Baliho di Gedung DPRD Grobogan Ini Bikin Orang Mesam-mesem

Seorang warga tengah melihat baliho berisi gambar karikatur pimpinan DPRD Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebuah baliho besar berukuran sekitar 3 x 4 meter yang ada di depan ruang paripurna DPRD Grobogan sempat jadi perhatian banyak orang.

Perhatian ditunjukan pada gambar karikatur empat orang pimpinan dan sekretaris DPRD dalam baliho berisikan ucapan dirgahayu kemerdekaan itu.

Dalam karikatur tersebut, kelima pejabat itu sama-sama memakai kopiah. Namun, gambarnya hanya dicroping di bagian wajah saja. Sementara, bagian di bawahnya berupa gambar karikatur yang modelnya berlainan.

Penampilan Wakil Ketua DPRD Wasono Nugroho dalam karikatur digambarkan memakai jas panjang warna hijau, seperti yang biasa digunakan Presiden Soekarno dan Jenderal Sudirman.

Di sebelah kirinya adalah karikatur Ketua DPRD Agus Siswanto yang penampilannya memakai jas warna merah dan celana jins hitam. Selanjutnya, adalah karikatur Wakil Ketua DPRD HM Nurwibowo yang berpenampilan layaknya seorang anggota Paskibraka.

Paling lucu adalah karikatur dari Wakil Ketua DPRD Anang Prasetyo. Penampilan politisi Partai Gerindra itu digambarkan layaknya pejuang dengan mengenakan kaos lengan pendek merah putih dan celana pendek putih serta mengenakan sepatu lengkap dengan kaos kaki.

Sebuah pita merah putih diikatkan di kopiahnya dan di balik badannya terselip sebuah bambu runcing.

Karikatur paling ujung kanan adalah Sekretaris DPRD Pangkat Joko Widodo. Penampilan Pangkat mirip seperti anggota defile pembawa bendera merah putih.

Informasi yang didapat menyebutkan, baliho itu sudah dipasang cukup lama. Yakni, sekitar pekan pertama bulan Agustus. Meski banyak yang melihat namun kebanyakan tidak begitu memperhatikan karikatur itu dengan cermat.

“Saya beberapa kali lewat sini dan sempat melirik baliho itu. Tapi baru tahu sekarang kalau ada karikaturnya para pimpinan DPRD. Saya rasa baliho ini cukup kreatif,” kata Arif, salah seorang warga yang ditemui di depan kantor DPRD, Sabtu (19/8/2017).

Editor : Ali Muntoha

Tak Setuju Perda Toko Modern Disahkan, Dewan Grobogan dari PKB Pilih Keluar Sidang

Anggota fraksi PKB DPRD Grobogan bersiap meninggalkan ruang rapat paripurna setelah menyatakan walk out. (MuriaNewsCom/Grobogan)

MuriaNewsCom, Grobogan – Aksi walk out mewarnai jalannya rapat paripurna DPRD Grobogan, Selasa (15/8/2017). Dalam rapat tersebut tujuh anggota fraksi PKB memilih meninggalkan ruangan saat akan dilakukan pengambilan persetujuan secara voting mengenai Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Sebelumnya, rapat paripurna yang dihadiri Bupati Grobogan Sri Sumarni itu sempat diskors selama hampir 1 jam karena fraksi PKB menyatakan penolakan. Dalam masa skors dilakukan pembicaraan antara pimpinan dewan, ketua fraksi, dan anggota Pansus I di ruang rapat paripurna II.

Namun pembicaraan dalam masa skorsing gagal mencapai titik temu. Akhirnya, rapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan secara voting. Sebelum voting dilakukan, anggota Fraksi PKB Sukanto meminta izin bicara untuk menyatakan sikap walk out.

Wakil Ketua DPRD Grobogan dari PKB HM Nurwibowo yang sebelumnya duduk di deretan pimpinan juga ikut pula keluar. Ketujuh anggota dewan dari PKB ini keluar ruangan melalui pintu timur.

Selain raperda terkait toko modern, dalam rapat paripurna itu juga membahas persetujuan dua raperda lainnya. Yakni, raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan raperda tentang Retribusi Jasa umum. Dalam kata akhir, semua fraksi sepakat menyetujui dua raperda ini.

Menurut Nurwibowo, sikap walk out itu dilakukan karena beberapa alasan. Antara lain, pihak eksekutif tidak mau melakukan kajian ekonomis terlebih dahulu terkait penataan toko modern. Terutama, soal pembatasan jumlah toko modern yang boleh berdiri di tiap kecamatan.

“Sebelumnya, kami sudah minta agar dilakukan kajian ekonomis dulu. Tujuannya, supaya hasil pembahasan bisa lebih baik lagi dengan adanya kajian ekonomis,” terangnya.

Alasan lainnya, terkait adanya pengurangan kuota jumlah toko modern di Kecamatan Brati, Ngaringan, Geyer, dan Kedungjati. Sebaliknya, di beberapa kecamatan justru ada penambahan kuota. Penambahan kuota di beberapa kecamatan itu disinyalir ada unsur titipan guna mengakomodir kepentingan beberapa pihak.

“Jumlah toko modern yang disepakati boleh berdiri hanya 62 unit di seluruh kabupaten. Soal jumlah ini sebenarnya kami tidak masalah. Hanya ada pengurangan dan penambahan di beberapa kecamatan yang kita persoalkan. Apalagi penentuan itu tanpa ada kajian ekonomis,” tegasnya.

Ia menambahkan, perubahan perda yang dibahas ini sebenarnya punya tujuan untuk keadilan ekonomi. Sebab, peraturan ini dibahas untuk menyempurnakan perda sebelumnya, setelah toko modern menjamur.

Editor : Ali Muntoha

Anggota Dewan Grobogan Geregetan Lihat Mobil Bebas Masuk Lapangan Alun-alun

Kendaraan roda empat yang masuk ke dalam kawasan Alun-alun Purwodadi mendapat sorotan anggota DPRD Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sejumlah anggota DPRD Grobogan menyoroti makin bebasnya kendaraan keluar masuk ke dalam kawasan Alun-alun Purwodadi. Sorotan itu dilontarkan karena sebelumnya sudah ditegaskan kalau bagian dalam alun-alun termasuk lapangan harus steril dari kendaraan.

Bahkan, sepeda motor pun dilarang masuk ke alun-alun. Kebijakan itu dilakukan supaya tidak merusak konstruksi bangunan dan lapangan.

“Akhir-akhir ini, ada keluhan kalau motor, mobil, bahkan truk masuk ke dalam alun-alun. Harusnya ini tidak boleh,” tegas Ketua Komisi B DPRD Grobogan Budi Susilo, Jumat (11/8/2017).

Senada dengan Budi, anggota Komisi A Sukanto juga mempertanyakan bebasnya beragam jenis kendaraan masuk ke dalam alun-alun. Jika hal itu tidak segera disikapi dengan tegas, maka kendaraan yang masuk ke dalam alun-alun pasti makin banyak.

“Semua kendaraan bermotor harus parkir di sekeliling alun-alun yang lokasinya sudah disiapkan. Nanti, saya akan minta penjelasan dari dinas terkait yang menangani alun-alun,” cetusnya.

Informasi yang didapat menyebutkan, kendaraan yang masuk ke dalam kawasan alun-alun itu semuanya lewat pintu utara di seberang kantor DPRD Grobogan. Di pintu ini sebenarnya sudah ada portal, tetapi posisinya tidak permanen alias bisa digeser.

Pada tiga pintu masuk alun-alun lainnya, kendaraan tidak bisa lewat. Sebab, konstruksi pintu masuknya dibuat seperti anak tangga.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman M Chanief  saat dimintai tanggapannya menyatakan, kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan masuk ke dalam alun-alun. Sebab, masuknya kendaraan bermotor atau mobil bisa merusak lantai maupun lapangan.

“Saat ini pengelolaan alun-alun sudah ada pada Dinas Linkungan Hidup. Nanti, akan kita koordinasikan supaya memasang portal permanen di pintu utara agar kendaraan tidak bisa masuk,” jelasnya.

 Editor : Ali Muntoha

Anggota DPRD Grobogan Doakan Perdamaian Palestina saat Rapat Paripurna

Anggota DPRD Grobogan saat melakukan rapat paripurna, Rabu (26/7/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Ada hal menarik saat berlangsung rapat paripurna DPRD Grobogan, Rabu (26/7/2017). Yakni, adanya selingan doa bersama untuk Palestina di tengah rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Agus Siswanto itu.

Acara doa bersama itu muncul saat pembacaan pandangan umum yang disampaikan Sriyanto, selaku juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP). Sebelum mengakhiri pembacaan, Sriyanto sempat menyinggung konflik yang saat ini sedang terjadi di Palestina. Khususnya, di sekitar kawasan masjid Al Aqsa. Terkait dengan kondisi itu, Sriyanto meminta semua yang hadir untuk berdoa dan membacakan surat Al-Fatihah demi perdamaian di Palestina.

“Mari kita berdoa agar konflik di Palestina segera berakhir dan tercipta sebuah perdamaian,” katanya mengawali doa bersama.

Rapat paripurna yang dihadiri Bupati Grobogan Sri Sumarni serta perwakilan FKPD itu agendanya adalah penyampain pandangan umum atas tiga raperda. Masing-masing raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Satu lagi adalah raperda tentang penyertaan modal Pemkab Grobogan kepada BUMD tahun 2018.

Penyampaian pemadangan umum dilakukan bergantian oleh delapan fraksi yang ada. Dari penyampaian yang dilakukan, hanya FPP yang mengajak doa bersama. 

Editor : Akrom Hazami

Penetapan APBD Grobogan Tahun Anggaran 2017 Berjalan Mulus

Bupati Grobogan Sri Suarni melakukan penandatanganan naskah persetujuan APBD 2017 disaksikan Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto, Selasa 913/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Suarni melakukan penandatanganan naskah persetujuan APBD 2017 disaksikan Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto, Selasa 913/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Target untuk bisa menyelesaikan pembahasan APBD 2017 sebelum akhir mendatang berhasil terpenuhi. Ini menyusul disetujuinya RAPBD 2017 untuk ditetapkan menjadi ABPD dalam Sidang Paripurna DPRD Grobogan yang digelar Selasa (13/12/2016). 

Dalam sidang yang tersebut, semua fraksi membubuhkan persetujuan APBD 2017. Selanjutnya, persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan naskah persetujuan APBD 2017 yang dilakukan Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto dan Bupati Grobogan Sri Sumarni.

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan, APBD yang telah disepakati dengan DPRD itu selanjutnya akan disampaikan pada Gubernur Jawa Tengah paling lambat tiga hari kerja setelah kesepakatan. Kemudian, APBD 2017 itu akan dievaluasi gubernur agar tercipta keserasian antara kebijakan daerah dan nasional. 

Paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya APBD tersebut, gubernur akan menyampaikan hasil evaluasi. Setelah itu, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari setelah diterimanya hasil evaluasi gubernur mengenai APBD 2017 tersebut. 

“Setelah dilakukan penyempurnaan, nantinya APBD itu ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kita perkirakan, paling lambat minggu terakhir bulan Desember ini sudah dilakukan penyempurnaan,” katanya.

Dalam APBD 2017 tersebut, total dana pendapatan sebesar Rp 2,2 triliun lebih. Semendatara total dana belanja yang tertuang dalam APBD 2017 sebanyak Rp 2,4 triliun lebih. 

Dalam APBD 2017 tidak terdapat defisit anggaran. Sebab, posisi defisit anggaran yang sempat muncul sebesar Rp 229 miliar bisa ditutup melalui pembiayaan daerah.

Editor : Kholistiono

Soal Pembangunan Kios di Lahan Jalan, Begini Penjelasan Kades Godong Grobogan

Inilah pembangunan kios yang lokasinya di atas jalan tembus, sehingga mendapat protes warga Desa Godong. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Inilah pembangunan kios yang lokasinya di atas jalan tembus, sehingga mendapat protes warga Desa Godong. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Pembangunan kios di atas lahan jalan di Desa Godong,Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, disebut sudah melalui serangkaian pembahasan. Hal itu disampaikan Kades Godong Sholihin saat menghadiri rapat dengan anggota DPRD Grobogan, Kamis(24/11/2016).

Menurut Solihin, sebelumnya, sempat ada usulan dari warga di RW 02 agar memanfaatkan jalan di sebelah timur Pasar Godong untuk mendirikan kios. Dengan cara ini, desa nantinya akan memiliki penghasilan dari biaya sewa kios. Di samping itu, usulan pendirian kios di situ juga disebabkan kondisi jalan sejak lama tidak pernah dibangun.

Usulan warga itu selanjutnya dituangkan dalam musyawarah dusun dan akhirnya aspirasi tersebut dibawa saat menggelar musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) 2016. Hingga akhir, usulan pembangunan kios ditetapkan dalam APBDes.

“Jadi, soal pembangunan kios itu kami hanya mengakomodir usulan warga dan memintakan persetujuan pula dengan BPD. Setelah ditetapkan dalam APBDesa, kami baru berani melakukan pembangunan,” kata Sholihin dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Grobogan Budi Susilo itu.

Menurutnya, dari pengukuran yang dilakukan, lahan desa berupa jalan tembus itu panjangnya 30 meter dan lebar sekitar 6 meter. Di lahan tersebut rencananya hanya didirikan empat unit kios dengan ukuran 4 x 3 meter. Dengan demikian masih ada sisa jalan yang bisa digunakan warga untuk beraktivitas. Pembangunan kios serta perbaikan jalan itu dialokasikan Rp 160 juta. Sumber dananya berasal dari dana desa APBN.

Dalam kesempatan itu, Sholihin mengakui jika sebelum pembangunan kios dilakukan, pihaknya tidak melakukan konsultasi lebih lanjut pada beberapa instansi lain. Seperti camat dan bagian perizinan, guna mengurus IMB.

“Saat ini, proses pembangunan kios baru berkisar 25 persen. Karena ada keberatan warga, kami akhirnya menghentikan pekerjaan sambil menunggu penyelesaian terbaik,” katanya.

Setelah mendengarkan penjelasan kades dan tambahan informasi dari berbagai pihak lainnya, Budi Susilo meminta agar Camat Godong Mundakar menggelar koordinasi lagi dengan pihak desa dan perwakilan warga. Diharapkan, dari pertemuan nanti akan ada solusi terbaik.

“Sebenarnya maksud desa mencari sumber pendapatan dengan mendirikan kios untuk disewakan itu baik. Namun, pemilihan lokasi untuk mendirikan kios ini yang kurang pas. Soalnya, kiosnya berdiri di lahan yang selama ini digunakan jadi jalan tembus. Nah, kita harapkan persoalan ini nanti bisa diselesaikan cepat dengan difasilitasi Pak Camat,” katanya.

Editor : Kholistiono

Pembangunan Kios di Desa Godong Diprotes Warga, Anggota DPRD Grobogan Turun Tangan

Anggota DPRD Grobogan menggelar rapar koordinasi membahas pembangunan kios milik Desa Godong yang didirikan di jalan, Kamis (24/11/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota DPRD Grobogan menggelar rapar koordinasi membahas pembangunan kios milik Desa Godong yang didirikan di jalan, Kamis (24/11/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Anggota Komisi B dan Komisi A DPRD Grobogan, menggelar rapat gabungan untuk membahas persoalan pembangunan kios milik yang didirikan pihak Desa Godong, Kamis (24/11/2016).

Dalam rapat yang dilangsungkan di Ruang Paripurna II tersebut, wakil rakyat juga mengundang berbagai pihak yang terkait pembangunan tiga kios tersebut. Antara lain, Camat Godong Mundakar, Kades Godong Sholihin, Kepala Disperindagtamben Muryanto, dan Kabag Pemerintahan Desa Daru Wisakti. Hadir pula perwakilan dari Bappermas setempat.

Ketua Komisi B Budi Susilo selaku pimpinan rapat menyatakan, diundangnya berbagai pihak itu dilakukan seiring adanya surat yang dilayangkan puluhan warga Desa Godong. Dalam suratnya, warga menolak rencana pendirian kios tersebut.

Masalahnya, lahan di sebelah timur Pasar Godong yang akan didirikan kios itu merupakan jalan alternatif. Dengan adanya pendirian kios maka kendaraan roda empat dari Jalan Raya Semarang-Purwodadi menuju perkampungan di belakang Pasar Godong tidak bisa lewat.

Padahal, jalan itu dinilai penting bagi warga. Terutama, saat jalur Pertigaan Godong menuju arah Juwangi padat kendaraan. Di mana, jalan desa selebar 4 meter itu jadi alternatif kendaraan untuk mengurai kemacetan.

“Surat dari warga ini juga dilampiri tandatangan dan fotokopi KTP. Jadi, pada intinya warga menolak pendirian kios di atas jalan desa. Oleh sebab itu, mengundang berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Budi menyatakan, pihaknya sangat menyayangkan adanya pembangunan kios milik desa yang ditempatkan di jalan. Sebab, hal itu bisa merubah fungsi jalan yang selama ini dinilai penting bagi warga setempat. Adanya pendirian kios sebanyak itu menjadikan aktivitas warga yang biasa menggunakan jalan yang berbatasan dengan Pasar Godong menjadi terganggu.

Editor : Kholistiono

Seekor Kucing Ikut jadi ‘Saksi’ Persetujuan DPRD Atas Rencana Utang Pemkab Grobogan Sebesar Rp 200 Miliar

Seekor kucing berada di dalam ruang Sidang Paripurna DPRD Grobogan, Senin (21/11/2016). Tampak kucing tersebut berada di depan meja pimpinan sidang. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Seekor kucing berada di dalam ruang Sidang Paripurna DPRD Grobogan, Senin (21/11/2016). Tampak kucing tersebut berada di depan meja pimpinan sidang. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan-Pemandangan cukup langka terlihat saat berlangsungnya sidang Paripurna DPRD Grobogan dengan agenda memberikan persetujuan atas pinjaman daerah. Di mana, di tengah jalannya sidang mendadak muncul seekor kucing berwarna kecoklatan di dalam ruang sidang tersebut.

Sidang dengan agenda persetujuan atas pinjaman daerah ini dilangsungkan setelah selesainya paripurna sebelumnya. Sidang paripurna pertama agendanya persetujuan penyertaan modal pada BUMD.

Tidak diketahui dari mana asalnya kucing itu bisa masuk lantaran pintu ruang sidang utama saat itu tertutup semua. Awalnya, kucing berukuran cukup besar ini muncul dari barisan tempat duduk sebelah barat. Kemudian, kucing ini dengan santainya berjalan ke tengah dan sempat duduk sebentar di pinggir tembok ruang sidang sebelah timur.

Tidak lama kemudian, kucing ini bangkit dan berjalan ke depan. Selanjutnya, kucing terlihat lagi di bawah meja pimpinan dewan dan duduk di atas lantai.

Saat kucing terdiam di depan, acara sidang adalah mendengarkan penjelasan Wakil Ketua DPRD Anang Prasetyo tentang permintaan persetujuan dari Bupati Grobogan atas rencana melakukan pinjaman sebesar Rp 200 miliar untuk perbaikan jalan pada tahun 2017 mendatang.

Dalam penjelasannya, Anang menyatakan, jika rencana hutang itu akan digunakan untuk perbaikan jalan sepanjang 66,3 Km. Dana pinjaman nanti akan dialokasikan untuk perbaikan jalan yang dibagi dalam dua wilayah. Yakni, wilayah Grobogan bagian Timur dan Barat yang masing-masing dialokasikan Rp 100 miliar.“Untuk pelaksanaan kegiatan nanti akan dibagi dalam beberapa paket pekerjaan. Nilai tiap pekerjaan di atas Rp 2,5 miliar,” kata Anang.

Pinjaman dana untuk perbaikan jalan ini nantinya didapat dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Perusahaan ini merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur.

Salah satu persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan pinjaman itu harus ada persetujuan dari wakil rakyat. Dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nuwibowo itu, semua anggota sepakat menyetujui rencana pihak eksekutif untuk mengajukan pinjaman dana pada pihak ketiga.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengaku lega dengan adanya persetujuan dari anggota dewan atas rencana melakukan pinjaman. Menurutnya, pinjaman itu diperlukan mengingat dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan sangat besar.

“Perbaikan jalan ini butuh dana besar karena masih banyak ruas jalan yang rusak. Pinjaman yang akan kita ajukan sebesar Rp 200 miliar ini sudah kita kaji dan hitung dengan cermat sehingga tidak akan membebani keuangan daerah,” katanya.

Editor : Kholistiono

Sidang Paripurna Penetapan Raperda Penyertaan Modal untuk BUMD di Grobogan Berlangsung Alot

Sebagian anggota dewan beranjak dari kursi untuk saat sidang paripurna dinyatakan diskors, Senin (21/11/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sebagian anggota dewan beranjak dari kursi untuk saat sidang paripurna dinyatakan diskors, Senin (21/11/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan-Rencana Pemkab Grobogan untuk menyertakan modal pada sejumlah BUMD akhirnya mendapat persetujuan anggota dewan setempat dalam Sidang Paripurna DPRD Grobogan, Senin (21/11/2016). Meski demikian, persetujuan penyertaan modal itu tidak bisa berlangsung mulus.

Sebab, jalannya sidang paripurna sempat diwarnai interupsi dari beberapa anggota dewan. Hal ini, terjadi lantaran masih ada satu fraksi, yakni PKB yang tidak menyetujui penyertaan modal salah satu BUMD. Yaitu, penyertaan modal untuk BUMD Purwa Aksara.

Sesuai penjelasan dari Pansus VI yang disampaikan anggotanya M Fatah, ada enam BUMD yang akan mendapat penyertaan modal melalui APBD 2017. Yakni, PD BPR BKK Purwodadi sebesar Rp 5 miliar, dan PD Purwa Artha Rp 2,5 miliar.

Kemudian, PDAM Grobogan dapat Rp 8 miliar, Bank Jateng Rp 23,7 miliar, PT Jamkrida Jateng Rp 200 juta, dan PD Purwa Aksara Rp 500 juta.

Dalam laporan pansus, dari 8 fraksi yang, ada  7 fraksi yang memberikan persetujuan untuk penyertaan modal bagi 6 BUMD tersebut. Sedangkan, fraksi PKB hanya memberikan persetujuan penyertaan modal bagi lima BUMD.

“Fraksi PKB tidak menerima dan tidak menyetujui penyertaan modal untuk BUMD Purwa Aksara. Sebab, Purwa Aksara dinilai telah membuat kesalahan pada penyertaan modal tahun 2016 lalu. Fraksi PKB meminta agar penyertaan modal ditanggungkan lebih dahulu agar perusahaan itu memperbaiki dulu manajemen perusahaan,” kata Fatah dalam laporannya.

Akibat adanya satu fraksi yang tidak setuju, sidang yang dipimpin Ketua DPRD Grobogan Agus Siwanto akhirnya diskors. Para pimpinan dewan beserta ketua fraksi kemudian menggelar rapat sendiri di ruang rapat Paripurna II.

Rapat ini juga diikuti Kabag Perekonomian Anang Armunanto, serta mantan Direktur Purwa Aksara Bambang Pulunggono yang sekarang jadi Direktur PDAM Grobogan.Rapat ini berlangsung tertutup dan kabarnya berjalan cukup alot.

Setelah berlangsung hampir satu jam lamanya rapat ini akhirnya selesai dan sidang paripurna dilanjutkan lagi. Dalam sidang lanjutan ini, Agus Siswanto selaku pimpinan sidang menyatakan jika fraksi PKB akhirnya bisa menyetujui penyertaan modal buat BUMD Purwa Aksara.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengucapkan terima kasih atas persetujuan penyertaan modal bagi BUMD tersebut meski sempat diwarnai skorsing. Menurutnya, penyertaan modal itu diperlukan untuk meningkatkan kinerja BUMD agar lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

“Khusus untuk BUMD Purwa Aksara memang butuh suntikan modal. Yakni, untuk mengganti peralatan kerja yang sudah cukup tua usianya,” katanya.

Editor : Kholistiono

Ini Penjelasan Ketua Balegda DPRD Grobogan Terkait Pembuatan Perda Perlindungan Batik

Ketua Balegda DPRD Grobogan HM Misbah (kiri) menyampaikan penjelasan dua Raperda inisiatif dalam rapat paripurna, Sabtu (19/11/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Ketua Balegda DPRD Grobogan HM Misbah (kiri) menyampaikan penjelasan dua Raperda inisiatif dalam rapat paripurna, Sabtu (19/11/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan-Melindungi dan melestarikan warisan bangsa. Itulah salah satu tujuan utama perlunya dibuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan batik Grobogan.

Hal itu disampaikan Ketua Balegda DPRD Grobogan HM Misbah dalam rapat paripurna, Sabtu (19/11/2016) dengan agenda penjelasan Balegda atas dua raperda inisiatif yang diajukan. Yakni, Raperda mengenai Perlindungan dan Pengembangan Batik serta Raperda mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

“Raperda ini merupakan usulan atau inisiatif dari anggota legislatif. Tujuannya, untuk melindungi keberadaan usaha batik di Grobogan yang saat ini dinilai makin banyak dan punya prospek bagus,” kata Misbah.

Menurutnya, meski keberadaan usaha batik di Grobogan belum berlangsung lama, namun perkembangannya dinilai sangat menggembirakan. Oleh sebab itu, perkembangan usaha batik perlu disertai dengan pembuatan sebuah perda yang mengatur masalah ini supaya tersebut bisa dapat perlindungan hukum.

Terkait dengan pembuatan Raperda itu, sebelumnya sudah melibatkan banyak pihak untuk memberikan masukan. Antara lain, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perajin batik, dan SKPD terkait. Disamping itu, pembuatan Raperda juga melibatkan pihak Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah sebagai tenaga ahlinya.

Diharapkan, setelah Raperda itu nantinya disahkan jadi sebuah Perda maka usaha batik di Grobogan bisa dibantu dari berbagai sisi. Seperti, permodalan, peralatan, hingga pemasaran produknya. Hal itu dimungkinkan lantaran aturannya sudah disediakan.

Sementara itu, Kepala Disperindagtamben Grobogan Muryanto menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya anggota dewan dalam untuk membuat sebuah Perda Perlindungan Batik tersebut. Sebab, keberadaan usaha batik saat ini sudah berkembang pesat.

Dijelaskan, beberapa tahun lalu, jumlah kerajinan batik hanya segelintir saja. Namun, saat ini sudah ada 40 an usaha kerajinan batik yang tersebar di beberapa kecamatan. Kebanyakan kerajinan batik ini membentuk wadah kelompok usaha bersama.

“Perkembangan kerajinan batik sampai saat ini memang cukup bagus. Hal ini memang cukup menggembirakan dan membanggakan,” kata Muryanto.

Lebih lanjut Muryanto menjelaskan, secara umum, proses pembuatan batik di Grobogan tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Hanya saja, ada ciri khas tersendiri yang terdapat pada batikGrobogan. Yakni, coraknya lebih banyak menggambarkan kekayaan pertanian dengan kombinasi warna yang cerah. Misalnya, batik dengan motif jagung, padi dan hasil pertanian lainnya.

Meski jumlah kerajinan sudah cukup banyak namun, imbuhnya, tidak sampai terjadi persaingan yang kurang sehat. Sebab, masing-masing pengrajin sudah punya pasar sendiri-sendiri. Di samping itu, pihaknya juga aktif membina para pengrajin baik dalam hal peningkatan kualitas, SDM dan pemasaran.

Editor : Kholistiono

Kabar Gembira, Tambahan Penghasilan PNS di Grobogan Naik 200 Persen

Bupati Grobogan Sri Sumarni menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS bersama pimpinan DPRD setempat, Sabtu (12/11/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS bersama pimpinan DPRD setempat, Sabtu (12/11/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Usulan kenaikan tambahan penghasilan bagi PNS yang diusulkan Bupati Grobogan akhirnya mendapat persetujuan dari pihak legislatif. Persetujuan dari wakil rakyat disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Grobogan, Sabtu (12/11/2016). Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto, seluruh anggota menyatakan persetujuannya.

Bupati Grobogan Sri Sumarni yang hadir dalam paripurna tersebut menyampaikan terima kasih pada wakil rakyat atas disetujuinya permohonan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS. Kenaikan tambahan penghasilan ini akan diberlakukan untuk tahun anggaran 2017.“Kita harapkan, dengan tambahan penghasilan nanti ada peningkatan kinerja. Yakni, memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat,” kata Sri.

Pemberian tambahan penghasilan PNS itu didasarkan pada beberapa hal. Antara lain, beban kerja, tempat bertugas, tingkat risiko, dan kondisi kerjanya.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Grobogan Moh Sumarsono menyatakan, pegawai seluruh golongan mengalami kenaikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Yakni, dari staf golongan I, II, III ke atas mengalami kenaikan hingga mencapai 200 persen.“Saat ini, TPP staf golongan I, II, dan III hanya Rp 150 ribu. Tahun depan golongan I dan II naik jadi Rp 450 dan golongan III Rp 500 ribu,” katanya.

Kenaikan TPP juga akan dirasakan kepala SKPD. Kepala SKPD tipe A dari Rp 3,5 juta naik menjadi Rp 5 juta. Kemudian, kepala SKPD tipe B dari 3,5 juta menjadi 4,5 juta dan kepala SKPD tipe C tidak ada kenaikan yakni tetap Rp 3,5 juta per bulan. Dalam tahun 2017 nanti, Perangkat Daerah direncanakan terdapat 17 SKPD tipe A, sembilan tipe B dan tiga tipe C.“Setiap dinas telah ditetapkan tipenya berdasarkan perda yang baru. Untuk besaran TPP kepala SKPD sesuai dengan tipe dinas yang dipimpin,” jelasnya.

Sementara itu, ada satu rapat paripurna lagi yang dilangsungkan setelah persetujuan kenaikan TPP PNS. Yakni, penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017. Dalam KUAPPAS tersebut, belanja daerah diproyeksikan Rp 2,4 triliun. Sedangkan pendapatan daerah sebesar Rp 2,2 triliun dan ditambah pos pembiayaan belanja sebesar Rp 249 miliar.

Editor : Kholistiono

7 Kegiatan Bakal jadi Prioritas Pemkab Grobogan di 2017, Ini Bocorannya

Anggota Badan Anggaran DPRD Grobogan sedang melakukan pembahasan rancangan KUA-PPAS di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (8/11/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota Badan Anggaran DPRD Grobogan sedang melakukan pembahasan rancangan KUA-PPAS di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (8/11/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Sedikitnya ada tujuh kegiatan yang jadi prioritas Pemkab Grobogan tahun 2017 mendatang. Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2017 yang dilangsungkan di ruang rapat paripurna DPRD Grobogan, Selasa (8/11/2016).

Saat menyampaikan kata pengantar, Sekretaris Daerah Grobogan Sugiyanto menyebutkan, alokasi belanja langsung pada KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp 1 triliun lebih. Besarnya alokasi pada pos ini naik sekitar 18,37 persen dibandingkan penetapan APBD tahun 2016 yang berkisar Rp 883 miliar lebih.

Dalam pos belanja langsung itu, ada beberapa kegiatan yang jadi skala prioritas. Antara lain, pembangunan jalan dan jembatan milik kabupaten, dan pembangunan jalan antardesa.

Kemudian, penataan wajah Kota Purwodadi, penataan dan pemanfaatan tanah milik PT KAI di bekas Stasiun Purwodadi untuk kawasan ekonomi kerakyatan. Prioritas berikutnya adalah perintisan pembangunan rumah sakit tipe C di wilayah barat dan timur.

“Prioritas selanjutnya adalah pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Satu lagi, adalah pemberian bantuan sosial bagi warga miskin yang meninggal dunia,” kata Sugiyanto.

Secara global, dalam KUA-PPAS itu diketahui untuk pos pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2,2 triliun lebih atau naik 0,46 persen dibandingkan penetapan APBD 2016. Kemudian, untuk pos belanja daerah dialokasikan Rp 2,4 triliun atau naik 7,67 persen dari penetapan APBD 2016. Sedangkan pos pembiayaan direncanakan sebesar Rp 249 miliar lebih.

Pembahasan rancangan KUA-PPAS bersama badan anggaran dipimpin Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo. Dijadwalkan, pembahasan yang dilakukan siang dan malah hari itu akan selesai hingga Kamis lusa.

Editor : Kholistiono

Ini yang Menjadi Catatan dari Rapat Dengar Pendapat Proyek Revitalisasi Alun-alun Purwodadi

Anggota Komisi C saat melangsungkan rapat dengar pendapat dengan pihak yang terkait proyek revitalisasi Alun-alun Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota Komisi C saat melangsungkan rapat dengar pendapat dengan pihak yang terkait proyek revitalisasi Alun-alun Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Ada beberapa catatan yang disampaikan anggota dewan saat menggelar rapat dengar pendapat proyek revitalisasi Alun-alun Purwodadi yang dilangsungkan di Ruang Komisi C, Sabtu (20/8/2016). Antara lain, semua pihak yang berkompeten dengan proyek tersebut diminta untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi.

“Dari penyampaikan keterangan tadi, saya menilai komunikasi dan koordinasi dari rekanan, dinas dan pengawas terlihat kurang bagus. Hal ini perlu jadi perhatian dan kami berharap masing-masing bisa bekerja sesuai tupoksinya,” kata Ketua Komisi C Eko Budi Santoso.

Menurut Eko, melalui rapat dengar pendapat tersebut, pihaknya ingin mendapatkan jawaban yang lengkap dari rekanan dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, jika ternyata ada kendala maka akan bisa segera dicarikan solusinya.

Sebab, pada prinsipnya, komisi C sangat mendukung agar proyek revitalisasi alun-alun bisa selesai pada tahun ini. Namun, dalam pengerjaannya harus memperhatikan tiga aspek utama. Yakni, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat administrasi. ”Perlu diperhatikan, proyek revitalisasi alun-alun ini jadi salah satu perhatian publik.

Oleh sebab itu, banyak masukan yang datang dari masyarakat terkait pengerjaan proyek ini. Kami berharap, agar tahun ini, proyek ini bisa rampung seperti harapan kita semua,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Grobogan Wasono Nugroho meminta agar semua pihak yang terlibat dalam proyek itu bekerja sungguh-sungguh sesuai aturan dan ketentuan dalam kontrak kerja. Sebab, jika hal itu tidak dilakukan maka ibarat menggali kubur sendiri.

“Kami berharap supaya hal ini jangan sampai terjadi. Kalau memang ada yang tidak sesuai dalam pelaksanaan langsung diperingatkan atau bila perlu diambil tindakan tegas,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Rekanan Tak Hadir, Anggota Komisi C DPRD Grobogan Sewot

Anggota Komisi C saat melangsungkan rapat dengar pendapat dengan pihak yang terkait proyek revitalisasi Alun-alun Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota Komisi C saat melangsungkan rapat dengar pendapat dengan pihak yang terkait proyek revitalisasi Alun-alun Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Rapat dengan pendapat proyek revitalisasi Alun-alun Purwodadi yang dilangsungkan di Ruang Komisi C DPRD Grobogan, Sabtu (20/8/2016) sempat diwarnai peringatan pada Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan M Chanif. Penyebabnya, jajaran Direktur PT Aditya Mulya Pratama selaku rekanan yang mengerjakan proyek tersebut tidak datang kendati sudah diundang secara resmi untuk menghadiri acara dengar pendapat tersebut.

Sebagai gantinya, pihak rekanan justru hanya mengirimkan seorang pelaksana lapangan untuk menghadiri acara tersebut lantaran pimpinannya sedang ada rapat di kantor.

“Ini namanya tidak menghargai dan merespon baik undangan kami untuk melangsungkan acara dengar pendapat. Tolong Pak Chanief supaya menegur pihak rekanan dan meminta direkturnya untuk datang kalau kita undang lagi,” kata Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto yang hadir dalam acara tersebut.

Selain Agus, tiga orang Wakil Ketua DPRD Grobogan juga ikut hadir lengkap dalam kesempatan tersebut. Yakni, HM Nurwibowo, Wasono Nugroho, dan Anang Prasetyo.

Menurut Agus, kehadiran pimpinan dari pihak rekanan itu dirasakan sangat penting. Sebab, bisa menjelaskan dengan detail terkait semua tahapan proyek revitalisasi yang sudah dikerjakan tersebut.

Meski direktur rekanan tidak hadir, namun rapat dengar pendapat akhirnya tetap dilanjutkan. Yakni, untuk mendengarkan keterangan dari dinas terkait, serta konsultan pengawas yang hadir dalam kesempatan tersebut. Acara dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi C Eko Budi Santoso.

Dari keterangan yang disampaikan, terungkap jika progres proyek tersebut sudah berkisar 11 persen. Soal tanah uruk juga ditegaskan jika diambilkan dari galian legal. Hanya saja, tanah uruk itu memang belum diambilkan dari supplier yang memberikan dukungannya pada dokumen lelang rekanan tersebut.

Sementara soal perlunya penambahan peralatan yang disorot anggota dewan akan dipenuhi. Seperti penambahan mesin molen, backhoe, dan alat pemadat tanah.“Semua masukan dari Komisi C sudah kita tindaklanjuti. Demikian pula soal pengawasan akan kita lakukan lebih ketat supaya proyek dikerjakan sesuai rencana,” kata Chanief.

Editor : Kholistiono

Ramai-ramai Datangi Gedung DPRD Grobogan, Warga Kompak Pakai Baju Batik

Puluhan perajin batik di Grobogan mengikuti acara public hearing dengan Badan Legislasi Daerah DPRD Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Puluhan perajin batik di Grobogan mengikuti acara public hearing dengan Badan Legislasi Daerah DPRD Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Puluhan warga, mendatangi gedung DPRD Grobogan,Sabtu (23/7/2016). Uniknya, hampir semua warga ini mengenakan baju batik khas Grobogan.

Kedatangan puluhan warga ini bukan dalam rangka unjuk rasa. Tetapi, mereka datang untuk menghadiri acara public hearing atau dengar pendapat dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Grobogan berkaitan dengan penyusunan draf Raperda tentang Perlindungan Batik.Warga yang datang ini sebagian besar adalah para perajin batik tulis. Selain itu, ada pula perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat serta dinas terkait lainnya.

Hadir pula dalam kesempatan itu, perwakilan dari Kantor Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah. Acara public hearing yang dilangsungkan di ruang rapat paripurna itu dibuka Ketua DPRD Grobogan Agus Siwanto.

Ketua Balegda DPRD Grobogan HM Misbah menegaskan, pembuatan Perda perlindungan batik itu merupakan usulan dari anggota lesgislatif. Tujuannya, untuk melindungi keberadaan usaha batik di Grobogan yang saat ini dinilai makin banyak dan punya prospek bagus.

“Meski keberadaan usaha batik di sini belum lama, namun perkembangannya sangat menggembirakan. Makanya, kita berinisiatif untuk membuat sebuah Perda yang mengatur tentang batik, supaya usaha batik bisa dapat perlindungan hukum,” jelasnya.

Terkait dengan masalah tersebut, lanjut Misbah, pihaknya perlu mendapatkan masukan sebanyak mungkin dari berbagai stake holder terkait. Diharapkan, masukan ini akan makin menyempurnakan draf raperda yang sudah disiapkan.

Meski demikian, semua masukan itu, katatnya, nantinya belum tentu bisa tertampung. Sebab, dalam pembuatan sebuah produk hukum (Perda) tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Editor : Kholistiono 

 

5 Raperda Tentang Desa di Grobogan Ditetapkan Jadi Perda

f-perda

MuriaNewsCom, Grobogan – Setelah dibahas cukup lama, lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa akhirnya ditetapkan jadi sebuah Peraturan Daerah (Perda). Hal itu menyusul adanya persetujuan dari DPRD Grobogan dalam sidang paripurna yang dilangsungkan, Sabtu (16/7/2016).

Kelima peraturan baru ini meliputi, Perda tentang penataan dan penetapan desa, kewenangan dan kelembagaan desa. Kemudian mengenai kepala desa, perangkat desa, serta keuangan dan aset desa.

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto menyatakan, setelah disetujui menjadi Perda, hendaknya segera diikuti dengan dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan. Yakni, dengan mengeluarkan sebuah Peraturan Bupati (Perbup).

“Kita harapkan, bupati atau dari eksekutif segera menyiapkan Perbup. Dengan demikian, Perda baru ini bisa segera diberlakukan. Adanya Perda baru ini kita harapkan bisa makin meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni menyatakan, usulan pembuatan Perda baru tentang desa itu dilakukan seiring adanya aturan baru dari pemerintah. Oleh sebab itu, pihak pemerintah daerah harus menyesuaikan aturan baru itu dengan membuat Perda baru yang mengatur teknis pelaksanaan.

“Kami sampaikan terima kasih pada anggota dewan yang sudah membahas usulan Perda tentang desa ini. Dengan adanya Perda ini, kita harapkan kinerja aparatur pemerintah desa bisa lebih baik lagi,” katanya.

 

Editor : Kholistiono

Lho, Anggota DPRD Grobogan Tiba-tiba Emoh Rapat Bahas Perubahan APBD

Suasana rapat Banggar DPRD Grobogan yang ditunda karena ketidakhadiran pihak kecamatan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Suasana rapat Banggar DPRD Grobogan yang ditunda karena ketidakhadiran pihak kecamatan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Grobogan, Selasa (28/6/2016) mulai membahas rencana perubahan APBD 2016. Adapun agendanya adalah pembahasan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS).

Dalam pembahasan KUA-PPAS ini, sempat diwarnai adanya keengganan Banggar untuk membahas perubahan anggaran di Kecamatan Grobogan. Hal itu terjadi karena yang datang dalam pembahasan hanya seorang staf kecamatan saja.

“Pembahasan untuk Kecamatan Grobogan kita pending dulu dan dijadwalkan lain waktu. Masak, camat dan pejabat lainnya di kecamatan gak ada yang bisa mewakili,” tegas Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto yang juga bertindak selaku Ketua Banggar.

Selain Grobogan, ada beberapa kecamatan lain yang camatnya tidak bisa hadir dalam pembahasan perubahan anggaran itu. Yakni, Kecamatan Kedungjati, Tawangharjo, dan Gabus. Ketidakhadiran camat di diwakilkan oleh kasi kecamatan sehingga masih ditoleransi anggota Banggar.

Meski demikian, hal itu diminta supaya jadi perhatian serius dalam pembahasan selanjutnya. Bahkan, Sekda Grobogan Sugiyanto diminta untuk memberi teguran pada camat yang tidak hadir tanpa alasan yang bisa diterima.

“Kalau tidak hadirnya karena sakit mungkin bisa kita maklumi. Tetapi, kalau tidak jelas alasnnya ini perlu ditegur. Ke depan, saya harapkan semua pimpinan SKPD bisa hadir supaya pembahasan juga bisa lebih cepat,” kata Wakil Ketua Banggar HM Nurwibowo.

Editor : Akrom Hazami

 

Blora dan Grobogan, Sama-sama Punya Jalan Jelek, Ini Lho Reaksi Wakil Rakyatnya  

dprd E

Ketua Komisi C Iffah Hermawati menyerahkan cinderamata PADA Kabid Bina Marga Wilayah Timur Dinas Bina Marga Grobogan Ibnu Arli saat melangsungkan kunjungan kerja. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Kabupaten Blora dan Grobogan memang memilik jalan raya yang rusak. Bahkan jumlahnya juga tidak sedikit.

Dari data yang dihimpun, di Grobogan misalnya. Panjang jalan provinsi di Grobogan yang masuk kewenangan BPT Bina Marga Jateng Wilayah Purwodadi sekitar 152 km.

Sejak beberapa tahun lalu hingga akhir 2016 nanti, ruas jalan yang selesai diperbaiki panjangnya baru mencapai 113 km. Sedangkan, sisanya sekitar 39 km akan dituntaskan pada tahun 2017.

Di Blora, perubahan status jalan raya Blora – Cepu dari jalan provinsi menjadi jalan nasional belum diikuti dengan perbaikan dalam skala besar. Jalan sepanjang 35 kilometer itu bahkan rusak parah.

Selain karena musim hujan, tonase jalan juga sudah tak kuat menahan beban kendaraan. Faktanya banyak jalan berlubang di jalan nasional tersebut. Sementara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun ini hanya menganggarkan untuk perawatan rutin.

Hal itulah yang membuat anggota DPRD Blora, Rabu (15/6/2016) melangsungkan kunjungan kerja di Grobogan. Wakil rakyat yang datang ini adalah anggota yang tergabung dalam komisi C dan D.

Rombongan tamu dari kabupaten tetangga itu dipimpin Ketua Komisi C Iffah Hermawati dan Ketua Komisi D Siswanto beserta para anggotanya. Kabid Bina Marga Wilayah Timur Dinas Bina Marga Grobogan Ibnu Arli dan Kabid PMPTK Dinas Pendidikan Moh Amin menyambut kedatangan rombongan.

Kedatangan wakil rakyat ini bertujuan untuk belajar bersama dalam pengelolaan pembangunan insfrastruktur dan sumber daya manusia.

”Kami ingin meningkatkan kapasitas DPRD sesuai tugas-tugas di komisi. Kedatangan kami kesini untuk sama-sama belajar dan tukar pendapat dengan SKPD di Pemkab Grobogan,” kata Iffah.

Menurutnya, ada beberapa poin yang menjadi perhatian dalam kunjungan ini. Seperti pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana APBN. Terlebih, untuk kegiatan yang pengerjaannya ada di lintas SKPD.

”Ada beberapa persoalan yang kita temui selama ini. Khususnya dalam hal perbaikan infrastruktur jalan. Ini yang ingin kami tanyakan di sini, bagaimana langkah dinas dalam menghadapi masalah ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Iffah juga memberi masukan untuk Pemkab Grobogan dalam pengelolaan jalan milik perhutani. Pemerintah kabupaten harus membuat semacam kesepakatan dengan kementrian terkait penanganan jalan yang ada di atas lahan perhutani.

Editor : Akrom Hazami

 

Ketua DPD Baru Ditarget PAN Bisa Raih 5 Kursi DPRD Grobogan Pada Pemilu Mendatang

f-PAN (e)

Suasana pelaksanaan Musda ke-IV DPD PAN Grobogan dihadiri pengurus kecamatan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Tugas berat bakal menanti Ketua DPD PAN Grobogan Moch Sutarno yang baru terpilih dalam Musda ke-IV, Minggu (24/4/2016). Karena, sosok ketua baru tersebut ditarget bisa membawa PAN untuk bisa meraih lima kursi DPRD Grobogan pada pemilu mendatang.

“Saat ini, PAN Grobogan baru punya dua wakil di dewan. Kedepan harus bisa dapat lima kursi, sesuai jumlah dapil disini. Jadi, kita harapkan, tiap dapil ada satu wakil yang jadi anggota dewan,” ungkap Wakil Ketua DPW PAN Jawa Tengah Jayus, usai menghadiri musda yang dilangsungkan di Rumah Joglo di Jalan Tendean Purwodadi.

Dalam musda tersebut, Sutarno berhasil terpilih sebagai ketua menggantikan pejabat sebelumnya Sarjono. Sosok Sarjono selanjutnya dipercaya mengemban tugas sebagai Ketua MPPD PAN Grobogan.

Menurut Jayus, meski targetnya cukup berat, namun sosok ketua baru dinilai cukup mumpuni. Sebab, saat ini, Sutarno juga duduk sebagai anggota dewan.Sebelumnya, sosok ketua baru juga pernah menjabat sebagai seorang kepala desa.

“Untuk bisa mencapai target, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan sejak sekarang. Salah satunya adalah memilih struktur kepengurusan partai yang solid dan mau bekerja keras untuk kepentingan bersama,” jelas politisi asal Kudus itu.

Sementara itu, Sutarno saat dimintai komentarnya menyatakan, kepercayaan yang diberikan padanya sebagai Ketua DPD PAN Grobogan periode 2015-2020 akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, dia meminta dukungan dari berbagai pihak agar bisa mengemban amanah itu sebaik mungkin.

“Saya akan berupaya sebaik mungkin untuk mengembangkan partai. Mohon doanya agar bisa sukses memegang jabatan ini,” katanya.

Editor : Kholistiono

Jelang Lengser, Bambang Sampaikan Pesan Agar HUT Grobogan Dijadikan Momentum untuk Berbenah

Bupati Grobogan Bambang Pudjiono menyerahkan pataka kabupaten pada Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto sebelum upacara peringatan hari jadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Bambang Pudjiono menyerahkan pataka kabupaten pada Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto sebelum upacara peringatan hari jadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Bambang Pudjiono meminta agar momentum Hari Ulang Tahun ke-290 ini dijadikan sarana untuk berbenah. Yakni, membenahi semua kekurangan yang masih terlihat pada tahun-tahun sebelumnya. Khususnya, dalam masalah memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Hal itu ditegaskan bupati saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT Grobogan di alun-alun, Jumat (4/3/2016).

”Dalam usianya yang hampir tiga abad ini, sudah banyak prestasi yang dicapai Kabupaten Grobogan. Baik di kancah Jawa Tengah maupun nasional. Hal itu tentunya dinilai cukup membanggakan,” kata Bambang yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Grobogan 14 Maret mendatang.

Meski demikian, Bambang meminta agar semua prestasi yang diraih itu tidak membuat semua pihak puas diri. Sebab, tantangan kedepan dirasa bakal semakin berat. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja keras dari semua pihak agar prestasi yang diraih Kabupaten Grobogan bisa meningkat lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Selepas menggelar upacara, bupati, wakil bupati bersama pimpinan FKPD dan pejabat setempat melakukan ritual ziarah ke makam tokoh-tokoh yang ada di Grobogan. Antara lain, makam Bupati Grobogan pertama Pangeran Puger di Kecamatan Grobogan. Kemudian, makam Ki Ageng Tarub dan Ki Ageng Selo di Kecamatan Tawangharjo serta makam Ki Ageng Getas Pendowo di Kelurahan Kuripan, Purwodadi.

Beberapa hari sebelumnya, rangkaian acara menyambut hari jadi ini juga sudah dilakukan. Di antaranya, senam massal di alun-alun, donor darah, khotmil Quran dan malam tirakatan yang digelar di pendapa kabupaten. Kemudian, sehari sebelum upacara juga dilangsungkan prosesi adat boyong grobog di Kecamatan Grobogan.

Beragam acara lainnya juga disiapkan Pemkab Grobogan untuk menyemarakkan HUT tersebut. Antara lain, parade seni dan budaya, pentas musik dan kesenian tradisional wayang kulit serta beberapa acara lainnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Pengganti Sri Sumarni Bakal Ditugaskan Lagi di Komisi A DPRD Grobogan

Purwadi Hadi Siswanto resmi dilantik jadi anggota DPRD Grobogan melalui proses PAW. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Purwadi Hadi Siswanto resmi dilantik jadi anggota DPRD Grobogan melalui proses PAW. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Selain pelantikan Agus Siswanto sebagai Ketua DPRD Grobogan definitif, ada satu agenda lagi yang dilangsungkan dalam rapat paripurna Rabu (10/2/2016) siang.

Yakni, pelantikan Purwadi Hadi Siswanto sebagai anggota DPRD Grobogan, menggantikan Sri Sumarni dari PDIP melalui proses pergantian antar waktu (PAW). Pelantikan Purwadi dipimpin langsung oleh Agus Siswanto beberapa saat setelah ia dilantik jadi pucuk pimpinan dewan.

Keberhasilan Purwadi sebagai anggota DPRD Grobogan ini merupakan kali kedua. Dua kali jadi anggota dewan juga cukup unik. Yakni, sama-sama menggantikan Ketua DPRD Grobogan.

Pada periode 2009-2014, mantan Asisten II Pemkab Wonogiri itu juga menjabat sebagai anggota DPRD Grobogan melalui proses PAW. Saat itu, Purwadi yang pensiun jadi PNS tahun 2008 itu jadi wakil rakyat menggantikan Ketua DPRD Grobogan M Yaeni. Dalam Pileg 2009, Purwadi meraih suara terbanyak urutan berikutnya setelah M Yaeni.

Kemudian, dalam Pileg 2014, di Dapil II yang jadi daerah pemilihannya, PDIP mendapat jatah dua kursi. Kedua kursi itu menjadi jatah dua caleg lainnya, Sri Sumarni dan Sri Setyowati yang menjadi peraih suara terbanyak.

Dalam susunan unsur pimpinan DPRD Grobogan peiode 2014-2019, PDIP dapat jatah ketua karena punya 12 kursi. Oleh partai, posisi Ketua DPRD Grobogan dipercayakan pada Sri Sumarni yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP setempat.

Kesempatan Purwadi untuk masuk lagi jadi anggota DPRD Grobogan terbuka setelah Sri Sumarni mengundurkan diri sebagai wakil rakyat. Lantaran maju dalam Pilkada 2015 lalu. Sebab, pada Pileg 2014, Purwadi mendapat suara terbanyak ketiga setelah duo Sri.

Setelah dilantik jadi wakil rakyat, Purwadi nantinya akan ditugaskan di Komisi A yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan. Pada saat jadi wakil rakyat yang pertama, Purwadi kebetulan juga ditempatkan dalam komisi A.

“Saya ini hanya menjalankan tugas yang diberikan partai. Ditempatkan pada komisi manapun saya siap melaksanakan tugas sebaik mungkin,” kata mantan Kadinas Peternakan Wonogiri itu.

Baca juga : Dua Kali Jadi Anggota Dewan, Dua Kali Pula Gantikan Ketua DPRD Grobogan

Calon Ketua DPRD Grobogan Ngaku Grogi Ikuti Proses Ini

Editor : Akrom Hazami

Sah, Agus Siswanto Resmi Pegang Palu Ketua DPRD Grobogan

Agus Siswanto menerima palu sidang dari Plt Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Agus Siswanto menerima palu sidang dari Plt Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Nama Agus Siswanto secara resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Grobogan definitif mulai hari ini, Rabu (10/2/2016). Hal ini menyusul dilantiknya Agus sebagai pimpinan wakil rakyat dalam rapat paripurna yang dilangsungkan siang tadi.

Meski dalam gladi bersih sempat grogi tetapi dalam acara pelantikan tadi, Agus berhasil melaksanakan semua tahapan protokoler dengan sempurna.

Baca juga : Calon Ketua DPRD Grobogan Ngaku Grogi Ikuti Proses Ini

Pengusulan Calon Ketua DPRD Grobogan Berjalan Mulus, Agus Siswanto Banjir Ucapan Selamat

Setelah mengucapkan sumpah janji, Agus menerima palu sidang dari Plt Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo. Selain itu, Nurwibowo juga menyerahkan kunci mobil dinas Ketua DPRD Grobogan pada Agus Siswanto.

”Tadi, saya diingatkan teman-teman agar jangan lupa menyerahkan kunci mobil dinas sekalian. Makanya, saat ini saya serahkan sekaligus biar langsung dipakai ketua baru,” ungkap Nurwibowo yang disambut tepuk tangan anggota dewan dan para pejabat yang hadir dalam acara itu.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Grobogan Bambang Pudjiono beserta para pimpinan SKPD dan unsur FKPD setempat. Hadir pula, calon Bupati Grobogan terpilih Sri Sumarni beserta calon Wakil Bupati terpilih Edy Maryono.

Usai menerima palu, Agus Siswanto langsung menjalani debut perdana sebagai Ketua DPRD Grobogan. Yakni, memimpin rapat paripurna kedua dengan agenda pelantikan Purwadi HS menjadi anggota DPRD Grobogan menggantikan Sri Sumarni melalui proses pergantian antar waktu. Tugas perdana yang dilakukan beberapa saat setelah dilantik jadi pimpinan berhasil dijalankan Agus dengan baik.

”Saya merasa lega setelah melalui semua prosesi pelantikan hari ini. Terima kasih atas dukungan dari semua pihak dan saya berupaya untuk mengemban tugas sebaik mungkin,” kata Agus.

Editor : Titis Ayu Winarni

Dua Kali Jadi Anggota Dewan, Dua Kali Pula Gantikan Ketua DPRD Grobogan

Calon anggota DPRD Grobogan dari PDIP Purwadi HS sedang mengikuti geladi bersih. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Calon anggota DPRD Grobogan dari PDIP Purwadi HS sedang mengikuti geladi bersih. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Selain pelantikan Ketua DPRD Grobogan definitif, ada satu agenda lagi yang akan dilangsungkan dalam rapat paripurna Rabu (10/2/2016) besok. Yakni, pelantikan Purwadi HS sebagai anggota DPRD Grobogan menggantikan Sri Sumarni melalui proses pergantian antar waktu (PAW).

Masuknya Purwadi sebagai anggota DPRD Grobogan ini boleh dibilang cukup unik. Pasalnya, pada periode 2009-2014, mantan Asisten II Pemkab Wonogiri itu juga menjabat sebagai anggota DPRD Grobogan melalui proses PAW.

Saat itu, Purwadi yang pensiun jadi PNS tahun 2008 itu jadi wakil rakyat menggantikan Ketua DPRD Grobogan M Yaeni. Dalam Pileg 2009, Purwadi meraih suara terbanyak urutan berikutnya setelah M Yaeni.

Kemudian, dalam Pileg 2014, didapil II yang jadi daerah pemilihannya, PDIP mendapat jatah dua kursi. Kedua kursi itu menjadi jatah dua caleg lainnya, Sri Sumarni dan Sri Setyowati yang menjadi peraih suara terbanyak.

Dalam susunan unsur pimpinan DPRD Grobogan peiode 2014-2019, PDIP dapat jatah ketua, karena punya 12 kursi. Oleh partai, posisi Ketua DPRD Grobogan dipercayakan pada Sri Sumarni yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Grobogan.

Kesempatan Purwadi untuk masuk lagi jadi anggota DPRD Grobogan terbuka setelah Sri Sumarni mengundurkan diri sebagai wakil rakyat lantaran maju dalam Pilkada 2015 lalu. Sebab, pada Pileg 2014, Purwadi mendapat suara terbanyak ketiga setelah duo Sri.

“Saya merasa bersyukur bisa kembali lagi jadi anggota dewan. Semoga saya bisa mengemban tugas dengan baik. Soal, dua kali jadi anggota dewan menggantikan ketua barangkali hanya sebuah kebetulan saja,” ujar Purwadi.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Calon Ketua DPRD Grobogan Ngaku Grogi Ikuti Proses Ini

 

Calon Ketua DPRD Grobogan Ngaku Grogi Ikuti Proses Ini

Calon Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto sedang menjalani acara geladi bersih di Ruang Rapat Paripurna Utama DPRD.(MuriaNewsCom/Dani Agus)

Calon Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto sedang menjalani acara geladi bersih di Ruang Rapat Paripurna Utama DPRD.(MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski sudah siap mengemban tugas baru sebagai Ketua DPRD Grobogan, namun Agus Siswanto terlihat grogi ketika mengikuti acara geladi bersih di Ruang Paripurna Utama DPRD, Selasa (9/2/2016).

Geladi bersih itu digelar berkaitan dengan adanya pelantikan Ketua DPRD Grobogan definitif yang akan dilangsungkan Rabu (10/2/2016) besok.

Dalam geladi bersih itu, beberapa kali Agus Siswanto terpaksa harus mengulang beberapa segmen acara yang harus dijalani dalam pelantikan nanti. Setelah diulang beberapa kali, Ketua Fraksi PDIP itu akhirnya berhasil menyelesaikan semua tahapan geladi bersih dengan baik.

“Tenyata acara protokoler pelantikan Ketua DPRD ini banyak sekali. Saya tadi harus mengulang beberapa kali baru bisa betul,” kata Agus disela-sela geladi bersih.

Seperti diketahui, posisi Ketua DPRD Grobogan sebelumnya dijabat Sri Sumarni yang juga berasal dari PDIP. Namun, beberapa waktu lalu Sri Sumarni mengundurkan diri sebagai wakil rakyat lantaran maju dalam Pilkada 2015 lalu.

Posisi yang ditinggalkan Sri Sumarni untuk sementara diemban Wakil Ketua HM Nurwibowo dengan status Plt Ketua DPRD Grobogan.

Dalam pilkada lalu, Sri Sumarni yang berpasangan dengan Edy Maryono berhasil keluar sebagai pemenang.

Editor : Kholistiono

Resmi Jadi Wakil Rakyat, Guru MA Terkenang Memori 19 Tahu Lalu, Ada Apa?

Saifuddin Zuhri diambil sumpahnya saat dilantik menjadi anggota DPRD Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Saifuddin Zuhri diambil sumpahnya saat dilantik menjadi anggota DPRD Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Keluarga besar Madrasah Aliyah Fathul Ulum Kecamatan Gabus, boleh berbangga. Karena, Sabtu (23/1/2016), salah satu guru, yakni Saifuddin Zuhri resmi dilantik jadi anggota DPRD Grobogan melalui proses pergantian antar waktu (PAW).

Acara pelantikan digelar dalam rapat paripurna istimewa yang dipimpin Plt Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo. Hadir pula dalam acara itu, Bupati Grobogan Bambang Pudjiono dan pimpinan FKPD serta SKPD. Para pengurus parpol, ormas dan tokoh masyarakat terlihat pula pada kesempatan tersebut.

Keberhasilan Saifuddin menduduki kursi parlemen ini ternyata bukan pertama kalinya. Sebelumnya, pria 55 tahun itu sudah pernah jadi anggota DPRD Grobogan meski hanya sekitar dua tahun saja.

Yakni, tahun 1997-1999 melalui Partai Persatuan Pembangunan. Masa jabatan wakil rakyat waktu itu terpaksa dipercepat seiring adanya gerakan reformasi.

“Sebelumnya memang saya pernah menjabat anggota dewan meski tidak lama. Setelah berlalu 19 tahun, saya kembali lagi jadi anggota dewan. Kali ini, melalui Partai Kebangkitan Bangsa,” katan Saifuddin usai pelantikan.

Saifudin duduk jadi wakil rakyat menggantikan posisi Edy Maryono yang sebelumnya mundur lantaran maju sebagai calon wakil bupati dalam Pilkada lalu. Dalam Pileg lalu, Saifudin yang tinggal di Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan itu mampu meraih suara terbanyak kedua setelah Edy Maryono di dapil V.

Editor : Akrom Hazami