Desa Srikaton Pati Kembali Bergejolak, 5 Perangkat Desa Diberhentikan melalui Musyawarah Luar Biasa

Suasana rapat musyawarah luar biasa untuk memberhentikan lima perangkat desa yang dianggap tidak sah di Balai Desa Srikaton, Kayen, Pati, Selasa (24/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Suasana rapat musyawarah luar biasa untuk memberhentikan lima perangkat desa yang dianggap tidak sah di Balai Desa Srikaton, Kayen, Pati, Selasa (24/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kepala Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Sarjono menggelar rapat musyarawah luar biasa dengan masyarakat di balai desa setempat, Selasa (24/1/2017). Rapat dilakukan untuk memberhentikan lima perangkat desa yang dianggap tidak sah.

Rapat tersebut dihadiri ratusan warga, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Muspika yang diwakili anggota polisi dan TNI. Masyarakat yang menghadiri musyawarah luar biasa sepakat kelima perangkat desa yang dianggap tidak sah diberhentikan.

“Kebijakan ini kami tempuh untuk meredam warga Srikaton yang terus bergejolak. Selain menjadi aspirasi masyarakat yang tidak menghendaki pengangkatan lima perangkat desa, kebijakan ini ditempuh berlandaskan Perbup, Perda, dan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014,” ujar Sarjono.

Menurutnya, pengangkatan lima perangkat desa pada era kepemimpinan Kades Ali Sasmito tidak memiliki landasan hukum. Pengangkatan disebut tidak berdasarkan susunan organisasi tata kerja (SOTK), penyusunan bengkok perangkat, dan teknik formasi yang benar.

“Dari berbagai aspek, pengangkatan lima perangkat desa sudah melanggar. Diangkat atas dasar apa? Kekosongan perangkat itu berapa? Jumlah yang mau diisi itu berapa? Sumber dan pembiayaan perangkat desa itu dari mana? Dulu, warga sudah menolak pengangkatan lima perangkat desa hingga balai desa disegel, tapi tetap dilaksanakan,” kata Sarjono.

Persoalan tersebut terus menyulut gelojak masyarakat, hingga sejumlah warga dipenjarakan saat melakukan perusakan tanaman bengkok perangkat yang dianggap tidak sah. Langkah musyawarah pemberhentian lima perangkat desa dianggap mendesak untuk menghindari adanya konflik horizontal yang berkepanjangan.

Kelima perangkat desa yang dianggap tidak sah dan diberhentikan melalui musyawarah, antara lain kepala dusun dua (bukan kepala wilayah), kapala dusun tiga, dua staf pembangunan, dan satu staf keuangan. “Langkah ini kami tempuh untuk meredam gejolak warga, karena saya yang bertanggung jawab membuat desa tenteram, aman dan damai,” ucapnya.

Rapat musyarawah yang berlangsung kondusif tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB. Sementara itu, kelima perangkat desa yang akan diberhentikan melalui rapat musyawarah luar biasa tersebut tidak hadir.

Editor : Kholistiono

Terdakwa Kasus Perusakan Lahan Bengkok Desa Srikaton Pati Divonis 6 Bulan

Jumadi dan Maskub, terdakwa perusakan lahan bengkok Desa Srikaton, Kayen, Pati saat mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Pati, Senin (21/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Jumadi dan Maskub, terdakwa perusakan lahan bengkok Desa Srikaton, Kayen, Pati saat mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Pati, Senin (21/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Pati menjatuhkan vonis hukuman penjara enam bulan kepada dua terdakwa, Jumadi dan Maskub, dua warga Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Pati yang melakukan perusakan tanaman padi di lahan bengkok milik perangkat desa yang statusnya dianggap tidak sah. Vonis dijatuhkan Majelis Hakim yang diketuai Rida Nurkarima, Senin (21/11/2016).

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Pati lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Prayitno yang menuntut hukuman satu tahun penjara. Hakim mempertimbangkan, kedua terdakwa dianggap sopan saat menjalani sidang, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta merupakan tulang punggung keluarga.

Atas pertimbangan tersebut, kedua terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Corina menyatakan tidak akan menempuh banding atas putusan majelis hakim karena dianggap sudah adil.

“Kami tidak akan menempuh banding, karena saya anggap putusan majelis hakim sudah cukup adil. Terdakwa melakukan perbuatan itu bukan karena emosi sepihak, tetapi berdasarkan pertimbangan bahwa lahan bengkok statusnya masih dalam proses hukum. Selama persidangan, terdakwa sangat patuh dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,” tutur Corina.

Adapun pemberatan kepada terdakwa, lantaran keduanya terbukti bersalah. Keduanya dijerat Pasal 170 ayat 1 KUHP, karena melakukan perusakan tanaman padi pada lahan bengkok desa. Namun, JPU di depan majelis hakim masih pikir-pikir hingga tujuh hari ke depan untuk memutuskan apakah banding atau tidak.

Baca juga : Kawal Sidang Putusan Kasus Perusakan Bengkok Desa, Warga Srikaton Pati Gelar Selawatan di Depan PN
Editor : Kholistiono

Kawal Sidang Putusan Kasus Perusakan Bengkok Desa, Warga Srikaton Pati Gelar Selawatan di Depan PN

Puluhan warga Desa Srikaton, Kecamatan Kayen menggelar doa bersama di depan Kantor Pengadilan Pati, Senin (21/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Puluhan warga Desa Srikaton, Kecamatan Kayen menggelar doa bersama di depan Kantor Pengadilan Pati, Senin (21/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom,Pati – Puluhan warga Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Pati, Senin (21/11/2016). Kedatangan warga untuk memberikan dukungan moril kepada Jumadi dan Maskub, warga Srikaton yang sedang tersandung masalah kasus perusakan lahan bengkok milik perangkat Desa Srikaton.

Dalam aksi dukungannya, warga menggelar doa dan membaca selawat di depan Pengadilan Negeri Pati. Selain membaca doa bersama, warga juga melakukan orasi menuntut agar kedua tetangganya yang dijadikan terdakwa divonis ringan.

Shoberi (37), perwakilan warga Desa Srikaton mengatakan, aksi yang dilakukan  merupakan bentuk solidaritas warga karena merasa prihatin kepada kedua terdakwa yang dinilai telah menjadi korban kriminalisasi kasus perusakan bengkok desa.

“Kedatangan kami untuk mengawal persidangan Jumadi dan Maskub. Hari ini adalah sidang putusan. Kami berharap terdakwa divonis ringan sebab memurut kami mereka tidak bersalah,” kata Shoberi.

Shoberi menambahkan, sebelumnya dua orang warga Desa Srikaton Jumadi dan Maskub ditangkap polisi karena kasus perusakan tanah bengkok desa milik lima perangkat Desa Srikaton. Padahal, menurut Shoberi, pengangkatan kelima  perangkat tersebut masih ditolak warga dan dianggap belum mempunyai hak untuk menggarap lahan bengkok.

Namun, belakangan kelima perangkat yang masih disengketakan warga itu nekat menggarap bengkok dan akhirnya memancing kemarahan warga, sehingga  perusakan lahan yang ditanami padi pihak perangkat desa dirusak warga.

“Pengangkatan kelima perangkat desa tersebut sebetulnya masih dalam proses peradilan. Sebab, perangkat desa yang diangkat oleh mantan Kepala Desa Ali Sasmito pada 2014 tidak diakui warga dan digugat secara hukum,” imbuh Shoberi.

Dengan alasan tersebut, warga menilai perusakan lahan bengkok dianggap bukan kesalahan warga. Sebab, warga menilai lahan bengkok tersebut belum resmi menjadi milik perangkat desa, lantaran statusnya masih disengketakan.

“Kami menilai, kesalahan ada di pihak perangkat desa. Mereka belum mempunyai hak untuk menggarap bengkok tapi sudah memaksakan untuk menggarapnya, sehingga mematik kemarahan warga.  Akhirnya, Jumadi dan Maskub menjadi korbannya, sampai terseret masalah hukum,” tutur Shoberi.

Editor : Kholistiono

Gara-gara Persoalan Ini, Ombudsman Jawa Tengah Datangi Desa Srikaton Pati

Warga berbondong-bondong di Balai Desa Srikaton, Kayen, Kamis (27/10/2016), menemui anggota Ombudsman RI Jawa Tengah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Warga berbondong-bondong di Balai Desa Srikaton, Kayen, Kamis (27/10/2016), menemui anggota Ombudsman RI Jawa Tengah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Anggota Ombudsman RI Jawa Tengah mendatangi Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Pati, Kamis (27/10/2016). Kedatadangan sejumlah petugas Ombudsman untuk memastikan apakah pelayanan publik pemdes masih berjalan atau tidak, karena proses pengangkatan perangkat desa masih dipertanyakan.

“Dengan adanya konflik antara kades dan sejumlah perangkat desa, kami ingin memastikan apakah pelayanan publik di Desa Srikaton masih berjalan atau tidak. Setelah kami cek, ternyata empat perangkat desa saat ini belum melaksanakan tugasnya karena belum difungsikan, lantaran masih dalam proses hukum. Namun, tugas mereka sebagai staf sudah dirangkap Kasi,” ujar Asisten Pratama Ombudsman RI Jawa Tengah, M Agus Ardiansyah.

Sebelumnya, lima perangkat desa mengadu kepada Ombudsman Jawa Tengah, karena mereka tidak diberikan tugas dan penghasilan tetap (siltap) oleh kepala desa. Menindaklanjuti laporan tersebut, Ombudsman Jawa Tengah kemudian mengecek di lapangan untuk memastikan laporan tersebut.

“Kami sudah menerima laporan dari Abdul Fatah dan kawan-kawannya yang memang sudah memperoleh putusan dari PPTUN Surabaya. Isi dari putusan PTTUN Surabaya meminta agar perangkat desa diberikan tugas dan kewajibannya dan diberikan hak-haknya sebagai perangkat. Setelah kami cek, ternyata masih ada upaya hukum dari kepala desa sehingga proses hukum masih berjalan,” kata Ardiansyah.

Karena itu, ia mengimbau kepada semua masyarakat Desa Srikaton untuk menahan diri dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Srikaton harus diutamakan hingga ada kekuatan hukum yang bersifat final dan tetap.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Srikaton Sarjono mengatakan, apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang dilaporkan perangkat desa. Ada sejumlah alasan Sarjono tidak memberikan tugas dan siltap kepada lima perangkat desa yang dianggap diangkat secara tidak sah.

Menurutnya, pengangkatan lima perangkat desa pada waktu itu tidak sah karena mencederai perbup dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lima perangkat desa itu, kata Sarjono, harusnya diisi dua orang, yaitu kepala dusun pertama dan kedua.

Namun, perangkat desa justru diisi hingga lima orang, dari staf kasi pembangunan sebanyak dua orang dan staf kasi keuangan. “Saya hanya mewakili masyarakat yang merasa dirampas haknya. Yang dibutuhkan pemdes adalah dua perangkat saja,” kata Sarjono.

Karena itu, dia meminta kepada perangkat desa untuk tidak menggarap lahan bengkok terlebih dahulu, karena proses hukum masih belum selesai. Saat ini, semua warga Desa Srikaton yang diwakili di masing-masing RT telah mengajukan gugatan ke PTUN Semarang, karena mempertanyakan keabsahan pengangkatan perangkat Desa Srikaton pada periode kades Ali Sasmito.

Editor : Kholistiono

Ini Permasalahandi Desa Srikaton Pati yang Mengakibatkan Warga Bergejolak

Warga setempat dengan jumlah yang tidak sedikit menginjak-injak tanaman padi di atas lahan bengkok perangkat desa yang dianggap tidak sah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Warga setempat dengan jumlah yang tidak sedikit menginjak-injak tanaman padi di atas lahan bengkok perangkat desa yang dianggap tidak sah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Proses penjaringan dan pelatikan sejumlah perangkat desa di era kepemimpinan Kades Srikaton, Kayen, Pati, Ali Sasmito pada 2014 dianggap bermasalah oleh warga setempat.

Hal itu menyebabkan warga setempat menolak penetapan sejumlah perangkat desa, lantaran dianggap tidak fair dalam proses penjaringan perangkat desa. Warga pun menggugat pengangkatan itu ke PTUN Semarang, tapi hasilnya kalah.

Tak berhenti di situ, warga kemudian keberatan dengan putusan PTUN dan mengajukan upaya hukum ke PT TUN Surabaya. Namun, lagi-lagi upaya warga tidak berhasil karena mereka kalah di PT TUN.

“Saat ini, warga tengah mengupayakan hukum lagi. Jadi, proses hukum masih berlanjut. Warga masih tidak terima dan menganggap pelantikan itu tidak fair,” kata Riyanto, warga setempat saat ditanya MuriaNewsCom, Senin (14/3/2016).

Puncak kemarahan warga meluap, ketika tanah bengkok yang saat ini menjadi jatah perangkat desa yang dianggap warga bermasalah ditanami padi. Ratusan warga datang, menginjak-injak dan merusak tanaman padi yang belum lama ditanam.

Sarjono, Kades Srikaton yang baru pun tak bisa berbuat banyak karena banyaknya warga yang marah. “Kami tidak bisa berbuat banyak. Kemarahan warga sudah tidak bisa dibendung,” tuturnya.

Ia mengatakan,luapan warga memang tidak bisa dibendung. Bahkan, mereka tidak takut apabila dilaporkan polisi dari pihak perangkat desa karena mereka beranggapan benar.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Geger! Ratusan Warga Desa Srikaton Pati Marah, Tanaman Padi di Tanah Bengkok Perangkat Desa Diinjak-injak