Fantastis, Anggota DPRD Kudus Bakal Bawa Pulang Gaji Rp 33,9 Juta per Bulan

Ketua DPRD Kudus Masan bersama wakil pimpinan dewan disaksikan Bupati Kudus H Musthofa saat menandatangi hasil rapat paripurna, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus akan mendapatkan gaji yang fantastis mulai September, bulan depan. Tak tanggung-tanggung, dengan kenaikan tersebut, gaji anggota dewan diperkirakan akan tembus di atas Rp 33,9 juta tiap bulannya.

Kenaikan tersebut diatur Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus, serta  mengacu pada menyesuaikan aturan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kudus Sudjadmiko Muhardi mengatakan, Paripurna DPRD Kudus yang mengatur tentang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus, sudah diparipurnakan awal Agustus lalu. Sehingga, mulai bulan depan, yakni September 2017 ini siap naik.

“Dalam PP  18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi kalau aturan berlaku  setelah ditetapkan perda. Jadi, jika perda ditetapkan Agustus, maka gaji anggota dewan akan naik setelahnya di September 2017,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurut dia, pemberian kenaikan gaji baru akan dicairkan setelah pembahasan perubahan. Sehingga, jika hingga September 2017 belum rampung, maka pemberiannya akan dirapel pada bulan berikutnya.

Mengenai prosesnya kini sedang berada di Pemkab Kudus dan masih dalam tahapan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup). Nantinya, Perbup tersebut yang menjadi dasar untuk kenaikan gaji para wakil rakyat.

Hanya saja, berdasarkan amanah PP Nomor 18 Tahun 2017 perhitungan gaji terbagi dalam beberapa kelompok. Untuk kelompok anggota dewan yang tidak menjabat sebesar Rp 33,94 jutaan, anggota menjabat sekretaris dan alat kelengkapan Rp 33,97 jutaan, anggota dewan menjabat wakil ketua dan ketua alat kelengkapan Rp Rp 34 jutaan, Wakil Ketua DPRD Kudus Rp 37 jutaan dan Ketua DPRD Kudus Rp 45 jutaan.

“Angka tersebut masih asumsi, jadi masih menunggu kemampuan daerah berapa. Serta menunggu Perbup tentang hal itu,” jelas dia.

Editor: Supriyadi

DPRD Kudus Minta Disdikpora Keluarkan Larangan Bawa Gadget bagi Siswa Sekolah

Ketua Komisi D DPRD Kudus Setia Budi Wibowo.(Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi D DPRD Kudus meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serius menyikapi dugaan kasus kekerasan yang menimpa AL (8) siswa salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kudus, baru-baru ini.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan Disdikpora yaitu menjauhkan pengaruh ponsel pintar (gadget) dari anak, setidaknya di lingkungan sekolah. Ketua Komisi D DPRD Kudus Setia Budi Wibowo mengatakan, sudah banyak penelitian yang menyebutkan dampak negatif penggunaan gadget tanpa kontrol pada anak-anak.

“Komisi D meminta Disdikpora melarang anak sekolah dasar membawa ponsel pintar di sekolah. Sebab tak jarang akses internet pada ponsel pintar disalahgunakan anak untuk mengakses konten yang tidak sesuai dengan umurnya,” katanya.

Tanpa bimbingan orang tua, anak-anak bisa saja leluasa mengakses konten dewasa yang berisi adegan kekerasan maupun seksual. Bowo, panggilan Setia Budi Wibowo menambahkan, jika anak-anak terus terpapar tayangan seperti itu, dikhawatirkan mereka pun meniru dalam pergaulan nyata teman sekolahnya.

Terlebih anak-anak kerap masih sulit membedakan mana konten yang baik dan buruk bagi mereka. Wakil rakyat asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, guru maupun kepala sekolah juga diminta tak hanya memikirkan bagaimana meningkatkan kecerdasan akademik anak saja.

Pasalnya, tujuan utama pendidikan adalah membentuk karakter anak. “Pendidikan tidak boleh hanya fokus bagaimana membentuk anak agar pintar saja. Namun karakter dan kepribadian anak juga perlu ditumbuhkan,” katanya.

Kepala Disdikpora Joko Susilo mersepons positif usulan Komisi D tersebut. Pihaknya akan segera mengkoordinasikannya dengan guru maupun kepala sekolah di Kabupaten Kudus. “Anak-anak sekolah dasar memang sebaiknya tidak diberi kebebasan menggunakan ponsel pintar. Apalagi guru tak mungkin mengawasi seluruh murid-muridnya selama jam sekolah berlangsung,” katanya. (NAP)

 

Editor : Akrom Hazami

Ganggu Aliran Air, Komisi C DPRD Kudus Sidak Proyek Lampu PJU Desa Rahtawu

Sekretaris Komisi C Ahmad Fatkhul Azis.(Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi C DPRD Kudus menyayangkan pemasangan proyek lampu penerangan jalan umum di jalan menuju desa wisata Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Pasalnya, sejumlah fondasi lampu didirikan di selokan air di pinggir jalan.

Sekretaris Komisi C Ahmad Fatkhul Azis mengatakan, pemasangan fondasi tiang lampu di selokan tentunya bisa mengganggu aliran air. Jika aliran air tertutup beton fondasi lampu, lanjut Azis, maka air hujan bisa meluber ke jalan.

“Imbasnya jalan bisa cepat rusak dan mengganggu pengendara yang melintas,” katanya saat menggelar sidak pemasangan lampu PJU di Desa Rahtawu, Selasa (1/7/2017).

Atas temuan itu, Komisi C meminta dinas terkait segera memerintahkan pelaksana proyek untuk mencari alternatif tempat lain. Selain dipasang di selokan air, Komisi C juga meminta tiang lampu tidak dipasang terlalu mepet di badan jalan.

Pasalnya jika nanti ada proyek pelebaran jalan, maka keberadaan lampu bisa mengganggu dan harus dipindah terlebih dahulu. “Yang terpenting setelah proyek rampung, pemeliharaan lampu harus diperhatikan. Jangan sampai ada lampu PJU yang padam atau rusak tidak segera diperbaiki,” katanya.

Proyek pemasangan lampu PJU menuju Desa Rahtawu menelan anggaran mencapai Rp 500 juta. Jalur yang selama ini gelap gulita pada malam hari tersebut akan dipasangi sebanyak 34 titik lampu PJU.

Selain menggelar sidak ke Rahtawu, Komisi C kemarin juga meninjau proyek Terminal Wisata Bakalan Krapyak dan pembangunan talut di Kelurahan Wergu Kulon, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Kedua proyek tersebut, lanjut Azis, sejauh ini cukup bagus.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus Rasiyono mengatakan, segera menindaklanjuti temuan Komisi C tersebut. Proyek itu ditargetkan rampung akhir Agustus tersebut. (NAP)

 

Editor : Akrom Hazami

DPRD Kudus Minta Eksploitasi Air Muria Ditertibkan

Demo penolakan eksploitasi air gunung Muria. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus mendesak eksekutor segera menertibkan eksploitasi air permukaan di wilayah pegunungan Muria. Sekretaris Komisi B Aris Suliyono mengatakan, pengambilan air yang tak terkendali selama bertahun-tahun sudah memicu banyak keluhan masyarakat.

Pemkab perlu tegas menerbitkan regulasi serta melakukan penindakan atas semakin maraknya eksploitasi air permukaan di wilayah pegunungan Muria. “Jangan sampai kondisi ini dibiarkan berlarut-larut. Urusan penyediaan air minum sudah diurusi oleh PDAM,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Kudus akan membentuk tim terpadu untuk melakukan penertiban eksploitasi air pegunungan Muria yang saat ini sangat marak terjadi di wilayah Kudus. Tim Penertiban  tersebut akan melibatkan BBWS Pemali Juana, Satpol PP Kudus dan Provinsi Jateng, Perum Perhutani, Dishub Kudus dan Polres Kudus. 

Pembentukan tim terpadu itu disepakati dalam rapat koordinasi penanggulangan eksploitasi air pegunungan Muria yang digelar Pemkab Kudus bersama stakeholder terkait, di gedung setda Kudus.

Rekomendasi

Asisten III Setda Kudus Masud, mengakui kalau saat ini semua usaha eksploitasi air Muria tidak dilengkapi izin. “Sebelumnya terdapat tiga pengusaha air pegunungan yang memiliki izin, namun tidak diperpanjang setelah masa berlakunya habis,” katanya.

Jika ada pengusaha yang memperpanjang izin, maka harus mengurusnya ke Kementerian PUPR. Karena itu jika ada pengusaha yang melanggar, pihak Kementerian PUPR lah yang paling berwenang melakukan penertiban.

Mereka yang mengajukan izin pun harus mengantongi rekomendasi dari BBWS Pemali Juana. Untuk lokasi yang berada di kawasan hutan harus mendapatkan rekomendasi dari Perum Perhutani KPH Pati.

“Karena BBWS Pemali Juana merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian PU, maka penertibannya akan melibatkan instansi tersebut karena kebetulan terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),” katanya.

Perwakilan BBWS Mujari membenarkan jika hanya ada tiga pengusaha air Pegunungan Muria yang berizin. Namun izinnya kini tak diperpanjang. Sementara itu, sebanyak 15 pengusaha lainnya sama sekali tidak memiliki izin alias ilegal. (NAP)

Editor : Supriyadi

Bisa Jadi Tumpuan PAD, DPRD Soroti Pengembangan Pariwisata di Kudus

.

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus meminta Pemkab Kudus segera merampungkan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (Ripparda).

Sekretaris Komisi B DPRD Kudus Aris Suliyono mengatakan, sektor pariwisata daerah bisa menjadi tumpuan pendapatan asli daerah (PAD) jika dikelola dengan baik. Menurutnya, Ripparda sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam pengembangan sektor pariwisata.

Dalam Ripparda itu diatur strategi pembangunan pariwisata yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata. Pengelolaan pariwisata lebih tertata. “Komisi B mendesak Pemkab Kudus segera merampungkan penyusunan raperda karena ini juga menjadi amanat UU Nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan,” katanya.

Sekda Kudus Noor Yasin pada rapat paripurna di gedung DPRD Kudus beberapa waktu lalu mengatakan jika Raperda Ripparda masih dalam tahap proses penyusunan. “Masih dalam penyusunan dan dikonsultasikan ke pemerintah atasan,” jelas dia.

Sementara itu, penerimaan retribusi pariwisata hingga semester pertama 2017 telah mencapai 52, 12 persen. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus Sri Wahjuningsih mengatakan, penerimaan retribusi pariwisata hingga Juni lalu mencapai Rp 1,3 miliar.

Target retribusi pariwisata tahun ini ditetapkan sebesar Rp 2,51 miliar. Masing-masing pengelola objek wisata telah memiliki strategi tersendiri untuk mencapai target penerimaan retribusi.

Sisa waktu sekitar lima bulan mendatang akan dimaksimalkan untuk mencapai target. Apalagi objek wisata milik Pemkab Kudus memiliki fasilitas andalan untuk menarik minat pengunjung. “Kami optimistis target retribusi pariwisata tercapai. Retribusi tersebut diperoleh dari pemakaian kekayaan daerah, parkir wisata, penginapan, serta rekreasi dan olahraga,” ucapnya

Pemasukan retribusi terbesar antara lain diterima dari tempat rekreasi Taman Ria Colo, Museum Kretek, Taman Krida serta objek Wisata Colo. Dari sejumlah objek wisata tersebut, pemasukan terbesar diperoleh dari objek wisata Colo mencapai Rp 689,17 juta dari target setahun sebesar Rp 1,23 miliar. (NAP)

Editor : Supriyadi

DPRD Kudus Gelar Bimtek Optimalisasi Fungsi Pengawasan

Bimtek Anggota DPRD Kudus. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan pemberdayaan peran dan fungsinya, akhir pekan lalu.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, bimtek itu penting untuk meningkatkan kemampuan wakil rakyat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Disebutkan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD menjadi fokus utama legislatif. Diharapkan anggaran daerah yang telah disetujui membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

”Dengan mengikuti bimtek ini, diharapkan setiap pimpinan dan anggota DPRD Kudus semakin optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pembangunan daerah, utamanya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas APBD,” katanya.

Workshop yang digelar selama tiga hari (9-11/6/2017) di Hotal Atria Magelang itu menghadirkan sejumlah narasumber baik dari Kemendagri, Pemrpov Jateng, maupun akademisi. Hadir sebagai narasumber Moh Umar F Wijaya dari Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kemendagri, Inspektur Provinsi Jawa Tengah Kunto Nugroho Hari P, dan dua akademisi Harsoyo dan Budi Harsono.

Dalam paparannya, Moh Umar F Wijaya mengatakan, legislatif perlu menerapkan strategi yang tepat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan APBD. Menurut dia, strategi pengawasan harus bersifat holistik, dimulai dari agenda seting hingga implementasi.

”Mencegah terjadinya penyimpangan lebih baik daripada menemukan kesalahan. Pengawasan yang dilakukan legislatif juga harus bersifat partisipatoris, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Fungsi pengawasan sangat penting untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah sesuai ketentuan yang berlaku. “Melalui fungsi pengawasan ini lah, legislatif memberikan arahan kepada penyelenggaraaan pemerintahan daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya,” tegasnya.

Dia menambahkan, DPRD juga harus terus mendorong agar belanja daerah yang prosesntasenya telah ditetapkan sesuai amanat perundang-undangan, telah dijalankan.

Ia mencontohkan, belanja fungsi pendidikan ditetapkan sebesar 20 persen dari total belanja daerah, belanja urusan kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja di luar gaji, serta alokasi dana desa (ADD) sebesar 10 persen dari dana perimbangan.

Editor: Supriyadi

Dana Desa Naik Drastis, Begini Pesan Pimpinan DPRD Kudus

Ilwani, Wakil Ketua DPRD Kudus. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Tahun 2017 ini, Dana Desa yang dikucurkan pemerintah kepada setiap desa mengalami peningkatan yang cukup drastis. Kondisi ini menurut Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani, harus disikapi dengan baik oleh kepala desa dan para perangkatnya.

Ia meminta Dana Desa tersebut bisa bermanfaat untuk semua sektor. Termasuk berimbas pada perbaikan kondisi bangunan dan kesejahteraan guru madrasah diniyah takmiliyah (MDT).

Menurut dia, masalah bangunan dan kesejahteraan guru MDT sangat banyak tersebar di desa-desa, sehingga jika dipasrahkan pada pemkab saja, maka pemda akan mengalami kesulitan. Pihak desa harus pintar memanfaatkan peningkatan Dana Desa untuk perbaikan masalah ini.

Anggaran yang ditransfer ke 123 desa di Kabupaten Kudus tahun ini mencapai Rp 219,89 miliar.  Rinciannya, Dana Desa dari pemerintah pusat sebesar sebesar Rp 103,69 miliar, ADD (APBD Kudus) sebesar Rp 106,02 miliar, dana bagi hasil pajak daerah sebesar Rp 8,24 miliar dan dana bagi hasil retribusi sebesar Rp 1,95 miliar.

Ilwani mengakui, Kudus sudah memiliki Perda yang mengatur tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Hanya saja, perda tersebut belum berjalan efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di MDT.

“Solusi termudahnya, Pemdes harus mau mengalokasikan anggaran untuk perbaikan gedung madrasah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru MDT,” kata Ilwani, di sela-sela kunjungan Komisi I dan II DPRD Kabupaten Magelang, Selasa (18/4/2017) lalu.

Selain dari Dana Desa, menurut dia, ada sumber lain yang bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru. Yakni hasil lelang banda desa. ”Sementara untuk urusan perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, bisa saja menggunakan anggaran dari transfer pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya.

Ilwani mengatakan, hasil lelang banda desa yang dikelola desa-desa di Kabupaten Kudus cukup besar. Rata-rata nilainya mencapai Rp 400 juta. Anggaran sebesar itu dinilainya sudah memadai jika dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas MDT.

“Apalagi manfaat MDT di desa sangat besar. Jika Pemdes tidak mau turun tangan dan hanya berharap kucuran anggaran dari Pemerintah Daerah, jelas akan sangat sulit mengingat keterbatasan anggaran daerah. Paling realistis ya menggunakan anggaran di desa,” paparnya.

Ia juga menyarankan, agar program atau kegiatan oleh pemdes selalu berorientasi pada kegiatan fisik saja. Namun juga menyasar kualitas MDT naik dengan anggaran yang dikelola desa. (nap)

Editor : Ali Muntoha

Biar Benda Purbakala Tak Terbengkalai, Komisi B DPRD Kudus Minta Pemkab Susun Rippda

Sejumlah fosil binatang purba dipajang di Museum Patiayam, Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Banyak pihak mengeluhkan kendala yang dihadapi dalam upaya pelestarian benda purbakala di Kabupaten Kudus. Hal ini dikarenakan, Kudus belum mempunyai sumberdaya manusia (SDM) profesional di bidang arkeologi, serta tak adanya anggaran untuk membeli benda cagar budaya yang dikuasai pribadi.

Salah satu andalan purbakala di wilayah Kudus adalah situs Patiayam. Namun karena tak adanya tenaga tenaga arkeolog, sehingga proses penelitian maupun konservasi harus bergantung dengan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba (BPSMP) Sangiran.

Ketua Komisi B DPRD Kudus, Muhtamat menyebut, berbagai permasalahan tentang pengembangan pariwisata dan benda purbakala, bisa diminimalisasi jika pemerintah setempat mempunyai Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda). Di dalam rippda itu seharusnya juga mencakup tentang penganggaran dan upayta pengembangan situs Patiayam.

Muhtamat mengaku sudah sangat sering mengingatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten untuk segera menyusun rippda tersebut. ”Kami terus mendorong Pemkab Kudus agar segera memiliki Rippda, agar dukungan penganggaran juga bisa lebih terarah,’’ katanya Jumat (14/4/2017).

Muhtamat mendorong upaya pelestarian benda bersejarah ataupun purbakala terus dioptimalkan. Masalah tenaga arkeolog bisa diatasi dengan merekrut tenaga dengan keahlian khusus tersebut.

Selain itu dengan adanya rippda juga bisa dipetakan benda cagar budaya mana saja yang perlu diselamatkan, dengan menyiapkan penganggaran.

Sementara itu, Kasi Sejarah dan Peninggalan Purbakala Disbudpar Kudus, Sutiyono mengakui banyak kendala yang ditemui dalam upaya pelestarian benda-benda purbakala. Salah satunya masalah tenaga arkeolog, yang harus bergantung dengan BPSMP Sangiran.

”Karena belum memiliki arkeolog, kami bergantung pada tenaga arkeolog BPSMP Sangiran. Saat ini pun ada 12 orang dari BPSMP Sangiran yang melakukan penelitian di situs Patiayam,” ujarnya.

Di areal situs Patiayam seluas 2.000 hektare lebih, banyak fosil yang sering ditemukan masyarakat di situs Patiayam. Hanya saja untuk tahap konservasi, harus menunggu tim arkeolog dari Sangiran.

”Pemkab Kudus sudah menata Museum Patiayam yang kini sudah jadi dua lantai. Lantai atas akan dijadikan bengkel untuk penelitian, identifikasi, hingga konservasi fosil temuan’’ terangnya.

Masalah lain yang cukup membuat pihaknya pusing adalah, menyusutnya jumlah bangunan cagar budaya, berupa rumah adat ataupun rumah bersejarah. Pasalnya, bangunan itu tercatat sebagai aset pribadi warga. Risiko penjualan atas aset tersebut sangat memungkinkan.

Pihaknya pernah mengusulkan anggaran untuk pembelian bangunan bersejarah, namun sejauh ini belum ada dukungan dari pengambil kebijakan penganggaran.

”Di Kudus tercatat ada 98 bangunan cagar budaya yang telah terdaftar di BPCB Jawa Tengah. Hanya kami belum menginventarisasi kembali karena keterbatasan tenaga dan dukungan anggaran,’’ pungkasnya. (nap)

Editor : Ali Muntoha

Kudus Sangat Rawan, Perda Penanggulangan Bencana Mendesak

Warga bahu bergotong royong memotong pohon yang menimpa rumah warga setelah diterjang bencana angin putting beliung. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mendorong pemerintah setempat untuk segera merampungkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Bencana. Ranperda ini merupakan usulan pihak eksekutif dan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017.

Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron mengatakan, pihaknya sangat mendukung rencana pembentukan perda yang mengatur tentang penanggulangan bencana tersebut. Apalagi di Kudus, kerawanan bencana cukup tinggi.

“Melihat potensi bencana di Kabupaten Kudus seperti banjir dan angin kencang, memang sudah saatnya Kabupaten Kudus memiliki Perda tentang Penanggulangan Bencana,” katanya.

Pernyataan ini disampaikannya di sela-sela menyalurkan bantuan 2.000 genting untuk korban bencana angin putting beliung di Balai Desa Hongosoco, Kecamatan Jekulo, Kudus, Selasa (7/3/2017).

Saat ini pula menurut dia, ratusan korban angin puting beliung hingga masih kesulitan mengakses bantuan. Warga hanya mengandalkan bantuan dari pihak ketiga, seperti kelompok masyarakat maupun instansi dan perusahaan.

“Padahal kebutuhannya sangat mendesak. Kami di Komisi D pun akan mengupayakan bantuan yang dibutuhkan masyarakat seperti semen, batu bata, hingga genting kerpus,” ujarnya.

Dengan banyaknya kerawanan bencana di daerah ini, Mukhasiron menganggap perlunya standar khusus atau standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan bencana. Oleh karenanya perda yang mengatur masalah ini sangat mendesak.

Politisi PKB itu beraharap, pihak eksekutif segera merampungkan draft rancangan perda tersebut, sehingga bisa segera dibahas di tingkat pansus DPRD. Dengan percepatan penggodokan aturan hukum ini, diharapkan tahun ini juga ranperda itu bisa segera disahkan menjadi perda.

 “Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD saja, namun SKPD dan instansi terakit, serta peran penting masyarakat. Dengan adanya SOP yang diatur dalam perda, maka kerja penanggulangan bencana lebih spesifik dan terstruktur.

Kepala Desa Honggosoco Baidowi mengatakan, untuk memperbaiki kerusakan sebanyak 85 rumah milik warganya, dibutuhkan sebanyak 20 ribu-an genting. Hingga kini sudah tersalurkan sebanyak 11 ribu genting, sehingga masih kekurangan sebanyak 9 ribu genting.

“Ada tiga rumah yang roboh dan mendesak segera diperbaiki. Namun sejauh ini warga hanya bisa bergotong royong membersihkan puing. Sementara bahan bangunan menunggu bantuan pihak lain,” pungkasnya. (nap)

Editor : Ali Muntoha

Direksi RSUD Kudus Dituding “Menyembunyikan” Data Remunerasi, Dewan Ancam Bentuk Pansus

Kalangan DPRD Kudus melakukan sidak ke RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, untuk memeriksa secara langsung pelayanan di rumah sakit tersebut. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Jajaran direksi RSUD dr Loekmono Hadi dituding tak transparan soal data remunerasi yang diterima jajaran direksi hingga karyawan. Kondisi ini membuat kalangan dewan berang, dan mengancam menggulirkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki masalah ini, termasuk membahas tentang pelayanan rumah sakit tersebut.

Pasalnya, direksi RSUD milik Pemkab Kudus itu dinilai telah menutup-nutupi saat dewan meminta beberapa data, termasuk mengenai data pendapatan direksi dan karyawan. Bahkan ketika Ketua DPRD Kudus Masan, Ketua Komisi B Muhtamat, dan Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron menggelar sidak ke RSUD tersebut, mereka tak mendapatkan data yang memuaskan.

“Pansus terkait layanan RSU Kudus layak digulirkan karena direksi RSU menutup-nutupi informasi yang kami butuhkan,” kata Mukhasiron, Minggu (5/3/2017).

DPRD Kudus kini tengah menyoroti banyaknya kritikan terkait buruknya pelayanan di RSU Kudus, terutama terhadap pasien program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan “setengah hati” itu, menurut Mukhasiron, diduga terkait kurang adilnya pembagian renumerasi untuk jajaran direksi hingga staf terbawah.

“Dari informasi yang kami terima, renumerasi atau tambahan penghasilan direktur RSU mencapai Rp 40 juta, ditambah lain-lainnya, take home pay direktur mencapai Rp 70 juta per bulan. Sementara renumerasi untuk perawat dan tenaga medis lainnya di tingkat pelayanan terjadi kesenjangan,” ujarnya.

Ia menyebut, data pendapatan direksi dan karyawan RSUD bukanlah data yang harus dikecualikan (dirahasikan), sehingga pihaknya mengaku kecewa karena manajemen RSUD Kudus seolah menutup-nutupi data tersebut.

“Seharusnya besaran gaji dan tunjangan pejabat publik tidak perlu ditutup-tutupi. Namun di RSU kami tidak melihat adanya keterbukaan informasi publik terkait hal ini. Alasan ini lah yang salah satunya mendorong kami mendesak pimpinan untuk menggulirkan pansus,” terangnya.

Melihat berbagai masalah yang kritikan dari masyarakat, Anggota Komisi D DPRD Kudus Joko Siswanto menilai perlu adanya penyegaran di jajaran direksi dan manajemen RSUD dr Loekmono Hadi.

“Seharusnya tidak ada lagi diskriminasi terhadap pasien, terutama kepada pasien BPJS Kesehatan. Apa perlu karyawan RSU di-rolling ke Puskesmas, agar juga sama-sama merasakan nasib sebagai karyawan dan tenaga medis di Puskesmas,” kata dia.

Apalagi menurut Joko, pendapatan karyawan di RSU jauh lebih baik ketimbang tenaga medis lain dan karyawan di Puskesmas.

Di sisi lain, Direkrut RSU dr Loekmonohadi dokter Abdul Azis Achyar membantah menutup-nutupi pembagian renumerasi. Azis mengatakan, data yang diminta anggota DPRD Kudus sudah disiapkan.

“Namun kami harus meminta izin ke pemilik RSU yaitu bupati Kudus. Hingga anggota DPRD tiba di RSU, izin dari bupati belum ada sehingga kami tak berani membuka data tersebut,” terangnya. (nap)

Azis mengklaim, pembagian renumerasi sebesar 30 persen dari pendapatan RSU sudah sangat proporsional. Pembagian renumerasi juga mengacu pada peraturan bupati (perbup).

Editor : Ali Muntoha

Komisi A Dapat Ilmu Jika Ingin Pilkada Kudus Aman, Maka Perlu Netralitas PNS

Anggota DPRD Kudus saat tengah melakukan kunjungan kerja. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Sebentar lagi, Kabupaten Kudus bakal melaksanakan gawe besar, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang akan berlangsung pada 2018 mendatang.

Guna memastikan pelaksanaan pilkada nantinya akan aman, Komisi A DPRD Kudus melakukan studi banding ke Kabupaten Batang. Pasalnya, daerah tersebut dianggap sukses melaksanakan pilkada.

”Kita kan, melihat Kabupaten Batang itu bisa melaksanakan pilkada dengan damai dan tanpa ekses. Ini yang kami apresiasi, sehingga kami perlu belajar ke Batang untuk mengetahui rahasianya,” papar Ketua Komisi A DPRD Kudus Mardijanto.

Komisi A sendiri, menurut Mardijanto, ingin sekali mendapatkan ilmu dari Kabupaten Batang, terkait pelaksanakan pilkada yang aman dan damai. Sehingga ke depan, yakni tahun 2018 mendatang, Pilkada Kudus juga bisa berjalan damai dan kondusif.

”Ini akan menjadi referensi kami, dalam pelaksanaan pilkada mendatang di Kudus. Sehingga juga bisa sukses melaksanakan pilkada dengan baik. Karena itu yang kami inginkan semua,” jelas Mardijanto.

Studi banding ini sendiri, sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Di Batang, rombongan ditemui Wakil Ketua DPRD Batang Nur Untung Slamet, Ketua Panwaskab Mizan Sya’roni, Kepala Kantor Kes Kesbangpol Batang Agung Wisnu Barata mewakili Plt Bupati Nasikhin, dan anggota KPU Batang Divisi Teknis Gunadi Fitriyanto.

Menurut Kepala Kantor Kesbangpol Batang Agung Wisnu Barata, keberhasilan Pilkada Batang karena adanya kerja sama semua elemen. Baik KPU, Panwas, Pemkab Batang, Desk Pilkada, kalangan intelejen, maupun berbagai elemen lain. ”Kuncinya, ketika terdapat permasalahan, diselesaikan melalui pertemuan bersama,” katanya.

Di samping itu, menurut Agung, netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga merupakan salah satu faktor penting, dalam kesuksesan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Batang. ”Hal itu juga menentukan sekali soal netralitas ASN,” tegasnya.

Sedangkan anggota KPU Divisi Teknis Gunadi Fitriyanto menjelaskan, semua tahapan Pilkada 2017 sudah dilalui. Tahapan pilkada dan pengelolaan anggaran menjadi faktor penting dalam kesuksesan hajat politik lima tahunan ini. (NAP)

Editor: Akrom Hazami

Pendaftaran Caleg Partai Nasdem Kudus Digelar Satu Bulan

MuriaNewsCom, Kudus – Keseriusan DPD Partai Nasdem Kabupaten Kudus menjaring bakal calon legislatif (Bacaleg) dalam Pilihan Legislatif (Pileg) 2019 ternyata tak main-main. Guna mendapatkan kader mumpuni, mereka bakal membuka pendaftaran hingga satu bulan ke depan.

”Kami akan menggelar pendaftaran satu bulan ke depan. Karena itu, siapapun boleh mendaftar menjadi caleg dari Partai Nasdem,” kata Ketua DPD Partai Nasdem, Akhwan di sela-sela launching pendaftaran caleg di kantor DPD Partai Nasdem setempat, Minggu (12/3/2017).

Tak Mau Kecolongan, Nasdem Kudus Buka Pendaftaran Calon Legislatif untuk Pileg 2019

Start lebih awal Partai Nasdem ini bukannya tanpa maksud. Menurut Akhwan, langkah ini ditempuh sebagai antisipasi ketentuan dalam RUU Pemilu yang isinya akan mewajibkan para caleg harus sudah menjadi anggota parpol minimal satu tahun.

”Dalam draf RUU Pemilu, salah satu poin penting yang dibahas adalah ketentuan seorang caleg harus sudah menjadi anggota parpol selama satu tahun,” katanya.

Dengan demikian, melalui pendaftaran yang dilakukan lebih awal, ketentuan tersebut akan terlampaui. Pasalnya, setelah seseorang mendaftar sebagai caleg, otomatis dia akan mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) Partai Nasdem.

Editor: Supriyadi

Tak Mau Kecolongan, Nasdem Kudus Buka Pendaftaran Calon Legislatif untuk Pileg 2019

Salah satu anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Kudus, Muhtamat menyerahkan berkas pendaftarannya sebagai caleg untuk pemilu 2019. (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Kudus – DPD Partai Nasdem Kabupaten Kudus sepertinya tak mau kecolongan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) yang digelar dua tahun mendatang. Buktinya, meski rentan waktu masih lama, mereka sudah membuka pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) 2019 mendatang.

Ketua DPD Partai Nasdem, Akhwan di sela-sela launching pendaftaran caleg di kantor DPD Partai Nasdem setempat, Minggu (12/3/2019) mengatakan, pendaftaran akan digelar selama satu bulan ke depan.

”Kami memang mengambil start lebih awal. Karena itu, siapapun boleh mendaftar menjadi caleg dari Partai Nasdem,” ujarnya.

Start lebih awal Partai Nasdem ini bukannya tanpa maksud. Menurut Akhwan, langkah ini ditempuh sebagai antisipasi ketentuan dalam RUU Pemilu yang isinya akan mewajibkan para caleg harus sudah menjadi anggota parpol minimal satu tahun.

”Dalam draf RUU Pemilu, salah satu poin penting yang dibahas adalah ketentuan seorang caleg harus sudah menjadi anggota parpol selama satu tahun,” katanya.

Dengan demikian, melalui pendaftaran yang dilakukan lebih awal, ketentuan tersebut akan terlampaui. Pasalnya, setelah seseorang mendaftar sebagai caleg, otomatis dia akan mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) Partai Nasdem.

Editor: Supriyadi

Pendapatan Direktur RSUD Kudus Rp 70 Juta, Begini Reaksi DPRD

Ketua DPRD Kudus Masan (baju merah) bersama sejumlah anggota dewan lain mengecek ke RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, Sabtu (4/3/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus, menyoroti pelayanan RSUD dr Loekmonohadi Kudus, yang dinilai tak sebanding dengan pendapatan yang diterima para pimpinan rumah sakit pelat merah itu. Bahkan dewan juga menduga ada kesenjangan pendapatan antara karyawan dan direksi, sehingga berbuntut pada pelayanan yang tak maksimal.

Ini terkait kasus dipulangkannya pasien korban kebakaran, Ramisih (53), warga Desa Lambangan, Kecamatan Undaan. Ramisih yang masuk ke RSU dengan luka bakar di sekujur tubuh 2 Februari, dipulangkan 14 Februari 2017 lalu. Padahal saat itu kondisi luka korban masih memprihatinkan.

Sorotan ini muncul dalam rapat koordinasi antara pimpinan DPRD Kudus dengan jajaran direksi RSU dr Loekmono Hadi Kudus, di Gedung DPRD Kudus, Jumat (3/3/2017) sore. Rakor itu dihadiri Ketua DPRD Kudus Masan dan sejumlah ketua komisi. Di antaranya Ketua Komisi A Mardijanto, Ketua Komisi B Muhtamat, dan Ketua Komisi D Mukhasiron.

Direktur RSU dr Loekmonohadi Kudus dokter Abdul Azis Achyar membawa sejumlah pimpinan rumah sakit pelat merah tersebut. Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kudus Joko Dwi Putranto.

Dalam kesempatan itu, Masan menyebut jika pendapatan direktur RSUD Kudus mencapai Rp 70 juta per bulan, termasuk renumerasi. Nilai itu menurutnya, jauh lebih tinggi dari pendapatan yang diterima sekretaris daerah (sekda). Oleh karenanya, pihaknya meminta data terkait pendapatan seluruh direksi, dokter, hingga tingkat karyawan.

“Kami meminta data yang valid terkait pendapatan, termasuk renumerasi, yang diterima seluruh karyawan mulai direktur hingga staf. Jangan sampai karena ada kesenjangan yang mencolok, kemudian berimbas pada pelayanan kepada pasien,” katanya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Loekmono Hadi enggan menyebut secara rinci pendapatan yang diterima masing-masing karyawan sesuai jenjang karir. Ia hanya menyebut besaran renumerasi yang diterimanya antara Rp 40 juta per bulan hingga Rp 42 per bulan.

Abdul Azis Achyar dalam kesempatan itu juga menegaskan jika penanganan pasien Ramisih sudah sesuai prosedur. “Pasien sudah mendapatkan edukasi untuk melakukan perawatan luka di rumah, dibandu tenaga kesehatan terdekat rumahnya,” katanya.

Namun penjelasan dari direktur RSUD itu tak membuat kalangan dewan puas. Ketua Komisi D Mukhasiron bahkan akan melakukan pengecakan langsung ke RSUD, pada keesokan harinya.

“Selain soal pendapatan yang diduga ada kesenjangan, kami ingin mengecek analisa kebutuhan karyawan dan jadwal dokter rawan jalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat,” pungkasnya. (nap)

Editor : Ali Muntoha

Hujan Sebentar Jalanan Kudus Tergenang, Dewan Minta Bupati Tegur Bawahannya

Jalan Kiai Telingsing Kudus tergenang air cukup tinggi saat hujan mengguyur kurang dari satu jam, Minggu (26/2/2017). (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Hujan yang mengguyur Kabupaten Kudus, Minggu (26/2/2017) siang membuat sejumlah ruas jalan di daerah ini tergenang. Akibat genangan air ini, banyak pengendara yang akhirnya memutar arah, khawatir kendaraan mereka mogok.

Salah satu ruas jalan yang tergenang yakni di Jalan Kiai Telingsing, Kudus. Genangan air ini sangat dikeluhkan. Banyak yang menuding ada yang tidak beres dengan sistem drainase di tempat ini. Pasalnya jalan tersebut langsung tergenang meski hujan turun tak lebih dari satu jam.

Sorotan ini juga dilontarkan Anggota Fraksi PKB DPRD Kudus, Nur Khabsin. Ia mengaku cukup kesal dan menyayangkan masih ada jalan di Kudus yang tergenang air saat hujan. Khabsin menyebut mengetahui sendiri genangan air di Jalan Kiai Telingsing tersebut.

“Hujan turun sekitar pukul 13.30 WIB. Saat saya mau melintas di Jalan Kiai Telingsing terjadi genangan. Banyak kendaraan balik arah. Kondisi ini sangat memprihatinkan,” katanya pada MuriaNewsCom.

Menurut dia, genangan di jalan ini bukan kali pertama terjadi, dan sudah sangat sering. Seharusnya pihak-pihak terkait segera tanggap melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.

“Genangan seperti ini harusnya sudah tidak terjadi lagi. Mestinya dari kejadian-jehadian sebelumnya sudah diatasi, tapi ini terulang lagi saat hujan,” ujarnya.

Ia mengaku sangat kecewa dengan kinerja dinas yang menangani masalah ini. Oleh karenanya pihaknya mendesak Bupati Kudus Musthofa untuk menegur bawahanya, terutama Dinas PUPR.

“Saya minta bupati ada perhatian khusus dan menegur bawahannya dalam hal ini Dinas PU PR untuk segera mengatasi genangan di jalan tersevut,” desaknya.

Khabsin menduga ada masalah dengan infrastruktur drainase di jalan itu, sehingga menjadi pemicu banjir. Hal ini terlihat dari ada salah satu titik jalan yang cekung.

“Ada titik jalan yang “ledok”, sementara sebelah utara dan selatan jalannya lebih tinggi. Sehingga agar banjir atau genangan tak kembali terulang dua masalah itu harus segera ditangani,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Khabsyin: Ramdan Alamsyah Harus Tanggung Jawab Kalau Ngomong

Asosiasi Pengusaha Karaoke Kudus Ramdan Alamsyah, menyebutkan kalau perda tentang karaoke di Kudus hanya sebuah pencitraan semata.(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Asosiasi Pengusaha Karaoke Kudus Ramdan Alamsyah, menyebutkan kalau perda tentang karaoke di Kudus hanya sebuah pencitraan semata.(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pengacara pengusaha karaoke Kudus, Ramdan Alamsyah mengeluarkan pernyataan bahwa selama ini pengusaha karaoke telah menjadi sapi perah oknum eksekutif dan legislatif, saat pertemuan dengan DPRD Kudus, Senin (23/1/2017).

Atas pernyataan ini, anggota DPRD Kudus Nur Khabsyin meminta Ramdan untuk tidak asal ngomong. Ramdan harus berani menyebutkan nama-nama oknum yang disebutnya tersebut.

”Harus berani sebut nama, siapa yang dimaksud. Karena tuduhan kalau tidak berani menyebut nama, sama saja berarti itu fitnah,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (24/1/2017).

Bahkan, Khabsyin mengatakan jika lontaran pernyatan Ramdan itu, bisa berarti hanya sampah, jika tidak ada tanggung jawabnya. ”Harus tanggung jawab kalau bicara. Kalau tidak, berarti tuduhan itu sampah,” tegasnya.

Khabsyin menilai jika, apa yang disampaikan Ramdan itu, harus dibuka. Sehingga akan terang benderang siapa yang dimaksudkan yang bersangkutan. ”Harus berani buka. Biar terang benderang siapa yang dimaksud oleh dia,” jelasnya.

Ramdan juga diminta Khabsyin untuk tidak melempar bola panas dengan melontarkan pernyataan soal oknum legislatif dan eksekutif yang telah menjadikan pengusaha karaoke di Kudus sebagai sapi perah.

”Jangan hanya melempar bola panas, dengan tujuan untuk memperoleh simpati publik. Saya menilai masyarakat sudah cerdas dan tidak begitu saja percaya, terhadap tuduhan tanpa ada nama yang disebutkan. Sebutkan saja terus terang siapa oknumnya,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, selain mengatakan jika pengusaha karaoke di Kudus jadi sapi perah oknum eksekutif dan legislatif, pengacara asosiasi pengusaha karaoke Kudus Ramdan Alamsyah juga menyebutkan kalau perda tentang karaoke di Kudus hanya sebuah pencitraan semata.

Untuk itu, pihaknya meminta supaya perda bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. ”Itu hanya pencitraan saja bos. Banyak kok, karaoke yang sifatnya keluarga. Tidak melulu negatif, yang seolah karaoke itu haram. Kalau yang bilang negatif itu, mainnya kejauhan,” katanya.

Editor: Merie

DPRD Kudus Dorong Pemkab Komunikasi dengan Pusat Soal Rencana Pembangunan Jembatan di Tanggulangin

Bangunan GKKK yang tampak dari samping di kawasan Tanggulangin, Kudus. (MuriaNewsCom)

Bangunan GKKK yang tampak dari samping di kawasan Tanggulangin, Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Rencana pembangunan jembatan baru di Tanggulangin atau jembatan Kolonel Sunandar, Kudus, mengancam tertutupnya akses Hutan Kota Tanggulangin (sebelumnya disebut RTH) di lokasi itu. Pemkab  setempat berencana komunikasi dengan pemerintah pusat.

DPRD sendiri sangat mendukung tentang adanya upaya pemkab tersebut. Dewan berharap hal itu dapat segera diwujudkannya supaya jembatan yang baru nantinya tidak menganggu hutan kota Tanggulangin

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, pihaknya belum tahu secara detail terkait adanya jembatan yang menutupi hutan kota tersebut. Hanya, dia mengerti jika sampai jadi dibangun jembatan baru, akan menjadi penghalang pandangan untuk melihat GKKK, dan lainnya.

“Kami mendukung dan mendorong upaya dari pemkab terkait hal itu. Kalau bisa secepatnya saja dikomunikasikan agar tidak terlambat,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Masan mengatakan, keberadaan hutan kota sangatlah berguna untuk masyarakat, sehingga sayang jika harus tertutup pemandangannya oleh jembatan yang baru nanti.

Selain itu, pembangunan hutan kota juga belum usai. Sebab kali ini masih dalam tahap membangun lokasi parkir, yang nantinya akan digunakan untuk kantung parkir di kawasan hutan kota.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat mengerti, jika bangunan hutan kota sangatlah penting. Dan pembangunan hutan kota juga lebih dulu ketimbang jembatan nantinya,” imbuhnya

Bupati Kudus Musthofa mengatakan, kalau pihak pemkab sedang berupaya untuk mengkomunikasikan persoalan tersebut. Tak hanya dengan dinas atau instansi yang menangani, namun juga bisa dengan kementerian secara langsung.

“Kalau perlu bapak menteri saya hubungi, bertemu menteri itu gampang. Hal itu agar hutan kota masih tetap berjalan dan dapat difungsikan dengan lancar,” kata Musthofa.

Editor : Akrom Hazami

Arif Dilantik jadi Anggota DPRD Kudus Gantikan Darmawan 

Ketua DPRD Kudus Mas’an melantik anggota dewan baru, Muhammad Arif Mifthoni di kantor dewan setempat, Kamis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Ketua DPRD Kudus Mas’an melantik anggota dewan baru, Muhammad Arif Mifthoni di kantor dewan setempat, Kamis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Seorang anggota DPR Kudus dilantik, Kamis (27/10/2016). Anggota baru tersebut adalah Muhammad Arif Mifthoni, yang menggantikan Agus Darmawan karena meninggal dunia, Januari lalu.

Arif dilantik di ruang Paripurna DPRD Kudus. Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPRD Kudus Mas’an langsung dan disumpah secara Islam untuk menjalankan tugas dengan baik.

Turut hadir juga SKPD Pejabat Pemkab Kudus, Sekda Kudus serta sejumlah kades di Kudus. Selain itu anggota dewan juga turut hadir dan menyaksikan pelantikan Penggantian Antar Waktu.

Arif merupakan politisi dari PAN, yang berasal di Dapil III. Arif dipilih, lantaran nama paling pas. sebab dia merupakan caleg PAN peraih suara terbanyak di daerah tersebut setelah Agus Darmawan yang sebelumnya menjadi anggota dewan.

Ketua DPRD Mas’an mengatakan dalam sambutannya, Agus Darw Alm, adalah orang yang baik, sehingga dimintakan doa yang dikhususkan untuk almarhum.

Selain itu, dia juga berdoa semoga semua amal ibadah mampu diterima dan menjadi amal yang saleh. Dan pengabdian selama ini merupakan pengabdian yang baik.

“Sedangkan untuk penggantinya, diharapakan juga dapat cepat beradaptasi. Sehingga mampu memberikan kinerja yang baik untuk kemajuan masyarakat,” ungkapnya saat sambutan.

Menurutnya, aspirasi masyarakat hendaknya diutamakan, lantaran dewan terpilih juga dari pilihan masyarakat.

Editor : Akrom Hazami

Kades Hadipolo : Jalan Ini Sudah Lama Tak Diperbaiki

DPRD mengecek kondisi jalan yang rusak di Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

DPRD mengecek kondisi jalan yang rusak di Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kerusakan jalan di Hadipolo, Tenggeles sampai dengan Honggosoco, Jekulo, Kudus, dikeluhkan masyarakat. Termasuk juga kades, yang banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat tentang jalan rusak itu.

Wawan Setiawan, Kades Hadipolo mengatakan hal tersebut di depan Ketua DPRD Kudus, Masan. Dia menuturkan, banyak warga desa yang mempertanyakan jalan agar segera dilakukan pembenahan.

“Usulan sudah dilakukan. Tinggal menunggu proses lebih lanjut. Mudah-mudahan dengan kunjungan bapak ketua dewan ini mampu membuat jalan di sini menjadi mulus,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, untuk memperbaiki jalan sejauh 4 kilometer yang rusak, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Setidaknya diperkirakan butuh biaya sampai Rp 5 miliar untuk menyelesaikannya. Selama ini, kata dia, kerusakan jalan tidak pernah serius tertangani. Biasanya hanya sebatas penambalan jalan. Usai penambalan, biasanya kembali rusak.

“Khususnya saat hujan semacam ini. Kerusakan akan sangat cepat dan banyak genangan air di sepanjang jalan ini,” imbuhnya.

Dia berharap pengerjaan jalan dapat segera dilaksanakan. Selain untuk akses masyarakat, keselamatan juga bakal makin terjamin jika jalan mulus.

Editor : Akrom Hazami

DPRD Kudus Wacanakan Perda Kretek 

drpd-masan-e

Ketua DPRD Kudus Masan. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, keberadaan kretek di Kudus harus dilindungi pemerintah. Hal itu, setidaknya dapat diwujudkan melalui perda yang membahas tentang kretek di Kudus

Hal itu disampaikan kepada MuriaNewsCom, Jumat (30/9/2016). Menurutnya, keberadaan kretek harus dilindungi. Agar kretek tidak akan tergerus dimakan zaman atau tergeser dengan kedatangan model yang baru.

“Apalagi kretek adalah produk asli Indonesia, selain itu juga Kudus juga dikenal sebagai Kota Kretek. Jadi sudah sewajarnya jika mempertahankan ikon tentang Kudus sendiri,” katanya.

Menurutnya, pengusulan perda jelas dari kalangan SKPD. Namun sebagai ketua dewan, dia berharap jika hal itu bisa sampai dibentuk perda. Tujuannya mengayomi tentang usaha kretek khususnya di Kudus.

Dia berharap usaha kretek tidak akan mati di Kudus. Karena, puluhan ribu warga Kudus juga mengantungkan nasib mereka dari pekerjaan sektor kretek. Sehingga, sudah menjadi tugas pemerintah jika harus mengayominya.

“Kami tidak ingin, jika sampai kretek hilang. Dampaknya akan sangat panjang, termasuk identitas Kudus yang kaya akan kretek,” ujarnya

Dia juga berharap sampai kapanpun kretek adalah Kudus. Sehingga diharapkan sampai anak cucu mendatang masih dapat menikmati Kudus Kota Kretek dan industrinya juga masih berjalan.

Sebelumya, perwakilan Djarum Kudus,  Purnomo Nugroho mengatakan, kalau banyak warga wilayah setempat bekerja di pabrik rokok. Dia yakin kalau pemerinntah bakal membantu menangani persoalan kretek yang terjadi.

Jumlah karyawan Sigaret Kretek Tangan (SKT) sekitar 55 ribu karyawan. Dalam produksi sehari, rata – rata mampu memproduksi sekitar 200 ribu batang rokok. Sistem yang digunakan, adalah sistem borong.

Editor : Akrom Hazami

Komisi D Bakal Bangkitkan Semangat Berpolitik Anak Muda Kudus

Anggota Komisi D DPRD Kudus melaksanakan konsultasi ke Kemenpora RI, untuk mengetahui program-program yang memang pas dan cocok diterapkan kepada para pemuda. (Istimewa)

Anggota Komisi D DPRD Kudus melaksanakan konsultasi ke Kemenpora RI, untuk mengetahui program-program yang memang pas dan cocok diterapkan kepada para pemuda. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Peran pemuda memang sangat diharapkan untuk bisa menjadi agen perubahan dan pembangunan di masa mendatang. Dan Komisi D DPRD Kudus melihat jika banyak program sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mendorong semangat pemuda agar lebih berkarya.

Program-program yang bisa dilaksanakan terkait pengembangan peran pemuda itu, selaras dengan apa yang dicita-citakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia.

”Belum lama ini kami memang melaksanakan konsultasi ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Fokusnya adalah pengembangan peran pemuda, terutama di masa mendatangnya,” kata Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron.

Dikatakan Mukhasiron, konsultasi ini penting untuk menyeleraskan apa yang menjadi cita-cita atau tujuan dari pemerintah, dalam upaya membangun peran pemuda. ”Sehingga nantinya akan lebih match atau pas antara yang di pusat dan daerah,” jelasnya.

Hanya saja, Mukhasiron menilai jika Dinas Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kudus belum memiliki atau membuat program-program dalam upaya pengembangan peran pemuda ini.

Mukhasiron mencontohkan, Kemenpora memiliki program parlemen muda, yang memang ditujukan untuk membangkitkan semangat berpolitik di kalangan anak muda.

Melalui program itu, para pemuda diberi pemahaman peran legislatif, seperti
penganggaran, legislasi, dan pengawasan. ”Sehingga nantinya jika para pemuda itu terjun ke politik, mereka akan memahami semua peran-peran yang ada. Dan itu sudah ditanamkan sejak mereka muda melalui program parlemen muda ini,” tegasnya.

Dan lagi, sebagaimana dikatakan Mukhasiron, program pemuda parlemen ini hanya salah satu contoh saja yang dikembangkan pemerintah pusat. Nah, pihaknya menginginkan supaya pemerintah daerah, mengadakan kegiatan yang melibatkan pemuda-pemuda di wilayah ini.

”Itu hanya contohnya saja. Masih banyak progam lainnya yang bias dilaksanakan. Kami akan mendorong Disdikpora untuk menyusun perencanaan pelibatan peran pemuda dalam pembangunan daerah,” katanya.  (News Ads)

Editor: Merie

 

Kemenhut RI Koordinasi dengan Komisi B DPRD Kudus soal Komersialisasi Air Muria

Ketua DPRD Kudus Masan bersama jajaran Komisi B DPRD Kudus saat melakukan kunjungan konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rakyat RI, untuk mencari solusi atas komersialisasi air di Pegunungan Muria. (Istimewa)

Ketua DPRD Kudus Masan bersama jajaran Komisi B DPRD Kudus saat melakukan kunjungan konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rakyat RI, untuk mencari solusi atas komersialisasi air di Pegunungan Muria. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rakyat (KLHKR) Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap persoalan komersialisasi air Pegunungan Muria di Kabupaten Kudus.

Hal ini setelah Komisi B DPRD Kabupaten Kudus melakukan konsultasi ke KLHKR belum lama ini. Konsultasi dilakukan untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, ketika terjadi komersialisasi air di wilayah Pegunungan Muria.

”Kami memang melakukan konsultasi ke Kementerian Kehutanan, terkait hal itu. Karena kan, lokasi terjadinya pengambilan air pegunungan itu, salah satunya adalah hutan milik Perhutani. Jadi penting untuk kita koordinasi ke sana,” terang Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat.

Persoalan komersialisasi air di wilayah Pegunungan Muria, memang masih saja terjadi. Banyak pihak yang kemudian mengeluhkan terjadinya komersialisasi ini, yang dianggap merugikan lingkungan sekitar.

Komisi B sendiri melakukan kunjungan konsultasi tersebut, bersama dengan Komisi C. Hal ini dilakukan guna mencari saran dan solusi terkait persoalan tersebut.

Muhtamat mengatakan, pihak kementerian memang memerlukan data yang lebih banyak lagi, untuk mengkaji lebih lanjut soal komersialiasasi itu. ”Disarankan untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dan data pendukung, supaya bisa diketahui persoalan yang sebenarnya itu bagaimana. Dan sebagai tindaklanjutnya, kita sudah kirimkan semuanya ke kementerian, bahan-bahan yang diperlukan,” paparnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kudus Masan yang mendampingi kunjungan itu, mengatakan jika semua usaha komersialisasi air pegunungan harus memiliki izin lengkap. ”Itu sebagaimana usaha-usaha lainnya. Harus punya izin lengkap,” tegasnya.

Usaha komersialisasi air, disebut Masan, harus mengantongi izin seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), hingga izin lingkungan.

Sedangkan usaha komersialisasi air Pegunungan Muria yang ada saat ini, selama dipantau pihaknya, tidak memiliki semua perizinan tersebut. Inilah yang kemudian harus ditertibkan.

”Dari pantauan kami, usaha komersialisasi air di wilayah Muria tak
memiliki semua perizinan tersebut. Kami mendesak agar usaha-usaha yang tidak memiliki izin itu, untuk segera ditertibkan,” tegasnya.

Nantinya, Masan menambahkan jika pihaknya akan segera berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKDP) yang terkait dengan hal itu. Sehingga akan bisa dibuat langkah-langkah guna penertiban usaha-usaha yang tidak berizin itu.

”Jelas kita akan koordinasi dengan SKPD terkait. Karena dari hasil konsultasi itu sudah jelas jika memang semua usaha harus punya izin. Sementara yang komersialisasi air Gunung Muria kan, tidak. Sehingga harus segera ditertibkan,” imbuhnya. (News Ads)

Editor: Merie

Paripurna Diwarnai Protes, Ini Tanggapan Ketua DPRD Kudus

paripurna-2

Bupati Kudus Musthofa dan Ketua DPRD Kudus Mas’an saat mengikuti paripurna di kantor dewan, setempat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua DPRD Kudus Mas’an mengatakan, pihaknya memiliki alasan mendasar dengan tidak melakukan pembahasan paripurna pada pansus lain. Tidak dilakukan paripurna terkait 19 pembahasan lainnya, lantaran dianggap belum beres sehingga perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Jawaban itu diungkapkan saat paripurna Rabu (28/9/2016). Dia mengatakan kalau beberapa raperda malah dapat memberatkan masyarakat sehingga butuh perbaikan dan penyempuranaan sebelum akhirnya diparipurnakan.

“Seperti halnya perda PKL, di dalam perda menyebutkan kalau denda mencapai Rp 1 juta. Itu terlalu berat sehingga perlu dievaluasi lagi. Jangan sampai memberatkan masyarakat,” katanya.

Selain itu, dia juga mencontohkan dengan pengisian sekretaris desa. Dalam rancangan, disebutkan kalau pemegang sekdes dapat menjabat sampai pensiun. Hal itu jelas tidak bisa, lantaran bertolak belakang dengan undang-undang yang menyebutkan tidak boleh PNS.

“Ada lagi, swalayan yang tidak ada batasnya serta jarak yang tidak diatur. Itu belum dibahas sehingga tidak bisa diparipurnakan,” ujarnya.

Selain itu juga, pada pansus III juga dianggap tidak kuorum. Hal itu berdampak pada pembahasan yang belum selesai. Sedangkan untuk pansus II sudah diselesaikan kemarin.

“Kalau pimpinan pansus itu melaporkan hasil pembahasan kepada pimpinan dewan. Kemudian, pimpinan dewan menyimpulkan apa yang sudah dibahas dalam pansus,” imbuhnya

Dalam paripurna turut hadir sebagai SKPD, kepala desa dan juga perangkat lainnya. Sedangkan  anggota dewan yang hadir sekitar 30 orang.

Editor : Akrom Hazami

Paripurna Pembentukan dan Perubahan Perangkat Daerah di DPRD Kudus Diwarnai Protes

Anggota DPRD Kudus melakukan rapat paripurna, di Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Anggota DPRD Kudus melakukan rapat paripurna, di Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Paripurna DPRD Kudus diwarnai aksi protes anggota dewan. Sebab, ada agenda lain yang harusnya bisa dibahas dalam paripurna, di kantor DPRD Kudus, Rabu (28/9/2016). Diketahui, agenda paripurna adalah tentang laporan komisi A dilanjutkan penandatanganan ranperda keputusan Pembentukan dan Perubahan Perangkat Daerah.

Anggota dewan Setya Budi Wibowo mengatakan, banyak agenda yang harusnya dapat disertakan pada paripurna kali ini. Namun dia mempertanyakan mengapa hanya pembahasan tentang pembentukan dan rancangan daerah Kabupaten Kudus. “Kepastian untuk paripurna 19 pembahasan lainnya kapan bapak pimpinan? Kenapa hanya ini saja yang diparipurnakan?,” tanyanya kepada pimpinan dewan saat paripurna.

Menurutnya, ranperda lainnya juga sangat penting untuk segera diselesaikan. Seperti halnya ranperda tentang PKL, ranperda tentang sekdes serta banyak lagi ranperda yang tidak kalah penting untuk segera disahkan. Hal itu diusulkan guna membentuk Kudus menjadi lebih baik lagi. Jika tidak segera diparipurnakan, maka aturan terkait pembangunan Kudus belum bisa dimaksimalkan lantaran belum sah.

Apalagi, pembahasan yang dibagi dalam tiga pansus juga sangat panjang. Dia berharap, Paripurna terkait 19 Ranperda lainnya dapat segera dibahas dengan bentuk Paripurna secepatnya. Dalam Paripurna tadi, komisi A setuju dengan perubahan yang diusulkan. Seperti dinas tersebut terbagi dalam tiga tipe, yakni A,B dan tipe C. Hal itu juga tergantung pada besar kecilnya bidang yang ada di sana.

Dalam tipe A, di antaranya Disdikpora, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain itu, nama lain yang juga berubah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Serta Dinas Pertanian dan Pangan. Selain itu, terdapat pula Dinas Pemukiman, Perumahan dan Lingkungan hidup.

Sedangkan untuk tipe B, terdapat dua dinas, yakni Dinas Kesehatan dan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas PU dan penataan Ruang. Untuk tipe C terdapat Disbudpar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal, dan Perizinan terpadu satu pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ketua Komisi A Mardijanto yang membacakan jawaban hanya mengubah beberapa hal saja. Seperti instansi kesehatan yang masuk UPT yakni UPT Kesehatan Masyarakat.

Editor : Akrom Hazami

Komisi C Desak Usaha Komersialisasi Air Muria Ilegal Segera Ditertibkan

Konsultasi yang dilaksanakan Komisi C DPRD Kudus ke Kementerian Pekerjaan Umum belum lama ini, terkait dengan komersialisasi air di Pegunungan Muria (Istimewa)

Konsultasi yang dilaksanakan Komisi C DPRD Kudus ke Kementerian Pekerjaan Umum belum lama ini, terkait dengan komersialisasi air di Pegunungan Muria (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Persoalan komersialisasi air di wilayah Pegunungan Muria, memang masih saja terjadi. Banyak yang mengeluhkan terjadinya komersialisasi ini.

Itu sebabnya, Komisi C DPRD Kudus memerlukan untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum RI, guna mencari saran dan solusi terkait persoalan tersebut.

Dipimpin oleh Ketua DPRD Kudus Masan, anggota komisi mendatangi Kementerian PU, guna memastikan bagaimana penindakan yang dilakukan terhadap persoalan tersebut.

Menurut Masan, pihaknya ingin menindaklanjuti persoalan usaha komersialisasi air permukaan di wilayah lereng Pegunungan Muria. ”Kita ingin dengar langsung bagaimana kata Kementerian PU mengenai hal itu,” jelasnya.

Dari hasil konsultasi yang dilakukan tersebut, Masan menyebutkan jika semua usaha komersialisasi air harus memiliki izin lengkap. ”Itu sebagaimana usaha-usaha lainnya. Harus punya izin lengkap,” tegasnya.

Usaha komersialisasi air, disebut Masan, harus mengantongi izin seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), hingga izin lingkungan.

Sedangkan usaha komersialisasi air Pegunungan Muria yang ada saat ini, selama dipantau pihaknya, tidak memiliki semua perizinan tersebut. Inilah yang kemudian harus ditertibkan.

”Dari pantauan kami, usaha komersialisasi air di wilayah Muria tak
memiliki semua perizinan tersebut. Kami mendesak agar usaha-usaha yang tidak memiliki izin itu, untuk segera ditertibkan,” tegasnya.

Nantinya, Masan menambahkan jika pihaknya akan segera berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKDP) yang terkait dengan hal itu. Sehingga akan bisa dibuat langkah-langkah guna penertiban usaha-usaha yang tidak berizin itu.

”Jelas kita akan koordinasi dengan SKPD terkait. Karena dari hasil konsultasi itu sudah jelas jika memang semua usaha harus punya izin. Sementara yang komersialisasi air Gunung Muria kan, tidak. Sehingga harus segera ditertibkan,” imbuhnya. (News Ads)

Editor: Merie