Dinkes Jepara Pastikan Pemudik Bisa Dapatkan Layanan Kesehatan yang Nyaman

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara Dwi Susilowati (MuriaNewsCom)

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara Dwi Susilowati (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara Dwi Susilowati mengatakan, pihaknya memastikan jika pemudik tidak perlu khawatir untuk berobat atau memeriksakan kesehatannya menggunakan fasilitas kartu jaminan kesehatan seperti BPJS kesehatan. Sebab, kartu tersebut bisa digunakan di mana saja meskipun domisili pasien dari luar kota.

 “Pemudik dari luar Kota Jepara dijamin masih bisa menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Nasional, meskipun pemudik tersebut bukan warga Jepara. Sehingga jika pemudik sakit, masih bisa menggunakan kartu itu,” ujar Dwi Susilowati kepada MuriaNewsCom, Sabtu (2/7/2016).

 Diakuinya, salah satu yang dikhawatirkan pemudik adalah tak bisa menggunakan JKN di tempat mudik. Sebab ia beralamat di daerah lain. Namun dengan kebijakan ini, pihaknya siap memberikan pelayanan kepada pemudik dengan catatan ada kartu JKN dan KTP.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sehingga kami menjamin pemudik dari mana pun bisa tetap mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan di Jepara, maupun klinik-klinik yang ditunjuk,” terangnya.

 Pihaknya menjamin, fasilitas kesehatan yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara tetap buka dan melayani masyarakat, khususnya puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap. Sedangkan, puskesmas yang tidak memiliki rawat inap, saat tanggal merah dua hari tersebut tutup. “Prinsipnya, untuk layanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan. Khusus untuk layanan kesehatan yang memiliki rawat inap tetap buka saat lebaran,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Antisipasi Vaksin Palsu, Ini yang Dilakukan Dinkes Jepara

Kepala Dinkes Jepara Dwi Susilowati (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Kepala Dinkes Jepara Dwi Susilowati (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 MuriaNewsCom, Jepara – Mengantisipasi keberadaan vaksin palsu, Dinas Kesehatan (dinkes) Kabupaten Jepara melakukan pantauan lapangan. Untuk di lingkungan pemerintah sendiri, Dinkes menjamin di Jepara tidak ada vaksin palsu.

“Kalau untuk swasta, kami hanya melakukan pemantauan. Sedangkan untuk domain kami sendiri, kami pastikan tidak ada vaksin palsu,” ujar Kepala Dinkes Jepara Dwi Susilowati kepada MuriaNewsCom, Jumat (1/6/2016).

Menurutnya, sistem distribusi yang digunakan selama ini dalam satu pintu. Sehingga, tidak mungkin vaksin itu palsu. Karena berasal dari pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintah provinsi.“Vaksin itu program pemerintah pusat, jadi pendistribusiannya juga satu pintu. Vaksin juga tidak dijual bebas di apotek,” katanya.

Lebih lanjut ia mengemukakan, distribusi vaksin di Jepara menggunakan satu pintu. Dinkes Jepara menerima vaksin itu dari provinsi yang diambil dari pusat. Dari Dinkes Jepara kemudian didistribusikan ke puskesmas atau posyandu.”Kami tidak ada hubungan dengan pengadaan. Juga tidak bisa orang lain masuk ke kami,” katanya.

Selain itu, lanjut Susi, setelah beredar informasi terkait vaksin palsu, pihak Dinkes langsung mengadakan pengecekan. Namun, tidak ditemukan vaksin palsu beredar di Jepara. termasuk pengecekan di sejumlah rumah sakit swasta di Jepara. Sebab, secara administratif punya kewenangan sendiri. ”Kami sudah memerintahkan untuk dilakukan pengecekan untuk swasta. Kalau yang milik pemerintah memang kami langsung cek sendiri,” ujarnya.

Susi menambahkan, vaksin yang terima pihaknya terdiri lima jenis. Di antaranya, vaksin campak, polio, DPT (Depateri, Portusis, Tetanus), Kratitis, dan imuniasi dasar. Masing-masing jenis memiliki fungsi yang berbeda.”Vaksin yang palsu akan menyebabkan inveksi. Kami tidak bisa mengomentari terkait vaksin palsu yang beredar saat ini. Karena kami belum tahu sistem pembuatan dan pengemasannya seperti apa,” imbuhnya.

Terungkapnya kasus peredaran vaksin palsu membuat masyarakat yang menggunakan was-was. Mereka khawatir vaksin yang mereka gunakan palsu seiring terbongkarnya sindikat pengedar vaksin palsu tersebut.

Editor : Kholistiono

 

Dinkes Jepara Ngaku Belum Dapat Laporan Terkait Belasan Warga di Welahan yang Terserang DBD

Salah satu anak terkena demam berdarah dan mendapatkan perawatan di rumah sakit (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Salah satu anak terkena demam berdarah dan mendapatkan perawatan di rumah sakit (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Kasus demam berdarah terjadi di Desa Welahan, Kecamatan Welahan, Jepara sejak beberapa pekan terakhir. Namun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara mengaku belum mendapatkan laporan tersebut.

Ketika dikonfirmasi MuriaNewsCom, Senin (27/6/2016), Kepala Dinkes Jepara Dwi Susilowati melalui Kabid Kesmas Mudrikatun belum mendapatkan laporan, baik dari warga maupun petugas mengenai kasus DB tersebut.“Kalau memang ada, kami akan menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi, untuk melakukan pengecekan,” ujar Mudrikatun kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, pihaknya akan segera melakukan tindakan penanganan di wilayah tersebut. Untuk tindakan lanjutan apakah diperlukan fogging atau tidak, menunggu hasil survei yang dilakukan.

“Kita tidak bisa serta merta lakukan fogging tiap kali ada kasus DB. Harus survei dulu. Apakah cukup dilakukan PSN secara menyeluruh, pemberian abate atau fogging, harus didasarkan hasil survei,” paparnya.

Ia mengaku sudah melakukan kordinasi dengan pihak Puskesmas setempat untuk mendatangi lokasi untuk melakukan pantauan dan survei.

Editor : Kholistiono

Video – Ini yang Dilakukan Pemkab Jepara untuk Bersiap dan Antisipasi Hadapi Bencana

 

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menggelar rapat koordinasi kesiapan dan antisipasi menghadapi bencana, Kamis (19/11/2015) di Pendapa Kabupaten setempat. Agenda ini digelar untuk menghadapi musim hujan tahun ini, agar antar stakeholder dapat bersama-sama mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara Lulus Suprayitno mengatakan, acara ini memang digelar untuk menyatukan komitmen kesiapan menghadapi bencana. Sehingga ada sejumlah pihak yang diundang dalam acara ini.

”Ada dari BPBD, TNI, Polri, dan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga Pengairan, Dinas Tata Ruang, relawan kebencanaan dan yang lainnya,” ujar Lulus Suprayitno.

Dari pantauan MuriaNewsCom, setiap SKPD di lingkungan Pemkab Jepara memaparkan materi sesuai bidangnya. Misalnya, dari Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Jepara yang diwakili Kabid Pengairan Sahli memaparkan sejumlah perbaikan infrastruktur untuk mengantisipasi bencana.

”Seperti melakukan perbaikan sejumlah tanggul di sungai Welahan dan yang lainnya,” katanya.

Selain itu, contoh lain dari Dinas Kesehatan yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan, Dwi Susilowati. Menurut Susi, antisipasi bencana sangat dibutuhkan sebelum terjadinya bencana.

”Antisipasi lebih baik dari pada mengobati. Dari dinas kesehatan menyiapkan sejumlah peralatan untuk membantu mengatasi bencana yaitu tenda darurat dan ambulans,” kata Susi. (WAHYU KZ/TITIS W)

Khawatir Beredar Makanan Berbahaya, Takjil Diuji Laboratorium

Petugas Dinkes Jepara menunjukkan sampel takjil yang diuji laboratorium (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

Petugas Dinkes Jepara menunjukkan sampel takjil yang diuji laboratorium (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

JEPARA – Keberadaan penjual takjil pada Ramadan ini tidak dapat dihindarkan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran beredarnya takjil yang dicampur dengan bahan kimia berbahaya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jepara melakukan pengambilan sampel terhadap sejumlah makanan yang digemari saat Ramadan. Di antara sampel makanan yang sudah diambil adalah es pisang ijo, jue bolu dan es buah. Lanjutkan membaca