Catat! Ini Janji yang Akan Dilakukan Anggota Dewan Jepara Setelah Gaji Mereka Naik

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Naiknya gaji anggota DPRD Jepara akan membuahkan konsekuensi tugas yang berat. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Jepara Junarso.Menurutnya, pihaknya akan lebih fokus menerapkan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah, khususnya di bidang pelayanan. 

“Kita bersyukur akan kenaikan gaji yang akan kita terima. Semoga hal itu dapat meningkatkan kinerja kita. Kita ingin tingkatkan koordinasi dengan pemkab, riilnya pada fungsi kontrol, bukan berarti menomorduakan fungsi lainnya. Namun kita ingin fungsi kontrol yang dilakukan oleh DPRD betul-betul bisa dilaksanakan sebagai sinergitas eksekutif dan legislatif,” ucapnya, Senin (24/7/2017).

Lebih lanjut ia mengataka, fungsi kontrol itu terkait dengan pelayanan pemerintah kepada publik. Menurutnya, ia ingin Pemkab Jepara menerapkan slogan “Jepara Melayani”. 

“Kita ingin mengawal betul supaya pemkab melayani publik, dan bagaimana eksekutif meningkatkan kinerja,” imbuhnya. 

Disinggung mengenai pelayanan masyarakat yang masih kurang maksimal, seperti RSUD Kartini dan Disdukcapil, Junarso tak menampiknya. “Berkaitan dengan kependudukan (Disdukcapil) itu bukan semata kesalahan dari kita, namun ada keterlambatan blangko,” tutur dia. 

Junarso menggarisbawahi beberapa hal yang wajib dilakukan oleh Pemkab Jepara, untuk meningkatkan kinerja pelayanan mereka terhadap publik. “Kami ingin pemerintah harus hadir memberikan kepastian hukum, pemerintah harus selalu hadir dalam permasalahan sosial di Jepara, layanan sosial bukanlah beban tapi tanggung jawab yang harus dipenuhi. Selain itu pasar rakyat harus menjadi skala prioritas, karena itulah wajah rakyat,” pungkas Ketua DPRD Jepara itu. 

Editor : Kholistiono

Posisi Ketua DPRD Jepara Masih Kosong

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Posisi Ketua DPRD Jepara hingga kini masih melompong. Hal itu mengingat, posisi Dian Kristiandi yang mengundurkan diri karena ikut Pilkada Jepara 2017 belum tergantikan. Alasannya DPP PDIP belum menentukan siapa pengganti dirinya. 

Ketika dihubungi MuriaNewsCom, Dian menyatakan belum menerima rekomendasi siapa pengganti dirinya sebagai pimpinan DPRD Jepara. “Rekomendasi minggu depan, kalau untuk namanya bukan kewenangan saya, itu kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP),” ujarnya. 

Sebagai Ketua DPC PDIP Jepara, Dian mengirimkan sembilan nama ke DPP PDIP untuk diseleksi. Mereka adalah Sunarto,  Arik Sunarso, Dul Khalim, Sutrisno, Thoyib, Edy Ariyanto, Junarso, Yuni Sulistyo dan Budiati. Dikatakannya, semua calon akan melalui tes kepatutan atau fit and proper test.

Dian menjelaskan, setelah mendapatkan rekomendasi dari DPP, Dewan Pimpinan Cabang PDIP Jepara akan meneruskannya ke DPRD Jepara. Setelahnya DPRD Jepara akan menyerahkan hasil ke KPU lalu ke Gubernur Jawa Tengah.

“Kalau ditanya mengapa mengajukan sembilan nama itu, karena kami ingin menjaga stabilitas dan soliditas partai. Saya juga ingin berpesan, siapapun yang terpilih tetap harus menghormati keputusan partai,” imbuh Wakil Bupati Terpilih yang mendampingi Ahmad Marzuqi itu.

Editor : Kholistiono

Mahasiswa Geruduk DPRD Jepara

Mahasiswa yang tergabung dalam PMII melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jepara, Senin (16/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Mahasiswa yang tergabung dalam PMII melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jepara, Senin (16/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Jepara, Senin (16/1/2017).

Dalam aksinya, mahasisnya menyatakan, menolak kebijakan Plt Bupati Jepara yang menaikan pajak dan retribusi, menyoalkan tingginya angka gizi buruk di Jepara  yang mencapai 141 kasus di tahun 2016. Kemudian, juga persoalan tingginya angka putus sekolah, pelayanan rumah sakit yang kurang maksimal, permasalahan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang masih belum terselesaikan.

“Kita juga menuntut, supaya pihak terkait mempertimbangkan kembali kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN. Kemudian, kinerja ASN juga harus ditingkatkan, PAD harus diprioritaskan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan, memaksimalkan kinerja dan fungsi BPK dan pembentukan Tim Saber Pungli,” ungkapSunarni, koordinator aksi.

Selain hal tersebut, mahasiswa juga menolak banyaknya pasar modern yang berdiri berdekatan dengan pasar tradisional dan banyaknya pasar modern yang buka sampai di atas pukul 22.00 WIB.

Dari pantauan MuriaNewsCom, dalam aksinya peserta demontrasi juga membawa replika keranda dan batu nisan. Mereka kemudian membakar kerada dan batu nisan tersebut di depan gedung DPRD Jepara.

Keinginan mahasiswa untuk berdialog dengan anggota dewan, kali ini juga harus gagal. Sebab, saat ini dewan sedang menjalani masa reses. Pada kesempatan itu, mahasiswa kemudian ditemui oleh Mas’ud, Sekretaris Dewan.

Editor : Kholistiono

Minim Tenaga PHP, Petani Jepara Wadul ke Dewan

Puluhan petani Jepara saat menggelar audiensi di Kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Puluhan petani Jepara saat menggelar audiensi di Kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Petani yang ada di Kabupaten Jepara mengeluhkan minimnya tenaga pengamat hama dan penyakit (PHP). Pasalnya, dengan minimnya PHP tersebut, hasil panen yang dilakukan para petani menjadi tidak maksimal lantaran penanganan terhadap hama menjadi lamban.

Keluhan tersebut disampaikan para petani di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, saat melakukan audiensi, Selasa (10/5/2016). Audiensi ini juga diikuti oleh Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jepara.

Koordinator Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) Jepara, Siswanto mengatakan, di Kabupaten Jepara hanya ada empat PHP. Jumlah tersebut dinilai sangat kurang dengan banyaknya petani di Jepara.

”Keberadaan PHP dinilai sangat penting bagi petani. Sebab, pengetahuan petani tentang hama sangat minim. Dengan adanya PHP, harapan petani dapat mengantisipasi dan mengatasi serangan hama,” ujar Siswanto.

Menurut dia, kelemahan dengan minimnya jumlah PHP adalah masa mengatasi hama menunggu kalau ada laporan, akibatnya tanaman sudah terlanjut habas. Semestinya, Siswato menambahkan, sebelum hama menyerang tanaman, petani diberi pemahaman agar dapat mencegahnya serangan hama sejak dini. Sehingga, hasil panen petani dapat maksimal.

”Hama itu datangnya musiman. Musim tanam pertama kemarin banyak yang diserang hama Sundep,” kata Siswanto.

Dia menambahkan, pada musim tanam kemarin, hama Sundep menyerang 50 hektar area pertanian di Kecamatan Welahan. Hama yang sama, akan kembali menyerang pada 56 hari kemudian. Artinya, sudah memasuki musim tanam ke dua.

”Idealnya, untuk mengatasi masalah hama harus ada petugas tambahan. Musim tanam kemarin setiap hektar hanya bisa panen 40 persen,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Ketua DRD Jepara: Penelitian Bidang Sosial Kurang Diminati

Ketua DRD Jepara, Nur Kukuh. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ketua DRD Jepara, Nur Kukuh. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Gairah penelitian yang ada pada pelajar di Kabupaten Jepara mulai meningkat. Hal ini terlihat dari antusiasme para pelajar peserta pelatihan penyusunan proposal penelitian yang digelar oleh Dewan Riset Daerah (DRD) Jepara selama dua hari, pada Selasa dan Rabu (3 – 4/5/2016) kemarin.

Kepala DRD Jepara Nur Kukuh mengatakan, antusiasme peserta cukup tinggi. Hanya saja, yang cukup meresahkan, adalah tema penelitian lebih banyak didominasi bidang ilmu pengetahuan alam (IPA) dan teknologi.

”Penelitian sosial kurang diminati. Perbandingannya penelitian IPA dan teknoligi sebanyak 60 persen. Itu terlihat dari jumlah peserta pelatihan, selain yang datang didominasi pelajar di jurusan IPA juga dari tema yang bakal diteliti oleh mereka,” kata Nur Kukuh kepada MuriaNewsCom, Kamis (5/5/2016)

Selain itu, rendahnya minat meneliti bidang social juga terlihat saat Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) yang sudah berjalan selama tujuh tahun terakhir. Menurutnya, itu disebabkan pemahaman jika penelitian adalah meneliti sebuah benda dan harus menciptakan sebuah benda.

”Padahal, masalah sosial di Jepara sebenarnya lebih dibutuhkan karena menawarkan solusi sehingga bisa dijadikan acuan untuk penentuan kebijakan tertentu,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, salah satu contoh penelitian sosial yang bisa dijadikan penentuan kebijakan yakni penelitian mengenai banyaknya angka kematian ibu dan bayi. Dari hasil penelitian, salah satu penyebabnya karena minimnya pengetahuan mengenai kesehatan reporduksi. Sehingga saat ini ada aturan jika akan menikah, maka perlu ada pemeriksaan organ reproduksi.

”Ada tema yang cukup menarik sebetulnya, seperti tingginya angka perceraian di Kabupaten Jepara. Ini masalah social yang perlu diteliti dan dicarikan solusi. Sebab, yang menarik juga justru yang tinggi cerai gugat, bukan cerai talak,” terangnya.

Dia menambahkan, jika saat ini gairah penelitian di Jepara sudah meningkat. Sejumlah sekolah yang menjadi langganan peserta LKTI juga kian meningkat kualitas penelitiannya. Sedangkan yang tergolong baru, bisa belajar dari sekolah yang sudah cukup baik penelitiannya.

Editor: Supriyadi

Geruduk Kantor DPRD Jepara, Puluhan Honorer K2 Tuntut Gaji Disetarakan UMK

 

Puluhan honorer K2 melakukan audiensi dengan dewan dan pihak eksekutif (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Puluhan honorer K2 melakukan audiensi dengan dewan dan pihak eksekutif (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Persoalan honorer Kategori 2 (K2) di Kabupaten Jepara tak kunjung usai. Kali ini puluhan guru honorer K2 yang tergabung  Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (FK-GTT) Kabupaten Jepara mendatangai kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara.

Mereka bersama-sama datang ke kantor DPRD Jepara untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah meminta gaji yang setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara.

Ketua FK-GTT Jepara Muhammad Choirun mengatakan, , sampai saat ini masih terdapat ribuan guru tidak tetap yang masuk daftar honorer K2 di Kabupaten Jepara. Nasib kepegawaiannya tidak jelas karena tak kunjung ada kebijakan yang memihak kepada mereka.

“Nasib kami sebagai guru honorer tidak jelas. Kami datang ke sini untuk menyampaikan tuntutan agar nasib kami diperhatikan,” ujar Choirun, Jumat (29/4/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan, pihaknya meminta Pemkab Jepara memberikan upah layak kepada honorer K2, minimal setara dengan upah minimum kabupaten (UMK). Kemudian, aturan pemberian upah setara UMK tersebut dituangkan dalam peraturan bupati.

“Selama ini gaji yang kami terima sangat tidak layak. Sebulan rata-rata hanya menerima gaji Rp 250 ribu, bahkan ada yang hanya Rp 100 ribu,” imbuhnya.

Kedatangan mereka disambut sejumlah anggota dewan, terutama dari komisi A DPRD Jepara. Selain itu juga ada perwakilan dari pihak Pemkab Jepara, dalam hal ini diwakili oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

Editor : Kholistiono

 

Ada 24 Rekomendasi dari DPRD Kepada Pemkab Jepara, Ini Isinya

Rapat Paripurna Istimewa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara Tahun Anggaran 2015 (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Rapat Paripurna Istimewa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara Tahun Anggaran 2015 (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara memberikan 24 rekomendasi kepada Bupati Jepara saat Rapat Paripurna Istimewa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara Tahun Anggaran 2015.

Rekomendasi tersebut merupakan gabungan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) I dan II yang sebelumnya melakukan pembahasan LKPj yang disodorkan pemkab pada Maret lalu.

Anggota Pansus I Sudarmaji mengatakan, Pansus I yang secara khusus membahas di antaranya bidang pendidikan, tenaga kerja dan pertanian memberikan 14 rekomendasi. Di antaranya perlu adanya sistem informasi pendidikan yang dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai kondisi urusan sekolah, kondisi bangunan, rasio jumlah guru dan murid serta daya tampung kelas.“Sehingga, perlu juga regrouping terhadap sekolah yang tidak memenuhi standar jumlah siswa,” katanya.

Terkait guru, pihaknya memberikan rekomendasi perlu adanya penganggaran untuk guru wiyata bhakti, terutama K2 dengan besaran sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara. Sedangkan soal pertanian, pemkab didorong agar memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian.

Sementara itu, Pansus II yang fokus pada infrastruktur dan sumber daya memberikan 10 rekomendasi. Di antaranya, memaksimalkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan, drainase, jembatan, meningkatkan tugas dan pengawasan, membatasi tonase angkutan dan meningkatkan anggaran infrastruktur jalan, baik untuk pembangunan, perbaikan dan perawatan.

“Kami juga merekomendasikan agar eksekutif segera menindaklanjuti permohonan revisi SK peningkatan status jalan nasional Nomor 248/2015 tanggal 23 April 2015, atau mengupayakan penambahan dana alokasi khusus (DAK) untuk peningkatan kualitas akses jalan lingkar timur sampai PLTU,” jelas anggota Pansus II Arik Sunarso.

Selain itu, dibutuhkan peningkatkan pengawasan dan menindak tegas bagai investor industri yang tak mengelola limbah secara benar. Mengenai tambang, karena kewenangannya saat ini sudah di pemerintah provinsi, maka dewan memberikan saran agar eksekutif aktif berkoordinasi dengan pemprov untuk menertibkan aktivitas penambangan galian C yang menggunakan alat berat dan dilakukan tanpa izin.

Editor : Kholistiono

Ini Peristiwa Langka yang Terjadi di Rapat Paripurna DPRD Jepara

Wabup duduk di kursi bupati, sedangkan kursi wakil bupati kosong (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman

Wabup duduk di kursi bupati, sedangkan kursi wakil bupati kosong (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman

 

MuriaNewsCom, Jepara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara menggelar rapat paripurna istimewa penyampaian keputusan DPRD tentang LKPj Bupati Jepara, Selasa (19/4/2016). Pada rapat paripurna ini, ada sejumlah “keanehan” dan jarang terjadi.

Diantara keanehan tersebut, adalah kosongnya sejumlah kursi anggota DPRD Jepara, tidak adanya penyampaian daftar hadir, macetnya video lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara, hingga Wakil Bupati Jepara Subroto saat hadir menyalami semua hadirin dan duduk di kursi yang telah terpasang papan nama Bupati Jepara.

Bahkan, beberapa kali terdengar Wakil Bupati Jepara disebut sebagai Bupati Jepara tanpa diiringi kalimat “yang diwakili wakil bupati”. Sedangkan Bupati Jepara sendiri tidak hadir dalam rapat tersebut.

Dari pantauan MuriaNewsCom, sejumlah proses rapat paripurna berjalan sangat singkat. Sejumlah pejabat eksekutif nampak hadir dalam kesempatan tersebut. Hanya saja, yang hadir cuma sedikit saja.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jepara Dian Kristiandi, dan juga didampingi Wakil DPRD Jepara Aris Isnandar dan Pratikno. Dalam penyampaian LKPj Bupati ini, Wakil Bupati Jepara Subroto mengatakan, pihaknya atas nama pribadi dan lembaga sangat mengapresiasi.

“Kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang baik ini. Semoga, kedepan program pemerintah dapat berjalan baik,” kata Subroto.

Editor : Kholistiono

Dilapori Warga Pendosawalan, Anggota Dewan Bilang Janji Akan Tinjau Lapangan

Dilapori Warga Pendosawalan, Anggota Dewan Bilang Janji Akan Tinjau Lapangan

Audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara dan warga Desa Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara mendapatkan laporan melalui audiensi oleh warga Desa Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara. Warga menuntut sejumlah hal berkait keberadaan pabrik garmen PT Kanindo yang berada di desa setempat. Namun, anggota Dewan saat menerima laporan warga hanya berjanji bakal meninjau lokasi yang menjadi permasalahan warga.

Hal itu seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Jepara, Japar. Menurutnya, pihaknya telah mendengarkan, membaca dan menerima tuntutan warga. Namun, untuk saat ini pihaknya mengakui belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan.

”Kami butuh waktu untuk turun ke lapangan, meninjau lokasi yang dipermasalahkan oleh warga, terutama mengenai akses jalan dan saluran irigasi yang diduga rusak dan diakibatkan oleh pabrik itu,” kata Japar, Kamis (17/3/2016).

Menurut dia, jika memang terjadi pelanggaran maka perlu diatasi, baik secara kekeluargaan maupun secara hukum kalau memang dibutuhkan. Meski begitu, pihaknya berharap agar warga tetap menjaga lingkungan yang kondusif, dengan cara tidak melakukan hal-hal yang merusak dan yang tidak diinginkan.

Diberitakan, puluhan warga Desa Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara menggerudug kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jepara. Mereka melakukan audiensi kepada anggota Dewan berkait keberadaan PT Kanindo, pabrik yang bergerak di bidang garmen yang berada di desa setempat, Kamis (17/3/2016).

Mereka datang ke Taman Sari dengan membawa berkas tuntutan mereka yang akan disampaikan kepada anggota Dewan. Dalam berkas tersebut tercatat enam tuntutan warga. Seperti penolakan penutupan atau pengalihan jalan Ngelo – Cikal yang dilakukan oleh PT Kanindo, menuntut agar PT Kanindo melakukan perbaikan saluran air, dan menuntut PT Kanindo melakukan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan maupun aturan di tingkat desa.

”Selain itu, kami juga menuntut kepada sejumlah pihak agar melakukan tindakan sebagaimana aturan yang berlaku. Misalnya, Dinas Perizinan meninjau ulang izin pabrik PT Kanindo, kepada DPRD membentuk Pansus untuk masalah ini, dan pihak kepolisian dapat bertindak secara lebih profesional,” ungkap koordinator warga Dukuh Ngelo, Desa Pendosawalan, Rifa’an.

Puluhan rombongan ini juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Aparat berjaga-jaga di luar ruangan. Sedangkan audiensi digelar di dalam salah satu ruang serbaguna di lantai dua DPRD Jepara.

Editor : Titis Ayu Winarni

Pemkab Kembali Kasih ‘PR’ untuk DPRD Jepara

Sekda Jepara Sholih menyerahkan draf  Ranperda kepada Wakil Ketua DPRD Jepara Aris Isnandar (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Sekda Jepara Sholih menyerahkan draf  Ranperda kepada Wakil Ketua DPRD Jepara Aris Isnandar (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara kembali menyerahkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Jepara untuk kembali dibahas. Hal ini tentunya menambah “pekerjaan rumah” bagi tiga panitia kusus (Pansus) DPRD Jepara, lantaran dua Ranperda yang sudah diserahkan sebelumnya masih belum selesai dibahas, yakni Ranperda tentang Usaha Kepariwisataan dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Administrasi Kependudukan.

Enam Ranperda itu yakni  tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kalinyamatan, Karimunjawa, Nalumsari, Bangsri serta Ranperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Ranperda Perubahan atas Perda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Penyerahan enam Ranperda dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Jepara, Kamis (17/3/2016). Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Aris Isnandar dan pemkab diwakili Sekda Jepara Sholih.

Sekda Jepara Sholih mengatakan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2016-2036 merupakan perencanaan terperinci dari taat ruang wilayah yang di dalamnya juga mengatur tentang zonasi.  “RTDR juga digunakan oleh pemerintah dan instansi lain sebagai pedoman untuk pemberian izin pengendalian wilayah,” ungkapnya.

Terkait dengan Ranperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menurutnya sebagai tindak lanjut atas adanya UU Desa. Di dalam UU Desa yang baru banyak terdapat perubahan-perubahan, sehingga pemkab sampai saat ini meminta kepada petinggi untuk tidak mengangkat perangkat terlebih dahulu sebelum ada perda. Sedangkan Ranperda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah, lantaran adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut soal ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jepara Aris Isnandar mengatakan,  dari enam Ranperda yang diserahkan ini, empat Ranperda akan dibahas terlebih dahulu, yakni RDTR Kecamatan Kalinyamatan, RDTR Kecamatan Karimunjawa, RDTR Kecamatan Nalumsari dan Ranperda tentang Pengangkatan dan Pemberhantian Perangkat Desa. Sedangkan dua sisanya dibahas di kesempatan berikutnya.

Editor : Kholistiono

Ini Tuntutan Petani Tambak Kedung Jepara Saat Mengadu ke Dewan

Suasana petani tambak budi daya ikan di Kecamatan Kedung Jepara mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Rabu (2/3/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Suasana petani tambak budi daya ikan di Kecamatan Kedung Jepara mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Rabu (2/3/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejumlah petani tambak budi daya ikan di Kecamatan Kedung Jepara mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Rabu (2/3/2016). Dalam kesempatan ini, mereka menuntut perbaikan pintu jembatan. Mereka menilai pintu jembatan yang rusak parah sehingga terlalu bebas air mengalir sampai ke laut membawa lumpur, sehingga membuat abrasi semakin parah.

Baca juga : Petani Tambak Ngadu ke Dewan Soal Parahnya Abrasi di Kedung Jepara

Pintu jembatan yang diharapkan dapat diperbaiki dan dikelola dengan baik berada di enam Desa di Kecamatan Kedung, yakni Desa Tanggultlare, Bulakbaru, Panggung, Surodadi, Kalianyar dan Kedungmalang. Permintaan tersebut sebelumnya disampaikan beberapa kali kepada pihak Pemkab Jepara namun belum ada realisasi.

”Makanya kami berinisiatif mengadu ke Dewan, setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan pihak Pemkab, dalam hal ini Bupati pada tahun 2007 dan 2015 lalu yang belum mendapatkan hasil,” ujar Ketua kelompok pembudidaya ikan ”Mina Barokah” Desa Surodadi, Kecamatan Kedung.

Menurutnya, pihaknya mempertanyakan status pintu jembatan yang tak kunjung dialihkan kewenangannya ke Pemkab Jepara. Sebab, keberadaan pintu jembatan itu telah ada sejak 32 tahun lalu. Selain itu juga tidak pernah dilakukan perbaikan. Langkah mengadu ke Pemkab telah dilakukan namun, jawaban Pemkab masih sebatas janji saja.

Padahal, lanjutnya, ancaman abrasi terus menghantui para pembudidaya ikan maupun petambak garam di Kecamatan Kedung, walaupun sudah banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah, tetapi hasilnya belum maksimal. Untuk itu pihaknya meminta agar solusi memperbaiki pintu jembatan agar abrasi tidak semakin parah.

”Selama ini penanaman mangrove, dan member tanggul di bibir pantai sudah dilakukan, tapi hasilnya belum maksimal. Kami nilai solusi terbaik adalah dengan memperbaiki pintu jembatan, sehingga sewaktu-waktu dapat dibuka-tutup atau diatur menyesuaikan kondisi di lapangan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, selama ini air bebas mengalir membawa lumpur dari sungai ke laut. Sedangkan saat kondisi laut pasang membuat air kembali ke darat dan menghantam sekitar aliran sungai, sehingga terjadi abrasi.

Editor : Titis Ayu Winarni

Petani Tambak Ngadu ke Dewan Soal Parahnya Abrasi di Kedung Jepara

Para petani tambak Kecamatan Kedung berada di kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Para petani tambak Kecamatan Kedung berada di kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejumlah petani tambak budi daya ikan dari Kecamatan Kedung Jepara mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara mengenai semakin parahnya abrasi di bibir pantai di Kecamatan Kedung. Mereka menginginkan agar ada langkah konkrit untuk mengatasi masalah abrasi.

Ketua kelompok petani tambak budi daya ikan dari Desa Surodadi, Sokhib mengatakan, selama ini upaya pemerintah mengatasi abrasi sangat tidak maksimal. Penanaman bakau dan pembuatan talud sejauh ini belum maksimal.

”Kami meminta agar pemerintah memberikan solusi yang tepat. Sebab solusi yang sudah dilakukan tidak maksimal,” ujar Sokhib dihadapan komisi B DPRD Jepara, Rabu (2/3/2016).

Menurutnya, salah satu penyebab semakin parahnya abrasi adalah banyaknya lumpur yang masuk ke laut dari aliran sungai. Ketika air laut pasang maka terjadi abrasi yang besar.

”Kami sudah pernah audiensi dengan Bupati pada tahun 2007, saat itu masih dijabat pak Hendro. Lalu tahun 2015 kemarin juga audiensi ke Bupati tapi belum ada langkah konkret,” ungkapnya.

Dia mengakui solusi untuk abrasi seperti penanaman mangrove maupun yang lainnya sudah menghabiskan dana besar. Tapi hasilnya masih tak mampu mengatasi masalah abrasi.

Berdasarkan data Pemkab Jepara. Lahan yang terkena abrasi sebanyak 938 hektare lebih. Bahkan ada satu desa yakni Bulak yang hilang ditelan abrasi. Sebagian besar abrasi terjadi di Kecamatan Kedung yang mencapai 460 hektare lebih.

Editor : Titis Ayu Winarni

DPRD Setujui APBD Jepara 2016 Sebesar Rp 2,113 Triliun

Bupati Jepara menerima keputusan DPRD Jepara yang menyetujui draf APBD tahun 2016 (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara menerima keputusan DPRD Jepara yang menyetujui draf APBD tahun 2016 (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – DPRD Kabupaten Jepara secara aklamasi menyetujui penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 melalui Rapat Paripurna, Kamis (10/12/2015). Sesuai pembahasan di badan anggaran (banggar), pada APBD 2016, total anggaran yang disetujui dewan mencapai Rp. 2,1136 triliun.

Besaran jumlah APBD yang disetujui tersebut, tidak mengalami perubahan angka yang signifikan dari draf yang diajukan eksekutif. Perubahan lebih banyak terjadi pada pergeseran, rasionalisasi, penghapusan, dan pemunculan pos anggaran yang tidak berpengaruh signifikan pada total APBD.
Sebelum ditetapkan melalui rapat paripurna, draf APBD telah melalui pembahasan intensif mulai dari tingkat komisi lalu dihimpun dalam pembahasan di tingkat banggar. Di tingkat komisi, tiap-tiap komisi melakukan pembahasan bersama SKPD yang menjadi mitra kerjanya, sehingga masing-masing menyepakati adanya penghapusan, pergeseran, hingga pengurangan maupun penambahan anggaran.

Komisi A misalnya, meminta penambahan target pendapatan bagian laba dari tiga BUMD. PD BPR BKK yang semula ditarget memberi bagian laba sebesar Rp 1,489 miliar, oleh Komisi A digenapkan menjadi Rp 1,5 miliar. Sementara pendapatan dari bagian laba PD. BPR Bank Jepara Artha yang semula diajukan eksekutif sebesar Rp 2,562 miliar, dinaikkan ke angka Rp 2,662 miliar atau naik Rp 100 juta. Sedangkan PD Aneka Usaha hanya ditarget memberi pendapatan bagian laba sebesar Rp 563,7 juta atau naik Rp 50 juta dibanding draf eksekutif.

Komisi A juga melakukan rasionalisasi belanja di beberapa bagian dalam lingkup Setda Jepara. “Rasionalisasi atau efisiensi anggaran di Bagian Humas Rp 75 juta, efisiensi di Bagian Hukum sebesar Rp 50 juta, dan Bagian Umum sebesar Rp 200 juta,” kata juru bicara Komisi A Eko Sudarmaji. Hal yang sama terjadi di Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Semua hasil pembahasan itu dihimpun oleh banggar hingga akhirnya persetujuan terhadap APBD 2016. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Ini yang Baru di DPRD Jepara, Siapa Mau Tahu?

Pansus melakukan kegiatan di DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pansus melakukan kegiatan di DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara membentuk tiga pansus. Pansus tersebut untuk membahas lima rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif DPRD Jepara disampaikan dalam sidang paripurna di gedung DPRD, Selasa (8/12/2015).

Lima ranperda tersebut yakni Ranperda Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan, Ranperda Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Ranperda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan.

Setelah disampaikan di paripurna, lima ranperda inisiatif ini akan dibahas oleh tiga panitia khusus (pansus) DPRD Jepara. Pansus 1 yang akan membahas Ranperda Usaha Kepariwisataan diketuai oleh Japar, pansus II yang membahas Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan, Ranperda Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diketuai oleh Achmad Sholikhin sedangkan pansus III yang diketuai oleh Arofiq membahas Ranperda Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Yuni Sulistyo mengatakan, pemerintan perlu memberikan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin. Konsekuensinya, pemerintah kabupaten harus mengalokasikan anggaran di APBD untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Selain itu, terkait dengan soal penataan PKL, Yuni menambahkan, ranperda ini diajukan karena selama ini melihat keberadaan PKL sebagai tonggak ekonomi kerakyatan masih belum tertata dengan baik.

“Sebagian besar PKL berjualan di trotoar maupun bahu jalan sehingga mengganggu ketertiban, sehingga ke depan perlu ditata dan diberdayakan,” katanya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Ini Identitas Lengkap Pengganti Alm. Yuli Nugroho di Kursi Dewan

DPRD Jepara melakukan pelantikan terhadap pengganti antar waktu (PAW) kepada Budiyati yang menggantikan posisi yang ditinggal alm. Yuli Nugroho, termasuk jabatan di komisi B bidang Ekonomi, Rabu (4/11/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

DPRD Jepara melakukan pelantikan terhadap pengganti antar waktu (PAW) kepada Budiyati yang menggantikan posisi yang ditinggal alm. Yuli Nugroho, termasuk jabatan di komisi B bidang Ekonomi, Rabu (4/11/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Kader partai PDI-P Budiyati telah resmi menggantikan alm. Yuli Nugroho yang meninggal dunia pada bulan Maret lalu. Budiyati telah dilantik melalui sidang paripurna istimewa pergantian antar waktu (PAW), Rabu (4/11/2015).

Budiyati adalah kader PDI-P yang mencalonkan diri pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 lalu. Dia hanya mendapatkan 593 perolehan suara.

Dia terbilang sangat beruntung lantaran perolehan suaranya yang sedikit, bisa menduduki kursi dewan. ”Sebelumnya saya sudah tidak ada harapan untuk menjadi anggota dewan karena perolehan suara sedikit. Ini semua atas kuasa Allah,” kata Budiyati usai pelantikan kepada MuriaNewsCom.

Dia mengaku sangat senang dengan pengangkatannya menjadi anggota dewan. Setidaknya dia masih memiliki empat tahun untuk melanjutkan posisi yang ditinggalkan alm. Yuli Nugroho. (WAHYU KZ/TITIS W)

 

PROFIL BUDIYATI:

Nama : Budiyati

TTL: Jepara, 25 mei 1965

Alamat: Desa Kriyan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara

Agama: Islam

Riwayat pendidikan: lulus SMA tahun 1985

Partai politik : PDI-P

Daerah pemilihan: Jepara 5

Pimpinan DPRD Jepara Lantik Anggota Pengganti Antar Waktu

Pelantikan pengganti antar waktu (PAW) DPRD Jepara, yakni Budiyati dari PDIP (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pelantikan pengganti antar waktu (PAW) DPRD Jepara, yakni Budiyati dari PDIP (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Hari ini DPRD Jepara melakukan pelantikan terhadap pengganti antar waktu (PAW).Adalah Budiyati, yang merupakan kader dari partai PDI-P yang juga mencalonkan diri pada pemilihan legislatif (Pileg) 2014 lalu. Dia menggantikan posisi yang ditinggal Alm.Yuli Nugroho, termasuk jabatan di komisi B bidang Ekonomi.

Pelantikan ini dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB. Namun prakteknya molor hampir dua jam. Kemoloran ini disebabkan karena sejumlah pihak terkait atau pimpinan sidang Paripurna Istimewa pengucapan sumpah atau janji PAW.

Agenda ini dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Ada sejumlah pejabat yang hadir, selain Bupati Jepara juga ada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara.

Dalam sambutannya, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan meminta agar Budiyati segera beradaptasi dengan anggota dewan lainnya.”Semoga tugas dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya,” kata Marzuqi. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Dewan Berdalih, Tambahan Anggaran Operasional untuk Tingkatkan Kinerja

uang

 

JEPARA – Anggaran untuk operasional anggota DPRD Jepara diminta ditambah dalam APBD 2016 nanti. Diantara yang minta ditambah adalah untuk alokasi tunjangan perumahan, kendaraan operasional hingga laptop dan iPad. Dewan berdalih, penambahan itu dilakukan untuk optimalisasi kerja anggota dewan.

Permintaan tambahan anggaran itu terangkum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2016 yang telah disahkan baru-baru ini.

Dalam rancangan itu, disebutkan agar diperhatikan dan dipertimbangkan mengenai perjalanan dinas, tunjangan perumahan, kendaraan operasioal, lap top dan iPad dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Jepara. Selain itu, juga untuk medical check up bagi anggota dewan dan pimpinan dewan beserta anggota keluarga, diminta dianggarkan sebesar Rp 700 juta.

Wakil Ketua DPRD Jepara Aris Isnandar menyampaikan, mengenai anggaran untuk operasional anggota dewan, pengadaan itu dilakukan dalam rangka efektifitas kinerja serta efisiensi. Lagi pula itu tidak diminta tiap tahun, melainkan hingga masa jabatan berakhir.

”Anggaran untuk keperluan anggota dewan itu bukan berarti akan dilaksanakan. Sebab baru berupa draft, yang selanjutnya akan dibahas kembali untuk ditetapkan dalam APBD 2016,” katanya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pemborosan, Anggota DPRD Jepara Minta Dibelikan iPad

Pemborosan, Anggota DPRD Jepara Minta Dibelikan iPad

Pemborosan, Anggota DPRD Jepara Minta Dibelikan iPad

 

JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara kini meminta tambahan anggaran operasional. Tak tanggung-tanggung, wakil rakyat itu meminta tambahan untuk beberapa item, mulai dari tunjangan perumahan hingga laptop bahkan iPad.

Hal itu terungkap dalam draf  kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) tahun 2016 yang telah disahkan baru-baru ini.

Di sekretariat DPRD Jepara pada kegiatan sarana dan prasarana kantor yang semula dianggarkan pemkab melalui draft pengajuan ke DPRD sebesar Rp 607.480.000, diminta ditambah untuk pembelian lap top  dan  ipad serta pengadaan AC untuk ruang komisi. Dalam draf laporan, anggaran diminta ditambah sebesar Rp 446.650.000. Sehingga total anggaran untuk pos ini sebesar Rp 1,2 miliar lebih.

Wakil Ketua DPRD Jepara Aris Isnandar menjelaskan, anggaran untuk keperluan anggata dewan itu bukan berarti bisa langsung dilaksanakan. Dia beralasan, itu baru berupa draft, yang selanjutnya akan dibahas kembali untuk ditetapkan dalam APBD 2016.

”Efisiensi dan rasionalisasi tetap akan dilakukan, dengan mempertimbangkan banyak faktor, termasuk kemampuan anggaran daerah, serta fokus kebijakan pembangunan di Jepara,” kata Aris. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Enam Ranperda Berjalan Mulus Disahkan Dewan

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara gagal mengesahkan Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Lain halnya dengan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) lainnya. Justru enam Ranperda lainnya mulus hingga akhirnya disahkan dalam rapat Paripurna yang digelar Senin (6/7/2015).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara yang memimpin rapat paripurna tersebut, Dian Kristiandi menyebutkan, enam Ranperda yang disahkan yakni perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perubahan Atas Perda Nomor 26 Tahun 2010 Tentng Retribusi Tempat Rekreasi dan Penetapan Desa.

“Sesuai dengan apa yang telah disampaikan masing-masing Pansus, ada enam Ranperda yang telah disepakati. Sedangkan satu Ranperda yakni revisi Perda tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum,” ujar Dian Kristiandi, Senin (6/7/2015).

Sedangkan Quriyah dari fraksi PKB meminta agar sesegera mungkin dijadwalkan ulang pembahasan mengenai revisi Perda Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbalanjaan dan Toko Modern itu. “Intinya kita sepakat untuk menunda penetapan revisi perda itu, namun harus segera dijadwalkan kembali pembahasannya,” katanya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Bupati Jepara Tak Masalahkan Ada Penambahan Waktu Revisi Perda Toko Modern, Asal Hasilnya Berkualitas

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

JEPARA – Arik Sunarso, perwakilan fraksi PDI Perjuangan mengatakan, pembahasan perubahan perda penataan pasar tradisional memang masih membutuhkan tambahan waktu. Hal ini karena masih perlu banyak referensi, termasuk juga bertemu dengan pengusaha toko modern dan pedagang kecil untuk didengar aspirasinya.

“Belum ditetapkannya revisi perda ini tidak menjadi masalah, toh perda penataan pasar yang sudah ada masih cukup relevan jika diterapkan, hanya perlu perubahan-perubahan pasal,” jelasnya.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menyatakan, jika memang masih diperlukan tambahan waktu untk melakukan pembahasan revisi perda penataan pasar itu, maka tidak menjadi masalah. Asalkan. penambahan waktu pembahasan itu menjadikan kualitas perda itu semakin baik.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santoso menyatakan bahwa di dalam draf revisi perda penataan pasar ini terdapat beberapa perubahan. Diantaranya soal jarak antara toko modern dan pasar tradisional yang diubah menjadi mnimal 2 KM. Jarak ini lebih ketat dari aturan yang ada yakni hanya minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pansus Masih Kurang Referensi, Revisi Perda Toko Modern “Sengaja” Gagal Diparipurnakan

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

JEPARA – Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern gagal diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Padahal revisi perda penataan pasar itu masuk dalam pembahasan panitia khusus (pansus) III yang telah dibentuk dewan sebelumnya.

Perwakilan Pansus III DPRD Jepara, M Jamal Budiman menyatakan, ditundanya penetapan revisi perda penataan pasar itu dikarenakan masih diperlukan pengkajian, pendalaman serta telaah yang meliputi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dari perubahan perda itu.

“Sehingga pembahasan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum dapat direalisasikan dan masih diperlukan perpanjangan waktu untuk membahasnya,” ujar Jamal, Senin (6/7/2015). (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)