Dinsosnakertrans Kudus Buka Pos Pengaduan THR

f-THR

 

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus membuat posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan yang merasa tidak mendapatkan haknya. Posko tersebut dibuka di Kantor Dinsosnakertrans Kudus.

Menurut Kepala Dinsosnakertrans Kudus Luthful Hakim, posko tersebut dibuat untuk memberikan layanan pengaduan bagi karyawan yang bekerja di Kudus. Posko tersebut juga sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap karyawan.

“Bagi yang merasa dirugikan, atau yang tidak mendapatkan THR dapat melaporkan kepada kami. Berikutnya kami akan menindaklanjuti laporan itu untuk ditangani,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Untuk mengadukan persoalannya tersebut, karyawan dapat datang sendiri ataupun juga disertai dengan surat laporan. Laporan yang masuk, akan menjadi bahan kerja dinas untuk melihat kondisi perusahaan.

Hanya, selama ini laporan terkait THR belum ada. Sehingga, diyakini tahun ini juga THR akan diberikan sesuai dengan satu kali gaji atau setara UMK Kudus.”Mudah-mudahan perusahaan dapat menjalankan kewajibannya dengan lancer. Sebab THR merupakan hak karyawan,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

 

Dinsosnakertrans Kudus Sudah Wanti-wanti ke Perusahaan Agar THR Diberikan Maksimal H-7 Lebaran

f-THR

 

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan perusahaan yang terdapat di Kudus sudah disurati pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Surat tersebut, isinya menyebutkan jika pihak perusahaan harus sudah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2016 maksimal pada H-7 lebaran.

Hal itu disampikan Kepala Dinsosnakertrans Kudus Luthful Hakim. Menurutnya, edaran baru dilakukan hari ini dan sedikitnya, perusahaan yang mendapatkan surat edaran tersebut mencapai 200 perusahan.”Ini sudah agenda tahunan. Jadi tiap tahun kami memberikan surat edaran kepada perusahaan untuk memberikan hak THR kepada karyawannya,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Mengenai nominalnya, perusahaan harus memberikan satu kali gaji yang diterima oleh karyawan, atau setara degan UMK Kudus. Jumlah itu diberikan kepada tiap karyawan yang sudah bekerja minimal satu tahun.

Sedangkan karyawan yang belum ada satu tahun, juga memiliki hak untuk mendapatkan THR. Yakni, minimal bekerja sebulan, dengan pemberian menyesuaikan pihak perusahaan.Dia berharap, THR dapat dilakukan secara tertib, mengingat hal itu adalah hak bagi para karyawan yang diberikan oleh perusahaan.

Editor : Kholistiono

Wow, Peserta Pelatihan untuk Anak Jalanan di Kudus Membludak

Para peserta pelatihan diberikan pengarahan sebelum mengikuti pelatihan yang digelar Dinsosnakertrans Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Para peserta pelatihan diberikan pengarahan sebelum mengikuti pelatihan yang digelar Dinsosnakertrans Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Antusias anak jalanan dan para janda untuk mengikuti pelatihan ketrampilan dari Dinsosnakertrans Kudus terbilang cukup tinggi. Buktinya, para pendaftar yang ada mencapai 150an, sedangkan kapasitas pelatihan hanya 95 orang.

Kabid Sosial S Trimo Mengungkapkan, pada pelatihan tahun ini banyak yang daftar. Bahkan puluhan pendaftar terpaksa dipangkas lewat jalur seleksi.

”Yang daftar sangat banyak, hampir dua kali lipat. Maka dari itu seleksi dilakukan untuk mendapatkan yang benar benar sangat membutuhkan,” katanya kepada MuriaNewsCom

Seleksi dilakukan dengan cara melihat data. Apakah anak jalanan dan janda benar-benar sangat membutuhkan atau tidak. Hanya, khusus anak jalanan, dinas sudah mengantongi nama-nama yang diikutkan pelatihan.

”Kami berharap  dengan pelatihan maka dapat memberikan ketrampilan yang berbuah ekonomi. Sehingga mereka tidak meminta minta lagi,” harapnya.

Dia mencontohkan, seperti halnya peserta pelatihan tahun sebelumnya, yang sudah merintis usaha makanan ringan di GOR. Hal lain juga mampu mengurangi pengangguran di Kudus.

Kegiatan itu, kata dia adalah kegiatan rutin tahunan. Sehingga pada tahun lalu juga sempat dilaksanakannya. Begitupun tahun depan, juga ada kegiatan semacam itu.

Editor: Supriyadi

Puluhan Anak Jalanan dan Janda di Kudus Diberi Ketrampilan

Puluhan anak jalanan diberi pengarahan sebelum mengikuti kursus ketrampilan yang digelar Dinsosnakertrans, Rabu (11/5/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Puluhan anak jalanan diberi pengarahan sebelum mengikuti kursus ketrampilan yang digelar Dinsosnakertrans, Rabu (11/5/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Puluhan anak jalanan dan janda di Kabupaten Kudus diberi  ketrampilan khusus oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus, Rabu (11/5/2016). Hal itu dilakukan sebagai bentuk pembinaan untuk mengurangi banyaknya anak jalanan yang mengadu nasib di jalan.

Kabid Sosial S Trimo mengatakan, para anak jalanan dan janda di Kudus dibekali keterampilan yang berbeda. Untuk anak jalanan, ketrampilan yang diberikan adalah keterampilan menjahit. Sedangkan untuk para janda, keterampilan yang diberikan adalah tata boga

”Kami bekerjasama dengan LPK di Kudus. Jadi materi yang diberikan sudah teruji, meski baru tingkatan dasar karena sebelum nya belum pernah,” katanya kepada MuriaNewsCom

Pelaksanaan pelatihan, dimulai hari ini dengan pembukaan yang dilakukan oleh Dinsos Jateng di yayasan Al Fatah Kota. Lamanya waktu pelatihan juga berbeda, untuk pelatihan menjahit, diberikan waktu pelatihan selama 10 hari. Sedangkan, untuk pelatihan bagi para janda diberikan selama tujuh hari.

Lamanya waktu pelatihan tersebut, dianggap ideal untuk melaksanakan pelatihan. Terlebih, pelatih juga bidang handal didalam bidangnya yang bergelut di LPK. Sehingga para peserta langsung praktik.

”Kalau anak jalanan ada 45 orang.  Sedangkan Janda atau ekonomi lemah yang didominasi janda sejumlah 50 orang,” ungkapnya.

Diberikannya latihan bukanlah tanpa alasan. Melainkan dapat membantu ekonomi keluarga. Khususnya para janda yang ditinggal meninggal suaminya dan menjadi tulang punggung keluarga.

Editor: Supriyadi

Dinsosnakertrans Kudus Datangi Perusahaan Terkait Realisasi UMK 2016

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom,Kudus – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus terus melakukan pemantauan realisasi upah minimum kabupaten (UMK). Pihak dinas, secara acak mendatangi langsung perusahaan untuk mengetahui apakah gaji yang dibayarkan kepada karyawan sudah sesuai UMK atau belum.

Kabid Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan pada Dinsosnakertrans Kudus Wisno Broto Jayawardana mengatakan, sejumlah perusahaan di survei oleh tim pemantau upah minimum kabupaten.

“Kami mendatangi perusahaan secara langsung. Untuk perusahaan besar, relatif patuh untuk membayarkan gaji karyawan sesuai UMK, begitupun dengan perusahaan skala menengah dan kecil, sudah membayar sesuai ketentuan. Survei yang kami lakukan ini sekitar 100 perusahaan,” katanya.

Baca juga : Tak Ada yang Menangguhkan, Perusahaan Wajib Gaji Karyawan Sesuai UMK

Mengenai prosentase perusahaan besar yang disurvei mencapai 20 persen. Sedangkan untuk perusahaan skala menengah dan kecil, masing-masing 40 persen. Pengecekan dilakukan secara acak dan dimulai dari kawasan pinggiran.

”Sejauh ini masih belum ada kami temukan perusahaan yang masih membayar di bawah UMK. Tapi, kalau memang nanti ditemukan perusahaan yang masih membandel, nanti akan diproses lebih lanjut,” ujarnya.

Dia mengatakan, menyikapi perusahaan yang dimungkinkan tidak membayar upah karyawan sesuai UMK, perlu adanya audit khusus. “Hanya saja, untuk dapat mengaudit satu perusahaan saja butuh waktu dan tenaga yang tidak sedikit. ‎Yang jelas, untuk pengawasan realisasi UMK ini butuh dukungan semua pihak,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

 

Baca juga : Kalau Perusahaanmu Langgar Nilai UMK 2016, Lapor Pemkab Kudus

40 Anak Tunagrahita di Kudus Bakal Dibina Setahun, Tiap Keluarga Dapat Rp 1,9 Juta

S Trimo, Kabid Sosial pada Dinsosnakertrans Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

S Trimo, Kabid Sosial pada Dinsosnakertrans Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah 40 anak tunagrahita di Kudus, bakal mendapatkan pembinaan selama setahun. Selain pembinaan, setiap keluarganya juga mendapat pembiayaan Rp 1,9 juta.

Hal itu diungkapkan Kabid Sosial pada Dinsosnakertrans Kudus S. Trimo. Ia mengungkapkan, progam tersebut dari pemerintah pusat yang langsung sampai ke Kudus. ”Sebenarnya jumlahnya lebih dari itu, untuk dua kecamatan saja, Bae dan Mejobo terdapat 59 anak tunagrahita. Namun jatah untuk Kudus tahun ini hanya 40,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, pagi tadi Senin (22/2/2016) petugas kementerian datang untuk mengecek keluarga yang terdapat anak tunagrahita. Pengecekan juga sekaligus menentukan 40 nama yang nantinya dibina langsung.

Trimo mengungkapkan, tunagrahita merupakan penyakit yang perkembangan mentalnya lambat. Sehingga meskipun usianya sudah produktif, namun pola pikir dan perkembangannya masih seperti anak-anak.

Model pembinaan yang dilakukan, nantinya langsung pembinaan berbasis keluarga. Jadi anggota keluarga juga dilibatkan dalam penanganan gangguan itu. Mengenai pelaksanaannya, dimulai pada bulan ini juga, dan berakhir pada Februari tahun depan. Selain petugas dari pemerintah pusat juga ada enam pendamping dari pemerintah desa terkait.

Selain pembinaan, tiap keluarga juga mendapat bantuan Rp 1,9 juta. Bantuan tersebut bukan untuk digunakan sesuka keluarga, melainkan untuk dibuatkan usaha dengan modal terbatas. ”Harapannya, penyandang gangguan itu dapat berbaur dengan masyarakat. Sehingga tidak lagi ketergantungan secara terus menerus kepada orang lain,” ujarnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Maksimalkan DBHCHT, Dinsosnakertrans Kudus Jalin Kerjasama dengan LPK

F-Iklan Cukai Dinsosnakertrans (2) (e)

Suasana pelatihan bahasa Korea yang bertujuan untuk membekali keterampilan warga (BKL Kudus)

KUDUS – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kudus berkomitmen penyerapan Dana Bagi hasil Cukai Hasi Tembakau (DBHCHT) untuk kegiatan pembinaan di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) akan dimaksimalkan. Termasuk menjalin kerjasama dengan mitra, yakni Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) agar peserta mendapatkan keterampilan sesuai harapannya.
Hal tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT
Sementara itu, hibah alat sebagai modal kerja bagi peserta pelatihan yang telah menyelesaikan pelatihan tidak dapat diberikan. Selain karena adanya aturan persyaratan pemberian hibah, juga dinilai banyak disalahgunakan. Meski tidak lagi ada hibah alat, pelatihan keterampilan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) tetap diminati masyarakat.
Kepala Dinsosnakertrans Kudus Lutful Hakim mengatakan, program pelatihan keterampilan kerja yang didanai dari DBHCHT bersifat terbuka. Tidak saja bersifat umum bagi masyarakat Kudus, namun dari aspek penentuan mitra kerja BLK juga dilakukan melalui tender terbuka. Untuk hibah alat kerja tidak dapat dilaksanakan.
Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

“Sistem keterbukaan selalu kami upayakan agar pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja dapat terselenggara dengan profesional. Untuk hibah alat tidak diperbolehkan,” ujar Lutful beberapa waktu lalu.
Agar pelaksanaan proses penentuan mitra kerja hingga kegiatan belajar mengajar berjalan baik, pihaknya mempersilahkan kepada masyarakat untuk ikut memantau. Pasalnya, pihaknya mengaku memiliki keterbatasan jangkauan maupun pengawasan.“Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat diharapkan,” katanya.
Untuk pelatihan keterampilan kerja tidak semua diselenggarakan di BLK. Sesuai fasilitas yang dimiliki, beberapa pelatihan kerja jenis tertentu dilaksanakan di masing-masing BLK milik LPK. Bahkan jika ada permintaan dari kelompok masyarakat dapat dilakukan di balai desa setempat. (Ads)