Bupati Grobogan Minta Ada Pelatihan untuk Penyandang Disabilitas

 

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyerahkan bantuan kaki dan tangan palsu pada penyandang disabilitas yang dilangsungkan di Pendapa Kabupaten (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyerahkan bantuan kaki dan tangan palsu pada penyandang disabilitas yang dilangsungkan di Pendapa Kabupaten (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Selain memberikan bantuan peralatan, Dinsosnakertrans Grobogan diminta mulai menyiapkan rencana buat memberikan pelatihan pada para penyandang disabilitas.

Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyerahkan bantuan kaki dan tangan palsu pada 11 penyandang disabilitas yang dilangsungkan di Pendapa Kabupaten Grobogan, Selasa (2/8/2016).

Menurut Sri, dengan pelatihan tersebut diharapkan para penyandang disabilitas bisa punya keahlian. Dengan demikian, nantinya mereka bisa punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha sendiri.

“Perhatian pada penyandang disabilitas ini perlu kita tingkatkan. Salah satunya, memberikan mereka serangkaian pelatihan yang disesuikan dengan kondisi. Kita minta pihak Dinsosnakertrans agar memperhatikan masalah ini,” tegasnya.

Selain memberikan pelatihan, Sri juga meminta agar dinas terkait membuat pendataan jumlah penyandang disabilitas yang ada di wilayahnya. Hal itu diperlukan agar pemkab bisa membuatkan program, khususnya bantuan peralatan pada penyandang disabilitas tersebut.

“Kami berharap dinas terkait dibantu camat dan kades bisa membuat database penyandang disabilitas se-kabupaten. Kalau punya data yang lengkap akan memudahkan dan membantu ketika membikinkan program untuk mereka,” sambungnya.

Menanggapi perintah bupati, Kepala Dinsosnakertrans Grobogan Andung Sutiyoso menyatakan siap melaksanakan. Nantinya, para penyandang disabilitas bisa disertakan dalam pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).

“Kita punya BLK yang selama ini sudah digunakan untuk melangsungkan pelatihan bagi banyak pihak. Nanti, pelatihan buat penyandang disabilitas bisa diikutkan di situ. Sedangkan soal pendataan jumlah penyandang disabilitas sudah mulai kita lakukan,” katanya.

Editor : Kholistiono

Perbaiki Kondisi Perekonomian Keluarga, Ini Pilihan Warga Grobogan

Beberapa warga Grobogan yang ikut program transmigrasi beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom)

Beberapa warga Grobogan yang ikut program transmigrasi beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Grobogan – Selain merantau, tekad sebagian warga Grobogan untuk mengubah kondisi perekonomian juga dilakukan dengan cara mengikuti program transmigrasi. Meski tidak segencar beberapa tahun lalu, namun sejauh ini masih cukup banyak warga yang ingin ikut program tersebut.

Kepala Dinsosnakertrans Grobogan Andung Sutiyoso menyatakan, untuk tahun 2016 ini, direncanakan ada 20 kepala keluarga (KK) yang akan ikut program transmigrasi di tiga daerah tujuan. Yakni, 10 KK akan ditempatkan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian, 5 KK di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan 5 KK lagi di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

“Tahun ini, alokasi transmigrasi umum untuk sementara hanya 20 KK. Mengenai jadwal keberangkatannya masih menunggu surat perintah pemberangkatan (SPP) terlebih dahulu dari pusat. Berdasarkan tahun sebelumnya, pemberangkatan peserta transmigrasi ini dilangsungkan sekitar bulan Oktober,” jelas Andung didampingi Kabid Transmigrasi Hadi Purmiyanto.

Andung menjelaskan, pada tahun 2015 lalu, pihaknya juga memberangkatkan transmigran sebanyak 20 KK. Dari jumlah ini, sebanyak 5 KK ditempatkan di daerah Ayu Melingo, Gorontalo. Kemudian, 5 KK lagi di Satai Lestari SP3, Kabupaten Tanjung Utara, Kalimantan Barat. Selanjutnya, 5 KK di UPT Keliling Semulung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Lebih lanjut dijelaskan, pada tahun 2014 lalu ada tujuh KK yang berangkat transmigrasi dengan daerah tujuan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kemudian, pada tahun 2013 ada 30 KK yang dikirim. Adapun daerah tujuannya ada di Kabupaten Kayong Utara, Kalbar dan Kabupaten Barito Timur, Kalteng. Kemudian, di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Donggala, keduanya di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Pada tahun 2012 lalu, ada 51 KK yang berangkat transmigrasi dan tahun 2011 ada 60 KK. Kemudian ditahun 2010 ada 50 KK serta tahun 2009 sebanyak 70 KK yang ikut transmigrasi,” terang Andung.

Editor : Kholistiono

 

Dikira Tetap Hari Kerja, Banyak Warga Grobogan Kecele

Kantor Dinsosnakertrans Grobogan tutup hari ini karena menetapkan libur bersama, hal itu sebabkan warga yang ingin mengurus surat kecele. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kantor Dinsosnakertrans Grobogan tutup hari ini karena menetapkan libur bersama, hal itu sebabkan warga yang ingin mengurus surat kecele. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Meski dalam kalender hari ini bukan tanggal merah namun semua kantor pemerintahan di lingkungan Pemkab Grobogan memang sengaja diliburkan. Tetapi, kebijakan ini ternyata tidak diketahui semua lapisan masyarakat. Buktinya, masih ada banyak warga yang sengaja datang ke instansi pemerintahan untuk mengurus surat-surat maupun keperluan lainnya.

”Saya sudah dua tahun bekerja di Jakarta dan sengaja pulang liburan menengok keluarga dan sekalian ngurus KTP. Ternyata sampai di sini kantor tutup. Semula saya kira tetap buka, soalnya di Grobogan masih menganut sistem enam hari kerja,” kata Budiman, warga Wirosari yang ditemui di depan Kantor Dispenduk Capil Grobogan, Sabtu (2/1/2016).

Warga yang kecele juga ada di depan Kantor Dinsosnakertrans Grobogan yang berada di seberang Kantor Dispenduk Capil. Beberapa orang mengaku datang ke sana untuk mengurus kartu kuning sebagai persyaratan mencari pekerjaan.

”Saya kira hari ini pelayanan buka karena tidak tanggal merah. Saya tidak tahu kalau hari ini ternyata kantor diliburkan,” ungkap Santi, warga Kelurahan Kuripan.

Beberapa waktu sebelumnya, kebijakan libur pada hari kecepit ini memang sudah diumumkan. Baik melalui surat edaran maupun dalam pemberitaan melalui beberapa media.

”Perlu saya sampaikan, pada hari Sabtu (02/01/2016) semua kantor dan instansi pemerintahan diliburkan. Memang kalau melihat kalender hari liburnya jatuh pada hari Jumat dan hari Sabtunya bukan merupakan hari libur. Liburan pada hari Sabtu itu merupakan ketentuan baru pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2015,” ungkap Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muctarom.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan hari libur terbaru, bagi daerah yang masih memberlakukan enam hari kerja seperti di Grobogan, apabila ada hari Sabtu yang diapit dua hari libur maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa. Sementara jam kerja yang hilang pada hari Sabtu itu diganti dengan jam kerja pada hari kerja efektif pekan depannya.

Lebih jauh diterangkan, penggantian jam kerja efektif yang hilang pada Sabtu mendatang dilakukan pada pekan berikutnya dengan cara menambah jam kerja. (DANI AGUS/TITIS W)

Begini Jadinya Kalau Dinsosnakertrans Grobogan Enggak Dapat Anggaran Bencana

dinsos-marah-gada-anggaran

Kepala BPBD Grobogan Agus sulaksono mengimbau SKPD untuk saling berkoordinasi dalam penanganan bencana saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Rapat Wakil Bupati. (MuriaNews/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Pelaksanaan rapat koordinasi penanggulangan bencana yang digelar di ruang rapat Wakil Bupati Grobogan, Senin (7/12/2015) diwarnai protes dari pihak Dinsosnakertrans setempat. Protes itu diajukan lantaran instansi tersebut tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan logistik buat penanganan bencana alam.

“Kami mempertanyakan tidak diperbolehkannya mengajukan anggaran pengadaan logistik bencana. Padahal, kami sudah memiliki peralatan dapur umum dan tangki air bersih yang disiapkan untuk bencana,” ungkap Kasi Pembinaan Institusi dan Bimbingan Sosial Dinsosnakertrans Grobogan Jasmari dalam rakor tersebut.

Menurut Jasmari, kondisi itu dinilai cukup janggal. Karena hanya Kabupaten Grobogan saja yang dinas sosialnya tidak diperbolehkan menganggarkan logistik. Sementara daerah lain semuanya bisa menganggarkan logistik bencana.

“Daerah lain diperbolehkan untuk mengajukan anggaran logistik sesuai kapasitasnya masing-masing. Kami berharap ini dapat dievaluasi dan diperhatikan. Jangan sampai perlengkapan untuk dapur umum dan tangki air bersih kami nganggur gara-gara tidak boleh mengajukan anggaran logistik,” tegasnya.

Terkait protes ini, pihak Bappeda Grobogan yang diwakili Kasi Prastaru Afi Wildani langsung menjawab permasalahan itu saat diberi kesempatan berbicara dari Kepala BPBD Grobogan Agus Sulaksono selaku pemimpin rapat.

Menurut Afi, penganggaran dari Dinsosnakertrans untuk logistik bencana ditiadakan karena dikhawatirkan terjadi dobel anggaran. Sebab, saat ini anggaran untuk logistik darurat bencana sudah dilakukan pihak BPBD. Namun, pihaknya akan mengkaji ulang agar penanganan bencana dapat berjalan tanpa terjadi hambatan.

Kepala BPBD Grobogan Agus sulaksono berharap semua SKPD dapat menjalankan fungsinya masing-masing saat terjadi bencana nanti. Di samping itu, pihaknya mengimbau semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana agar saling berkoordinasi saat penanganan bencana.

“Pada prinsipnya kami mohon bantuan menangani bencana sesuai batas kemampuan dan fungsinya masing-masing. Kami berharap agar kita semua terus melakukan koordinasi dalam penanganan bencana,” katanya. (DANI AGUS/AKROM HAZAMI)