Desa di Grobgan Diminta Bikin Sarana Penyediaan Air Bersih

Pengurus Badan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (BP SPAM) mengikuti pertemuan di aula kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Grobogan , Selasa (11/7/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Grobogan Sanyoto mengungkapkan, pihak desa sudah saatnya merencanakan pembuatan sarana penyediaan air bersih bagi masyarakat. Nantinya, sarana ini bisa dikembangkan dan dikelola lebih lanjut oleh Badan Usaha Milik Desa atau mengadopsi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

“Selama ini, titik berat di desa masih pada perbaikan jalan dan talud. Ke depan, sarana penyediaan air bersih juga perlu dibuat. Soalnya, manfaatnya sangat besar dan dibutuhkan semua masyarakat,” jelas Sanyoto saat melangsungkan pertemuan dengan

Pengurus Badan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (BP SPAM) yang dilangsungkan di aula kantornya, Selasa (11/7/2017).

Menurut Sanyoto, untuk membuat sarana penyediaan air bersih ini memang butuh dana cukup besar. Satu titik berikut pemasangan instalasi butuh dana sekitar Rp 100 juta.

Bagi desa, masalah dana dinilai tidak jadi kendala. Sebab, pemerintahan desa saat ini sudah mendapatkan kucuran dana pembangunan yang cukup besar. Baik dari APBN, ABPD provinsi dan kabupaten.

“Khusus dana desa saja, nominal yang didapat tiap desa tahun 2017 ini cukup besar. Dari 273 desa yang ada, nominal dana desa tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 1,02 miliar. Adapun besarnya dana desa paling kecil nilainya sekitar Rp 761 juta,” katanya.

Sementara itu, Fasilitator Program Pamsimas di Grobogan Edi Supriyadi menyatakan, sampai saat ini sudah ada 17.094 sambungan rumah yang ada di seluruh kabupaten. Jumlah sambungan rumah sebanyak itu berada di 102 desa yang tersebar di 19 kecamatan.

“Seperti diketahui, kebutuhan air bersih di Grobogan memang cukup sulit didapatkan terutama saat kemarau. Oleh sebab itu, kehadiran Pamsimas dirasakan sangat membantu kebutuhan masyarakat,” kata Edi.

Dijelaskan, dalam program Pamsimas, pada desa sasaran dibuatkan instalasi induk dan jaringan distribusi. Untuk kebutuhan air baku bisa dilakukan dengan membuat sumur bor dan sumur gali. Selain itu, ada juga yang diambilkan dari air sungai dan diolah lebih lanjut sehingga layak digunakan.

Setelah itu, penanganan lebih lanjut dilakukan oleh BP SPAM yang pengurusnya berasal dari masyarakat setempat. Lembaga inilah yang mengurusi pemasangan instalasi sambungan bagi masyarakat, pembayaran dan perawatan.

Meski pengelolaan ditangani BP SPAM namun upaya pendampingan dan pemantauan tetap dilakukan. Termasuk diantaranya memberikan bintek dan pelatihan bagi pengurus BP SPAM supaya kinerja yang dilakukan bisa lebih maksimal.

Edi menambahkan, jumlah desa yang terjangkau porgam Pamsimas kemungkinan akan bertambah lagi. Sebab, untuk tahun 2017 ini, direncanakan ada 15 desa lagi yang akan jadi sasaran Pamsimas. 

 

Editor : Akrom Hazami

5 Desa di Dawe Kudus Diaudit BPK Habis-Habisan

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memantau lima desa di Kudus terkait pengelolaan anggaran desa.

Hal itu disampaikan Asisten I Setda Kudus Agus Budi Satriya. Dia mengatakan, BPK melakukan audit di lima desa di Kabupaten Kudus. Audit penggunaan anggaran desa tahun 2016 ini menjadi yang kali pertama dilakukan BPK.

Lima desa yang diaudit yaitu Desa Lau, Samirejo, Japan, Piji, dan Cendono. Kelima desa ada di Kecamatan Dawe. “Baru tahun ini BPK melakukan audit ke pemerintah desa. BPK memilih secara acak desa mana saja yang akan diaudit,” kata Agus, di Kudus, Rabu (1/3/2017).

BPK menemukan sejumlah dugaan pelanggaran administrasi di lima desa tersebut. Pelanggaran itu, kata dia, contohnya yaitu tidak adanya dokumen penyerahan pekerjaan yang didanai dari anggaran desa. 

Pekerjaan fisiknya ada dan sudah selesai dikerjakan. Semua prosedur tahapan pekerjaannya juga sudah benar. Tapi masih ada kekurangan seperti dokumen penyerahan hasil pekerjaan. Praktis itu harus segera dilengkapi.

BPK merekomendasikan agar Pemkab Kudus segera melakukan pendampingan kepada lima desa tersebut. Melalui pemerintah kecamatan dan pendamping desa, Pemkab Kudus langsung melakukan pembinaan. Agar penyelewengan anggaran oleh oknum di pemdes tak terulang.

Editor : Akrom Hazami

Perhatian! Pendamping Desa Diminta Bekerja Profesional dalam Tiga Bulan Pertama

Kepala Bapermas Grobogan saat memberikan pengarahan pada pendamping desa di aula kantornya. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala Bapermas Grobogan saat memberikan pengarahan pada pendamping desa di aula kantornya. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Para tenaga pendamping desa diminta untuk bekerja secara profesional dan menunjukkan kinerjanya, khususnya selama tiga bulan pertama. Yakni, dari Januari hingga akhir Maret mendatang.

Hal itu perlu dilakukan karena masa kerja pertama para pendamping desa itu memang ditetapkan selama tiga bulan terlebih dahulu. Setelah itu, kinerjanya akan dievaluasi lebih lanjut untuk menentukan apakah mereka tetap dipertahankan sebagai pendamping desa atau tidak untuk masa kerja berikutnya.

”Kepada para pendamping desa ini saya minta untuk berkeja sungguh-sungguh dan bersikap profesional. Pesan saya, jangan sekali-kali menjadikan profesi pendamping desa ini sebagai pekerjaan sampingan. Konsekuensi mendaftar dan akhirnya diterima jadi pendamping desa harus diterima dengan penuh tanggung jawab,” tegas Kepala Bapermas Grobogan Sanyoto saat memberikan pengarahan pada pendamping desa di aula kantornya, Sabtu (16/1/2016).

Menurut Sanyoto, penekanan itu diperlukan mengingat tugas pendamping desa dinilai tidak ringan. Dimana, mereka ini akan membantu tugas desa dalam melaksanakan serangkaian kegiatan, khususnya pembangunan infrastruktur.

Terlebih, sejak tahun lalu, alokasi dana dari pemerintah untuk desa sudah cukup besar. Dan pada tahun 2016 ini, alokasi dana untuk desa rencananya ditingkatkan lagi.

”Alokasi dana naik akan membawa konsekuensi makin tingginya risiko yang didapat. Untuk itu, para pendamping desa ini harus segera belajar mengenai aturan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Khususnya, mempelajari UU No 6 tahun 2014 tentang desa,” jelas mantan Kepala BKD Grobogan itu.

Jumlah pendamping desa yang ada saat ini, lanjut Sanyoto, ada 53 orang. Terdiri dari 20 orang mantan pendamping desa PNPM di Grobogan. Kemudian, 12 orang merupakan mantan pendamping desa PNPM dari kabupaten lain dan 21 orang merupakan tenaga pendamping desa dari hasil rekrutmen bulan Desember 2015 lalu.

Para pendamping desa ini didampingi oleh 6 orang tenaga ahli, yang dulunya merupakan mantan fasilitator PNMP di level kabupaten.

Sebanyak 53 pendamping desa itu disebar ke 19 kecamatan yang ada di Grobogan. Rinciannya, untuk kecamatan dengan jumlah desanya kurang dari 10 ditempatkan 2 orang pendamping. Kemudian, kecamatan yang jumlah desanya lebih dari 10 disiapkan 3 orang pendamping. (DANI AGUS/TITIS W)

Kami Juga Mikir Infrastruktur Desa

Balai Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. (MURIA NEWS/EDY SUTRIONO)

KUDUS – Kepala Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Masrudi, mengatakan saat ini warganya terus mendesak supaya infrastruktur jalan atau yang lainnya segera untuk dibenahi. Namun, warga harus bersabar, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih diteliti oleh kecamatan.

Lanjutkan membaca

APBDes Direvisi, Kades di Kaliwungu Gigit Jari

Balai Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. (MURIA NEWS/EDY SUTRIONO)

KUDUS – Kepala desa di Kecamatan Kaliwungu, Kudus, menginginkan dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum bulan puasa. Namun, keinginan mereka harus tertunda, karena draf APBDes yang telah diserahkan ke pemerintah kabupaten masih harus direvisi.

Lanjutkan membaca

Masih Banyak Desa di Blora yang Belum Serahkan APBDes

Kepala BPMPKB Blora Winarno (MURIA NEWS/PRIYO)

BLORA – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Winarno mengatakan, belum cairnya penghasiln tetap (siltap) lantaran masih banyaknya desa-desa yang ada di kabupaten Blora yang belum memenuhi persayaratanya.padahal untuk mencaikan siltap para kades harus segera menyerahkan susunan APBDesnya.

Lanjutkan membaca

Kami Juga Mikir Infrastruktur Desa

Balai Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. (MURIA NEWS/EDY SUTRIONO)

KUDUS – Kepala Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Masrudi, mengatakan saat ini warganya terus mendesak supaya infrastruktur jalan atau yang lainnya segera untuk dibenahi. Namun, warga harus bersabar, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih diteliti oleh kecamatan.

Lanjutkan membaca

APBDes Direvisi, Kades di Kaliwungu Gigit Jari

Balai Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. (MURIA NEWS/EDY SUTRIONO)

KUDUS – Kepala desa di Kecamatan Kaliwungu, Kudus, menginginkan dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum bulan puasa. Namun, keinginan mereka harus tertunda, karena draf APBDes yang telah diserahkan ke pemerintah kabupaten masih harus direvisi.

Lanjutkan membaca

Desa Demangan Manfaatkan Dana PLBK Rp 1 M

Panitia peresmian memberikan kenang-kenangan hasil produk masyarakat desa demangan kepada Bupati Jepara. (MURIA NEWS / WAHYU KZ)

JEPARA – Desa Demangan Kecamatan Tahunan, salah satu desa penerima PNPM MP dan Penataan Lingkungan Pemukman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kabupaten Jepara sebesar Rp 1 miliar. Dana tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu bermanfaat bagi warga dan masyarakatnya.

Lanjutkan membaca

Berdayakan Wanita dalam berorganisasi

Perangkat Desa Cendono, Kecamatan Dawe, berdiskusi dengan warga perempuan. (MURIA NEWS/EDY SUTRIYONO)

KUDUS – Pemerintah Desa Cendono, Kecamatan Dawe, terus mendorong pemberdayaan kemampuan warga perempuan. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui organisasi. Dorongan tersebut untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang administrasi.

Lanjutkan membaca

Puluhan Warga Desa Tenggeles Kerja Bakti Membuat Saluran Air

Warga Tenggeles melakukan kerja bakti, Rabu (6/5/2015). Mereka mengeruk pendangkalan saluran air menuju area persawahan. (MURIA NEWS / EDY SUTRIYONO)

KUDUS – Puluhan warga di RW 1 Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Rabu (6/5/2015) pagi disibukan dengan kerja bakti pembuatan saluran air. Selama ini saluran menuju area persawahan kondisinya sudah mengalami pendangkalan.

Lanjutkan membaca