendapatkan garansi selama enam bulan dari pihak kontraktor terhitung diselesaikan bangunan. Dan awalnya, gedung baru dioperasikan saat selesai garansi.  Bangunan tersebut memakan anggaran senilai Rp 65 miliar yang dibiayai menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan melalui APBD 2016. Jumlah tersebut meliputi pembangunan gedung hingga penyediaan alat kesehatan yang canggih. “Di sana juga akan ada ruangan VIP 14 ruangan yang mana tiap kamar hanya ada dua bed. Lokasinya akan bertempat di lantai II gedung baru,” ungkapnya

Editor : Akrom Hazami

 

Komisi A DPRD Kudus Nilai Kantor Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tak Layak

Satpol PP saat menerima kunjungan dari Komisi A DPRD Kudus di kantornya, Kamis (26/1/2017). (ISTIMEWA)

Satpol PP saat menerima kunjungan dari Komisi A DPRD Kudus di kantornya, Kamis (26/1/2017). (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Komisi A DPRD Kudus Mardijanto menilai gedung kantor Satpol PP tidak layak.  Tidak hanya itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengalami hal serupa. Agar pelayanan kepada masyakat bisa lebih baik, maka pihaknya akan berupaya ikut membantu sesuai peranannya.

“Selain Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengeluhkan hal serupa,” kata Mardijanto di Kudus, Kamis (26/1/2017).

Wakil rakyat asal Partai Demokrat itu sepakat jika masalah di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus itu butuh penanganan maksimal. Seperti halnya, OPD tersebut butuh gedung baru untuk menunjang kinerja.

Pihaknya akan mengusulkannya pada APBD Perubahan 2017. Untuk tahap pertama pembangunan gedung Satpol PP, diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 3 miliar.

“Di pembahasan APBD Perubahan 2017 akan kami munculkan anggaran perbaikan gedung dua OPD tersebut. Kami berharap kinerja keduanya maksimal dengan fasilitas yang mencukupi,” ujarnya.

Diketahui, dua OPD di Kabupaten Kudus mengeluhkan kondisi kantor pascapenataan ulang OPD baru di lingkungan Pemkab Kudus.  Kepada Komisi A DPRD Kudus, Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengusulkan perbaikan dan penambahan fasilitas gedung.

Plt Kepala Satpol PP Abdul Halil mengeluhkan kondisi kantor yang sudah tidak layak. Selain tidak cukup untuk menampung sekitar 60 staf kantor di tiga bidang, atap sejumlah ruang juga bocor.

“Gedung ini lebih baik dibongkar total dan dinaikkan agar lebih tinggi dari jalan. Kami juga butuh sejumlah ruangan baru untuk menunjang kegiatan kami,” kata Halil.

Kantor Satpol PP kini menempati gedung eks Kantor Ketahanan Pangan di Kaliputu. Sebelumnya, Satpol PP menempati areal Pendapa Kabupaten Kudus. Pihaknya membutuhkan tambahan ruangan seperti tempat untuk penampungan sementara pengemis, gelandangan, dan anak jalanan yang terjaring razia.

Apalagi saat ini Raperda tentang pengemis, gelandangan, dan anak jalanan sudah rampung dibahas DPRD dan menunggu pengesahan. “Jika nanti perda itu diundangkan, tentu kami harus melakukan penegakan dan melakukan razia di jalanan. Kami bingung di mana mereka akan kami tempatkan,” ujarnya.

Satpol PP juga membutuhkan ruangan khusus untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan gudang untuk menampung barang sitaan. “Kami berharap Komisi A bisa mengalokasikan anggaran perbaikan total gedung Satpol PP,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Ketua DPRD Yakin Infrastruktur Akan Terbangun Bagus di Wilayah Kudus

Ketua DPRD Kudus Masan. (MuriaNewsCom)

Ketua DPRD Kudus Masan. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Kudus. Tahun 2017 ini, upaya membangun berbagai infrastruktur itu, akan bisa tercapai sepenuhnya.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Masan, yang meyakini bahwa pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Bupati Kudus H Musthofa, akan bisa terlaksana sepenuhnya tahun ini.

”Kalau memang belum, ya paling tidak mendekati tuntas. Dan kita dari pihak legislatif, selalu beruapa mendorong agar pencapaian pembangunan infrastruktur itu akan bisa tertuntaskan seluruhnya,” katanya.

Masan mengatakan, ketertuntasan pembangunan infrastruktur itu, akan mendorong upaya untuk semakin bisa menyejahterakan masyarakat Kudus. Apalagi, manfaat yang didapatkannya juga banyak.

”Kan, kalau infrastruktur sudah tertata baik, maka manfaatnya juga bisa dirasakan seluruh masyarakat yang ada. Sehingga ini akan kembali ke masyarakat itu sendiri,” jelasnya.

Berbagai upaya untuk mengoptimalkan infrastruktur yang ada, menurut Masan, juga sudah dilakukan. Misalnya dengan mengoptimalkan keuangan daerah, termasuk bantuan dari pihak provinsi dan pusat.

Apalagi, selama ini pembangunan juga sudah termasuk merata dilaksanakan. Bukan saja di tingkat perkotaan saja, melainkan juga di kawasan pedesaan yang ada di Kudus ini.

”Contohnya saja, di wilayah Kecamatan Undaan, akan dibangun tiga jembatan. Yakni di Desa Wonosoco, Berugenjang, dan Kutuk. Nah, ini akan membuat kehidupan warga menjadi semakin bagus. Antardesa bisa terkoneksi dengan baik,” terangnya.

Bupati Kudus H Musthofa memang mencanangkan bahwa hingga 2017 ini, pembangunan infrastruktur di wilayahnya, harus bisa selesai. Inilah yang kemudian memacu semua pihak, untuk bisa menuntaskan target itu, sehingga membuat sarana infrastruktur di wilayah ini akan semakin bagus.

”Dengan demikian, pembangunan akan semakin lancar. Sehingga masyarakat Kudus akan semakin sejahtera. Yang jelas, kita akan dukung upaya eksekutif untuk mencapai tujuan tersebut,” imbuhnya.

Editor: Merie

 

Benarkan Perda Karaoke di Kudus Hanya Pencitraan? 

Asosiasi Pengusaha Karaoke Kudus Ramdan Alamsyah, menyebutkan kalau perda tentang karaoke di Kudus hanya sebuah pencitraan semata.(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Asosiasi Pengusaha Karaoke Kudus Ramdan Alamsyah, menyebutkan kalau perda tentang karaoke di Kudus hanya sebuah pencitraan semata.(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pengacara Asosiasi Pengusaha Karaoke Kudus Ramdan Alamsyah, menyebutkan kalau perda tentang karaoke di Kudus hanya sebuah pencitraan semata. Untuk itu, pihaknya meminta supaya perda bisa disesuaikan dengan kondisi.

Hal itu diungkapkan saat kunjungan ke DPRD Kudus, Senin (23/1/2017).Ditemui sejumlah anggota dan KJetua DPRD Kudus Masan, dia mengungkapkan sejumlah permintaan yang mewakili kliennya tersebut. Termasuk juga tentang perubahan perda untuk segera di lakukan.

“Itu hanya pencitraan saja, bos, banyak kok karaoke yang sifatnya keluarga. Tidak melulu negatif, yang seolah karaoke itu haram. Kalau yang bilang negatif itu mainnya kejauhan,” katanya.

Menurutnya, jika karaoke diperbolehkan dan diatur, maka pengusah akan mematuhi. Termasuk juga dengan tanpa adanya miras dan juga pemandau karaoke. Berbagai permintaan di antaranya adalah meminta kepada Bupati Kudus Musthofa, Satpol PP untuk dapat membuka segel yang terpasang di tempat karaoke. Hal itu bertujuan agar pemilik dapat mengambil barangnya.

Kemudian, dia juga menggunakan hak interpelasi, angket dan/atau mengatakan pendapat atas tindakan/kebijakan penutupan dan penyegelan usaha tersebut. Tak hanya itu, juga menggunakan fungsi pembentukan Perda revisi no 10 Tahun 2015.

Pihaknya mempertanyakan, apakah perda sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, adanya peringatan dan teguran sebelum menyegel dan apakah Satpol PP dapat melakukan upaya paksa atau tidak terhadap penurunan karaoke tersebut.

“Jangan sampai melihat karaoke yang jelek lalu dilarang. Ini jelas bertentangan dengan UU, yang mana adalah aturan yang lebih tinggi ketimbang dengan perda,” ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD Kudus Mas’an mengatakan,  Jika perda ingin revisi maka hal yang dapat ditempuh adalah mayoritas fraksi DPRD mengusulkan. Jika tidak, maka pihak eksekutif yang mengusulkan pengajuan perda tersebut.

“DPRD bukan kepala, tapi ketua. Jadi semua anggota fraksi juga bisa mengajukan. Kemudian dapat dibahas untuk perubahan perda seperti apa,” jawabnya.

Tentang pembatalan perda, yang dapat melakukan adalah Kemendagri. Tentunya, perda yang dibatalkan adalah sebuah aturan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Editor : Akrom Hazami

 

Pasar Piji Kudus  Butuh Banyak Pembenahan

Bangunan Pasar Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berdiri megah. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bangunan Pasar Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berdiri megah. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus berencana menggelar rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk membahas kelanjutan proyek pasar Piji, Kecamatan Dawe.

Tahun ini, DPRD Kudus menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar. Anggaran sebesar itu rencananya untuk membenahi areal parkir dan menambah sejumlah fasilitas penunjang lainnya.

Wakil Ketua Komisi B Noor Hadi berharap Pasar Piji bisa segera dimanfaatkan. Terlebih saat ini sebanyak 900-an lebih pedagang masih menempati lahan relokasi di lapangan Desa Cendono.

“Kami berharap pasar Piji bisa menjadi percontohan pengelolaan Pasar modern di Kabupaten Kudus. Terlebih tampilan bangunannya sudah bagus dan lebih modern,” ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat mengatakan, komisinya menilai hasil proyek Pasar Piji masih butuh banyak pembenahan. Ia memberi sejumlah catatan pada pelaksanaan proyek yang menelan anggaran hingga Rp 22 miliar lebih tersebut. “Hasil proyek yang dikerjakan sudah cukup bagus. Hanya perlu pembenahan di sejumlah titik,” kata Muhtamat.

Saat meninjau hasil proyek bersama Wakil Ketua Komisi B Noor Hadi, Rabu (4/1/2017), Muhtamat menilai bangunan tersebut terlalu banyak bukaan di bagian atas tembok pasar. “Jika musim hujan, dikhawatirkan air hujan tempias dan masuk ke dalam bangunan pasar, sehingga mengganggu kenyamanan pedagang maupun pembeli,” katanya.

Kembatan akses masuk ke pasar Piji juga perlu dilebarkan, lanjut dia, jembatan yang ada saat ini hanya cukup dilintasi satu kendaraan roda empat atau truk. Jika ada kendaraan yang bersimpangan, harus lewat secara bergantian.

Komisi B juga merekomendasikan bangunan kios dan kantor pasar yang berada di depan atau sebelah timur, dibongkar.

Noor Hadi menambahkan, kios dan bangunan kantor sebaiknya dibongkar. Areal lahan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai taman dan areal parkir. “Jika bisa areal parkir di depan pasar atau di sebelah timur sungai saja. Sehingga lantai bawah pasar yang rencananya untuk parkir, ke depan bisa dimanfaatkan untuk tambahan kios atau los,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Bahas 15 Ranperda, DPRD Kudus Bentuk Tim Khusus

Ketua DPRD Kudus Masan saat melakukan penandatanganan berkas pada saat paripurna di kantor dewan setempat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Ketua DPRD Kudus Masan saat melakukan penandatanganan berkas pada paripurna di kantor dewan setempat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kudus membentuk tim khusus yang bertugas untuk membahas Ranperda. Ketiga tim disahkan pada Senin (5/12/2016) akan menyelesaikan ranperda sejumlah 15.

Ketua DPRD Kudus Masan yang memimpin paripurna, mengatakan kalau ketiga tim khusus yang dibentuk memiliki tugas yang berbeda satu dengan lainnya. Seperti halnya pansus I, akan membahas Ranperda Kabupaten Kudus sekitar lima item.

“Pansus I membahas tentang lima hal. Meliputi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Narkotika, Peraturan Perubahan Atas Perda Kab Kudus No 13 2011 tentang Retribusi RPH, Penataan Dan Pemberdayaan PKL di Kudus dan Penanggulangan Gelandang, Pengemis dan Anak Jalanan,” kata Masan saat memimpin Paripurna dalam ruang Paripurna DPRD Kudus, Senin (5/12/2016).

Menurutnya, dalam pansus I tersebut, diketuai oleh Muhtamat, yang berasal dari Fraksi Partai Nasdem sekaligus Ketua Komisi B. Wakil Ketua ada Mukasiron dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam Pansus I terdapat 12 anggota dari berbagai fraksi di dewan.

Sedangkan untuk Pansus II, juga membahas ranperda lima item. Di antarnya adalah peraturan atas Perda Kudus no 1 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Perubahan Atas Perda Kab Kudus No 7 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Perubahan Atas Perda Kab Kudus No 6 2011 Tentang Retribusi Terminal, Penataan Toko Swalayan dan Pelestarian Budaya Kudus.

Dalam pansus II itu, diketuai oleh Aris Suliyono dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua Sunarto dari Fraksi PKB dan jumlah anggota 12 yang berasal dari berbagai Fraksi di dewan, seperti Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk Pansus III, bertugas membahas Rancangan Kerja Sama Desa, Bumdes, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), Perubahan Atas Perda No 2 205 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemdes, Serta Ranperda Tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Menulis Pada Satuan Pendidikan.

Pansus III diketuai oleh Hardijanto dari Fraksi Hanura Demokrat, Wakil Ketua Nawahib satu Fraksi Golkar dan jumlah anggota 11 orang. Di antaranya adalah Fraksi Partai  Gerindra, Fraksi PKS dan sebagainya.

Bupati Kudus Musthofa mengatakan, penyusunan kesembilan ranperda tersebut bertujuan upaya pembenahan dan  pembaharuan produk hukum daerah. Pembenahan yang dimaksud adalah dengan membuat perda baru yang sebelumnya belum ada, sedangkan pembaharuan adalah menyesuaikan perda yang sudah ada sesuai dengan amanat dan UU yang berlaku.

“Melalui pembenahan dan  pembaharuan produk hukum yang dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan, diharapkan tidak ada produk hukum daerah yang bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi seperti UU. Selaim itu, tidak ada produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan dinamika di Kudus,” ungkap dia.

Editor : Akrom Hazami

Pemakaian Nama GOR Bung Karno Kudus Dianggap Mengecilkan Sang Proklamator

Anggota DPRD Kudus Setia Budi Wibowo. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Anggota DPRD Kudus Setia Budi Wibowo. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Penggunaan nama Bung Karno di GOR Kudus, dianggap tidak pas. Sebab untuk sekelas Bung Karno, GOR Kudus terlalu kecil. Sehingga hanya dianggap mengecilkan saja. Seperti halnya dikatakan anggota DPRD Kudus Setia Budi Wibowo. Menurut dia, nama Bung Karno tidaklah sepantasnya sebagai nama GOR sekelas daerah. Lain halnya jika nama digunakan untuk hal yang sangat besar, itu bagus

“Ini kan juga hanya GOR, jadi nama itu tidaklah sesuai dan hanya membuat kecil nama Bung Karno,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Selain itu, di Kudus juga banyak pahlawan serta nama yang bisa dipakai, sehingga akan pas jika nama yang diangkat adalah asal lokal. Sebab dengan demikian maka akan mengangkat pahlawan lokal. “Sebenarnya kalau nama Kudus saja sudah cukup, jadi nama GOR Kudus sudah bagus. Tanpa adanya Bung Karno,” ujarnya.

Dia mengaku belum melihat secara langsung tentang perubahan nama pada GOR. Hal itu karena pihak dewan juga belum ada ajakan rembukan untuk perubahan nama di GOR tersebut. Pergantian nama GOR Kudus, sudah menjandi perbincangan banyak kalangan. Seperti halnya masyarakat biasa yang banyak mempertanyakan mengapa mengambil nama GOR Bung Karno Kudus.

Seperti Andi, warga Mejobo. Dia sebenarnya senang dengan nama yang dipakai. Namun dia masih menyayangkan nama tersebut karena menggeser nama tokoh di Kudus. Padahal, menurut dia Kudus juga banyak tokoh yang bisa diangkat. “Sebenarnya Kudus ada Sunan Kudus, atau Sunan Muria. Itu juga bisa dipakai seharusnya. Atau kalau tidak ya nama lainnya yang juga berjasa buat Kudus,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo menjelaskan, nama Bung Karno diambil bukanlah tanpa dasar. Dia menginginkan bahwa semangat sang proklamator mampu menukar kepada jiwa atlet Kudus dan mampu bersaing di kelas internasional.

“Nama tersebut adalah nama yang bagus, apalagi nama itu merupakan presiden pertama. Jadi jasanya sangat banyak dan patut dicontoh. Untuk itulah diberikan nama GOR Bung Karno Kudus,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Tak Juga Dialiri Listrik, Warga Relokasi Mandiri Menawan Kudus Wadul Dewan

menaswan

Perwakilan warga Menawan saat mendatangi kantor DPRD Kudus untuk mempertanyakan soal belum adanya aliran listrik di wilayah tempat mereka tinggal. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah warga Desa Menawan, Kecamatan Gebog mendatangi kantor DPRD Kudus, Rabu (23/11/2016). Mereka datang untuk mempertanyakan daerah relokasi yang tidak kunjung dialiri listrik.

Ketua DPRD Masan mengatakan, pihaknya akan mengupayakan keinginan warga. Namun untuk lebih pasti pihaknya harus tahu dasar dan aturan yang dapat dipergunakan. Karenanya, keinginan warga akan ditampung terlebih dahulu. “Kita lihat dulu aturannya, apakah masuk hibah atau boleh langsung diberikan. Jika aturan memperbolehkan maka itu tidak jadi masalah,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, keinginan warga adalah mendapatkan saluran listrik. Selain itu juga, warga juga menginginkan adanya saluran air yang sampai pada daerah relokasi mandiri tersebut. “Untuk itulah kami meminta bantuan dari dinas yang terkait. Kami minta mereka mempelajari tentang aturan itu. Jika bisa, maka di perubahan dapat diusulkan. Sebab untuk sekarang proses pembahasan APBD Murni sudah berlangsung dan mau diparipurnakan,” ujarnya.

Sementara, Tulus S, Kasi Energi pada Dinas Bina Marga, Pengairan, dan ESDM Kudus mengatakan kalau pihaknya akan mengusulkan Rp 100 juta untuk hal tersebut. Jumlah dana itu diprediksi mampu digunakan untuk kebutuhan listrik di daerah Menawan itu. “Kami menyediakan 50 KK yang akan dialiri listrik. Daya listrik kami upayakan 900 karena masyarakat kurang mampu. Namun jika tidak bisa maka 1300 tak masalah,” ujarnya.

Sodik (52) satu dari warga yang datang ke dewan mengatakan, kalau jumlah warga ada 42 KK. Jumlah itu bisa bertambah lantaran sekarang masih ada yang mau membangun. “Selama ini listrik ambil dari tetangga, namun daya yang sekarang sudah hampir maksimal sehingga nyaris tidak kuat untuk diambil listriknya,” jelasnya.

Selain itu, juga kendala dengan airnya. Diakui saat musim hujan pasokan air cukup karena banyak air hujan,namun saat kemarau warga terpaksa ambil air dari tetangga mereka.

Editor : Akrom Hazami

DPRD Kudus Kritisi Soal Antisipasi Banjir

Salah satu sudut di Kabupaten Kudus yang terendam banjir, beberapa hari lalu. (MuriaNewsCom)

Salah satu sudut di Kabupaten Kudus yang terendam banjir, beberapa hari lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota DPRD Kudus yang juga Sekretaris Komisi B Aris Suliyono mengatakan, pemkab tidak bisa berbuat terlalu banyak untuk antisipasi banjir di sejumlah titik. Sebab, kawasan yang banyak potensi banjir, menjadi wewenang dari Pengelolaan sumber daya air (PSDA) provinsi.

Satu dari lokasi yang mengancam adanya potensi banjir menimpa tanggul kanan Sungai Gelis Dukuh Goleng, Desa Pasuruan Lor, Kecamatan Jati. Tanggul di sana bocor karena digerogoti tikus. Akibatnya mengancam ribuan permukiman dan  sawah.

“Hal semacam ini sudah dapat dideteksi semenjak jauh hari. Jadi harusnya dapat diatasi sejak awal supaya hal semacam ini tidak terjadi,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Penanganan dini juga diharapkan tidak hanya dilakukan untuk satu titik saja. Sebab di Kudus banyak tanggul yang berpotensi menjadi limpasan air, sehingga harapannya untuk pembenahan juga dilakukan secara rutin dan teratur.

Selain itu, dia juga meminta SKPD terkait dapat lebih merutinkan komunikasi dengan PSDA. Dengan demikian maka akan timbul kerja sama yang baik antara Pemkab Kudus dengan PSDA selaku instansi yang menanganinya.

“Kewenangan ada di mereka, bukan di kami dan Pemkab Kudus. Jadi bisanya hanya melakukan komunikasi dan membantu saja,” ujarnya.

Lain halnya jika itu kewenangan pemkab, lanjutnya. Pemkab akan mampu mengalokasikan dana untuk penanganan tanggul serta lokasi lainnya yang berpotensi meresahkan masyarakat.

Dia mencontohkan, jika dianggarkan maka dikhawatirkan akan ada sejumlah pihak yang protes. Selain itu juga tanahnya adalah kewenangan PSDA. Hanya jika diperbolehkan maka pembangunan akan diprioritaskan.

“Buktinya untuk Jalan dan juga jembatan juga sudah bagus. Karena dalam aturan memang diperbolehkan demikian,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

SMP 1 Kudus  Akan Bangun Gedung Tiga Lantai

smp-1-kudus

Warga berakvitas di depan gedung SMP 1 Kudus. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu SMP unggulan di Kudus yakni SMP 1 Kudus,  bakal mendirikan bangunan lantai III, tahun depan. Rencananya, akan ada beberapa ruang kelas tambahan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kudus Masan, 1Jumat (11/11/2016).  Bangunan tiga lantai berada di paling timur sekolah.

“Bangunannya sudah ada, jadi tinggal menambahi satu lantai di tiga kelas. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, mengenai anggaran yang dibutuhkan, saat ini masih menunggu. Namun perkiraan yang dibutuhkan mencapai Rp 1,5 miliar. Hanya dia juga  butuh pihak konsultan juga didatangkan ke lokasi guna melihat kondisi sekolah secara langsung.

Dia menambahkan, bangunan nantinya akan sangat dibutuhkan sekolah. Melihat jumlah siswa yang banyak dan menjadi rujukan maka bantuan dinilai sangat pas.

“Pendidikan di Kudus harus semakin maju, untuk itulah kami peduli dengan dunia pendidikan dan memperbanyak fasilitas untuk pengembangan potensi,” ujarnya.

Sementara, Ali Zamroni, Waka Kurikulum SMP 1 Kudus mengatakan kalau bangunan kelas sebenarnya sudah sangat mumpuni. Hanya, untuk kebutuhan laboratorium yang masih belum. Sehingga, bangunan baru nantinya akan dimanfaarkan untuk laboratorium.

“Untuk kelas nya sudah cukup. Tinggal laboratorium. Rencana tiga ruangan nanti sebagai laboratorium komputer, laboratorium IPS dan juga laboratorium MTK,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Paripurna DPRD Bahas Target Pendapatan Daerah Kudus Rp 17 Miliar

Bupati Kudus Musthofa usai melakukan paripurna di kantor DPRD Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bupati Kudus Musthofa usai melakukan paripurna di kantor DPRD Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Kudus, kembali menggelar Paripurna di gedung DPRD di ruang Paripurna kantor DPRD setempat, Kamis (10/11/2016). Adapun rapat Paripurna masa persidangan ketiga dengan judul jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang APBD tahun anggaran 2017. Paripurna langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kudus Masan.

Bupati Kudus Musthofa menjelaskan, kalau target pendapatan daerah mencapai Rp 17, 129 miliar. Jumlah tersebut terbagi dalam tiga hal, yakni retribusinya jasa umum, retribusinya jasa dan juga retribusinya perizinan tertentu. “Untuk retribusi jasa umum sejumlah Rp 6,555 miliar, retribusi jasa dan usaha sebesar Rp 7,538 miliar dan retribusi perizinan tertentu Rp 3,035 miliar,” katanya saat Paripurna.
Bupati menyampaikan hal tersebut lantaran banyak fraksi yang mempertanyakan tentang hal tersebut. Di antaranya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga menyampaikan dalam Paripurna sebelumnya dalam agenda penyampaian tanggapan fraksi-fraksi.

Sementara, dalam laporan Bupati menjelaskan target persentase retribusi IMB sejumlah Rp 2,435 miliar. Untuk mengejar target tersebut, bebebepa langkah sudah dilakukan. Di antaranya melakukan intensif serta ekstensif sumber pendapatan daerah. Kedua yakni dengan meninjau kembali tentang hal yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Gerindra, atas masukannya mengenai pembagunan infrastruktur yang dapat dilakukan pada tahun anggaran. “Kami juga sepakat dengan ajakan Fraksi PDIP agar pembahasan RAPBD menuju pada pembahasan yang sama, yakni untuk kesejahteraan masyarakat Kudus dengan berpedoman undang-undang yang berlaku,” imbuhnya.

Masan menyampaikan pihaknya akan menyelesaikan APBD 2017 dengan cepat dan benar. Sebab pembangunan dapat dilakukan dengan cepat tentunya dengan proses yang pas juga. “Kalau bisa mulai Januari Sudah mulai pengerjaan kegiatan. Jadi tidak berlarut larut dan Kudus dapat lebih baik,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami