Blora dan Grobogan, Sama-sama Punya Jalan Jelek, Ini Lho Reaksi Wakil Rakyatnya  

dprd E

Ketua Komisi C Iffah Hermawati menyerahkan cinderamata PADA Kabid Bina Marga Wilayah Timur Dinas Bina Marga Grobogan Ibnu Arli saat melangsungkan kunjungan kerja. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Kabupaten Blora dan Grobogan memang memilik jalan raya yang rusak. Bahkan jumlahnya juga tidak sedikit.

Dari data yang dihimpun, di Grobogan misalnya. Panjang jalan provinsi di Grobogan yang masuk kewenangan BPT Bina Marga Jateng Wilayah Purwodadi sekitar 152 km.

Sejak beberapa tahun lalu hingga akhir 2016 nanti, ruas jalan yang selesai diperbaiki panjangnya baru mencapai 113 km. Sedangkan, sisanya sekitar 39 km akan dituntaskan pada tahun 2017.

Di Blora, perubahan status jalan raya Blora – Cepu dari jalan provinsi menjadi jalan nasional belum diikuti dengan perbaikan dalam skala besar. Jalan sepanjang 35 kilometer itu bahkan rusak parah.

Selain karena musim hujan, tonase jalan juga sudah tak kuat menahan beban kendaraan. Faktanya banyak jalan berlubang di jalan nasional tersebut. Sementara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun ini hanya menganggarkan untuk perawatan rutin.

Hal itulah yang membuat anggota DPRD Blora, Rabu (15/6/2016) melangsungkan kunjungan kerja di Grobogan. Wakil rakyat yang datang ini adalah anggota yang tergabung dalam komisi C dan D.

Rombongan tamu dari kabupaten tetangga itu dipimpin Ketua Komisi C Iffah Hermawati dan Ketua Komisi D Siswanto beserta para anggotanya. Kabid Bina Marga Wilayah Timur Dinas Bina Marga Grobogan Ibnu Arli dan Kabid PMPTK Dinas Pendidikan Moh Amin menyambut kedatangan rombongan.

Kedatangan wakil rakyat ini bertujuan untuk belajar bersama dalam pengelolaan pembangunan insfrastruktur dan sumber daya manusia.

”Kami ingin meningkatkan kapasitas DPRD sesuai tugas-tugas di komisi. Kedatangan kami kesini untuk sama-sama belajar dan tukar pendapat dengan SKPD di Pemkab Grobogan,” kata Iffah.

Menurutnya, ada beberapa poin yang menjadi perhatian dalam kunjungan ini. Seperti pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana APBN. Terlebih, untuk kegiatan yang pengerjaannya ada di lintas SKPD.

”Ada beberapa persoalan yang kita temui selama ini. Khususnya dalam hal perbaikan infrastruktur jalan. Ini yang ingin kami tanyakan di sini, bagaimana langkah dinas dalam menghadapi masalah ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Iffah juga memberi masukan untuk Pemkab Grobogan dalam pengelolaan jalan milik perhutani. Pemerintah kabupaten harus membuat semacam kesepakatan dengan kementrian terkait penanganan jalan yang ada di atas lahan perhutani.

Editor : Akrom Hazami

 

Ketua Pansus I DPRD Blora : Pembatasan Calon Kades Memang Rawan Konflik, Tapi Mau Gimana Lagi

f-pilkades

  MuriaNewsCom, Blora  – Pembatasan calon kepala desa dalam pilkades dinilai dapat memicu polemik, dan rawan akan konflik.

Hal itu disampaikan Siswanto, Ketua Pansus I DPRD Blora. Namun, pihaknya mengaku tidak berbuat banyak terkait pembatasan calon kades tersebut. Meskipun, pihaknya sempat berkonsultasi dengan Kemendagri.

“Mau gimana lagi, aturannya memang seperti itu, yakni sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. Bahkan, kami juga sudah pernah berkonsultasi ke Kemendagri, tapi juga sarannya tetap sama, menjalankan sesuai aturan,” ungkapnya.

Dirinya menyatakan, dalam peraturan tersebut, disebutkan, calon kades minimal dua orang dan paling banyak lima orang. Di luar itu, peraturan tersebut secara tegas melarang. “Dalam peraturan tersebut tidak diperbolehkan jika ada satu kandidat melawan bumbung kosong. Minimal dua dan maksimal lima calon,” ujar Siswanto.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika hanya ada satu calon, maka pelaksanaan pilkades akan ditunda, dan menunggu hingga ada calon lain mendaftar, atau bahkan pelaksanaan pilkades bisa mundur beberapa tahun lagi ke belakang, jika memang pelaksanaan pilkades dilakukan secara serempak.

Kadangkala, untuk mensiasati jika hanya ada satu calon, terkadang calon tersebut mengambil keluarganya untuk mencalonkan diri sebagai pesaing. “Tak jarang ada istrinya atau suami yang disuruh maju sebagai pesaing, atau anaknya, menantunya dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

DPRD Blora Bakal Bentuk Pansus untuk Kawal Judicial Review UU Tentang DBH Migas

f-blok cepu 1 (e)

Salah satu perusahaan yang mengelola migas di Blok Cepu (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Meski target 25 persen lifting minyak nasional bisa dipenuhi dari Blok Cepu,namun, sampai saat ini masih belum ada kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu yang mengalir ke Kabupaten Blora. Padahal, wilayah Blok Cepu 34 persen masuk wilayah Kabupaten Blora.

Arifin Muhdiarto, Anggota DPRD Kabupaten Blora mengungkapkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mnegawal judicial review perihal Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang di dalamnya mengatur Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi.

“Pada periode sebelumnya sudah ada tim transisi untuk mengawalnya, namun untuk periode kali ini, DPRD baru akan buat Pansus untuk mengawal judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Ia juga menambahkan, bahwa pihaknya telah berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Blora untuk menangani hal ini. Perihal DBH, menurutnya, Blora sebisa mungkin harus juga mendapatkan kucuran rupiah dari hasil minyak dan gas bumi yang keluar dari perut bumi Blora.

Sampai saat ini, materi pembahasan belum ada. Karena, masih menunggu Pansus terbentuk. “Tinggal menunggu persetujuan dari Ketua DPRD saja,” ujar politisi PKS itu.

Setelah terbentuk, lanjut dia, baru ada pembahasan materi dan penjadwalan kegiatan. “Draf usulan nama sudah,tinggal menunggu Pansus itu resmi terbentuk,” katanya.

Editor : Kholistiono

Dewan Pastikan Ranperda Tentang Desa Berjalan Sesuai Koridor

 Agung Heri Susanto saat menyampaikan usulannya kepada DPRD dalam terkait ranperda Pilkades, Perangkat Desa dan BPD. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Agung Heri Susanto saat menyampaikan usulannya kepada DPRD dalam terkait ranperda Pilkades, Perangkat Desa dan BPD. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Ketua DPRD Bambang Susilo mengaku ranperda yang dirancang akan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Dia mencontohkan, DPRD sebenarnya juga berkeinginan tidak ada pembatasan jumlah calon kades di pilkades.

”Hanya saja keinginan itu tidak mungkin bisa terlaksana karena ada undang-undang atau peraturan lainnya yang membatasi jumlah calon kades di pilkades,” ujarnya.

Terkait dengan masa tugas perangkat desa yang baru, Bambang menyatakan untuk perangkat desa yang diangkat berdasarkan peraturan lama masa jabatannya sampai 65 tahun. Sedangkan untuk perangkat yang baru diangkat sampai usia 60 tahun, dengan begitu mereka tetap menyelesaikan tugas sampai 60 tahun.

”Untuk perangkat yang habis masa kerjanya. Namun, belum usia 60 tahun bisa diangkat lagi sampai usia 60 tahun,” kata Bambang.

Editor : Kholistiono

DPRD Blora Minta Masukan Kades Terkait Penyusunan Ranperda Pilkades

Salah satu peserta dari perangkat desa menyampaikan usulannya kepada DPRD dalam terkait ranperda Pilkades, Perangkat Desa dan BPD (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Salah satu peserta dari perangkat desa menyampaikan usulannya kepada DPRD dalam terkait ranperda Pilkades, Perangkat Desa dan BPD (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Puluhan perangkat dan kepala desa serta BPD diundang DPRD untuk dimintai masukkan terkait penyusunan tiga rancangan peraturan daerah (ranperda), Jumat (18/4/2016). Ketiga ranperda tersebutadalah Ranperda tentang Pilkades, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sesuai undangan, seharusnya pertemuan dimulai pada pukul 13.00 WIB. Namun, acara tersebut baru dimulai pada pukul 15.00 WIB. ”Kami harus rapat internal dulu dengan Anggota DPRD lainnya,” ujar Bambang Susilo Ketua DPRD Blora.

Ranperda yang semula kolektif dalam satu rancangan, menurut Bambang berubah menjadi tiga rancangan. Hal itu disebabkan adanya beberapa hal harus dibuatkan perda secara terpisah.

”Mulanya hanya satu ranperda, yakni ranperda tentang Desa. Namun kini jadi tiga, yakni ranperda tentang Pilkades, pemilihan dan tugas Perangkat Desa dan BPD,” ujarnya.

Mulai minggu depan, lanjut Bambang Susilo, pihaknya akan intensif membahas ranperda itu. Ia juga meminta kepada para Kades dan perangkat desa dan BPD agar bisa memberikan masukan.

”Kalau ditampung disini dirasa kurang cukup waktunya. Saya meminta besok ada perwakilan dari kalian (Kades, perangkat dan BPD), dua orang saja untuk menyampaikan usulan baik berupa tuisan maupun lisan,” ujar dia.

Sementara itu, Agung Heri Susanto, Ketua Paguyuban Kepala Desa Blora berharap, DPRD mampu membuat terobosan terkait penyusunan ranperda Pilkades. Sebab menurutnya, aturan hukum (dibawah UU) yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkades hingga kini masih kerap berubah-ubah.
Dia pun menyoal tentang adanya pembatasan jumlah calon kades di Pilkades, yakni minimal dua orang dan maksimal lima orang. Padahal menurutnya, pembatasan itu mencederai hak asasi dan rawan konflik.

”Kami ingin pertemuan seperti ini tidak hanya dilakukan satu kali ini saja, kalau bisa beberapa kali. Sehingga diharapkan perda yang ditetapkan nanti benar-benar konfrehensif,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Ketua Dewan Kecewa, Bupati Blora Bilang Dewan Sering Kunker

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Blora – Pernyataan Bupati Blora Djoko Nugroho beberapa waktu silam yang meminta agar anggota dewan mengurangi kunjungan kerja (Kunker), mendapat respon dari Ketua DPRD Blora, Bambang Susilo.

Pernyataan Djoko Nugroho saat itu dilontarkan waktu membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang digelar di ruang pertemuan Bappeda Blora pada Kamis (10/3/2016). Dalam sambutannya Bupati mencotohkan, misalnya kunker dalam satu tahun ada empat kali bisa dikurangi menjadi dua kali.

Bambang Susilo, Ketua DPRD Blora mengungkapkan, apa yang disampaikan Bupati Djoko Nugroho kurang pas. Harusnya, sebelum mengungkapakan hal seperti itu, dipertimbangkan terlebih dahulu. ”Seharusnya tidak menyampaikan seperti itu, itu kurang pas,” ujar Politisi Partai Demokrat.

Ia menjelaskan, kunker yang dilakukan oleh dewan merupakan mekanisme kerja yang sebelumnya direncanakan. Selain itu, kunker bertujuan sebagai bekal proses mengesahkan 27 rancangan perturan daerah (ranperda). ”Kalau di awal-awal tahun ya wajar,” jelas dia.

Bambang juga menjelaskan, dalam sebulan ada dua kali kunker bagi anggota dewan. Selain itu, lanjut Bambang, adalah bimbingan teknis (bimtek). Ia pun mengakui dalam satu bulan pernah anggota dewan kunker selama empat kali. Namun, itu saat awal tahun lalu.

Ia pun menampik, untuk selanjutnya, anggota dewan dalam sebulan tidak sampai empat kali untuk kunker. ”Untuk hal ini jangan mudah menyimpulkan lah,” terang dia.

Bambang menjelaskan, untuk pertengahan tahun nanti pihaknya fokus dalam mengurusi anggaran. Sehingga, ia berharap agar tidak menganggap negatif kepada anggota dewan saat kunker. Ia juga berharap, agar Bupati tidak mengintervensi DPRD. Pasalnya, DPRD sudah tau porsi kerjanya, termasuk turun ke masyarakat.

Editor : Titis Ayu Winarni

Akhirnya, Rajiman Resmi Jadi Anggota DPRD Blora

Rajiman Santarko saat mengucap sumpah janji dalam pelantikannya PAW Fraksi Golkar DPRD Blora (MuriaNerwsCom/Rifqi Gozali)

Rajiman Santarko saat mengucap sumpah janji dalam pelantikannya PAW Fraksi Golkar DPRD Blora (MuriaNerwsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Rajiman Santarko resmi mejadi anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar usai dilantik sebagai anggota DPRD pengganti antar waktu (PAW) dari Fraksi Golkar, pada Kamis (3/3/2016). Rajiman menggantikan HM Kusnanto yang mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Blora karena mencalonkan diri sebagai bupati di Pilkada 2015 lalu.

Pelantikan yang digelar di ruang pertemuan DPRD Blora itu dipimpin langsung ketua DPRD Blora, Bambang Susilo. Yang disaksikan oleh Bupati Blora Djoko Nugroho dan Wakil Bupati Blora Arief Rohman.

Bambang Susilo meminta Rajiman, selaku anggota baru di kursi dewan, agar sesegera mungkin menyesuaikan dengan anggota DPRD yang lain. ”Dan juga harus mampu mengemban tanggung jawab yang diamanahkan rakyat,” katanya.

Sementara itu Bupati Blora, Djoko Nugroho dalam sambutannya mengungkapkan, Rajiman waktu itu Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Bogorejo. Berhubung ia membantu pencalonan Yudi Sancoyo yang waktu itu lawan dari Djoko Nugroho pada Pilkada 2010, ada juga Warsit, menjadikan ia dibuang ke Randublatung.

”Saya mangkel. Namun nyatanya beliau bekerja dengan sungguh-sungguh, setiap pagi berangkat dari rumah ke Randublatung, hingga akhirnya saya melantiknya sebagai Camat Tunjungan sampai pensiun,” ungkap Kokok sapaan akrabnya.

Rajiman Santarko kini duduk di Komisi D, yang mana ia menggantikan HM Kusnanto yang mengundurkan diri pada Pilkada 2015. Adapun keanggotaan Kusnanto di DPRD digantikan Rajiman Santarko berdasarkan surat keputusan (SK) PAW dari Gubernur Jateng yang dikeluarkan bulan lalu.

Editor : Titis Ayu Winarni

Rajiman Dilantik jadi Anggota DPRD Blora, Sunoto Geram

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Blora – Pada Kamis (03/03/2016), Rajiman Santarko bakal dilantik sebagai anggota DPRD pengganti antar waktu (PAW) dari Fraksi Golkar. Rajiman Santarko menggantikan HM Kusnanto yang mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Blora karena mencalonkan diri sebagai bupati di Pilkada 2015 lalu.

Jabatan HM Kusnanto, yang semula sebagai wakil ketua DPRD Blora kini dijabat oleh Sri Handayani yang juga dari Fraksi Partai Golkar sejak 20 Januari 2016. Adapun keanggotaan Kusnanto di DPRD digantikan Rajiman Santarko berdasarkan surat keputusan (SK) PAW dari Gubernur Jateng yang dikeluarkan bulan lalu.Rajiman Santarko, nantinya akan menduduki kursi di Komisi D.

“Kami tindaklanjuti SK Gubernur Jateng tersebut dengan menggelar rapat paripurna PAW anggota DPRD Blora, Kamis,” ujar Ketua DPRD Bambang Susilo (03/03/2016).

Sementara, Sunoto dikabarkan akan mengancam gugatan rapat paripurna PAW. Hal itu dilakukan, karena hingga kini proses gugatan Sunoto atas keputusan KPU Blora masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Sunoto sebelumnya telah meminta agar pelantikan PAW tidak digelar dulu. “Negara kita negara hukum, harus dihormati, kalau tidak dihormati, tentu ada risikonya,” kata Sunoto

Sunoto juga menegaskan, jika pelantikan PAW tetap digelar dan putusan PTUN mengabulkan gugatannya berarti ada uang negara yang dihambur-hamburkan secara percuma. Harusnya, lanjut Sunoto, biarkan proses hukum selesai terlebih dahulu. “Pemikiran seperti harus kita pakai,” tandasnya.

Bambang Susilo, Ketua DPRD Blora dalam menyikapi hal tersebut mengatakan, proses sidang di PTUN tidak menghalangi digelarnya rapat paripurna PAW. “Yang ada kita lantik dulu, kalaupun ada putusan lain dari PTUN, tentu kami akan laksanakan putusan itu,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Rajiman merupakan PAW di tubuh Partai Golkar semenjak Maulana Kusnanto meninggalkan kursi DPRD guna mencalonkan diri dalam Pilkada lalu. Sementara, di tubuh partai Golkar, Sunoto juga tengah menjalani sidang gugatan KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Harusya dirinya yang menggantikan Kusnanto di DPR karena suara yang diperoleh Sunoto lebih banyak dibandingkan Rajiman.

Sunoto memperoleh suara 2.736 suara, sementara Rajiman memperoleh suara 2.376 suara. Hanya menurut surat dari KPUK Rajimanlah yang layak sebagai PAW.

Hal itu berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN bahwa Sunoto terbukti bersalah dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan surat surat Nomor : 294/KPU-Kab/012329267/XI/2015 tanggal 27 November 2015 Rajimanlah sebagai sebagai pengganti Kusnanto, karena perolehan suara terbanyak setelah Sunoto.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :
DPRD Blora Akan Dilaporkan Pihak Berwajib, Jika…

Gedung DPRD Blora Digeruduk Murid SD

Kunjungan murid SD Baitunnur di Kantor DPRD Blora (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Kunjungan murid SD Baitunnur di Kantor DPRD Blora (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Ada yang menarik di Kantor DPRD Blora pada Senin (29/02/2016). Tidak seperti biasanya, puluhan murid SD terlihat memadati gedung wakil rakyat tersebut. Adalah murid-murid dari SD Islam Baitunnur, yang ingin belajar mengenai seluk beluk yang ada di DPRD Blora.

Sri Handayani, Wakil Ketua DPRD Blora mengungkapkan, kedatangan anak-anak SD tersebut merupakan bentuk pembelajaran yang luar biasa. Karena menurutnya, jarang ada instansi pendidikan yang mengadakan lawatan ke kantor dewan. Ia mengapresi positif atas kunjungan anak-anak tersebut.

“Ini bentuk pembelajaran yang luar biasa. Di sini, kami jelaskan kepada anak-anak mengenai tugas-tugas yang dilakukan anggota dewan,” ungkapnya.

Ro’i Dwi S, salah satu guru SD Islam Baitunnur mengatakan, kunjungan seperti itu merupakan agenda rutin yang biasa dilakukan setiap tiga bulan sekali seusai ujian tengah semester (UTS). Untuk kali ini, pihaknya sengaja mengajak anak didik mengunjungi kantor dewan.

“Agar anak didik mengetahui sistem pemerintahan di DPRD Blora. Biasanya anak-anak mengunjungi obyek wisata atau instansi lain di wilayah Blora,” katanya.

Editor : Kholistiono

DPRD Blora Akan Dilaporkan Pihak Berwajib, Jika…

ilustrasi

ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Blora – Maulana Kusnanto, Sekretaris DPD Partai Golkar Blora mengatakan, bila DPRD Blora tidak segera menggelar pelantikan pada anggota penggantian antar waktu (PAW), yakni Rajiman, pihaknya akan melaporkan ke pihak berwajib. Karena, menurutnya, hal itu bagian dari perbuatan melanggar hukum.

”Kalau tidak segera melantik, kami akan segera laporkan, karena ada perbuatan melanggar hukum,” kata Kusnanto.

Pasalnya, pihaknya telah dua kali mengirim surat agar segera menggelar pelantikan. Kusnanto menuturkan, surat pertama berisi tentang permintaan agar DPRD segera melantik Rajiman. Sebab, surat dari Gubernur telah diterima DPRD. Karena belum ada tindakan, pihaknya melayangkan surat kedua. Setelah itu, Ketua DPRD berjanji akan segera melantiknya.

”Kalau tidak segera dilantik ya merugikan partai,” kata Politisi Golkar asal Jiken itu.

Rajiman merupakan PAW di tubuh Partai Golkar semenjak Maulana Kusnanto meninggalkan kursi DPRD guna mencalonkan diri dalam Pilkada lalu. Sementara, di tubuh partai Golkar, Sunoto juga tengah menjalani sidang gugatan KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Pasalnya, harusnya dirinya yang menggantikan Kusnanto di DPR karena suara yang diperoleh Sunoto lebih banyak dibandingkan Rajiman.

Sunoto memperoleh suara 2.736 suara, sementara Rajiman memeperoleh suara 2.376 suara. Hanya menurut surat dari KPUK Rajiman lah yang layak sebagai PAW. Hal itu berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN bahwa Sunoto terbukti bersalah dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan surat surat Nomor : 294/KPU-Kab/012329267/XI/2015 tanggal 27 November 2015 Rajiman lah sebagai sebagai pengganti Kusnanto, karena perolehan suara terbanyak setelah Sunoto.

Saat ini, proses hukum yang masih berlanjut di PTUN, menurut Kusnanto bukan menjadi masalah. Kecuali sudah ada putusan sela dari pengadilan, menurutnya baru bisa menjadi pertimbangan Gubernur.

Editor : Titis Ayu Winarni

Sekwan Proses Pengunduran Diri Anggota Dewan

Sugiyono, Sekretaris DPRD Blora. (MuriaNewsCom/Priyo)

Sugiyono, Sekretaris DPRD Blora. (MuriaNewsCom/Priyo)

 

BLORA – Dua anggota DPRD Blora yang mencalonkan diri dalam Pilkada Desember mendatang mulai diproses. Akibatnya, hak atas gaji kedua anggota dewan itu ditunda untuk sementara. Dua anggota DPRD Blora itu adalah Maulana Kusnanto dan Dasum.

Kusnanto merupakan wakil rakyat dari partai Golkar dan menjabat sebagai wakil ketua DPRD. Sedangkan, Dasum adalah wakil rakyat dari PDI Perjuangan. Dua anggota dewan ini kini sedang mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada. Kusnanto sebagai calon bupati yang diusung partai Golkar dan Demokrat, berpasangan dengan Sutrisno sedangkan Dasum maju sebagai calon wakil bupati berpasangan Abu Nafi yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

”Dua anggota dewan itu melalui partai masing-masing mengajukan pengunduran diri dan semua sudah masuk. Sehingga, kami sedang memproses SK pemberhentian,” jelas Sekretaris DPRD Blora (Sekwan) Sugiyono, Kamis (10/9/2015).

Menurutnya pihaknya memiliki waktu kurang lebih tujuh hari untuk memproses berkas pemberhentian tersebut, untuk mengajukan ke Bupati Blora dan dilanjutkan ke Gubernur Jawa Tengah. ”Setelah diajukan ke Bupati, kemudian Bupati yang meneruskan ke Gubernur. Selain SK pemberhentian, kami juga memroses pergantian berkas pergantian antar waktu (PAW). Sesuai dengan yang diusulkan partai,” imbuhnya.

Saat ini pihaknya lebih fokus untuk memproses berkas SK pemberhentian. Sebab, sesuai dengan aturan KPU. SK pemberhentian itu harus sudah diserahkan maksimal 60 hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon pada 24 Agustus lalu. ”Untuk saat ini saya fokus pada proses berkas pemberhentian dulu,” ungkapnya.

Pihaknya mengatakan, untuk hak atas gaji kedua anggota dewan itu untuk sementara ditunda. Gaji pada September ini akan diberikan setelah SK pemberhentian keluar.

”Kita akan lihat dulu tanggal mulai dinyatakan berhenti di dalam SK. Bila ditetapkan berhenti sejak 24 Agustus, maka pihaknya tidak berani membayarkan. Namun, bila pemberhentiannya sejak SK itu keluar maka pihaknya akan membayarkan gaji tersebut,” terangnya. (PRIYO/TITIS W)

Banyak Cabup Cawabup Belum Serahkan Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota Dewan

Sugiyono, Sekretaris DPRD Blora. (MuriaNewsCom/Priyo)

Sugiyono, Sekretaris DPRD Blora. (MuriaNewsCom/Priyo)

 

BLORA – Sekretaris DPRD Blora, Sugiyono mengatakan belum menerima surat pernyataan pengunduran diri dari anggota DPRD yang mencalonkan sebagai bupati maupun wakil bupati.

”Kalau surat pemberitahuan akan mencalonkan sudah, namun untuk surat pernyataan pengunduran diri dari anggota DPRD belum ada,” ujarnya.

Diketahui, ada tiga orang bakal calon yang berstatus sebagai anggota dewan. Yaitu bakal calon wakil bupati yang berpasangan dengan Djoko Nugroho, yakni Arief Rohman adalah anggota DPRD Jawa Tengah dari PKB.

Selain itu, Dasum adalah bakal calon wakil bupati yang berpasangan dengan Abu Nafi adalah anggota DPRD Blora dari PDI Perjuangan. Sedangkan, bakal calon bupati Maulana Kusnanto yang berpasangan dengan Sutrisno ini berstatus anggota DPRD Blora dari Partai Golkar.
Diberitakan sebelumya, ketiganya telah menyatakan siap mundur sebagai anggota DPRD dan akan bertarung dalam pilkada Desember mendatang. (PRIYO/TITIS W)

Ini Jumlah Anggaran untuk Renovasi Taman dan Ruang Rapat DPRD Blora

 Salah seorang pegawai sedang melintas di area taman DPRD Blora, yang saat ini dilakukan renovasi (MuriaNewsCom/Priyo)

Salah seorang pegawai sedang melintas di area taman DPRD Blora, yang saat ini dilakukan renovasi (MuriaNewsCom/Priyo)

 

BLORA – Sekretaris DPRD Blora Sugiyono mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk renovasi taman DPRD Blora senilai Rp 150 juta. Sedangkan untuk renovasi ruang rapat paripurna, yang rencananya bakal ditutup dengan kaca, dianggarkan Rp 300 juta.

“Untuk renovasi ruang rapat atau pendopo yang rencananya akan ditutup kaca, sekaligus ditambah ornamen kayu ukiran, memang membutuhkan biaya yang cukup mahal,” katanya.

Renovasi pendopo dengan konsep pemberian penutup pada ruang rapat paripurna itu, katanya, dimaksudkan agar saat paripurna lebih bisa fokus dan nyaman.

”Agar nantinya mereka para dewan maupun pejabat lain saat rapat bisa lebih fokus dan bisa nyaman. Pemberian kaca untuk penutup Pendopo DPRD itu konsepnya bisa dibuka dan tutup. Sehingga, saat dibutuhkan untuk tertutup bisa dilakukan. Sebaliknya, bila dibutuhkan untuk membuka kaca akan dibuka,” ungkapnya. (PRIYO/KHOLISTIONO)

Bakal Ada yang Berbeda dengan Ruang Rapat Paripurna DPRD Blora, Apa Itu?

salah seorang pegawai saat berada di depan ruang rapat DPRD Blora (MuriaNewsCom/Priyo)

salah seorang pegawai saat berada di depan ruang rapat DPRD Blora (MuriaNewsCom/Priyo)

 

BLORA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora bakal mengubah desain sebagian gedung yang ditempati perwakilan rakyat tersebut. Salah satu area, yang bakal kena renovasi adalah ruang rapat paripurna.

Ruang rapat yang sebelumnya didesain terbuka, layaknya bangunan pendopo, nantinya bakal diubah menjadi tertutup dengan kaca. Di beberapa bagian, rencananya juga bakal ditambah dengan beberapa ornamen ukir. ”Nantinya ruang rapat paripurna akan dibuat tertutup oleh kaca,’’ ungkap Ketua DPRD Blora Bambang Susilo, Selasa (18/8/2015)

Selain ruang rapat, rencananya, yang bakal dilakukan renovasi yaitu taman. Hal ini, dimaksudkan supaya taman yang berada di depan gedung dewan lebih asri dan terang.

”Renovasi taman dilakukan untuk mempercantik halaman gedung DPRD. Sebab, pada malam hari kondisi halaman dewan itu sedikit gelap, sehingga tamannya akan dirombak,” ungkapnya. (PRIYO/KHOLISTIONO)

Perajin Akar Jati Sampaikan Keluh Kesah ke Wakil Rakyat

Anggota Komisi B DPRD Blora mengunjungi centra kerajinan akar jati di Desa Tempel Lemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Sabtu (9/5). (MURIANEWS/PRIYO)

BLORA – Dalam kunjunganya ke sentral industri akar jati di Desa Tempel Lemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, anggota komisi B DPRD Jateng Arif Rohman bersama rombongannya mendapat banyak keluhan dari para perajin.

Lanjutkan membaca