Soal Penerapan Lima Hari Sekolah, Disdikpora Rembang Masih Tunggu Pemberitahuan Resmi dari Mendikbud

Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Akhsanudin. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono) 

MuriaNewsCom,Rembang – Terkait rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bakal menerapkan lima hari sekolah dalam sepekan yang akan dimulai Juli 2017, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rembang, kini masih menunggu surat resmi dari Kemendikbud.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Akhsanudin mengatakan, pihaknya baru saja mengikuti sosialiasi mengenai kebijakan lima hari sekolah di Jakarta.

“Dalam kesempatan itu, kami, dalam hal ini Dinas Pendidikan di daerah diminta untuk menyiapkan sarana prasarana pendukung terkait penerapan lima hari sekolah. Jika ini nantinya diberlakukan, guru akan mengajar delapan jam, sehingga sekolah sampai sore hari, mungkin sampai jam 15.30 atau 16.00 WIB. Untuk itu , perlu sarana dan prasarana yang memadai,” katanya.

Sementara itu, ia  juga telah menyatakan berbagai kemungkinan. Salah satunya yakni tentangan dari masyarakat di daerah Rembang, jika kebijakan itu diterapkan.

“Kemungkinan itu rencana itu sudah bulat. Tapi ya sebaiknya kita tunggu saja Peraturan Mendikbud turun. Apakah kebijakan tersebut nantinya berlaku di seluruh Indonesia atau kabupaten diberikan keleluasaan memilih, tunggu Permen-nya,” ungkapnya.

Sementara itu, seperti diberitakan MuriaNewsCom pada bulan Agustus 2016 lalu, Bupati Rembang Abdul Hafidz menolak adanya penerapan full day school yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

“Secara tegas kita menolak wacana itu. Sebab jika itu diterapkan, maka bisa merusak tatanan budaya yang ada di Rembang. Misalkan saja, Rembang ini banyak sekali sekolah nonformal yang jam belajarnya ketika sore hari, di antaranya Madrasah Diniyah, TPQ, maupun sekolah agama lainnya,” kata Hafidz.

Dia juga mengatakan, jika hal tersebut diterapkan, maka akan bisa memberatkan orang tua. Khsususnya wali murid yang mempunyai penghasilan pas-pasan.

“Kita contohkan saja, petani itu penghasilannya sekitar Rp   50 ribu per hari. Jika mereka memberikan uang saku pada anaknya yang mengikuti sekolah seharian penuh, maka penghasilan mereka akan habis hanya uang saku anaknya. Terkadang penghasilan Rp 50 ribu itu tidak setiap hari didapatkan, kadang sepi, kadang tidak ada kerjaan,” bebernya.

Dia menilai, sistem full day school itu cocoknya diterapkan di negara-negara maju. Sebab pemerintahnya juga sudah menyediakan semua fasilitas yang diperlukan.

“Kalau di negara maju sih wajar, kalau sekolah mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Sebab, pemerintahnya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Selain itu, wali muridnya juga mempunyai penghasilan yang mumpuni,” terangnya.

Dia juga menilai, full day school hanya untuk anak perkotaan yang kedua orang tuanya sibuk dengan berbagai pekerjaan. Namun, full day school juga akan efektif jika fasilitas di sekolah memadai.

“Fasilitasnya harus memadai. Laboratorium, ruang seni, ruang olahraga, harus representatif. Begitupun dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, PMR, Paskibra, harus bagus,” tuturnya.

Editor : Kholistiono

23 SMP dan MTs di Rembang Gelar UNBK Secara Gabungan

Kabid Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rembang Achmad Solhan.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Sebanyak 23 dari 33 SMP dan MTs, baik negeri maupun swasta di Kabupaten Rembang dipastikan tidak dapat menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK) secara mandiri, namun akan dilaksanakan secara gabungan dengan SMA dan SMK serta MA.

“Ada 33 SMP dan MTs negeri maupun swasta yang akan melaksanakan UNBK pada Mei mendatang. Namun dari jumlah tersebut, hanya 10 sekolah yang bisa melakukan UNBK mandiri. Sedangkan 23 SMP dan MTs lainnya melakukan UNBK dengan meminjam fasilitas SMA/SMK/MA setempat,” ujar Kabid Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rembang Achmad Solhan.

Menurut dia, tidak dapatnya 23 SMP dan MTs tersebut menggelar UNBK secara mandiri bagi para siswanya, karena terkendala dengan peralatan komputer yang terbatas.

“Memang masih banyak sekolah yang kelengkapannya kurang untuk melaksanakan UNBK secara mandiri. Intinya semua SMP dan MTs sudah siap, walaupun harus meminjam fasilitas SMA dan SMK maupun MA,” kata dia.

Menurutnya, tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memperluas pelaksanaan ujian berbasis komputer, baik untuk ujian nasional (UN) maupun ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Penyelenggaraan UN dijadwalkan berlangsung pada Mei mendatang untuk tingkat SMP.

Untuk UN SMP/MTs akan dirancang menjadi dua gelombang sebagai solusi untuk masalah kekurangan komputer. Gelombang pertama UN SMP/MTs akan berlangsung pada 2, 3, 4, dan 15 Mei 2017, sedangkan gelombang kedua akan dilaksanakan pada 8, 9, 10, dan 16 Mei 2017.

Berikut ini 23 SMP dan MTs yang mengikuti UNBK di sekolah lain :

  1. SMPN 1 Kaliori menggelar UNBK di SMAN 1 Rembang
    2. SMPN 2 Kaliori menggelar UNBK di SMK Muhammadiyah Rembang
    3. SMPN 2 Lasem menggelar UNBK di SMK NU Lasem
    4. SMPN 3 Lasem menggelar UNBK di SMK NU Lasem
    5. SMPN 1 Pamotan menggelar UNBK di SMA N 1 Pamotan
    6. SMPN 1 Rembang menggelar UNBK di SMK N 1 Rembang
    7. SMPN 3 Rembang menggelar UNBK di SMK Muhammadiyah Rembang
    8. SMPN 4 Rembang menggelar UNBK di SMK Muhammadiyah Rembang
    9. SMPN 5 Rembang menggelar UNBK di SMA N 2 Rembang
    10. SMPN 6 Rembang menggelar UNBK di SMK Al Mubaarok Rembang
    11. SMPN 2 Sale menggelar UNBK di SMKN 1 Sale
    12. SMPN 2 Sedan menggelar UNBK di SMKN 1 Sedan
    13. SMP Adi Sucipto Sale menggelar UNBK di SMKN 1 Sale
    14. SMP Al Yaqin Sluke menggelar UNBK di SMA Al Yaqin Sluke
    15. SMP Hamong Putra Lasem menggelar UNBK di SMK Yos Sudarso
    16. SMK Muhammadiyah Pamotan menggelar UNBK di SMK Muhammadiyah Pamotan
    17. SMP NU Lasem menggelar UNBK di SMK NU Lasem.
    18. MTs Negeri Lasem menggelar UNBK di MAN Lasem
    19. MTs Al Mubaaroq Rembang menggelar UNBK di SMK Al Mubaroq Rembang
    20. MTs Islamiyah Syafiiyah Sedan menggelar UNBK di MA Islamiyah Syafiiyah Sedan
    21. MTs Muallimin Muallimat menggelar UNBK di MA Muallimin Muallimat
    22. MTs Wali Songo Kaliori menggelar UNBK di SMK Wali Songo Kaliori
    23. MTs Arrohman 1 Bulu menggelar UNBK di MA Arrohman Bulu.

Sedangkan SMP dan MTs yang melaksanakan UNBK secara mandiri adalah :

  1. SMPN 1 Lasem
    2. SMPN 2 Rembang
    3. SMP Muhammadiyah Rembang
    4. SMP OV Slamet Riyadi Rembang
    5. MTs Negeri Pamotan
    6. MTs Negeri Sale
    7. MTs Negeri Sulang
    8. MTs Negeri Sumber
    9. MTs Al Anwar Sarang
    10. MTs Riyadlotut Thalabah Sedan

 

Editor : Kholistiono

Berbahaya, Disdikpora Rembang Larang Siswa Bermain Skip Challenge

(Ilustrasi/Youtube)

MuriaNewsCom, Rembang – Maraknya penyebaran tren ‘Skip Challenge’ yang sedang hits di sosial media, membuat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Rembang pertanyakan manfaatnya bagi siswa.

Skip Challenge’ sendiri merupakan tren dimana seseorang ditekan dadanya hingga pingsan lalu kejang-kejang dan kemudian kembali sadar. Saat ini tengah hits di kalangan pelajar di beberapa kota di Indonesia. Hal ini terlihat cukup banyak postingan di sosmed Instagram, YouTube, dan lainnya.

Kabid Pembinaan SMP pada Disdikpora Rembang Ahmad Solhan mempertanyakan hal ini. Menurutnya, apakah mereka melakukan sekali atau lebih dan merasa senang tidak ada yang tahu kecuali yang melakukan challenge tersebut.

Ditegaskannya, kegiatan itu bahaya sebab mereka pingsan karena suplai oksigen ke otak berhenti. “Iya kalau hitungan detik oksigen bisa kembali normal, kalau tidak gimana hasilnya? Apakah mungkin akan stroke atau sakit yang berkelanjutan bahkan berujung kematian?” tuturnya.

Kegiatan tersebut tidak ada sisi positifnya sebab nyawa  bukan mainan. Jadi pihaknya mengimbau kepada seluruh kepala sekolah  untuk berinteraksi secara intens dengan guru dan siswanya agar tidak meniru tren tersebut.

Terkait hal ini, pihaknya juga akan mengumpulkan kepala sekolah, kepala UPT Pendidikan, guru bimbingan konseling (BK) dan wali kelas. “Langkah ini perlu kita lakukan agar tidak ada siswa yang melakukan permainan ini, karena berbahaya,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono