Warga Gemulung Jepara Minta Pabrik Tekstil Penuhi Hak Desa

Warga saat mendatangi pabrik PT Hwa Seung Indonesia guna menuntut komitmen dari manajemen, Jumat (28/7/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Warga Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara, menuntut manajemen PT Hwa Seung Indonesia memenuhi hak desa untuk mendapatkan saluran irigasi, gapura pembatas desa dan melanjutkan pembangunan akses jalan usaha tani. Hal itu karena, hingga saat ini manajemen belum merealisasikannya secara maksimal. 

Ahmad Arifin, Pamong Desa Gemulung menyebut, sebelum menjadi milik PT Hwa Seung lahan tersebut dimiliki oleh PT Sengdam Jaya. 

“Lahan milik PT Sengdam Jaya dijual ke PT Hwa Seung Indonesia setahun lalu, namun proses pergantian kepemilikan perusahaan tanpa sepengetahuan pemerintah desa. Dulu sewaktu lahan masih menjadi milik Sengdam, pemerintah desa dan perusahaan membentuk Peraturan Desa No 1/2015. Intinya bila dibangun pabrik, mereka harus memberikan saluran irigasi, batas desa dan pembenahan jalan usaha tani. Namun hingga kini tak terlaksana secara maksimal,” kata dia yang juga Aktifis LSM Masyarakat Peduli Lingkungan, Jumat (28/7/2017). 

Ia menambahkan, luasan pabrik yang kini menduduki wilayah desa memang tak luas. Akan tetapi, bangunan yang berbatasan dengan Desa Banyuputih itu, memerlukan batas desa. Selain itu, saluran irigasi yang belum sempurna menyebabkan air sering menggenangi sawah warga. 

Hal itu diamini oleh Petinggi Gemulung Ahmad Santoso. Ia menyatakan, tak menuntut apapun dari perusahaan milik asing itu. “Namun kami hanya ingin mengembalikan batas desa, karena itu geografis kita, yang saluran irigasi biar saluran, jalan tetap jalan. Tidak tuntut apa-apa. Sesuai perdes itu jalan dan saluran irigasi memang dialihkan namun hingga sekarang tidak maksimal,” terangnya, lewat sambungan telepon. 

Ia menambahkan, untuk mendesak pihak pabrik, pada Jumat pagi belasan warga bersama Pemerintah Desa Gemulung menyambangi pabrik. Hal itu dilakukan guna mengingatkan kembali komitmen yang termaktub dalam Perdes No 1/2015 tentang Pengalihan Fungsi Usaha Tani.

Terpisah, seorang jajaran manajemen PT Hwa Seung Indonesia Anton enggan berkomentar lebih lanjut. Melalui sambungan telepon, dirinya mengatakan, tak memiliki kewenangan untuk berkomentar terkait hal itu. “Saya tak bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait hal itu,” ucapnya singkat.

Editor : Kholistiono

Bikin Polusi, Warga Curug Grobogan Tuntut Penutupan Penggilingan Padi

Warga Desa Curug mendatangi kantor Kecamatan Tegowanu untuk menuntut penutupan tempat penggilingan padi yang menyebabkan polusi, Jumat (7/7/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Warga Desa Curug, Kecamatan Tegowanu, Grobogan, menggelar aksi damai, Jumat (7/7/2017). Dengan berkonvoi menggunakan motor, sekitar 100 warga bergerak menuju kantor Kecamatan Tegowanu.

Dalam aksinya, warga menuntut penutupan sebuah tempat penggilingan padi di Desa Pepe, Kecamatan Tegowanu. Sebab, lokasi usaha milik Rusdi yang berdekatan dengan perkampungan warga Curug itu sudah menyebabkan polusi udara. Selain menimbulkan polusi, penutupan tempat usaha tersebut perlu dilakukan lantaran belum mengantongi izin dari dinas terkait.

“Kami minta aktivitas penggilingan padi dihentikan. Soalnya tidak punya izin dan menyebabkan polusi,” kata sejumlah warga.

Camat Tegowanu Kasan Anwar menyatakan, tempat penggilingan padi tersebut memang belum memiliki izin usaha. Saat ini, pemiliknya masih mengurus tahapan perizinan.

“Izinnya memang belum ada tetapi sudah diurus. Karena ada keberatan warga maka untuk sementara tempat penggilingan padi itu kita minta tidak beroperasi dulu. Persoalan ini sudah bisa kita selesaikan,” jelasnya. 

Editor : Akrom Hazami

 

Aksi Demo Tolak Pabrik Semen Rembang Berlangsung di Alun-alun Blora

Aksi protes warga yang menolak kehadiran pabrik semen di Rembang, berlangsung di Alun-alun Blora Blora, Jumat (24/3/2017) siang. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Blora – Aksi protes warga yang menolak kehadiran pabrik semen di Rembang, berlangsung di Alun-alun Blora Blora, Jumat (24/3/2017) siang.

Mereka yang menolak dari tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Blora yakni LSM Geram diketuai oleh Eko Arifianto, LSM Arak diketuai oleh Kentut, dan LSM Jati Bumi diketuai oleh Tejo Prabowo.

Aksi solidaritas dilakukan oleh sekitar 50 simpatisan. Aksi mendapat penjagaan dari Kepolisian Polres Blora, dengan menerjunkan puluhan personelnya.

Mereka menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah dan Presiden. Di antaranya, menuntut Presiden Rebublik Indonesia Joko Widodo supaya menindak tegas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang telah menggeluarkan izin Nomor 660/1/6 tahun 2017 tentang penambangan kembali bahan baku semen di Kendeng.

“Ada tiga tuntutan yang kita bawa, yang pertama adalah menuntut Jokowi supaya menindak tegas Ganjar Pranowo yang telah mengeluarkan izin tambang, yang kedua menolak tegas aktivitas pertambangan semen di Kendeng. Sedangkan yang terakhir meminta pemerintah untuk merehabilitasi korban korban akibat pembangunan semen di perbukitan Kendeng,” seru salah satu orator dalam aksi dikutip situs resmi Polres Blora.

Salah satu peserta aksi demo, Bowo mengatakan, bahwa tujuan aksi ini hanyalah bentuk solidaritas untuk menyelamatkan warga Kecamatan Kendeng Kabupaten Rembang yang berjuang menolak pabrik semen di wilayahnya.

“Saya merasa prihatin dengan saudara-saudara saya warga Kendeng yang berjuang menolak pabrik semen, kami di sini tergerak hati untuk turut membentu perjuangan warga Kendeng,” ujarnya.

Karena sudah terbukti banyak dampak negatif yang timbul dikarenakan aktivitas pabrik semen. Warga Kendeng yang berprofesi sebagai petani sekarang sudah tidak berdaya lagi, kata dia, mereka dipaksa tanda tangan pembebasan tanah dan otomatis mereka kehilangan lahan persawahan.

Pengamanan aksi demo dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Blora Kompol I Gede Arda untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menggangu situasi kamtibmas dan kamseltibcarlantas.

I Gede megatakan tugas kepolisian untuk mengawal dan mengamankan aksi demo agar masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya di muka umum. Kepolisian tidak menghalangi siapa saja yang ingin berserikat dan berkumpul untuk mengungkapkan aspirasinya, asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aksi demo penolakan pabrik semen yang dipusatkan di Alun-alun Blora. Aksi diwarnai dengan teatrikal pengecoran kaki seperti yang dilakukan warga Kendeng yang berdemo di Istana kepresidenan Jakarta. Selama kurang lebih satu jam aksi demo tersebut berjalan tertib aman terkendali.

Editor : Akrom Hazami

Ini Lho Tuntutan Pengunjuk Rasa Waduk Logung Kudus

Pewarkilan warga menyampaikan tuntutannya kepada pejabat proyek  Waduk Logung, Kabupaten Kudus, Jumat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pewarkilan warga menyampaikan tuntutannya kepada pejabat proyek  Waduk Logung, Kabupaten Kudus, Jumat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Forum Komunikasi Masyarakat Korban Embung Logung (Forkoma Kembung) protes di depan lokasi proyek Waduk Logung, Jumat (23/12/2016). Mereka menyuarakan tiga tuntutan.

Syaikhul Adib, koordinator aksi menyebutkan tiga tuntutan berasal dari aspirasi warga. Tiga tuntutan itu disampaikan warga kepada pejabat pekerjaan proyek pembuatan Bendung Logung. Tepatnya saat mereka melakukan audiensi.

Audiensi dipimpin oleh Kapolres Kudus AKBP Andy Rifa’i, yang juga memimpin pengamanan aksi. Turut hadir juga dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Asisten I Setda Pemkab Kudus Agus Budi S.

“Kami punya tiga tuntutan. Pertama, banyak patok yang sampai perumahan warga. Padahal tidak dalam pembangunan. Kedua, tanah Logung banyak memenuhi sungai, sehingga sungai di bawah penuh lumpur dan mengganggu penambang penambang pasir. Sedangkan ketiga adalah soal perusakan tanah sengketa yang masih proses. Kami minta menghormati proses dengan tidak menjalankan proyek di lokasi tanah itu,” kata dia.

Perwakilan Waduk Logung,  Dodi menyebutkan, kalau soal patok tidak masalah. Patok tesebut merupakan merupakan patokan bantu untuk mengukur Bendung Logung. Dan soal lumpur, ke depan bakal dievaluasi.

“Kami menerima dari BPN sudah ada ukurannya. Jadi inilah yang dikerjakan dalam pembangunan Logung,” jelasnya.

Agus Budi S, Asisten I Pemkab Kudus menyebutkan kalau soal harga serta ukuran bukan Pemkab Kudus yang menentukannya. Sebab sudah ada tim apraisal yang menentukan harga, dan juga dari BPN yang ikut mengukur.

Adi Susatyo, perwakilan bagian hukum Pemkab Kudus mengatakan kalau mengacu putusan PN Kudus, pengerjaan waduk di tanah sengketa tak menuai masalah. Pembangunan akan tetap dilakukan.

Dalam pembahasan masih mentok. Mereka menyepakati pada awal 2017 mendatang akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, terkait tuntutan warga itu.

Editor : Akrom Hazami

Pendemo Jakarta Lewat Jepara Akan Diadang Polisi

Polisi melakukan pemeriksaan di perbatasan Jepara-Demak di Welahan, Jepara. (Tribratanewsjepara)

Polisi melakukan pemeriksaan di perbatasan Jepara-Demak di Welahan, Jepara. (Tribratanewsjepara)

MuriaNewsCom, Jepara – Kepolisian Resor Jepara Polda Jawa Tengah melaksanakan penyekatan terkait aksi yang rencananya bakal digelar di Jakarta pada 2 Desember 2016 mendatang.

“Penyekatan untuk memastikan keamanan armada dan masyarakat yang akan berpartisipasi mengikuti aksi damai di Jakarta. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Polri peduli keselamatan penumpang dan jamaah masa aksi yang ke Jakarta,” ungkap Kapolres Jepara AKBP M Samsu Arifin dikutip situs resmi Polres Jepara.

Adapun skenario pengamanan nanti, menurut Samsu, yakni menjaga titik pintu perbatasan antara Jepara dan Demak yang mana lokasi tepatnya di Sub Terminal Gedangan, Kecamatan Welahan.

“Kami juga akan melakukan razia dengan sasaran benda-benda berbahaya, termasuk besi atau kayu yang digunakan untuk mengikat bendera-bendera tertentu. Kemudian cairan keras dan senjata tajam maupun senjata api serta bahan peledak,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Didemo, PT Starcam Apparel Janji Penuhi Tuntutan Buruhnya

demo e

Aksi para buruh PT Starcam Apparel Indonesia di Jepara. (MuriaNewsCom/WahyuKZ)

MuriaNewsCom, Jepara –  Setelah didemo ratusan buruhnya, pada Jumat (15/7/2016), PT Starcam Apparel Indonesia di Desa Mindahan Kecamatan Batealit, Jepara berjanji akan memenuhi tuntutan buruh. Salah satunya, akan segera melunasi kekurangan gaji yang diberikan kepada buruh.
Janji tersebut muncul dalam kesepakatan yang telah ditetapkan dalam proses mediasi antara pihak buruh atau karyawan, dengan pimpinan perusahaan yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara dan dikawal oleh pihak aparat keamanan polsek maupun koramil setempat.
Selain akan segera melunasi kekurangan gaji yang belum diberikan, juga akan menerapkan aturan jadwal atau jam kerja sebagaimana mestinya. Pihak perusahaan menampik kesengajaan molornya pembayaran gaji, mereka beralasan bahwa kemoloran terjadi karena beberapa hal.
“Gaji sering molor sejak Januari, bahkan untuk bulan Juni belum terbayarkan karena ada masalah pada proses administrasi di bank. Dengan adanya peristiwa ini tentu saja menjadi pembelajaran agar ke depan dapat diperbaiki,” ujar Manajer HRD PT Starcam Apparel Indonesia Ari Munanto.
Menurutnya, persoalan yang dipermasalahkan oleh karyawan murni karena kesalahan tehnis. Selain masalah administrasi di bank, juga penggajian untuk bulan Juli yang seharusnya tanggal 10, waktunya masih libur karena usai lebaran. Kemudian masalah belum digajinya mengenai jam lembur juga ia beralasan karena masalah tehnis sehingga belum bisa dihitung mengenai tambahan gajinya.
“Intinya kami akan memenuhi tuntutan karyawan. Gaji akan segera cair dalam waktu dekat bahkan mulai dicairkan hari ini atau besok,” katanya.
Dalam proses mediasi, pihak Pemerintah Kabupaten Jepara dihadiri perwakilan dari Dinsosnakertrans. Aksi protes berjalan lancar dan masih aman terkendali.
Editor : Akrom Hazami

Bupati Kudus Bakal Ambil Langkah Darurat untuk Normalisasi Sungai SWD 1

Bupati Kudus H Musthofa saat meminta poster tuntutan warga kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang terpasang di tanggul Sungai SWD 1 untuk dicopot (Istimewa)

Bupati Kudus H Musthofa saat meminta poster tuntutan warga kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang terpasang di tanggul Sungai SWD 1 untuk dicopot. (Istimewa)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Menanggapi aksi warga Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, yang melakukan aksi menuntut Pemprov Jateng untuk segera menormalisasi Sungai Sungai Serang Welahan Drainase (SWD) , Bupati Kudus mengaku sempat kecewa.

Dirinya meminta agar warga bisa menjalin komunikasi lebih baik dalam menyampaikan tuntutannya. ”Sebisa mungkin gak usah demo seperti ini lah. Pak Ganjar kan juga gubernur kita semua dan harus didukung,” kata bupati.

Sedangkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi warga, bupati berjanji akan melakukan langkah darurat. Pihaknya mengaku siap membantu mendatangkan alat berat milik Dinas BMPESDM serta BPSDA Seluna untuk melakukan normalisasi. Bupati juga meminta agar warga ikut membantu upaya normalisasi tersebut.

”Saya siapkan alat beratnya, tapi warga harus ikut membantu upaya normalisasi ini. Upaya ini sama sekali tidak menggunakan dana APBD provinsi maupun kabupaten,” kata bupati.

Bupati juga mematok target waktu selama dua minggu upaya normalisasi sungai sepanjang sekitar 12 kilometer tersebut bisa selesai. ”Saya minta dua minggu sudah selesai. Apalagi saat ini intensitas hujan masih tinggi, sehingga upaya normalisasi harus cepat dilakukan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Gubernur Jateng Didemo Warga Pasuruan Lor Kudus, Bupati Turun Tangan

Gubernur Jateng Didemo Warga Pasuruan Lor Kudus, Bupati Turun Tangan

Bupati Kudus Musthofa saat meminta poster tuntutan warga kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang terpasang di tanggul Sungai SWD 1 untuk dicopot (Istimewa)

Bupati Kudus Musthofa saat meminta poster tuntutan warga kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang terpasang di tanggul Sungai SWD 1 untuk dicopot. (Istimewa)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Lantaran wilayahnya sering diterjang banjir, warga Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, melakukan aksi menuntut Pemprov Jateng segera menormalisasi Sungai Sungai Serang Welahan Drainase (SWD) 1 yang melintasi wilayah mereka.

Aksi warga tersebut dilakukan dengan memasang sebuah poster besar yang meminta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo segera turun tangan menormalisasi sungai tersebut.

Aksi warga tersebut langsung membuat gerah Bupati Kudus Musthofa. Dengan mengajak Kepala BPSDA Seluna Novianto, Kepala BMPESDM Kudus Samani Intakoris serta camat dan kades di wilayah Kecamatan Jati dan Kaliwungu, bupati mendatangi lokasi aksi warga pada Selasa (23/2/2016).

Kades Pasuruhan Lor Nor Badri mengungkapkan, aksi warga tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak Minggu (21/2/2016). Sambil bekerja bakti membuat tanggul darurat, warga menancapkan poster yang berisi tuntutan kepada gubernur untuk segera menormalisasi Sungai SWD1.

”Selama ini warga memang cukup menderita lantaran setiap musim hujan, lahan warga selalu tergenang akibat sungai SWD 1. Karena sungai ini merupakan kewenangan provinsi, maka kami berharap gubernur turun tangan,” ujar Badri.

Tuntutan warga tersebut menurut Badri sangat berasalan. Sebab, bencana banjir seakan menjadi langganan bagi warga Pasuruhan Lor. ”Bahkan, bukan hanya Pasuruhan Lor saja, tapi desa-desa lain yang dilewati Sungai SWD 1, seperti Setrokalangan maupun Gatet dan desa lain juga mengalami hal yang sama,” tambahnya.

Editor : Kholistiono

Belasan Warga Unjuk Rasa di Kejari Pati Tuntut CIMB Niaga Diadili

Belasan warga menggelar aksi damai di depan Kejari Pati menuntut agar CIMB Niaga diadili. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Belasan warga menggelar aksi damai di depan Kejari Pati menuntut agar CIMB Niaga diadili. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Belasan warga simpatisan korban penipuan sertifikat rumah ganda CIMB Niaga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, Rabu (20/1/2016).

Mereka menuntut agar CIMB Niaga dibekukan izin usahanya, karena sudah bekerja tidak profesional dengan melelang aset bersertifikat ganda. ”Kami tidak lagi menuntut oknum dari CIMB Niaga, tapi ini sudah menyangkut institusi. Yang kami tuntut institusinya, pihak PT Bank Cimb Niaga Tbk,” kata Mashuri Cahyadi, korban penipuan sertifikat ganda saat ditanya MuriaNewsCom.

Dalam aksinya, mereka mengenakan kaos bertuliskan “Korban Bank CIMB Niaga” pada bagian depan dan “Bank CIMB Niaga Bermental Penjajah” pada bagian belakang.

Tak hanya itu, salah satu diantara mereka membungkam mulutnya menggunakan plester dan membawa poster bertuliskan “Cimb Niaga tuli tidak mau mendengarkan omongan kami”.

Ia meneriakkan dukungan kepada instansi Kejari Pati agar tidak takut menangani kasus tersebut. ”Kami datang menggelar aksi damai untuk mendukung Kejari agar berani dan tegas menangani kasus ini,” tambah Mashuri.

Editor : Titis Ayu Winarni

Warga Sambirejo Pati Geruduk Balai Desa Tuntut Sumur Perusahaan Ditutup

Warga Desa Sambirejo bertemu dengan perwakilan Pemkab Pati untuk menuntut penutupan sumur yang mengeksploitasi sumber air. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Warga Desa Sambirejo bertemu dengan perwakilan Pemkab Pati untuk menuntut penutupan sumur yang mengeksploitasi sumber air. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Puluhan warga Desa Sambirejo, Kecamatan Tlogowungu, Pati menggeruduk balai desa setempat, Rabu (25/11/2015). Mereka menuntut agar sumur salah satu milik pengusaha yang berada di Desa Sambirejo ditutup.

Kusyadi, warga setempat kepada MuriaNewsCom mengatakan, sumur milik perusahaan air isi ulang tersebut menyebabkan sumber mata air di sekitar desa habis. Padahal, kata dia, selama ini di desanya tidak pernah kehabisan sumber mata air.

“Setiap hari, sumur bor milik perusahaan itu diangkut sekitar sepuluh truk. Setiap truk, rata-rata air yang diambil mulai dari 10.000 hingga 12.000 liter. Itu berlangsung satu tahun hingga menyebabkan sumber mata air di sekitar habis,” katanya.

Ia meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati agar segera menutup kegiatan sumur tersebut. “Setop eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air untuk kelestarian dan masa depan anak cucu kita,” imbuhnya.

Kendati begitu, pemerintah yang diwakili bidang energi sumber daya mineral (ESDM) DPU Pati masih melakukan kajian terhadap persoalan itu. “Sesuai dengan prosedur, kami akan melakukan kajian terkait masalah tersebut dan menunggu rekomendasi dari bupati,” kata Kasi ESDM dan pengairan ESDM DPU Pati Ari Yustiva. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

Tidak Terima Diberi Upah Rp 600 ribu, Buruh Demo Tuntut Upah Sesuai UMK Jepara

Ratusan buruh di PT Jiale Indonesia Textil di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara menggelar aksi demo di halaman pabrik, Jumat (6/11/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ratusan buruh di PT Jiale Indonesia Textil di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara menggelar aksi demo di halaman pabrik, Jumat (6/11/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan buruh yang bekerja di PT Jiale Indonesia Textil yang berada di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara menggelar aksi demo di halaman pabrik tersebut. Mereka menuntut beberapa hal, berikut ini beberapa tuntutan para buruh yang menggelar aksi demo.

Mereka menuntut upah yang sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Jepara yang ditetapkan pemerintah setempat. Hal itu seperti yang dikatakan salah seorang buruh, Suryatun.

Menurut dia, sejumlah karyawan atau buruh tidak menerima upah sebagaimana mestinya. Padahal, kata dia, mereka telah bekerja selama lebih dari tiga bulan.

”Kami sudah bekerja lebih dari tiga bulan. Tapi kami hanya menerima upah sekitar Rp 600 ribu an saja,” kata Suryatun kepada MuriaNewsCom, Jumat (6/11/2015).

Menurut dia, seharusnya semua karyawan terutama yang bekerja lebih dari tiga bulan lamanya, mendapatkan upah sesuai UMK yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.150 juta. Namun mereka hanya menerima upah sekitar Rp 600 ribu hingga Rp 900 ribu saja.

Selain itu, salah satu buruh lain, Miskan mengatakan, para karyawan juga menuntut upah untuk lembur yang dianggap tidak dibayar sebagaimana kesepakatan sebelumnya. ”Ada beberapa karyawan yang bekerja lembur. Tapi upah yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal mengenai hitungan upah lembur,” katanya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Ratusan Buruh PT Jiale Indonesia Textil Jepara Gelar Demo

Ratusan buruh dan karyawan dari perusahaan bidang textil PT Jiale Indonesia Textil melakukan aksi demo di halaman pabrik yang berada di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ratusan buruh dan karyawan dari perusahaan bidang textil PT Jiale Indonesia Textil melakukan aksi demo di halaman pabrik yang berada di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan buruh dan karyawan dari perusahaan bidang textil yakni PT Jiale Indonesia Textil melakukan aksi demo. Mereka menggelar unjuk rasa di halaman pabrik yang berada di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara tersebut.

Aksi tersebut digelar sejak pagi tadi ketika mereka sampai di halaman pabrik, bersamaan dengan waktu berangkat kerja. Satu per satu buruh berangkat ke kawasan pabrik yang berdiri belum lama itu. Namun, mereka tidak seperti biasanya yang langsung menempati lokasi atau ruang tempat mereka bekerja.

Mereka bergerombol di halaman pabrik, kemudian semakin lama jumlah buruh yang berkumpul semakin banyak. Mereka memilih untuk tidak masuk ke dalam pabrik tempat mereka kerja alias mogok.

Ternyata, mereka melakukan unjuk rasa ini menuntut beberapa hal. Salah satunya mengenai upah yang mereka terima dari perusahaan asing tersebut. Hal ini seperti yang diorasikan oleh sejumlah buruh dalam aksinya.

”Kami tidak menerima gaji sesuai aturan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan pemerintah. Padahal, kami sudah bekerja lebih dari tiga bulan,” kata salah satu pengunjuk rasa dalam orasinya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Berikut Keluhan Warga Tanjungrejo Terkait Galian C

Suasana warga Tanjungrejo yang berunjuk rasa ancam akan gantung diri jika tuntutannya tidak segera dipenuhi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Suasana warga Tanjungrejo yang berunjuk rasa ancam akan gantung diri jika tuntutannya tidak segera dipenuhi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Kegiatan galian C di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, memberikan dampak kekeringan terhadap warga sekitar. Hal itu dinilai sangat merugikan warga, lantaran sumur warga mengalami kekeringan. Padahal air merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan.

Hal itu diungkapkan salah satu warga yang kerap disapa Gembeng. Menurutnya, semenjak ada galian C di lokasi tersebut, berdampak pada sumur warga yang kering. Hal itu jauh berbeda dengan lokasi sekitar yang jauh dari tempat galian C.

”Lokasi kami di RT 1 RW 8 mengalami kekeringan. Berbeda dengan daerah yang jauh dari lokasi yang jauh dari tempat galian, air sumurnya masih banyak,” katanya.

Dia berharap pemerintah dapat mengabulkan tuntutan warga, agar kehidupan warga juga tetap nyaman dan air yang menjadi kebutuhan warga tetap terpenuhi.

”Kami dari warga menolak adanya galian C. Jadi warga dapat nyaman berada di sana. Sebab galian C sudah sangat mengganggu,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Pendemo Ancam Gantung Diri Jika Tuntutan Warga Tanjungrejo Tidak Digubris

Suasana warga Tanjungrejo yang berunjuk rasa ancam akan gantung diri jika tuntutannya tidak segera dipenuhi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Suasana warga Tanjungrejo yang berunjuk rasa ancam akan gantung diri jika tuntutannya tidak segera dipenuhi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Sejumlah warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, yang melakukan aksi unjuk rasa di depan pendapa Alun-alun Kudus, mengancam akan melakukan aksi gantung diri di depan pendapa tapatnya di tengah Alun-alun Simpang Tujuh Kudus.

Koordinator aksi Moh Kholilul Umam mengatakan, pihaknya akan melangsungkan aksi gantung diri di pusat kota jika tuntutan tidak kunjung dipenuhi. Hal itu dilakukan guna keseriusan yang dilakukan.

”Ini bukanlah main-main, kami akan melakukan aksi gantung diri mengenai hal tersebut. Lihat saja nanti,” katanya.

Menurutnya, tuntutan yang diinginkan tidaklah sekedar tuntutan belaka. Melainkan sebuah tuntutan yang menginginkan transparansi keterbukaan publik. Tidak hanya itu, transparan yang dimaksud adalah muncul di media massa terkait dokumen lingkungan.

”Kami pasti kan akan datang dengan masa yang lebih banyak. Untuk mendatangi tempat ini dengan tuntutan yang sama,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Warga Tanjungrejo Unjuk Rasa Tuntut Dokumen Lingkungan Dipublikasikan dan Tolak Galian C

Suasana warga Tanjungrejo yang berunjuk rasa tuntut transparansi dokumen lingkungan tolak galian C di depan Pendapa Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Suasana warga Tanjungrejo yang berunjuk rasa tuntut transparansi dokumen lingkungan tolak galian C di depan Pendapa Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Puluhan Warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, kenali melakukan aksi unjuk rasa di pendapa Kudus. Puluhan warga tersebut menggeruduk pendapa untuk meminta transparansi dokumen lingkungan.

Aksi tersebut dipimpin oleh Moh Kholilul Umam, bersama puluhan warga, mereka meminta agar transparansi mengenai dokumen tersebut dapat dilaksanakan.

”Ini merupakan hak kami sebagai rakyat. Transparansi dan keterbukaan publik harus dilaksanakan,” katanya saat unjuk rasa.

Menurutnya, sejumlah warga sudah keberatan dengan adanya galian C di lokasi tersebut. Warga berharap pemkab dapat segera menindak dengan memihak rakyat.

”Kami minta galian C segera diselesaikan. Warga sudah menderita dengan adanya kegiatan tambang tersebut,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Pemkab Jepara :  Perumahan Nelayan Pandan Arum Langgar Aturan

uasana audiensi nelayan Perumahan Pandan Arum di Ruang Serbaguna DPRD Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

uasana audiensi nelayan Perumahan Pandan Arum di Ruang Serbaguna DPRD Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Dalam audiensi yang dilakukan di  Ruang Serbaguna DPRD Jepara, Asisten I Sekda Jepara Junaidi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai Perumahan Pandan Arum yang berada di Kelurahan Ujung Batu, Jepara.

Dari analisa yang telah dilakukan, ternyata perumahan tersebut menyalahi aturan, terutama terkait wilayah sepadan pantai. Selain itu, pembangunan bangunan tersebut tidak ada dokumen resmi.

“Dulu hanya dibangun dari bantuan kementerian yang ingin menata tempat tinggal nelayan. Setelah saya cek, ternyata bangunan tidak ada dokumen resminya,” kata Junaidi.

Menurut dia, Pemkab Jepara tidak berani memberikan sertifikat tanah tersebut jika melanggar aturan. Sehingga, jika memang para nelayan meminta pengakuan tempat tinggal yang telah dihuni selama 30 tahun itu, nantinya pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.

Menanggapi hal itu, perwakilan nelayan Nur Hadi mengatakan, pihaknya berharap agar Pemkab Jepara tidak kaku dalam hal ini.

“Aturan mengenai sepadan pantai baru ada di tahun 2007. Sedangkan kami sudah menghuni perumahan itu sejak 1985 lalu,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya tidak memaksa untuk meminta sertifikat. Jika memang tidak bisa diberikan, pihaknya meminta pengakuan saja dari pemerintah melalui selembar kertas. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Terkait Sertifikat Tanah Perumahan Pandan Arum, Nelayan Bilang Ada Ketidaksinkronan Antara Provinsi dengan Pemkab Jepara

surat dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jateng yang diklaim memberikan lampu hijau pensertifikatan perumahan nelayan Pandan Arum (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

surat dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jateng yang diklaim memberikan lampu hijau pensertifikatan perumahan nelayan Pandan Arum (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Puluhan nelayan penghuni Perumahan Pandan Arum melakukan audiensi di kantor DPRD Jepara. Mereka mengadukan permasalahan pensertifikatan tanah di perumahan yang terletak di Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Kota tersebut.

Perwakilan nelayan Nur Hadi mengatakan, pihaknya yang beberapa waktu lalu mengajukan pensertifikatan tanah perumahan itu ditolak oleh Pemkab Jepara. Padahal menurut dia, pihaknya mengklaim beberapa bulan yang lalu menerima surat dari provinsi yang memberikan lampu hijau agar perumahan dapat disertifikatkan.

“Kami menerima surat dari provinsi yang berisi bahwa perumahan nelayan Pandan Arum dapat disertifikatkan. Tapi, ketika kami mengajukan ke Pemkab Jepara ditolak,” kata Hadi, Senin (28/9/2015).

Dia menambahkan, selama ini pihaknya telah lama menggunakan perumahan tersebut. Selain itu, perumahan tersebut juga merupakan hasil bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait.

“Kami meminta agar dapat disertifikatkan sebagai hak milik kami, sebagaimana surat yang kami terima dari provinsi yang memberikan lampu hijau,” tegasnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Puluhan Nelayan Gerudug Kantor DPRD Jepara

Kursi anggota dewan masih kosong. Sejumlah nelayan ketika menunggu anggota DPRD Jepara yang tak kunjung datang memulai audiensi (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kursi anggota dewan masih kosong. Sejumlah nelayan ketika menunggu anggota DPRD Jepara yang tak kunjung datang memulai audiensi (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Puluhan nelayan di Kabupaten Jepara, terutama yang berada di Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Kota Jepara menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Senin (28/9/2015). Mereka menuntut kelancaran sertifikasi tanah perumahan nelayan Pandan Arum.

Puluhan nelayan sudah memadati ruang serbaguna sejak pukul 11.30 WIB tadi. Namun, audiensi baru dimulai sekitar pukul 13.15 WIB, lantaran anggota DPRD Jepara dan pihak eksekutif tak kunjung hadir di ruang yang telah disiapkan.

Salah satu perwakilan nelayan Nur Hadi mengatakan, pihaknya datang ke kantor DPRD Jepara untuk mengadukan keluhan terkait perumahan nelayan Pandan Arum.

“Saya sebelumnya sudah menyurati Pak Gubernur Jawa Tengah. Masalah ini harus ada solusi terkait pensertifikatan Perumahan Pandan Arum,” kata Nur Hadi. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Demi Nasib, 50 Bidan PTT Pati Iuran Demo ke Jakarta Tuntut Pemerintah

Puluhan bidan PTT Pati tengah naik ke bus untuk berangkat demo di Jakarta, Senin (28/9/2015) besok. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Puluhan bidan PTT Pati tengah naik ke bus untuk berangkat demo di Jakarta, Senin (28/9/2015) besok. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Sebanyak 50 bidan pegawai tidak tetap (PTT) dari seluruh Puskesmas di berbagai kecamatan di Pati terpaksa iuran secara swadaya untuk berangkat ke Jakarta, menuntut pemerintah memperhatikan nasib mereka.

Korlap demo Ismiyati yang biasa bekerja sebagai bidan di Puskesmas I Pati Kota kepada MuriaNewsCom, Minggu (27/9/2015) mengatakan, mereka mengadukan nasib kepada pemerintah untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

”Sebelum berangkat, kami iuran swadaya mengumpulkan dana untuk ikut demo. Kami akan bertemu dengan rekan-rekan bidan PTT dari seluruh Indonesia di Jakarta besok,” imbuhnya.

Sebelum berangkat, mereka menggelar aksi doa bersama untuk kelancaran demo besok. Mereka memohon kepada Tuhan, agar diberikan kelancaran dan berharap pemerintah peduli dengan nasib mereka. (LISMANTO/TITIS W)

50 Bidan Pati Berangkat ke Jakarta untuk Demo

Sebanyak 50 bidan dari Pati menunjukkan spanduk tuntutan sebelum bertolak ke Jakarta. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sebanyak 50 bidan dari Pati menunjukkan spanduk tuntutan sebelum bertolak ke Jakarta. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Sedikitnya 50 bidan pegawai tidak tetap (PTT) dari berbagai Puskesmas di seluruh Kabupaten Pati berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi demo bersama bidan lainnya di seluruh Indonesia pada Senin (28/9/2015) besok.

Berangkat dari Pati pada Minggu (27/9/2015) sekitar pukul 15.00 WIB menggunakan satu armada bus, mereka berharap nasibnya diperhatikan pemerintah dengan menjadi pegawai negeri sipil (PNS). ”Dengan menggelar aksi demo, kami berharap pemerintah ikut prihatin dan memperjuangkan nasib kami,” ujar Koordinator Lapangan Ismiyati kepada MuriaNewsCom.

Ia mengatakan, selama ini bidan PTT sudah berjuang untuk negara melalui profesinya. Namun, pemerintah tak juga mengangkatnya menjadi PNS. Karena itu, aksi akan terus dilakukan hingga ada perhatian dari pemerintah.

”Kami akan menggelar demo di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan). Setelah itu, kami akan gelar demo di Istana Negara,” tandasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Honorer K2 Blora Bakal Kawal Keputusan MenPAN-RB

Sejumlah honorer K2 Blora (MuriaNewsCom/Priyo)

Sejumlah honorer K2 Blora (MuriaNewsCom/Priyo)

 

BLORA – Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Crisnandhi untuk mengangkat honorer K2 menjadi PNS secara bertahap, menjadi kabar gembira bagi honorer K2 di Blora.

Untuk itu, honorer K2 di Blora bakal terus mengawal keputusan tersebut, hingga terealisasi. Keputusan MenPAN –RB ini, tak lepas dari tuntutan ribuan honorer K2 yang melakukan aksi di Jakarta beberapa hari lalu.

”Awlanya diskusi alot, namun dengan beberapa pertimbangan akhirnya MenPAN-RB akan mengangkat seluruh K2 dengan cara bertahap,” jelas Ketua II forum Honorer Kategori 2 Kabupaten Blora Darwito, Kamis (17/9/2015)

Menurutnya tuntutan agar para honorer K2 di Blora dan seluruh Indonesia itu diangkat menjadi PNS cukup beralasan. Sebab, semua honorer K2 ini sudah cukup lama melakukan pengabdian.

”Kami akan mengawal terus melalui lenmbaga-lembaga atau melalui data bes, agar data yang sudah masuk bisa terkunci dan tidak ada pemasukan data lainya,” ungkapnya

Pihaknya juga berharap, perjuangan tersebut nanti tidak menjadi perjuangnan yang sia-sia dan bisa menjadi suatu harapanyang diinginkan oleh para honorer K2 untuk menjadi PNS. (PRIYO/KHOLISTIONO)

Hebatnya Para Guru di Kudus, Ini Buktinya

Kegiatan pembelajaran guru pelatihan modul 3 tentang Meaningfull Learning atau pembelajaran yang bermakna di Kudus. (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

Kegiatan pembelajaran guru pelatihan modul 3 tentang Meaningfull Learning atau pembelajaran yang bermakna di Kudus. (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

 

KUDUS – Guru, meski sudah pintar tapi tetap saja belajar terus tanpa henti. Sebanyak 64 peserta yang terdiri dari 55 guru kelas, dan 9 kepala sekolah mengikuti pelatihan di SD N 1 Dersalam, Kudus, Kamis (17/9/2015).

Kegiatan pelatihan modul 3 tentang Meaningfull Learning atau pembelajaran yang bermakna ini resmi dihadiri oleh perwakilan dari Disdikpora Kudus, dan Kepala UPT Kudus. Dalam sambutannya, Pusno Kepala UPT Bae mengatakan kegiatan pembelajaran modul 3 ini sangat penting.

“Modul 3 merupakan kelanjutan dari modul 1 dan 2 yang bertujuan memperbaiki kualitas pendidik dan peserta didik. Ke depannya para peserta didik mampu menciptakan CINTA terhadap tugas yaitu Cerdas, Inovatif, Normatif, Tabah dan Amanah. ” ujarnya.

Suprapti, Kepala SD N 1 Dersalam mengatakan penempatan di SD N 1 Dersalam ini merupakan SD inti yang dijadikan pusat kegiatan.

“Selain sebagai pusat, untuk lokasi sekolah kami juga mudah dijangkau sehingga kegiatan dilakukan di sini, ” jelasnya.

Rencananya selama 3 hari ke depan juga akan dilakukan di lokasi yang sama dari pukul 08.00-17.00 WIB. Agar lebih mudah terserap, kegiatan pelatihan dilakukan bertahap yang diwakili oleh 1 gugus saja. Sementara gugus lain akan mendapatkan pelatihan dari gugus lain yang mendapat tugas.

“Untuk gugus yang diseminasikan dari USAID prioritas, diharapkan untuk menyampaikan ke gugus lain. Seperti lewat Kelompok Kerja Gugus (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S),” jelas Purnomo, distric koordinator USAID prioritas.

Selain memberikan pelatihan,  USAID juga memberikan bantuan buku kelas 1-3 berupa Buku Bacaan Berjenjang (B3) hingga ribuan buku. (AYU KHAZMI/AKROM HAZAMI)

Anarkis! Massa Bakar Sepeda Motor di Hadapan Ratusan Polisi

Massa nekat bakar sepeda motor di hadapan ratusan polisi (MuriaNewsCom/Priyo)

Massa nekat bakar sepeda motor di hadapan ratusan polisi (MuriaNewsCom/Priyo)

 

BLORA – Siang tadi, tiba-tiba ratusan orang mendatangi Kantor KPUD Blora. Massa yang datang dengan emosi, menuntut pihak KPU melakukan penghitungan ulang surat suara, yang diindikasikan ada kecurangan.

Massa yang sudah mendekati Kantor KPU sudah dihadang ratusan polisi. Massa diimbau untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Namun, hal itu ternyata tidak dihiraukan massa yang sudah terusulut emosi.

Melihat massa yang terus mendesak masuk, akhirnya polisi menghadang agar tidak dapat masuk ke kantor KPU. Namun, hal ini justru membuat suasana bertambah panas, dan akhirnya bentrok antara aparat dengan massa tidak terhindarkan.

Puncaknya, massa melakukan pembakaran ban bekas dan satu sepeda motor yang ada di tempat tersebut. Mengetahui hal ini, petugas kepolisian berupaya memadamkan api dan membubarkan massa secara paksa.

Eits…jangan dikira ini aksi anarkis yang sebenarnya, karena hal ini hanyalah sebuah simulasi sistem pengamanan kota yang digelar Polres Blora, dalam rangka kesiapan keamanan menghadapi pilkada 9 Desember mendatang.

”Pelaksanaansimulasiiniadalahuntukpersiapanmenghadapi pilkada, danuntukmengantisipasiapabilaterjadikejadian yang tidakdiinginkanterkaitunjuk rasa yang sifatnya anarkis,” ujar KapolresBlora AKBP DwiIndraMaulana  melalui Kabag Ops KompolWilhelmusSareng Kelang, Kamis (17/9/2015).

Menurutnya, simulasitersebut telahdipersiapkanberkali-kali untukmenghadapikejadian yang sesungguhnya,meskipuntindakanrepresiftidakdiinginkan.

“Kekuatandarielemenmasyarakat sangat kuat, sehingga untuk mengantisipasi hal itu kami lakukan latihan beberapa kali. Namun demikian, kami berharap pada pilkada serentak 9 Desember mendatang bisa berjalanlancar, tertibdanaman hingga akhir penghitungan suara nanti,” ungkapnya. (PRIYO/KHOLISTIONO)

Hati-hati warga Blora, Besok Kantor Polisi Daerahmu Dipenuhi ‘Perusuh’

Sejumlah anggota saat simulasi pengamanan pilkada di halaman Polres Blora. (MuriaNewsCom/Priyo)

Sejumlah anggota saat simulasi pengamanan pilkada di halaman Polres Blora. (MuriaNewsCom/Priyo)

 

BLORA – Bagi warga Blora, berhati-hatilah. Karena Kamis (17/9/2015) akan dipenuhi ‘perusuh’ Pilkada. Perusuh itu bagian dari skenario simulasi pengamanan Pilkada yang digelar Polisi Blora.

Persiapan pengamanan Pilkada 9 Desember mendatang, Polres Blora akan total. Karenanya persiapan dilakukan sejak sekarang. Seperti halnya menggelar simulasi pengamanan.

Tampak para anggota polisi  memadati halaman Mapolres Blora dengan membawa bungkusan air dan satu orang membawa alat pengeras suara untuk mengkomando massa.

“Ini kami mematangkan latihan untuk melakukan aksi simulasi yang sesungguhnya pada besok, Kamis (17/9/2015),” kata Kabagops Polres Blora Kompol Wilhelmus Sareng Kelang, Rabu (16/9/2015).

Menurutnya dalam mematangkan simulasi yang akan digelar besok ini regu pengamanan dari Polres Blora yang dilengkapi dengan tameng. Selain itu, ada pula polisi yang menggunakan motor untuk membubarkan para pendemo.

“Kami lakukan seperti sungguhan namun ini masih mematangkan saja untuk simulasi besok,” ungkapnya.

Pantauan di lapangan, latihan simulasi itu dibentuk dengan adanya kubu pendukung salah satu calon yang melakukan demontrasi yang tidak terima atas proses penghitungan yang dilakukan. Massa aksi yang diperankan oleh anggota polisi itu melakukan protes.

Untuk pengamanannya, polisi melakukan berbagai lapisan. Di awal, massa diajak untuk bernegosiasi. Dengan negosiasi itu diharapkan massa bisa mundur. Namun, bila massa tidak mundur disiapkan satu pleton untuk memberikan pengamanan awal dengan menempatkan anggota polwan di depan.

Jika massa semakin brutal dan anarki, polisi mengerahkan pasukan yang dilengkapi dengan tameng dan ada polisi  yang membawa motor untuk membubarkan massa. Termasuk adanya anjing K9.

Tugas Polwan sebagai tim negosiator pada Pilkada 9 Desember mendatang. Jika nantinya ada yang anarki baru pasukan lapisan berikutnya yang bertindak.

Kabaghumas Polres Blora AKP Sularno mengatakan, adanya simulasi pengamanan pilkada itu bertujuan untuk menjaga keamanan berlangsungnya pilkada 9 Desember mendatang. (PRIYO/AKROM HAZAMI)

Honorer K2 Bakal Diangkat PNS, DPRD Rembang Mulai Siapkan Kajian Beban Anggaran 

Puji Santoso, anggota Komisi A DPRD Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Puji Santoso, anggota Komisi A DPRD Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – DPRD Kabupaten Rembang menanggapi keputusan Kementrian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk mengangkat seluruh tenaga honorer kategori II (K2) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, rencana penambahan abdi negara baru tersebut bakal bersinggungan langsung dengan ketersediaan anggaran pemerintah daerah.

Saat dikonfirmasi, Puji Santoso, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Rembang mengakui mulai berhitung soal anggaran gaji bagi calon K2 yang akan diangkat menjadi PNS. Namun politisi Partai Gerindra ini memberikan sinyal jika pengangkatan seluruh honorer K2 yang tersisa di Rembang tidak akan membebani anggaran daerah. Sebab mulai 2016 hingga 2017 akan ada ratusan PNS setempat yang pensiun.

“Tahun depan (2016), ada sekitar 300 PNS yang pensiun. Tahun 2017 pun juga ada 500-an lagi pegawai yang purna tugas. Pengangkatan secara bertahap 333 honorer K2 yang tersisa di Rembang justru bisa jadi solusi. Namun, pengangkatan mereka menjadi PNS harus disertai dengan penataan distribusi pegawai,” ujar Puji Santoso, Rabu (16/9/2015).

Paidi, Ketua Forum Honorer K2 Rembang mengaku bersyukur atas tersampaikannya aspirasi para pegawai K2. Dia bakal mengawal keputusan Men-PAN melalui media massa hingga terbit keputusan resmi. Sedangkan, terkait teknis pengangkatan honorer secara bertahap sampai 2019, Paidi bakal legawa tentang siapakah yang akan diangkat dulu menjadi PNS.

“Apakah nanti yang diangkat adalah yang sudah lama mengabdi atau seperti apa kita manut saja. Semula honorer K2 yang tersisa di Rembang ada 335 orang. Tetapi dua orang di antaranya dicoret karena meninggal dan mengundurkan diri. Kami akan kawal hal ini melalui komunikasi aktif dengan pemerintah melalui DPR,” kata Paidi. (AHMAD FERI/KHOLISTIONO)