PRPP dan Maerokoco Hanya ‘Begitu-begitu’ Saja, Begini Reaksi Dewan

Wahana bianglala menjadi ikon PRPP, yang beroperasi saat pagelaran Jateng Fair berlangsung. (dokumen)

MuriaNewsCom, Semarang – Kompleks Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah yang di dalamnya juga mencakup Maerokoco, dinilai mempunyai potensi besar sebagai tempat wisata unggulan. Hanya saja, perkembangan PRPP dinilai hanya jalan di tempat, sehingga menjadikan kawasan tersebut tak menarik.

Padahal jika digarap dengan serius, PRPP bisa menjadi sumber pendapatan yang cukup besar bagi Pemprov Jateng. Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengatakan, pihaknya telah mendesak Pemprov Jateng dan manajamen PRPP untuk mengoptimalkan kawasan itu.

Yakni dengan mempercantik dan menambah wahana yang ada. Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, kondisi PRPP saat ini yang kurang menarik, menjadikan potensi besar PAD menjadi tak maksimal.

“Kurang variatifnya wahana yang ada, menjadikan sepi pengunjung. Padahal lokasinya strategis dan luas. Ini harus ada pembenahan dan inovasi, sehingga bisa menarik pengunjung dan menjadi ikon pariwisata Jateng,” katanya.

Ia juga menyoroti keberadaan Maerokoco yang berisi miniatur rumah adat di Jawa Tengah. Karena, pemerintah kabupaten/kota juga tidak bisa mewawat, sehingga keberadaan rumah adat tersebut terabaikan.

Bahkan, banyak rumah adat yang kondisinya rusak parah dan justru bisa merusak keindahan PRPP. “Kalau kami inginya bisa diubah menjadi resort area, bisa tetap menggunakan rumah adat. Manfaatnya akan jauh lebih banyak dan bisa menambah pemasukan,” ujarnya.

Bogi-begitu sapaan akrabnya-meminta agar Pemprov terus melakukan inovasi untuk mempercantik kawasan PRPP. Misalnya dengan menambah wahana baru dan membangun bisnis rumah makan.  Jelas itu sangat bagus, karena lokasinya yang sangat luas dan berada di dekat perlintasan jalanan yang melintas di Jateng.

“Jika digarap dengan bagus bisa menjadi ikon baru di Jateng dan bisa meningkatkan pendapatan yang potensial,” tegasnya.

Sebenarnya, kawasan PRPP sudah mulai berbenah. Bahkan, dalam kunjungan sudah mulai meningkat. Dari laporan yang diterima, setiap weekend setidaknya sekitar 3000-4000 pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Meski begitu, dari segi pendapatan masih belum banyak memberikan kontribusi.

“Dari laporan yang kami terima sebenarnya sudah ada keuntungan misalnya di tahun 2016 ada sebesar Rp 800 juta, tetapi memang masih digunakan untuk menambal kebutuhan kerugian di tahun sebelumnya,” tambahnya.

Editor : Ali Muntoha

Sering Hadiri Kawinan, Ketua DPRD Jateng Anggap Wajar Tunjangannya Naik

Rukma Setyabudi, Ketua DPRD Jateng. (DPRD Jateng)

MuriaNewsCom, Semarang – Dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Anggota DPRD membuat seluruh anggota dewan di Indonesia tersenyum gembira. Pasalnya, dengan dikeluarkanya aturan itu, tunjangan para wakil rakyat itu menjadi bertambah.

Meski selama ini kinerja anggota dewan masing sering menjadi sorotan, namun menurut Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi, peningkatan tunjangan untuk anggota dewan ini merupakan hal yang wajar.

Ini dikarenakan kebutuhan yang dikeluarkan anggota dewan juga cukup besar. Ia mencontohkan, tiap anggota dewan kerap mendapat undangan resepsi penikahan, penawaran pasang iklan di media massa, pengajuan proposoal bantuan hingga hingga keluhan dari masyarakat.

Sehingga gaji dan tunjangan banyak yang digunakan untuk memenuhi hal-hal tersebut. Hal ini menurutnya beda dengan pegawai negeri yang gajinya bisa utuh.

“PNS dengan gaji Rp 10 juta pulang rumah masih utuh. Tapi, buat kami yang duduk di kursi legislator enggak bisa kayak gitu dong. Kita mungkin Rp 50 juta. Karena kan dalam sebulan kira-kira diundang 20 resepsi nikah, khitanan, lahiran dan sejenisnya,” katanya dikutip dari Metrojateng.com, Rabu (23/8/2017).

Politisi PDIP ini merinci,  rata-rata setiap datang ke undangan masyarakat, ia harus nyumbang Rp 500 Ribu. “Kalau sudah kenal paling tidak Rp 1 Juta. Tinggal kalikan saja dengan 20 undangan. Maka wajar kalau kita dapat kenaikan tunjangan. Mungkin idealnya tunjangannya naik lebih dari Rp 10 Juta,” akunya

Sehingga menurut dia, sudah cukup wajar jika tunjangan dewan dinaikkan. Ia menyebut bahwa realisasi kenaikan tunjangan bakal berlaku efektif sejak APBD Perubahan disahkan pada Septemper 2017.

“Ini suatu sangat positif. Saya senang sekali. Dengan tunjangan bagus, gaji lebih mantap, kita merasa lebih cukup,” terangnya.

Sementara itu, Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono mengatakan dengan ditekennya PP tersebut jenis dan nominal tunjangan bagi anggota DPRD bertambah. Menurutnya, penambahan itu akan membuat anggota DPRD lebih nyaman.

“Yang paling ada perubahan adalah tunjangan alat kelengkapan. Ini juga ada perubahan. Ada juga sistem penanggungjawaban biaya operasional Dewan itu dulu kan at cost, sekarang 20% at cost. Jadi sekarang lebih nyaman,” terangnya dikutip dari Detik.com.

Fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah, dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan DPRD tidak memakai kendaraan dinas, mereka akan mendapat uang transportasi.

Anggota DPRD juga mendapat tunjangan komunikasi yang dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi 7 kali uang representasi, kategori sedang mendapat 6 kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat 5 kali uang representasi.

Editor : Ali Muntoha

Didatangi Anggota DPRD Jateng, Pembongkaran Bangunan di Sempadan Grobogan  Ditunda

Sejumlah pihak terkait terlibat diskusi penundaan pembongkaran bangunan illegal di Balai PSDS Jragung Tuntang, Desa Kemiri, Kecamatan Gubug, Grobogan, Kamis (10/8/2017).

MuriaNewsCom, Grobogan – Pembongkaran bangunan illegal yang berdiri di sempadan daerah irigasi Glapan, Kecamatan Gubug akhirnya tertunda. Hal ini seiring datangnya anggota komisi B DPRD Jateng Romly Mubarok ke lokasi penggusuran bangunan di Desa Kemiri, Kamis (10/8/2017).

Menurut Romly, dia tergerak turun ke lapangan setelah sebelumnya mendapat aduan dari warga. Wakil Rakyat dari PKB ini merasa tergerak karena kebetulan berasal dari Dapil Grobogan dan sekitarnya.

“Saya berharap pembongkaran ini juga mempertimbangkan aspek sosial. Perlu ada pendekatan-pendekatan,” ungkap Romly, usai melangsungkan pertemuan di Balai PSDA Jragung Tuntang di Desa Kemiri, Kecamatan Gubug.

Pertemuan dan diskusi itu dihadiri sejumlah pihak. Antara lain dari Balai PSDA Bodri Kuto, BBWS Pemali Juana, dan jajaran Muspika Gubug.

Dalam diskusi terkait penundaan penggusuran ini sempat diwarnai ketegangan. Sebabnya, ada warga yang ikut mengingatkan supaya pembongkaran tetap dijalankan. Soalnya, ratusan bangunan lain telah diratakan.

Akhirnya, diskusi mencapai kesepakatan. Yakni, pembongkaran dilaksanakan 20 hari lagi pada beberapa rumah warga tersebut.

“Kami akan menghormati kesepakatan yang telah dicapai dan tidak ada kompensasi pada pemilik bangunan. Jadi, hal ini hanya soal penundaan saja dan pembongkaran akan tetap dilanjutkan,” kata staf Balai PSDA Bodri Kuto Saripudin.

Editor: Supriyadi

Gugatan Pilkada Pati ke MK Jadi Sorotan Komisi A DPRD Jateng

Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Gugatan Gerakan Masyarakat (Geram) Pati kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pembatalan hasil Pilkada Pati mendapatkan sorotan dari Komisi A DPRD Jawa Tengah. Menurut Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie, kotak kosong menjadi bagian dari demokrasi dalam pilkada.

Hanya saja, jumlah perselisihan hasil pemilihan (PHP) pada Pilkada Pati diakui sangat jauh sehingga tidak menjadi persoalan bagi pasangan calon. “Dari sisi jumlah, selisihnya memang jauh, 75 persen dan 25 persen. Itu bukan menjadi persoalan,” ungkap Masruhan, Kamis (16/3/2017).

Yang menjadi persoalan menurut Masruhan, justru persoalan jumlah perolehan kotak kosong yang cukup tinggi di Pati. Hal itu diakui bisa menjadi pembelajaran demokrasi bukan hanya masyarakat Pati, tetapi juga masyarakat Indonesia.

“Penduduk Pati sangat padat. 25 persen suara itu termasuk sangat tinggi. Ini sebetulnya yang bisa menjadi pembelajaran bersama. Kalau gugatan ke MK itu tidak jadi persoalan, karena selisihnya sangat jauh,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Pati Much Nasich mengaku sudah siap menjawab dalam persidangan pertama yang digelar MK, Jumat (16/3/2017) besok. Dalam sidang tersebut, Komisioner KPU Pati akan mendengarkan permohonan yang diajukan pemohon.

“Persiapan matang sudah kami lakukan. Besok, sekitar jam 14.00 WIB, kita mengikuti sidang pertama terkait perselisihan hasil pemilihan (PHP). Jawaban-jawaban yang sesuai aturan dan regulasi sudah dipersiapkan, sehingga kami berharap bisa berjalan dengan baik,” harap Nasich.

Editor : Kholistiono

Komisi A DPRD Jateng Kunjungi KPU Pati Bahas Kotak Kosong

Jajaran Komisi A DPRD Jawa Tengah mengunjungi Kantor KPU Pati, Kamis (16/3/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Fenomena kotak kosong dalam Pilkada Pati ikut menjadi sorotan Komisi A DPRD Jawa Tengah. Sejumlah anggota Komisi A DPRD Jateng mengunjungi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati untuk membahas fenomena kotak kosong, Kamis (16/3/2017).

Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie mengatakan, tidak terkovernya kotak kosong dalam undang-undang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kalangan legislatif maupun eksekutif di tingkat pusat. Pasalnya, Samsurie menganggap, kotak kosong menjadi bagian dari proses demokrasi yang tidak bisa dianggap sepele.

“Setelah melakukan pembahasan dan pengkajian bersama, kami berharap ada perubahan regulasi pilkada tentang calon tunggal. Hal itu untuk menata dan mengakomodasi kotak kosong agar tidak berpolemik seperti di Pati,” kata Samsurie.

Menurutnya, fenomena kotak kosong akan lebih besar bila tidak ada regulasi yang mengaturnya. Padahal, Pilkada di Indonesia akan digelar serentak pada 2018 dan 2019. Karena itu, pihaknya akan mengusulkan kepada DPR RI untuk membuat regulasi baru terkait eksistensi kotak kosong.

Selain kotak kosong, Samsurie juga menyoroti persoalan politik uang. Dia menilai, dugaan politik uang menyebar secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Bila tidak segera diatur dalam regulasi yang lebih visibel dan jelas, politik uang akan sulit ditangani.

“Sekarang ini, jarang sekali ada politik uang yang bisa dibuktikan, ditangani dan ada sanksinya. Kalau ada regulasinya yang visibel dan jelas, penanganannya akan lebih muda. Maka, perlu ada regulasi baru yang mengaturnya,” imbuhnya.

Ketua KPU Pati Much Nasich mengatakan, masukan dari Komisi A DPRD Jateng sangat penting bagi KPU Pati. Pasalnya, kotak kosong selama ini tidak diatur dalam undang-undang, sehingga beberapa kali sempat mengalami kegamangan.

“Kami berharap ada segera regulasi sehingga bisa ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis, sehingga kita tidak mengalami kegamangan dalam menangani persoalan kotak kosong,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

DPRD Jateng Gelar Sidak THR Karyawan Garuda Pati

Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan PT Garudafood tengah menggelar sesi tanya jawab terkait dengan agenda sidak THR, Kamis (2/7/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan PT Garudafood tengah menggelar sesi tanya jawab terkait dengan agenda sidak THR, Kamis (2/7/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

PATI – Komisi E DPRD Jawa Tengah menggelar sidak tunjangan hari raya (THR) di perusahaan PT Garudafood Pati, Kamis (2/7/2015). Mereka mempertanyakan soal THR yang diberikan karyawan PT Garudafood. Lanjutkan membaca

Anggota DPRD Jateng Lihat Akses Jalan Dusun Nglembag

Komisi B DPRD Jateng meninjau lokasi di Dusun Nglembag, yang biasa digunakan untuk berlalu lintas. (MURIANEWS / PRIYO)

BLORA – Masih banyaknya infrastruktur yang minim, ternyata tidak hanya terdapat di daerah perbatasan Indonesia. Hal ini juga ada di Kabupaten Blora. Hal itu membuat keprihatinan oleh salah satu anggota DPRD Jateng komisi B, Arif Rohman.

Lanjutkan membaca